Upload
hoangliem
View
238
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI
Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur adalah :
a. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
69 Tahun 1973 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Surat
Menteri Dalam Negeri Nomor SD.19/14/44 Tanggal 09 Desember 1972.
b. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 1975 Tentang
Penetapan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan
Timur No.69 tahun 1973 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi Peraturan
Daerah.
c. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Tingkat I
Nomor 360 Tahun 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Perubahan
nama yang semula pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Menjadi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur yang ada sekarang disesuaikan dengan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KPUD .7/7/39-26 Tanggal
31 Maret 1978.
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
2
d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 ; Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kalimantan Timur (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 08).
Sesuai dinamika dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Bagian ketujuh belas pasal 69 menyebutkan bahwa tugas
Pokok Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan
urusan Pemerintah Daerah, dibidang Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan
Lain-Lain, Dana Perimbangan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan
Pendapatan.
Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam
kewenangan desentralisasi adalah dalam bentuk pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Dasar hukum pelaksanaan Program Pendapatan Daerah adalah sebagai
berikut :
1. Pajak Daerah
1.1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
3
1.2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah di ubah dengan
peraturan Daerah nomor 08 tahun 2014 tentang perubahan atas
perda 01 tahun 2011
1.3. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor
1.4. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1.5. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2011
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1.6. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan
1.7. Surat Keputusan Bersama Kepala Dinas Nomor : 973 /06 /Penda –IV /
2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Bea Balik Nama kendaraan
Bermotor.
1.8. Peraturan Gubernur Kaltim No. 56 Tahun 2012 tentang tata cara
penghapusan piutang pajak daerah.
2. Retribusi Daerah
2.1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (Lembar Negara Republik
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
4
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesian nomor 5049);
2.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah;
2.3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 1994
tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah;
2.4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 1996
tentang pembentukan perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya;
2.5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 1997
tentang pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah Provinsi
Kalimantan Timur;
2.6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 1999
tentang retribusi izin trayek;
2.7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 1999
Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur Menjadi Unit Swadana Daerah;
2.8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2000
tentang Perusda Pertambangan;
2.9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2000
menjadi Perda 19 Tahun 2008 tentang Perusda Perkebunan;
2.10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2000
tentang Perusda Kehutanan;
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
5
2.11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2002
Tentang Pembentukan Perusda Ketenaga Listrikan;
2.12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002
Tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;
2.13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2009
Tentang Jasa Pelayanan Tera / Tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur,
Timbangan dan Perlengkapan Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan
Timur;
2.14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2009
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 03 Tahun 2005 tentang Retribusi
2.15. Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa di Lingkungan Provinsi
Kalimantan Timur ;
2.16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah;
2.17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2007
Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Laboratorium
Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
2.18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2006
Tentang Retribusi Penjualan Usaha Daerah;
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
6
2.19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2008
tentang biaya administrasi pembuatan kartu anggota perpustakaan
dan denda pengembalian buku terlambat;
2.20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2009
tentang retribusi pelayanan jasa teknis pengujian dan kalibrasi pada
unit pelaksana teknis dinas dan sertifikasi mutu barang;
2.21. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2008 tentang pedoman teknis
RSUD Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum
Daerah ( BLUD );
2.22. Surat Keputusan Gubernur Nomor 30 Tahun 2003 tentang
penyempurnaan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor
23. Tahun 2001 tentang pungutan penerimaan negara bukan pajak
yang ditangani oleh Dinas / lembaga teknis Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
2.23. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 970/K.362/2009
Tentang Perubahan Kedua Diktum Pertama Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor
970/SK.128.A/1996 tentang besar sumbangan pihak ketiga kepada
Daerah untuk kendaraan bermotor;
2.24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012
tentang retribusi jasa umum;
2.25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012
tentang retribusi jasa usaha;
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
7
2.26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012
tentang retribusi perijinan tertentu;
2.27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 tahun 2009
tentang PT.Migas Mandiri Pratama;
2.28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 tahun 1964
menjadi Perda 02 Tahun 2002 tentang Deviden dan Dana
Pembangunan;
2.29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor No. 2 Tahun 2010
Tentang Pembentukan BPD ( dengan modal dasar 3 T ) tentang
Jasa Giro dan Bunga Deposito;
2.30. Perjanjian Dasar Kerjasama Pembangunan Komp. Lembuswana
Samarinda serta beberapa Fasilitas Penunjang Lainnya ( BOT 30
Tahun dari tgl 26 Juli 1996 s/d Juli 2026) tentang parkir Mall
Lembuswana;
2.31. Addendum Perjanjian Dasar Kerja Sama Pembangunan
Komp.Lembuswana Samarinda, tanggal 23 Januari 2003 tentang
Denda keterlambatan Pembangunan Kios Makanan Souvenir dan
Tempat Bermain;
2.32. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 95 Tahun 2011 Tentang
Penyertaraan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pada PT.
Asuransi Bangun Askrida.
3. Bidang Dana Perimbangan
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
8
3.1. Undang - Undang R.I No. 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan;
3.2. Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 Perubahan Ke Tiga Atas
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Pajak Penghasilan ;
3.3. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan
Undang -Undang RI Nomor 21 tahun 1997 Tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
3.4. Undang - Undang R.I Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3.5. Undang - Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan
Batu Bara ;
3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah ;
3.7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 Tentang Pajak
Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah Atas Penghasilan
Pekerja dari pekerjaan ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 115 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal
21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan;
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
9
3.9. Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : 06/KMK.04/2001 Tentang
Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang
Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3.10. Keputusan Bersama Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan
Direktur Jendral Pajak Nomor : Kep-162/PJ/2002 Tentang Koordinasi
Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang
Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 ;
3.11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :
1454.K/30/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Tugas
Pemerintah di Bidang Minyak dan Gas Bumi ;
3.12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 Tentang
Pembagian Hasil Penerimaan PBB Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah.
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Dalam rangka melaksanakan kegiatan perioritas ,maka perlu
diperhatikan beberapa aspek strategis yang mempengaruhi tercapainya tujuan
organisasi yaitu :
1. Stabilisasi kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi pendapatan.
2. Meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam penyelesaian Tunggakan pajak.
3. Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional sesuai dengan kebutuhan
organisasi.
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
10
4. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas antara Dispenda Provinsi Kalimantan
Timur dan Mitra Kerja Intansi / SKPD pemungut
5. Terpenuhinya sumber pendapatan sebagai pendukung pembiayaan
pembangunan.
6. Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah
7. Menurunya jumlah tunggakan piutang pajak daerah
8. Tercapainya target penerimaan PAD
9. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan
10. Tersedianya aturan/dasar hukum sebagai pendukung intensifikasi pendapatan
daerah.
C. ISU STRATEGIS
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai
tanggung jawab mengoptimalkan kinerja peningkatan Pendapatan Daerah dan
Pelayanan Publik. Fungsi utamanya dalam melaksanakan urusan pemerintah
Daerah terdapat permasalahan sebagai berikut :
1. Tuntutan penyedian dan belanja daerah yang semakin besar
2. Sumber – sumber pendapatan yang belum tergali
3. Masih terbatasnya dumber daya manusia
4. Masih lemahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak
5. Belum optimalnya intensifikasi dan ektensifikasi pajak daerah
6. Tuntutan Penyedian dan belanja daerah yang semakin besar
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
11
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sesuai dinamika dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Bagian Ketujuh Belas pasal 69 menyebutkan
bahwa, tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pajak Daerah,
Retribusi dan Pendapatan Lain –Lain, Dana Perimbangan, Perencanaan,
Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan. Dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsinya Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim mempunyai fungsi
struktur sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan
rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang
Pajak Daerah.
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
Retribusi dan Pendapatan Lain - Lain.
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pengembangan pendapatan.
e. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
12
E. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
08 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45
Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bahwa Organisasi
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsinya dengan komposisi struktur sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris :
Sub Bagian Umum
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Perencanaan Program
c. Kepala Bidang Pajak :
Seksi PKB / BBNKB
Seksi Pembukuan dan Keberatan Pajak
Seksi Pajak Daerah Lainnya
d. Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain – Lain :
Seksi Retribusi
Seksi Pendapatan
Seksi Badan Umum Milik Daerah, Penyertaan Modal dan Pinjaman
Daerah
e. Kepala Bidang Dana Perimbangan :
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
13
Seksi Bagi Hasil Pajak
Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
Seksi Dana Perimbangan Lainnya
f. Kepala Bidang Peningkatan Pendapatan Daerah :
Seksi Analisis Kebijakan Pendapatan
Seksi Evaluasi dan Pelaporan
Seksi Kajian Peraturan Perundang – Undangan
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD )
Kepala UPTD
Sub. Bagian Tata Usaha
Seksi Pembukuan dan Penagihan
Seksi Pendataan dan Penetapan
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini :
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
14
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM
Kepala Dinas
Kelompok
Jabatan Fungsional
Sekretariat
Sub Bagian
Umum
Kasubag
Keuangan
Kasubag
Perencanaan
Program
9 UPTD
Seksi Evaluasi dan
Pelaporan
Seksi Pajak Daerah
lainnya
Bidang Pajak
Daerah
Seksi Analisis
Kebijakan
Pendapatan
Seksi Kajian Peraturan
Perundang –
Undangan
Bidang Peningkatan
Pendapatan Daerah
Seksi PKB dan
BBNKB
Bidang Retribusi
dan Pendapatan
Lain-lain
Seksi Retribusi
Seksi Pembukuan
dan Keberatan
Seksi Pendapatan
Lain-lain
Bidang Dana
Perimbangan
Seksi Bagi Hasil
Pajak
Seksi Bagi Hasil
Bukan Pajak
Seksi BUMD,
Penyertaan Modal
dan Pinjaman
Seksi Dana
Perimbangan
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
15
F. SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh 265
( dua ratus enam puluh lima ) orang yang bertugas baik di Provinsi
dan tersebar di 9 UPTD Se-Kalimantan Timur.
Komposisi Pegawai terdiri dari 55 ( lima puluh lima) Pejabat Struktural,
yang terdiri dari Eselon II , III dan IV Beserta 210 ( dua ratus sepuluh ) orang
staf
Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas
adalah :
1 orang Eselon II
13 orang Eselon III,
41 orang Eselon IV .
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
16
SARANA DAN PRASARANA KANTOR
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan
prasarana sebagai berikut :
RINCIAN BARANG KE NERACA TAHUN ANGGARAN 2016
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DAN
UPTD SE-KALIMANTAN TIMUR
Bidang Pemerintahan : 13 Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : 13.1 Dinas Pendapatan
Sub. Unit Organisasi : 13.1.1 Dinas Pendapatan
Unit Pengguna Barang : 13.1.1.1 Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim
Kode
Nama barang
(Berdasarkan Bidang barang )
Nilai
Rp.
1 Tanah 52.457.600.319.91
2 Peralatan dan mesin 81.691.850.135.00
3 Gedung dan Bangunan gedung 175.124.312.389.45
4 Jalan, Irigasi dan jaringan 2.403.024.875.00
5 Aset Tetap lainnya 203.923.328.00
6 Kontruksi Dalam Pengerjaan 525.991.400,00
7 Aset lainnya 6.743.717.000.00
Jumlah Aset 172.626.072.577,00
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
17
Dan untuk Fasilitas Penunjang operasional kerja Dinas Pendapatan
Provinsi Kalimantan Timur didukung fasilitas perkantoran Unit Pelayanan Pendapatan
Daerah dan Koordinator Penerimaan pendapatan Daerah (SAMSAT) yang
melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor dan pungutan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur di seluruh Kabupaten / Kota antara lain :
UPTD / SAMSAT SE- KALIMANTAN TIMUR
UPTD Samarinda
Samsat Induk Terdiri dari 1 (satu ) unit
Samsat Pembantu Terdiri dari 6 (enam ) unit
Samsat Coner 1 (satu ) unit
Samsat Payment Point (Pembayaran titipan) 1 (satu ) unit
Samsat Mobile 2 (dua) unit
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
18
UPTD Balikpapan
Samsat Induk Terdiri dari 1 (satu ) unit
Samsat Pembantu Terdiri dari 4 (empat ) unit
Samsat Coner 1 (satu ) unit
Samsat Payment Point (Pembayaran titipan) 1 (satu ) unit
Samsat Mobile 1 (satu) unit
UPTD Bontang
Samsat Induk Terdiri dari 1 (satu ) unit
Samsat Coner 1 (satu ) unit
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
19
UPTD Kutai Kartanegara
Samsat Induk Terdiri dari 1 (satu) unit
Samsat Pembantu Terdiri dari 10 (sepuluh) unit
Samsat Mobile 2 (dua) unit
UPTD Kutai Timur
Samsat Induk Terdiri dari 1 (satu) unit
Samsat Pembantu Terdiri dari 3 (tiga) unit
Samsat Coner 1 (satu ) unit
Samsat Mobile 1 (satu) unit
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
20
UPTD Kutai Barat
Samsat Induk Terdiri dari 1 (satu) unit
Samsat Pembantu Terdiri dari 3 (tiga) unit
Samsat Payment Point (Pembayaran titipan) 2 (dua ) unit
Samsat Mobile 1 (satu) unit
UPTD Penajam
Samsat Induk Terdiri dari 1 (satu) unit
Samsat Payment Point (Pembayaran titipan) 2 (dua ) unit
Samsat Mobile 1 (satu) unit
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
21
UPTD Paser
Samsat Induk Terdiri dari 1 (satu) unit
Samsat Pembantu Terdiri dari 1 (satu) unit
Samsat Payment Point (Pembayaran titipan) 4 (empat ) unit
UPTD Berau
Samsat Induk Terdiri dari 1 (satu) unit
Samsat Pembantu Terdiri dari 2 (dua) unit
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
22
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi,
merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi
tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan
organisasi itu selanjutnya. Didalam konteks kehidupan bernegara, visi
memainkan peran yang sangat menentukan didalam dinamika perubahan
lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah
pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.
Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi atau organisasi
pemerintah harus dibawa agar dapat selalu eksis, penuh inisiatif dan inovatif.
Visi juga merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan oleh instansi atau organisasi pemerintah.
I. Visi :
“ Tewujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal “
II. M i s i :
Untuk Mewujudkan Visi tersebut maka diupayakan perwujudannya melalui Misi
sebagai berikut :
1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pegawai
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
23
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar
pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain
3. Meningkatkan mutu pelayanan prima kepada masyarakat
4. Meningkatkan kontribusi yang optimal bagi pembiayaan daerah
Misi 1 : Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Pegawai
Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah
peningkatan kualitas SDM, hal ini sangat penting, dalam rangka
meningkatkan profesionalisme pegawai. Peningkatan kualitas SDM
merupakan Investasi untuk kelangsungan kemajuan Provinsi
kalimantan Timur di masa yang akan datang.
Misi 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar
pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain
Provinsi Kalimantan Timur merupakan Daerah yang kaya akan
sumber daya alam, tetapi disadari bahwa kekayaan alam tersebut
suatu saat akan habis. Untuk itu sumber penerimaan lain yang di
harapkan untuk menambah pembiayaan daerah adalah
penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-
lain, hal itu dapat terwujud apabila ada kesadaran masyarakat untuk
berpatisipasi dalam membayar kewajibannya, hal tersebut bukanlah
hal yang mudah tetapi perlu di bina secara berkesinambungan
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
24
sehingga nantinya akan mengurangi kasus-kasus pelanggaran yang
tidak di harapkan.
Misi 3 : Meningkatkan mutu pelayanan prima kepada masyarakat
Untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada
masyarakat perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana
pendukung.
Misi 4 : Meningkatkan kontribusi yang optimal bagi pembiayaan daerah
Dalam rangka meningkatkan aktivitas pemerintah daerah di
bidang pembagunan, maka dana yang di butuhkan akan meningkat
pula, dana tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber
pendanaan. Sumber Pendanaan yang telah di tetapkan dalam UU
Nomor 33 tahun 2004 adalah dana perimbangan yang bersumber
dari Pajak Bumi dan Bagunan (PBB), Bea Perolehan atas tanah dan
bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan, Pajak Penambahan nilai
penerimaan sumber daya alam , Dana Alokasi khusus serta pungutan
lainya, pungutan – pungutan tersebut dikenakan warga negara atau
orang-orang dan badan-badan yang memperoleh manfaat dan
pelaksanaan pembagunan.
III. T u j u a n :
Salah satu komponen dari perencanaan strategik tujuan yang
dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
25
Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu lima tahun
kedepan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai upaya
mendukung pencapaian pembagunan pemerintah Daerah. Adapun tujuan
Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :
1. Tersedianya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional
2. Menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya Pendapatan
Daerah bagi pembangunan
3. Tersedianya pelayanan prima yang mudah terjangkau oleh masyarakat
serta cepat, efektif dan efisien
4. Meningkatkan penerimaan daerah dari hasil Ektensifikasi Penerimaan
Daerah
IV. Sasaran
Sasaran Merupakan Penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan
dicapai dan di hasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun sasaran yang
ingin dicapai pada periode 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :
1) Berkurangnya tunggakan pajak dan meningkatnya pemenuhan
kewajiban pajak oleh masyarakat setiap tahunnya;
2) Peningkatan percepatan waktu pelayanan kepada masyarakat
3) Tercapainya target penerimaan dari berbagai sumber penerimaan
4) Terpeliharanya sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung
operasional kantor
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
26
5) Bertambahnya unit pelayanan (kantor samsat) pada daerah yang
pontensial
Untuk tercapainya sasaran dan tujuan, beberapa inovasi
telah di laksanakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan
meningkatkan pelayanan prima bagi wajib pajak dengan membuka
beberapa gerai layanan di antaranya samsat mall, samsat pembantu di
beberapa kecamatan yang potensial, samsat keliling, samsat kampus,
samsat air serta samsat delivery bagian dari pengemban samsat online.
Jenis Pelayanan Beragam :
1. Samsat Corner/Samsat Mall
2. Samsat Drive Thru
3. Samsat Payment Point
4. Samsat keliling
5. Samsat Delivery (antar jemput)
6. Samsat Jelajah
7. Pemugutan Pajak secara door to door
8. Samsat kampus
9. Samsat air
10. Layanan SMS ( 08115857070 )
11. Layanan E-Samsat pembayaran melalui sistem Bank ( ATM / Mobile
Bangking)
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
27
V. Indikator Kinerja
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur sebagai berikut :
Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategi Indikator Kinerja
Tercapainya Pendapatan
Daerah
Meningkatnya Penerimaan
Daerah :
a. Penerimaan PAD :
Pajak daerah
Retribusi Daerah
Hasil Kekayaan Daerah yang
dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang sah
b. Penerimaan dana Perimbangan
c. Penerimaan lain-lain Pendapatan
Daerah yang sah
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
28
VI. Strategi
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan beberapa strategi sebagai
berikut:
a. Secara berkala melakukan sosialisasi atas Perda / peraturan terbaru dan
pemberian penghargaan pada masyarakat taat pajak sehingga
menumbuhkan dukungan masyarakat;
b. Memaksimalkan koordinasi dengan mitra kerja lain dalam hal intensifikasi /
ekstensifikasi penerimaan;
c. Intensifikasi sumber penerimaan yang ada (PAD)
d. Pembangunan kantor baru di UPTD potensial
e. Mengevaluasi kembali system pengawasan yang ada untuk
meningkatkan penerimaan keuangan daerah;
f. Penggalian sumber potensi baru dengan penelaahan kembali Peraturan/
Perda yang ada dan membuat konsep Perda baru;
g. Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada terutama
bagi UPTD baru
VII. Kebijakan
Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai
RPJMD tahun 2013 - 2018 diarahkan untuk mengoptimalisasi penerimaan
daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD ),
maupun Dana Perimbangan serta lain – lain pendapatan daerah yang
sah.
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
29
VIII. Program
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah dan kegiatan Intensifikasi dan Ektensifikasi sumber-
sumber Pendapatan Daerah sebagai berikut :
1. Pajak Daerah :
- Koordinasi dan evaluasi pajak daerah dengan intansi vertikal dan
UPTD Se-Kaltim
- Koordinasi dan evaluasi penyedian bahan bakar dan Intansi Vertikal
- Penyusunan perhitungan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)
- Koordinasi Kesamsatan
- Pendataan dan monitoring obyek dan subyek PBBKB
Rekonsiliasi
2. Retribusi Daerah :
- Koordinasi /Evaluasi pengelolaan Retribusi Daerah, Pendapatan lain-
lain dan BUMD dengan mitra kerja dan intansi terkait
- Koordinasi/Konsultasi teknis masalah pelaksanaan Retribusi Daerah,
Pendapatan lain-lain dan BUMD dengan Kementrian Dalam
Negeri/Kementrian Keuangan dan SKPD di Provinsi lainnya
- Koordinasi dan Konsultasi tentang Peraturan-peraturan yang
berhubungan dengan Retribusi Daerah, Pendapatan lain-lain &
BUMD dengan Mitra Kerja / Intansi terkait dan UPTD Dispenda
Se-Kaltim
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
30
- Koordinasi Penaganan TP/TGR dengan Tim TP/TGR Prov. Kaltim dan
Intansi terkait
3. Dana Perimbangan :
- Peningkatan penerimaan dana Perimbangan
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
31
B. RENCANA KINERJA TAHUN
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Anggaran 2016
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Satuan
Target Tahun 2016
1.
Tercapainya
Target
Pendapatan
Daerah
Meningkatnya
Penerimaan
Daerah :
a. Penerimaan PAD :
Pajak daerah
Retribusi Daerah
Hasil Kekayaan
Daerah yang
dipisahkan
Lain-lain
Pendapatan
Asli Daerah
yang sah
b. Penerimaan dana
Perimbangan
c. Penerimaan lain-
lain Pendapatan
Daerah yang sah
Rupiah
3.921.364.868.076.59
3.813.127.539.435.57
28.182.047.600.00
7.762.674.455.112.16
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
32
C PERJANJIAN KINERJA
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahunan Anggaran 2016
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Satuan
Target Tahun 2016
Program/
Kegiatan
Anggaran
1.
Tercapainya
Target
Pendapatan
Daerah
Meningkatnya
Penerimaan
Daerah :
a. Penerimaan PAD :
Pajak daerah
Retribusi
Daerah
Hasil
Kekayaan
Daerah yang
dipisahkan
Lain-lain
Pendapatan
Asli Daerah
yang sah
b. Penerimaan dana
Perimbangan
c. Penerimaan lain-
lain Pendapatan
Daerah yang sah
Rupiah
3.921.364.868.076.59
3.813.127.539.435.57
28.182.047.600.00
7.762.674.455.112.16
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
15.964.080.550.00
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
33
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara
kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi
proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan,
tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah memberikan
pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indicator output saja,
tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar
pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis , terukur dan dapat
diterapkan.
Adapun Capaian kinerja tahun 2016 sebagai berikut :
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
34
Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun 2016
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2016
Target
Realisasi
Capaian
%
1.
Tercapainya
Target
Pendapatan
Daerah
Meningkatnya
Penerimaan
Daerah :
a. Penerimaan PAD :
Pajak daerah
Retribusi
Daerah
Hasil
Kekayaan
Daerah yang
dipisahkan
Lain-lain
Pendapatan
Asli Daerah
yang sah
b. Penerimaan dana
Perimbangan
c. Penerimaan lain-
lain Pendapatan
Daerah yang sah
Rupiah
3.921.364.868.076.59
3.813.127.539.435.57
28.182.047.600.00
7.762.674.455.112.16
3.985.409.939.501.70
3.941.626.961.365.00
14.514.495.000.00
7.941.551.395.866.70
102.30 %
101.63 %
103.37 %
51.50 %
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
35
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Analisis capaian kinerja adalah hasil – hasil perhitungan dari
pengukuran kinerja yang ditetapkan berbanding dengan realisasi
pelaksanaannya, dimana untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang
hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
suatu program dan kegiatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat
diketahuinya pencapaian target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan
realisasi yang telah dicapai, serta kemajuan - kemajuan yang dialami dan
kendala yang ditemukan dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran
strategis, indikator kinerja dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan.
Secara umum pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 sebagaimana yang telah
ditetapkan berdasarkan komitmen pejabat eselon II dengan Bapak Gubernur
Kalimantan Timur, dapat dijelaskan melalui evaluasi dan analisis capaian
kinerja
1. Tercapainya Pendapatan Daerah
Tercapainya target Penerimaan dari berbagai sumber penerimaan
merupakan sasaran utama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur , adapun penerimaan pendapatan bersumber dari :
a. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) :
Pajak daerah
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
36
Retribusi Daerah
Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Target dan Realisasi Perimaan dari berbagai sumber Peneriman adalah
sebagai berikut :
No
Sasaran
Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2015
Tahun 2016
Target
Tahun 2017
Target Realisasi
Capaian % Target Realisasi
Capaian
%
1.
Tercapainya Target
Pendapatan Daerah
Meningkatnya Penerimaan
Daerah :
a. Penerimaan
PAD :
Pajak daerah
Retribusi
Daerah
Hasil
Kekayaan
Daerah yang
dipisahkan
Lain-lain
Pendapatan Asli
Daerah yang sah
b. Penerimaan
dana
Perimbangan
c. Penerimaan
lain-lain
Pendapatan
Daerah yang sah
Rupiah
10.497.631.453.405.70
5.095.145.980.600.83
4.918.899.806.704.83
483.585.666.100.00
9.464.926.705.876.01
4.950.160.613.906.01
4.024.025.055.410.00
490.741.036.560.00
90.16%
97.15%
81.81%
101.48%
7.762.674.455.112.16
3.921.364.868.076.59
3.813.127.539.435.57
28.182.047.600.00
7.941.551.395.866.70
3.985.409.939.501.70
3.941.626.961.365.00
14.514.495.000.00
102.30 %
101.63 %
103.37 %
51.50 %
6.606.386.000.000.00
4.042.404.000.000.00
2.552.080.000.000.00
11.902.000.00
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
37
Target Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2015 secara keseluruhan di targetkan
sebesar Rp. 10.497.631.453.405.70 dengan Realisasi Penerimaan
Sebesar Rp. 9.464.926.705.876.01 atau sebesar 90.16 % dan
untuk Target Pendapatan Daerah Tahun 2016 Penerimaan
sebesar Rp. 7.762.674.455.112.16 Realisasi Penerimaan Sebesar
Rp. 7941.551.395.866.70 atau sebesar 102.30 %.
Tahun 2017 telah di Targetkan Penerimaan pendapatan
sebesar Rp. 6.606.386.000.000.00.
a. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) :
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari
komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelola
Kekayaan Daerah yang di pisahkan serta lain - lain Pendapatan
Asli Daerah yang sah. Secara keseluruhan Target
Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 di Targetkan sebesar
Rp. 5.095.145.980.600.83 dengan Realisasi Penerimaan Sebesar
Rp. 4.950.160.613.906.01 atau sebesar 97.15 % dan untuk
Target Pendapatan Daerah Tahun 2016 Penerimaan
sebesar Rp. 3.813.127.539.435.57 Realisasi Penerimaan Sebesar
Rp. 3.985.409.939.501.70 atau sebesar 104.52 %.
Tahun 2017 telah di Targetkan Pendapatan Asli Daerah
sebesar Rp. 4.041.064.732.00
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
38
b. Dana Perimbangan
Penerimaan dana Perimbangan secara keseluruhan pada
Tahun 2015 di targetkan sebesar Rp. 4.918.899.806.704.83 dengan
Realisasi Penerimaan Sebesar Rp. 4.024.025.055.410.00 atau
sebesar 81.81 % dan untuk Target Pendapatan Daerah Tahun
2016 Penerimaan sebesar Rp. 3.731.399.811.431.90 Realisasi
Penerimaan Sebesar Rp. 3.941.626.961.365.00 atau sebesar
105.63 %.
Tahun 2017 telah di Targetkan Pendapat Dana
Perimbangan sebesar Rp. 2.552.080.000.000.00
c. Penerimaan lain-lain Pendapatan daerah yang sah
Lain-lain Pendapatan daerah yang sah keseluruhan pada
Tahun 2015 di targetkan sebesar Rp. 483.585.666.100.00 dengan
Realisasi Penerimaan Sebesar Rp. 490.741.036.560.00 atau sebesar
101.48 % dan untuk Target Pendapatan Daerah Tahun 2016
Penerimaan sebesar Rp. 28.182.047.600.00 Realisasi Penerimaan
Sebesar Rp. 14.514.495.000.00 atau sebesar 51.50 %.
Tahun 2017 telah di Targetkan Pendapatan Penerimaan lain-
lain Pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 11.902.000.000.00
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
39
C. PENCAPAIAN KINERJA LAINNYA
Tabel 5. Analisis Capaian Indikator Kinerja 2015 dan target 2016
No.
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2016
Program/
kegiatan
Analisis Target
Tahun 2017
Target
Realisasi
Capaian
Kendala
/Permasalahan
Solusi
Upaya
1.
Tercapainya
Target Pendapatan
Daerah
Meningkatnya
Penerimaan Daerah :
a. Penerimaan
PAD :
Pajak
daerah
Retribusi
Daerah
Hasil
Kekayaan
Daerah yang
dipisahkan
Lain-lain
Pendapatan
Asli Daerah
yang sah
b. Penerimaan
dana
Perimbangan
c. Penerimaan
lain-lain
Pendapatan
Daerah yang
sah
Rupiah
7.762.674.455.112.16
3.921.364.868.076.59
3.813.127.539.435.57
28.182.047.600.00
7.941.551.395.866.70
3.985.409.939.501.70
3.941.626.961.365.00
14.514.495.000.00
102.30 %
101.63 %
103.37 %
51.50 %
Peningkatan
dan Pengemban
gan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Faktor ekonomi
masyarakat mempegaruhi
sumber
Pendapatan daerah
Masih banyaknya
Tunggakan Pajak yang di
lakukan Masyarakat
Sehingga
Mempegaruhi Pendapatan
Asli Daerah
Masih
Banyaknya penerimaan
yang belum terggali
Belum optimalnya
koordinasi dengan intansi
terkait
Mengembangkan
Sumber Potensi Pendapatan
daerah yang Baru
dan yang Sah
Meningkatkan Pelayanan dan
sosial isasi kepada wajib pajak
maupun wajib Retribusi dalam
rangka
meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk membayar Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
Menggali sumber
Potensi baru dengan
penelahan kembali
Peraturan/Perda yang ada dan
membuat konsep Perda baru
Memaksimalkan Penerimaan
dengan mitra Kerja lain dan
meningkatkan Penerimaan dan
sumber daya
alam
Intensifikasi dan
ekstensifikasi yang bersumber dari
pajak Daerah dan
retribusi daerah
6.606.386.000.000.00
4.042.404.000.000.00
2.552.080.000.000.00
11.902.000.00
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
40
Capaian Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
terus mengalami perubahan sesuai dengan penerimaan Pendapatan Daerah
yang bersumber dari berbagai sumber penerimaan. Adapun
kendala/permasalahan penerimaan pendapatan sebagai berikut :
a. Faktor ekonomi masyarakat mempegaruhi sumber pendapatan daerah
b. Masih banyaknya penerimaan yang belum terggali
c. Masih banyaknya tunggakan pajak yang di lakukan masyarakat sehingga
mempegaruhi pendapatan asli daerah
d. Masih banyaknya pemungutan yang belum terggali
Solusi Penerimaan Pedapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
sebagai berikut :
a. Menggali dan mengembangkan potensi sumber – sumber Pendapatan
daerah yang baru dan yang sah
b. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan memperluas tempat
pelayanan baru
c. Memaksimalkan Penerimaan dengan mitra kerja lain dan meningkatkan
penerimaan dari sumber daya alam
d. Menggali sumber potensi baru dengan penelahan kembali peraturan/perda
yang ada dan membuat konsep baru
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
41
D. REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur telah menerima Alokasi Dana Belanja sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 108.485.786.287.00 dengan Realisasi
sebesar Rp. 98.678.053.489.67 ( 90.96 % ) dengan capaian kinerja 100%
yang meliputi :
- Belanja Pegawai
b. Belanja Langsung
Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 47.309.070.300.00 dengan Realisasi
sebesar Rp. 41.226.987.183.65 ( 87.15 % ) dengan capaian kinerja 100%
yang meliputi :
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan jasa
- Belanja Modal
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
42
Tabel 6. Realisasi Anggaran Tahun 2016
No.
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2016
Program/
kegiatan
Alokasi Anggaran
Target Realisasi Capaian Pagu Realisasi Capaian
1.
Tercapainya Target
Pendapatan
Daerah
Meningkatnya Penerimaan
Daerah :
a. Penerimaan
PAD :
Pajak daerah
Retribusi
Daerah
Hasil
Kekayaan
Daerah yang
dipisahkan
Lain-lain
Pendapatan Asli
Daerah yang sah
b. Penerimaan
dana
Perimbangan
c. Penerimaan
lain-lain
Pendapatan
Daerah yang sah
Rupiah
7.762.674.455.112.16
3.921.364.868.076.59
3.813.127.539.435.57
28.182.047.600.00
7.941.551.395.866.70
3.985.409.939.501.70
3.941.626.961.365.00
14.514.495.000.00
102.30 %
101.63 %
103.37 %
51.50 %
Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
15.964.080.550.00
14.224.044.453.00
89.10 %
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
43
BAB IV
P E N U T U P
KESIMPULAN
Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 telah berupaya melaksanakan
program dan kegiatan yang mengacu pada rencana pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 - 2018 . Adapun Program dan
kegiatan tersebut didukung dengan meningkatnya kesadaran
masyarakat tentang pentingnya membayar pajak secara tepat waktu,
tersedianya gedung kantor yang refresentatif serta sarana dan prasarana
pelayanan lainnya yang memadai. Disamping itu faktor dukungan Sumber
Daya Manusia merupakan hal penting yang secara bersama - sama
memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat wajib pajak.
Diharapkan dengan adanya beberapa fasilitas / ketersediaan sarana dan
prasarana tadi dapat mendorong usaha untuk mencapai penilaian
Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ).
Berbagai program dan kegiatan yang mendorong optimalisasi
pendapatan telah dilaksanakan, disamping menunjukan keberhasilan sesuai
dengan kebijakan - kebijakan yang telah ditetapkan, namun disisi lain masih
terdapat kekurangan dan permasalahan yang perlu perhatian dan ditindak
lanjuti sebagaimana mestinya. Menyikapi kondisi tersebut Dinas Pendapatan
Provinsi Kalimantan Timur akan terus berusaha menunmbuhkan inovasi –
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
44
inovasi serta pengembangan pendapatan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
Harapan tersebut diatas adalah dalam kerangka melaksanakan visi
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur khususnya yaitu “
Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal “ serta mendukung Program
Kerja Pemerintah Daerah yaitu Membangun Kaltim Maju 2018.
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
45
S A R A N
Dengan LAKIP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan
pemerintahan yang baik, sehingga nantinya tercipta sasaran dan hasil
kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.
Diharapkan LAKIP tahun 2016 yang telah ditetapkan dapat
diimplementasikan serta dipergunakan sebagai pedoman dalam
penilaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016 yang konsisten dan berkomitmen.
Demikian LAKIP Tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur dibuat dan disampaikan untuk menjadi bahan
penilaian kinerja lebih lanjut.
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
46
LAMPIRAN :
RENCANA KINERJA TAHUN
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2015
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan
Target 2015
1
Berkurangnya tunggakan pajak
dan meningkatnya pemenuhan
kewajiban pajak oleh masyarakat
setiap tahunnya.
Tunggakan Pajak
Rupiah
60 M
2
Peningkatan percepatan waktu
pelayanan kepada masyarakat
Survey kepuasan masyarakat
Persentase
60 %
3
Tercapainya Pendapatan Daerah
Target Pendapatan Asli
Daerah :
- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan
Daerah yg di pisahkan
- Lain – lain Pendapatan asli
daerah yang sah
Rupiah
5,5 T
____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
47
CAPAIAN KINERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2015
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2015
Target Realisasi Capaian
1.
Berkurangnya
tunggakan pajak
dan
meningkatnya
pemenuhan
kewajiban pajak
oleh masyarakat
setiap tahunnya.
Tunggakan Pajak Rupiah
60 M 5 M 8,34%
2.
Peningkatan
percepatan
waktu pelayanan
kepada
masyarakat
Survey kepuasan
masyarakat Persentase
60% 100 % 166,67%
3.
Tercapainya
Pendapatan
Daerah
Target Pendapatan Asli
Daerah :
- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil pengelolaan
kekayaan Daerah
yg di pisahkan
- Lain – lain
Pendapatan asli
daerah yang sah
Rupiah
5,5 T
5,1 T
92,72 %