BAB I

PENDAHULUAN

I. Pendahuluan

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ditegakkan bahwa system

pemerintahan Indonesia adalah berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan

belaka. Dengan demikian atas hal tersebut, maka semua perbuatan yang

dilakukan baik oleh pemerintah maupun negara harus berdasarkan hukum. Salah

satu ketentuan yang mengatur bagaimana aparatur penegak hukum melaksanakan

tugasnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

yang mempunyai tujuan untuk mencari dan mendeteksi kebenaran materil yaitu

kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana sehingga suatu

tindak pidana dapat terungkap dan pelakunya dijatuhi putusan yang seadil-

adilnya.

Dalam proses persidangan hal yang penting adalah yaitu proses

pembuktian sebab jawaban yang akan ditemukan dalam proses pembuktian

merupakan salah satu hal yang utama untuk Majelis Hakim dalam memutuskan

suatu perkara tindak pidana. Alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP

adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP menjelaskan, bahwa yang dimaksud

dengan keterangaan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang

memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang

suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus yang

dimiliki oleh seorang saksi ahli tidak dapat dimiliki oleh sembarangan orang,

karena merupakan suatu pengetahuan yang pada dasarnya dimiliki oleh orang

tertentu.

Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)

menjelaskan bahwa, tidak dikenakan hukuman terhadap barang siapa yang

melakukan suatu perbuatan pidana, yang tidak dapat dipertanggungkan

kepadanya, disebabkan karena kurang sempurnanya kemampuan berfikir atau

karena sakit ingatannya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 44 Ayat (1) di atas, untuk dapat mengetahui

“kurang sempurna kemampuan berfikir atau sakit ingatan”, maka diperlukan

suatu keahlian khusus. Dalam hal ini orang yang memiliki keahlian khusus, yaitu

ahli psikiatri forensic. Dengan demikian, maka ahli psikiatri forensic memiliki

peran dan kedudukan khusus dalam penyelesaian perkara pidana.

Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ahli kedokteran forensic,

diantaranya Sidney Smith mendefinisikan “Forensic medicine may be defined as

the body of medical and paramedical scientific knowledge which may services in

the administration of the law”, yang maksudnya ilmu kedokteran forensik

merupakan kumpulan ilmu pengetahuan medis yang menunjang pelaksanaan

penegakan hukum. Prof. Dr. Amri Amir, Sp.F (2007) mendefinisikan Ilmu

Kedokteran Forensik sebagai penggunaan pengetahuan dan keterampilan di

bidang kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan.

Ada kecenderungan untuk menganggap bahwa psikiatri forensik

merupakan cabang dari ilmu kedokteran forensik. Di lain pihak ada pula yang

menganggap psikiatri forensik merupakan cabang ilmu psikiatri. Istilah psikiatri

forensik merupakan terjemahan dari forensic psychiatry merupakan suatu istilah

yang sudah lazim digunakan psychiatry forensik merupakan sub spesialis ilmu

kedokteran yang menelaah mental manusia dan berfungsi membantu hukum dan

peradilan. Sub spesialis ini merupakan titik singgung antara ilmu kedokteran dan

ilmu hukum dimana kegiatan utamanya adalah pembuatan Visum et Repertum

Psychiatricum untuk kasus pidana sebagai salah satu alat bukti seperti yang

termaktub dalam pasal 184 (1) KUHAP yakni sebagai keterangan ahli.