BAB I PENDAHULUAN - bappeda.banyuwangikab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Penataan ruang pada dasarnya adalah suatu proses, yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan

PENYUSUNAN RENCANA RINCI TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS SEKITAR BANDAR UDARA BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI

1

EXECUTIVE SUMMARY

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penataan ruang pada dasarnya adalah suatu proses, yang meliputi proses

perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan

secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai suatu sistem. Berdasarkan

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, maka rencana tata

ruang di Indonesia dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat

umum sampai tingkat yang sangat rinci. Mengingat rencana tata ruang merupakan

matra keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari pembangunan

nasional maka antara satu jenis rencana tata ruang dengan jenis rencana tata ruang

lainnya mempunyai hubungan yang saling terkait dan saling berurutan satu sama

lainnya serta dijaga konsistensinya baik dari segi substansi maupun

operasionalisasinya.

Desentralisasi dan otonomi daerah telah menegaskan bahwa kewenangan

pelaksanaan pembangunan termasuk penyusunan rencana tata ruang daerah berada

pada pemerintah kabupaten/Kecamatan. Kewenangan tersebut merupakan peluang

sekaligus tantangan yang harus dicermati dan disikapi oleh pemerintah

kabupaten/Kecamatan terutama dalam merencanakan tata ruang daerah yang tidak

lagi terbatas oleh cakupan administrasi atau politis saja, tetapi harus pula

mempertimbangkan keterkaitan sosial, ekonomi dan ekologis.

Untuk kawasan yang mempunyai mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan maka

zonasi kawasan tersebut akan di atur dalam rencana rinci tata ruang. Penyusunan

dan penetapan rencana rinci tata ruang meliputi wilayah kepulauan atau pulau,


2

EXECUTIVE SUMMARY

kawasan strategis dan wilayah kabupaten/kota. Rencana rinci tata ruang

kabupaten/kota merupakan dasar penyusunan rencana tata bangunan dan

lingkungan bagi zona-zona yang pada rencana rinci tata ruang ditentukan sebagai

zona yang penanganannya diprioritaskan. Wilayah dengan pengaruh penting

terhadap kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan maka disebut dengan

kawasan strategis. Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Banyuwangi meliputi

PKLp, kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, kawasan industry, kawasan

pelabuhan, kawasan bandar udara, dan kawasan pariwisata.

Salah satu kawasan strategis di Kabupaten Banyuwangi adalah kawasan

Bandar Udara Blimbingsari. Bandar Udara Blimbingsari berada di Kecamatan

Rogojampi dan Kecamatan Kabat. Pada satu sisi transportasi udara merupakan

prasarana pokok dalam penyelenggaraan penerbangan yang merupakan tempat

untuk pelayan jasa angkutan udara dan prasarana transportasi yang vital dalam

memberikan kemudahan mobilitas bagi para pelaku ekonomi dan masyarakat. Pada

sisi lain kegiatan penerbangan juga memberikan dampak terhadap kawasan di

sekitar Bandar udara seperti kebisingan, getaran, dan beberapa dampak yang lain

terkait dengan aktivitas lepas landas (take off) atau pendaratan (landing) pesawat.

Dengan aktivitas yang ada di wilayah ini serta keberadaan Bandar Udara komersil,

perkembangan kegiatan fisik khususnya disekitar Bandar Udara Blimbingsari dan

wilayah perkotaan perlu dikendalikan dan direncanakan secara teknis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032,

lokasi Bandar udara pada Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Kabat berada pada

Wilayah Pengembangan (WP) Banyuwangi Tengah Timur. Wilayah kecamatan yang

masuk dalam WP Banyuwangi Tengah Timur meliputi Kecamatan Rogojampi,

Muncar, Songgon, Kabat, Singojuruh, Srono dan Cluring dengan pusat

pengembangannya berada di Kota Rogojampi. Fungsi kawasan dari WP Banyuwangi

Tengah Timur adalah sebagai kawasan pertanian, kawasan peternakan, kawasan

perikanan, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan industry,

kawasan lindung, dan kawasan Bandar udara.

Bandar Udara merupakan salah satu fasilitas yang penting dalam peningkatan

mobilitas penduduk. Kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi

sangat diperlukan utuk menunjang kelancaran aktivitas pada Bandar Udara. Bandar

udara menjadi tumpuan penting bagi pergerakan antar wilayah dan juga menjadi

bagian penting dalam menunjang sistem transporatasi nasional. Oleh karena itu,

Pengembangan kawasan Bandar Udara Blimbingsari sebagai Bandar Udara

Pengumpan (spoke) yang berada di Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Kabat


3

EXECUTIVE SUMMARY

memerlukan beberapa syarat dalam pembangunan dan pemanfaatannya baik dalam

area bandara maupun area pendukng keselamatan operasional penerbangan.

Kawasan di sekitar Bandar udara yang termasuk dalam kawasan Keselamatan

Operasional Penerbangan (KKOP) harus sangat diperhatikan dan diatur dengan

terencana. Oleh karena itu, tata guna lahan di sekitar bandar udara harus

mempertimbangkan kemungkinan – kemungkinan pengembangan fasilitas bandar

udara. Dengan melihat kecenderungan di beberapa bandar udara, bahwa lingkungan

sekitar bandar udara adalah daerah prospektif untuk lahan usaha, maka banyak

timbul bangunan-bangunan yang melanggar prosedur keselamatan dan operasi

penerbangan. Untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan ini timbul, perlu adanya

pengaturan dan pengawasan pembangunan secara terpadu. Berdasarkan hal

tersebut, perlu dilakukan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis

Sekitar Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Sekitar

Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi mempunyai maksud untuk

memberikan pedoman pengembangan pada kawasan Keselamatan Operasional

Penerbangan Bandar Udara Blimbingsari dalam rangka upaya pengendalian dan

pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik secara terukur supaya tidak

mengganggu sistem keselamatan operasional penerbangan.

Tujuan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Sekitar

Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi adalah mendapatkan gambaran

mengenai pola spasial kawasan sekitar Bandar Udara Blimbingsari dan untuk

menentukan arah pengembangan kawasan sekitar Bandar Udara Blimbingsari

berdasarkan peraturan mengenai keselamatan operasional penerbangan.

1.3 SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini, yaitu:

a. Teridentifikasi karakteristik kawasan pada wilayah di sekitar Bandar Udara

Blimbingsari.

b. Teridentifikasi potensi dan permasalahan pada wilayah perencanaan

c. Merumuskan kebijakan, konsep dan strategi dalam penataan ruang kawasan

sekitar Bandar Udara Blimbingsari

d. Menyusun pedoman teknis yang merinci syarat-syarat, ketentuan dan kriteria

pengaturan zonasi pembangunan di sekitar Bandar Udara Blimbingsari.


4

EXECUTIVE SUMMARY

e. Merumuskan pengendalian kawasan yang diharapkan dapat menjadi panduan

yang berkekuatan hukum untuk mewujudkan arahan pembangunan yang lebih

harmonis, serasi, selaras dan seimbang dan terkoordinasi antar sektor, antar

wilayah, maupun antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan

pembangunan.

1.4 MANFAAT

Berdasarkan tujuan dan sasaran di atas, maka manfaat Penyusunan Rencana

Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten

Banyuwangi yaitu:

Sebagai dokumen yang mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang di

kawasan sekitar Bandar Udara dengan persyaratan-persyaratan dan

pengawasan pembangunan di bawah fungsi kontrol instansi terkait menjaga

agar kawasan bandar udara selalu dalam kawasan yang memenuhi

persyaratan kawasan keselamatan dan operasi penerbangan.

Perlindungan dan perbaikan lingkungan kawasan sekitar Bandar Udara.

Pedoman perencanaan pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi

dengan Bandar Udara.

1.5 RUANG LINGKUP

Lingkup kegiatan penyusunan dokumen ini meliputi:

a. Ruang lingkup materi :

Wilayah yang masuk dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

(KKOP) di sekitar Bandar Udara Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi.

b. Lingkup substansi meliputi aspek spasial,yaitu :

1) Identifikasi Lokasi : dilakukan untuk memperoleh data dan informasi fisik

mengenai lokasi di sekitar bandar udara yang terkena dampak langsung

akibat aktivitas Bandar Udara Blimbingsari yang termasuk dalam Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

2) Identifikasi Data Instansional : dimaksudkan untuk memperoleh data dan

informasi yang tidak bisa didapatkan di lapangan. Beberapa jenis informasi

yang dibutuhkan diharapkan terdapat pada instansi tersebut (dengan

anggapan adanya relevansi antara data dan informasi tersebut dengan

tugas dan fungsi instansi termaksud); yang menyangkut antara lain :

- Data topografi yang berupa peta topografi lokasi Bandar udara dan

daerah sekitarnya skala 1: 50.000;

- Peta tata guna lahan di lokasi bandar udara dan daerah sekitarnya;


5

EXECUTIVE SUMMARY

- Data sosial ekonomi kawasan di sekitar bandara meliputi: PDRB,

Kependudukan, perdagangan, potensi pariwisata, perindustrian,

Sumber Daya Alam, (7) Profil Potensi Investasi di Daerah,

Kondisi Sosial Ekonomi lingkungan masyarakat setempat, Potensi

ekonomi berbagai sektor /sub sektor yang terkait dengan pertumbuhan

lalu lintas angkutan udara. Untuk data statistik disampaikan dalam

bentuk series minimal 5 tahun terakhir.

- Dokumen Kebijaksanaan Pembangunan dan Kebijaksanaan Spasial

serta Rencana Pengembangan dan Pembangunan

3) Perumusan dasar hukum, kecenderungan perkembangan kawasan, dan

isu-isu strategis dan permasalahan, serta pembuatan peta-peta tematik.

4) Analisis Deskriptif Evaluatif : melakukan analisa dengan metode deskriptif

dan evaluatif dengan tujuan mendeskripsikan sejauh mana Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandar Udara Blimbingsari ini

bisa bermanfaat bagi perkembangan wilayah tersebut. Analisa ini juga

menjabarkan hambatan dan rintangan yang dapat diminimalisir dengan

mengkaji isu-isu yang dapat menjadi kekuatan wilayah tersebut.

5) Penyusunan Naskah Raperda Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan

Strategis Sekitar Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

PENYUSUNAN RENCANA RINCI TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS

SEKITAR BANDAR UDARA BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI

6

EXECUTIVE SUMMARY


7

EXECUTIVE SUMMARY

1.6 PROFIL WILAYAH KAWASAN STRATEGIS SEKITAR BANDAR UDARA

BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI

A) Desa Blimbingsari

1) Letak Geografis dan Administratif

Desa Blimbingsari berada pada koordinat 8º18’-8º19’ Lintang Selatan dan

114º19’-114º21’ Bujur Timur. Kedudukan administrasi Desa Blimbingsari

berada di sebelah selatan Kota Banyuwangi yang wilayahnya membentang di

sepanjang pesisir timur kabupaten dengan jarak 15 Km dari kota Banyuwangi.

Berdasarkan administrasi, Desa Blimbingsari memiliki luas 533 ha dan dibatasi

oleh:

- Sebelah Utara : Kecamatan Kabat

- Sebelah Timur : Selat Bali

- Sebelah Selatan : Desa Patoman dan Desa Watukebo

- Sebelah Barat : Desa Karangbendo

2) Penggunaan Lahan

Gambaran penggunaan lahan di Desa Blimbingsari masih didominasi oleh

pertanian, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Penggunaan Lahan di Desa Blimbingsari

No. Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) 1. Permukiman 28,50 2. Pertanian 200,00 3. Perkebunan 8,00 4. Makam 2,00 5. Lain-lain 123,90

Sumber: Kecamatan Rogojampi dalam Angka 2012

B) Desa Karangbendo


Kedudukan administrasi Desa Karangbendo berada di sebelah selatan Kota

Banyuwangi yang wilayahnya membentang di sepanjang pesisir timur

kabupaten dengan jarak 15 Km dari kota Banyuwangi.

Berdasarkan administrasi, Desa Karangbendo memiliki luas 885 ha dan

dibatasi oleh :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kabat

- Sebelah Timur : Desa Blimbingsari

- Sebelah Selatan : Desa Rogojampi, Desa Blimbingsari

- Sebelah Barat : Desa Gitik


8

EXECUTIVE SUMMARY

2) Penggunaan Lahan

Gambaran penggunaan lahan di Desa Karangbendo secara umum masih

didominasi oleh pertanian dan permukiman. Untuk permukiman berkembang

menyebar secara linier mengikuti jalan-jalan yang utama desa. Untuk perdagangan

dan jasa juga menyebar di antara kawasan permukiman.

C) Desa Badean


Kedudukan administrasi Desa Badean berada di sebelah selatan Kota

Banyuwangi yang wilayahnya membentang di sepanjang pesisir timur

kabupaten dengan jarak 15 Km dari kota Banyuwangi.

Berdasarkan administrasi, Desa Badean memiliki luas 583 ha dan dibatasi oleh:

- Sebelah Utara : Desa Sukojati dan Desa Pakistaji

- Sebelah Timur : Selat Bali

- Sebelah Selatan : Kecamatan Rogojampi

- Sebelah Barat : Kecamatan Rogojampi

2) Penggunaan Lahan

Gambaran penggunaan lahan di Desa Badean masih didominasi oleh

pertanian, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.12

Penggunaan Lahan di Desa Badean Tahun 2011

No Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha)

1. Sawah Irigasi 300,00

2. Sawah Non Irigasi 0,00

3. Pertanian Non Sawah 115,00

4. Non Pertanian 168,00

Sumber : Kecamatan Kabat dalam Angka, 2012


9

EXECUTIVE SUMMARY

BAB II

TUJUAN PENATAAN

KAWASAN STRATEGIS SEKITAR

BANDAR UDARA BLIMBINGSARI

2.1 TINJAUAN RTRW TERHADAP WILAYAH PERENCANAAN

2.1.1 VISI DAN MISI PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUWANGI

Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi dirumuskan berdasarkan

isu pengembangan wilayah dan visi pembangunan wilayah yang tertuang dalam

RPJP Kabupaten Banyuwangi. Visi tersebut adalah : “Terwujudnya pengembangan

wilayah dan pertumbuhan ekonomi kabupaten berbasis pada potensi sumber

daya alam daerah yang didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana

yang memadai dengan memperhatikan harmoniasi antara pengelolaan kawasan

budidaya, kawasan lindung, dan pengendalian kawasan rawan bencana”.

Sedangkan misi penataan ruang Kabupaten Banyuwangi yaitu :

1. Mewujudkan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan

pengendalian kawasan rawan bencana secara harmonis dan berkelanjutan;

2. Mengembangkan sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perdesaan

untuk mendukung pengembangan wilayah dan untuk mengurangi disparitas

antar wilayah;

3. Mewujudkan pengembangan kawasan ekonomi unggulan yang berbasis

sumber daya lokal berupa pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan,

peternakan, perikanan, dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat;

4. Mewujudkan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri kecil dan

menengah serta industri besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi;


10

EXECUTIVE SUMMARY

5. Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berbasis sumber daya lokal

dalam rangka mendukung peningkatan sumber daya manusia;

6. Meningkatkan kerjasama investasi antara pemerintah, pelaku usaha dan

masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;

7. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal untuk mendorong

kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, visi ini juga didasarkan atas azas penyusunan rencana tata

ruang wilayah dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang nasional. Azas

penyusunan penataan ruang yaitu:

1. Keterpaduan;

2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;

3. Keberlanjutan;

4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

5. Keterbukaan;

6. Kebersamaan dan kemitraan;

7. Perlindungan kepentingan umum;

8. Kepastian hukum dan keadilan; serta

9. Akuntabilitas.

Sementara itu, tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang nasional adalah

untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan

berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui :

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber

daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang wilayah nasional serta isu

pengembangan wilayah dan visi yang telah ditetapkan dalam RPJP Kabupaten

Banyuwangi, maka disusunlah tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten

Banyuwangi yaitu:

“Mewujudkan ruang kabupaten berbasis pertanian bersinergi dengan

pengembangan perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa yang

berdaya saing dan berkelanjutan”.


11

EXECUTIVE SUMMARY

2.1.2 RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN BANYUWANGI

A. Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan

Kawasan perdesaan secara umum dicirikan oleh wilayah yang mempunyai

kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sedangkan kawasan

perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan

dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Dengan demikian untuk menjamin hubungan desa-kota yang dinamis (urban-

rural linkages), kota dan desa harus berperan di dalam menjalankan fungsinya

masing-masing, agar dapat terjadi aliran timbal balik yang seimbang antara desa dan

kota, yakni terjadinya aliran manusia (tenaga kerja, pedagang), aliran barang

(pertanian, agro industri, kerajinan, barang kebutuhan), aliran kapital (investasi,

tabungan), dan aliran informasi (siaran radio, TV, surat kabar, telekomunikasi).

Untuk tetap menjamin hubungan desa-kota yang dinamis, maka salah satu

usaha yang dapat dilakukan adalah dengan penataan struktur kawasan pedesaan

yang dikembangkan dengan sistem Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) antar desa.

PPL diarahkan dapat terkait dengan pusat-pusat desa di sekitarnya dan dapat

memberikan efek menetes secara mikro bagi kawasan desa di sekitarnya. Pusat

pelayanan pedesaan akan menginduk pada pusat-pusat Ibu Kota kecamatan,

sedangkan Ibu Kota Kecamatan menginduk pada PKL (Pusta Kegiatan

Lingkungan)/PKLp (Pusat Kegiatan Lingkungan promosi), sedangkan PKL/PKLp

akan menginduk ke PKW (Pusat Kegiatan Wilayah).

Pola penataan struktur ruang pedesaan seperti tersebut di atas juga merupakan

upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan dari pusat-pusat Kegiatan

Lingkungan/promosi. Pola penataan sistem pusat pelayanan dapat dilihat dalam

gambar berikut.


12

EXECUTIVE SUMMARY

Gambar 2.1

Struktur Ruang Kawasan Perdesaan

Sumber : RTRW Kabupaten Banyuwangi 2012-2032

B. Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan

Memperhatikan keterkaitan antar wilayah, fungsi, dan peran pelayanan dari sistem

kota-kota di Kabupaten Banyuwangi, ke depan pengelolaan pengembangan wilayah

di Kabupaten Banyuwangi, pola regionalisasi wilayah perkembangan/pembangunan

masih tetap diperlukan untuk memperkecil kepincangan-kepincangan pembangunan

dan perbedaan kemakmuran antar wilayah. Untuk mengakomodasi keterkaitan antar

wilayah, maka konsep yang dapat digunakan adalah konsep Wilayah

Pengembangan. Konsep ini juga memuat mengenai pusat-pusat pengembangan

yang menyesuaikan dengan hirarki kota. Dalam artian bahwa tiap Wilayah

Pengembangan memiliki pusat pengembangan sendiri namun dengan hirarki yang

berbeda-beda.

Adapun fungsi Pusat Wilayah Pengembangan ini adalah :

1) Sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah hinterlandnya, yang diharapkan dapat

menjadi motor penggerak pembangunan

2) Sebagai simpul dan pusat pelayanan, dan berfungsi sebagai “Prime Mover”

bagi wilayah yang menjadi wilayah pelayanannya

3) Sebagai motor penggerak perekonomian wilayah

4) Sebagai stimulator bagi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan

perekonomian wilayah

Sedangkan fungsi Sistem Wilayah Pengembangan adalah :

1) Merupakan bagian strategi pembangunan keruangan wilayah

2) Menciptakan keserasian dan keterpaduan struktur ruang secara hierarki dari

tingkat pelayanan lokal sampai regional

3) Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur ruang propinsi


13

EXECUTIVE SUMMARY

Kabupaten Banyuwangi sendiri berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi 4

Wilayah Pengembangan yaitu :

1) Wilayah Pengembangan Banyuwangi Utara

2) Wilayah Pengembangan Banyuwangi Tengah timur

3) Wilayah Pengembangan Banyuwangi Tengah barat

4) Wilayah Pengembangan Banyuwangi Selatan

Dari ke-4 (empat) Wilayah Pengembangan tersebut, ditetapkan 1 (satu) pusat

Wilayah Pengembangan, yang akan menjadi pusat orientasi dari wilayah-wilayah

yang ada di belakangnya. Pusat-pusat Wilayah Pengembangan tersebut ditetapkan

berdasarkan hasil analisis sistem pusat kegiatan perkotaan. Pusat kegiatan

perkotaan yang dimaksud adalah :

A. Banyuwangi ditetapkan sebagai pusat pengembangan seluruh Kabupaten

Banyuwangi yang sekaligus sebagai pusat pengembangan Wilayah

Pengembangan Banyuwangi Utara. Adapun fungsi utama dari Kota

Banyuwangi adalah :

Pusat pemerintahan skala kabupaten

Pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten

Pusat fasilitas umum skala kabupaten

Pusat pendidikan skala kabupaten

Pusat pergudangan skala kabupaten

Sedangkan untuk wilayah belakangnya meliputi Kecamatan Wongsorejo,

Kalipuro, Giri, Licin dan Glagah, dan berfungsi sebagai :

Kawasan pertanian,

Kawasan perkebunan,

Kawasan perikanan,

Kawasan peternakan

Kawasan industri,

Kawasan pelabuhan,

Kawasan lindung

Kawasan wisata

B. Kota Rogojampi ditetapkan sebagai pusat pengembangan untuk Wilayah

Pengembangan Banyuwangi Tengah Timur. Adapun fungsi utama dari Kota

Rogojampi adalah :

Pusat pemerintahan skala kecamatan

Pusat perdagangan dan jasa skala beberapa kecamatan

Pusat fasilitas umum skala beberapa kecamatan


14

EXECUTIVE SUMMARY

Sedangkan wilayah belakangnya meliputi Kecamatan Muncar, Songgon, Kabat,

Singojuruh, Srono dan Cluring yang berfungsi sebagai :

Kawasan pertanian

Kawasan perikanan

Kawasan peternakan

Kawasan perkebunan

Kawasan pertambangan

Kawasan industry

Kawasan lindung

Kawasan bandar udara

C. Kota Genteng ditetapkan sebagai pusat pengembangan untuk Wilayah

Pengembangan Banyuwangi Tengah Barat. Adapun fungsi utama dari Kota

Genteng adalah :




Sedangkan wilayah belakangnya meliputi Kecamatan Kalibaru, Glenmore,

Tegalsari, Sempu dan Gambiran yang berfungsi sebagai :

Kawasan pertanian

Kawasan peternakan

Kawasan perkebunan

Kawasan pariwisata

Kawasan industri kecil

Kawasan lindung

D. Kota Bangorejo ditetapkan sebagai pusat pengembangan untuk Wilayah

Pengembangan Banyuwangi Selatan. Adapun fungsi utama Kota Bangorejo

adalah :




Sedangkan wilayah belakangnya meliputi Kecamatan Siliragung, Pesanggaran

dan Tegaldlimo yang berfungsi sebagai :

Kawasan pertanian

Kawasan perikanan

Kawasan peternakan

Kawasan perkebunan

Kawasan pertambangan


15

EXECUTIVE SUMMARY

Kawasan pariwisata

Kawasan industri kecil

Kawasan lindung

Struktur ruang Kota Banyuwangi sangat dipengaruhi oleh fungsi dan perannya

sebagai pusat perdagangan dan jasa, pemerintahan dan pendidikan serta

pergudangan bagi Kabupaten Banyuwangi. Struktur ruang Kota Rogojampi

sangat dipengaruhi oleh adanya pengembangan bandar udara Blimbingsari

maupun fishery town yang secara langsung maupun tidak langsung akan

mempengaruhi perkembangan kotanya. Struktur ruang Kota Genteng akan

dipengaruhi oleh kegiatan pariwisata di bagian barat utara yang merupakan

daerah perkebunan dan menjadi salah satu tujuan wisata di Kabupaten

Banyuwangi. Sedangkan struktur ruang untuk kota-kota lainnya (ibukota

kecamatan) sangat dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki oleh daerah

belakangnya (kawasan pedesaan).

Gambar 2.2

Skenario Pengembangan Kawasan Perkotaan


Skenario pengembangan kawasan perkotaan yang direncanakan pada tahun

2029 adalah kawasan pengembangan Perkotaan Kalipuro-Banyuwangi-

Rogojampi. Kawasan pengembangan ini memiliki pembagian fungsi sebagai

berikut :

1. Fungsi Kawasan perkotaan:

- Pusat pemerintahan skala kabupaten

- Pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten


16

EXECUTIVE SUMMARY

- Pusat fasilitas umum skala kabupaten

- Pusat pendidikan skala kabupaten

- Pusat pergudangan skala kabupaten

2. Pusat Kawasan Pengembangan adalah Kota Banyuwangi sebagai Pusat

Perkotaannya.

3. Sub pusat pengembangan perkotaan;

> Kecamatan Kalipuro, dengan fungsi kawasan perkotaan sebagai;

- Kawasan permukiman

- Kawasan pelabuhan,

> Kecamatan Rogojampi, dengan fungsi kawasan perkotaan sebagai;

- Pusat pemerintahan skala kecamatan

- Pusat perdagangan dan jasa skala beberapa kecamatan

- Pusat fasilitas umum skala beberapa kecamatan

- Kawasan Bandara Udara

Secara jelas peta rencana struktur ruang Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat

pada peta di bawah ini.


17

EXECUTIVE SUMMARY

Gambar 2.3

Rencana Struktur Ruang Kabupaten Banyuwangi


2.1.3 RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA WILAYAH KABUPATEN

BANYUWANGI

A. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Darat

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi darat yang melewati

wilayah perencanaan diantaranya:

1) Untuk mendukung kegiatan aktivitas di jalur akses menuju Bandar Udara

Blimbingsari, perlu dilayani oleh angkutan umum, terutama untuk pergantian

moda angkutan.


18

EXECUTIVE SUMMARY

2) Rencana pembangunan terminal induk penumpang dan barang di Kecamatan

Rogojampi, diarahkan terintegrasi dengan moda transportasi dari Bandar Udara

Blimbingsari.

B. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Udara

Lokasi yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara yang dapat

mengganggu lingkungan, maka perlu ditetapkan :

1. Daerah/Kawasan Kebisingan Tingkat – I (70 – 75 WECPNL), tanah dan

ruang udara di kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan

dan atau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan dan atau bangunan sekolah

dan rumah sakit. Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada agar

diperlengkapi dengan insulasi udara sesuai dengan prosedur yang standart.

2. Daerah/Kawasan Kebisingan Tingkat – II (75 – 80 WECPNL), kawasan ini

dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali

untuk kegiatan dan atau bangunan sekolah, rumah sakit dan rumah tinggal.

Jika sudah terlanjur atau telah ada bangunan, maka agar dilengkapi dengan

pemasangan insulasi suara yang sesuai dengan standart yang ditetapkan.

3. Daerah/Kawasan Kebisingan Tingkat – III ( >= 80 WECPNL), pada kawasan

ini hanya dimanfaatkan untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar

udara yang diperlengkapi dengan insulasi suara yang sesuai dengan standard

yang ditetapkan. Pada kawasan ini dapat pula dimanfaatkan sebagai jalur hijau

atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang

burung, namun perlu ada pembinaan dan pengawasan teknis.

Selain itu diperhatikan juga mengenai ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi

Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandara Blimbingsari, Banyuwangi. Pada daerah

yang terletak di bawah bidang kawasan keselamatan operasi penerbangan tersebut

dilarang untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta dilarang

menanam atau memelihara benda tumbuh melebihi batas-batas ketinggian yang

telah diatur dalam KKOP, sehingga dapat membahayakan atau mengganggu

pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara. Adapun rencana tata guna

lahan di sekitar bandara harus mempertimbangkan 3 faktor utama, yaitu :

1. Faktor Kebisingan

Kriteria untuk kontrol tata guna lahan telah diatur baik dalam bentuk persyarata-

persyaratan nasional maupun dalam persyaratan-persyaratan yang lazim

digunakan. Kriteria tersebut adalah :

a) WECPNL > = 70, daerah yang tidak diizinkan untuk fungsi sekolah, rumah

sakit, tempat ibadah dan lain sebagainya kecuali dalam izin prinsipal


19

EXECUTIVE SUMMARY

b) WECPNL <= 75, daerah yang tidak diizinkan mendirikan hunian/rumah

baru, kecuali dalam izin prinsipal dan direkomendasikan daerah ini lebih

baik digunakan sebagai lahan pertanian/perladangan

c) WECPNL >= 85, daerah yang tidak diijinkan sebagai daerah

hunian/perumahan, kecuali dalam ijin prinsipal, dan disarankan

hunian/pemulihan yang berada di daerah ini untuk dipindahkan pada

daerah dengan WECPNL < 70

2. Pengembangan fasilitas bandar udara di masa yang akan datang

Tata guna lahan di sekitar bandar udara harus mempertimbangkan

kemungkinan – kemungkinan pengembangan fasilitas bandar udara. Dengan

melihat kecenderungan di beberapa bandar udara, bahwa lingkungan sekitar

bandar udara adalah daerah prospektif untuk lahan usaha, maka banyak timbul

bangunan-bangunan yang melanggar prosedur keselamatan dan operasi

penerbangan. Untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan ini timbul, perlu

adanya pengaturan dan pengawasan pembangunan secara terpadu

C. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Bentuk obyek obstacle dapat berupa bangunan, pohon dan bukit. Timbulnya

obstacle dapat tumbuh secara alamiah seperti pohon dan bukit juga akibat dari

pengembangan permukiman, perhotelan dan bangunan lain. Untuk menjaga

agar kawasan bandar udara selalu dalam kawasan yang memenuhi

persyaratan kawasan keselamatan dan operasi penerbangan, maka diperlukan

persyaratan-persyaratan dan pengawasan pembangunan di bawah fungsi

kontrol instansi terkait


20

EXECUTIVE SUMMARY

Gambar 2.4

Rencana Pengembangan Bandara Blimbingsari


2.1.4 RENCANA POLA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI

A. Penetapan Kawasan Lindung

Secara umum rencana pengembangan kawasan lindung di Kabupaten

Banyuwangi dapat dibagi menjadi :

1. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya terdiri atas Kawasan Suaka Alam,

Pelestarian Alam dan Cagar Budaya meliputi kawasan cagar alam dan suaka

alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman wisata

alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya meliputi

kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air yaitu kawasan disekitar rawa

3. Kawasan Perlindungan Setempat meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan

sempadan sungai, kawasan disekitar waduk, dan kawasan disekitar mata air.


21

EXECUTIVE SUMMARY

4. Kawasan Rawan Bencana Alam meliputi kawasan rawan gempa bumi,

kawasan rawan tanah longsor, dan kawasan rawan gelombang pasang dan

tsunami.

5. Kawasan lindung geologi terdiri atas kawasan rawan letusan gunung berapi

B. Penetapan Kawasan Budidaya

Rencana pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Banyuwangi, secara

garis besar dibagi menjadi :

1. kawasan peruntukan hutan produksi, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan:

peruntukan hutan produksi terbatas, peruntukan hutan produksi tetap, dan

hutan rakyat;

2. kawasan peruntukan pertanian, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan:

peruntukan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;

3. kawasan peruntukan perikanan;

4. kawasan peruntukan pertambangan;

5. kawasan peruntukan industri, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan:

peruntukan industri besar, peruntukan industri sedang dan peruntukan industri

rumah tangga;

6. kawasan peruntukan pariwisata, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan:

peruntukan pariwisata budaya, peruntukan pariwisata alam, dan peruntukan

pariwisata buatan;

7. kawasan peruntukan permukiman. Sebagai kawasan budidaya maka

permukiman diarahkan dalam kajian lokasi dan fungsi masing-masing

permukiman, terutama dikaitkan dengan karakter lokasi, misalnya di

pegunungan, dataran tinggi, permukiman pantai, dan sebagainya; dan

8. kawasan peruntukan lainnya yang dirinci meliputi kawasan khusus

pengembangan sector informal, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta

kawasan pertahanan keamanan.


22

EXECUTIVE SUMMARY

Gambar 2.5

Pola Ruang Kabupaten Banyuwangi



23

EXECUTIVE SUMMARY

BAB III

RENCANA POLA RUANG

3.1 KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS SEKITAR BANDAR UDARA

BLIMBINGSARI

3.1.1 SKENARIO PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS SEKITAR BANDAR

UDARA BLIMBINGSARI

Pengembangan Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara Blimbingsari

didasarkan kepada kebijakan, kebutuhan, potensi dan permasalahan yang ada.

Adapun skenario pengembangan sub kawasan bandar udara Blimbingsari adalah:

1. Menetapkan dan Mengembangkan kegiatan perdagangan jasa yang

mendukung kegiatan bandara di Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara

Blimbingsari terutama kawasan yang berada di jalan arteri primer Banyuwangi-

Jember dan Rencana Jalan Arteri Lintas Selatan yang melewati Bandar Udara

Blimbingsari dengan beberapa ketentuan.

2. Mengembangkan sistem jaringan yang menjadi bagian dan terintegrasi

dengan sistem jaringan khususnya Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan

Kabat dengan kecamatan lain di Kabupaten Banyuwangi, serta secara umum

Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten di sekitarnya.

3. Mengembangkan kawasan permukiman untuk mengakomodasi arah

pertumbuhan kawasan berdasarkan peraturan Kawasan Keselamatan

Operasi Penerbangan (KKOP) dan tetap memperhatikan kebutuhan fasilitas

dalam alokasi pola ruang dan jenis kegiatan yang dikembangkan dalam

masing-masing zona pengembangan.

4. Menyusun program yang lebih rinci dalam sub kawasan yang diprioritaskan

pengembangannya.

5. Meningkatkan kapasitas dan sirkulasi pergerakan melalui peningkatan mutu

jalan eksisting dan penyediaan sarana penunjang terutama ruang pejalan kaki


24

EXECUTIVE SUMMARY

atau pedestrian, sarana angkutan umum, dan rambu-rambu lalu lintas

pendukung.

6. Mengembangkan sistem pelayanan utilitas yang melayani semua kebutuhan

yang terdiri dari jaringan air bersih, drainase, listrik, pengolahan limbah, dan

telekomunikasi terutama pada Bandar Udara Blimbingsari untuk mendukung

kegiatan penerbangan.

7. Mengembangkan intensitas bangunan dan kegiatan secara efesien dan

saling menunjang serta menghindari konflik antar kegiatan melalui

pengalokasian ruang yang sesuai dengan kebutuhan dan tetap memperhatikan

daya dukung lingkungan serta keselamatan penerbangan.

3.1.2 SISTEM KETERPUSATAN KAWASAN STRATEGIS SEKITAR BANDAR UDARA

BLIMBINGSARI

Sistem Keterpusatan menggambarkan sebuah sistem alokasi ruang untuk

pelayanan fasilitas dan kegiatan yang mempengaruhi kecenderungan pergerakan

penduduk, arah dan dampak perkembangan kawasan, serta hirarki jaringan jalan.

Pembentukan sistem keterpusatan didasari oleh keberadaan fasilitas-fasiltas

eksisting, arahan struktur ruang wilayah, kecenderungan perkembangan kawasan

serta rencana pengembangan jaringan jalan, dan kelayakan lahan.

Sistem keterpusatan yang dibentuk pada Sub Kawasan Bandar Udara Blimbingsari

diuraikan sebagai berikut:

1. Bandara udara Blimbingsari yang sebagian besar terletak di Desa Blimbingsari

merupakan pusat pelayanan dan pertumbuhan kawasan.

2. Masing-masing pusat desa lainnya sebagai pusat pelayanan pemerintahan bagi

lingkup sub kawasan atau blok.

3. Pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa komersil diarahkan berada pada

sepanjang jalan arteri primer dan rencana jalan arteri lintas selatan serta

simpul-simpul pertemuan jaringan jalan.

4. Kawasan dan pusat-pusat permukiman selain di sebut di atas merupakan

kawasan pendukung dan memiliki tingkat pelayanan lingkungan (RT/RW).

3.1.3 ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS SEKITAR BANDAR UDARA

BLIMBINGSARI

Berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan pola ruang dari hasil survey

primer dan survey sekunder serta analisa, maka diketahui bahwa Kawasan Strategis

Sekitar Bandar Udara Blimbingsari berkembang dan meningkat intensitasnya. Pusat

perkembangan kawasan dipicu tidak lain karena keberadaan Bandar Udara


25

EXECUTIVE SUMMARY

Bimbingsari sendiri. Untuk itu, maka perkembangan kawasan yang menjadi perhatian

utama adalah pada kawasan sekitar pusat-pusat pertumbuhan dan sepanjang koridor

jalan arteri Banyuwangi-Jember dan jalan utama menuju Bandar Udara Blimbingsari.

Secara umum, arah perkembangan Kawasan Bandar Udara Blimbingsari

meliputi:

1. Pengembangan berupa penataan kawasan dan peningkatan daya dukung

kawasan pada lokasi-lokasi yang diprediksi kelebihan beban terutama yang

bersentuhan langsung dengan pusat-pusat pertumbuhan.

2. Pengembangan berupa intensifikasi atau peningkatan intensitas kawasan

terbangun pada lahan-lahan permukiman yang masih memiliki lahan kosong

cukup tinggi dalam rangka meningkatkan efisiensi layanan prasarana dan

mengurangi laju konversi lahan pertanian/perkebunan sebagai lahan terbangun.

3. Pengembangan berupa ekstensifikasi yaitu pengembangan pada lahan-lahan

yang belum terbangun untuk memenuhi kebutuhan. Pengembangan ini sulit

dihindari namun perlu diarahkan. Adapun arah pengembangnya adalah meliputi

pada sekitar kawasan yang sudah terbangun diprioritaskan pada lahan kurang

produktif dengan peruntukan fasilitas umum dan permukiman. Pengarahan ini

perlu dilakukan guna mengefisienkan ruang dan mengendalikan laju konversi

lahan pertanian/perkebunan ke lahan terbangun.

3.2 PEMBAGIAN SUB KAWASAN DAN BLOK

Sub Kawasan adalah bagian dari Kawasan yang dibatasi dengan

batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok dan memiliki pengertian yang

sama dengan subzona. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa Kawasan

terbagi dalam 3 (tiga) Sub Kawasan.

Sedangkan pengertian Blok menurut Permen Nomor 20 Tahun 2011

adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik

yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran

udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti

rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis

sesuai dengan rencana kota.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka pembagian Sub

Kawasan dan Blok pada Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara

Blimbingsari adalah sebagai berikut :


26

EXECUTIVE SUMMARY

Tabel 4.1

Pembagian Sub Kawasan dan Blok

SUB KAWASAN BLOK

Sub Kawasan A (Blimbingsari) 27 Blok ( A1 s/d A27 )

Sub Kawasan B (Karangbendo) 31 Blok ( B1 s/d B31)

Sub Kawasan C (Badean) 35 Blok ( C1 s/d C35 )

Sumber : Hasil Perencanaan, 2013

3.3 RENCANA POLA RUANG KAWASAN STRATEGIS SEKITAR BANDAR UDARA

BLIMBINGSARI

Rencana pola ruang Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara Blimbingsari

meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung yang terdapat di

Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara Blimbingsari terdiri dari zona perlindungan

setempat, zona ruang terbuka hijau, dan zona rawan bencana. Sementara itu pada

kawasan budidaya di Sub Kawasan Bandar Udara Blimbingsari terdiri dari zona

perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona sarana pelayanan

umum, zona industri, zona peruntukkan khusus, zona peruntukkan campuran dan

zona peruntukkan lainnya. Rencana pola ruang berlaku hingga 20 tahun ke depan

dan digambarkan pada peta.

Untuk lebih jelasnya, berikut uraian pola ruang berupa zona lindung dan zona

budidaya di Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara Blimbingsari :

3.3.1 RENCANA ZONA LINDUNG

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan

sumber daya buatan. Adapun zona kawasan lindung di Kawasan Strategis Sekitar

Bandar Udara Blimbingsari adalah sebagai berikut :

1) Zona Perlindungan Setempat

Zona perlindungan setempat merupakan bagian dari kawasan lindung yang

mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai,

sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk dan kawasan sekitar

mata air. Letak zona perlindungan setempat yang terdapat di Kawasan

Strategis Sekitar Bandar Udara Blimbingsari adalah sempadan sungai dan

kawasan sekitar resapan air/waduk. Sempadan sungai ini terletak pada sub

kawasan A (Blimbingsari) yang terdiri dari blok A6 dan A11 sedangkan

kawasan sekitar resapan air/waduk terletak di sub kawasan C (Badean) yang


27

EXECUTIVE SUMMARY

terdiri dari blok C1, C10, dan C18. Adapun kriteria yang digunakan untuk

merencanakan zona perlindungn setempat adalah sebagai berikut :

a) sempadan waduk:

daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk

dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 (lima puluh)- 100 (seratus) meter

dari titik pasang tertinggi ke arah darat

b) sempadan sungai :

- garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan dengan batas lebar paling

sedikit 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul

- garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan

pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat yang berwenang

- garis sempadan sungai yang bertanggul dan tidak bertanggul yang

berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri

oleh pejabat yang berwenang

2) Zona Ruang Terbuka Hijau

Rencana zona ruang terbuka hijau untuk Kawasan Strategis Sekitar Bandar

Udara Blimbingsari adalah sebagai berikut :

a) RTH Privat

RTH privat merupakan RTH yang terdapat pada lahan terbangun seperti

perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum

dan sebagainya dengan ketentuan minimal 10% dari luas lahan yang dimiliki.

Ketersediaan ruang yang terbatas terutama pada permukiman padat dapat

disiasati dengan penggunaan pot-pot, bangunan hijau dan RTH diatas atap.

b) RTH Publik

- Taman dan hutan kota

- Taman RT : Fasilitas yang harus disediakan adalah setidaknya

tersedia bangku taman dan fasilitas mainan anak-anak, diusahakan

ada pada setiap RT dengan luas minimum 250 m2. Luas area yang

ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 40% dari luas taman.

- Taman RW : setidaknya seluas 1.250 m2 dan luas area yang ditanami

tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% dari luas taman sisanya

dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan

berbagai aktifitas.

- Taman Kelurahan : Luas area minimum 5.000 m2 yang ditanami

tanaman (ruang hijau) minimal seluas 90% dari luas taman sisanya

dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan

berbagai aktifitas.


28

EXECUTIVE SUMMARY

- Taman Kecamatan : Taman ini minimum memiliki luas 24.000 m2, yang

ditanami pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara

berkelompok atau menyebar.

- Jalur Hijau Jalan

Pada prinsipnya penempatan dan pemilihan tanaman pada jalur jalan

diupayakan tidak mengganggu pandangan pemakai jalan khususnya

pengendara kendaraan. Baik penempatan disisi jalan (berm jalan),

khususnya penempatan ditengah jalan (boulevard), atau taman pada

simpul-simpul persimpangan jalan.

- Jalan kolektor primer

- Jalan lokal

- Jalan lingkungan

Adapun pengembangan RTH publik pada kawasan perencanaan berada

pada sub kawasan di blok A10, A11, A16, C21, B1, B6, B8, B10, B13, dan

B25. Sedangkan RTH Privat maupun publik dengan skala yang lebih kecil

nantinya direncakan pada masing-masing sub kawasan dan menjadi satu

kesatuan dengan pengembangan zona budi daya yang ada.

3) Zona Rawan Bencana Alam

Bencana alam yang mungkin terjadi di wilayah perencanaan adalah tsunami

yang terletak di sempadan pantai. Pantai tersebut terdiri dari pantai

Blimbingsari dan pantai yang berada di kawasan Badean. Perencanaan zona

rawan bencana ini ditetapkan dengan batas 100 meter dari pasang air laut

tertinggi sebagai garis sempadan pantai.

Wilayah yang termasuk dalam zona rawan bencana ini adalah sub kawasan

Blimbingsari dan Badean yang memiliki garis pantai. Wilayah tersebut adalah

blok A23, A24, A25, A26, A27, C31, C2, C33, C34, C5 dan sebagian dari blok

A17, A20, A21, A22, C19, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29 dan C30.

3.3.2 RENCANA ZONA BUDIDAYA

1) Rencana Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

untuk dibudidayakan dengan dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,

sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Pemanfaatan kawasan

budidaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip serasi, selaras dan

seimbang agar terwujud keseimbangan antara kepentingan sosial ekonomi

masyarakat dan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan sesuai

dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam berwawasan lingkungan.


29

EXECUTIVE SUMMARY

Adapun zona yang terdapat pada kawasan budidaya di Kawasan Strategis

Sekitar Bandar Udara Blimbingsari meliputi zona perumahan, zona

perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum, zona

peruntukan lainnya, zona peruntukan khusus, zona peruntukan campuran dan

zona peruntukan industri.

a) Zona Perumahan

Zona perumahan di Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara Blimbingsari

terbagi menjadi 4 (empat) sub zona yaitu : rumah berkepadatan tinggi,

rumah kepadatan sedang, rumah kepadatan rendah dan rumah kepadatan

sangat rendah.

- Rumah Kepadatan Tinggi (R2)

Rumah kepadatan tinggi memiliki kepadatan bangunan antara 100-1000

rumah/hektar. Rumah kepadatan tinggi di Kawasan Strategis Sekitar

Bandar Udara Blimbingsari dapat berupa rumah tinggal, asrama, kos-

kosan.

Adapun persebaran rumah kepadatan tinggi di Kawasan Strategis Sekitar

Bandar Udara Blimbingsari adalah pada sub kawasan A (Blimbingsari)

blok A14, sub kawasan B (Karangbendo) blok B6, B24, B29, dan pada

sub kawasan C (Badean) blok C17.

- Rumah Kepadatan Sedang (R3)

Rumah kepadatan sedang memiliki kepadatan bangunan antara 40-100

rumah/hektar. Rumah kepadatan sedang di Kawasan Strategis Sekitar

Bandar Udara Blimbingsari adalah berupa rumah tinggal.

Adapun persebaran rumah kepadatan sedang di Kawasan Strategis

Sekitar Bandar Udara Blimbingsari adalah pada sub kawasan A

(Blimbingsari) blok A2,A10, A11, A12, A14, A15, A16, A18, A19, A21,

A22. Pada sub kawasan B (Karangbendo) blok B1, B2, B3, B5, B7, B8,

B9, B10, B13, B14, B15, B16, B20, B22, B23, B25, B26, B27. Sedangkan

pada sub kawasan C (Badean) terdapat di blok C10, C11, C12, C13, C14,

C15, C16, C17, C18, C19, C24, C26, C27, C28, C29, C30.

- Rumah Kepadatan Rendah (R4)

Rumah kepadatan rendah memiliki kepadatan bangunan antara 10 - 40

bangunan/hektar. Rumah kepadatan rendah di Kawasan Strategis Sekitar

Bandar Udara Blimbingsari adalah berupa rumah tinggal.

Adapun persebaran rumah kepadatan rendah di Kawasan Strategis



30

EXECUTIVE SUMMARY

(Blimbingsari) blok A20 dan pada sub kawasan C (Badean) blok C2, C6,

dan C26.

- Rumah Kepadatan Sangat Rendah (R5)

Rumah kepadatan sangat rendah mwmiliki kepadatan bangunan 10

bangunan/hektar. Rumah kepadatan sangat rendah di Kawasan Strategis

Sekitar Bandar Udara Blimbingsari adalah berupa rumah tinggal.

Adapun persebaran rumah kepadatan sangat rendah di Kawasan

Strategis Sekitar Bandar Udara Blimbingsari pada sub kawasan A

(Blimbingsari) blok A6, sub kawasan B (Karangbendo) blok B9, B15, sub

kawasan C blok C19, C25.

b) Zona Perdagangan dan Jasa

Zona perdagangan dan jasa di Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara

Blimbingsari hanya terdiri 1 (satu) sub zona yaitu perdagangan dan jasa

berbentuk deret.

- Deret (K3)

Zona perdagangan dan jasa deret merupakan kelompok kegiatan

perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional yang

dikembangkan dalam bentuk deret. Zona perdagangan dan jasa deret di

Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara Blimbingsari dapat berupa

sekumpulan kegiatan perdagangan dan jasa yang saling berdekatan.

Adapun zona perdagangan dan jasa deret di Kawasan Strategis Sekitar

Bandar Udara Blimbingsari adalah pada sub kawasan B (Karangbendo)

blok B1, B2, B5, B11, B18, B19, B20, B21, dan B30, sub kawasan C

(Badean) blok C6, C7,C8.

c) Zona Perkantoran

Zona perkatoran di Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara Blimbingsari

hanya terdiri dari 1 (satu) sub zona yaitu Perkantoran Pemerintahan.

- Perkantoran Pemerintahan (KT-1)

Zona perkantoran pemerintahan merupakan zona yang difungsikan untuk

pengembangan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Zona

perkantoran pemerintahan di Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara

Blimbingsari dapat berupa kantor kecamatan, kantor kelurahan, KUA, dan

lain-lain. Adapun zona perkantoran pemerintahan di Kawasan Strategis


(Blimbingsari) blok A3, A10, sub kawasan B (Karangbendo) blok B22, sub

kawasan C (Badean) blok C21.


31

EXECUTIVE SUMMARY

d) Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona sarana pelayanan umum (SPU) di Kawasan Strategis Sekitar Bandar

Udara Blimbingsari terbagi menjadi 4 (empat) sub zona yaitu SPU

pendidikan, transportasi, kesehatan dan peribadatan.

- Pendidikan (SPU-1)

Zona SPU pendidikan merupakan zona yang dikembangkan untuk sarana

pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal

dan informal, serta dikembangkan secara horizontal dan vertikal. SPU

pendidikan yang terdapat di Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara

Blimbingsari mulai dari TK sampai dengan SMA. Adapun persebaran SPU

Pendidikan di Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara Blimbingsari

adalah pada sub kawasan A (Blimbingsari) blok A2, A10, A11, A13, A16,

sub kawasan B (Karangbendo) blok B1, B2, B5, B14, B23, sub kawasan

C (Badean) blok C7, C8, C10, C20, C21, C27, C28.

- Tranportasi (SPU-2)

Zona SPU transportasi merupakan zona yang dikembangkan untuk

manampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan

pengembangan sistem transportasi yang tertuang didalam rencana tata

ruang yang meliputi transportasi udara di Kawasan Strategis Sekitar

Bandar Udara Blimbingsari. Adapun persebaran SPU Transportasi di

Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara Blimbingsari adalah pada sub

kawasan A (Blimbingsari) blok A1, A2, A4, A8, A9, A16, sub kawasan B

(Karangbendo) blok B19, B31, sub kawasan C (Badean) blok C19, C22.

- Kesehatan (SPU-3)

Zona SPU kesehatan merupakan zona yang dikembangkan untuk

pengembangan sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan

yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani yang

dikembangkan secara horizontal dan vertikal. SPU Kesehatan di

Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara Blimbingsari berupa rumah

posyandu, puskesmas, praktik dokter, dan lain sebagainya.

Pengembangan SPU kesehatan untuk skala pelayanan permukiman baik

lingkungan maupun unit masyarakat dikembangkan menyatu dengan

zona permukiman. Untuk SPU skala kecamatan berada pada sub

kawasan B (Karangbendo) blok B20, sub kawasan C (Badean) blok C21.

- Peribadatan (SPU-6)

Zona SPU peribadatan merupakan zona yang dikembangkan untuk

menampung sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan yang


32

EXECUTIVE SUMMARY

disesuaikan dengan jumlah penduduk. SPU peribadatan yang terdapat di

Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara Blimbingsari berupa mushola

dan masjid. Dalam pengembangannya, SPU peribadatan ini

dikembangkan menjadi satu dengan pengembangan perumahan yang

ada dan akan diatur lebih detail lagi pada peraturan zonasi. Persebaran

SPU Peribadatan di Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara

Blimbingsari adalah pada sub kawasan A (Blimbingsari) blok A2, A5, A10,

A13, A21, sub kawasan B (Karangbendo) blok B1, B2, B3, B4, B5, B6,

B11, B16, B21, B23, B26 sub kawasan C (Badean) blok C4, C17, C27,

C28.

e) Zona Peruntukan Lainnya

Zona peruntukan lainnya di Kawasan Strategis Sekitar Bandara Udara

Blimbingsari terbagi menjadi 2 (dua) sub zona yaitu : pertanian perkebunan

dan pariwisata.

- Pertanian Perkebunan (PL-1)

Zona pertanian lahan kering merupakan zona yang dikembangkan untuk

menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan

mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan,

dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial. Jenis

pertanian lahan kering yang terdapat di Kawasan Strategis Sekitar

Bandara Udara Blimbingsari berupa sawah, kebun dan tegalan yang

berada pada perumahan warga. Adapun persebaran di Sub Kawasan A

(Blimbingsari) Blok A3, A5, A6, A7, A10, A17, A18, A19, A20, A22; Sub

Kawasan B (Karangbendo) Blok B9, B11, B12, B13, B15, B17, B19, B25,

B27, B28, B30; dan Sub Kawasan C (Badean) Blok C1, C5, C9, C10,

C12, C18, C19, C21, C23, C24, C25, C29, C30, C34.

- Pariwisata (PL-3)

Zona pariwisata merupakan zona yang dikembangkan untuk

mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Yang merupakan zona pariwisata pada Kawasan Strategis Sekitar

Bandara Udara Blimbingsari adalah kawasan pariwisata pemandian.

Adapun persebaran di Sub Kawasan B (Karangbendo) Blok B16 dan Sub

Kawasan C (Badean) Blok C2

f) Zona Peruntukan Khusus

Zona peruntukan khusus di Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara

Blimbingsari adalah berupa zona peruntukan khusus pertahanan dan

keamanan (Hankam).


33

EXECUTIVE SUMMARY

- Pertahanan Keamanan / Hankam (KH-1)

Zona peruntukan khusus pertahanan keamanan merupakan zona yang

dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang

pertahanan dan keamanan. Jenis peruntukan khusus pertahanan dan

keamanan yang terdapat di Kawasan Strategis Sekitar Bandara Udara

Blimbingsari berupa kantor dan perumahan koramil yang berada di Sub

Kawasan B (Karangbendo) Blok B 1

g) Zona Peruntukan Campuran

Zona peruntukan campuran di Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara

Blimbingsari adalah berupa zona peruntukan campuran diantaranya

campuran perumahan dan perdagangan/jasa serta campuran perkantoran

dan perdagangan/jasa.

- Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1)

Zona peruntukan campuran perumahan dan perdagangan/jasa

merupakan zona yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan

pengembangan bidang perdagangan/jasa yang berada di lingkungan

perumahan. Jenis peruntukan ini di kawasan strategis sekitar bandar

udara Blimbingsari berupa campuran antara perumahan dan pertokoan

yang berada di sub kawasan A (Blimbingsari) blok A10, A13, A14.

- Perkantoran dan Perdagangan/Jasa (C-3)

Zona peruntukan campuran perkantoran dan perdagangan/jasa

merupakan zona yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan

pengembangan bidang perkantoran dan perdagangan/jasa yang berada

dalam satu sub blok. Jenis peruntukan ini di kawasan strategis sekitar

bandar udara Blimbingsari berupa campuran antara perkantoran dan

perdagangan/jasa yang berada di sub kawasan A (Blimbingsari) blok A3,

A5, A6, A7, A10.

h) Zona Peruntukan Industri

Zona peruntukan industri di Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara

Blimbingsari adalah berupa zona peruntukan aneka industri.

- Aneka Industri (I-4)

Zona peruntukan aneka industri merupakan zona yang dikembangkan

untuk menjamin kegiatan industri yang menghasilkan beragam kebutuhan

konsumen. Jenis peruntukan ini di kawasan strategis sekitar bandar udara

Blimbingsari berupa industri pembuatan batu bata dan penggilingan padi

yang berada di sub kawasan A (Blimbingsari) blok A3, A14, A15, sub


34

EXECUTIVE SUMMARY

kawasan B (Karangbendo) blok B1, B5, B8, B11, B13, B16, B23, B25, B26,

B27, B28, sub kawasan C (Badean) blok C3.



35

EXECUTIVE SUMMARY


36

EXECUTIVE SUMMARY

BAB IV

RENCANA JARINGAN PRASARANA

4.1 SISTEM JARINGAN JALAN

Berdasarkan hierarkinya, jaringan jalan di Kawasan Strategis Sekitar Bandar

Udara Blimbingsari dapat dibedakan menjadi:

1) Jalan Arteri Primer

Adapun rencana pengembangan jalan arteri primer ini adalah berupa peningkatan

lebar dan mutu jalan untuk mengantisipasi adanya peningkatan volume kendaraan

akibat berkembangnya kawasan. Hal ini untuk mendukung pergerakan manusia dan

barang dalam lingkup regional.

2) Jalan Kolektor Primer

Adapun rencana pengembangan jalan kolektor primer ini adalah berupa peningkatan


akibat berkembangnya kawasan.

3) Jalan Lokal Sekunder

Adapun rencana pengembangan jalan lokal sekunder ini adalah berupa peningkatan



4) Jalan Lingkungan

Adapun rencana pengembangan jalan lingkungan ini adalah berupa peningkatan




37

EXECUTIVE SUMMARY

4.2 SISTEM JARINGAN PERGERAKAN UDARA

Sistem jaringan pergerakan udara ini diantaranya adalah sistem pergerakan

yang ada di Bandar Udara Blimbingsari. Dalam perencanaan sistem pergerakan

udara ini penentuan rencana disesuaikan dengan yang telah direncanakan dalam

rencana induk pengembangan Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.



38

EXECUTIVE SUMMARY


39

EXECUTIVE SUMMARY

4.3 RENCANA JARINGAN ENERGI/KELISTRIKAN

Berikut rencana pengembangan energy/kelistrikan :

1) Pengembangan jaringan distribusi sekunder berupa Saluran Udara Tegangan

Menengah (SUTM) 6 KV – 20 KV yang ditempatkan pada jaringan jalan

lingkungan untuk meningkatkan pelayanan listrik dari jaringan distribusi primer

yang ada. Pengembangan jaringan ini akan dilengkapi dengan infrastruktur

pendukungnya.

2) Penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada kawasan-kawasan

yang belum terlayani serta pemasangan penerangan jalan pada jalur utama

dan terutama pada daerah rawan kecelakaan.

4.4 RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Berikut rencana jaringan telekomunikasi :

1) Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh

wilayah di Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara Blimbingsari.

2) Pembangunan BTS bersama. Pendirian menara Base Transceiver Station

(BTS) dengan sistem menara bersama untuk menyinergikan ketersediaan

ruang kawasan dan kebutuhan menara BTS yang diseimbangkan dengan

jumlah pengelolaan menara bersama, sehingga dapat dicapai efektivitas dan

efisiensi pemanfaatan tata ruang kawasan.



40

EXECUTIVE SUMMARY


41

EXECUTIVE SUMMARY

4.5 RENCANA JARINGAN AIR BERSIH

Adapun rencana pengembangan jaringan air bersih di Kawasan Strategis

Sekitar Bandar Udara Blimbingsari berupa rencana kebutuhan dan sistem

penyediaan air bersih, yang terdiri atas:

1) Pengembangan sistem penyediaan air minum yang mencakup sistem jaringan

perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Pengembangan jaringan air minum

direncanakan pada seluruh sub kawasan yang dimana pengembangannya

mengikuti pengembangan jaringan jalan yang ada;

2) Pembangunan bangunan pengambil air baku, bangunan penunjang dan

bangunan pelengkap serta bak penampung air;

3) Pembangunan sumur resapan di kawasan perumahan pada seluruh sub

kawasan;

4) Monitoring kualitas air bersih untuk menjaga kualitas air bersih yang dikonsumsi

oleh penduduk sesuai dengan standar baku mutu pada seluruh sub kawasan.



42

EXECUTIVE SUMMARY


43

EXECUTIVE SUMMARY

4.6 RENCANA JARINGAN DRAINASE

Adapun kebutuhan pegembangan saluran pembuangan di Kawasan Strategis

Sekitar Bandar Udara Blimbingsari yang perlu diperhatikan yaitu :

1) Perluasan jaringan ke wilayah-wilayah permukiman dan penyediaan saluran

sesuai perkiraan kebutuhan, kebutuhan terhadap drainase ini tidak hanya untuk

rumah tangga, tetapi juga untuk fasilitas sosial, perdagangan dan komersial

pada seluruh sub kawasan;

2) Pemeliharaan dan pengawasan pada tiap saluran drainase secara rutin dari

penumpukan sedimen dan sampah;

3) Pemeliharaan pintu air secara berkala;

4) Pensosialisasian program kepedulian terdahap kebersihan dan perawatan

sungai, dengan tidak membuang sampah dan limbah ke sungai.



44

EXECUTIVE SUMMARY


45

EXECUTIVE SUMMARY

4.7 RENCANA JARINGAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Adapun rencana pengembangan jaringan air limbah pada wilayah perencanaan

meliputi pengembangan sistem on site yaitu berupa sistem pembuangan air imbah

yang dimiiki oleh masing-masing pihak yang melakukan kegiatan yang menghasilkan

limbah. Jaringan tersebut terutama ditujukan untuk semua kawasan industri, baik

industri kecil maupun aneka industri yang terdapat pada wilayah perencanaan. Hal

tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pembangunan dan perawatan jaringan

air limbah di seluruh sub kawasan.

4.8 RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

Adapun rencana penanganan sampah di Kawasan Strategis Sekitar Bandar

Udara Blimbingsari antara lain adalah :

1) Peningkatan pelayanan persampahan baik untuk sistem pengangkutan maupun

pengelolaan dengan mengembangkan konsep bank sampah pada seluruh sub

kawasan;

2) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan dan pengelolaan

sampah dari TPS menuju TPA;

3) Program pengolahan sampah dengan sistem composting atau pengomposan


46

EXECUTIVE SUMMARY

BAB V

PENETAPAN SUB KAWASAN YANG

DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

5.1 PENETAPAN SUB KAWASAN YANG DIPRIORITASKAN

Dalam penetapan lokasi Sub Kawasan yang diprioritaskan penanganannya,

dilakukan penilaian terhadap seluruh Sub Kawasan di Kawasan Strategis Sekitar

Bandar Udara Blimbingsari. Mengingat tujuan penataan ruang Kawasan Strategis

Sekitar Bandar Udara Blimbingsari diarahkan pada pengembangan pusat-pusat baru

sebagai penunjang fungsi Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara Blimbingsari,

maka ditentukan Sub Kawasan mana yang dapat mewakili isi dari tujuan tersebut.



47

EXECUTIVE SUMMARY

Tabel 6.1

Tabel Penentuan Sub Kawasan yang Diprioritaskan

SUB KAWASAN

FUNGSI UTAMA SUB KAWASAN

TINGKAT KESESUAIAN

DENGAN TUJUAN KAWASAN

NILAI PENTING SUB KAWASAN

KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN

DAYA DUKUNG

DAN DAYA TAMPUNG

KETENTUAN PERATURAN

PERUNDANGAN TERKAIT

TOTAL SKOR

A Sarana Pelayanan Umum Transportasi Udara, Permukiman, Peruntukan campuran perkantoran - perdagangan dan jasa, pertanian

Sangat Tinggi - menunjang pengembangan kawasan karena sesuai dengan tujuan Kawasan Strategis Kawasan Skitar Bandar Udara Blimbingsari

Sangat Penting - karena pengembangan sarana pelayanan umum transportasi udara, perumahan, serta kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa diarahkan pada pusat-pusat baru

Menunjang karena: Ek: Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa Sos – bud: Membentuk masyarakat dengan adanya pengembangan SPU Link: Perubahan lahan pertanian menjadi kawasan terbangun sehingga terjadi peningkatan kegiatan

Sedang

Sesuai : karena sudah mendukung kegiatan perdagangan jasa, sarana pelayanan umum dan perumahan

21

Skor - 5 Skor - 5 Skor – 4 Skor - 3 Skor - 4 B Perumahan dan

Pertanian Sedang - menunjang salah satu fungsi utama pengembangan kota

Kurang penting: Karena kurang didukung oleh pengembangan pelayanan umum.

Cukup Menunjang karena: Ek: mempertahankan pertanian produktif Sos – bud: Membentuk masyarakat dengan adanya pengembangan SPU Link: Perubahan lahan pertanian menjadi perumahan sehingga terjadi peningkatan kegiatan

Sedang

Sesuai : Mendukung kawasan perumahan perkotaan dan kelengkapan prasarana umum

15



48

EXECUTIVE SUMMARY

SUB KAWASAN

FUNGSI UTAMA SUB KAWASAN

TINGKAT KESESUAIAN

DENGAN TUJUAN KAWASAN

NILAI PENTING SUB KAWASAN

KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN

DAYA DUKUNG

DAN DAYA TAMPUNG

KETENTUAN PERATURAN

PERUNDANGAN TERKAIT

TOTAL SKOR

Skor – 3 Skor - 2 Skor - 3 Skor - 3 Skor - 4 C Pendidikan,

perumahan, , perdagangan, pertanian

Sedang - menunjang salah satu fungsi utama pengembangan kota

Kurang penting: Karena kurang didukung oleh pengembangan pelayanan umum.

Cukup Menunjang karena: Ek: mempertahankan pertanian produktif Sos – bud: Membentuk masyarakat dengan adanya pengembangan SPU Link: Perubahan lahan pertanian menjadi perumahan sehingga terjadi peningkatan kegiatan

Sedang Sesuai : Mendukung pengembangan perdagangan – jasa dan prasarana umum

15

Skor – 3 Skor - 2 Skor – 3 Skor – 3 Skor - 4


49

EXECUTIVE SUMMARY

5.2 RENCANA PENANGANAN SUB KAWASAN YANG DIPRIORITASKAN

Penanganan yang dimaksud adalah pengaturan Bandar Udara

Blimbingsari sebagai salah satu kawasan strategis Kabupaten yang ditunjang

oleh kegiatan perdagangan dan jasa.

1) Penataan kawasan secara lebih rinci dengan penyusunan RTBL;

Untuk melakukan penataan Sub Kawasan yang diprioritaskan

penangannanya terlebih dahulu perlu dilakukan kajian khusus terkait Sub

Kawasan tersebut. Kajian yang dilakukan bisa berupa studi lanjutan atau

penyusnan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk mengatur

secaran lebih mendetail Sub Kawasan tersebut.

2) Penyediaan lahan untuk pengembangan Bandar Udara Blimbingsari;

Lahan dan lokasi yang telah diijinkan untuk pengembangan Bandar Udara

Blimbingsari kemudian dikembangkan sesuai fungsinya seperti

penambahan bangunan gedung yang dibutuhkan serta persiapan lahan

yang kemudian akan disiapkan untuk pembangunan fasilitas lain.

3) Penyediaan sarana dan prasarana;

Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam membutuhkan suatu sarana

dan prasarana sebagai wadah berkembangkan kawasan tersebut. Sarana

berupa pembangunan atau penyediaan fasilitas baru.

4) Pengembangan prasarana pejalan kaki;

Salah satu prasarana yang penting dalam lingkungan permukiman ada

prasarana pejalan kaki. Sebagai fasilitas penunjang untuk pejalan kaki,

fasilitas ini membutuhkan pelengkap antara lain jalur hijau, tempat

peristirahatan, tempat sampah dan sebagainya.

5) Penyediaan RTH;

Ruang terbuka hijau yang dibutuhkan dalam perkotaan sebesar 30% terbagi

atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat. RTH yang perlu disediakan pada

semua Sub Kawasan termasuk dalam RTH privat yang disediakan pada

pekarangan perkantoran dan pekarangan peribadatan, serta RTH publik.

6) Penataan sirkuasi lalu lintas; dan Pengaturan sistem perparkiran.

Adanya kegiatan pada Sub Kawasan prioritas membuat tarikan semakin

besar sehingga untuk mengatasi permasalahan lalu lintas dibuthkan sarana

penunjang yaitu parkir. Dalam hal penataan sirkulasi lalu lintas,

berhubungan pula dengan pengaturan sistem perparkiran pada Sub


50

EXECUTIVE SUMMARY

Kawasan prioritas. Untuk mengurangi kemacetan diharuskan sistem

perperkiran menggunakan sistem parkir off street.

7) Pengaturan sistem perparkiran.

Penataan area perparkiran merupakan salah satu dari kegiatan penataan

estetika perkotaan. Apabila sistem perparkirannya tidak terkendali dan tidak

disediakan area parkir yang memadai maka dampaknya adalah rawannya

kemacetan lalu lintas, hal ini karena dengan tidak tersedianya lokasi parkir

yang memadai/mencukupi, maka alternatif utamanya adalah pemanfaatan

badan jalan. Apabila badan jalan dimanfaatkan sebagai tempat parkir,

padahal volume kendaraan padat dan aktivitas kawasan padat, maka akan

menimbulkan kemacetan lalu lintas. Guna mengatasi masalah tersebut

maka perlu adanya penataan sistem perparkiran baik dengan sistem parkir

pararel ataupun dengan cara membuat tempat parkir tersendiri.



51

EXECUTIVE SUMMARY



52

EXECUTIVE SUMMARY

BAB VII

PERATURAN ZONASI

7.1 PERATURAN ZONASI KAWASAN LINDUNG

7.1.1 KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di kawasan lindung mengacu

kepada Matriks ITBX pada tabel berikut :

Tabel 8.1

Kegiatan dan Penggunaan Lahan Kawasan Lindung

Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara Blimbingsari

KEGIATAN/ ZONA ZONA

PERLINDUNGAN SETEMPAT

ZONA RUANG TERBUKA HIJAU

ZONA RAWAN BENCANA

KETERA-NGAN

PS RTH RB

PERUMAHAN

Rumah Susun X X X Rumah kost X X X Rumah kampung X X X Rumah tunggal X X X Rumah kopel X X X Rumah deret X X X Guest house X X X Asrama X X X

PERJAS Ruko X X X Toko X X X Warung X X X Pasar lingkungan X X X

PKL X X X

PKL liar yang ada hendaknya direlokasi ke dalam sentra PKL atau ke dalam pasar agar tidak mengganggu aksesibiltas serta agar tidak menyebabkan kekumuhan

Penyaluran grosir X X X Supermarket X X X Bahan bangunan dan perkakas

X X X



53

EXECUTIVE SUMMARY

KEGIATAN/ ZONA ZONA



ZONA RAWAN BENCANA

KETERA-NGAN

PS RTH RB

Peralatan rumah tangga

X X X

Hewan peliharaan X X X Alat dan bahan farmasi

X X X

Pakaian dan aksesoris

X X X

Tanaman X X X Kendaraan bermotor dan perlengkapannya

X X X

Jasa bangunan X X X Jasa lembaga keuangan

X X X

Jasa komunikasi X X X Jasa bengkel X X X SPBU X X X Jasa penyediaan ruang pertemuan

X X X

Jasa pemasaran properti

X X X

Jasa perkantoran/bisnis lainnya

X X X

Taman hiburan X X X Taman perkemahan X X X Bisnis lapangan olah raga

X X X

Relaksasi X X X Restoran X X X Penginapan hotel X X X Penginapan losmen X X X Salon X X X Laundry X X X Penitipan anak X X X

PEMERINTAHAN Kantor pemerintahan pusat

X X X

Kantor pemerintahan propinsi

X X X

Kantor pemerintahan kota/kabupaten

X X X

Kantor kecamatan X X X Kantor kelurahan X X X Polsek X X X Kantor Swasta X X X

INDUSTRI Makanan minuman X X X Industri Bahan Bangunan

X X X

SARANA PELAYANAN

UMUM

TK X X X SD X X X SMP X X X SMA/SMK X X X Perguruan tinggi/akademi

X X X

Laboratorium kesehatan

X X X

Puskesmas X X X Puskesmas pembantu

X X X

Apotek X X X Posyandu X X X Praktek Dokter X X X Bidan X X X Poliklinik X X X



54

EXECUTIVE SUMMARY

KEGIATAN/ ZONA ZONA



ZONA RAWAN BENCANA

KETERA-NGAN

PS RTH RB

Lapangan olah raga X X X Gelanggang olah raga

X X X

Gedung olah raga X X X Masjid X I X Gereja X I X Pura X I X Vihara X I X Kelenteng X I X Langgar/Mushola X I X Gedung pertemuan lingkungan

X X X

Gedung pertemuan kota

X X X

Balai pertemuan dan pameran

X X X

Gedung Serbaguna X X X Bandar Udara X X X X Tempat Parkir X X X RUANG TERBUKA

HIJAU

Jalur hijau X I I Taman kota X I X TPU X I X Sempadan/penyangga

I I I

Pekarangan X T T RUANG TERBUKA

NON HIJAU

Plasa X X X Taman bermain dan rekreasi

X X X

Trotoar X X X Tempat Parkir X X T

PERUNTUKAN LAINNYA

Wisata alam I X X Wisata buatan X X X Wisata budaya X X X Tambak X X X Kolam X X X Pertanian X X X

PERUNTUKAN KHUSUS

BTS X X X Pengolahan sampah X X X Komando Rayon Militer

X X X

Sumber: Rencana, 2013

7.1.2 KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

A) KDB

KDB maksimum yang diizinkan untuk masing – masing zona pada kawasan lindung

dapat dilihat pada tabel berikut :



55

EXECUTIVE SUMMARY

Tabel 8.2

KDB Maksimum Kawasan Lindung


No Zona dan Sub Zona Kode Zona KDB Maksimum

(%) 1 Perlindungan Setempat PS 10 2 Ruang Terbuka Hijau RTH 10 3 Rawan Bencana RB 10


B) KLB

KLB maksimum yang diizinkan untuk masing – masing zona pada kawasan lindung


Tabel 8.3

KLB Maksimum Kawasan Lindung


No Zona dan Sub Zona Kode Zona KLB Maksimum



C) KDH

KDH minimum yang diizinkan untuk masing – masing zona pada kawasan lindung


Tabel 8.4

KDH Maksimum Kawasan Lindung


No Zona dan Sub Zona Kode Zona KDH Minimum



7.1.3 KETENTUAN TATA BANGUNAN

A) GSB

GSB yang ditetapkan untuk masing – masing zona dan sub zona di kawasan lindung


Tabel 8.5



56

EXECUTIVE SUMMARY

GSB Kawasan Lindung


No Zona dan Sub Zona Kode Zona GSB Depan

(Meter) 1 Perlindungan Setempat PS 0 2 Ruang Terbuka Hijau RTH 0 3 Rawan Bencana RB 0


B) Ketinggian Maksimum

Ketinggian yang ditetapkan untuk masing – masing zona dan sub zona di kawasan

lindung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8.6

Ketinggian Maksimum Kawasan Lindung


No Zona dan Sub Zona Kode Zona Ketinggian Maksimum

(meter) 1 Perlindungan Setempat PS 4 2 Ruang Terbuka Hijau RTH 4 3 Rawan Bencana RB 4


Ketentuan lain yang mengatur mengenai ketinggian bangunan adalah:

- Jarak vertikal dari lantai dasar ke lantai di atasnya tidak boleh lebih dari 7 meter

- Bangunan yang memiliki luas mezanin lebih dari 50% dari luas lantai dasar

dianggap sebagai lantai penuh.

C) Tampilan Bangunan

Ketentuan tampilan bangunan pada masing – masing zona dan sub zona di kawasan

lindung adalah sebagai berikut :

1) Zona Perlindungan Setempat (PS)

- Ketentuan arsitektural yang berlaku pada zona ini adalah bebas, dengan

catatan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar

- Bahan bangunan yang berlaku pada sub zona ini adalah bahan bangunan

yang bersifat alami seperti kayu, rotan, dll.

- Warna bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat



57

EXECUTIVE SUMMARY

2) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Zona Rawan Bencana (RB)

- Ketentuan arsitektural yang berlaku pada zona ini adalah bebas, dengan

catatan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar

- Bahan bangunan yang berlaku pada sub zona ini adalah bahan bangunan

ramah lingkungan

- Warna bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat

7.1.4 KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

A) Jalur Pejalan Kaki

- Zona Perlindungan Setempat (PS)

Jalur pejalan kaki berupa jalan setapak selebar 2 meter tanpa perkerasan

- Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jalur pejalan kaki dalam zona ini adalah selebar 4 meter dengan perkerasan

paving dan dilengkapi dengan penerangan jalan

B) Utilitas Perkotaan

- Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan Ruang

Terbuka Hijau Pasif

C) Prasarana Lingkungan

- Zona Perlindungan Setempat (PS)

Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan

perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter

7.1.5 KETENTUAN PELAKSANAAN

A) Pembangunan yang sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan insentif

berupa kemudahan perizinan pembangunan, keringanan pajak, kompensasi imbalan,

subsidi prasarana, pengalihan hak membangun dan ketentuan teknis lainnya

B) Pembangunan yang tidak sesuai dengan peratruan zonasi ini akan diberikan izin

mendirikan bangunan apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa

pengenaan denda, pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi, serta pembatasan

penyediaan prasarana dan sarana

7.1.6 MATERI OPSIONAL

A) Ketentuan Tambahan

Bagi bangunan yang telah berdiri ataupun dimiliki secara turun temurun tidak

diperbolehkan merubah ataupun menambah bangunan.



58

EXECUTIVE SUMMARY

B) Ketentuan Perubahan Peraturan Zonasi

Perubahan peraturan zonasi dapat berupa perubahan ketentuan prasarana minimum

atau perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan

fungsi sub blok sebagai kawasan lindung.

7.2 ARAHAN ZONASI KAWASAN BUDIDAYA

7.2.1 KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di kawasan budi daya mengacu kepada

Matriks ITBX pada tabel berikut :



59

EXECUTIVE SUMMARY

Tabel 8.7

Keiatan dan Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya


KEGIATAN/ ZONA

ZONA PERUMAHAN

ZONA PERDA-GANGAN

DAN JASA

ZONA PERKAN-TORAN

INDUSTRI SPU ZONA

PERUNTUKAN LAINNYA

ZONA PERUN-TUKAN

KHUSUS

ZONA PERUNTUKAN

CAMPURAN KETERANGAN

R-2 R-3 R-4 R-5 K-3 KT-1 I-4 SPU-1 SPU-2 SPU-3 SPU-6 PL-1 PL-3 KH-1 C-1 C-3

PERUMAHAN

Rumah Susun I I T T X X X X X X X X X X I X

Rumah kost I I I I X X X X X X X X X X I X

Rumah kampung I I I I X X X X X X X X X X I X

Rumah tunggal I I I I T X X X X X X X X X I X

Rumah kopel I I I I T X X X X X X X X X I X

Rumah deret I I I I X X X X X X X X X X I X

Guest house B I I I T X X X X X X X X X I X

Asrama I I I I X X X T X X X X X X X X

PERJAS

Ruko T I I I I T X X X X X X X X I I

Toko T I I I I T X X X X X X X X I I

Warung T I I I I T X T X X X X X X I I

Pasar lingkungan B B B B I X X X X X X X X X I I

PKL X X X X T X X X X X X X X X T T

PKL liar yang ada hendaknya direlokasi ke dalam sentra PKL atau ke dalam pasar agar tidak mengganggu aksesibiltas serta agar tidak menyebabkan kekumuhan

Penyaluran grosir X T B B I X X X X X X X X X X X

Supermarket T I I I I X X X X X X X X X X X

Bahan bangunan dan perkakas

X B B B I X X X X X X X X X I I

Peralatan rumah tangga

T B B B I X X X X X X X X X I I

Hewan peliharaan B B I I I X X X X X X X X X I I

Alat dan bahan B B B B I X X X X X X X X X I I



60

EXECUTIVE SUMMARY

KEGIATAN/ ZONA

ZONA PERUMAHAN

ZONA PERDA-GANGAN

DAN JASA

ZONA PERKAN-TORAN

INDUSTRI SPU ZONA

PERUNTUKAN LAINNYA

ZONA PERUN-TUKAN

KHUSUS

ZONA PERUNTUKAN

CAMPURAN KETERANGAN


farmasi

Pakaian dan aksesoris

T T I I I X X X X X X X X X I I

Tanaman T T B B I X X X X X X X X X I I

Kendaraan bermotor dan perlengkapannya

X T I I I X X X X X X X X X I I

Jasa bangunan T I I I I X X X X X X X X X I I

Jasa lembaga keuangan

X B B B I X X X X X X X X X I I

Jasa komunikasi T T I I I X X X X X X X X X I I

Jasa bengkel T I I I I X X X X X X X X X I I

SPBU B B B B I X B X X X X X X X X X

Jasa penyediaan ruang pertemuan

T I I I I T X X X X X X X X I I

Jasa pemasaran properti

T B B B I X X X X X X X X X I I

Jasa perkantoran/bisnis lainnya

T T T T I X T X X X X X X X I I

Taman hiburan T T T T I X X X X X X X X X I I

Taman perkemahan

X X T T I X X X X X X X X X I I

Bisnis lapangan olah raga

T T T T I X X X X X X X X X I I

Relaksasi T T I I I X X X X X X X X X I I

Restoran T I T T I T X X X X X X X X I I

Penginapan hotel X T B B I X X X X X X X X X I I

Penginapan losmen

B B B B I X X X X X X X X X I I

Salon I B I I I X X X X X X X X X I I

Laundry I I I I I X X X X X X X X X I I

Penitipan anak I I I I I X X X X X X X X X I I

PEMERINTAHAN

Kantor pemerintahan pusat

X X X X X I X X X X X X X X X X

Kantor pemerintahan




61

EXECUTIVE SUMMARY

KEGIATAN/ ZONA

ZONA PERUMAHAN

ZONA PERDA-GANGAN

DAN JASA

ZONA PERKAN-TORAN

INDUSTRI SPU ZONA

PERUNTUKAN LAINNYA

ZONA PERUN-TUKAN

KHUSUS

ZONA PERUNTUKAN

CAMPURAN KETERANGAN


propinsi

Kantor pemerintahan kota/kabupaten


Kantor kecamatan X T T T X I X X X X X X X X X X

Kantor kelurahan T T I I X I X X X X X X X X X X

Polsek B B B B X I X X X X X X X X X X

Kantor Swasta X X X X X X X X X X X X X X X I

INDUSTRI

Makanan minuman

X B B B X X I X X X X X X X X X

Industri Bahan Bangunan

X X X X X X I X X X X X X X X X

SARANA PELAYANAN

UMUM

TK I I I I X X X I X X X X X X X X

SD I I I I X X X I X X X X X X X X

SMP I I I I X X X I X X X X X X X X

SMA/SMK B I I I X X X I X X X X X X X X

Perguruan tinggi/akademi

X B I I X X X I X X X X X X X X

Laboratorium kesehatan

T I I I X X X X X I X X X X X X

Puskesmas T T I I X X X X X I X X X X X X

Puskesmas pembantu

T T T T X X X X X I X X X X X X

Apotek T T T T X X X X X I X X X X X X

Posyandu T T T T X X X X X I X X X X X X

Praktek Dokter T I I I I X X X X I X X X X X X

Bidan T I I I X X X X X I X X X X X X

Poliklinik T I I I X T T T X I X X X X X X

Lapangan olah raga

I I I I X T X I X X X X X X X X

Gelanggang olah raga

T I I I X X X X X X X X X X X X

Gedung olah raga I I I I T X X X X X X X X X X X

Masjid I I I I I I T T T T I X X X X X



62

EXECUTIVE SUMMARY

KEGIATAN/ ZONA

ZONA PERUMAHAN

ZONA PERDA-GANGAN

DAN JASA

ZONA PERKAN-TORAN

INDUSTRI SPU ZONA

PERUNTUKAN LAINNYA

ZONA PERUN-TUKAN

KHUSUS

ZONA PERUNTUKAN

CAMPURAN KETERANGAN


Gereja I I I I I I T T T T I X X X X X

Pura I I I I I I T T T T I X X X X X

Vihara I I I I I I T T T T I X X X X X

Kelenteng I I I I I I T T T T I X X X X X

Langgar/Mushola I I I I I I T T T T I X X X I I

Gedung pertemuan lingkungan

I I I I X X X T X X X X X X X X

Gedung pertemuan kota

B B I I X I X T X X X X X X X X

Balai pertemuan dan pameran

I I I I X I X T X X X X X X X X

Gedung Serbaguna

I I I I I I X I X X X X X X X X

Bandar Udara X X X X X X X X I X X X X X X X X

Tempat Parkir T T T T I I I T T T T X X X I I

RUANG TERBUKA HIJAU

Jalur hijau I I I I I I I X X X X X X X I I

Taman kota I I I I I I X X X X X X X X I I

TPU X X I I X X X X X X X X X X X X

Sempadan/penyangga

X X I I X X I X X X X I I X X X

Pekarangan T T I I X X X T X X X X I I X X

RUANG TERBUKA NON

HIJAU

Plasa B B I I I I X T X X X X X X I I

Taman bermain dan rekreasi

I I I I I I X X X X X X I X I I

Trotoar I I I I I I X I I I X X I I I I

Tempat Parkir T T I I I I I T I I X X I I I I

PERUNTUKAN LAINNYA

Wisata alam X B B B X X X X X X X X X X X X

Wisata buatan B B B B B X X X X X X X I X B B

Wisata budaya B B B B X X X X X X X X X X X X

Tambak X X X X X X X X X X X X X X X X



63

EXECUTIVE SUMMARY

KEGIATAN/ ZONA

ZONA PERUMAHAN

ZONA PERDA-GANGAN

DAN JASA

ZONA PERKAN-TORAN

INDUSTRI SPU ZONA

PERUNTUKAN LAINNYA

ZONA PERUN-TUKAN

KHUSUS

ZONA PERUNTUKAN

CAMPURAN KETERANGAN


Kolam X X X X X X X X X X X X X X X X

Pertanian X X B B X X X X X X X I X X X X

PERUNTUKAN KHUSUS

BTS X B B B X X X X X X X X X X X X

Pengolahan sampah

X B B B X X T X X X X X X X X X

Komando Rayon Militer

X I I I X X T X X X X X X I X X




64

EXECUTIVE SUMMARY

1) Zona Perumahan

Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

a) Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T) :

> Ruko, toko, warung, supermarket, peralatan rumah tangga, pakaian dan

asesoris, tanaman, jasa bangunan, jasa komunikasi, jasa bengkel, jasa

penyediaan ruang pertemuan, jasa pemasaran properti, jasa

perkantoran/bisnis lainnya, taman hiburan, bisnis lapangan olahraga,

relaksasi, dan restoran dengan batasan :

1. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan jangkauan

2. Berada pada bangunan rumah toko dan/atau terdapat pada lantai 1

> Polsek dengan batasan

1. Sesuai dengan kebutuhan minimum masyarakat dan berdasarkan

standar jangkauan pelayanan

2. Dibangun terpisah dari rumah

> Laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu,

apotek, praktek dokter, bidan dan poliklinik dengan batasan :

1. Sesuai dengan kebutuhan minimum masyarakat dan berdasarkan

standar jangkauan pelayanan.

2. Tergabung dengan bangunan rumah susun dan terdapat pada lantai

1.

3. Jumlah maksimal perbandingan dari masing – masing kegiatan lahan

tersebut dengan jumlah rumah yang ada di blok tersebut adalah

1:100

> Gelanggag olahraga dengan batasan :

1. Melayani kebutuhan tingkat lingkungan

2. Dibangun terpisah dari rumah

3. Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya

> Pekarangan dan tempat parkir dengan batasan :

1. Bergabung dengan lahan terbangun, merupakan bagian dari luas

lahan yang tidak terbangun

2. Luasan berdasarkan kebutuhan pemilik lahan

b) Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

> SPBU diizinkan dengan syarat :

- Melaksanakan penyusunan dokumen AMDAL;

- Melaksanakan penyusunan ANDALIN;

- Mengenakan biaya dampak pembangunan (development impact fee);

- Mendapat persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat;



65

EXECUTIVE SUMMARY

- Memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat,

memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat; dan

> Perdagangan/jasa hewan peliharaan serta perdagangan/jasa alat dan

bahan farmasi


- Limbah kegiatan tidak mengganggu kelestarian lingkungan;

- Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

> Penginapan atau losmen dengan syarat :


- Melaksanakan penyusunan UKL dan UPL;

- Melaksanakan penyusunan ANDALALIN;

- Memperoleh persetujuan dari Ketua RT, Ketua RW dan masyarakat

setempat;

> POLSEK, SMA/SMK, Gedung pertemuan kota, plasa dengan syarat :


setempat;

- Sesuai dengan kebutuhan minimum masyarakat pada sub-kawasan

dan berdasarkan standar radius jangkauan pelayanan

Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

a) Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) :

> Penyaluran grosir, jasa pakaian dan aksesoris, perdagangan tanaman,

kendaraan bermotor dan perlengkapannya, jasa komunikasi, jasa

perkantoran dan bisnis lainnya, taman hiburan, bisnis lapangan

olahraga, relaksasi, penginapan hotel, Kantor kecamatan dan kantor

kelurahan, Puskesmas dan puskesmas pembantu, posyandu, dengan

batasan:

- Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;

- Sesuai kebutuhan minimal masyarakat pada zona terkait

- Berdasarkan standar jangkauan pelayanan minimum

- KDB maksimum sebesar 60%;

- KLB maksimum 180%;

- KDH minimal 40% dari luas persil.

> Tempat parkir dengan batasan :

- Bergabung dengan lahan terbangun, merupakan bagian dari luas

lahan yang tidak terbangun.

- Luasan berdasarkan kebutuhan pemilik lahan.



66

EXECUTIVE SUMMARY

b) Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)

> Pasar lingkungan, perdagangan bahan bangunan dan perkakas,

peralatan rumah tangga, hewan peliharaan, alat dan bahan farmasi, jasa

lembaga keuangan, jasa pemasaran property,penginapan losmen,

salon, Polsek, Perguruan tinggi atau akademi, dan gedung pertemuan

kota, plasa dengan syarat :

- Memperoleh persetujuan dari Ketua RT, Ketua RW, dan masyarakat

setempat;


- Sesuai dengan kebutuhan minimum masyarakat pada sub kawasan


> SPBU, industri makanan dan minuman, Wisata alam, wisata buatan

dan wisata budaya dengan syarat :




- Memperoleh persetujuan dari pihak pengelola/manajemen kawasan

terkait serta perangkat desa dan masyarakat setempat.

> BTS dan pengelolaan sampah dengan syarat :

- Melaksanakan prosedur perijinan sesuai dengan peraturan

administrative


setempat;

- Sesuai dengan kebutuhan minimum masyarakat pada sub-BWP dan

berdasarkan standar radius jangkauan pelayanan

Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) dan Sangat Rendah (R-5)

a) Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T):

Rumah susun, puskesmas pembantu, posyandu, jasa perkantoran dan

bisnis lainnya, taman hiburan, taman perkemahan, bisnis lapangan

olahraga dan kantor kecamatan dengan batasan :









67

EXECUTIVE SUMMARY

b) Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B):

> Pasar lingkungan, penyaluran grosir, perdagangan bahan bangunan dan

perkakas, peralatan rumah tangga, perdagangan alat dan bahan

farmasi, perdagangan tanaman, jasa lembaga keuangan, jasa

pemasaran property, peginapan hotel, penginapan losmen, Polsek

dengan batasan :


setempat;




> SPBU, industri makanan dan minuman, Wisata alam, wisata buatan

dan wisata budaya dengan syarat :






> BTS dan pengelolaan sampah dengan syarat :

- Melaksanakan prosedur perijinan sesuai dengan peraturan

administrative


setempat;



> Peternakan dengan syarat :

- Memiliki tempat pembuangan khusus untuk limbah yang

dihasilkan


setempat;

2) Zona Perdagangan dan Jasa

Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)


> Rumah tunggal dan guest house dengan batasan :

- Sesuai kebutuhan minimal masyarakat pada zona terkait;

- Menampung kebutuhan panduduk;




68

EXECUTIVE SUMMARY

- KLB maksimum sebesar 180%.

> Gedung olahraga dengan batasan :


- Berdasarkan standar jangkauan pelayanan minimum;


b. Pemanfaatan Bersyarat secara bersyarat (B) :

> Wisata buatan dengan syarat :

- Memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata

buatan.

- Tidak mengganggu lingkungan sekitar.

- Memiliki sinkronisasi denga kegiatan utama.

3) Zona Perkantoran

Perkantoran Pemerintah (KT-1)


> Ruko, toko, warung, jasa penyediaan ruang pertemuan, restoran dan

poliklinik diizinkan secara terbatas dengan batasan :







> Lapangan olahraga diizinkan secara terbatas dengan batasan :



- KLB maksimum 10%;


4) Zona Industri

Aneka Industri (I-4)


> Jasa perkantoran/bisnis lainnya, poliklinik, Masjid, Gereja, Pura, Vihara,

Kelenteng, Langgar/Mushola, diizinkan secara terbatas dengan batasan

sebagai berikut :


- Berdasarkan standar jangkauan pelayanan minimum;


- KLB maksimum sebesar 210%;



69

EXECUTIVE SUMMARY

- KDH minimal 30% dari luas persil

b) Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

> SPBU diizinkan dengan syarat :







> Pengolahan sampah dan TPS diizinkan dengan syarat :




setempat;



5) Sarana Pelayanan Umum

Pendidikan (SPU-1)

a. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) :

> Asrama diizinkan secara terbatas dengan batasan :

- Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya

- Bermanfaat sebagai kegiatan pendudukung pendidikan

- KDB maksimum sebesar 60% dari luas persil;


- KDH minimal 40% dari luas persil;

> Warung diizinkan secara terbatas dengan batasan :






dan berdasarkan standar radius jangkauan pelayanan.

> Poliklinik, Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Kelenteng, Langgar/Mushola,

Gedung Pertemuan Lingkungan, Gedung Pertemuan Kota, serta Balai

Pertemuan dan Pameran diizinkan secara terbatas dengan batasan :





70

EXECUTIVE SUMMARY





> Pekarangan, Plasa, Tempat Parkir diizinkan secara terbatas dengan

batasan:




Transportasi (SPU-2)

a. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T):

> Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Kelenteng, Langgar/Mushola, diizinkan

secara terbatas dengan batasan :


- Tidak Mengganggu keselamatan operasi penerbangan

- KDB maksimum sebesar 60% dari luas persil

- KLB maksimum 180%



> Tempat Parkir diizinkan secara terbatas dengan batasan:




Kesehatan (SPU-3)


> Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Kelenteng, Langgar/Mushola, diizinkan

secara terbatas dengan batasan :


- KDB maksimum sebesar 60% dari luas persil

- KLB maksimum 180%









71

EXECUTIVE SUMMARY

Peribadatan (SPU-6)






7.2.2 KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

1) KDB

KDB maksimum yang diijinkan untuk masing-masing zona pada kawasan budidaya


Tabel 8.8

KDB Maksimum Kawasan Budidaya


No Zona dan Sub Zona Kode Zona KDB Maksimum

(%) 1 Perumahan

Perumahan Kepadatan Tinggi R-2 70 Perumahan Kepadatan Sedang R-3 70 Perumahan Kepadatan Rendah R-4 60 Perumahan Kepadatan Sangat Rendah

R-5 60

2 Perdagangan dan Jasa Deret K-3 60

3 Perkantoran Pemerintahan KT-1 70

4 Industri Anaka Industri I-4 50

5 Sarana Pelayanan Umum Pendidikan SPU-1 60 Transportasi SPU-2 60 Kesehatan SPU-3 60 Peribadatan SPU-6 60

6 Peruntukan Lainnya Pertanian Lahan Basah PL-1 0 Pariwisata PL-3 40

7 Peruntukan Khusus Pertahanan dan Keamanan KH-1 70

8 Campuran Perumahan dan Perdagangan/Jasa

C-1 70

Perkantoran dan Perdagangan/Jasa

C-3 70




72

EXECUTIVE SUMMARY

2) KLB

KLB maksimum yang diijinkan untuk masing-masing zona pada kawasan budidaya


Tabel 8.9

KLB Maksimum Kawasan Budidaya


No Zona dan Sub Zona Kode Zona KLB Maksimum

(%) 1 Perumahan


R-5 120





6 Peruntukan Lainnya Pertanian Lahan Basah PL-1 0



C-1 210


C-3 210


3. KDH

KDH minimum yang diijinkan untuk masing-masing zona pada kawasan budidaya


Tabel 8.10

KDH Minimum Kawasan Budidaya



(%) 1 Perumahan

Perumahan Kepadatan Tinggi R-2 30 Perumahan Kepadatan Sedang R-3 30 Perumahan Kepadatan Rendah R-4 40



73

EXECUTIVE SUMMARY


(%) Perumahan Kepadatan Sangat Rendah

R-5 40








C-1 30


C-3 30


7.2.3 KETENETUAN BANGUNAN

1. GSB

GSB yang ditetapkan untuk masing-masing zona dan sub zona pada kawasan

budidaya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8.11

GSB Kawasan Budidaya



(meter) 1 Perumahan

Perumahan Kepadatan Tinggi R-2 3-5 Perumahan Kepadatan Sedang R-3 3-5 Perumahan Kepadatan Rendah R-4 6-8 Perumahan Kepadatan Sangat Rendah

R-5 6-8

2 Perdagangan dan Jasa Deret K-3 5-10

3 Perkantoran Pemerintahan KT-1 10-20

4 Industri Anaka Industri I-4 10-20

5 Sarana Pelayanan Umum Pendidikan SPU-1 10-20



74

EXECUTIVE SUMMARY


(meter) Transportasi SPU-2 10-20 Kesehatan SPU-3 10-20 Peribadatan SPU-6 10-20


7 Peruntukan Khusus Pertahanan dan Keamanan KH-1 10-20


C-1 5-10


C-3 5-10


2. Ketinggian Maksimum

Ketinggian bangunan maksimum yang diijinkan untuk masing-masing zona pada

kawasan budidaya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8.12

Ketinggian Maksimum Kawasan Budidaya



(meter) 1 Perumahan


R-5 15








C-1 18

Perkantoran dan C-3 18



75

EXECUTIVE SUMMARY


(meter) Perdagangan/Jasa


Ketentuan lain yang mengatur mengenai ketinggian bangunan adalah:

- Jarak vertikal dari lantai dasar ke lantai di atasnya tidak boleh lebih dari 7 meter

- Bangunan yang memiliki luas mezanin lebih dari 50% dari luas lantai dasar

dianggap sebagai lantai penuh.

- Mengingat ketinggian bangunan di Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara

Blimbingsari sangat berpengaruh dengan keselamatan operasi penerbangan

maka dalam menentukan ketinggian bangunan diperlukan adanya pengukuran

lapangan berdasarkan rekomendasi otoritas bandar udara terkait.

3. Tampilan Bangunan

Ketentuan tampilan bangunan pada masing-masing zona dan sub zona adalah sebai

berikut:

- Perumahan (R-2, R-3, R-4, dan R-4), Perdagangan dan Jasa (K-3),

Perkantoran (KT-1), Sarana Pelayanan Umum (SPU1, SPU-2, SPU-3, dan

SPU-6), Industri (I-4), Peruntukan Lainnya (PL-1 dan PL-3), Peruntukan

Khusus (KH-), dan Campuran (C-1 dan C-3)

- Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas serta tetap

memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.

- Bahan bangunan yang dipergunakan adalah bahan bangunan ramah

lingkungan

- Warna bangunan dan tekstur bangunan tidak diatur mengikat.

7.2.4 KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

1. Jalur Pejalan Kaki

Zona Peruntukan Lainnya (PL-1 dan PL-3)

Jalur pejalan kaki berupa jalan setapak selebar 2 meter tanpa perkerasan.

Zona Perumahan (R-2, R-3, R-4 dan R-5), Perdagangan dan Jasa (K-3),

Perkantoran (KT-1), Sarana Pelayanan Umum (SPU1, SPU-2, SPU-3 dan SPU-6),

Industri (I-4), Peruntukan Khusus (KH-1), Campuran (C-1 dan C-3)

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6m2/pejalan

kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter.

- Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas



76

EXECUTIVE SUMMARY

penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat

parkir/jalur sepeda.

2. Ruang Terbuka Hijau




Ruang terbuka hijau berupa taman atau lapangan skala lingkungan

3. Utilitas Perkotaan




- Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan masing-

masing peruntukan.

- Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan

lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model cul de sac, model T,

rotary, atau melingkar.

4. Prasarana lingkungan




- Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan

perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.

- Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik

dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5

meter kubik dengan metode angkut tidak tetap.

- Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke

bangunan pengolahan air limbah (sistem off site).

- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

- Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kavling bangunan yang

disesuaikan dengan perkiraan jumlah penduduk pada masing-masing kavling.

7.2.5 KETENTUAN PELAKSANAAN

a. Pembangunan yang sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan insentif

berupa kemudahan perizinan pembangunan, keringanan pajak, kompensasi,

imbalan, subsidi prasarana, pengalihan hak membangun dan ketentuan teknis

lainnya.



77

EXECUTIVE SUMMARY

b. Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini tidak akan

diberikan izin mendirikan bangunan dan apabila terjadi pelanggaran akan

dikenakan sanksi berupa pengenaan denda, pengenaan pajak dan retribusi

yang tinggi, serta pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

7.2.6 MATERI OPSIONAL

1. Ketentuan Tambahan

Mengingat ketinggian bangunan di Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara

Blimbingsari sangat berpengaruh dengan keselamatan operasi penerbangan maka

dalam menentukan ketinggian bangunan diperlukan adanya pengukuran lapangan

berdasarkan rekomendasi otoritas bandar udara terkait.

2. Ketentuan Perubahan Peraturan Zonasi




- Perubahan peraturan zonasi dapat berupa perubahan penggunaan lahan,

perubahan intensitas pemanfaatan lahan, perubahan ketentuan tata massa

bangunan, perubahan ketentuan prasarana minimum, atau perubahan

lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan keseluruhan

blok/sub blok.

- Perubahan kecil (kurang dari 10% fungsi sub zona yang ditetapkan) dan

tidak mengubah pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat

diputuskan oleh gubernur/walikota atau kepala dinas tata kota.

- Perubahan besar (lebih dari 10% fungsi sub zona yang ditetapkan) dan

mengubah sebagian pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat

diputuskan oleh gubernur/walikota.

Documents

BAB I PENDAHULUAN - bappeda.banyuwangikab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Penataan ruang pada dasarnya adalah suatu proses, yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan