BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang dan Peran Strategis ...ditjenpdn.kemendag.go.id/assets/transparansi/LAK_Dit._Sarana... · dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas

1 LAKIP DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2016

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi DirektoratSarana Distribusi dan Logistik

Pengembangandan penerapansistempertanggungjawaban yangtepat, jelas terukurdan akuntabelsertalegitimatemakaakan tercapaisuatupemerintahanyang goodgovernance

Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggung

jawaban penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan

yang tepat, jelas terukur dan akun tabel, dan terselenggaranya

pemerintah yang good governance diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem sebagaimana yang didasarkan kepada Inpres No. 7

Tahun 1999 (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia, pada umumnya

saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat

dinamis mempengaruhi paradigma kepemerintahan yang baik (good

governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang

seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-

prinsip yang mendasarinya antara lain: transparansi, partisipasi dan

akuntabilitas. Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional

serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan instrumen yang

mampu mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggara

negara dan pemerintahan. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan

dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas terukur

dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan

bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan,

antara lain: (1) TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme; (2) Undang undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme dalam pasal 3 TAP MPRI XI tersebut

dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelengaraan negara meliputi

asas kepastian hukum, asas tertib penyelengaraan negara, asas


kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas

profesionalitas dan asas akuntabilitas; (3) INPRES Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (4) INPRES

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan

(5) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,

Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi,

Tugas, dan Fungsi Eselon I. Peraturan tersebut pada hakekatnya

menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP).

Tujuan mengimplementasikan SAKIP adalah untuk mendorong

terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu

prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang akuntabel dan terpercaya

(good governance).

Sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan

Nomor 1011/M-DAG/KEP/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di

lingkungan Kementerian Perdagangan.

Peran StrategisDirektoratSaranaDistribusidan Logistik

Sesuai amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, arah kebijakan

pembangunan perdagangan dalam negeri periode dimaksud

dititikberatkan kepada “Peningkatan Penataan Sistem Distribusi

Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian

berusaha dan peningkatan daya saing produk domestik”. Dalam

rangka mengimplementasikan arah kebijakan tersebut, salah satu peran

dari Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik dalam menunjang arah

kebijakan Ditjen perdagangan Dalam Negeri yaitu Meningkatkan

Intergrasi perdagangan antar dan intra wilayah melalui pengembangan

jaringan distribusi perdagangan, untuk mendorong kelancaran arus

barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat

terjaga.


Sejalan dengan itu, peran sektor perdagangan semakin penting dalam

perekonomian nasional, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan

yang lebih mengedepankan kegiatan usaha perdagangan untuk

mendukung sektor lain seperti sektor industri, telekomunikasi,

transportasi, pertanian, kehutanan, perikanan, turisme, pertambangan,

dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang

positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam

pembangunan ekonomi secara nasional.

Logistik adalah bagian dari rantai pasok (supply chain) yang menangani

arus barang, arus informasi dan arus uang melalui proses pengadaan,

pengiriman, transportasi, distribusi dan pelayanan penghantaran sesuai

dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki

konsumen secara aman, efektif dan efisien mulai dari titik asal sampai

dengan titik tujuan.

Dengan demikian peranan jasa logistik sangat menentukan untuk

memperlancar arus distribusi barang untuk mewujudkan stabilitas harga

dan stok, meminimalisir disparitas harga baik antar daerah maupun

antar waktu, serta memperkuat daya saing komoditi nasional baik untuk

pasar dalam negeri maupun internasional.

Sejalan dengan itu, peran sektor perdagangan semakin penting dalam

perekonomian nasional, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan

yang lebih mengedepankan kegiatan usaha perdagangan untuk

mendukung sektor lain seperti sektor industri, telekomunikasi,

transportasi, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata,

pertambangan, dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan

pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor

perdagangan dalam pembangunan ekonomi secara nasional. Kegiatan-

kegiatan ini antara lain meliputi perbaikan pelayanan publik,

peningkatan iklim usaha, pembangunan/revitalisasi pasar tradisional,

peningkatan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok dan barang


penting, penurunan disparitas harga antar provinsi serta stabilisasi

harga.

B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan FungsiOrganisasi Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik

ReformasiBirokrasiDirektoratSaranaDistribusi danLogsitkmerupakaneselon II dilingkunganDirektoratJenderalPerdaganganDalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012 tentang perubahan atas Peraturan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-

DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perdagangan, Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik mempunyai

struktur organisasi terdiri dari :

1. Sub Direktorat Pengembangan Sarana Distribusi dan dibagi dalam :

a. Seksi Pengembangan Pasar Rakyat

b. Seksi Pengembangan Pusat Distribusi dan Pergudangan

2. Sub Direktorat Pengelolaan Sarana Distribusi dan dibagi dalam:

a. Seksi Pemberdayaan dan Aktifasi Pasar Rakyat

b. Seksi Optimalisasi Pusat Distribusi dan Pergudangan

3. Sub Direktorat Kerjasama Logistik dan dibagi dalam:

a. Seksi Penyedia Jasa Logistik

b. Seksi Informasi Logistik

4. Sub Direktorat Perdagangan Antar Pulau dan Perbatasan dibagi

dalam:

a. Seksi Perdagangan Antar Pulau

b. Seksi Perdagangan Perbatasan

5. Pengawasan Sarana Distribusi Antar Pulau dan Perbatasan dibagi

dalam :

a. Pengawasan Sarana Distribusi

b. Pengawasan Perdagangan Antar pulau dan Perbatasan

6. Sub Bagian Tata Usaha


Bagan Struktur Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi

Saat ini jumlah sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Logistik

dan Sarana Distribusi berjumlah 51 (Lima Puluh Satu) orang yang terdiri

dari 1 (satu) orang eselon II, 5 (lima) orang eselon III, 11 (sebelas)

orang Eselon IV, dan 34 (tiga puluh empat) orang staf dengan jenjang

pendidikan dari SMA sampai dengan Pasca Sarjana tingkat Doktor.

Jumlah tersebut termasuk pasca sarjana logistik sebanyak 9 (sembilan)

orang.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan

Organisasi dimaksud Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria

DIREKTORATSARANA

DISTRIBUSI DANLOGISTIK

SUBDIREKTORATPENGEMBANGAN

SARANADISTRIBUSI

SUBDIREKTORATPENGELOLAAN

SARANADISTRIBUSI

SUBDIREKTORATKERJA SAMA

LOGISTIK

SUBDIREKTORATPERDAGANGAN

ANTARPULAU DANPERBATASAN

SUBDIREKTORATPENGAWASAN

SARANADISTRIBUSI

ANTARPULAU DANPERBATASAN

SUB BAGIANTATA USAHA

SEKSIPENGEMBANGANPASAR RAKYAT

SEKSIPENGEMBANGAN

PUSATDISTRIBUSI DANPERGUDANGAN

SEKSIPEMBERDAYAAN

DAN AKTIFASIPASAR RAKYAT

SEKSIOPTIMALISASI

PUSATDISTRIBUSI

DANPERDAGANG

AN

SEKSIPENYEDIA

JASA LOGISTIK

SEKSIINFORMASILOGISTIK

SEKSIPERDAGANGANASNTARPULAU

SEKSIPERDAGANGANPERBATASAN

SEKSIPENGAWASAN

SARANADISTRIBUSI

SEKSIPENGAWASAN

PERDAGANGANANTARPULAU

DANPERBATASAN


serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

dibidang Logistik dan Sarana Distribusi perdagangan. Dalam

melaksananakan tugas dimaksud, berikut kekuatan personil Direktorat

Sarana Distribusi dan Logistik sebagai berikut :

Tabel 1. Kekuatan Personil Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik

Uraian Posisi Awal Tambah Kurang Posisi AkhirMenurutJabatan

-Eselon II 1 - - 1-Eselon III 4 1 - 5-Eselon IV 9 2 - 11-Fungsional - - - --Pelaksana 28 11 - 34

MenurutGolongan-Golongan IV 5 - - 6-Golongan III 29 11 - 40-Golongan II 4 1 - 5-Golongan I 0 - - 0

MenurutPendidikana.S3 1 - 1a.S2 16 10 - 26b.S1 11 2 - 13c.D3 2 1 - 3e.SLTA 7 - - 7f. SLTP 1 - - 1g.SD - - - -

Sumber : Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi

Tugas Pokok Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik adalah

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang logistik

dan sarana distribusi perdagangan, dan mempunyai fungsi debagai

berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sarana

distribusi, pengelolaan sarana distribusi, kerja sama logistik,

perdagangan antar pulau dan perbatasan, serta pengawasan sarana

distribusi dan perdagangan antar pulau ;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sarana

distribusi, pengelolaan saranadistribusi, kerja sama logistik,

perdagangan antar pulaudan perbatasan, serta pengawasan sarana

distribusi danperdagangan antar pulau ;

Tugas Pokok danFungsi OrganisasiDirektorat SaranaDistribusi danLogistik


3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di

bidang pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana

distribusi, kerja sama logistik, perdagangan antar pulau dan

perbatasan, serta pengawasan sarana distribusi dan perdagangan

antar pulau;

4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di

bidang pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana

distribusi, kerja sama logistik, perdagangan antar pulau dan

perbatasan, serta pengawasan sarana distribusi dan perdagangan

antar pulau; dan

5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana

distribusi, pengelolaan sarana distribusi, kerja sama logistik,

perdagangan antar pulau dan perbatasan, serta pengawasan sarana

distribusi dan perdagangan antar pulau

6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Logistik

dan Sarana Distribusi.


C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama OrganisasiDirektorat Sarana Distribusi dan Logistik

Peran dari Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik dalam menunjang

arah kebijakan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri yaitu meningkatkan

integrasi perdagangan antar dan intra wilayah melalui pengembangan

jaringan distribusi perdagangan, untuk mendorong kelancaran arus

barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat

terjaga. Peran tersebut diharapkan dapat mendorong kearah sistim

logistik nasional yang efektif dan efisien yang mampu mengintegrasikan

daratan dan lautan menjadi satu kesatuan yang utuh dan berdaulat,

sehingga dapat menjadi penggerak bagi terwujudnya Indonesia sebagai

negara maritim. Sistim Logistik juga memiliki peran strategis dalam

mensinkronkan dan menyelaraskan kemajuan antar sektor ekonomi dan

antar wilayah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif,

sekaligus menjadi benteng bagi kedaulatan dan ketahanan ekonomi

nasional.

Tingginya biayalogistik nasionalsebagai penyebabdisparitas harga dikawasan TimurIndonesia denganKawasan BaratIndonesia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Logistik dan

Sarana Distribusi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012 tentang perubahan atas Peraturan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-

DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perdagangan, terdapat beberapa isu strategis antara lain:

1. Terkait dengan Pengembangan Sistem Logistik Nasionalkhususnya yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian

Perdagangan c.q Direktorat Sarana Distribusi dan Logisitk,

permasalahan strategis yang dihadapi adalah “Tingginya biaya

logistik nasional sehingga menyebabkan harga yang terbentuk di

tingkat konsumen menjadi kurang terjangkau dan terjadi disparitas

harga antara kawasan timur Indonesia dengan kawasan barat.”

Disamping itu, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam

pengembangan sistem logistik nasional adalah:


A. Gerai Maritim merupakan sebuah sistem distribusi logistik

bahan pokok antar pulau yang terintegrasi melalui jalur laut.

Tujuan strategis Kementerian Perdagangan RI meluncurkan

program ini adalah untuk menjamin ketersediaan dan

stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang

Penting di berbagai wilayah terpencil dan terluarIndonesia,

serta mengurangi disparitas harga antardaerah.

B. Kapasitas dan kompetensi SDM yang masih kurang memadai

khususnya pemahaman tentang sistem logistik nasional dan

konektivitas baik dari segi kuantitas maupun dari kualitas. Hal

ini menyebabkan lambatnya pelaksanaan rencana aksi

sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan dan

jumlah rekomendasi dan masukan yang masih harus

ditingkatkan.

C. Data dan informasi terkait dengan logistik yang masih rendah

sehingga sulit untuk dapat memberikan analisa dan

rekomendasi yang tepat dan akurat.

2. Pengelolaan Pasar Rakyat :Pengelolaan pasar rakyat yang ideal hendaknya meliputi

perencanaan, pengorganisasian, implementasi serta monitoring

dan evaluasi. Pengelolaan ini terkait dengan kinerja dari pasar

rakyat itu sendiri. Jika pasar rakyat tersebut dikelola secara baik

maka diharapkan penghasilan pedagang akan meningkat dan

kesejahteraan pun akan meningkat, kesejahteraan pedagang

meningkat, sehingga terwujudnya pasar rakyat yang bersih,

aman, nyaman, ramah, tertib, jujur, dan sehat serta melestarikan

nilai sosial budaya.

Permasalahan terkait pengelolaan pasar rakyat antara lain adalah:

A. Tumpah tindihnya kebijakan pengelolaan pasar rakyat baik

ditingkat pusat maupun daerah antar dinas terkait adanya

perbedaan pelaksanaan kebijakan pusat dan daerah;


B. Rendahnya penegakkan hukum atas pelanggaran

kebijakan/aturan yang telah dibuat sehingga banyak pedagang

yang berjualan hingga meluap ke bahu jalan atau

berjualan hingga barang dagangan menutupi lorong/koridor

pasar rakyat; sampah yang dibuang tidak pada tempatnya;

banyaknya kios atau los yang disewakan oleh pemilik sehingga

kios atau lapak tidak lagi menjadi milik pedagang melainkan

milik segelintir orang yang menguasai kios atau lapak dan

menguasai sewa kios atau los tersebut;

C. Kemampuan pengelola pasar rakyat yang rendah dalam

mengelola ketertiban pedagang dan melakukan pemberdayaan

terhadap pedagang;

D. Pengelolaan pasar rakyat yang dilakukan oleh beberapa

instansi pemerintah di daerah sehingga menyulitkan koordinasi

pengelolaan;

E. Tidak adanya sebuah lembaga pengelola pasar rakyat yang

diberi wewenang pengelolaan pasar rakyat secara utuh;

F. Sebagian besar pasar rakyat tidak mengalokasikan hasil

retribusinya untuk pemeliharaan pasar tradisional tersebut;

G. SDM pengelola yang tidak memahami manajemen pasar

rakyat. Yang dimaksudkan adalah kepala pasar rakyat tidak

memiliki visi dan misi mengenai pengembangan pasar rakyat

maupun pengelolaannya secara baik;

H. Jumlah SDM pengelola pasar rakyat tidak sesuai dengan

luasan pasar rakyat sehingga tidak memungkinkan pengelola

dapat melakukan tugasnya dengan baik;

I. Penghasilan yang kurang memadai bagi pengelola pasar

rakyat sehingga tidak memotivasi pengelola untuk bekerja

secara optimal;


J. Pengelolaan retribusi pasar rakyat, sewa maupun pendapatan

lainnya yang kurang transparan;

K. Tidak adanya pengelolaan keuangan pasar rakyat dengan

sistem pembukuan dan pencatatan yang baik dan

transparan serta tidak adanya sistem audit keuangan yang

akuntabel;

L. Sistem penarikan retribusi yang tidak optimal sehingga dapat

memberikan peluang kepada oknum untuk melakukan

penyelewengan retribusi;

M. Tidak adanya pengelolaan keamanan pasar rakyat sehingga

sebagai besar pasar dikuasai oleh preman pasar ;

N. Tidak adanya pengaturan zonasi pedagang yang

akhirnya menyulitkan pengelola pasar rakyat dalam melakukan

pengelolaan yang baik dan tertata rapi;

O. Tidak adanya penanda zonasi yang membedakan produk atau

komoditas yang dijual dalam pasar rakyat sehingga hal ini

terkadang membingungkan pembeli maupun pengunjung;

P. Tidak adanya pengaturan lahan parkir, area bongkar muat,

MCK, dan fasilitas pendukung lainnya sehingga setiap fasilitas

pasar tidak dapat dimanfaatkan secara optimal;

Q. Tidak adanya pengecekan timbangan atau adanya

bahan berbahaya dalam komoditas yang diperdagangkan di

pasar rakyat;

R. Pengelolaan air bersih dan listrik yang kurang baik

sehingga mengakibatkan ketidaksediaan air bersih ataupun

tidak adanya hidran untuk mencegah kebakaran;

S. Pengelolaan sampah dan limbah pasar yang kurang baik

sehingga sering mengakibatkan pasar tradisional menjadi kotor

dan bau.


3. Permasalahan Disparitas harga dan kesenjangan perdaganganantar wilayah (sebagaimana tercantum dalam renstraKemendag) :

Pengaruh musim terutama berpengaruh pada komoditi pertanian,

perkebunan dan hasil-hasil sumber daya alam lainnya yang tidak

tahan lama, sehingga pada musim panen harga cenderung turun

dan pasa musim tanam harga mengalami kenaikan. Pengaruh

musim ini pada gilirannya mempengaruhi kelancaran pasokan ke

daerah-daerah diluar sentra produksi dengan daerah luar. Biaya

logistik dalam negeri dan kualitas pelayanan merupakan

permasalahan utama menyebabkan belum optimalnya kinerja

logistik Indonesia. Permasalahan utama ini muncul sebagai akibat

beberapa kondisi sebagai berikut :

a. Rendahnya tingkat penyediaan insfrastruktur baik kuantitas

maupun kualitas;

b. Banyaknya pungutan tidak resmi dan biaya transaksi yang

menyebabkan ekonomi biaya tinggi;

c. Tingginya waktu pelayanan ekspor dan impor yang disertai

dengan adanya hambatan operasional pelayanan pelabuhan;

d. Terbatasnya kapasitas dan jaringan pelayanan penyedia jasa

logistik nasional.

Isu strategis yang sudah dipaparkan di atas merupakan tantangan

yang perlu dihadapi oleh Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik

agar dapat lebih berkembang dan sukses.


BAB IIPERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA

A. Perencanaan Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik

Sesuai amanat yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah

Nasional, arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri

periode dimaksud dititikberatkan kepada “Peningkatan Penataan Sistem

Distribusi Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa,

kepastian berusaha dan peningkatan daya saing produk domestik”.

Dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan tersebut, salah

satu peran dari Direktorat Sarana Logistik dan Logistik dalam

menunjang arah kebijakan Ditjen perdagangan Dalam Negeri yaitu:

Meningkatkan Intergrasi perdagangan antar dan intra wilayah melalui

pengembangan jaringan distribusi perdagangan, untuk mendorong

kelancaran arus barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan

harga dapat terjaga.

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses

dalam usaha untuk mencapai tujuan. Berdasarkan Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri telah ditetapkan misi,

tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan.

Tujuan dari yang hendak dicapai Direktorat Jenderal Perdagangan

Dalam Negeri yang ingin dicapai antara lain adalah:

1. Peningkatan pelayanan perizinan/non perizinan sektor perdagangan

dalam negeri terkait penyederhanaan prosedur dan waktu serta

harmonisasi kebijakan perdagangan dalam negeri;

2. Stabilitas harga bahan pokok yang terkendali, supaya

kemampuan/daya beli masyarakat terjaga;

3. Penurunan disparitas harga bahan pokok antar provinsi;

4. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran

terhadap produk domestik bruto;


5. Pengembangan sarana distribusi dan kapasitas penyedia jasa

logistik.

B. Rencana Kerja Tahunan Direktorat Sarana Distribusidan Logistik

Rencana KinerjaTahunanDirektoratLogistik danSaranaDistribusi

Dalam rangka mendukung visi, misi, sasaran strategis dan program

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, maka telah disusun

Rencana Kerja Tahunan Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik

sebagai berikut :

Tabel 2. Rencana Kinerja Direktorat Sarana Distribusi dan LogistikTahun 2016

OutcomeUraian Indikator Target Satuan Target

TerbangunnyaSaranaPerdaganganDalam RangkakelancaranDistribusi BarangKebutuhan Pokokdiwilayah Indonesiatermasuk wilayahperbatasan.

Jumlah Pasar Rakyat Tipe A96 Pasar

Jumlah Pasar Rakyat Tipe B72 Pasar

Jumlah Pasar Rakyat yangMendapatkan PemberdayaanTerpadu Nasional

100 Pasar

Jumlah Pusat Distribusi Regionalyang dibangun 1 Unit

MeningkatnyaPenataan danPembinaan Saranadan InformasiLogistikPerdagangan

Pertumbuhan omzet pedagangPasar Rakyat Tipe A yang telahdirevitalisasi

20% Persentase

Jumlah Pasar rakyat yangdiindentifikasi untuk mendapatPemberdayaan Terpadu Nasional

100 Pasar

Jumlah Penyedia Jasa LogistikSektor Pedagangan yangdilakukan pembinaan

600 Peserta

Jumlah Informasi SaranaDistribusi dan Logistik dibidangPerdagangan

34Prov Daerah

Secara detail kegiatan yang mendukung rencana kinerja tersebut di

atas, antara lain meliputi :

1. Penilaian dan Pengembangan Pasar;

2. Pemberdayaan Pasar Percontohan;

3. Pemberdayaan Pedagang Pasar;


4. Workshop Peningkatan Pemahaman Kebijakan Logistik dan SaranaDistribusi Bagi Aparatur di Daerah;

5. Sosialiasasi Minuman Beralkohol;

6. Koordinasi Pengembangan Pasar Percontohan;

7. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Tradisional;

8. Pemantauan Pengelolaan Pasar Non Percontohan yangdirevitalisasi tahun 2016

9. Evaluasi Pembangunan dan Peresmian Pasar Percontohan

10. Persiapan revitalisasi dan relokasi pedagang

11. Sosialisasi revitalisasi pasar melalui media cetak dan elektronik

12. Penghimpunan Informasi Sarana Logistik di Daerah

13. Penyusunan Revisi Permendag tentang Pergudangan

14. Monitoring Perdagangan Antar Pulau Kelapa Sawit dan ProdukTurunannya

15. Identifikasi pelaksanaan kebijakan komoditas pokok dan strategis

16. Kajian lokasi strategis Pusat Distribusi Regional dan PusatDistribusi Provinsi

17. Kajian Pengembangan Pasar Tradisional

18. Pemantauan Minuman Beralkohol;

19. Pengembangan Konektivitas Sektor Perdagangan

20. Koordinasi Peningkatan Kelnacaran Logistik Komoditas Pokok danStrategis

21. Partisipasi pada forum koordinasi/seminar/konferensi/workshop dansidang logistik.

C. Kontrak Kinerja Direktorat Sarana Distribusi danLogistik

Kontrak KinerjaDirektoratSaranaDistribusi danLogistikTahun2016

Penyusunan Kontrak Kinerja mengacu pada RPJPN 2005-2025,

Rencana Strategis Kementerian Perdagangan serta Rencana

Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Penjabaran

dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

disusun secara sinergis,terintegrasi dan berkesinambungan dengan

kegiatan pada Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik yang


dituangkan pada Kontrak Kinerja Per tahun. Tujuan khusus kontrak

kinerja adalah untuk : (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan

kinerja aparatur (2) wujud nyata komitmen antara penerima dengan

pemberi amanah (3) Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan (4) menciptakan tolak

ukur dasar evaluasi kinerja aparatur.


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat SaranaDistribusi dan Logistik

Capaian IKUDirektoratSaranaDistribusi danLogstik padatahun 2016

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah,

maka Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik telah menetapkan Indikator

Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016. Indikator kinerja utama di lingkungan

Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik disusun dengan mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Hasil pengukuran

indikator kinerja utama memperlihatkan gambaran capaian pelaksanaan

kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran 2016 sampai dengan bulan

Desember 2016, sebagai berikut :

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Sarana Distribusi dan LogistikTahun 2016

No Indikator Kinerja Utama SatuanTarget2016

Realisasi2016

Capaian(%)

1. Jumlah Pasar Rakyat Tipe AUnit 96 76 79.17

2. Jumlah Pasar Rakyat Tipe BUnit 72 57 79.17

3. Jumlah Pasar Rakyat yang mendapatkanPemberdayaan Terpadu Nasional Unit 100 100 100

4. Jumlah Pusat Distribusi Regional yangdibangun Unit 1 1 100

5. Pertumbuhan Omzet Pedagang PasarRakyat Tipe A yang telah di Revitalisasi Persentase 20% 27.14% 135.7

6. Jumlah Pasar Rakyat yang di IdentifikasiUntuk Mendapatkan PemberdayaanTerpadu Nasional

Daerah100

100 100

7. Jumlah Penyedia Jasa Logsitik SektorPerdagangan yang dilakukan Pembinaan Peserta 600

825 137.5

8 Jumlah Informasi Sarana Distribusi danLogistik dibidang Perdagangan Provinsi 34

34 100

Sumber : Direktorat Sarana Distribusi dan Logsitik


Tabel 4. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Logistik dan Sarana DistribusiTahun 2015 dan 2016

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian (%)

2015 2016 2015 2016 2015 2016

1. Jumlah Pasar Rakyat Tipe AUnit 26 96 26 76 100 79.17

2. Jumlah Pasar Rakyat Tipe B Unit 50 72 50 57 100 79.17

3. Jumlah Pasar Rakyat yangmendapatkan PemberdayaanTerpadu Nasional

Unit 100 100 100 100 100 100

4. Jumlah Pusat Distribusi Regionalyang dibangun Unit 2 1 - 1 - 100

5. Pertumbuhan Omzet PedagangPasar Rakyat Tipe A yang telah diRevitalisasi

Persentase 20% 20% 20% 27.14% 100% 135.7

6. Jumlah Pasar Rakyat yang diIdentifikasi Untuk MendapatkanPemberdayaan Terpadu Nasional Daerah 100 100 100 100 100 100

7. Jumlah Penyedia Jasa LogsitikSektor Perdagangan yangdilakukan Pembinaan

Peserta 600 600 1010 825 168.3% 137.5

8. Jumlah Informasi SaranaDistribusi dan Logistik dibidangPerdagangan

Provinsi 33 34 33 34 100 100

Rata-rata 100 100

Sumber: Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja DirektoratSarana Distribusi dan Logistik Tahun 2016

Analisis danevaluasi targetdan realisasipencapaianIndikator KinerjaDirektorat SaranaDistribusi danLogistik Tahun2016

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1011/M-

DAG/KEP/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan

Kementerian Perdagangan, evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang

membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan

hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Analisis dan evaluasi akuntabilitas akan menjabarkan hasil evaluasi


capaian indikator kinerja Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik

menurut sasaran yang tertuang dalam rencana strategis secara lebih

terperinci meliputi pengukuran target dan realisasi indikator-

indikator kinerja, membandingkan dengan pencapian tahun lalu,

serta mengulas kembali capian IKU. Dari delapan IKU untuk

menggambarkan keberhasilan pencapaian kinerja Direktorat

Logistik dan Sarana Distribusi pada tahun 2016 telah mencapai

lebih dari 100 % berdasarkan perbandingan target dan realisasi.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian IKU

Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi juga melebihi 100 % .

Sedangkan analisa meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja

kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan

sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam

perencanaan strategis. Dalam analisis ini dijelaskan proses

pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai

dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang

diperoleh secara lengkap dan rinci, sebagaimana uraian dibawah ini :

IK-1

Jumlah PasarRakyat Tipe A

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,

maka dalam menghadapi pertumbuhan pasar modern yang cukup

pesat, maka perlu dilakukan peningkatan citra dalam upaya

peningkatan kualitas dan daya saing pasar tradisional terhadap

perkembangan Toko Modern dan Pasar Modern, Kementerian

Perdagangan telah 4 tahun melaksanakan identifikasi calon kandidat

pasar percontohan dengan tujuan menciptakan pasar tradisional yang

bersih, sehat/higienes, aman, segar, nyaman, tertib, jujur dan ramah

lingkungan sehingga dapat meningkatkan kelancaran arus barang

serta dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok. Pada tahun 2016

calon kandidat pasar rakyat yang telah diseleksi, verifikasi, evaluasi

dan finalisasi berdasarkan survey ke lokasi pasar yang layak dijadikan


Capaian targetpasar TIpe A

sebagai calon kandidat pasar percontohan sebanyak 63 pasar,dengan

target capaian sebagai berikut :

Tabel 5 : Capaian target pasar yang diidentifikasi sebanyak 96 pasar

IndikatorKinerja

Satuan

Tahun 2016

Target Realisasi Capaian (%)

Jumlah PasarRakyat yangdiidentifikasi

unit 96 76 79,17%


Tabel 6 : Grafik Capaian Pasar yang Teridentifikasi.

96 76 79.17

0

20

40

60

80

100

120


Grafik Capaian Pasar yang Teridentifikasi


Kendala yang dihadapi dalam pembangunan pasar rakyat adalah Bencana

Alam, Keterlambatan DIPA yang diterima sampai di Kab/Kota, Waktu

pelaksanaan pembangunan proyek yang pendek, Mengundurkan diri.

Penilaian Pasar Rakyat menggunakan metode analisis TEV (Tree diagram

and expected value). Metode ini untuk menilai sebuah obyek (yang

manisfestasinya bias sebagai barang, jasa, kegiatan maupun lainnya) yang

hasil penilaiannya adalah ukuran kualitas yang dikuantitaskan.

Metode ini juga dapat diterapkan untuk membandingkan antar dua obyek


atau lebih yang memiliki karakteristik yang sama. Metode TEV

menggunakan proses hirarki tree diagram; dimana perhitungan pada setiap

hirarki menggunakan formula expected value (EV) yang diawali dari ukuran

bobot dan nilai yang dihasilkan dari perhitungan pendapat responden

terhadap obyek paling bawah (turunan paling akhir / kenyataan di lapangan).

Kriteria dan indikator penilaian pasar rakyat

KRITERIA INDIKATOR UKURAN PENILAIAN (1-3)PERSYARATANADMINISTRATIF

A. KOMITMEN PEMDA 1. Surat Permohonan ke KementerianPerdagangan

1 Tidak Ada

2 Ada, berupa surat salinan(fotokopi)

3 Ada, berupa surat asli2. Surat Rekomendasi Gubernur 1 Tidak Ada


3 Ada, berupa surat asli3. Surat Pernyataan Gubernur /

Walikota / Bupati tentangKeabsahan Dokumen

1 Tidak Ada


3 Ada, berupa surat asli4. Surat Keputusan Gubernur /

Walikota / Bupati tentangTerbentuknya Pasar

1 Tidak Ada


3 Ada, berupa surat salinan(fotokopi) yang telah dilegalisir

5. Sertifikat Kepemilikan Tanah 1 Tidak Ada2 Ada, berupa surat salinan

(fotokopi)3 Ada, berupa surat salinan

(fotokopi) yang telah dilegalisir6. Surat Rekomendasi Dinas

Perdagangan Tingkat Provinsi1 Tidak Ada



3 Ada, berupa surat asli7. Surat Pernyataan Komitmen Pemda

Mengenai Dana Pendamping1 Tidak Ada


3 Ada, berupa surat asli8. Surat Pernyataan Komitmen Kepala

Daerah untuk Perawatan denganDana APBD

1 Tidak Ada


3 Ada, berupa surat asli9. Surat Persetujuan Pedagang 1 Tidak Ada


3 Ada, berupa surat asli10. Data Perkembangan Jumlah

Penduduk 3 Tahun Terakhir1 Ada, untuk 1 tahun terakhir

2 Ada, untuk 2 tahun terakhir3 Ada, untuk 3 tahun terakhir

11. Gambaran Kinerja PenerimaanPajak dan Retribusi dari Pasar 3Tahun Terakhir

1 Ada, untuk 1 tahun terakhir

2 Ada, untuk 2 tahun terakhir3 Ada, untuk 3 tahun terakhir

B. PERKEMBANGANPASAR DANPEDAGANG

12. Jumlah Pedagang 1 Kurang dari 75 Orang

2 75 – 149 Orang3 Lebih 150 Orang

13. Omset Pedagang per Bulan 1 Kurang dari Rp 100 Juta2 Rp 100 Juta – 300 Juta3 Lebih dari Rp 300 Juta

14. Data Perkembangan JumlahPedagang

1 Tersedia, kurang dari 1 tahun

2 Tersedia, antara 1 – 2 tahun3 Tersedia, dalam waktu 3 tahun

atau lebih15. Jumlah Kios / Lapak 1 Tidak ada

2 Ada, kurang lengkap3 Ada, lengkap disertai denah

eksisting


16. Waktu Operasional Pasar 1 1-2 hari perminggu2 3-5 hari per minggu3 6-7 hari per minggu (setiap hari)

C. DATA KOMODITI 17. Data Potensi Komoditi Daerah 1 Tidak Ada2 Ada, hanya data rekap / uraian

ringkas3 Ada, lengkap dengan volume

produksi18. Data Jenis Komoditi yang

Diperdagangkan di Pasar1 Tidak Ada

2 Ada, hanya data rekap / uraianringkas

3 Ada, lengkap dengan uraian yangmemadai kapasitasperdagangannya

19. Data Asal Komoditi 1 Tidak ada2 Ada, hanya data rekap / uraian

ringkas3 Ada, lengkap dengan daftar asal

(suplier) komoditi20. Kelancaran Pasokan 1 Tidak lancar

2 Cukup Lancar3 Lancar, tersedia sepanjang tahun

D. TATA KELOLAPASAR

21. Pengelolaan Pasar 1 Tidak ada manajemenpengelolaan pasar

2 Ada manajemen pengelolaanpasar, tapi tidak resmi (misalnyadikelola oleh perangkat desa)

3 Ada pengelola, merupakanperangkat dinas / pemda

22. Pola Koordinasi Pengelolaan Pasar 1 Tidak terkoordinasi denganinstansi teknis di daerah (misalnyaDisperindag)

2 Terkait dengan instansi teknis didaerah, namun kurang koordinasi

3 Terkoordinasi dengan instansiteknis di daerah

23. Personil Pengelolaan Pasar 1 Jumlahnya tidak memadai, tidaksebanding dengan bebantugasnya

2 Jumlahnya kurang memadai,tetapi masih bisa melaksanakantugasnya dengan baik

3 Cukup memadai, dan dapat


melaksanakan tugasnya secaraoptimal

24. Struktur Organisasi Pengelola 1 Tidak ada2 Ada, tetapi tidak disertai deskripsi

kerja untuk mendukung fungsikerja pengelolaan pasar

3 Ada dan lengkap25. Standar Operasional Prosedur

Pengelolaan Pasar1 Tidak Ada

2 Ada beberapa, sebagian telahdiimpelemtasikan dan sebagianbelum diimplementasikan

3 Ada dan diimplementasikandengan baik

PERSYARATAN TEKNISE. DATA LAHAN 26. Luas Lahan 1 Kurang dari 1.500 m2

2 1.500 – 2.999 m2

3 Lebih dari 3.000 m2

27. Status Kepemilikan Lahan 1 Tidak jelas statusnya2 Milik perorangan / swasta / ulayat3 Milik negara / pemda

28. Dokumen Kepemilikan Lahan 1 Tidak Ada2 Ada, berupa Girik/HGU/HGB3 Ada, Sertifikat Hak Milik

29. Kesesuaian Lahan dengan RTRW 1 Tidak Sesuai2 Kurang Sesuai3 Sesuai

30. Perda RTRW 1 Tidak Ada2 Masih dalam tahap penyusunan /

draft3 Ada, sudah disahkan

31. Koordinat Lokasi Pasar 1 Tidak ada2 Ada, tidak dilengkapi peta lokasi3 Ada, dilengkapi peta lokasi

F. PERENCANAANPENGEMBANGANPASAR

32. TOR / KAK Pengembangan Pasar 1 Tidak Ada

2 Ada, tapi kurang jelas3 Ada, uraian lengkap disertai dasar

pemikiran dan konseppengembangan


33. Dokumen Gambar Desain Arsitektur 1 Tidak Ada2 Ada, tapi kurang lengkap3 Ada, uraian lengkap disertai

konsep perencanaan arsitekturaldan peta

34. Estimasi Biaya (RAB) 1 Tidak Ada2 Ada, tapi kurang lengkap3 Ada, uraian lengkap disertai

lampiran rincian RABG. PERENCANAAN

BANGUNAN UTAMA35. Kantor Pengelola dan Kantor

Fasilitas Pembiayaan1 Tidak Ada

2 Ada, tidak ada uraian3 Ada, dengan uraian lengkap

36. Kios 1 Tidak Ada2 Ada, tidak ada uraian3 Ada, dengan uraian lengkap

37. Ruang Serbaguna 1 Tidak Ada2 Ada, tidak ada uraian3 Ada, dengan uraian lengkap

38. Toilet / WC 1 Tidak Ada2 Ada, tidak ada uraian3 Ada, dengan uraian lengkap

39. Tempat Ibadah 1 Tidak Ada2 Ada, tidak ada uraian3 Ada, dengan uraian lengkap

40. Pos Ukur Ulang 1 Tidak Ada2 Ada, tidak ada uraian3 Ada, dengan uraian lengkap

41. Pos Kesehatan 1 Tidak Ada2 Ada, tidak ada uraian3 Ada, dengan uraian lengkap

42. Pos Keamanan 1 Tidak Ada2 Ada, tidak ada uraian3 Ada, dengan uraian lengkap

43. Drainase 1 Tidak Ada2 Ada, tidak ada uraian3 Ada, dengan uraian lengkap

44. Tempat Penampungan SampahSementara

1 Tidak Ada

2 Ada, tidak ada uraian


3 Ada, dengan uraian lengkap45. Gudang Tempat Penyimpanan Stok

Barang1 Tidak Ada


46. Area Bongkar Muat 1 Tidak Ada2 Ada, tidak ada uraian3 Ada, dengan uraian lengkap

47. Tempat Parkir 1 Tidak Ada2 Ada, tidak ada uraian3 Ada, dengan uraian lengkap

48. Area Penghijauan 1 Tidak Ada2 Ada, tidak ada uraian3 Ada, dengan uraian lengkap

49. Hidran / Alat Pemadam Kebakaran(Fire Extinguisher)

1 Tidak Ada


50. Instalasi Air Bersih 1 Tidak Ada2 Ada, tidak ada uraian3 Ada, dengan uraian lengkap

51. Instalasi Pengolahan Air Limbah(IPAL)

1 Tidak Ada


52. Jaringan Listrik 1 Tidak Ada2 Ada, tidak ada uraian3 Ada, dengan uraian lengkap

53. Telekomunikasi 1 Tidak Ada2 Ada, tidak ada uraian3 Ada, dengan uraian lengkap

54. Sistem Informasi Harga dan Stok 1 Tidak Ada2 Ada, tidak ada uraian3 Ada, dengan uraian lengkap

55. Papan Informasi Harga Harian 1 Tidak Ada2 Ada, tidak ada uraian3 Ada, dengan uraian lengkap

56. CCTV 1 Tidak Ada2 Ada, tidak ada uraian3 Ada, dengan uraian lengkap


H. AKSESIBILITASMENUJU LOKASIPASAR

57. Kedekatan Lokasi Pasar denganSentra Produksi

1 Jauh

2 Sedang

3 Dekat58. Kedekatan Lokasi Pasar dengan

Permukiman / Penduduk1 Jauh

2 Sedang

3 Dekat59. Akses Menuju Lokasi Pasar 1 Berupa desa / jalan lingkungan

2 Berupa jalan kabupaten

3 Berupa jalan negara60. Sarana Transportasi Umum 1 Tidak ada angkutan umum / hanya

tersedia ojek dan sejenisnya

2 Ada sarana angkutan umum, tapiberoperasi pada jam-jam tertentu

3 Ada sarana angkutan umum,beroperasi setiap saat

I. SARANA DANPRASARANAPENDUKUNG(FASILITAS UMUM)

61. Kedekatan dengan TerminalAngkutan

1 Jauh

2 Cukup Dekat

3 Dekat

62. Kedekatan dengan Dermaga /Pelabuhan

1 Tidak

2 Cukup Dekat3 Dekat

63. Kedekatan dengan Stasiun KeretaApi / Bandar Udara

1 Tidak

2 Cukup Dekat3 Dekat

64. Kedekatan dengan Jalan Utama 1 Tidak2 Cukup Dekat3 Dekat

Hirarki di atas menunjukkan beberapa level yang menuju pada tujuan

penilaian pasar rakyat. Nilai pada hirarki tujuan di atas, dibentuk oleh hirarki-

hirarki di bawahnya, yang bermuara pada fakta / hasil penilaian di lapangan.

Dalam mendukung keberhasilan infrastruktur pada tahun 2016 telah


dilakukan identifikasi pasar rakyat sebanyak 76 (tujuh puluh enam) dari

target awal sebanyak 96 (sembilan puluh enam) yang tersebar diseluruh

Indonesia, antara lain :

Tabel 7. Nama Pasar Rakyat Tipe A

No Nama Provinsi Kabupaten/Kota Nama Pasar1.

Aceh

Kota Banda Aceh Lampulo2. Kota Lhokseumawe Pusong3. Kab. Aceh Utara Blang Jruen4. Kab. Aceh Selatan Tapak Tuan5. Kab. Bener Meriah Pintu Rime6. Kab. Simalungun Tiga Raja7. Sumatera Barat Kab. Pesisir Selatan Carocok Mandeh8. Kepulauan Riau Kota Tanjung Pinang Baru9.

JambiKab. Merangin Baru Kota Bangko

10. Kota Jambi Talang Banjar11. Kab. Kerinci Hiang12.

Sumatera SelatanKab. Ogan Komering Ilir Tulung Selapan Ilir

13. Kab. Banyuasin Betung14. Kota Palembang Soak Bato/26 Ilir15.

BantenKota Cilegon Blok F

16. Kab. Lebak Cipanas

17. Jawa Barat Kab. Sukabumi Sagaranten18.

Jawa Tengah

Kab. Banyumas Manis19. Kab. Cilacap Maos20. Kab. Blora Ngawen21. Kab. Demak Wonopolo22. Kota Surakarta Klewer23. Kab. Kebumen Bocor24.

Jawa Timur

Kab. Sampang Margalelah25. Kota Malang Bareng26. Kab. Pamekasan Pakong27. Kab. Tulung Agung Kauman28. Kab. Ngawi Walikukun29.

NTBKab. Sumbawa Barat Jereweh

30. Kota Bima Padolo 331.

NTT

Kab. Sumba Tengah Waibakul32. Kab. Flores Timur Larantuka33. Kab. Alor Lipa34. Kab. Manggarai Barat Lembor35. Kota Kupang Oebobo36. Kalimantan Barat Kota Pontianak Tengah37. Kalimantan Tengah Kab. Barito Utara PBB38. Kalimantan Selatan Kab. Kotabaru Kemakmuran


IK-2Jumlah PasarRakyat Tipe B

39. Kalimantan Timur Kab. Penajem Paser Utara Waru

40. Kota Samarinda Lok Bahu

41.

Sulawesi Utara

Kab. Minahasa Kawangkoan42. Kab. Minahasa Selatan Poigar43. Kota Tomohon Beriman II44. Kota Kotamobagu Genggulang

45. Kab. BolaangMongondow Utara Bintauna

46. Kab. BolaangMongondow Selatan Adow

47.

Sulawesi Selatan

Kab. Bone Balle48. Kab. Takalar Sentral Takalar49. Kab. Maros Maros baru50. Kab. Sinjai Tassililu51. Kab. Pinrang Teppo Pinrang52.

Sulawesi Tengah

Kab. Morowali Bahodopi53. Kab. Buol Raya Buol

54. Kab. Toli-Toli Salumbia

55. Gorontalo Kab. Pohuwato Randangan56.

Sulawesi Tenggara

Kab. Konawe Utara Tinobu57. Kab. Muna Laino58. Kab. Kolaka Mangolo59. Kota Kendari Baruga60. Kab. Bombana Boepinang61. Kab. Buton Tengah Lakorua62. Kab. Buton Selatan Sampolawa63. Kota Bau-Bau Wameo64. Sulawesi Barat Kab. Mamasa Mehalaan65. Kab. Mamasa Messawa66. Kab. Mamuju Tengah Pontanakayang67.

MalukuKab. Maluku Tengah Binaya Masohi

68. Kab. Buru Gantung Namlea69.

Papua BaratKab. Kaimana Baru Kaimana

70. Kab. Fak-Fak Bombarai71.

Papua

Kab. Jayapura Nimboran72. Kab. Nabire Sentral Kalibobo73.

Kota JayapuraDaging dan Ikan

74. Mama - Mama75. Kab. Biak Numfor Ikan Fandoi76. Kab. Nduga Serbaguna


Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,


Capaian targetpasar TIpe B

maka dalam menghadapi pertumbuhan pasar modern yang cukup

pesat, maka perlu dilakukan peningkatan citra dalam upaya

peningkatan kualitas dan daya saing pasar tradisional terhadap

perkembangan Toko Modern dan Pasar Modern, Kementerian

Perdagangan telah 4 tahun melaksanakan identifikasi calon kandidat

pasar percontohan dengan tujuan menciptakan pasar tradisional yang

bersih, sehat/higienes, aman, segar, nyaman, tertib, jujur dan ramah

lingkungan sehingga dapat meningkatkan kelancaran arus barang

serta dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok. Pada tahun 2016

calon kandidat pasar rakyat yang telah diseleksi, verifikasi, evaluasi

dan finalisasi berdasarkan survey ke lokasi pasar yang layak dijadikan

sebagai pasar rakyat tipe B sebanyak 57 (lima puluh tujuh) pasar

yang terindentifikasi sebagai berikut :

Tabel 8 : Capaian target pasar yang diidentifikasi sebanyak 57 pasar.

IndikatorKinerja

SatuanTahun 2016


Jumlah PasarRakyat yangdiidentifikasi

unit 72 57 79,17%


Tabel 9: Grafik Capaian Pasar yang Teridentifikasi

7257

79.17

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


Grafik Capaian Pasar yang Teridentifikasi



Tabel 10: Nama Pasar Rakyat Tipe B

No Nama Provinsi Kabupaten/Kota Nama Pasar

1.

Aceh

Kota Sabulussalam Sukamaju

2. Kab. Aceh Timur Peureulak

3. Kab. Gayo Lues Buntul Tajuk

4. Kab. Pidie Jaya Meurah Dua

5. Kab. Aceh Tenggara Lawe Alas

6. Kab. Aceh Jaya Krueng Sabe

7. Kab. Simeulue Kampung Aie

8. Kab. Aceh Besar Samahani

9.Sumatera Utara

Kab. Tapanuli Selatan Muara Ampolu

10. Kab. Labuhan Batu Utara Aek Kanopan II

11. Kab. Batubara Delima Indrapura

12.Sumatera Barat

Kota Payakumbuh Pusat Payakumbuh

13. Kab. Tanah Datar Serikat C Batusangkar

14.Sumatera Selatan

Kab. Musi Rawas Simpang Terawas

15. Kab. Musi Banyuasin Mangun Jaya

16. Bengkulu Kab. Bengkulu Utara KTM Lagita

17.Lampung

Kab. Pringsewu Pagelaran

18. Kab. Tulang Bawang Putri Agung

19.

Jawa Barat

Kab. Ciamis Manis

20. Kota Banjar Karang Taruna

21. Kab. Tasikmalaya Cikatomas

22. Kab. Bogor Nanggung

23. Kab. Cianjur Ciranjang

24.Jawa Tengah

Kab. Purbalingga Bobotsari

25. Kab. Boyolali Sambi

26. Kab. Jepara Pengkol

27.DIY

Kota Yogyakarta Pingit

28. Kab. Gunung Kidul Trowono

29.

Jawa Timur

Kab. Madiun Sambirejo

30. Kab. Mojokerto Dinoyo

31. Kab. Tuban Jatirogo

32. Kab. Probolinggo Leces

33. Kab. Situbondo Panarukan

34. Kab. Lamongan Sidoharjo

35. Kab. Pacitan Ngudirejo


IK-3 JumlahPasar RakyatyangmendapatkanPemberdayaanTerpaduNasional

36. Kab. Ponorogo Pulung

37.Bali

Kota Denpasar Pohgading

38. Kab. Buleleng Kampung Tinggi

39.NTB

Kab. Lombok Timur Paokmotong

40. Kab. Lombok Tengah Jelojok

41.NTT

Kab. Manggarai Timur Borong

42. Kab. Nagekeo Danga

43. Kab. Timor Tengah Utara Kefamenanu

44.Kalimantan Barat

Kota Singkawang Semi Modern

45. Kab. Mempawah Jungkat

46. Kalimantan Tengah Kab. Pulang Pisau Handep Hapakat

47. Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Betayau

48.Sulawesi Utara

Kab. Kepulauan Talaud Percontohan

49. Kab. Kepulauan Sangihe Tamako

50. Kab. Kepulauan SiauTagulandang Biaro (Sitaro)

Ampera Ulu Siau

51.Sulawesi Selatan

Kab. Luwu Bua

52. Kab. Jeneponto Tarowang

53. Kab. Wajo Tancung

54. Sulawesi Tengah Kab. Tojo Una-Una Ampana

55. Gorontalo Kab. Bone Bolango Kamis

56. Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Timur Tirawuta

57. Sulawesi Barat Kab. Majene Lembang Dhua


Untuk tercapainya tujuan revitalisasi pasar, maka revitalisasi terhadap

aspek fisik pasar perlu didukung pembenahan aspek manajemen yaitu

untuk mengubah cara pandang/paradigma dalam penyelenggaraan

pasar rakyat menuju pengelolaan secara professional. Selain itu perlu

dilakukan pembinaan kepada pedagang pasar agar mampu

meningkatkan keterampilan mengelola usaha dan mampu

mengembangkan budaya kekeluargaan di lingkungan pasar.

Oleh karena itu Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik mempunyai

kegiatan Pemberdayaan Manajemen Pasar Rakyat yang diberikan

kepada pasar yang mendapatkan dana pembantuan dari Kementerian

Perdagangan. Kegiatan Pemberdayaan Manajemen Pasar Rakyat

merupakan suatu kegiatan pendampingan kepada pasar yang

mendapatkan dana pembantuan dari Kementerian Perdagangan untuk

meningkatkan kapasitas dari para pengelola dan pedagang di pasar


tersebut. Kegiatan ini juga mengacu kepada RPJM 2015-2019 pada

program Pemberdayaan Manajemen Terpadu Nasional yang dilakukan

sesuai dengan fungsi dan tugas instansi masing-masing.

Adapun tahapan kegiatan pemberdayaan manajemen meliputi pendataan

pedagang, rekruitment fasilitator, pelaksanaan Training of Facilitator,

FGD, bimbingan teknis, sekolah pasar, dan aktivasi pasar. Tujuan dari

kegiatan Pemberdayaan Manajemen Pasar Rakyat Terpadu Nasional ini

antara lain adalah :

1. Mendorong pasar rakyat untuk dapat bersaing dengan toko modern dan

maju bersama dalam menigkatkan perekonomian masyarakat dengan

dengan pengelolaan dan pemberdayaan pasar secara profesional;

2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

3. Menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak roda perekonomian

daerah;

Pemberdayaan dan Pendampingan Pasar Rakyat, terdiri dari :

a. Pendampingan kepada para pedagang pasar dalam hal pengelolaanpasar yang baik, menata barang dagangan, menghitung omzet, dll.

b. Sosialisasi kepada pedagang dan Forum Komunikasi, merupakankegiatan sosialisasi dalam rangka relokasi kembali pedagang kepasar yang telah dibangun.

c. Focus Group Discussion (FGD), berupa pertemuan dengan seluruhstake holder dalam rangka persiapan penempatan kembali pedagangke pasar yang telah dibangun.

d. Sekolah Pasar, berupa suatu media pembelajaran dalam bagipelaku pasar rakyat, terdiri dari :

Kelas Pasar, pertemuan rutin yang bersifat klasikal dan diskusi,materi yang diberikan antara lain :

- Manajemen Pengelolaan Pasar- Moral Dan Etika Berdagang- Manajemen keuangan- Manajemen Lingkungan Bersih- Teknik Berjualan dan menata barang dagangan yang baik dll.

Pasar yang mendapatkan pemberdayaan terpadu nasional merupakan

pasar rakyat yang telah direvitalisasi dan telah beroperasi melakukan

transaksi ke pembeli, adapun tujuan dari identifikasi ini adalah untuk melihat


perkembangan pendapatan pedagang di pasar rakyat sebelum dan sesudah

di revitalisasi, Berikut adalah data Pasar Rakyat yang Mendapatkan

Pemberdayaan Terpadu Nasional:

Tabel 11: Data Manajemen Pemberdayaan Pasar Rakyat

No Nama Pasar Kab.Kota Provinsi

1 Induk Sabang Kota Sabang Aceh

2 Tapak Tuan Kab. Aceh Selatan Aceh

3 Tanjung/Mbancang Lade Kab. Aceh Tenggara Aceh

4 Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara

5 Porsea Kab. Toba Samosir Sumatera Utara

6 Inpres Blok IV Kota Padang Sumatera Barat

7 Pangkalan Balai Kab. Banyuasin Sumatera Selatan

8 Pasar Induk Kab. Musi Rawas Utara Sumatera Selatan

9 Prabumulih Kota Prabumulih Sumatera Selatan

10 Lima Puluh Kota Pekanbaru Riau

11 Kepahiang Kab. Kepahiang Bengkulu

12 Siulak Kab. Kerinci Jambi

13 Dayamurni Kab. Tulang Bawang Barat Lampung

14 Kemiling Kota Bandar Lampung Lampung

15 Sidomulyo Kab. Lampung Selatan Lampung

16 Pekalongan Kab. Lampung Timur Lampung

17 Baru Kota Cilegon Banten

18 Wado Kab. Sumedang Jawa Barat

19 Cikatomas Kab. Tasikmalaya Jawa Barat

20 Sukamelang Kab. Subang Jawa Barat

21 Jepon Kab. Blora Jawa Tengah

22 Sidadadi Kab. Cilacap Jawa Tengah

23 Giwangretno Kab. Kebumen Jawa Tengah

24 Klewer Kota Surakarta Jawa Tengah

25 Manis Kab. Banyumas Jawa Tengah

26 Sentolo Kab. Kulonprogo DIY

27 Semin Kab. Gunung Kidul DIY

28 Sukodono Kab. Sidoarjo Jawa Timur

29 Oro Oro Dowo Kota Malang Jawa Timur


30 Legi Kota Blitar Jawa Timur

31 Dukun Kab. Gresik Jawa Timur

32 Pakraman Poh Gading Kota Denpasar Bali


33 Amahami Kota Bima NTB

34 Woha Kab. Bima NTB

35 Bawah Kab. Dompu NTB

36 Alok Kab. Sikka NTT

37 Reo Kab. Manggarai NTT

38 Motamasin Kab. Malaka NTT

39 Kapuas Raya Kab. Sintang Kalimantan Barat

40 Tebas Kab. Sambas Kalimantan Barat

41 Kayu Tangi Kab. Banjar Kalimantan Selatan

42 Sukamara Kab. Sukamara Kalimantan Tengah

43 Pasar Waru Kab. Panajem Paser Utara Kalimantan Timur

44 Lolak Kab. Bolaang Mongondow Sulawesi Utara

45 Momalia Kab. Bolaang Mongondow Selatan Sulawesi Utara

46 Buyat Kab. Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara

47 Motoling Kab. Minahasa Selatan Sulawesi Utara

48 Tombatu Kab. Minahasa Tenggara Sulawesi Utara

49 Boroko Kab. Bolaang Mongondow Utara Sulawesi Utara

50 Bungku Kab. Morowali Sulawesi Tengah

51 Lawolatu Kab. Kolaka Utara Sulawesi Tenggara

52 Sampara Kab. Konawe Sulawesi Tenggara

53 Palangga Kab. Konawe Selatan Sulawesi Tenggara

54 Lapulu Kota Kendari Sulawesi Tenggara

55 Tandoha Mappacing II Kab. Bombana Sulawesi Tenggara

56 Atapange Kab. Wajo Sulawesi Selatan

57 Senggol Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan

58 Sudu Kab. Enrekang Sulawesi Selatan

59 Loka Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan

60 Parigi Kab. Bone Sulawesi Selatan

61 Sentral Tanete Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan

62 Paranglompoa Kab. Gowa Sulawesi Selatan

63 Andi Tada Kota Palopo Sulawesi Selatan

64 Batu Lappa Kab. Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan

65 Erasa II Kab.Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan


66 Boyong Kab. Jeneponto Sulawesi Selatan

67 Sentral Kab. Takalar Sulawesi Selatan

68 Bungi Kab. Pinrang Sulawesi Selatan


69 Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan

70 Binuang Kab. Poliwali Mandar Sulawesi Barat

71 Kalukku Kab. Mamuju Sulawesi Barat

72 Bambalmotu Kab. Mamuju Utara Sulawesi Barat

73 Tepoyo Kab. Mamuju Tengah Sulawesi Barat

74 Sentral Majene Kab. Majene Sulawesi Barat

75 Pontolo Kab. Gorontalo Utara Gorontalo

76 Selasa Dluha Utara Kab. Bone Bolango Gorontalo

77 Liluwo Kota Gorontalo Gorontalo

78 Marisa Kab. Pohuwato Gorontalo

79 Bongo Nol Kab. Boalemo Gorontalo

80 Jailolo Kab. Halmahera Barat Maluku Utara

81 Sarimahala Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara

82 Galala Sofifi Provinsi Maluku Utara Maluku Utara

83 Bahari Berkesan Kota Ternate Maluku Utara

84 Namlea Kab. Buru Maluku

85 Bula Kab. Seram Bagian Timur Maluku

86 Kaimana Kab. Kaimana Papua Barat

87 Wosi Kab. Manokwari Papua Barat

88 Iriati Kab. Teluk Wondama Papua Barat

89 Rufei Kota Sorong Papua Barat

90 Waisai Kab. Raja Ampat Papua Barat

91 Tambaruni Kab. Fak Fak Papua Barat

92 Entrop Kota Jayapura Papua

93 Baru Waropen Kab. Waropen Papua

94 Elelim Kab. Yalimo Papua

95 Kenyam Kab. Nduga Papua

96 Sentral Mulia Kab. Puncak Jaya Papua

97 Eiknemba Kab. Intan Jaya Papua

98 Doyo Baru Kab. Jayapura Papua

99 Jibama Kab. Jayawijaya Papua

100 Sentral Enarotali Kab. Paniai Papua



IK-4 JumlahPusat DistribusiRegional yangdibangun

Pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :

48/MDAG/PER/8/2013 disebutkan bahwa Pusat Distribusi Regional

adalah pusat distribusi yang berfungsi sebagai penyangga komoditas

utama di beberapa kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk,

aksesibilitas, daerah konsumen, yang dapat bersifat kolek dan berpotensi

untuk dikembangkan menjadi pusat perdagangan antar pulau. Pusat

Distribusi Regional (PDR) merupakan salah satu sub sistem jaringan

yang pada dasarnya berfungsi sebagai penyokong bagi Pusat Distribusi

Provinsi (PDP) yang berada di tiap propinsi dalam hal pemenuhan dan

penyaluran kebutuhan maupun hasil produksi daerah.

Pusat Distribusi Regional umumnya merupakan penyedia dan pengelola

cadangan penyangga serta pusat konsolidasi komoditas yang dibutuhkan

oleh masyarakat. Fungsi utama dari Pusat Distribusi Regional adalah :

a. Sebagai pusat konsolidasi pengadaan komoditas untuk mencukupi

kebutuhan di regionalnya. Aktivitas konsolidasi ini dilakukan ketika

kuota kebutuhan komoditas di Pusat Distribusi Provinsi yang berada di

propinsi tidak mencukupi untuk melakukan pemesanan secara mandiri

dan perlu dilakukan konsolidasi dengan kebutuhan provinsi lain

sehingga dapat mencukupi kuota yang ditetapkan oleh produsen

komoditas tersebut.

b. Sebagai penyangga persediaan komoditas untuk menanggulangi

kekurangan, baik bagi regional layanannya maupun bagi kebutuhan

nasional.

c. Sebagai pelaksana pencatatan kebutuhan komoditas pada suatu

wilayah regional berdasarkan data yang diserahkan oleh Pusat

Distribusi Provinsi yang berada di bawahnya.

d. Sebagai tempat dilakukannya kegiatan pencatatan, sorting, cross

docking, packing dan storage untuk komoditas impor yang dipesan

untuk selanjutnya disalurkan kepada PDP di provinsi di bawah wilayah


IK-5PertumbuhanOmzetPedagang PasarRakyat Tipe Ayang telahdirevitalisasi

layanannya yang membutuhkan dengan harga yang lebih terkendali

dibandingkan jaringan distribusi umum (non Pusat Distribusi).

Untuk ditahun 2016 Pusat Distribusi Regional yang dibangun adalah 1

(satu) yaitu di Provinsi Sulawesi Selatan.

Salah satu fungsi strategis dari pasar adalah berkontribusi terhadap

ketahanan perekonomian bangsa, karena sebagian besar pedagang di

pasar rakyat merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Selain itu, di pasar rakyat juga memiliki retribusi pasar yang berkontribusi

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga pasar yang telah

direvitalisasi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di

masing-masing daerah, yang pada awalnya pasar tersebut beroperasi 2

atau 3 kali dalam seminggu, setelah direvitalisasi dapat beroperasi setiap

hari dan dapat meningkatkan omzet pedagang pasar.

Sampai dengan akhir tahun 2016 pertumbuhan omzet pedagang pasar

tipe A yang direvitalisasi mencapai 27.14%, hal tersebut dinilai cukup

berhasil karena sudah mencapai target yang ditetapkan, walaupun ada

beberapa pasar yang sampai dengan akhir tahun belum beroperasi

secara menyeluruh.Tabel 12: Pertumbuhan Omzet Pedagang Pasar Rakyat Tipe A

NO PASAR TOTAL OMZET PASAR PRAREVITALISASI/TAHUN

TOTAL OMZET PASARPASCA REVITALISASI TAHUN

2016*

PERSENTASEKENAIKAN OMZET

PASAR PASCAREVITALISASI/HARI

1 Induk Sabang BELUM BEROPERASI

2 Tapak Tuan BELUM BEROPERASI

3 Tanjung/Mbancang Lade Rp 147,969,175,200 Rp 186,162,517,500 25.81%

4 Perbaungan BELUM BEROPERASI

5 Porsea Rp 30,339,129,600 Rp 37,378,066,976 23.20%

6 Inpres Blok IV BELUM BEROPERASI

7 Pangkalan Balai Rp 65,802,150,000 Rp 84,043,968,250 27.72%

8 Pasar Induk Rp 17,543,520,000 Rp 21,812,443,200 24.33%

9 Prabumulih BELUM BEROPERASI

10 Lima Puluh Rp 151,568,610,000 Rp 189,355,240,050 24.93%

11 Kepahiang Rp 22,006,924,800 Rp 27,566,568,960 25.26%

12 Siulak Rp 9,029,955,900 Rp 122,418,215,700 33.31%

13 Dayamurni Rp 72,960,732,000 Rp 88,672,233,220 21.53%


14 Kemiling Rp 29,204,232,000 Rp 38,844,491,720 33.01%

15 Sidomulyo Rp 66,510,140,400 Rp 186,162,517,500 25.81%

16 Amahami Rp 85,703,850,000 Rp 231,816,888,000 170.49%

17 Baru Rp 39,700,584,000 Rp 53,056,994,760 33.64%



2016*



18 Wado Rp 96,530,726,400 Rp 115,270,868,224 19.41%

19 Cikatomas Rp 149,182,416,000 Rp 181,753,910,160 21.83%

20 Sukamelang BELUM BEROPERASI

21 Jepon Rp 187,942,970,880 Rp 222,100,860,032 18.07%

22 Sidadadi Rp 117,323,740,800 Rp 138,646,865,120 20.17%

23 Giwangretno Rp 32,552,604,000 Rp 39,553,997,400 21.51%

24 Klewer BELUM BEROPERASI

25 Manis Rp 47,697,884,640 Rp 58,990,169,551 23.67%

26 Sentolo Rp 18,025,892,400 Rp 22,540,749,636 25.05%

27 Semin Rp 33,130,915,200 Rp 40,711,217,232 22.88%

28 Sukodono Rp 56,096,372,400 Rp 67,435,232,170 20.21%

29 Oro Oro Dowo Rp 32,816,753,760 Rp 39,723,535,656 21.05%

30 Legi Rp 53,986,500,000 Rp 65,798,662,500 21.88%

31 Dukun Rp 31,440,138,000 Rp 38,843,193,750 23.55%

32 Pakraman Poh Gading Rp 53,346,660,000 Rp 64,574,271,000 21.05%

33 Pekalongan Rp 50,364,633,600 Rp 60,530,828,160 20.19%

34 Woha Rp 73,972,800,000 Rp 90,285,741,600 22.05%

35 Bawah Rp 47,430,000,000 Rp 59,892,000,000 26.27%

36 Alok Rp 111,727,968,000 Rp 142,453,159,200 27.50%

37 Reo Rp 6,072,435,000 Rp 8,130,315,750 33.89%

38 Motamasin Rp 9,100,868,400 Rp 11,864,576,556 30.37%

39 Kapuas Raya BELUM BEROPERASI

40 Tebas Rp 5,680,722,720 Rp 7,716,871,962 35.84%

41 Kayu Tangi Rp 40,583,042,400 Rp 52,594,198,984 29.60%

42 Sukamara Rp 36,002,978,400 Rp 46,058,547,104 27.93%

43 Pasar Waru BELUM BEROPERASI

44 Lolak Rp 13,467,888,000 Rp 21,426,768,480 59.10%

45 Momalia Rp 72,018,396,480 Rp 94,773,682,806 31.60%

46 Buyat BELUM BEROPERASI

47 Motoling Rp 134,887,200,000 Rp 169,283,436,000 25.50%

48 Tombatu Rp 79,641,610,200 Rp 96,717,708,387 21.44%

49 Boroko Rp 38,648,475,000 Rp 48,525,307,500 25.56%

50 Bungku Rp 33,997,266,000 Rp 42,118,835,100 23.89%

51 Lawolatu BELUM BEROPERASI

52 Sampara BELUM BEROPERASI

53 Palangga BELUM BEROPERASI

54 Lapulu Rp 30,244,530,000 Rp 37,132,573,450 22.77%

55 TandohaMappacing II Rp 25,110,000,000 Rp 32,073,844,000 27.73%


56 Atapange Rp 162,615,183,480 Rp 195,664,694,621 20.32%

57 Senggol Rp 99,463,872,000 Rp 120,127,003,840 20.77%

58 Sudu BELUM BEROPERASI

59 Loka Rp 46,600,655,760 Rp 56,616,008,077 21.49%



2016*



60 Parigi Rp 49,227,690,000 Rp 59,342,263,050 20.55%

61 Sentral Tanete Rp 38,286,240,000 Rp 46,709,212,800 22.00%

62 Paranglompoa Rp 12,329,091,840 Rp 15,787,203,245 28.05%

63 Andi Tada Rp 14,672,810,880 Rp 17,979,209,674 22.53%

64 BatuLappa BELUM BEROPERASI

65 Erasa II Rp 21,942,000,000 Rp 28,014,180,260 27.67%

66 Boyong BELUM BEROPERASI

67 Sentral Rp 11,236,780,800 Rp 13,597,396,576 21.01%

68 Bungi Rp 50,908,516,200 Rp 61,035,878,889 19.89%

69 Malili Rp 38,619,046,080 Rp 50,779,381,459 31.49%

70 Binuang Rp 6,069,797,520 Rp 7,694,300,713 26.76%

71 Sentral Majene Rp 66,762,282,000 Rp 83,047,777,980 24.39%

72 Kalukku Rp 60,470,218,200 Rp 76,654,293,898 26.76%

73 Bambalmotu Rp 32,176,757,520 Rp 40,084,559,821 24.58%

75 Pontolo BELUM BEROPERASI

76 Liluwo Rp 8,278,845,120 Rp 10,126,270,925 22.32%

77 Selasa Dluha Utara Rp 45,400,788,360 Rp 56,558,545,894 24.58%

78 Marisa Rp 41,670,000,000 Rp 53,487,918,100 28.36%

79 Bongo Nol Rp 68,393,688,000 Rp 84,082,785,520 22.94%

80 Galala Sofifi Rp 15,942,990,000 Rp 19,944,209,600 25.10%

81 Jailolo Rp 25,118,035,200 Rp 31,291,076,608 24.58%

82 Sarimahala Rp 38,394,938,400 Rp 46,962,775,936 22.32%

83 Bahari Berkesan Rp 51,549,156,000 Rp 63,264,522,240 22.73%

84 Namlea Rp 21,992,085,720 Rp 29,943,234,006 36.15%

85 Bula BELUM BEROPERASI

86 Kaimana Rp 4,860,000,000 Rp 6,220,800,000 28.00%

87 Wosi BELUM BEROPERASI

88 Iriati Rp 103,320,000,000 Rp 130,968,000,000 26.76%

89 Rufei BELUM BEROPERASI

90 Waisai Rp 46,080,384,000 Rp 58,720,408,320 27.43%

91 Tambaruni Rp 74,700,000,000 Rp 90,696,000,000 21.41%

92 Entrop BELUM BEROPERASI

93 Doyo Baru BELUM BEROPERASI

94 Baru Waropen Rp 24,480,000,000 Rp 29,606,400,000 21%

95 Elelim Rp 6,055,560,000 Rp 7,382,300,800 22%

96 Kenyam Rp 45,900,000,000 Rp 55,512,000,000 21%

97 Sentral Mulia Rp 132,631,392,000 Rp 165,778,456,960 25%

98 Eiknemba Rp 9,282,000,000 Rp 11,225,760,000 21%


IK-6 JumlahPasar Rakyatyangdiidentifikasiuntuk mendapatPemberdayaanTerpaduNasional

99 Jibama Rp 10,416,000,000 Rp 13,245,680,000 27%

100 Sentral Enarotali Rp 7,124,160,000 Rp 8,667,148,800 22%

Rata-Rata Kenaikan 27.14%

Tabel 13: Perbandingan Capaian Omzet Tahun 2015-2016

No Indikator Kinerja UtamaSatuan Target Realisasi Capaian (%)

2015 2016 2015 2016 2015 2016

1. Rata-rata peningkatan (omzet)Pasar Percontohan

Unit 68 50 68 50 100 100


Tabel 14: Grafik Capaian Omzet Pedagang Pasar Rakyat


Untuk tercapainya tujuan revitalisasi pasar, maka revitalisasi terhadap

aspek fisik pasar perlu didukung pembenahan aspek manajemen yaitu

untuk mengubah cara pandang/paradigma dalam penyelenggaraan

pasar rakyat menuju pengelolaan secara professional. Selain itu perlu

dilakukan pembinaan kepada pedagang pasar agar mampu

meningkatkan keterampilan mengelola usaha dan mampu

mengembangkan budaya kekeluargaan di lingkungan pasar.

Oleh karena itu Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik mempunyai


kegiatan Pemberdayaan Manajemen Pasar Rakyat yang diberikan

kepada pasar yang mendapatkan dana pembantuan dari Kementerian

Perdagangan. Kegiatan Pemberdayaan Manajemen Pasar Rakyat

merupakan suatu kegiatan pendampingan kepada pasar yang

mendapatkan dana pembantuan dari Kementerian Perdagangan untuk

meningkatkan kapasitas dari para pengelola dan pedagang di pasar

tersebut. Kegiatan ini juga mengacu kepada RPJM 2015-2019 pada

program Pemberdayaan Manajemen Terpadu Nasional yang dilakukan

sesuai dengan fungsi dan tugas instansi masing-masing.

Adapun tahapan kegiatan pemberdayaan manajemen meliputi pendataan

pedagang, rekruitment fasilitator, pelaksanaan Training of Facilitator,

FGD, bimbingan teknis, sekolah pasar, dan aktivasi pasar. Tujuan dari

kegiatan Pemberdayaan Manajemen Pasar Rakyat Terpadu Nasional ini

antara lain adalah :

1. Mendorong pasar rakyat untuk dapat bersaing dengan toko modern dan

maju bersama dalam menigkatkan perekonomian masyarakat dengan

dengan pengelolaan dan pemberdayaan pasar secara profesional;

2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

3. Menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak roda perekonomian

daerah;

Pemberdayaan dan Pendampingan Pasar Rakyat, terdiri dari :

e. Pendampingan kepada para pedagang pasar dalam hal pengelolaanpasar yang baik, menata barang dagangan, menghitung omzet, dll

f. Sosialisasi kepada pedagang dan Forum Komunikasi, merupakankegiatan sosialisasi dalam rangka relokasi kembali pedagang kepasar yang telah dibangun

g. Focus Group Discussion (FGD), berupa pertemuan dengan seluruhstake holder dalam rangka persiapan penempatan kembali pedagangke pasar yang telah dibangun

h. Sekolah Pasar, berupa suatu media pembelajaran dalam bagipelaku pasar rakyat, terdiri dari :


Kelas Pasar, pertemuan rutin yang bersifat klasikal dan diskusi,materi yang diberikan antara lain :

- Manajemen Pengelolaan Pasar- Moral Dan Etika Berdagang- Manajemen keuangan- Manajemen Lingkungan Bersih- Teknik Berjualan dan menata barang dagangan yang baik dll.

IK-7

Jumlah penyediajasa Logistiksektorperdaganganyang dilakukanpembinaan

Indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2016 terkait

dengan Aparatur dan Pelaku Usaha yang meningkat pemahaman di bidang

Logistik sebagaimana yang tercantum dalam target indikator kinerja

sebanyak 600 peserta, peserta yang hadir adalah pelaku usaha, pedagang

pasar, dan instansi pemerintahan terkait.

Adapun jenis kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 yang

dapat mendukung tercapainya kinerja yaitu : (1) Rakor Peningkatan

kelancaran Logistik Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (100

Peserta); (2) Koordinasi Implementasi Laporan Administrasi Gudang (100

Peserta); (3) Pengembangan Gerai Maritim (225 Peserta); (4) Penyusunan

Draf Permendag tentang Ketentuan Umum dibidang Perdagangan

Antarpulau (100 Peserta); (5) Pemberdayaan Pedagang Pasar Rakyat (200

Peserta); dan (6) Implementasi Kebutuhan Pergudangan didaerah (100

Peserta).

Adapun capaian indikator ini telah melampaui target hal ini disebabkan oleh

banyaknya peserta yang ingin memahami tentang pentingnya logistik bagi

pengembangan daerah untuk masa yang akan datang sehingga dengan

mengikuti workshop maupun rapat koordinasi dalam rangka pengembangan

sistem logistik nasional, aparatur bisa mengimplementasikan bagi daerah

masing-masing.

Untuk tahun mendatang akan ditingkatkan lagi pelaksanaan workshop dan

rapat koordinasi ini dibeberapa daerah, agar lebih banyak lagi aparatur yang

lebih memahami dalam pengembangan logistik Nasional.


Tabel 15.Perbandingan Capaian Indikator Direktorat Sarana Distribusi dan LogistikTahun 2015 dan 2016

No Indikator Kinerja Utama SatuanTarget Realisasi Capaian (%)

2015 2016 2015 2016 2015 2016

1. Jumlah penyedia jasa Logistiksektor perdagangan yangdilakukan pembinaan

Peserta 600 600 1010 825 168 137.5


Tabel 16: Grafik Perbandingan Capaian Penyedia Jasa Logistik 2017


IK 8

Tersediainformasisarana logistikperdagangan

Dalam rangka mendukung pengembangan sistem logistik nasional

diperlukan informasi logistik yang memadai. Hal ini penting mengingat

informasi logistik yang memadai sangat diperlukan sebagai bahan untuk

melakukan pengambilan kebijakan yang tepat dalam rangka upaya

membangun daya saing nasional serta mendukung implementasi rencana

aksi sistem logistik nasional sebagaimana tertuang dalam Perpres 26

tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.


Dalam Perpres tersebut menjelaskan bahwa penyimpanan (warehousing)

merupakan bagian penting dalam Sistem Logistik Nasional. Selengkapnya

Perpres 26 Tahun 2012 mendefinisikan logistik sebagai bagian dari rantai

pasok (supply chain) yang menangani arus barang, arus informasi, dan

arus uang melalui proses pengadaan (procurement), penyimpanan

(warehousing), transportasi, distribusi dan pelayanan penghantaran

(delivery services).

Pada tahun 2016 untuk mendukung hal tersebut diatas, Direktorat Sarana

Distribusi dan Logistik telah menetapakan indikator kinerja dengan capaian

target berupa penghimpunan informasi sarana logistik perdagangan,

khususnya pergudangan dari 34 provinsi. Pendataan gudang diperlukan

dalam rangka pengamanan ketersediaan stok, khususnya barang pokok

dan penting. Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan verifikasi

data gudang kepada dinas-dinas yang membidangi perdagangan di

Propinsi. Disamping itu untuk menguji keberadaan gudang-gudang

tersebut dilakukan kunjungan lapangan ke beberapa gudang secara

sampling.

Kriteria data gudang yang dihimpun berdasarkan Peraturan Menteri

Perdagangan No. 90 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan

Pergudangan sebagai berikut :Tabel 17 : Kriteria data gudang berdasarkan Permendag No. 90 Tahun 2014

tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan

No Kriteria Luas

1 Gudang Tertutup Gol. A 100 m2 s.d 1.000 m2;

2 Gudang Tertutup Gol. B 1.000 m2 s.d 2.500 m2;

3 Gudang Tertutup Gol. C diatas 2.500 m2;

4 Gudang Tertutup Gol. D Gudang berbentuk Silo atau Tangki;

5 Gudang Terbuka ≥ 1000 m2

Sumber : Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik

Pada kegiatan penghimpunan sarana logistik dari daerah, Direktorat

Sarana Distribusi dan Logistik melakukan kegiatan penjemputan/meminta


data-data gudang dari 34 daerah (Provinsi) untuk dihimpun menjadi data

informasi sarana logistik perdagangan yang diperoleh dari 34 provinsi.

Pada tahun 2016 target informasi sarana logistik perdagangan adalah

diperolehnya informasi sarana logistik (data gudang) dari 34 provinsi.

Target tersebut berhasil tercapai 100%, dengan diperolehnya informasi

data gudang dari 34 Provinsi. Untuk mencapai target tersebut, Direktorat

Sarana Distribusi dan Logistik melakukan koordinasi dan pengambilan

data-data gudang yang dimiliki oleh Dinas yang membidangi perdagangan

di tingkat provinsi. Data-data tersebut merupakan data-data gudang

diseluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut.

Untuk membandingkan capaian kinerja tahun 2015 dan 2016 sebagaimana

yang tercantum dalam matriks dibawah ini

Tabel 18: Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Logistik dan Sarana

Distribusi Tahun 2015 dan 2016

NoIndikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian (%)

2015 2016 2015 2016 2015 2016

1. Tersedianya informasi saranalogistik perdagangan

provinsi 33 34 33 34 100 100


Tabel 19: Grafik Perbandingan Informasi Sarana Logistik Perdagangan 2016


33 3433 34

100 100

0

20

40

60

80

100

120

Tahun 2015 Tahun 2016

Target

Realisasi

Capaian (%)


Komoditas yang menjadi prioritas adalah barang pokok dan penting

diantaranya adalah bahan pangan (beras dan minyak goreng), bahan

sandang (tekstil dan produk tekstil), dan bahan perumahan (semen dan

baja). Disamping itu, ada barang penting seperti bahan bakar minyak, gas,

pupuk dan lain-lain.

Kegiatan penghimpunan informasi logistik dilakukan dengan daerah yang

menjadi target penghimpunan informasi adalah sebanyak 34 Provinsi.

Tabel 20: Data Gudang di 34 ProvinsiKabupaten/Kota di Indonesia

NO PROVINSI JUMLAH

1 D.I.ACEH• Kota Banda Aceh 1• Kota Lhokseumawe 21• Kabupaten Pidie 74• Kabupaten Aceh Besar 21• Kabupaten Aceh Utara 34

Sub total 151

2 SUMATERA UTARA• Kota Medan 435• Kabupaten Dairi 8


• Kota Pematang Siantar 89Sub total 532

3 SUMATERA BARAT• Kota Padang 74• Kabupaten Tanah Datar 4• Kota Pariaman 7

Sub total 85

4 RIAU• Kota Pekanbaru 409• Kota Dumai 46• Kabupaten Bengkalis 34• Kabupaten Rokan Hilir 57• Kabupaten Siak 12• Kabupaten Rokan Hulu 42• Kabupaten Indragiri Hilir 97• Kabupaten Indragiri Hulu 66• Kabupaten Kampar 35• Kabupaten Kepulauan Meranti 26• Kabupaten Kuantan Singingi 31

Sub total 855

5 JAMBI• Kabupaten Muaro Jambi 11• Kabupaten Sarolangun 57• Kabupaten Tanjung Jabung Barat 58• Kota Jambi 295• Kabupaten Bungo 55• Kabupaten Batang Hari 7

Sub total 483

6 SUMATERA SELATAN• Kabupaten Banyuasin 8• Kabupaten Musi Rawas 51• Kabupaten Musi Rawas Utara 27• Kabupaten Ogan Ilir 3• Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 27• Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 13• Kabupaten Ogan Komering Ulu 86• Kota Palembang 167• Kabupaten Muara Enim 2• Kabupaten Lahat 23• Kabupaten Musi Banyuasin 4


• Kabupaten Pagar Alam 6• Kabupaten Empat Lawang 4

Sub total 421

7 BENGKULU• Kota Bengkulu 63

Sub total 63

8 LAMPUNG• Kabupaten Tulang Bawang 55• Kabupaten Tulang Bawang Barat 12• Kabupaten Lampung Barat 62• Kabupaten Way Kanan 40• Kabupaten Lampung Timur 60• Kabupaten Tanggamus 79• Kabupaten Lampung Utara 42• Kabupaten Mesuji 39• Kabupaten Pringsewu 51• Kabupaten Pesawaran 17• Kota Metro 73• Kabupaten Lampung Tengah 144• Kabupaten Lampung Selatan 93• Kabupaten Bandar Lampung 179

Sub total 946

9 KEP. BANGKA BELITUNG• Kota Pangkal Pinang 53• Kabupaten Bangka Tengah 20• Kabupaten Belitung 84• Kabupaten Bangka 20• Kabupaten Bangka Barat 13• Kabupaten Bangka Selatan 22• Kabupaten Belitung Timur 4

Sub total 216

10 KEP. RIAU• Kota Tanjung Pinang 37• Kabupaten Natuna 5• Kabupaten Bintan 8• Kabupaten Karimun 49• Kota Batam 40• Kabupaten Lingga 9• Kabupaten Kep. Anambas 4

Sub total 152


11 DKI. JAKARTA• Kota Jakarta Barat 67• Kota Jakarta Utara 80• Kota Jakarta Timur 46• Kota Jakarta Pusat 41• Kota Jakarta Selatan 36

Sub total 270

12 D.I. YOGYAKARTA• Kabupaten Gunungkidul 53• Kabupaten Kulon Progo 64• Kabupaten Bantul 145• Kabupaten Sleman 75• Kota Yogyakarta 132

Sub total 469

13 JAWA BARAT• Kabupaten Sumedang 187• Kota Depok 39• Kabupaten Bandung Barat 95• Kota Bekasi 67• Kabupaten Subang 59• Kabupaten Majalengka 46• Kabupaten Garut 9• Kabupaten Tasikmalaya 54• Kabupaten Ciamis 21• Kabupaten Indramayu 34• Kabupaten Cianjur 57• Kabupaten Kuningan 101• Kabupaten Cirebon 183• Kabupaten Bogor 41• Kabupaten Sukabumi 342• Kota Sukabumi 17• Kota Cimahi 117• Kabupaten Purwakarta 22• Kabupaten Karawang 58• Kota Bandung 250• Kabupaten Bandung 34• Kota Cirebon 31• Kota Tasikmalaya 42• Kota Bogor 11

Sub Total 1917


14 JAWA TENGAH• Kabupaten Cilacap 194• Kota Surakarta 43• Kabupaten Magelang 63• Kota Magelang 20• Kabupaten Blora 40• Kota Tegal 30• Kabupaten Tegal 48• Kabupaten Jepara 33• Kabupaten Sragen 82• Kabupaten Boyolali 3• Kabupaten Brebes 44• Kota Pekalongan 32• Kabupaten Pekalongan 47• Kabupaten Purbalingga 8• Kabupaten Klaten 53• Kota Salatiga 70• Kota Semarang 20• Kabupaten Semarang 6• Kabupaten Demak 14• Kabupaten Grobongan 28• Kabupaten Kendal 72• Kabupaten Pati 71• Kabupaten Rembang 32• Kabupaten Temanggung 18• Kabupaten Kudus 51• Kabupaten Batang 57

Sub Total 1179

15 JAWA TIMUR• Kabupaten Tulungagung 40• Kota Kediri 81• Kabupaten Magetan 70• Kabupaten Sidoarjo 173• Kabupaten Jombang 58• Kabupaten Bojonegoro 112• Kabupaten Pacitan 43• Kabupaten Tuban 52• Kabupaten Trenggalek 16• Kabupaten Bangkalan 48• Kabupaten Banyuwangi 49• Kota Batu 3• Kota Blitar 46• Kabupaten Blitar 42


• Kabupaten Bondowoso 24• Kabupaten Gresik 40• Kabupaten Jember 48• Kabupaten Lamongan 44• Kabupaten Lumajang 26• Kabupaten Madiun 72• Kota Madiun 59• Kota Malang 6• Kabupaten Mojokerto 38• Kota Mojokerto 45• Kabupaten Nganjuk 14• Kabupaten Ngawi 59• Kabupaten Pamekasan 30• Kabupaten Pasuruan 42• Kota Pasuruan 47• Kabupaten Ponorogo 19• Kabupaten Probolinggo 11• Kota Surabaya 469• Kabupaten Kediri 95• Kabupaten Malang 105• Kota Probolinggo 28• Kabupaten Sampang 34• Kabupaten Situbondo 45

Sub Total 2233

16 BANTEN• Kabupaten Serang 45• Kabupaten Lebak 102• Kabupaten Tangerang 26• Kota Tangerang 60• Kota Serang 65• Kabupaten Pandeglang 17

Sub Total 315

17 BALI• Kabupaten Tabanan 44• Kabupaten Jembrana 19• Kabupaten Buleleng 18• Kabupaten Klungkung 28• Kabupaten Gianyar 13• Kota Denpasar 244• Kabupaten Badung 34• Kabupaten Bangli 22• Kabupatem Karangasem 11


Sub Total 433

18 NUSA TENGGARA TIMUR• Kabupaten Lembata 9• Kabupaten Sumba Barat 7• Kabupaten Timor Tengah Selatan 4• Kabupaten Flores Timur 44• Kabupaten Sumba Barat Daya 10• Kabupaten Timor Tengah Utara 40• Kota Kupang 1

Sub Total 115

19 NUSA TENGGARA BARAT• Kabupaten Lombok Timur 65• Kota Mataram 44• Kabupaten Lombok Barat 35• Kabupaten Sumbawa 3• Kabupaten Lombok Utara 2• Kota Bima 9• Kabupaten Lombok Tengah 17• Kabupaten Bima 45• Kabupaten Sumbawa Barat 18• Kabupaten Dompu 4

Sub Total 242

20 KALIMANTAN BARAT• Kabupaten Ketapang 84• Kabupaten Sanggau 110• Kabupaten Landak 2• Kota Singkawang 45• Kabupaten Melawi 28• Kabupaten Kubu Raya 10• Kabupaten Sekadau 11• Kabupaten Sintang 48• Kota Pontianak 274• Kabupaten Mempawah 8• Kabupaten Sambas 10• Kabupaten Bengkayang 10

Sub Total 640

21 KALIMANTAN TENGAH• Kabupaten Kapuas 64• Kabupaten Katingan 18• Kabupaten Murung Raya 7


• Kabupaten Barito Utara 2• Kabupaten Pulang Pisau 0• Kabupaten Kotawaringin Timur 27• Kabupaten Sukamara 4• Kabupaten Lamandau 6• Kabupaten Kotawaringin Barat 90• Kabupaten Gunung Mas 3• Kabupaten Barito Timur 0• Kota Palangkaraya 26• Kab. Barito Selatan 0• Kab. Seruyan 0

Sub Total 247

22 KALIMANTAN SELATAN• Kota Banjarmasin 51

Sub Total 51

23 KALIMANTAN TIMUR• Kota Samarinda 28• Kabupaten Berau 41• Kabupaten Kutai Kartanegara 6• Kota Balikpapan 16

Sub Total 91

24 KALIMANTAN UTARA• Kabupaten Nunukan 74• Kota Tarakan 171• Kabupaten Bulungan 46• Kabupaten Malinau 59• Kabupaten Tana Tidung 158• Kota Tanjung Selor 32

Sub Total 540

25 SULAWESI UTARA• Kota Bitung 2• Kabupaten Minahasa 39• Kabupaten Minahasa Utara 9• Kabupaten Kepulauan Sangihe 24• Kota Manado 254

Sub Total 328

26 SULAWESI TENGAH• Kota Palu 117• Kabupaten Donggala 106


• Kabupaten Parigi Moutong 17Sub Total 240

27 SULAWESI SELATAN• Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 26• Kabupaten Luwu Timur 9• Kota Palopo 6• Kabupaten Luwu Utara 13• Kabupaten Jeneponto 3• Kabupaten Wajo 11• Kabupaten Soppeng 13• Kabupaten Pinrang 28• Kabupaten Sidenreng Rappang 11• Kabupaten Bulukumba 13• Kota ParePare 39• Kabupaten Maros 29• Kabupaten Enrekang 26• Kabupaten Selayar 14• Kabupaten Sinjai 19• Kota Makassar 176• Kabupaten Bantaeng 2• Kabupaten Barru 87• Kabupaten Takalar 19

Sub Total 544

28 SULAWESI TENGGARA• Kabupaten Bombana 23• Kota Kendari 37• Kabupaten Buton Utara 23• Kabupaten Kolaka Utara 35• Kabupaten Kolaka 82• Kabupaten Konawe Selatan 4• Kabupaten Muna 9• Kabupaten Wakatobi 16• Kota Bau-Bau 38

Sub Total 267

29 SULAWESI BARAT• Kabupaten Mamuju 48• Kabupaten Polewali Mandar 9

Sub Total 57

30 GORONTALO• Kabupaten Boalemo 38


• Kota Gorontalo 92• Kabupaten Gorontalo 5• Kabupaten Gorontalo Utara 2• Kabupaten Pohuwato 1• Kabupaten Bone Bolango 25

Sub Total 163

31 MALUKU• Kota Ambon 43• Kota Tual 62

Sub Total 105

32 MALUKU UTARA• Kabupaten Halmahera Barat 23• Kabupaten Halmahera Tengah 2• Kabupaten Halmahera Utara 2• Kabupaten Halmahera Selatan 7• Kabupaten Halmahera Timur 2• Kabupaten Pulau Morotai 2• Kota Ternate 15• Kabupaten Tidore Kepulauan 9

Sub Total 62

33 PAPUA• Kota Jayapura 47

Sub Total 47

34 PAPUA BARAT• Kabupaten Manokwari 244• Kabupaten Fakfak 37• Kabupaten Sorong 17• Kota Sorong 9• Kabupaten Wondama 3• Kabupaten Kaimana 13• Kabupaten RajaAmpat 4• Kabupaten Sorong Selatan 3• Kabupaten Bintuni 33

Sub Total 363

TOTAL 14822Sumber: Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Perdagangan yang

mengamanatkan pengaturan terkait pergudangan dalam sebuah Peraturan


Menteri, maka Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik telah menyusun

Peraturan Menteri Perdagangan tentang pergudangan yang pada akhir

tahun 2014 telah terbit, yaitu Permendag No. 90 Tahun 2014 tentang

Penataan dan Pembinaan Gudang. Peraturan ini berisi tentang

penggolongan gudang, pendaftaran gudang, pencatatan administrasi

gudang, pelaporan administrasi gudang khusus untuk gudang yang berisi

barang kebutuhan pokok dan barang penting, pembinaan oleh

Pemerintah/Pemerintah Daerah, serta sanksi.

Kegiatan Monitoring Perdagangan antar Pulau Kelapa Sawit dan Produk

Turunannya merupakan amanat dari Permendag No. 05 Tahun 2014 tentang

perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-Dag/Per/4/2008

Tentang Verifikasi Perdagangan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit Dan

Produk Turunannya, pada pasal 10 A yang mengatur bahwa Dirjen

Perdagangan Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk sewaktu-waktu

melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan verifikasi pengangkutan antar

pulau komoditas kelapa sawit dan produk turunannya.

Kegiatan monitoring ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi

yang terjadi dilapangan dan melakukan peninjauan terhadap Verifikasi

Perdagangan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit Dan Produk Turunannya

yang selama ini telah dilakukan. Monitoring ini dilakukan dengan metode :

a. Kunjungan lapangan dalam rangka meninjau kegiatan verifikasi

Perdagangan antar pulau kelapa sawit dan produk turunannya.

b. Melakukan koordinasi dengan pihak dinas yang membidangi

perdagangan, surveyor dan kantor syahbandar dan otoritas pelabuhan

terkait kegiatan verifikasi Perdagangan antar pulau kelapa sawit dan

produk turunannya.


C.

PenyerapananggaranDirektoratSaranaDistribusi danLogistik tahun2016 mencapai37.64%

Akuntabilitas Keuangan Tahun 2016 pada Direktorat SaranaDistribusi dan Logistik

Efektifitas pencapain indikator kinerja tidak terlepas dari penyerapan

anggaran yang digunakan oleh Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik

tahun 2016 dengan jumlah pagu awal anggaran sebesar Rp

1.601.500.000.000,- (Satu Trilyun enam ratus satu milyar lima ratus juta

rupiah), setelah adanya revisi mengenai anggaran, alokasi anggaran

Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi menjadi sebesar Rp

158.627.248.000,- (Seratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh

tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan realisasi

sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp 59.752.081.221,- (Lima

puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan puluh satu

ribu dua ratus duapuluh satu rupiah) atau sebesar 37.67 % dengan sisa

anggaran sebesar 98.875.166.779,- (Sembilan puluh delapan milyar

delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus enampuluh enam ribu tujuh ratus

tujuhpuluh sembilan rupiah).

Penyerapan anggaran tahun 2016 dapat dikaji ulang berdasarkan bagian-

bagian pada indikator-indikator kegiatan dapat diuraikan dalam matriks dan

grafik dibawah ini :Tabel 21: Perbandingan Anggaran Tahun 2015 dan 2016

2015 2016

PAGU REVISI 58.283.390.000 158.627.248.000

REALISASI 49.921.447.187 59.752.081.221


Penyerapan anggaran pada Direktorat Sarana Distribusi dan Logisitk hingga

31 Desember 2016 hanya 37.67 % yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan sarana distribusi

Ada beberapa daerah yang mengundurkan diri untuk revitalisasi pasar

dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan untuk melakukan revitalisasi

pasar;

2. Kapasitas Logistik

Adanya pagu optimalisasi sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang tidak

dicairkan hal ini dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan.


Realisasianggaran perindikatorkinerja utama.

Tabel 22: Grafik Perbandingan Anggaran Tahun 2015 dan 2016

0

20,000,000,000

40,000,000,000

60,000,000,000

80,000,000,000

100,000,000,000

120,000,000,000

140,000,000,000

160,000,000,000

PAGUREVISI

20152016


Tabel 23: Grafik Capaian Anggaran setiap IKU

0100,000,000,000200,000,000,000300,000,000,000400,000,000,000500,000,000,000600,000,000,000700,000,000,000800,000,000,000900,000,000,000

1,000,000,000,000

IKU1

IKU2

IKU3

IKU4

IKU5

IKU6

IKU7

IKU8

TargetCapaian


REALISASI


Terkait dengan pelaksananaan 8 (delapan) target capaian indikator kinerja

realisasi anggaran, sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Revitalisasi Pasar Rakyat Tipe A

Tabel 24: Realisasi IKU1

No. KegiatanRealisasi s/d 31Desember 2016

PAGU Realisasi % Sisa1. Jumlah Pasar

Rakyat Tipe A 950.001.928.000 708.809.160.898 75 241.192.767.102

Sumber:Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik

Dari tabel diatas, pagu anggaran dan realisasi pada kegiatan pasar yang di

identifikasi penyerapan anggaran dapat dikatakan berhasil diatas 60 %,

adapun capaian tidak 100 % dikarenakan adanya pasar yang

mengundurkan diri, terjadinya bencana alam dan lain - lain.

2. Realisasi Anggaran Revitalisasi Pasar Rakyat Tipe B

Tabel 25:. Realisasi IKU 2

No. KegiatanRealisasi s/d 31 Desember 2016

PAGU Realisasi % Sisa

1. Jumlah PasarRakyat Tipe B 490.518.059.000 353.213.049.859 72 137.305.009.141


Dari tabel diatas, pagu anggaran dan realisasi pada kegiatan pasar yang di

identifikasi penyerapan anggaran dapat dikatakan berhasil diatas 60 %,

adapun capaian tidak 100 % dikarenakan adanya pasar yang

mengundurkan diri, terjadinya bencana alam dan lain - lain.


3. Jumlah Aparatur dan pelaku usaha yang meningkat kapasitas

pemahaman di bidang logistik.

Tabel 26: Realisasi IKU 3


PAGU Realisasi % Sisa1. Jumlah Pasar

Rakyat yangmedapatkanPemberdayaanTerpadu Nasional

9.982.170.000 9.393.780.000 94.11 588.390.000


Dari tabel diatas, pagu anggaran dan realisasi pada kegiatan Pasar Rakyat

yang mendapatkan Pemberdayaan Terpadu Nasional secara realisasi

keuangan kegiatan sudah sangat baik realisasi keuangan mencapai 94.11%

4. Realisasi Anggaran Pembangunan Pusat Distribusi RegionalTabel 27: Realisasi IKU 4


PAGU Realisasi . Sisa

1. Jumlah PusatDistribusiRegional yangdibangun

35.000.000.000 32.775.068.000 93.64 2.224.932.000


Dari tabel diatas, pagu anggaran dan realisasi pada Pembangunan Pusat

Distribusi Regional telah terserap dengan baik serta terbangunnya 1 (satu)

Pusat Distribusi Regional.

%


5. Tersedianya rekomendasi tekait dengan penataan sistem logistik

Tabel 28: Realisasi IKU 5



1. PertumbuhanOmzetPedagangPasar RakyatTipe A yangtelahdirevitalisasi

1.297.137.000 1.168.778.212 90.10 128.358.788


Dari tabel diatas, pagu anggaran dan realisasi pada kegiatan Pertumbuhan

Omzet Pedagang Pasar Rakyat Tipe A yanjg telah direvitalisasi, realisasi

keuangan mencapai keberhasilan sebesar 90.10 %

6. Realisasi Anggaran Identifikasi Pasar Rakyat yang mendapatkan

Pemberdayaan NasionalTabel 29: Realisasi IKU 6



1. Jumlah PasarRakyat yangdiidentifikasiuntuk mendapatPemberdayaanTerpaduNasional

8.647.395.000 8.212.133.502 94.96 435.261.498


Dari tabel diatas, pagu anggaran dan realisasi pada Identifikasi Pasar

Rakyat untuk mendapatkan Pemberdayaan Terpadu Nasional, realisasi

keuangan mencapai 94.96 %.


7. Realisasi Anggaran Kegiatan Penyedia Jasa Logistik Sektor

Perdagangan yang dilakukan PembinaanTabel 30: Realisasi IKU 7



1. Jumlah PenyediaJasa LogistikSektorPerdagangan yangdilakukanpembinaan

10.340.472.000 9.717.518.606 93.97 622.953.394


Dalam Realisasi anggaran tersebut dilakukan pembinaan terhadap pelaku

usaha di berbagai daerah, dalam hal ini kegiatan tersebut terlaksana

dengan baik dan total peserta yang hadir lebih dari 600 peserta.

8. Realisasi Kegiatan Informasi Sarana Distribusi dan Logistik dibidang

PerdaganganTabel 31: Realisasi IKU 7



1. Jumlah InformasiSarana Distribusidan LogistikdibidangPerdagangan

3.381.375.000 3.034.464.201 89.74 346.910.799


Realisasi Anggaran tersebut terserap dengan baik, dan tersedianya data

gudang di 34 Provinsi dengan cara melalui mendatangi daerah daerah di

Provinsi, Kabupaten/Kota.


REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT SARANA DISTRIBUSI DANLOGISTIK TAHUN 2016

Sejalan dengan reformasi penyusunan progam dan kegiatan yang

berbasis kinerja, dimana setiap kegiatan eselon I pada

Kementerian/Lembaga hanya boleh melaksanakan 1 (satu) program dan 1

(satu) kegiatan untuk unit eselon II dalam rangka mewujudakan visi, misi,

tujuan dan sasaran. Dalam melaksanakan tugas Ditjen PDN

melaksanakan program pengembangan perdagangan Dalam Negeri.

Adapun hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai oleh Direktorat

Sarana Distribusi dan Logistik dengan realisasi keuangan, sebagai berikut:


Tabel 32: Realisasi Anggaran Seluruh Kegiatan

No. OUTPUTRealisasis/d 31 Desember 2016


1. Jumlah Pasar RakyatTipe A

950.001.928.000 708.809.160.898 75 241.192.767.102

2. Jumlah Pasar RakyatTipe B 490.518.059.000 353.213.049.859

72 137.305.009.141

3.

Jumlah Pasar Rakyatyang mendapatkanPemberdayaan TerpaduNasional

9.982.170.000 9.393.780.000 94.11 588.390.000

4. Jumlah Pusat DistribusiRegional yang dibangun

35.000.000.000 32.775.068.000 93.64 2.224.932.000

5.Pertumbuhan OmzetPasar Rakyat Tipe Ayang telah direvitalisasi

1.297.137.000 1.168.778.212 90.10 128.358.788

6.

Jumlah Pasar Rakyatyang diidentifikasi yangmendapatPemberdayaan TerpaduNaional

8.647.395.000 8.212.133.502 94.96 435.261.498

7.

Jumlah Penyedia JasaLogistik SektorPerdagangan yangdilakukan pembinaan

10.340.472.000 9.717.518.606 93.97 622.953.394

8.Jumlah Informasi SaranaDistribusi dan Logistikdibidang perdagangan

3.381.375.000 3.034.464.201 89.74 346.910.799

9. Layanan Perkantoran 3.721.856.000 3.283.077.777 88.21 449.146.623



BAB IVPENUTUP

Capaian yangbaik dalamkegiatan iniperludipertahankan

IndikatorKinerjakegiatanDirektoratLogistik danSaranaDistribusi telahmencapai 100%

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang good governance

untuk mendukung efektifitas dan efiesiesi pelaksanaan tugas dan

fungsi Kementerian Perdagangan sesuai dengan Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia nomor : 57/M-DAG/PER/8/2012

perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 31/M- DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perdagangan, Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi

yang melakukan tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan

kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan dibidang Logistik dan Sarana Distribusi telah melaksanakan

Tugas dan Fungsinya dengan kinerja yang baik dapat dipertahankan

sesuai dengan capaian kinerja yang dijelaskan pada bab sebelumnya.

Seluruh kegiatan yang mendukung indikator kinerja maupun kinerja

sasaran telah mencapai 100 % bahkan melampaui target yang telah

ditentukan didalam kontrak kinerja dan renstra Kementerian

Perdagangan. Dari ke 8 (delapan) Selanjutnya, kegiatan lain yang

melampuai target indikator kinerja berupa aparatur dan pelaku usaha

yang meningkat kapasitas pemahaman di bidang logistik dengan yang

ditargetkan sebanyak 600 orang dengan capaian sebesar 825 orang.

Hasil baik ini menunjukan memberikan gambaran betapa pentingnya

pemahaman aparatur dan pelaku usaha tentang logistik khusus untuk

pengembangan daerah masing-masing. Kemudian seluruh kegiatan

Indikator Kinerja yang ada untuk mendukung pencapaian target Logistic

perfomance index hanya ada 2 (dua) indikator yang masuk kedalam

penilaian dari 6 (enam) kunci Logistic Perfomance Index yaitu:


Simpulan LAKDirektoratSaranaDistribusi danLogistik

a) Insfrastruktur dengan kegiatan indikator yang telah dilaksanakan

penilaian calon kanidat pasar rakyat yang telah ditentukan sesuai

target, b) Kualitas dan kompentesi logistik dengan indikator kegiatan

indikator aparatur dan pelaku usaha yang meningkatkan kapasitas

pemahaman di bidang logistik sesuai dengan target sebanyak 600

orang capaian kinerja sebanyak 825 orang dengan pagu anggaran

sebesar Rp 10.340.472.000,- dengan realisasi Rp 9.717.518.606,-

atau 93.97%.

Ada korelasi positif antara semakin tingginya penyerapan anggaran

dengan semakin tinggi hasil capaian kinerja, menunjukan bahwa

Direktorat Sarana Distribusi dan Logsitik telah optimal dan efektif

dalam mencapai target sesuai dengan indikator kinerja walaupun

adanya penghematan anggaran tetapi tidak mengurangi kinerja yang

telah dicapai.

Pada tahun 2016 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Sarana

Distribusi dan Logistik merupakan dokumen yang mengambarkan

capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan

merupakan perwujudan transpaaransi dan akuntabilitas dari Direktorat

Sarana Distribusi dan Logisitk dalam melaksanakan tugas dan fungsi

yang mendukung visi dan misi Kementerian Perdagangan.

Kesimpulan penting dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dari seluruh kegiatan tahun Anggaran 2016 pada Satker

Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik telah dilakukan dengan

maksimal sesuai biaya anggaran yang ada berdasarkan DIPA

Menteri Keuangan Nomor 090.02.1.447724/2016 tanggal 7

Desember 2015 telah terealisasi sampai dengan akhir Desember

2016 sesuai pelaksanaan DIPA pada Satker Direktorat Sarana

Distribusi dan Logistik mencapai Rp 59.950.944.144,- atau sekitar

37,79% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp 158.627.248.000,-

Dengan sisa anggaran Rp 98.875.166.779,-

2. Kontrak kinerja dan Rencana Kerja Tahunan Direktorat Sarana

Distribusi dan Logistik menjadi landasan akuntabilitas dimana


didalamnya terdapat indiaktor-indikator kinerja yang dapat

mendukung penilaian pencapaian target Logistic perfomance

index sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bank Dunia

bahwa Indonesia dapat peringkat ke 53 dari seluruh dunia.

3. dengan langsung dengan indikator outcome seperti jumlah pasar

percontohan yang meningkat kapasitas pengelola dan pedagang

pasar.

Rekomendasi Penyusunan LAK Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik ini

diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak yang

berkepentingan mengenai hasil capaian kinerja tahun 2016 dan juga

sebagai langkah komitmen dalam pertanggung jawaban kegiatan dan

anggaran selama tahun 2016 dan penyusunan ini relatif masih belum

memuat tentang kinerja secara menyeluruh, namun berfungsi sebagai

langkah untuk penyusunan rencana kerja yang akan datang.

69 LAMPIRAN

SASARAN REALISASIPERSENTASEPENCAPAIAN

TARGET

ANGGARAN

KETRENCANA REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

TerbangunnyaSaranaPerdaganganDalam RangkaKelancaranDistribusiBarangKebutuhanPokok diWilayahIndonesiaTermasukWilayahPerbatasan.

- Jumlah pasarrakyat tipe A 96 Unit 76 unit 79.20%

950.001.928.000 708.809.160.898

- Jumlah pasarrakyat tipe B 76 Unit 57 Unit 79.20%

490.518.059.000 353.213.049.859

- Jumlah PasarRakyat yangmendapatkanPemberdayaanTerpadu Nasional

100 100 100 %. 9.982.170.000 9.393.780.000

- Jumlah PusatDistribusiRegional yangdibangun 1 1 100 % 35.000.000.000 32.775.068.000

Meningkatkanpenataan danpembinaansarana danInformasiLogistikPerdagangan

- Pertumbuhanomzet pedagangpasar rakyat tipeA yang telahdirevitalisasi

20% 27.14% 135.7% 1.297.137.000 1.168.778.212

- Jumlah pasarrakyat yangdiidentifikasiuntuk mendapatPemberdayaanTerpaduNasional

100 100 100 % 8.647.395.000 8.212.133.502

- JumlahPenyedia jasalogistik sektorperdaganganyang dilakukanpembinaan

600 600 100 % 10.340.472.000 9.717.518.606

- JumlahInformasi saranadistribusi danlogistik dibidangperdagangan

34 Provinsi 34 Provinsi 100 % 3.381.375.000 3.034.464.201

LAMPIRAN

A. Lembar Kontrak Kinerja(Terlampir)

B. Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

RENCANATINGKATCAPAIAN

INDIKATORPENCAPAIANSASARAN(TARGET)

79.20%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2016

70 LAMPIRAN

C. Formulir Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

Unit Organisasi : Direktorat Sarana DIstribusi dan Logistik

Tugas dan fungsi : Melakukan tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar,

prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Logistik dan

Sarana Distribusi


71 LAMPIRAN

1. KeterkaitanProgram,Visi,Misi,Tujuandan Sasaran

Program

VIISIisi

Miisi

Tujuan SasarnnnaNn

PENGEMBANGANPERDAGANGANDALAMNEGERI

Perdagangan sebagaiSektor penggerakPertumbuhan dan dayasaing ekonomi sertapencipta kemakmuranrakyat yangberkeadilan.

1. MisiKemendag:1. Meningkatkan kinerja

Ekspor non migas secaraberkualitas;

2. Menguatkan pasar dalamnegeri

3. Menjagaketersediaanbahan pokok danpenguatan jaringandistribusi

a. Tujuan Ditjen PDN:Pengembangan SaranaDistribusi dan kapasitaspenyedia jasa logistik

a.

Sasaran Ditjen PDN:Penciptaan Jaringan DistribusiPerdagangan yang efisien

2. MisiDitjenPDN:1. Perbaikan Iklim usaha

perdagangan dalamnegeri

2. Peningkatan kinerjasektor perdaganganbesar dan eceran,serta penggunaanproduk dalam negeri

3. Stabilitasi dan penurunandisparitas hargabahan pokok

4. Penciptaanjaringan distribusiperdagangan yangefisien.

b. Tujuan Dit. SaranaDistribusi dan LogistikPengembangan saranadistribusi perdagangan dankapasitas pelaku/penyediajasa logistik

b..

Sasaran Dit.Sarana Distribusi danLogistik :Terbangunnya sarana distribusi dalamrangka kelancaran distribusi barangpokok dan meningkatnya kapasitasperilaku usaha penyedia jasa logistik:

Visi Misi


72 LAMPIRAN

2. Rencana Strategis Direktorat Logistik dan Sarana DistribusiTabel Capaian Kinerja Tahun 2016

No Program Output/outcome IndikatorTahun

KET2012 2013 2014 2015

1 2 4 5 67

7 8 9 10PengembanganPerdaganganDalam Negeri

Pengembangankapasitas logistikperdagangan

Jumlah pasar yangdiidentifikasi sebagaikandidat pasarpercontohan

23 26 26 26

Jumalh pasarpercontohan yangmendapatkanpemberdayaan

- 10 20 30

Jumlah peserta yangterfasilitasi dalam rangkameningkatkan penataansistem logistik

600 600 600 600

Tersedianya informasisarana logistik

33 33 33 33

Jumlah rekomendasiterkait penataan sistemlogistik

4 5 6 6

Sumber : Renstra Ditjen PDN 2010-2014


73 LAMPIRAN

3. Rencana Kebutuhan dana pembangunan pada Direktorat Sarana Distgribusi dan Logistik

Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Direktorat Logistik dan Sarana DistribusiTahun 2010-2014

( dalammiliar rupiah)

No ProgramTahun

KET2011 2011 2012 2013 2014

1 2 6 7 8 9 10 11

1. Pengembangankapasitas logistikperdagangan

32 70 47 65 67.5

Documents

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang dan Peran Strategis ...ditjenpdn.kemendag.go.id/assets/transparansi/LAK_Dit._Sarana... · dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas