Bab II Gambaran Pelayanan SKPD - ppid.bandung.go.id · pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja badan. 2). Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai Bidang Perencanaan

R e v i u R e n c a n a S t r a t e g i s B K D T a h u n 2 0 1 3 - 2 0 1 8

10

B a b I I G a m b a r a n P e l a y a n a n S K P D 2016

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Pembentukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kota Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 12 Tahun 2009, sedangkan rincian tugas pokok dan

fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung ditetapkan dalam

Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah

Kota Bandung.

Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, untuk

selanjutnya disingkat BKD Kota Bandung, merupakan lembaga teknis

daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh

seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandung melalui

Sekretaris Daerah Kota Bandung.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi BKD

Tugas Pokok BKD Kota Bandung adalah melaksanakan sebagian

urusan pemerintahan lingkup manajemen kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BKD Kota Bandung

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, kesejahteraan

pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta

pendidikan dan pelatihan;

b. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan, kesejahteraan

pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta


Bab II

Gambaran Pelayanan SKPD



11

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya;

d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

Selanjutnya, tugas pokok pada BKD Kota Bandung diuraikan ke

dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1). Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Kepala BKD lingkup kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;

b. Pelaksanaan kesekretariatan badan yang meliputi administrasi

umum dan kepegawaian, keuangan dan program;

c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan,

evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;

d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan

kesekretariatan.

Sekretariat, membawahkan :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup umum dan

kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1) Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan

lingkup administrasi umum dan kepegawaian;

2) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan

naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan

kerumahtanggaan dinas, pengelolaan perlengkapan dan

administrasi perjalanan dinas;

3) Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi

kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi,

cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan

pegawai; dan



12

4) Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan

kepegawaian.

b) Sub Bagian Keuangan dan Program

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup keuangan dan

program. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub

Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi

keuangan dan program kerja badan;

2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi

kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran,

koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan

dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan

keuangan badan;

3) Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan

penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan badan,

penyusunan rencana dan program badan serta penyusunan

laporan pelaksanaan program; dan

4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan

pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja

badan.

2). Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai

Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan

Kepegawaian Daerah lingkup perencanaan dan kesejahteraan

pegawai.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup perencanaan

kepegawaian dan informasi data serta kesejahteraan pegawai;

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan kepegawaian

dan informasi data serta kesejahteraan pegawai;



13

c. Pelaksanaan lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data

serta kesejahteraan pegawai; dan

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup

perencanaan kepegawaian dan informasi data serta kesejahteraan

pegawai.

Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan :

a). Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data

Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang

Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai lingkup Perencanaan

Kepegawaian dan Informasi Data. Untuk melaksanakan tugas

pokok dimaksud Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan

Informasi Data mempunyai fungsi :

1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perencanaan

kepegawaian dan informasi data;

2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan

kepegawaian dan informasi data;

3) Pelaksanaan lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi

data yang meliputi pendataan pegawai, pemetaan kuantitas

dan kualitas pegawai pada setiap satuan organisasi perangkat

daerah, perencanaan kebutuhan pegawai dan rencana

pendistribusian pegawai, pengumpulan dan penyimpanan

data dan arsip pegawai, pengelolaan dan pengembangan

sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG), serta

penyelenggaraan penyajian dan layanan data informasi

kepegawaian; dan

4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan

kepegawaian dan informasi data.

b). Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas bidang Perencanaan dan

Kesejahteraan Pegawai lingkup Kesejahteraan Pegawai. Untuk



14

melaksanakan tugas pokok dimaksud Sub Bidang Kesejahteraan

Pegawai mempunyai fungsi :

1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kesejahteraan

pegawai;

2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup kesejahteraan

pegawai;

3) Pelaksanaan lingkup kesejahteraan pegawai yang meliputi

pendataan, pengkajian, pengusulan dan penyiapan penetapan

gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai, penyiapan

penetapan pegawai, pemberian tanda jasa/penghargaan,

pemprosesan peringatan dan hukuman disiplin pegawai,

pembekalan dan pembinaan mental pegawai; dan

4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kesejahteraan

pegawai.

3). Bidang Pengembangan Karier Pegawai

Bidang Pengembangan Karier Pegawai mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah

lingkup Pengembangan Karier Pegawai.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bidang

Pengembangan Karier Pegawai mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup analisa

pengembangan karier serta analisa kompetensi dan penempatan;

b. Penyusunan petunjuk teknis analisa pengembangan karier serta

analisa kompetensi dan penempatan;

c. Pelaksanaan lingkup analisa pengembangan karier serta analisa

kompetensi dan penempatan; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa

pengembangan karier serta analisa kompetensi dan penempatan.

Bidang Pengembangan Karier Pegawai membawahkan :

a). Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier

Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang

Pengembangan Karier Pegawai lingkup analisa pengembangan



15

karier. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier mempunyai

fungsi :

1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup analisa

pengembangan karier;

2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup analisa

pengembangan karier;

3) Pelaksanaan lingkup analisa pengembangan karier yang

meliputi pendataan dan penyusunan riwayat pegawai/track

record pegawai, penyusunan rencana dan pengkajian

pengembangan karier pegawai dan profesionalisme pegawai,

penyelenggaraan peningkatan dan pembinaan karier pegawai,

penyusunan rencana mutasi, rotasi pegawai, keikutsertaan

dan kebutuhan diklat pegawai dalam rangka pengembangan

karier dan profesionalisme pegawai; dan

4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa

pengembangan karier.

b). Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan

Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang

Pengembangan Karier Pegawai lingkup analisa kompetensi dan

penempatan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub

Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan mempunyai

fungsi :

1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup analisa

kompetensi dan penempatan;

2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup analisa kompetensi

dan penempatan;

3) Pelaksanaan lingkup analisa kompetensi dan penempatan

yang meliputi penyusunan bahan kebijakan penempatan

dalam jabatan, penyusunan bahan petunjuk teknis,

penyusunan kriteria penempatan dalam jabatan berdasarkan

syarat jabatan dan kualifikasi jabatan, pelaksanaan analisa

kompetensi pegawai, pelaksanaan uji kelayakan dan



16

kepatutan serta fasilitasi pengadministrasian penempatan

pegawai dalam jabatan;

4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa

kompetensi dan penempatan.

4). Bidang Mutasi Kepegawaian

Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok


lingkup Mutasi Pegawai.


Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup mutasi pegawai

fungsional serta mutasi kepegawaian struktural dan non

struktural;

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup mutasi pegawai fungsional

serta mutasi pegawai struktural dan non struktural;

c. Pelaksanaan lingkup mutasi pegawai fungsional serta mutasi

pegawai struktural dan non struktural; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi pegawai

fungsional serta mutasi pegawai struktural dan non struktural.

Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahkan :

a). Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional

Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang Mutasi

Kepegawaian lingkup mutasi pegawai fungsional. Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang

Mutasi Pegawai Fungsional mempunyai fungsi :

1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup mutasi

pegawai fungsional;

2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup mutasi pegawai

fungsional;

3) Pelaksanaan lingkup mutasi pegawai fungsional yang meliputi

pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan

pegawai dalam jabatan fungsional, mutasi kepangkatan,



17

kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan

pensiunan pejabat fungsional serta fasilitasi penilaian angka

kredit; dan

4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi pegawai

fungsional.

b). Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural

Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang

Mutasi Kepegawaian lingkup mutasi kepegawaian struktural dan

non struktural. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud, Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non

Struktural mempunyai fungsi :

1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup mutasi

pegawai struktural dan non struktural;

2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup mutasi pegawai

struktural dan non struktural;

3) Pelaksanaan lingkup mutasi pegawai struktural dan non

struktural yang meliputi pelayanan administrasi kepegawaian

dalam pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dan

non struktural, mutasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala,

pemindahan, pemberhentian dan pensiunan pegawai

struktural dan non struktural; dan

4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi pegawai

struktural dan non struktural.

6). Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok


lingkup pendidikan dan pelatihan.


Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup perencanaan,

pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan;



18

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pendidikan

dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

c. Pelaksanaan lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan serta

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan,

pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :

a). Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan

Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan

dan Pelatihan lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub

Bidang Perencanaaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai

fungsi :

1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perencanaan


2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan


3) Pelaksanaan lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan

yang meliputi analisa kebutuhan diklat, penyusunan rencana

teknis pengembangan sistem diklat, kurikulum, silabi, modul

dan metode pembelajaran diklat serta penyusunan rencana

jadual diklat, calon peserta diklat, dan penyediaan

widyaiswara; dan

4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan

pendidikan dan pelatihan.

b). Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan

dan Pelatihan lingkup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub



19

Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai

fungsi:

1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelaksanaan


2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pelaksanaan


3) Pelaksanaan lingkup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

yang meliputi penyediaan kebutuhan prasarana dan sarana

pelaksanaan diklat, pengendalian dan pengelolaan

pelaksanaan diklat, serta penyiapan surat tamat pendidikan

dan pelatihan; dan

4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan.

2.1.2 Struktur Organisasi BKD

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008

tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga

Teknis Daerah Kota Bandung, sebagai berikut :

1) Kepala Badan

Merupakan pimpinan SKPD dengan eselon II/b

2) Sekretariat

Merupakan pimpinan sekretariat SKPD dengan eselon III/a, yang

membawahi para Kepala Sub Bagian dengan eselon IV/a, terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b) Sub Bagian Keuangan dan Program.

3) Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai

Merupakan pimpinan Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai

dengan eselon III/b yang membawahi para Kepala Sub Bidang dengan

eselon IV/a, terdiri dari:

a) Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data;

b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;



20

4) Bidang Pengembangan Karier Pegawai

Merupakan pimpinan Bidang Pengembangan Karier Pegawai dengan

eselon III/b, yang membawahi para Kepala Sub Bidang eselon IV/a,

terdiri dari:

a) Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier;

b) Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan;

5) Bidang Mutasi Kepegawaian

Merupakan pimpinan Bidang Mutasi Kepegawaian dengan eselon III/b,

yang membawahi para Kepala Sub Bidang dengan eselon IV/a, terdiri

dari:

a) Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional;

b) Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural;

6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Merupakan pimpinan Bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan eselon

III/b, yang membawahi para Kepala Sub Bidang dengan eselon IV/a,

terdiri dari:

a) Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan;

b) Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.

Adapun Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung berdasarkan Perda No. 12 tahun 2007 sebagaimana telah diubah

dengan Perda No. 12 Tahun 2009 disajikan sebagai berikut :



21

KEPALA BADAN

Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Diklat

Kepala Bidang Perencanaan & Kesejahteraan

Pegawai

Kepala Bidang Pengembangan Karier

Pegawai

Kepala Bidang Mutasi

Kepegawaian

Kepala Bidang Pendidikan &

Pelatihan

SEKRETARIS

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

2.2. Sumber Daya SKPD

Berjalannya organisasi BKD sangat ditentukan oleh kuantitas

maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2015,

BKD didukung oleh pegawai sebanyak 94 orang, dengan profil demografi

sebagai berikut :

Kepala Sub Bagian Umum &

Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Keuangan &

Program

Jabatan Fungsional

Widyaiswara

Kepala Sub Bidang Analisa

Pengembangan Karier

Kepala Sub Bidang Analisa

Kompetensi & Penempatan

Kepala Sub Bidang Perencanaan

Kepegawaian & Informasi Data

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan

Pegawai

Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai

Fungsional

Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural & Non

Struktural

Kepala Sub Bidang

Perencanaan Diklat

Kepala Sub Bidang

Pelaksanaan Diklat



22

Gambar 2.2

PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI BKD TAHUN 2015

Jumlah Pegawai = 94 Orang

PNS : 90 orang

PNS CLTN : 1 orang

CPNS : 3 orang

IV/c : 1 Orang

IV/b : 4 Orang

IV/a : 5 Orang

III/d : 5 Orang

III/c : 14 Orang

III/b : 34 Orang

III/a : 11 Orang

II/d : 3 Orang

II/c : 9 Orang

II/b : 6 Orang

II/a : 2 Orang

Berdasarkan aset/modal yang dikelolanya, hingga akhir tahun 2015,

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung mengelola aset/modal sebesar

Rp. 7.895.321.070,- yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 161.987.623,-

dan aset tetap sebesar Rp. 7.723.378.447,- serta aset lainnya sebesar Rp

9.955.000,-.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di dalam Pasal 11 ayat (4)

menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat

P = 45 Orang L = 49 Orang

STATUS KEPEGAWAIAN

GOLONGAN

JENIS KELAMIN JENIS JABATAN



23

wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), dilaksanakan

secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk urusan kepegawaian sebagaimana telah ditentukan Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota

Bandung, sampai saat ini belum ada indikator urusan kepegawaian yang

ditetapkan dalam bentuk SPM yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Oleh sebab itu, BKD Kota Bandung dalam menentukan

kinerjanya didasarkan pada tupoksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok

dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota

Bandung. Dalam mengimplementasikan perencanaan strategis Badan

Kepegawaian Daerah Tahun 2009-2013 guna mencapai sasaran yang

tertuang dalam Visi dan Misi Walikota-Wakil Walikota Bandung Tahun

2009-2013, maka sasaran prioritas bidang kepegawaian adalah

meningkatnya kuantitas dan kualitas aparatur yang berkualifikasi sesuai

kebutuhan organisasi dalam rangka pemenuhan jumlah pegawai dan

pengisian jabatan terkait dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor

41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan sasaran prioritas tersebut, maka sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Daerah, ada beberapa kebijakan dalam urusan

kepegawaian, yaitu kebijakan peningkatan pelayanan publik yang berbasis

Good Governance dan Clean Goverment, kebijakan memperkuat

akuntabilitas dan audit kinerja pemerintah daerah guna terselenggaranya

sistem reward and punishment yang mendorong akselerasi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selama periode 2009-2013, BKD Kota Bandung telah

menyelenggarakan beberapa program kegiatan guna menunjang

pencapaian visi misi BKD. Capaian kinerja pelayanan BKD berdasarkan

realisasi capaian indikator sasaran selama kurun waktu 2009-2013 dapat

dilihat selengkapnya pada Tabel 2.2 dimana pada indikator rasio jumlah

aparat dengan jumlah penduduk dan pola insentif dan penggajian

berdasarkan kinerja, target telah tercapai, sedangkan pada indikator

tingkat pemenuhan jabatan fungsional, target belum tercapai. Hal ini



24

disebabkan karena berkurangnya PNS fungsional tertentu karena pensiun,

proses pensiun, pindah dan meninggal dunia serta formasi masih menjadi

kewenangan pemerintah pusat.

Selanjutnya pada Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung dapat dilihat bahwa

pada tahun 2009, rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan

kurang baik sedangkan pada tahun-tahun selanjutnya dapat dikatakan

baik. Secara umum, efektifitas anggaran terhadap capaian misi Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung tahun 2009-2013 dapat disimpulkan

bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja

misi organisasi.


31


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang BKD dalam

menjalankan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian diantaranya:

TANTANGAN

1. Belum sepenuhnya diterapkan pengembangan sistem karier

berdasarkan kinerja;

2. Belum terlaksananya sistem remunerasi pegawai berbasis kinerja

dan disertai penerapan sistem rewards and punishment yang

lebih tegas;

3. Pelaksanaan kesejahteraan PNSD berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku belum terlaksana

secara optimal karena bergantung pada kemampuan keuangan

daerah;

4. Proses seleksi, penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri

sipil (CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis

kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan;

5. Pengembangan kualitas CPNS yang berasal dari tenaga honorer

yang kompetensinya kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi

6. Hingga saat ini Bidang Diklat belum terakreditasi, disebabkan

karena belum memiliki fasilitas gedung diklat sehingga setiap

melaksanakan kediklatan harus berkoordinasi dan melakukan

kerjasama dengan lembaga diklat yang sudah terakreditasi;

7. Pengaplikasian sistem ISO untuk seluruh pelayanan administrasi

kepegawaian yang ada di BKD.

PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BKD

1. Penerapan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja;

2. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah

pusat;



32

3. Penerapan sistem remunerasi pegawai berbasis kinerja dan

disertai penerapan sistem rewards and punishment yang lebih

tegas;

4. Intensifikasi artinya telaahan internal dalam penentuan porsi

tunjangan kepada pegawai dan cara ekstensifikasi artinya

peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD);

5. Penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS)

berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang

diperlukan;

6. Perkembangan IPTEK yang pesat, dukungan ilmuwan dan peran

serta masyarakat yang dapat lebih mempercepat peningkatan

kinerja BKD pada era globalisasi;

7. Berupaya memenuhi standar pengakreditasian, dalam hal ini

adalah kepemilikan gedung diklat.

Documents

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD - ppid.bandung.go.id · pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja badan. 2). Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai Bidang Perencanaan