BAB I PENDAHULUANsakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIN Puslatan 2017.pdf · dan evaluasi pelatihan bagi aparatur dan non aparatur ... sistem penyelenggaraan pelatihan berbasis IT;

Lakin Pusat Pelatihan Pertanian 2017

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan kinerja yang lebih

berdayaguna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan dalam

rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Unit Kerja wajib memberikan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN). LAKIN merupakan

dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga,

selain itu LAKIN juga merupakan perwujudan capaian kinerja suatu instansi

pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu

perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

LAKIN juga merupakan bagian dari serangkaian proses restrukturisasi program

dan kegiatan yang telah dicanangkan sejak tahun 2009 yang merupakan wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan

sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/

0T.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Penyusunan LAKIN didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK), untuk mengukur capaian

kinerja tersebut dan berdasarkan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PermenPAN RB) Nomor 53 Tahun

2014, Puslatan sebagai Unit Kerja Eselon II diwajibkan untuk menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dicapai

secara berkala/triwulanan (I,II,III dan IV).


2

Penyusunan LAKIN didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Untuk mengukur capaian

kinerja tersebut dan berdasarkan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PermenPAN RB) Nomor 53 Tahun

2014, Puslatan sebagai Unit Kerja Eselon II diwajibkan untuk menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dicapai

secara berkala/triwulanan (I,II,III,IV).

Sehubungan dengan hal tersebut sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap

capaian kinerja triwulan ke empat tahun 2017 (April, Juni, September dan

Desember 2017), Puslatan telah menyusun Laporan LAKIN Puslatan Tahun

2017.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015,

Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan), Badan Penyuluhan dan Pengembangan

SDM Pertanian (BPPSDMP) memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan

teknis, serta penyelenggaraan pelatihan pertanian serta mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerja sama, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian;

2. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelatihan pertanian;

3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan pertanian;

4. pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian;

5. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pelatihan

pertanian;

6. penyusunan dan pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi

pertanian.

Sebagai salah satu unit kerja eselon II dibawah BPPSDMP, Puslatan memiliki

peran mewujudkan salah satu misi BPPSDMP yang tertuang dalam Renstra

BPPSDMP yaitu memantapkan sistem pelatihan pertanian, standardisasi dan


3

sertifikasi profesi pertanian yang berbasis kompetensi dan daya saing, melalui

Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian (PSPP).

C. Organisasi dan Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, sesuai dengan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015, Puslatan

didukung oleh 3 (tiga) Bidang dan 6 (enam) Sub bidang yaitu :

1. Bidang Program dan Kerjasama, meliputi:

a. Sub Bidang Program, mempunyai tugas:

1) Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran;

2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan

anggaran pelatihan pertanian;

3) Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelatihan

pertanian;

4) Melakukan penyiapan bahan informasi dan publikasi Pelatihan

Pertanian;

5) Melakukan penyiapan bahan laporan bulanan, tahunan dan kinerja;

6) Melakukan penyiapan bahan koordinasi kegiatan pelatihan pertanian;

7) Melakukan urusan kegiatan ketatausahaan, dan perlengkapan

Puslatan.

b. Sub Bidang Kerjasama, mempunyai tugas:

1) Melakukan penyiapan bahan rencana kerjasama pelatihan pertanian;

2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis kerjasama

pelatihan pertanian;

3) Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama pelatihan

pertanian;

4) Melakukan penyiapan bahan pembinaan kerjasama pelatihan

pertanian;

5) Melakukan penyiapan database kerjasama pelatihan pertanian;

6) Melakukan penyiapan bahan koordinasi kerjasama pelatihan pertanian;

7) Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kerjasama pelatihan pertanian;


4

2. Bidang Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan,

meliputi:

a. Sub Bidang Penyelenggaraan Pelatihan, mempunyai tugas:

1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan


2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan NSPK penyelenggaraan


3) Melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan,

dan evaluasi pelatihan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;

4) Melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem penyelenggaraan

pelatihan berbasis IT;

5) Melakukan penyiapan bahan penyusunan metode, kurikulum, modul,

bahan ajar pelatihan teknis pertanian, fungsional bidang pertanian, dan

non pertanian;

6) Melakukan penyiapan bahan penyusunan bimbingan teknis sistem

penyelenggaraan pelatihan pertanian;

7) Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan supervisi

pelatihan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;

b. Sub Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan, mempunyai

tugas:

1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang

kelembagaan dan ketenagaan pelatihan ;

2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan NSPK kelembagaan dan

ketenagaan pelatihan;

3) Melakukan penyiapan bahan penyusunan penetapan klasifikasi

kelembagaan swadaya/P4S;

4) Melakukan penyiapan bahan penyusunan pengembangan dan

penguatan kelembagaan pelatihan pertanian dan kelembagaan

swadaya/P4S;

5) Melakukan penyiapan bahan penyusunan penetapan akreditasi

kelembagaan pelatihan pertanian;


5

6) Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan

pelatihan pertanian dan kelembagaan swadaya/P4S;

7) Melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi tenaga

pelatihan;

8) Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis tenaga pelatihan

pertanian;

9) Melakukan penyiapan database tenaga pelatihan;

10) Melakukan penyiapan bahan pembinaan pengembangan

profesionalisme tenaga kepelatihanan (Widyaiswara dan tenaga

kepelatihanan lainnya);

11) Melakukan urusan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional

Widyaiswara;

12) Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan

dan ketenagaan pelatihan pertanian;

3. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian, meliputi:

a. Sub Bidang Standardisasi Kompetensi, mempunyai tugas:

1) Melakukan penyiapan bahan bimtek penyusunan dan pengembangan

SKKNI;

2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan SKKNI bidang

pertanian;

3) Melakukan penyiapan bahan Prakonvensi rancangan SKKNI bidang

pertanian;

4) Melakukan penyiapan bahan fasilitasi verifikasi SKKNI bidang

pertanian;

5) Melakukan penyiapan bahan Konvensi rancangan SKKNI bidang

pertanian;

b. Sub Bidang Sertifikasi Profesi Pertanian, mempunyai tugas:

1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan database profesi SDM

Pertanian;

2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan NSPK sertifikasi profesi SDM

Pertanian;


6

3) Melakukan penyiapan bahan penumbuhan dan pengembangan

kelembagaan sertifikasi dan pelatihan;

4) Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

kegiatan sertifikasi profesi SDM pertanian;

5) Melakukan penyiapan bahan bimtek dan pengembangan ketenagaan

sertifikasi.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Puslatan dapat dilihat pada Lampiran 1.

D. Sumber Daya Manusia Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Puslatan didukung oleh 51 orang

Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tingkat pendidikan, ruang/golongan, dan

jenis kelamin seperti diagram 1 dan 2 berikut:


7

E. Lingkungan Strategis Organisasi

Lingkungan strategis organisasi terdiri dari lingkungan strategis internal dan

eksternal, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dalam konteks organisasi,

lingkungan internal positif, yaitu kekuatan (strenght) meliputi: (1) berbagai

kebijakan/peraturan untuk mendukung tugas dan fungsi, (2) keberadaan

kelembagaan Puslatan yang sudah memiliki sertifikat ISO (2) perangkat

regulasi/kebijakan pelatihanan yang lengkap, (3) Jumlah ASN Puslatan sesuai

standar kebutuhan. Lingkungan internal organisasi yang negatif dalam bentuk

kelemahan (weakness) yang dirasakan hingga saat ini belum semua ASN

Puslatan memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatannya.

Lingkungan strategis eksternal organisasi yang positif, meliputi: (1) keberadaan

Kelembagaan Pelatihan Pertanian milik Pemerintah (UPT Pelatihan Pertanian

Pusat dan Prvinsi); (2) kelembagaan pelatihan milik petani (P4S); (3) adanya

ketentuan yang mewajibkan ASN mengikuti pengembangan kompetensi minimal

20 jam per tahun; (4) kebutuhan SDM pertanian yang kompeten dan

tersertifikasi; dan (5) dukungan kerjasama internasional dalam penyelenggaraan

pelatihan dalam rangka pengembangan SDM Pertanian.

Lingkungan strategis eksternal organisasi yang negatif, meliputi: (1) perlunya

peningkatan kompetensi sebagian besar SDM pertanian (petani) yang masih

rendah, dan belum diikuti dengan alokasi anggaran yang memadai; (2)

berkurangnya minat generasi muda pada sektor pertanian; (3) SDM yang tidak

merata, (4) regulasi dan tata hubungan kerja antara kelembagaan pelatihan

daerah dan sertifikasi (TUK, LSP, LDP) sektor pertanian belum berjalan optimal;

dan (5) sebagian besar UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan Provinsi belum siap

mewujudkan akreditasi kelembagaan pelatihan.

F. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

Dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian,

perlu dilakukan analisis kondisi internal maupun eksternal di Puslatan sebagai

dasar untuk merancang strategi dan program kerja 2015-2019. Analisis internal

meliputi penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan, sementara, analisis

eksternal mencakup faktor peluang dan tantangan.


8

1. Analisis Kekuatan

a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang

Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non aparatur;

b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/Permentan/ OT.140/J/10/11 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Lanjutan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

serta Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan Pertanian;

c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 2/Permentan/SM.300/ J/01/12 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelembagaan

Pelatihan;

d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 4/Permentan/ OT.140/J/01/12 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Dalam

dan Luar Negeri;

e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 12/Permentan/OT.140/ J/02/12 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

Aparatur dan Non aparatur;

f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 16/Permentan/OT.140/ J/02/12 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan

Pertanian;

g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40/Permentan/OT.140/ J/9/12 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penyuluh Pertanian;

h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/3/2015 tentang

Pedoman Pengawalan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa,

dan Bintara Pembina Desa Dalam Rangka Upaya Khusus Peningkatan

Produksi Padi, Jagung, Dan Kedelai.

i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SM.200/8/2017 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sektor Pertanian.

j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ PK.210/10/2017

tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau

Bunting.

k. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pertanian Nomor: 51.1/Permentan/ OT.140/J/020/13 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pelatihan Teknis Agribisnis Padi Bagi THL-TBPP;


9

l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 24/Permentan/OT.140/ J/08/14 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Agribisnis Tujuh Komoditas Strategis

bagi Penyuluh Pertanian;

m. Tersedianya Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pertanian ditingkat pusat dan

Provinsi, meliputi:

1) Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi

(Permentan Nomor 100/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian);

2) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang (Permentan Nomor

101/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Besar Pelatihan Pertanian Lembang);

3) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang (Permentan Nomor


Besar Pelatihan Peternakan Kupang);

4) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan (Permentan Nomor


Besar Pelatihan Pertanian Ketindan);

5) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang (Permentan Nomor


Besar Pelatihan Pertanian Binuang);

6) Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu (Permentan Nomor


Besar Pelatihan Peternakan Batu);

7) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku (Permentan Nomor


Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku)

8) Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara(Permentan

Nomor 107/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara).

9) Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi (Permentan Nomor


Pelatihan Pertanian Jambi);

10) Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung (Permentan Nomor


Pelatihan Pertanian Lampung).

11) UPT Pelatihan Provinsi sebanyak 18 unit kerja.


10

2. Kelemahan

Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian memiliki peran strategis untuk mewujudkan

keberhasilan peningkatan aparatur dan non aparatur melalui pelatihan pertanian,

namun kondisi umum SDM saat ini masih menghadapi permasalahan yaitu:

a. Penetapan calon peserta dan lokasi asal peserta pelatihan pertanian belum

seluruhnya didasarkan pada pembangunan kawasan sehingga kurang

memberikan dampak yang signifikan;

b. Prasarana dan sarana pelatihan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan

minimal lembaga pelatihan;

c. Implementasi SOP belum dilakukan secara konsisten;

d. Promosi terhadap potensi UPT Pelatihan Pertanian dalam menjaring kerjasama

kurang maksimal.

3. Peluang

a. Jumlah aparatur dan non aparatur sektor pertanian yang memerlukan pelatihan

dalam rangka pengembangan kompetensi, profesi dan karir masih banyak;

b. Kebutuhan terhadap tenaga yang kompeten dan sertifikasi dalam rangka

menghadapi MEA semakin besar;

c. Peran pelatihan dalam transfer inovasi teknologi berbasis IPTEK, antara lain

dalam meningkatkan kapasitas produksi, kualitas dan ragam produk sesuai

kebutuhan pasar, meningkatkan nilai tambah, dan menurunkan biaya produksi

sangat efektif;

d. Kebutuhan peningkatan kompetensi pelaku utama pembangunan pertanian

dalam mengembangkan usaha taninya;

e. Adanya Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S).

4. Potensi

Potensi Kegiatan PSPP TA. 2017 meliputi jumlah Tenaga Pelatihan sebanyak 1.004

orang dan jumlah Kelembagaan Pelatihan sebanyak 1.126 unit. Secara rinci sebagai

mana tabel 1 berikut

Tabel 1. Potensi Kegiatan PSPP TA. 2017

NO URAIAN Satuan VOL

I. Tenaga Kepelatihanan Orang 1.004

A. Puslatan 47

B. UPT Pelatihan Pelatihan Pusat 957

2 Kelembagaan Pelatihan Unit 1.126

a. Pemerintah (BBPP/BPP) 32

b. Swadaya (P4S) 1.096

- Kelas Utama 56

- Kelas Madya 398

- Kelas Pemula 642


11

a. Tabel 2. Sebaran Ketenagaan Berdasarkan Unit Kerja Dan Jenis Kelamin

NO INSTANSI L P JML

1 PPMKP Ciawi 139 61 200

2 BBPKH Cinagara 51 23 74

3 BBPP Lembang 80 40 120

4 BBPP Ketindan 56 37 93

5 BBPP Batu 68 28 96

6 BBPP Batang Kaluku 65 29 94

7 BBPP Binuang 47 16 63

8 BBPP Kupang 52 20 72

9 BPP Jambi 57 24 81

10 BPP Lampung 44 22 66

11 Puslatan 23 28 51

TOTAL 680 328 1.008

b. Tabel 3 Sebaran Widyaiswara Berdasarkan Unit Kerja Dan Jabatan

NO UPT PERTAMA MUDA MADYA UTAMA JML

1 PPMKP Ciawi 1 9 8 8 26

2 BBPKH Cinagara 2 8 7 3 20

3 BBPP Lembang 3 12 11 4 30

4 BBPP Ketindan 4 8 9 2 23

5 BBPP Batu 0 14 11 1 27

6 BBPP Batang Kaluku 2 13 9 0 24

7 BBPP Binuang 0 5 5 1 11

8 BBPP Kupang 1 5 4 1 11

9 BPP Jambi 4 8 6 0 18

10 BPP Lampung 5 3 7 0 15

TOTAL 22 85 75 20 202

c. Tabel 4. Sebaran P4S Berdasarkan Unit Kerja Dan Kelas

NO UPT MADYA PEMULA UTAMA JML

1 PPMKP Ciawi 25 20 3 48

2 BBPKH Cinagara 36 57 8 101

3 BBPP Lembang 37 88 7 132

4 BBPP Ketindan 100 168 20 288

5 BBPP Batu 20 30 1 51

6 BBPP Batang Kaluku 31 72 0 103

7 BBPP Binuang 29 61 2 92

8 BBPP Kupang 67 33 7 107

9 BPP Jambi 35 46 5 86

10 BPP Lampung 18 67 3 88

TOTAL 398 642 56 1.096


12

G. Dukungan Anggaran

Anggaran Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian (PSPP) Sebesar Rp.

211.903.362.000,- (dua ratus sebelas milyar sembilan ratus tiga ribu tiga ratus

enam puluh dua rupiah) dengan alokasi Kantor Pusat (Puslatan) sebesar Rp.

12.098.915.000,-(dua belas milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus

lima belas ribu rupiah) dan Kantor Daerah (UPT Pelatihan Pertanian Pusat)

sebesar Rp. 199.804.447.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan

ratus empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah). Bulan Agustus 2017

dalam rangka mendukung peningkatan produksi komoditas strategis dan

perbenihan kegiatan PSPP mendapat penambahan anggaran melalui APBN-P

2017 sebesar Rp. 14.588.743.000,- (empat belas milyar limaratus delapan puluh

delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian penambahan

untuk kantor pusat (Puslatan) sebesar Rp. 2.489.828.000,- (dua milyar empat

ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

dan Kantor Daerah (UPT Pelatihan) sebesar Rp. 50.794.812.000,- (lima puluh

milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).

Tahun 2017 anggaran/Dipa mengalami 11 Revisi, perkembangan Revisi 1-8 telah

digambarkan pada Lakin Triwulan I-III, Lakin Triwulan IV ini digambarkan Revisi 9-

11, sebagaimana tabel 5-10 berikut:

Tabel 5. Sertiikasi Profesi Pertanian

NO UPT

PELATIHAN PUSAT

Pagu Revisi 9 APBN-P Pagu Revisi 10

(Agst) Revisi 11 (Nop) Selisih

Vol Anggaran Vol Anggaran Vol Anggaran Vol Anggaran Anggaran

1 PPMKP Ciawi 0 0 0 0 0

2 BBPKH Cinagara

60 276.000 30 143.550 90 220.386 90 132.556 -87.830

3 BBPP Lembang 35 123.000 60 279.752 95 423.425 95 361.079 -62.346

4 BBPP Ketindan 60 246.000 30 143.550 90 244.010 90 230.850 -13.160

5 BBPP Batu 179 177.880 30 143.550 209 321.430 209 292.320 -29.110

6 BBPP Bt Kaluku 90 369.000 60 143.550 150 512.550 120 512.550 0

7 BBPP Binuang 30 123.000 30 143.550 70 268.400 70 270.780 2.380

8 BBPP Kupang 60 276.000 30 143.550 90 419.550 90 372.777 -46.773

9 BPP Jambi 50 205.000 30 143.550 80 348.550 80 266.807 -81.743

10 BPP Lampung 60 195.600 30 90.376 90 285.976 90 285.976 0

Total 624 1.991.480 330 1.374.978 964 3.044.277 934 2.725.695 (318.582)


13

Tabel 6. Peningkatan Kopetensi SDM Pertanian

No Penyelenggara Pagu Revisi 9 APBN-P Pagu Revisi 10 (Agst) Revisi 11 (Nop) Selisih


1 PPMKP Ciawi 798 4.876.106 0 0 798 5.172.530 798 4.865.912 -306.618

2 BBPKH Cinagara 810 2.533.213 1.608 1.842.920 2.418 5.880.853 2.418 4.171.319 -1.709.534

3 BBPP Lembang 1.445 3.293.174 2.048 5.851.409 1.445 8.793.062 3.463 6.701.628 -2.091.434

4 BBPP Ketindan 900 3.253.460 3.351 8.765.350 4.251 12.018.810 4.611 9.772.095 -2.246.715

5 BBPP Batu 820 3.991.600 1.277 2.750.860 2.230 5.846.109 2.097 5.125.427 -720.682

6 BBPP Bt Kaluku 790 3.887.821 3.824 8.394.448 4.161 12.482.269 4.191 12.282.269 -200.000

7 BBPP Binuang 750 3.705.981 930 3.736.130 2.138 7.323.501 2.168 7.322.141 -1.360

8 BBPP Kupang 780 3.727.871 750 2.911.760 2.042 6.164.734 2.122 5.827.005 -337.729

9 BPP Jambi 1.110 4.620.381 1.250 4.512.430 2.902 9.132.811 2.902 8.713.488 -419.323

10 BPP Lampung 690 2.571.936 1.533 3.596.649 2.303 6.168.585 2.333 6.168.585 0

Total 8.893 36.461.543 16.571 42.361.956 24.688 78.983.264 27.103 70.949.869 -8.033.395

Tabel 7. Layanan Overhead

No Penyelenggara Pagu Revisi 9 APBN-P Pagu Revisi 10 (Agst) Revisi 11 (Nop) Selisih


1 PPMKP Ciawi 1 1.369.941 1 1.320.498 1 1.320.231 -267

2 BBPKH Cinagara 1 338.400 2 750.000 32 2.007.600 4 3.784.050 1.776.450

3 BBPP Lembang 2 156.901 3 750.000 30 998.191 4 1.456.910 458.719

4 BBPP Ketindan 520 257.976 20 750.000 540 1.007.976 631 1.320.934 312.958

5 BBPP Batu 2 1.039.500 2 750.000 4 2.729.076 4 2.695.613 -33.463

6 BBPP Bt Kaluku 2 188.171 1 750.000 3 938.171 3 918.657 -19.514

7 BBPP Binuang 1 102.780 2 750.000 3 852.780 3 852.780 0

8 BBPP Kupang 1 189.000 1 867.500 2 939.000 3 1.056.500 117.500

9 BPP Jambi 1 195.795 1 750.000 2 945.795 1 945.795 0

10 BPP Lampung 2 762.864 2 750.000 4 1.512.864 4 1.512.864 0

Total 533 4.601.328 34 6.867.500 621 13.251.951 658 15.864.334 2.612.383

Tabel 8. Layanan Pendidikan dan Pelatihan

No Penyelenggara Pagu Revisi 9 APBN-P

Pagu Revisi 9 (Agst)

Revisi 11 (Nop) Selisih


1 PPMKP Ciawi 1 1.391.200 0 0 1 1.391.200 2 1.625.278 234.078

2 BBPKH Cinagara 6 1.289.070 1 81.000 9 1.435.470 9 1.402.450 -33.020

3 BBPP Lembang 15 1.346.611 1 887.000 16 1.594.043 16 3.385.923 1.791.880

4 BBPP Ketindan 14 1.341.591 1 850.000 15 1.426.591 17 2.994.292 1.567.701

5 BBPP Batu 5 681.219 1 81.000 5 1.200.640 5 1.359.875 159.235

6 BBPP Bt Kaluku 12 584.390 1 87.000 5 821.390 5 821.390 0

7 BBPP Binuang 17 2.571.539 1 81.000 17 2.688.299 17 2.687.279 -1.020

8 BBPP Kupang 23 2.835.964 2 557.267 23 3.310.861 23 3.393.231 82.370

9 BPP Jambi 4 769.859 3 466.020 4 849.859 7 1.315.879 466.020

10 BPP Lampung 2 1.026.105 1 205.562 3 1.231.667 3 1.231.667 0

11 Puslatan 35 12.098.915 3 2.489.828 41 14.588.743 41 14.588.743 0

Total 134 25.936.463 15 5.785.677 139 30538763 145 34.806.007 4.267.244


14

Tabel 9. Layanan Perkantoran

No Penyelenggara Pagu Saat ini (Agst) Revisi 11 (Nop) Selisih

Anggaran Anggaran Anggaran

1 PPMKP Ciawi 17.007.359 17.080.166 72.807

2 BBPKH Cinagara 7.255.455 7.400.889 145.434

3 BBPP Lembang 10.275.358 10.413.539 138.181

4 BBPP Ketindan 8.589.155 8.968.371 379.216

5 BBPP Batu 10.254.490 10.878.510 624.020

6 BBPP Bt Kaluku 9.287.976 9.307.490 19.514

7 BBPP Binuang 6.304.495 6.304.495 0

8 BBPP Kupang 6.288.844 6.473.476 184.632

9 BPP Jambi 6.978.700 7.013.746 35.046

10 BPP Lampung 6.006.603 6.006.603 0

11 Puslatan 0 0

Total 88.248.435 89.847.285 1.598.850

Tabel 10. Rekapitlasi Perkembangan Revisi DIPA (9-11) TA. 2017

NO UPT PELATIHAN

PUSAT Sertifikasi Pelatihan

Layanan Internal

Layanan Diklat

Layanan Perkantora

n Jumlah

1 PPMKP Ciawi 0 -306.618 -267 234.078 72.807 0

2 BBPKH Cinagara -87.830 -1.709.534 1.701.450 -33.020 128.934 0

3 BBPP Lembang -62.346 -2.091.434 383.719 1.631.880 138.181 0

4 BBPP Ketindan -13.160 -2.246.715 312.958 1.567.701 379.216 0

5 BBPP Batu -29.110 -720.682 -33.463 159.235 624.020 0

6 BBPP Bt Kaluku 0 -200.000 -19.514 0 19.514 -200.000

7 BBPP Binuang 2.380 -1.360 0 -1.020 0 0

8 BBPP Kupang -46.773 -337.729 117.500 82.370 184.632 0

9 BPP Jambi -81.743 -419.323 0 466.020 35.046 0

10 BPP Lampung 0 0 0 0 0 0

Total -318.582 -8.033.395 2.462.383 4.107.244 1.582.350 -200.000


15

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Puslatan

1. Visi

Dalam mendukung visi Badan PPSDMP yaitu “Terwujudnya Sumberdaya

Manusia Pertanian Yang Profesional, Mandiri Dan Berdaya Saing Untuk

Mewujudkan Kedaulatan Pangan Dan Kesejahteraan Petani”, serta

memperhatikan tugas dan fungsi, potensi, capaian hasil pada periode

sebelumnya, permasalahan, dan tantangan yang ada, Puslatan menetapkan visi:

“Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM Pertanian yang profesional

untuk menciptakan lingkungan strategis dalam proses peningkatan

produksi pangan”.

2. Misi

Mengacu pada visi Badan PPSDMP, maka Puslatan menetapkan misi sebagai

berikut:

a. Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan pelatihan;

b. Mengembangkan tenaga kepelatihanan;

c. Mengembangkan manajemen mutu penyelenggaraan pelatihan;

d. Menyusun dan/atau mengembangkan SKKNI dan sertifikasi profesi SDM

pertanian;

e. Mengembangkan program dan jejaring kerjasama pelatihan pertanian dalam

dan luar negeri.

3. Tujuan

Sejalan dengan tujuan Badan PPSDMP, maka tujuan yang hendak dicapai oleh

Puslatan adalah:

a. Menguatkan kapasitas kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan

kelembagaan pelatihan petani yang mampu memenuhi kebutuhan

pemangku kepentingan;

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kepelatihanan yang profesional

dan berkarakter pada kelembagaan pemerintah dan kelembagaan petani;

c. Mengembangkan manajemen penyelenggaraan pelatihan yang efektif,

efisien, transparan dan akuntabel;


16

d. Mengembangkan pelatihan berbasis kompetensi dengan memanfaatkan IT;

e. Mengembangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sektor

Pertanian

f. Melaksanakan dan mengembangkan sertifikasi profesi SDM Pertanian

g. Mengembangkan model dan teknik pelatihan;

h. Mengembangkan Inkubator Usaha Tani/Manajemen;

i. Mengembangkan program pelatihan yang responsif terhadap perubahan

lingkungan strategis dan bersifat tematik;

j. Mengembangkan jejaring kerjasama pelatihan untuk memenuhi kebutuhan

pasar.

4. Sasaran

Dalam mengembangkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dan non

aparatur pertanian, sasaran strategis Puslatan pada tahun 2015–2019 adalah

sebagai berikut:

a. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian untuk

Memenuhi Kebutuhan Pembangunan Pertanian

1) Terwujudnya 10 kelembagaan UPT Pelatihan Pertanian Pusat menjadi

kelembagaan yang mampu bersaing di tingkat Nasional dan Internasional;

2) Terwujudnya 18 UPT Pelatihan Daerah yang terakreditasi;

3) Terwujudnya 1.271 unit P4S (kumulatif) sebagai lembaga pelatihan yang

mandiri dalam berusaha tani dan mampu menyelenggarakan pelatihan/

permagangan berbasis IPTEK;

4) Tersusunnya 273 dokumen kelembagaan pelatihan pertanian

5) Terwujudnya Inkubator Usaha Tani/Manajemen di 10 UPT pelatihan pusat.

b. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Kediklatan yang Profesional

dan Berkarakter pada Kelembagaan Pelatihan Pertanian

1) Meningkatnya kompetensi 380 orang (kumulatif) Widyaiswara UPT

Pelatihan Pusat dan 18 UPT Pelatihan Provinsi, sesuai spesialisasi

utamanya dalam mendukung program prioritas dan pengembangan

kawasan pertanian;

2) Meningkatnya kompetensi 3,663 orang tenaga kediklatan dan fungsional

khusus lainnya pada Puslatan, 10 UPT Pelatihan Pusat dan 18 UPT

Pelatihan daerah secara proporsional;

3) Meningkatnya jumlah asesor kompetensi sebanyak 200 orang;


17

4) Terwujudnya pemeliharaan sertifikat asesor kompetensi sebanyak 300

Assesor;

5) Meningkatnya kompetensi 635 orang tenaga instruktur dan pengelola P4S

untuk menjadi wirausahawan yang mampu bersaing di pasar nasional dan

internasional melalui penguasaan IPTEK;

6) Tertata ulangnya sebaran Widyaiswara di 10 UPT Pelatihan Pusat sesuai

spesialisasi secara proporsional, sehingga setiap UPT Pelatihan mempunyai

spesialisasi Widyaiswara yang sama satu dengan lainnya;

7) Tersusunnya 53 dokumen ketenagaan pelatihan pertanian;

8) Meningkatnya jumlah Widyaiswara sebanyak 150 orang melalui

rekrutmen/penerimaan baru dan alih fungsi tugas sesuai kebutuhan

spesialisasi UPT Pelatihan Pusat.

c. Terwujudnya Sistem Manajemen Penyelenggaraan Diklat yang Efektif,

Efisien, Transparan dan Akuntabel

1) Meningkatnya kompetensi 103,667 aparatur melalui Diklat prajabatan dan

dalam Jabatan (Diklat PIM, Diklat teknis, Diklat fungsional, Diklat administrasi

dan manajemen) untuk mendukung program prioritas dan pengembangan

kawasan pertanian serta reformasi birokrasi yang responsif gender;

2) Meningkatnya kompetensi 76,805 non aparatur melalui Diklat teknis, Diklat

kepemimpinan dan manajemen, serta Diklat kewirausahaan untuk

mendukung program prioritas dan pengembangan kawasan pertanian serta

responsif gender;

3) Tersusunnya 35 pedoman dan materi pelatihan yang mendukung program

prioritas dan pengembangan kawasan pertanian serta reformasi birokrasi;

4) Dikembangkannya evaluasi, pemantauan dan meningkatnya koordinasi dan

pengendalian penyelenggaraan Diklat di 10 UPT Pelatihan Pusat dan 18

UPT Diklat Provinsi;

5) Tersusunnya 116 dokumen penyelenggaraan pelatihan pertanian;

6) Mengembangkan model dan teknik diklat pertanian sesuai dengan

permintaan pasar minimal 20 unit di 10 UPT Pelatihan Pusat.

d. Penyusunan/pengembangan SKKNI dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian

1) Tersusunnya 65 SKKNI sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri;

2) Tersertifikasinya 7.000 orang SDM Pertanian;

3) Terfasilitasinya 15 LSP, 31 TUK, dan 10 LDP.


18

e. Meningkatnya Jejaring Kerjasama Diklat Dalam dan Luar Negeri

1) Meningkatnya promosi, publikasi, dan sosialisasi kelembagaan pelatihan

melalui berbagai media informasi seperti pameran, profil, media cetak,

elektronik, diorama, display, di Puslatan dan 10 UPT Pelatihan Pertanian

Pusat;

2) Meningkatnya 60 jenis kegiatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

kerjasama diklat dan permagangan pertanian dalam dan luar negeri dengan

pihak terkait;

3) Disempurnakannya Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Diklat dalam dan luar

negeri (termasuk standar biaya penyelenggaraan diklat kerjasama); dan

4) Meluasnya jejaring kerjasama diklat dan/atau permagangan dalam dan luar

negeri serta sumber pembiayaannya.

5. Kebijakan Strategis 2015-2019

Kebijakkan Strategis Pelatihan Pertanian, adalah meningkatkan daya saing dan

kinerja UPT Pelatihan Pertanian:

a. Pelatihan berbasis kompetensi mendukung komoditas strategis pertanian;

b. Penguatan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai

pusat pembelajaran petani;

c. Peningkatan kapasitas widyaiswara dan tenaga kediklatan;

d. Pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan;

e. Pengembangan SKKNI sektor pertanian;

f. Sertifikasi profesi SDM pertanian;

6. Program Kegiatan dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

a. Program/Kegiatan

Program Badan PPSDM Pertanian adalah Program Peningkatan Penyuluhan

dan Pelatihan Pertanian dan Program Pendidikan Pertanian, untuk

mendukung Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian,

Puslatan menjabarkan kedalam kegiatan utama Pemantapan Sistem

Pelatihan Pertanian (PSPP). Dalam implementasinya Puslatan merumuskan

kegiatan dan indikator kegiatan ke dalam 4 (empat) pilar yaitu (i)

Peningkatan Penyelenggaraan Diklat Pertanian; (ii) Kelembagaan Pelatihan

Pertanian; (iii) Peningkatan Kompetensi Ketenagaan Pelatihan Pertanian; dan

(iv) Pengembangan Program dan Jejaring Kerjasama Pelatihan.


19

b. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

Rencana Aksi Puslatan dalam mendukung Program Peningkatan

Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian melalui kegiatan PSPP

dengan Sasaran Kegiatan yaitu: “Mantapnya sistem pelatihan pertanian

dalam meningkatkan kompetensi Aparatur Pertanian dan Non Aparatur

Pertanian; Daya tarik pertanian bagi Tenaga Kerja Muda, Pelibatan

Perempuan Petani/Pekerja dan Inkubator Agribisnis Mendukung Agro

Techno Park”. Untuk mendukung Sasaran Kegiatan tersebut telah ditetapkan

Sub Kegiatan dengan Indikator dan Target Kinerja serta Rencana Aksi

masing-masing penanggungjawab kegiatan per triwulan dari target layanan

(dokumen) yang akan dilaksanakan Puslatan tahun 2017 sebanyak 41

(empat puluh lima) dokumen, dengan rincian yaitu:

1) Tri wulan I melaksanakan 6 (enam) dokumen

2) Tri Wulan II melaksanakan 15 (limabelas) dokumen

3) Triwulan III melaksanakanakan 16 (duapuluh) dokumen

4) Triwulan IV melaksanakan 4 (empat) dokumen

Secara detail rencana aksi output dan anggaran Puslatan TA. 2017

sebagaimana Lampiran 4.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja

yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat

kegiatan tahun-tahun sebelumnya, dengan demikian target kinerja yang

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sejalan dengan penerapan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran dan

Penerapan Reformasi Birokrasi yang dimulai tahun 2011, maka Badan Penyuluhan

dan Pengembangan SDM Pertanian, cq. Puslatan telah merestrukturisasi program

dan kegiatan sebagai wujud pelaksanaan performance based budgeting sehingga

setiap unit kerja telah memiliki indikator kinerja, merencanakan kegiatan,


20

melaksanakan dan mengevaluasi capaian indikator kinerjanya.

Puslatan yang memiliki fungsi menyiapkan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan

pelatihan pertanian sebagai acuan bagi UPT Pelatihan Pertanian Pusat, dan

kelembagaan pelatihan swadaya, pada Tahun 2017 menyusun norma, standar,

prosedur, kriteria (NSPK) untuk 4 pilar pelatihan yaitu: 1) program dan kerjasama,

(2) penyelenggaraan pelatihan, (3) kelembagaan dan ketenagaan, serta (4)

standarisasi dan sertifikasi SDM Pertanian. Keempat pilar tersebut dalam rangka

meningkatkan kompetensi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian melalui kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan (Pelatihan) mendukung program aksi BPPSDMP dalam

bentuk Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT), reformasi birokrasi dan

sertifikasi SDM Pertanian. Pada bulan September 2017 minggu kedua telah terbit

DIPA APBN-P TA. 2017 ini mengakibatkan perubahan PK Puslatan TA. 2017

Eselon II, III dan IV. Sehubungan perubahan tersebut Pejabat Struktural (Eselon II,

III & IV) lingkup Puslatan telah menandatangani PK dimaksud, tabel 11 berikut.

Tabel 11. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Puslatan Tahun 2017

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

Mantapnya sistem Pelatihan Pertanian dalam meningkatkan Kopetensi Aparatur Pertanian; daya tarik Pertanian bagi Tenaga Kerja muda pelibatan perempuan petani/pekerja

Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan

41 dokumen

No Kegiatan Anggaran (Rp.)

1. Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 14.588.743.000

Kegiatan Puslatan yang tertuang dalam PK Puslatan tersebut di atas dijabarkan

ke dalam tugas dan fungsi Eselon III dan IV di bawahnya, secara rinci target

capaian Indikator Kinerja Eselon III & IV sebagaimana Tabel 12-15 berikut:

Tabel 12. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bidang Program dan Kerjasama




11 dokumen




21

Tabel 13. A. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Program Tahun 2017




5 dokumen

Tabel 13. B. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Kerjasama Tahun 2017




6 dokumen

Tabel 14. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bidang Penyelenggaraan, Kelembagaan

dan Ketenagaan




16 dokumen



Tabel 14. A. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan,




12 dokumen


22

Tabel 14. B. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan

Ketenagaan




4 dokumen

Tabel 15. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bidang Standarisasi dan Sertifikasi

Bidang Pertanian




16 dokumen



Tabel 15. A. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Standarisasi Tahun 2017




7 dokumen

Tabel 16. B. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Sertifikasi Profesi

Tahun 2017




9 dokumen

PK Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang

lingkup Puslatan sebagaimana Lampiran 3.


23

Dari PK tersebut di atas dijabarkan kedalam kegiatan dan anggaran TA. 2017,

yang telah 10 (sepuluh) kali mengalami revisi POK dan DIPA. Secara rinci

Daftar Kegiatan dan Anggaran Puslatan sebagaimana Tabel 17 berikut:

Tabel 17. Daftar Kegiatan dan Anggaran Revisi 10 Puslatan TA. 2017

NO Kegiatan Output Pagu

I BIDANG PROGRAM DAN KERJASAMA 58 4.395.386.000

A SUBBID. PROGRAM 11 2.150.795.000

1 Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran Kegiatan PSPP 2 603.814.000

2 Media Informasi Dan Publikasi PSPP 4 188.500.000

3 Koordinasi PSPP 1 523.966.000

4 Evaluasi Kinerja PSPP 2 183.482.000

5 Administrasi Kegiatan 1 316.150.000

6 Koordinasi PSPP (APBNP) 1 334.883.000

B SUBBID. KERJASAMA PELATIHAN 47 2.244.591.000

1 Persiapan kegiatan kerjasama 1 161.394.000

2 Koordinasi Kerjasama 1 356.505.000

3 Pengembangan Jejaring Alumni Magang Jepang 1 87.817.000

4 Asean Exchange Farmer Visit 5 389.351.000

5 Peningktan Kompeteni SDM Melalui Berbagai Kegiatan Internasional

8 411.358.000

6 Seleksi Orientasi Magang Jepang 30 45.500.000

7 Pembinaan PPSP/Pengawalan/Supervisi Upsus 1 792.666.000

II BIDANG PENYELENGGARAAN, KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN

38 6.196.398.000

A READ 12 2.149.968.000

1 Penguatan Kapasitas Kelompok dan Pendampingan Masyarakat 1 1.492.315.000

2 Administrasi Kegiatan 1 166.580.000

3 Pembinaan Keuangan dan Monev di Kalimantan Barat dan NTT 1 124.100.000

4 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan 6 70.031.000

5 Pengawalan dan Pendampingan 1 133.816.000

6 Koordinasi Program 1 12.200.000

7 Pertemuan Koordinasi Program 1 150.926.000

B SUBBID. PENYELENGGARAAN PELATIHAN 18 2.726.347.000

1 Pengembangan Kurikulum Diklat 5 205.660.000

2 Sosialisasi Dan Bimtek Penyelenggaraan Diklat Pertanian 1 211.551.000

3 Pertemuan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Diklat 1 239.400.000

4 Monitoring Dan Supervisi Penyelenggaraan Diklat 1 511.065.000

5 Penyempurnaan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur Dan Non Aparatur

6 110.550.000

6 Fasilitasi Pelatihan Teknologi Praktis Tepat Guna 1 52.430.000

7 Pengawalan dan Pendampingan UPSUS 1 526.195.000

8 Workshop Penyusunan Juklak Pelatihan mendukung perbenihan 1 394.220.000

9 Monitoring pendampingan perbenihan 1 475.276.000

C SUBBID. KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN 8 1.320.083.000

1 Akreditasi Kelembagaan Diklat 2 276.303.000

2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kediklatan 4 716.720.000


24

NO Kegiatan Output Pagu

3 Mukernas Fk-P4S Dan Pertemuan Nasional Widyaiswara Pertanian Dalam Rangka Penas

1 277.060.000

4 Sistem Manajemen Mutu 1 50.000.000

III BIDANG STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI BIDANG PERTANIAN

24 3.996.959.000

A SUBBID. STANDARDISASI 14 1.639.999.000

1 Persiapan Penyusunan SKKNI Sektor Pertanian 4 36.624.000

2 Penyusunan RSKKNI 1 108.500.000

3 Pra Konvensi RSKKNI 2 223.900.000

4 Konvensi Rskkni 2 344.600.000

5 Pemaketan Skkni Dalam Kkni 4 592.400.000

6 Koordinasi Dan Sinkronisasi Standardisasi 1 333.975.000

B SUBBID. SERTIFIKASI PROFESI BIDANG PERTANIAN 10 2.356.960.000

1 Persiapan Sertifikasi Profesi 1 53.972.000

2 Pembinaan Lsp Dan Tuk 1 97.500.000

3 Fasilitasi Dan Pemeliharaan Sertifikat Asesor (Rcc) Dan Asesi (Surveilen)

2 242.200.000

4 Bimbingan Teknis Asesor Kompetensi 1 216.950.000

5 Koordinasi Dan Evaluasi Sertifikasi 1 405.072.000

6 Fasilitasi Sertifikasi Profesi Sdm Pertanian 1 412.224.000

7 Penyusunan Dan Penyempurnaan Perangkat Sertifikasi 1 169.788.000

8 Fasilitasi Profesi SDM Pertanian 1 311.030.000

9 Penyusunan Perangkat Sertifikasi 1 448.224.000

TOTAL 120 14.588.743.000

RATA--RATA 40 4.862.914.333

Kegiatan PSPP mempunyai 7 (tujuh) otput, dengan rincian sebagaimana Tabel 18

berikut:

Tabel 18. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kegiatan PSPP TA. 2017


Mantapnya sistem pelatihan pertanian dalam meningkatkan kompetensi aparatur pertanian

dan non aparatur pertanian, daya tarik pertanian bagi

tenaga kerja muda, pelibatan perempuan petani/pekerja

1 Jumlah aparatur pertanian yang terlatih 12.760 orang

2 Jumlah non aparatur pertanian yang terlatih 14.343 orang

3 Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang disertifikasi

934 orang

4 Jumlah UPT pelatihan yang terfasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran

10 unit

5 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian

1 unit

6 Jumlah layanan Internal Overhead 658 unit

7 Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan 145 unit

No Kegiatan Anggaran (Rp)

1 Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 214.393.190.000


25

Bila dilihat dari tabel 17 anggaran Puslatan dan tabel 18 anggaran UPT Pelatihan

Pertanian Pusat, dapat dibandingkan bahwa anggaran Puslatan 6,80%

14.588.743.000

214.393.190.000


26

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Manajemen kinerja merupakan proses organisasi untuk membangun kesepakatan

bersama tentang apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya dan bagaimana

cara mencapainya. Manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi

organisasi di setiap tingkat jabatan di dalam organisasi.

Puslatan telah menetapkan kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran

keberhasilan kegiatan-kegiatan Puslatan pada Tahun 2017, berdasarkan penilaian

capaian melalui metode scoring, sebagai berikut: (1) sangat berhasil (capaian>91%),

(2) berhasil (capaian 80-90%), (3) cukup berhasil (capaian 60-79%), dan (4) kurang

berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

B. Capaian Kinerja Puslatan

1. Hasil Pengukuran Kinerja TA. 2017

Pengukuran kinerja merupakan ukuran capaian kinerja yang ditetapkan dalam

dokumen PK dan Pengukuran capaian kinerjanya berdasarkan pencapaian

outcome yang dilaksanakan oleh maisng-masing Kepala Bidang sebagai

penanggung jawab kegiatan. Hasil pengukuran kinerja Puslatan TA. 2017

sebagaimana Tabel 19 berikut:

Tabel 19. Hasil Pengukuran Kinerja Puslatan TA. 2017

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

Target Realisasi %



41 dokumen

41 dokumen

100%

Hasil pengukuran kinerja Puslatan TA. 2017, tertuang pada masing-masing

bidang lingkup Puslatan sebagaimana Tabel 20-22 berikut:


27

Tabel 20. Hasil Pengukuran Kinerja Bidang Program dan Kerjasama


T R %



11 dok

11 dok

100

Tabel 20. A. Hasil Pengukuran Kinerja Sub Bidang Program Tahun 2017


T R %



5 dok

5 dok

100

Tabel 20. B. Hasil Pengukuran Kinerja Sub Bidang Kerjasama Tahun 2017


T R %



6 dok

6 dok

100%

Tabel 21. Hasil Pengukuran Kinerja Bidang Penyelenggaraan, Kelembagaan dan

Ketenagaan


T R %



16 dok

16 dok

100


28

Tabel 21. A. Hasil Pengukuran Kinerja Sub Bidang Penyelenggaraan,


T R %



12 dok

12 dok

100

Tabel 21. B. Hasil Pengukuran Kinerja Sub Bidang Kelembagaan dan

Ketenagaan


T R %



4 dok

4 dok

100

Tabel 22. Hasil Pengukuran Kinerja Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Bidang

Pertanian


T R %



16 dok

16 dok

100

Tabel 22. A. Hasil Pengukuran Kinerja Sub Bidang Standarisasi


T R %



7 dok

7 dok

100


29

Tabel 22. B. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Sertifikasi Profesi


T R %



9 dok

9 dok

100

2. Perbandingan Kinerja Puslatan Jangka Menengah (3 tahun (2015-2017)

Puslatan telah menetapkan standar kinerja yang terdiri dari sasaran kegiatan,

indikator sasaran kegiatan dan target yang ingin dicapai Tahun 2017. Standar

kinerja tersebut telah diselaraskan dengan standar kinerja jangka menengah

seperti yang telah tertuang dalam Renstra Puslatan Tahun 2015-2019. Evaluasi

pencapaian kinerja Puslatan tidak hanya menganalisis dan memperbandingkan

antara target dengan realisasi kinerja, namun secara sistematis juga mencari akar

permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan dan

membandingkan pencapaian kinerja tahun 2017 dengan kinerja beberapa tahun

sebelumnya. Perbandingan Target Kinerja Puslatan selama tiga tahun (2015-

2017) sebagaimana Tabel 23 berikut:

Tabel 23. Perbandingan Target Kinerja Puslatan TA. 2017, 2016 dan 2015


2017 2016 2015



41

28

35


30

3. Capaian Kinerja PSPP

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sat T R %

Mantapnya sistem pelatihan pertanian

dalam meningkatkan

kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian, daya

tarik pertanian bagi tenaga kerja

muda, pelibatan perempuan

petani/pekerja

1 Jumlah aparatur pertanian yang terlatih

orang 12.760 12.689 99,44%

2 Jumlah non aparatur pertanian yang terlatih

orang 14.343 14.425 100,57%


orang 934 903 96,68%


unit 10 10 100,00%


unit 1 1 100,00%

6 Jumlah layanan Internal Overhead

unit 658 658 100,00%

7 Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan

unit 145 146 100,69%

No Kegiatan Anggaran (Rp)

1

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

214.393.190 206.610.717 96,37%

4. Perbandingan Capaian Kinerja PSPP TA. 2017 Dibandingkan dengan Target

Renstra Puslatan (2015-2017)

Dalam Lakin ini juga menggambarkan perbandingkan capaian kinerja PSPP TA.

2017 dengan taregt Renstra Puslatan (2015-2017), sebagaimana tabel 24.

Tabel 24. Perbandingkan Capaian Kinerja PSPP TA. 2017 Dengan Taregt

Renstra Puslatan (2015-2017)

No. Indikator Kinerja Satan Target

Renstra Target 2017

%

1 Jumlah aparatur pertanian yang terlatih orang 4.760 12.760 268,07%

2 Jumlah non aparatur pertanian yang terlatih orang 3.780 14.343 379,44%


orang 750 934 124,53%


unit 10 10 100,00%


unit 1 1 100,00%

6 Jumlah layanan Internal Overhead unit 650 658 101,23%

7 Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan unit 119 145 121,85%

Bila dilihat dari tabel 12 tersebut di atas terjadinya meningkatan realisasi/capaian

kinerja yang over > 100%, hal ini terjadi adanya Anggaran Pendapatan Belanja

Negara Penambahan (APBN-P) Tahun 2017.


31

5. Realisasi Anggaran

a. Puslatan

Anggaran Puslatan 2017 sebesar Rp. 14.588.743.000 (empat belas milyar

lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupah)

dengan realisasi sebesar Rp. 14.197.773.000 (empat belas milyar seratus

sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupah) (97,32%).

Secara rinci sebagaimana Tabel 25 berikut:

Tabel 25. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kegiatan Puslatan 2017


Target Realisasi %

Mantapnya sistem Pelatihan Pertanian dalam meningkatkan Kompetensi Aparatur Pertanian; daya tarik Pertanian bagi Tenaga Kerja muda pelibatan perempuan petani/pekerja


14.588.743.000

14.197.773.396

97,32

Secara rinci realisasi anggaran Puslatan, sebagaimana Tabel 26.

Tabel 26. Uraian Kegiatan, Pagu, Realisasi dan prosesntase Realisasi Anggaran Puslatan 2017

No Kegiatan Pagu Realisasi %

I BIDANG PROGRAM DAN KERJASAMA 4.395.386.000 4.350.809.383 98,99%

A SUBBID. PROGRAM 2.150.795.000 2.127.464.625 98,92%

1 Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran Kegiatan PSPP 603.814.000 599.675.100 99,31%

2 Media Informasi Dan Publikasi PSPP 188.500.000 187.841.200 99,65%

3 Koordinasi PSPP 523.966.000 520.887.200 99,41%

4 Evaluasi Kinerja PSPP 183.482.000 183.104.300 99,79%

5 Administrasi Kegiatan 316.150.000 306.490.275 96,94%

6 Koordinasi PSPP (APBNP) 334.883.000 329.466.550 98,38%

B SUBBID. KERJASAMA PELATIHAN 2.244.591.000 2.223.344.758 99,05%

1 Persiapan kegiatan kerjasama 161.394.000 159.527.300 99%

2 Koordinasi Kerjasama 356.505.000 345.305.500 97%

3 Pengembangan Jejaring Alumni Magang Jepang

87.817.000 87.625.100 100%

4 Asean Exchange Farmer Visit 389.351.000 388.491.300 100%

5 Peningktan Kompeteni Sdm Melalui Berbagai Kegiatan Internasional

411.358.000 411.348.708 100%

6 Seleksi Orientasi Magang Jepang 45.500.000 42.999.400 95%

7 Pembinaan PPSP/Pengawalan/Supervisi Upsus 792.666.000 788.047.450 99%

II BIDANG PENYELENGGARAAN, KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN

6.196.398.000 5.937.067.188 95,81%

A READ 2.149.968.000 2.126.059.338 98,89%

1 Penguatan Kapasitas Kelompok dan Pendampingan Masyarakat

1.492.315.000 1.492.315.000 100,00%

2 Administrasi Kegiatan 166.580.000 150.960.808 90,62%


32


3 Pembinaan Keuangan dan Monev di Kalimantan Barat dan NTT

124.100.000 123.963.600 99,89%

4 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan 70.031.000 68.597.400 97,95%

5 Pengawalan dan Pendampingan 133.816.000 133.785.030 99,98%

6 Koordinasi Program 12.200.000 12.187.500 99,90%

7 Pertemuan Koordinasi Program 150.926.000 144.250.000 95,58%

B SUBBID. PENYELENGGARAAN 2.726.347.000 2.570.394.350 94,28%

1 Pengembangan Kurikulum Diklat 205.660.000 201.127.700 97,80%

2 Sosialisasi Dan Bimtek Penyelenggaraan Diklat Pertanian

211.551.000 200.180.500 94,63%

3 Pertemuan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

239.400.000 199.293.200 83,25%

4 Monitoring Dan Supervisi Penyelenggaraan Diklat

511.065.000 506.458.700 99,10%

5 Penyempurnaan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur Dan Non Aparatur

110.550.000 108.569.900 98,21%

6 Fasilitasi Pelatihan Teknologi Praktis Tepat Guna

52.430.000 50.627.000 96,56%

7 Pengawalan dan Pendampingan UPSUS 526.195.000 459.926.250 87,41%

8 Workshop Penyusunan Juklak Pelatihan mendukung perbenihan

394.220.000 394.003.500

9 Monitoring pendampingan perbenihan 475.276.000 450.207.600 94,73%

C SUBBID. KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN

1.320.083.000 1.240.613.500 93,98%

1 Akreditasi Kelembagaan Diklat 276.303.000 252.303.800 91,31%

2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kediklatan

716.720.000 664.151.600 92,67%

3 Mukernas Fk-P4S Dan Pertemuan Nasional Widyaiswara Pertanian Dalam Rangka Penas

277.060.000 275.158.100 99,31%

4 Sistem Manajemen Mutu 50.000.000 49.000.000 98,00%

III BIDANG STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI BIDANG PERTANIAN

3.996.959.000 3.909.016.825 98%

A SUBBID. STANDARDISASI 1.639.999.000 1.604.413.925 97,83%

1 Persiapan Penyusunan SKKNI Sektor Pertanian

36.624.000 36.552.200 99,80%

2 Penyusunan RSKKNI 108.500.000 105.432.975 97,17%

3 Pra Konvensi RSKKNI 223.900.000 222.257.850 99,27%

4 Konvensi Rskkni 344.600.000 343.543.600 99,69%

5 Pemaketan Skkni Dalam Kkni 592.400.000 573.740.100 96,85%

6 Koordinasi Dan Sinkronisasi Standardisasi 333.975.000 322.887.200 96,68%

B SUBBID. SERTIFIKASI PROFESI BIDANG PERTANIAN

2.356.960.000 2.304.602.900 98%

1 Persiapan Sertifikasi Profesi 53.972.000 51.847.500 96%

2 Pembinaan Lsp Dan Tuk 97.500.000 95.424.700 98%

3 Fasilitasi Dan Pemeliharaan Sertifikat Asesor (Rcc) Dan Asesi (Surveilen)

242.200.000 238.872.200 99%

4 Bimbingan Teknis Asesor Kompetensi 216.950.000 216.397.600 100%

5 Koordinasi Dan Evaluasi Sertifikasi 405.072.000 394.005.450 97%

6 Fasilitasi Sertifikasi Profesi Sdm Pertanian 412.224.000 408.558.300 99%

7 Penyusunan Dan Penyempurnaan Perangkat Sertifikasi

169.788.000 164.516.400 97%


33


8 Fasilitasi Profesi SDM Pertanian 311.030.000 297.905.750 96%

9 Penyusunan Perangkat Sertifikasi 448.224.000 437.075.000 98%

TOTAL 14.588.743.000 14.196.893.396 97%

b. Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian (PSPP)

Anggaran Kegiatan PSPP Tahun 2017 sebesar Rp. 214.393.190.000 (dua ratus

empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu

rupah) dengan realisasi sebesar Rp. 208.313.329.976 (dua ratus delapan milyar

tiga ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam

rupah) (97,16%). Secara rinci berdasarkan output sebagaimana tabel 27 berikut:

Tabel 27. Realisasi Anggaran Kegiatan PSPP TA. 2017 Berdasarkan Output

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN ANGGARAN

R T %

1 Jumlah aparatur pertanian yang terlatih orang 32.891.845.000 30.911.534.507 93,98%

2 Jumlah non aparatur pertanian yang terlatih

orang 38.058.024.000 37.932.936.000 99,67%


orang 2.725.695.000 2.307.460.010 84,66%


unit 89.827.771.000 87.900.483.112 97,85%


unit 200.000.000 199.360.000 99,68%

6 Jumlah layanan Internal Overhead unit 15.883.848.000 15.437.031.769 97,19%

7 Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan

unit 34.806.007.000 33624524578 96,61%

TOTAL 214.393.190.000 208.313.329.976 97,16%

Sumber: PMK 249, 01 Febrari 2018

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2017

a. Efisiensi capaian indikator kinerja kegiatan dapat dilihat dari perbandingan

proporsi antara besarnya capaian indikator kinerja sasaran yang diperoleh

dengan besarnya masukan/input yang digunakan (proporsi output/input).

Efisiensi terjadi apabila nilai rasio output dibandingkan dengan input

mencapai ≥ 1.

b. Perbandingan proporsi capaian indikator kinerja sasaran Puslatan dengan

rata-rata input yang digunakan pada tahun 2017 adalah 97,32% berbanding

output 100%. Dengan demikian nilai efisiensi yang diperoleh adalah 1,03,

nilai tersebut mengindikasikan bahwa capaian kinerja Puslatan Tahun 2017

termasuk ke dalam kategori efisien.

c. Tinggi/rendahnya nilai efisiensi Kegiatan dipengaruhi oleh beberapa faktor,

antara lain adanya optimalisasi sumber daya yang dimiliki serta anggaran


34

yang tersedia, dalam bentuk peningkatan kualitas perencanaan,

mengintensifkan koordinasi dan sinkronisasi program serta optimalisasi

sumberdaya yang dimiliki, dan pembagian peran dan tanggung jawab

masing-masing pelaksana dalam menyelenggarakan kegiatan serta sarana

dan prasarana yang mendukung. Adanya Penambahan anggaran melalui

APBNP mengakibatkan perubahan pada jumlah anggaran dan output yang

dihasilkan, jenis kegiatan dan jadwal pelaksanaan. Revisi DIPA juga

berpengaruh terhadap capaian output, namun di sisi lain, revisi DIPA untuk

memanfaatkan anggaran yang tersisa secara optimal.

Pengukuran efisiensi dapat dilihat pada Lampiran 7.

C. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan

Pencapaian PK

1. Hal-hal yang menunjang keberhasilan kinerja:

a. Jenis pelatihan yang dilaksanakan didasarkan pada hasil identifikasi

kebutuhan dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, e-proposal, hasil

rapat koordinasi dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan UPT

Pelatihan Pertanian Pertanian Pusat serta uji petik ke beberapa UPT dan

Dinas teknis.

b. Tersedianya pedoman pelaksanaan pelatihan, SKKNI, Pedoman Sertifikasi

Profesi SDM Pertanian dan modul-modul pelatihan perbenihan serta

perangkat sertifikasi sebagai acuan bagi UPT dalam pelaksanaan pelatihan,

pemanfaatan informasi teknologi untuk mengevaluasi pelatihan serta adanya

penjaminan mutu (quality assurance) terhadap hasil pelatihan.

c. Pelibatan P4S dan penggunaan BPP sebagai tempat pelaksanaan Pelatihan

Tematik dengan pola OJT mendekatkan lokasi pelatihan dengan lokasi asal

peserta (penyuluh dan penerima manfaat)

2. Hal-hal yang menghambat atau Kegagalan Pencapaian PK tersebut adalah:

a. Kurang terfasilitasinya pembiayaan program pelatihan sesuai kebutuhan;

b. Pelaksanaan IKL dan AKL belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan

peserta latihan;

c. Ketersediaan dan keterlambatan data CP/CL penerima manfaat dari unit

kerja Eselon I pada beberapa komoditas serta kurangnya pemahaman

tentang bentuk pengawalan/pelatihan yang diinginkan oleh Eselon I;

d. Untuk kegiatan Sertifikasi Profesi, Kurangnya sosialisasi tentang manfaat

Sertifikasi Profesi sehingga Petani sebagai calon Asesi merasa berat untuk


35

meninggalkan usahanya, selain itu banyaknya persyaratan ketrampilan dan

barbuk menjadikan Petani belum berminat mengikuti sertifikasi;

e. Kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan lainnya kurang.

Terhadap permasalahan tersebut direkomendasikan untuk:

a. Fasilitasi pembiayaan sesuai yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan

kualitas penyelenggaraan pelatihan

b. Mengalokasikan anggaran yang memadai sesuai kebutuhan lapangan

khususnya pelatihan bagi petani dan bagi PNS lingkup Kementan dalam

rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya

c. Lebih proaktif mengadakan rapat koordinasi dengan Eselon I terkait jenis

pengawalan dan ketersediaan data CP CL sebelum pelatihan dilaksanakan

(CPCL dari unit kerja Eselon I sebaiknay sudah tersedia T-1) sehingga

memudahkan UPT Pelatihan Pertanian dalam perencanaan dan pelaksanaan

IKD nya

Memfasilitasi kegiatan dan anggaran untuk peningkatan kualitas tenaga pelatihan

(Widyaiswara dan tenaga pelatihan lainnya) melalui pelatihan teknis, manajerial dan

sociocultural, magang, sertifikasi profesi, serta kemampuan penguasaan Bahasa

Inggris, sehingga kemampuan mentransfer pengetahuan kepada peserta pelatihan

lebih variatif, inovatif, dan efektif,

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. Sejak tahun 2015 seluruh pejabat Eselon II lingkup Kementerian Pertanian

mendapat tugas untuk melakukan pengawalan pelaksanaan Upaya Khusus

(UPSUS) Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale), penugasan ini mengacu pada

Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 03/Permentan/OT.140/2/2015, Tentang

Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan

Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya

Tahun Anggaran TA. 2015.

2. Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor:

351/Kpts/OT.050/5/ 2017, Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri

Pertanian Nomor: 1243/Kpts/OT.160/12/2014 Tentang Kelompok Kerja UPSUS

Peningkatan Produksi Pajale melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan

Sarana Pendukungnya, tanggal 20 Mei 2017 Wilayah kerja UPSUS Kepala

Pusat Pelatihan Pertanian yang semula di Provinsi Papua dipindahkan ke

Provinsi Bengkulu. dengan jumlah kab/kota sebanyak 10 unit.


36

Target Luas Tambah Tanam (LTT) Padi 55.944 ha, Realisasi 5.274 ha (9,43%)

Jagung Target LTT 15.886 ha Realisasi 576 ha (3,63%), dan Kedelai Target

LTT 1.972 ha Realisasi 0. Rekapitulasi Target dan Realisasi sebagaimana tabel

28.

Tabel 28. Target dan Realisasi LTT Pajale 2017.

NO KAB/KOTA PADI JAGUNG KEDELAI

T R % T R % T R

1 Kota Bengkulu 1.143 84 7,35% 177 0 0,00% 0

2 Seluma 8.517 170 2,00% 804 0 0,00% 109

3 Bengkulu Selatan 10.463 1.688 16,13% 1570 325 20,70% 237

4 Kaur 5.275 567 10,75% 967 17 1,76% 340

5 Bengkulu Tengah 3.498 176 5,03% 666 27 4,05% 88

6 Kepahiang 851 617 72,50% 1982 19 0,96% 238

7 Mukomuko 9.136 112 1,23% 2447 23 0,94% 278

8 Bengkulu Utara 14.124 576 4,08% 2087 21 1,01% 172

9 Lebong 1.514 254 16,78% 113 0 0,00% 1

10 Rejang Lebong 1.423 1.030 72,38% 5073 144 2,84% 509

JUMLAH 55.944 5.274 9,43% 15.886 576 3,63% 1.972 0

secara rinci Laporan capaian kinerja UPSUS PAJALE Lampiran ..).

3. Selain mendapat tugas sebagai Penanggung Jawab UPSUS Pajale, Kepala

Puslatan juga mendapat tugas sebagai Tim UPSUS Sapi Indukan Wajib

Bunting (SIWAB) di Provinsi Jambi, sebagaimana Keputusan Menteri

Pertanian Nomor: 7659/Kpts/OT.050/11/2017, Tentang Supervisi Upaya

Khusus (UPSUS) Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.

Dalam UPSUS SIWAB yang dipantau adalah perkembangan, (1) Inimisasi

Buatan (IB), (2) Pemeriksaan Kebuntingan (PKB), dan (3) Lahir. sebagai berikut

Laporan perkembangan SIWAB sampai dengan akhir bulan Juni 2017, yaitu:

yang sudah di IB sebanyak 7.065, bunting sebanyak 3.459 ekor, dan lahir

sebanyak 1.195 ekor. Secara rinci sebagaimana Lampiran 10.


37

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Pelatihan Pertanian Tahun 2017 disusun sebagai

salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi Puslatan

dan merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja Pusat Pelatihan

Pertanian Tahun 21017 yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pusat

Pelatihan Pertanian Tahun 2015-2019.

A. Kesimpulan

1. Dalam melakukan Revisi I-X DIPA PSPP UPT Pelatihan Pertanian Pusat

melakukan mutasi/pergeseran pada output anggaran, seperti dari anggaran

output pelatihan di mutasi ke output Layanan Pendidikan dan Pelatihan, ke

Layanan Internal serta Layanan Perkantoran.

2. Pencapaian kinerja kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat

tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran,

karena dipengaruhi oleh pencapaian sasaran kinerja yang lain.

3. Pada pelaksanaan kegiatan, ada beberapa hal yang mengakibatkan kegiatan

kurang optimal antara lain: kurangnya kesesuaian data CPCL dari Pusluhtan

dengan CPCL dari Bakorluh, belum seragamnya persepsi antara UPT Pelatihan

Pertanian Pusat dengan UPT Pelatihan Pertanian Provinsi terhadap

penyelenggaraan pelatihan tematik (pola OJT, materi, penetapan peserta

pelatihan, RTL dll), tidak semua BP3K memiliki prasarana dan dan sarana yang

memadai untuk pelaksanaan pelatihan, anggaran pelaksanaan pengawalan

Poktan di KSP terlambat dicairkan akibat adanya revisi DIPA.

B. Rencana Tindak Lanjut

1. Penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) disesuaikan dengan perubahan

kebijakan Pimpinan;

2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi yang intensif di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota

3. Pelaksanaan pelatihan tematik tidak harus di BP3K tapi dapat dilaksanakan di

tempat lain sepanjang memenuhi persyaratan penyelenggaraan pelatihan.


38

PHOTO KEIATAN


39

Kegiatan Penyusunan Pedoman PSPP


40

Kegiatan Koordinasi PSPP

Kegiatan Penyusunan IT


41

Documents

BAB I PENDAHULUANsakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIN Puslatan 2017.pdf · dan evaluasi pelatihan bagi aparatur dan non aparatur ... sistem penyelenggaraan pelatihan berbasis IT;