BAB I PENDAHULUAN - diskop.ntbprov.go.iddiskop.ntbprov.go.id/data/2017/12/BAB-I-BAB-IV.pdf · Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang berkualitas, mandiri dan berdaya ... Dasar

Renja diskopntb tahun 2018//timwork//subbag-program 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan proses pembangunan Daerah

maupun Nasional. Dalam kaitan itu pembangunan Koperasi dan UMKM, sering

ditempatkan sebagai bagian penting dan strategis. Hal ini tidak dapat dipungkiri

karena KUMKM memang memiliki potensi yang besar dalam perekonomian Daerah,

yaitu dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan. Hal

ini dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha, penyerapan tenaga kerja yang memiliki

kontribusi dalam pembentukan PDRB Provinsi NTB.

Peran strategis KUMKM di tengah kehidupan ekonomi daerah merupakan fakta

yang tidak bisa disangkal lagi. Peran strategis tersebut terutama terkait dengan

jumlah, sebaran dan jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh KUMKM serta

kemampuan KUMKM dalam menyerap tenaga kerja. Jumlah koperasi saat ini sebanyak

4.187 koperasi dengan jumlah pengelola (pengurus, pengawas, manajer dan

karyawan) sebanyak 32.184 orang, sedangkan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah sebanyak 646.988 unit, terjadi peningkatan atas Usaha Mikro yang berasal

dari penumbuhan Wirausaha Baru pada tahun 2016 sebanyak 1.200 unit sedangkan

jumlah kumulatif WUB pada periode sebelumnya sebanyak 101.181 unit sehingga total

kumulatif sampai dengan tahun 2016 sebanyak 102.381 unit.

Sasaran pembangunan KUMKM adalah Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang berkualitas, mandiri dan berdaya

saing dengan meningkatkan akses Koperasi dan UMKM pada sumber daya produktif.

Dalam menghadapi kondisi perekonomian Nasional dan Internasional yang

semakin diwarnai dengan persaingan, nampaknya KUMKM tidak lagi tergantung dari

pihak luar, namun KUMKM dapat menjadikan pihak luar dan segala permasalahan

yang dihadapi sebagai tantangan dan motivasi untuk lebih mengedepankan potensi

internal. Hal tersebut dapat dibuktikan pada krisis moneter/kondisi yang paling sulit


KUMKM tetap dapat bertahan, kondisi ini mengindikasikan bahwa KUMKM memiliki

potensi dan dapat diandalkan.

Selaras dengan Visi, Misi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 salah satu

misinya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan

kemiskinan dan mengembangkan keuangan Daerah. Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB

berupaya untuk mewujudkannya melalui penjabaran beberapa target capaian

Indikator Kinerja pada Rencana Strategis tahun 2013 – 2018 selama 5 tahun yaitu

dengan meningkatkan kualitas KUMKM melalui: (1) meningkatnya jumlah Koperasi

berkualitas, 1.000 Koperasi; (2) meningkatnya jumlah Koperasi Simpan Pinjam,

50 KSP; (3) terbentuknya Koperasi Syariah, 500 KSPPS/USPPS; (4) meningkatkan

klasifikasi usaha, 2.210 unit; (5) menumbuhkan wirausaha baru, 5.000 unit;

6) meningkatnya jumlah sentra UMKM berbasis koperasi, 50 unit; (7) meningkatnya

jumlah koperasi baru, 375 koperasi; (8) meningkatnya jumlah kualitas SDM KUMKM

sebanyak 75 angkatan/2.250 orang.

Langkah ini patut disyukuri sebagai upaya nyata keberpihakan pemerintah

daerah untuk pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diharapkan mampu berkontribusi dalam

mengurangi angka kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, menekan angka

pengangguran dan mendorong angka pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang

Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran

Dasar Koperasi.


Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.


Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi


Kemitraan;


Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;


Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;


Organisasi Perangkat Daerah;


Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2001 tentang

Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar

Dengan Syarat Kemitraan;

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang

Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah;

16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994 tentang Peningkatan

Pembinaan Pengembangan Perkoperasian;

17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang

Pemberdayaan Usaha Menengah;


18. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomor : 19/PER/M.KUKM/III/2007 Tanggal 30 Maret 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan

Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan

Perkuatan Dalam Bidang Produksi;

19. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik

Indonesia Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan

Koperasi Ditetapkan Tanggal 16 April 2007

20. Keputusan Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia

Nomor 36/Kep/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan

Peleburan Koperasi Ditetapkan Tanggal Pebruari 1998

21. Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Nomor 351/KEP/M/XII/1998, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Koperasi dan UKM RI Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.

22. Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan

Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008

tentang Pedoman Penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

Koperasi.

23. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik

Indonesia Nomor : 43/Kep/M.KUKM/VII/2004 tentang Pedoman Penerapan

Akuntabilitas Koperasi Ditetapkan Tanggal 19 Juli 2004.

24. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia

Nomor 124/Kep/M.KUMK/IX/2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang

Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar Dan

Pembubaran Koperasi Di Tingkat Nasional Ditetapkan Tanggal 6 Oktober 2004.

25. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menegah Republik

Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUMKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat

Akta Koperasi Ditetapkan Tanggal 24 Oktober 2004.

26. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomor 96/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional


Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

27. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik

Indonesia Nomor 123/Kep/M.KUMK/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas

Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran

Dasar Dan Pembubaran Koperasi Pada Provinsi dan Kabupaten/Kota Ditetapkan

tanggal 6 Oktober 2004.

28. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomor 130/Kep/M/KUKM/X/2004 tentang Pedoman Teknis

Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dibidang Usaha Industri Dan Ritel Bahan

Pokok Kebutuhan Masyarakat Ditetapkan Tanggal 15 Oktober 2004.

29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Pengembangan Koperasi


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2005 - 2025;


Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2013 – 2018 tanggal 6 Januari 2017;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

33. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

34. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada

Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnnya Rencana Kerja ini, adalah untuk memberikan informasi

mengenai program dan kegiatan pembangunan Koperasi dan UMKM yang akan

dilaksanakan pada tahun 2018. Disamping itu merupakan dokumen perencanaan


jangka pendek yang menjabarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM

Prov. NTB tahun 2013 – 2018, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan

kepada Dinas Koperasi UKM sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat

Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi

Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini, adalah sebagai acuan atau

pedoman penyusunan RKA-DPA dan RKA KL-DIPA tahun 2018 yang memuat

program dan kegiatan pembangunan Koperasi dan UMKM.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB

tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang,

1.2. Landasan Hukum,

1.3. Maksud dan Tujuan,

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

2.1. Visi, Misi dan Tujuan,

2.2. Sasaran,

2.3. Program dan Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis,

2.4. Realisasi Anggaran Yang Mendukung Sasaran Strategis,

2.5. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Berdasarkan Sasaran

Strategis,

2.6. Isu Strategis.

BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

3.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2018,

3.2. Program dan Kegiatan Alternatif atau Baru Tahun 2018,

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2018 (Dana APBD),

3.4. Program dan Kegiatan Tahun 2018 (Dana Dekonsentrasi).

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

2.1 Visi, Misi dan Tujuan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menetapkan Visi yang tertuang pada

RENSTRA tahun 2013-2018, yaitu: “Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing“, sedangkan Misi pembangunan

Koperasi dan UMKM, sebagai berikut :

Misi 1

Mewujudkan Keterpaduan Program Dan Kegiatan Serta Ketatausahaan Pembinaan Dan

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Yang Berkualitas

Tujuan :

1) Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang

terkoordinasi dan bermutu,

2) Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,

3) Peningkatan kontinuitas pengelolaan dan ketatalaksanaan kepegawaian dan barang milik

daerah,

4) Peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran.

Misi 2

Mendorong Pertumbuhan Dan Kemandirian Koperasi Sebagai Pelaku Ekonomi Yang

Berkualitas , Mandiri Dan Berdaya Saing Secara Global

Tujuan :

1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan Koperasi yang memiliki legalitas

kelembagaan dan usaha yang mandiri dan berdaya saing ,

2) Peningkatan aksesibilitas jaringan usaha dan iklim usaha Koperasi yang kondusif serta

kerjasama antar koperasi yang saling menguntungkan,


3) Peningkatan kualitas koperasi melalui koordinasi dan konsultasi antar sektor dalam

pemberdayaan koperasi dibidang manajemen, permodalan dan administrasi.

Misi 3

Mendorong Pertumbuhan UMKM Melalui Dukungan Pembiayaan Dan Permodalan,

Pengembangan Akses Pasar, Promosi Dan Legalitas Formal UMKM , Serta Penciptaan

Wirausaha Baru

Tujuan :

1) Peningkatan efektifitas pemberdayaan UMKM dibidang pemasaran dan jaringan usaha

melalui diklat dan penelitian UMKM, promosi dan pameran serta kegiatan pasar rakyat

bagi UMKM,

2) Peningkatan legalitas UMKM melalui fasilitasi perizinan dan sertifikasi usaha, penyediaan

sarana dan prasarana usaha, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM,

3) Peningkatan produktifitas UMKM melalui pembinaan produksi dan pengolahan, SDM dan

teknologi, akses pembiayaan dan pemberdayaan kelompok ekonomis produktif serta UMKM

yang responsif gender.

Misi 4 :

Meningkatkan Kemampuan Koperasi Dan UMKM Melalui Fasilitasi Permodalan Dan Pembinaan

Simpan Pinjam Sebagai Pelaku Ekonomi Yang Berkualitas, Mandiri Dan Berdaya Saing Secara

Global

Tujuan :

1) Peningkatan efektivitas fasilitasi akses pembiayaan melalui kemudahan dan penguatan

permodalan, pengembangan lembaga keuangan, pengembangan jaringan usaha dan

kemitraan KSP/USP serta penumbuhan iklim usaha dalam aspek pendanaan,

2) Penciptaan stabilitas iklim usaha KSP/USP yang sehat melaui peningkatan kualitas

kelembagaan, SDM, dan permodalan, pemberian konsultasi KSP/USP sesuai anggararan

dasar dan prinsip koperasi,

3) Peningkatan akuntabilitas dan kesehatan KSP/USP melalui penertibaan legalitas dan

administrasi KSP/USP.


Misi 5 :

Meningkatkan Kesadaran Dan Kemauan Serta Pemahaman Masyarakat Dalam

Mengembangkan Usahanya Melalui Koperasi Dan UMKM

Tujuan :

1) Peningkatan kapasitas pembinaan Koperasi melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi

peraturan, penyebaran informasi Koperasi kepada masyarakat melalui media cetak dan

elektronik,

2) Peningkatan kapasitas pembinaan UMKM melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi

peraturan, penyebaran informasi UMKM kepada masyarakat melalui media cetak dan

elektronik,

3) Peningkatan efektivitas koordinasi dengan stakeholder di bidang pemberdayaan

masyarakat KUMKM melalui kegiatan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan KUMKM.

Misi 6 :

Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas SDM Aparatur Dan Pengelola Koperasi Dan UMKM

Melalui Kegiatan Diklat.

Tujuan :

1) Peningkatan efektifitas kegiatan diklat melalui perencanaan dan indentifikasi kebutuhan

Diklat KUMKM,

2) Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur dan pengelola KUMKM,

3) Peningkatan efektifitas kegiatan diklat melalui monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan

Diklat KUMKM.

Visi dan Misi tersebut dapat diwujudkan melalui pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah sehingga dapat menciptakan koperasi yang sehat dan berkualitas secara

kelembagaan dan usaha, memiliki kemandirian, mampu menciptakan lapangan usaha baru,

meningkatkan kesempatan berusaha bagi anggota dan masyarakat serta mampu menyerap

tenaga kerja.

Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam program dan kegiatan prioritas

dengan tetap memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang yaitu: masih tingginya

angka kemiskinan, masih tingginya angka pengangguran, rendahnya daya saing KUMKM dan


rendahnya kualitas kelembagaan dan usaha KUMKM. Untuk menjawab isu strategis tersebut

langkah yang ditempuh antara lain : 1) Meningkatkan kualitas SDM KUMKM,

2) Meningkatkan akses KUMKM terhadap sumber-sumber permodalan/ pembiayaan,

3) Meningkatkan akses KUMKM terhadap pemasaran dan daya saing produk, 4) Meningkatkan

akses KUMKM terhadap pemanfaatan IT/Informasi Teknologi, 5) Meningkatkan akses SDM

terhadap sumber-sumber produktif lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM KUMKM, Dinas Koperasi UKM telah

melaksanakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang dan study banding.

Meningkatkan akses KUMKM terhadap sumber-sumber permodalan atau pembiayaan, Dinas

Koperasi memfasilitasi akses permodalan bagi gerakan koperasi ke Lembaga Pinjaman Dana

Bergulir (LPDB) yang berfungsi sebagai chanelling kepada pinjaman produktif anggota

koperasi. Upaya lain dalam meningkatkan akses permodalan bagi KUMKM yaitu mendorong

pemanfaatan dana-dana kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kredit

Usaha Rakyat, serta akses modal kerja bagi wirausaha baik melalui anggaran APBD maupun

APBN.

Pengembangan akses pasar produk KUMKM dilakukan melalui peningkatan kualitas

produk, promosi/pemasaran dan kemitraan serta meningkatkan akses KUMKM terhadap

Informasi Teknologi/IT dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sedangkan

peningkatan akses KUMKM terhadap sumber-sumber daya produktif lainnya juga ditingkatkan

melalui memfasilitasi sarana dan prasarana usaha baik dari daerah maupun pusat antara lain

revitalisasi pasar tradisional, penataan lapak Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), UKM Mart,

Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM.

2.2 Sasaran

Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan tersebut, maka dapat dijabarkan sasaran yang

dicapai dari tahun 2013 - 2018 sebagai berikut :

1) Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkualitas;

2) Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;

3) Terwujudnya kontinuitas pengelolaan ketatalaksanaan kepegawaian dan barang milik

daerah;

4) Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas;


5) Tersedianya Koperasi yang memiliki legalitas kelembagaan dan usaha yang mandiri dan

berdaya saing;

6) Terwujudnya jaringan usaha dan iklim usaha Koperasi yang kondusif serta kerjasama

antar koperasi yang saling menguntungkan;

7) Semakin berkualitasnya Koperasi dibidang manajemen, permodalan dan administrasi;

8) Tersedianya UMKM yang kompeten dibidang pemasaran dan jaringan usaha;

9) Tersedianya UMKM yang memiliki legal aspek usaha serta sarana dan prasarana usaha

yang memadai;

10) Tersedianya UMKM yang memiliki akses terhadap produksi dan pengolahan, SDM dan

teknologi, akses pembiayaan dan pemberdayaan kelompok ekonomis produktif serta

UMKM yang responsif gender;

11) Tersedianya KSP/USP yang memiliki akses terhadap pembiayaan , permodalan, jaringan

usaha dan kemitraan;

12) Terwujudnya stabilitas iklim usaha KSP/USP yang didukung oleh kelembagaan yang

sehat, SDM dan permodalan yang berkualitas sesuai anggaran dasar dan prinsip koperasi;

13) Terwujudnya akuntabilitas dan kesehatan KSP/USP didukung oleh legalitas dan

administrasi KSP/USP yang berkualitas;

14) Tersuluh dan tersosialisasinya peraturan dan perundang undangan tentang perkoperasian

dan terpublikasinya informasi Koperasi kepada masyarakat melalui media cetak dan

elektronik;

15) Tersuluh dan tersosialisasinya peraturan dan perundang undangan tentang UMKM dan

terpublikasinya informasi UMKM kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik;

16) Terwujudnya koordinasi yang efektif dengan stakeholder di bidang pemberdayaan

masyarakat KUMKM melaui kegiatan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan KUMKM;

17) Tersedianya data perencanaan dan teridentifikasinya kebutuhan diklat KUMKM;

18) Tersedianya SDM aparatur dan pengelola KUMKM yang profesional;

19) Termonitor dan terevaluasinya efektivitas kegiatan KUMKM pasca diklat.

2.3. Program dan Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis

Sasaran Strategis pembangunan Koperasi dan UMKM, telah dijabarkan dalam Renstra

Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB tahun 2013-2018 yaitu (1) terwujudnya Koperasi dan

UMKM yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing yang dikelola secara profesional dan


ditopang oleh kegiatan usaha anggota Koperasi dan UMKM; (2) berkembangnya wirausaha

dan investasi daerah; (3) terwujudnya Koperasi dan UMKM sebagai Lembaga Ekonomi

Kerakyatan dan (4) meningkatnya pelayanan Koperasi.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan Sasaran

Strategis tersebut, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( Dana APBD )

- Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Penyediaan makanan dan minuman

- Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah

- Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- Pembangunan gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

- Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- Pendidikan dan pelatihan formal

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan.


- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

- Penyusunan Rencana Kerja SKPD

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5. Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah

- Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

6. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif.

- Penguatan dan pengembangan UMKM

7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

- Pengembangan inkubator teknologi dan bisnis

- Pelatihan manajemen pengelolaan KUMKM

8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah.

- Pengembangan Klaster Bisnis

- Koordinasi penggunaan dana Pemerintah bagi UMKM

- Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- Penyelenggaraan pengemb Industri RT, industri kecil dan industri menengah

- Promosi produk UMKM

9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

-Penyelarasan kebijakan dan program pembangunan koperasi

-Penguatan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

- Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

- Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pd jenis usaha

koperasi

10 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi ( Dana Dekonsentrasi )

- Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)

- Perencanaan program dan rencana kerja/teknis/program

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan


- Pengawasan dan pengendalian USP Koperasi

- Pemantauan dan pelaporan koperasi berkualitas

- Operasional PLUT di daerah

- Fasilitasi pameran dan promosi KUMKM di daerah

2.4 Realisasi Anggaran Yang Mendukung Sasaran Strategis

Pembiayaan pembangunan Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat

tahun 2016, berdasarkan Sasaran Strategis sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Tangguh, Unggul,

Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing yang Dikelola Secara

Profesional dan Ditopang oleh Kegiatan Usaha Anggota dan UMKM.

Dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut :

(1) Jumlah Koperasi yang Berkualitas, 200 Koperasi;

(2) Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) meningkat, 10 KSP;

(3) Jumlah KSPPS dan USPPS yang terbentuk dan aktif, 91 KSPPS/USPPS.

3 (tiga) Indikator Kinerja tersebut dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis 1,

dicapai melalui 2 (dua) program dan 9(sembilan) kegiatan, yaitu dapat dilihat

pada tabel berikut :


Tabel. 2.1 Target dan Realisasi Anggaran Yang Mendukung Sasaran Strategis 1.

PROGRAM DAN KEGIATAN

APBD DAN DEKONSENTRASI

(RUPIAH) REALISASI % FISIK (%)

1 2 3 4 5

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi (APBD)

(1) Penguatan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berkualitas 339.196.000 325.341.000 95,92 97,67

(2) Penyelarasan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi 87.020.000 71.430.000 82,08 98,34

(3) Penyebaran model-model pola pengembangan Koperasi 773.870.000 666.921.300 86,18 97,20

(4) Rintisan penerapan tehnologi sederhana/managemen modern 416.819.300 349.572.100 83,87 100

pada jenis usaha koperasi

Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan

Koperasi (DEKONSENTRASI)

(1) Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) 811.200.000 800.800.000 98,72 98,72

(2) Perencanaan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program 1.152.058.000 1.109.765.600 96,33 96,33

(3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 185.567.000 178.494.700 96,19 96,19

(4) Pengawasan dan Pengendalian USP Koperasi 278.512.000 273.481.100 98,19 98,19

(5) Pemantauan dan Pelaporan Koperasi Berkualitas 179.536.000 174.613.600 97,26 97,26

JUMLAH ANGGARAN 4.223.778.300 3.950.419.400 93,53 97,86

Sumber : LKjIP Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2016

Total anggaran untuk mendukung “Sasaran Strategis 1” sebesar

Rp. 4.223.778.300,- realisasi keuangan Rp. 3.950.419.400,- (93,53%) dan realisasi

fisik sebesar 97,86%.

Sasaran Strategis 2. Berkembangnya Wirausaha dan Investasi Daerah.


(1) Jumlah Usaha UMKM 442 unit, dengan kualifikasi :

Usaha Menengah, 2 unit;

Usaha Kecil, 40 unit;

Usaha Mikro, 400 unit;

(2) Jumlah Wirausaha Baru, 1.000 unit;


(3) Jumlah Sentra UMKM yang berbasis koperasi, 10 unit.

3 (tiga) Indikator Kinerja tersebut dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis 2,

dicapai melalui 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan, yaitu dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel. 2.2 Target dan Realisasi Anggaran Yang Mendukung Sasaran Strategis 2




1 2 3 4 5

Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang Kondusif (APBD)

(1) Penguatan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 407.870.000 399.407.100 97,93 98,62

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif UKM (APBD)

(1) Pengembangan Inkubator Tehnologi dan Bisnis 5.423.941.242 5.114.123.500 94,29 98,16

Program Pengemb. Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM (APBD)

(1) Pengembangan Klaster Bisnis 608.375.000 587.921.500 96,64 100

(2) Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM 2.654.822.000 2.349.596.000 88,50 100

(3) Penyelenggaraaan Pengembangan Industri Rumah Tangga, 702.471.000 662.958.900 94,38 99,29

Industri Kecil dan Industri Menengah

(4) Promosi Produk UMKM 397.028.500 352.257.750 88,72 99,86

Program Peningkatan Daya Saing UMKM

Dan Koperasi ( DEKONSENTRASI )

(1) Operasional PLUT di Daerah 567.183.000 557.983.000 98,38 98,38

(2) Fasilitasi Pameran dan Promosi KUMKM di Daerah 299.550.000 299.365.000 99,94 99,94

JUMLAH ANGGARAN 11.061.240.742 10.323.612.750 93,33 99,25






Sasaran Strategis 3. Terwujudnya Koperasi dan UMKM sebagai Lembaga Ekonomi

Kerakyatan.

Dengan indikator kinerja, sebagai berikut :

(1) Jumlah Koperasi yang terbentuk, 75 Koperasi;

1(satu) Indikator Kinerja tersebut dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis 3,

dicapai melalui 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu dapat dilihat pada

tabel berikut :





1 2 3 4 5

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (APBD)

(1) Penyelarasan Kebijakan dan Program 120.000.000 90.000.000 75,00 98,34

Pembangunan Koperasi

JUMLAH ANGGARAN 120.000.000 90.000.000 75,00 98,34



Rp. 120.000.000,- realisasi keuangan Rp. 90.000.000,- (75,00%) dan realisasi fisik

sebesar 98,34%.

Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Pelayanan Koperasi.


(1) Jumlah SDM KUMKM yang berkualitas, 450 orang;

1(satu) Indikator Kinerja tersebut dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis 4,

dicapai melalui 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan, yaitu dapat dilihat pada

tabel berikut :






1 2 3 4 5

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif UKM (APBD)

(1) Pelatihan Managemen Pengelolaan KUMKM 1.840.996.500 1.802.262.800 97,90 100

Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi UMKM (DEKONSENTRASI)

(1) Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha 5.000.000.000 4.650.204.800 93,00 98,00

Mikro Kecil dan Menengah

JUMLAH SASARAN IV 6.840.996.500 6.452.467.600 94,32 98,00





2.5 Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2016, dilakukan evaluasi terhadap

pencapaian setiap indikator kinerja. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui

apakah program dan kegiatan tersebut sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.

Capaian setiap Indikator Kinerja dalam rangka mendukung Sasaran Strategis

yang telah ditetapkan tahun 2016, adalah sebagai berikut :






(1) Jumlah Koperasi yang Berkualitas,

(a) Tahun 2016 ditargetkan 200 Koperasi berkualitas, realisasi koperasi

berkualitas sebanyak 221 Koperasi atau 110,5%, artinya realisasi koperasi

berkualitas melampaui target yaitu sebesar 10,5%. Hal ini disebabkan

karena efisiensi anggaran atau dukungan dari Pihak ke-3. Begitu juga

secara kumulatif realisasi koperasi berkualitas melebihi target sebesar 0,5%

( target kumulatif tahun 2016 sebanyak 600 Koperasi, realisasi 603

Koperasi atau 100,50% );

(b) Realisasi tahun 2016 sebesar 603 Koperasi mengalami peningkatan

sebanyak 419 Koperasi atau 227,72% bila dibandingkan tahun 2014

sebanyak 184 Koperasi. Realisasi tahun 2016 sebesar 603 Koperasi

mengalami peningkatan sebanyak 221 Koperasi atau 57,85% bila

dibandingkan tahun 2015 sebanyak 382 Koperasi. Realisasi tahun 2016

baru tercapai 60,30% bila dibanding tahun 2018 sebanyak 1.000 Koperasi;

(c) Secara kumulatif capaian kinerja tahun 2016 dibandingkan terhadap target

tahun 2018 baru tercapai 60,30%, artinya dari target akhir RPJMD

sebanyak 1.000 Koperasi berkualitas masih terdapat 397 Koperasi

berkualitas yang belum terealisasi atau 39,7%;

(d) Realisasi koperasi berkualitas melebihi target sebesar 100,50% (target

kumulatif tahun 2016 sebanyak 600 Koperasi, realisasi 603 Koperasi atau

100,50%). Keberhasilan tersebut disebabkan karena pembinaan yang

dilakukan ke gerakan koperasi yaitu terkait aspek-aspek yang menjadi

penilaian koperasi berkualitas seperti aspek organisasi, aspek tatalaksana

dan managemen, aspek produktifitas, serta aspek manfaat dan dampak

koperasi;


(e) Indikator Kinerja “Jumlah Koperasi yang Berkualitas” ini dicapai

melalui :

(1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dgn kegiatan :

(a) penguatan, pengawasan dan penghargaan koperasi berkualitas,

(b) penyebaran model-model pola pengembangan koperasi.

(2) Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi, dgn sub

kegiatan :

(a) petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL),

(b) perencanaan program dan rencana kerja/teknis/program,

(c) monitoring, evaluasi dan pelaporan,

(d) pengawasan dan pengendalian USP Koperasi,

(e) pemantauan dan pelaporan koperasi berkualitas.

(2) Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) meningkat,

(a) Tahun 2016 direncanakan jumlah KSP meningkat sebanyak 10 KSP,

realisasi jumlah KSP menurun sebanyak 40 KSP dari tahun sebelumnya

yaitu tahun 2015 sebanyak 2.512 KSP sedangkan tahun 2016 sebanyak

2.472 KSP. Penurunan 40 KSP atau -400% dari target yang ditetapkan.

Sedangkan capaian secara kumulatif Koperasi Simpan Pinjam baru 13,33%

(target kumulatif tahun 2016 sebanyak 30 KSP, realisasi 4 KSP atau

13,33%);

(b) Realisasi tahun 2016 sebesar 4 KSP mengalami peningkatan sebanyak 1

KSP atau 33,33% bila dibandingkan tahun 2014 sebanyak 3 KSP. Realisasi

tahun 2016 sebesar 4 KSP mengalami penurunan sebanyak 40 KSP atau

90,91% bila dibandingkan tahun 2015 sebanyak 44 KSP. Realisasi tahun

2016 baru tercapai 8,0% bila dibanding tahun 2018 sebanyak 50 KSP;


tahun 2018 baru 8,0%, artinya dari target akhir RPJMD sebanyak 50 KSP

masih terdapat 46 KSP yang belum terealisasi atau 92,0%;


(d) Realisasi Koperasi Simpan Pinjam yang direncanakan setiap tahun

meningkat sebesar 10 KSP, baru tercapai 13,33% (target kumulatif tahun

2016 sebanyak 30 KSP, realisasi 4 KSP atau 13,33%). Kegagalan ini

disebabkan karena ada Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait

pembubaran koperasi yang tidak aktif artinya walaupun ada pertumbuhan

jumlah KSP namun karena ada kebijakan terkait Pembubaran Koperasi yang

Tidak Aktif, sehingga menyebabkan penurunan jumlah KSP dan

mempengaruhi realisasi kumulatif jumlah KSP;

(e) Indikator Kinerja “Jumlah KSP meningkat” ini dicapai melalui :


(a) penyebaran model-model pola pengembangan koperasi,

(b) penyelarasan kebijakan dan program pembangunan koperasi,

(c) Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pd

jenis usaha Koperasi.


kegiatan :




(d) pengawasan dan pengendalian USP Koperasi,


(3) Jumlah KSPPS dan USPPS yang terbentuk dan aktif,

(a) Tahun 2016 direncanakan jumlah KSPPS/USPPS yang terbentuk dan aktif

sebanyak 91 KSPPS/USPPS, realisasi sebanyak 59 KSPPS/USPPS atau

64,84%. Realisasi ini belum mencapai target. Begitu juga secara kumulatif

realisasi KSPPS/USPPS sebesar 50,90% (target kumulatif tahun 2016

sebanyak 332 KSPPS/USPPS, realisasi 169 KSPPS/USPPS atau 50,90%);


(b) Realisasi tahun 2016 sebesar 169 KSPPS/USPPS mengalami peningkatan

sebanyak 95 KSPPS/USPPS atau 128,38% bila dibandingkan tahun 2014

sebanyak 74 KSPPS/USPPS. Realisasi tahun 2016 sebesar 169

KSPPS/USPPS mengalami peningkatan sebanyak 59 KSPPS/USPPS atau

53,64% bila dibandingkan tahun 2015 sebanyak 110 KSPPS/USPPS.

Realisasi tahun 2016 baru tercapai 33,80% bila dibanding tahun 2018

sebanyak 500 KSPPS/USPPS;


tahun 2018 baru 33,80%, artinya dari target akhir RPJMD sebanyak 500

KSPPS/USPPS masih terdapat 66,20% KSPPS/USPPS yang belum terealisasi

atau 331 KSPPS/USPPS;

(d) Realisasi KSPPS/USPPS baru mencapai 50,90% (target kumulatif tahun

2016 sebanyak 332 KSPPS/USPPS, realisasi 169 KSPPS/USPPS atau

50,90%). Kegagalan ini disebabkan karena masih terdapat perbedaan

persepsi tentang Dewan Pengurus Syariah yang memiliki sertifikat Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DPS DSN-MUI) antara gerakan

Koperasi dan Dinas Koperasi Kab/Kota/Prov;

(e) Indikator Kinerja “Jumlah KSPPS dan USPPS yang terbentuk dan

aktif” ini dicapai melalui :


(a) penyebaran model-model pola pengembangan koperasi,

(b) rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada

jenis usaha koperasi.


kegiatan :




(d) pengawasan dan pengendalian USP Koperasi



Untuk lebih jelasnya capaian Sasaran Strategis 1 dengan Indikator Kinerja 1, 2

dan 3 dapat dilihat pada lampiran 1 serta program dan kegiatan yang mendukung

Indikator Kinerja 1, 2 dan 3 dapat dilihat pada lampiran 2.



(4) Jumlah Usaha UMKM dengan kualifikasi,

(a) Tahun 2016 direncanakan jumlah usaha UMKM dengan kualifikasi

sebanyak 442 unit (usaha menengah 2 unit, usaha kecil 40 unit dan usaha

mikro sebanyak 400 unit), realisasi sebanyak 995 unit atau 225,11%.

Realisasi ini melampaui target yang direncanakan. Begitu juga secara

kumulatif realisasi sebesar 167,72% (target kumulatif tahun 2016

sebanyak 1.326 unit, realisasi 2.224 unit atau 167,72%). Realisasi ini

melampaui target sebesar 67,72%;

(b) Realisasi tahun 2016 sebesar 2.224 unit mengalami peningkatan sebanyak

1.774 unit atau 394,22% bila dibandingkan tahun 2014 sebanyak 450 unit.

Realisasi tahun 2016 sebesar 2.224 unit mengalami peningkatan sebanyak

995 unit atau 80,96% bila dibandingkan tahun 2015 sebanyak 1.229 unit.

Realisasi tahun 2016 sudah tercapai 100,63% bila dibanding tahun 2018

sebanyak 2.210 unit;


tahun 2018 sudah mencapai 100,63%, artinya dari target akhir RPJMD

sebanyak 2.210 unit sudah melampaui target sebesar 14 unit atau 0,63%;

(d) Realisasi UMKM dengan kualifikasi usaha menengah, usaha kecil dan usaha

mikro mencapai 167,72% (target kumulatif tahun 2016 sebanyak 1.326

unit, realisasi 2.224 unit atau 167,72%). Keberhasilan ini disebabkan

karena pembinaan terhadap UMKM yang dilakukan baik oleh Dinas


Koperasi UMKM maupun dengan pemberdayaan tenaga pendamping dan

konsultan PLUT, sehingga pembinaan tersebut berdampak meningkatkan

kinerja usaha UMKM;

(e) Indikator Kinerja “Jumlah Usaha UMKM dengan Kualifikasi Usaha

Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro” ini dicapai melalui :

(1) Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang Kondusif, dengan

kegiatan :

(a) penguatan dan pengembangan UMKM,

(2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

UKM, dgn kegiatan :

(a) pengembangan inkubator teknologi dan bisnis,

(3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM, dengan

kegiatan :

(a) pengembangan klaster bisnis;

(b) pengembangan sarana pemasaran produk UMKM,

(c) penyelenggaraan pengembangan industri rumah tangga, industri

kecil dan industri menengah,

(d) promosi produk UMKM,


kegiatan :

(a) operasional PLUT di daerah,

(b) fasilitasi pameran dan promosi KUMKM di daerah.

(5) Jumlah Wirausaha Baru,

(a) Tahun 2016 direncanakan jumlah Wirausaha Baru sebanyak 1.000 unit,

realisasi sebanyak 1.200 unit atau 120%. Realisasi ini melampaui target

yang direncanakan. Begitu juga secara kumulatif realisasi sebesar

106,23% (target kumulatif tahun 2016 sebanyak 3.000 unit, realisasi 3.187

unit atau 106,23%). Realisasi ini melampaui target sebesar 6,23%.


(b) Realisasi tahun 2016 sebesar 3.187 unit mengalami peningkatan sebanyak

2.280 unit atau 251,38% bila dibandingkan tahun 2014 sebanyak 907 unit.

Realisasi tahun 2016 sebesar 3.187 unit mengalami peningkatan sebanyak

1.200 unit atau 60,39% bila dibandingkan tahun 2015 sebanyak 1.987

unit. Realisasi tahun 2016 baru tercapai 63,74% bila dibanding tahun 2018

sebanyak 5.000 unit;


tahun 2018 mencapai 63,74%, artinya dari target akhir RPJMD sebanyak

5.000 unit masih terdapat 1.813 unit yang belum terealisasi atau 36,26%;

(d) Realisasi jumlah wirausaha baru sudah mencapai 106,23% (target

kumulatif tahun 2016 sebanyak 3.000 unit, realisasi 3.187 unit atau

106,23%). Keberhasilan ini disebabkan karena pembinaan yang dilakukan

oleh Dinas Koperasi UMKM dengan pemberdayaan pendamping dan

konsultan PLUT terhadap pengusaha-pengusa pemula yang berasal dari

kelompok-kelompok masyarakat kecil yang memiliki motivasi menjadi

wirausaha;

(e) Indikator Kinerja “Jumlah Wirausaha Baru” ini dicapai melalui :


kegiatan :



UKM, dengan kegiatan



kegiatan :




kecil dan industri menengah




kegiatan :



(6) Jumlah Sentra UMKM berbasis Koperasi,

(a) Tahun 2016 direncanakan jumlah Sentra UMKM yang berbasis Koperasi

sebanyak 10 unit, realisasi sebanyak 10 unit atau 100%. Sedangkan

secara kumulatif realisasi sebesar 103,33% (target kumulatif tahun 2016

sebanyak 30 unit, realisasi 31 unit atau 103,33%). Realisasi ini melampaui

target sebesar 3,33%;

(b) Realisasi tahun 2016 sebesar 31 unit mengalami peningkatan sebanyak 20

unit atau 181,82% bila dibandingkan tahun 2014 sebanyak 11 unit.

Realisasi tahun 2016 sebesar 31 unit mengalami peningkatan sebanyak 10

unit atau 47,62% bila dibandingkan tahun 2015 sebanyak 21 unit. Realisasi

tahun 2016 baru tercapai 62,0% bila dibanding tahun 2018 sebanyak 50

unit;


tahun 2018 mencapai 62,0%, artinya dari target akhir RPJMD sebanyak 50

unit masih terdapat 19 unit yang belum terealisasi atau 38,0%;

(d) Realisasi jumlah Sentra UMKM yang berbasis Koperasi sudah mencapai

103,33% (target kumulatif tahun 2016 sebanyak 30 unit, realisasi 31 unit

atau 103,33%). Keberhasilan ini disebabkan karena pembinaan terhadap

Sentra-Sentra UMKM menjadi Sentra UMKM yang berbasis Koperasi, baik

yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM maupun dengan pemberdayaan

tenaga pendamping dan konsultan PLUT;


(e) Indikator Kinerja “Jumlah Sentra UMKM Berbasis Koperasi” ini dicapai

melalui :


kegiatan :



UKM, dengan kegiatan :


(3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM,

dengan kegiatan :




kecil dan industri menengah



kegiatan :



Untuk lebih jelasnya capaian Sasaran Strategis 2 dengan Indikator Kinerja 4, 5

dan 6 dapat dilihat pada lampiran 1 serta program dan kegiatan yang mendukung

Indikator Kinerja 4, 5 dan 6 dapat dilihat pada lampiran 2.


Kerakyatan.


(7) Jumlah Koperasi Baru yang terbentuk,

(a) Tahun 2016 direncanakan jumlah Koperasi yang terbentuk sebanyak 75

Koperasi, realisasi sebanyak 110 Koperasi atau 146,67%. Sedangkan


secara kumulatif realisasi sebesar 136,89% (target kumulatif tahun 2016

sebanyak 225 Koperasi, realisasi 308 unit atau 136,89%);

(b) Realisasi tahun 2016 sebesar 308 Koperasi mengalami peningkatan

sebanyak 193 Koperasi atau 167,83% bila dibandingkan tahun 2014

sebanyak 115 Koperasi. Realisasi tahun 2016 sebesar 308 Koperasi

mengalami peningkatan sebanyak 110 Koperasi atau 55,56% bila

dibandingkan tahun 2015 sebanyak 198 Koperasi. Realisasi tahun 2016

sebesar 82,13% bila dibanding tahun 2018 sebanyak 375 Koperasi;


tahun 2018 mencapai 82,13%, artinya dari target akhir RPJMD sebanyak

375 Koperasi masih terdapat 67 unit yang belum terealisasi atau 17,8%;

(d) Realisasi jumlah Koperasi yang terbentuk, sudah mencapai 136,89%

(target kumulatif tahun 2016 sebanyak 225 Koperasi, realisasi 308 Koperasi

atau 136,89%). Keberhasilan ini disebabkan karena pembinaan yang

dilakukan baik oleh Dinas Koperasi UMKM maupun dengan pemberdayaan

petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL) terhadap masyarakat/pra

koperasi;

(e) Indikator Kinerja Jumlah Koperasi Baru yang terbentuk ini dicapai

melalui :


(a) penyelarasan kebijakan dan program pembangunan koperasi,


kegiatan :


(b) perencanaan program dan rencana kerja/teknis/program.

Untuk lebih jelasnya capaian Sasaran Strategis 3 dengan Indikator Kinerja 7,

dapat dilihat pada lampiran 1 serta program dan kegiatan yang mendukung Indikator

Kinerja 7 dapat dilihat pada lampiran 2.




(8) Jumlah SDM KUMKM yang berkualitas,

(a) Tahun 2016 direncanakan jumlah SDM KUMKM yang berkualitas sebanyak

450 orang, realisasi sebanyak 840 orang atau 186,67%. Sedangkan secara

kumulatif realisasi sebesar 160,0% (target kumulatif tahun 2016 sebanyak

1.350 orang, realisasi 2.160 orang atau 160,0%). Realisasi ini melampaui

target sebesar 60,0%;

(b) Realisasi tahun 2016 sebesar 2.160 orang mengalami peningkatan sebanyak

1.500 orang atau 227,27% bila dibandingkan tahun 2014 sebanyak 660

orang. Realisasi tahun 2016 sebesar 2.160 Koperasi mengalami peningkatan

sebanyak 840 orang atau 63,64% bila dibandingkan tahun 2015 sebanyak

1.320 orang. Realisasi tahun 2016 sudah mencapai 96,0% bila dibanding

tahun 2018 sebanyak 2.250 orang;


tahun 2018 sudah mencapai 96,0%, artinya dari target akhir RPJMD

sebanyak 2.250 orang masih terdapat 90 orang yang belum terealisasi atau

4,0%;

(d) Realisasi jumlah SDM KUMKM yang berkualitas sudah mencapai 160,0%

(target kumulatif tahun 2016 sebanyak 1.350 orang, realisasi 2.160 orang

atau 160,0%). Keberhasilan ini disebabkan karena dalam rangka

meningkatkan kualitas SDM KUMKM, Dinas Koperasi UMKM berupaya setiap

tahun meningkatkan jumlah peserta Diklat dan Bimtek;

(e) Indikator Kinerja “Jumlah SDM KUMKM yang berkualitas” ini dicapai

melalui :


UKM, dengan kegiatan :

(a) pelatihan managemen pengelolaan KUMKM



kegiatan :

(a) koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM.

Untuk lebih jelasnya capaian Sasaran Strategis 4 dengan Indikator Kinerja 8,

dapat dilihat pada lampiran 1 serta program dan kegiatan yang mendukung Indikator

Kinerja 8 dapat dilihat pada lampiran 2.

2.6. Isu Strategis

Ada beberapa Isu Strategis terhadap Pengembangan Koperasi dan UMKM yang secara

umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rendahnya SDM Pengelola dan anggota KUMKM

2. Rendahnya akses informasi pemasaran produk dan jaringan usaha KUMKM

3. Rendahnya akses KUMKM terhadap permodalan

4. Rendahnya akses pasar bagi KUMKM

5. Rendahnya Sistem Organisasi dan Manajemen KUMKM

Permasalahan tersebut akan berdampak pada :

- Rendahnya tingkat pendapatan yang disebabkan karena rendahnya SDM, akses

informasi dan permodalan serta akses pasar KUMKM

- Semakin meningkatnya pengangguran karena peningkatan jumlah penduduk tidak

dapat diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain :

- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas SDM KUMKM di

bidang Manajemen dan Usaha

- Menyelenggarakan bimbingan teknis terkait akses teknologi informasi dan

pembangunan website KUMKM.

- Melakukan pendampingan kepada KUMKM dengan pemberdayaan PPKL, Tenaga

Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM, Business Development

Services (BDS) /PPKP ( Pusat Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil) dan

teenaga pendamping mitra PLUT


- Bimbingan Teknis bagi Wirausaha Baru (WUB) dan memberikan bantuan peralatan

usaha Pasca Bimtek.

- Memfasilitasi perizinan bagi Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Legal Aspek Usaha/ Halal.

- Memfasilitasi akses permodalan KUMKM dengan Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir

(LPDB) dan Lembaga Keuangan Lainnya

- memfasilitasi KUMKM dalam pameran/promosi/temu bisnis/misi dagang dan kemitraan

usaha

- Bekerjasama dengan pihak swasta dan BUMN dalam melaksanakan pembinaan dan

pengembangan KUMKM.


BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

3.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2018

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018

menetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang ingin dicapai sebagai berikut :





(1) Jumlah Koperasi yang Berkualitas, 200 Koperasi;

(2) Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) meningkat, 10 KSP;

(3) Jumlah KSPPS dan USPPS yang terbentuk dan aktif, 81 KSPPS/USPPS.



(4) Jumlah Usaha UMKM 442 unit, dengan kualifikasi :

Usaha Menengah, 2 unit;

Usaha Kecil, 40 unit;

Usaha Mikro, 400 unit;

(5) Jumlah Wirausaha Baru, 1.000 unit;

(6) Jumlah Sentra UMKM berbasis koperasi, 10 unit.



Kerakyatan.


(7) Jumlah Koperasi baru yang terbentuk, 75 Koperasi.



(8) Jumlah SDM KUMKM yang berkualitas, 450 orang;

Untuk lebih jelasnya, Indikator Kinerja yang mendukung “Sasaran Strategis”

Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel. 3.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB Tahun 2018

Sumber : Renstra Dinas Koperasi UKM Prov. NTB, 2013-2018

SASARAN STRATEGIS TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016

1 2 3

1. Terwujudnya Koperasi dan (1) Jumlah Koperasi berkualitas 200 Kop

UMKM yang Tangguh, Unggul, (2) Jumlah KSP meningkat 10 KSP

Produktif, Mandiri dan Berda (3) Jumlah KSPPS dan USPPS yang terbentuk 81 KSPPS/USPPS

ya Saing yang Dikelola Secara dan aktif.

Profesional dan Ditopang oleh

Kegiatan Usaha Anggota dan

UMKM

2. Berkembangnya Wirausaha (4) Jumlah Usaha UMKM dengan kualifikasi : 442 Unit

dan Investasi Daerah - Usaha Menengah 2 Unit

- Usaha Kecil 40 Unit

- Usaha Mikro 400 Unit

(5) Jumlah Wirausaha Baru 1.000 Unit

(6) Jumlah Sentra UMKM berbasis Koperasi 10 Unit

3 Terwujudnya KUMKM sebagai (7) Jumlah Koperasi Baru yang terbentuk 75 Kop

Lembaga Ekonomi Kerakyatan

4 Meningkatnya Pelayanan (8) Jumlah SDM KUMKM yang berkualitas 450 Orang

Koperasi. 75 Angkatan


3.2 Program dan Kegiatan Alternatif atau Baru Tahun 2018

Program dan kegiatan tahun 2018 masih mengacu pada 9 program namun ada

kegiatan dan beberapa sub kegiatan tambahan yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi pada Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi, yaitu kegiatan yang diusulkan dalam rangka mendukung

kinerja “Bidang Pengawasan” merupakan unit kerja baru pada Dinas Koperasi UKM

Provinsi NTB. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan tersebut mempunyai sub

kegiatan sebagai berikut :

(a) Rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum,

(b) Rapat monev Satgas,

(c) Rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Satgas,

(d) Pemeriksaan kelembagaan dan usaha KSP/USP Koperasi pola konvensional dan

syariah,

(e) Penilaian kesehatan KSP/USP,

(f) Penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan kesehatan.

2. Sub kegiatan baru yang melekat pada kegiatan pengembangan klaster bisnis yaitu:

(a) Temu kemitraan dalam rangka pengembangan usaha UMKM


3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2018 ( Dana APBD )

NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 SUMBER

DANA KET

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

APBD PROV

KODE NAMA JENIS NILAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13

2.11.1. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya layanan Administrasi Perkantoran

13 Kegiatan BL 1.584.500.000

1 2.11.1.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat

Terfasilitasinya kegiatan surat menyurat SKPD

Tersedianya barang-barang Penunjang/ administrasi/surat menyurat perkantoran

2.500 surat Mataram BL 14.500.000 APBD PROV

--

2 2.11.1.01.02 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik

Terfasilitasinya kegiatan komunikasi,sumber daya air dan listrik SKPD

Tersedianya jasa komunikasi (telp/fax,Koran majalah) sumber daya air dan listrik

2 satker Mataram BL 272.500.000 APBD PROV

3 2.11.1.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya dan terfasilitasinya biaya perijinan kendaraan dinas/operasional

Terselenggaranya pemeliharaan perijinan kendaraan dinas/operasional roda 4 dan 2

33 unit Mataram BL 16.500.000 APBD PROV

--

4 2.11.1.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terfasilitasinya jasa administrasi keuangan

Terselenggaranya jasa administrasi keuangan SKPD

13 orang/ 2 satker

Mataram BL 93.000.000 APBD PROV

---


5 2.11.1.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terfasilitasinya jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa kebersihan kantor


---

6 2.11.1.01.10 Penyediaan alat tulis kantor

Terfasilitasinya penyediaan alat tulis kantor

Terselenggaranya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran


---

7 2.11.1.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terfasilitasinya penyediaan barang cetakan dan pengandaan SKPD

Tersedianya barang cetak dan penggandaan surat-surat dinas


---

8 2.11.1.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

Terfasilitasinya penyediaan komponen listrik/penerangan kantor

Tersedianya komponen instalasi/penerangan kantor


---

9 2.11.1.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terfasilitasinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor


---

10 2.11.1.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terfasilitasinya penyediaan bahan bacaan/peraturan perundang – undangan

Terkoordinasinya penyediaan bahan bacaan/peraturan perundang - undangan

98 exp Mataram BL 16.000.000 APBD PROV

---

11 2.11.1.01.15 Penyediaan makanan dan minuman

Tersediannya makan minum untuk tamu dinas

Terkoordinasinya penyediaan makan minum untuk tamu dinas


---

12 2.11.1.01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

Terkoordinasinya program dan kegiatan pusat dan daerah

Terfasilitasinya program dan kegiatan pusat dan daerah

1 tahun Mataram BL 328.000.000 APBD PROV

---


13 2.11.1.01.19 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

Tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran

Terfasilitasinya penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

7 orang/ 2 satker

Mataram BL 122.500.000

2.11.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor secara kontinyu

4 Kegiatan BL 8.908.500.000

14 2.11.1.02.03 Pembangunan gedung kantor

Terfasilitasinya tempat kerja Tersedianya gedung kantor

1 satker Mataram BL 8.000.000.000

15 2.11.1.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor


---

16 2.11.1.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terfasilitasinya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

33 unit Mataram BL 256.000.000 APBD PROV

---

17 2.11.1.02.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Terpeliharanya peralatandan perlengkapan kantor

18 unit/buah Mataram BL 69.500.000 APBD PROV

---

18 2.11.1.02.38 Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)

Terfasilitasinya pemeliharaan arsip kantor

Terpeliharanya arsip kantor

1 kegiatan Mataram BL 33.000.000 APBD PROV

---

2.11.1.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tersedianya Aparatur yang berkapasitas dan terampil serta sehat Jasmani dan Rohani

2 Kegiatan BL 75.500.000


19 2.11.1.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal

Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan formal

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal

1 thn Mataram/ Luar Daerah

BL 55.000.000 APBD PROV

---

20 2.11.1.05.18 Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur

Terfasilitasinya kegiatan peningkatan mental dan fisik aparatur

Terselenggaranya kegiatan peningkatan iman dan taqwa aparatur


2.11.1.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya sistim pelaporan yang akuntable dan transparan

5 Kegiatan BL 792.500.000

21 2.11.1.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terevaluasinya capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan tahunan SKPD


---

22 2.11.1.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan keuangan SKPD


---

23 2.11.1.06.005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tersedianya pelaporan Renja SKPD

Terdokumennya Renja SKPD


---

24 2.11.1.06.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Termonitornya dan terevaluasinya program dan kegiatan SKPD

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan Koperasi dan UMKM

1 tahun Mataram BL 623.500.000 APBD PROV

---

2.11.1.07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan

Tersedianya laporan keuangan yang akuntable dan transparan

1 kegiatan BL 19.000.000


Daerah

25 2.11.1.07.01 Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah

Terdokumentasinya asset/Barang Milik Daerah

Tersusunnya laporan pengelolaan asset/Barang Milik Daerah

1 dokumen Mataram BL 19.000.000 APBD PROV

---

2.11.1.15 Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif

Terwujudnya kualitas perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan KUMKM

1 kegiatan BL 552.000.000

26 2.11.1.15.06 Penguatan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

Terfasilitasinya kegiatan penguatan dan pengembangan UKM yang efektif

Terlaksananya kegiatan penguatan dan pengembangan UKM

4 kegiatan 10 Kab/Kota BL 552.000.000 APBD PROV

---

2.11.1.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Tersedianya UMKM dan WUB berkualitas dan berdaya Saing

3 kegiatan BL 9.990.000.000

27 2.11.1.16.01 Pengembangan inkubator teknologi dan bisnis

Terfasilitasinya pengembangan inkubator teknologi dan bisnis

Terselenggaranya bimtek WUB dan UMKM serta memfasilitasi peralatan pasca bimtek

3 kegiatan DBHCHT

10 Kab/Kota BL 6.786.000.000 APBD PROV

-


28 2.11.1.16.07

Pelatihan manajemen pengelolaan KUMKM

Terfasilitasinya peningkatan SDM KUMKM

Terlaksananya diklat KUMKM dan WUB, magang kewirausahaan bagi pemuda se-NTB

1.386 KUMKM

Mataram BL 3.204.000.000 APBD PROV

2.11.1.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Tersedianya UMKM yang memiliki akses terhadap produksi dan pengolahan SDM dan Teknologi, akses pembinaan dan pemberdayaan kelompok ekonomi produktif serta UMKM yang responsif Gender

5 kegiatan BL 5.107.300.000

29 2.11.1.17.02 Pengembangan klaster bisnis

Terfasilitasinya kegiatan pengembangn dan pembinaan sentra berbasis Koperasi

Temu konsultasi pengembangan sentra, validasi data sentra, pembinaan sentra

10 sentra DBHCHT

10 Kab/Kota BL 405.000.000 APBD PROV

---

30 2.11.1.17.03 Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Kecil dan Menengah

Terfasilitasinya kegiatan diklat bagi UMKM dan pendamping diklat

Terselenggaranya diklat bagi UMKM dan pendamping diklat

43 orang Mataram BL 1.271.000.000 APBD PROV

---

31 2.11.1.17.06 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Terfasilitasinya pengembangan sarana pemasaran produk UMKM

Tersedianya Lapak PKL dan Gerobak Usaha

2 kegiatan DBHCHT


----


32 2.11.1.17.08 Penyelenggaraan Pengembangan industri rumah tangga, kecil dan menengah

Terfasilitasinya pembinaan industri rumah tangga,industri kecil dan menengah

Terselenggaranya bimtek PIRT dan pembinaan kelompok ekonomi produktif, sertifikasi label halal/legal aspek dan sertifikat IUMK

220 sertifikat halal, 500 IUMK, 200 UMKM


---

33 2.11.1.17.09 Promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Terfasilitasinya kegiatan promosi bagi KUMKM

Terselenggaranya Promosi Produk KUMKM

5 event Mataram, Provinsi lainnya

BL 773.000.000 APBD PROV

2.11.1.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Tersedianya dan berdaya saingnya Koperasi yang memiliki legalitas Kelembagaan dan usaha yang Mandiri

7 kegiatan BL 4.658.500.000

34 2.11.1.18.01 Penyelarasan kebijakan dan program pembangunan koperasi

Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan serta usaha Koperasi

Terkoordinasinya pelaksnaan kebijakan dan program pengembangan koperasi melalui bimtek perkoperasian/pengembangan usaha koperasi di sektor riil, temu kemitraan, revitalisasi koperasi, fasilitasi keg hari pangan se dunia, pengembangan koperasi yang mendukung pariwisa

622 koperasi Mataram BL 1.129.000.000 APBD PROV

----

35

2.11.1.18.05

Pembinaan dan penghargaan koperasi berprestasi

Terfasilitasinya kegiatan pembinaan dan penghargaan Koperasi berprestasi

Terselenggaranya pembinaan dan pnghargaan koperasi berprestasi melalui pembenahan Kopersi tidak Aktif,pembinaan

502 koperasi

Mataram BL

553.000.000 APBD PROV

---


kelembagaan dlm rngka prcepatn RAT, temu konsultasi PPKL, sosialisasi peny Lap Keuangan, audit Koperasi, pemeringkatan Kop, Fasilitasi perubahan Anggaran Dasar, penghargaan pada Kop Berprestasi

36 2.11.1.18.07 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

Terfasilitasinya kegiatan penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

Terselenggaranya sosialisasi, bimtek, temu konsultasi dengan satgas koperasi, PPKL, KUMKM dan masyarakat

242 koperasi 10 kab/kota BL 871.000.000 APBD PROV

---

37 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

Terfasilitasinya kegiatan pembinaan dan pengawasan koperasi

Terselenggaranya rakor dgn aparat pe-negak hkm, rakor pe-nyelesaian tindak lan-jut hasil pemeriksaan dgn Satgas, pemerik-saan kelembagaan & usaha KSP/USP kop Konven & Syariah, penilaian kesehatan KSP/USP, penyele-saian tindak lanjut hasil pemeriksaan kesehatan, rapat monev satgas

60 Koperasi Mataram BL 791.500.000 APBD PROV

------


38 2.11.1.18.08 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi

Terfasilitasinya kegiatan peningkatan akses Koperasi melalui perluasan jaringan usaha Koperasi

Terselenggaranya sosialisasi KUR, Bimtek, standar operasional manajemen S/P, Bimtek pengelolaan jasa keuangan syariah dan simpan pinjam, pengemb jaringan KSP/USP/ KJKS/ UJKS

755 koperasi Mataram BL 1.314.000.000 APBD PROV

---

TOTAL APBD BL 31.687.800.000

Sumber : e-Renja Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2017


3.4 Program dan Kegiatan Tahun 2018 ( Dana Dekonsentrasi )

NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 SUMBER

DANA KET

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

APBD PROV

KODE NAMA JENIS NILAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13

2726 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

Terfasilitasinya kegiatan peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM di Daerah

Terselenggaranya peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM di Daerah

1.291.650.000 APBN/ DEKON SENTRASI

1 Pengembangan Data KUMKM

Terfasilitasinya pokja pendataan KUMKM, rakor data dan ODS System

Terselenggaranya kegiatan pengembangan data KUMKM

3 Dok Mataram 187.300.000 ---

2 Perencanaan Program Kementerian Koperasi dan UKM

Terlaksananya Rakornas, Ratekcan, Rakortas, rapat penyusunan anggaran dekon, rakorda

Terselenggaranya kegiatan perencanaan program kementerian Koperasi dan UKM

5 Dok Mataram dan Provinsi lainnya

610.250.000 ---

3 Rapat Koordinasi Pemberdayaan KUMKM

Terlaksananya rapat pengelola anggaran (SAI), rapat koordinasi daerah

Terselenggaranya rapat koordinasi pemberdayaan KUMKM

3 Dok Provinsi lainnya

494.100.000 ---

2726.002 Pemberdayaan Pendamping KUMKM di Daerah

Terfasilitasinya tenaga pendamping KUMKM di Daerah

Terselenggaranya pemberdayaan pendamping Daerah

3 Dok Mataram 1.668.125.000

---


4 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan

Tersusunnya dokumen laporan PPKL Kab/Kota dan Koordinasi Kab/Kota

Terselenggaranya pemberdayaan PPKL Kab/Kota

2 Dok Mataram 1.410.200.000

5 Satuan Tugas Pengawas Koperasi (Satgas Koperasi)

Tersusunnya dokumen laporan Tim Satgas Koperasi

Terselenggaranya pemberdayaan Satgas Koperasi

1 Dok Mataram 102.500.000

6 Operasional Pendamping Mitra PLUT

Tersusunnya dokumen laporan pendamping Mitra PLUT

Terselenggaranya pemberdayaan Pendamping Mitra PLUT


2726.003 Fasilitasi Pameran dan Promosi KUMKM di Daerah

Terfasilitasinya pelaksanaan pameran dan promosi KUMKM di Daerah

Terselenggaranya pameran dan promosi KUMKM di Daerah

2 Dok 365.750.000

7 Fasilitasi SMESCO Galery

Tersusunnya dokumen laporan SMESCO Galery

Terselenggaranya fasilitasi pameran SMESCO Galery di Jakarta

1 Dok Jakarta 263.400.000

8 Penyelenggaraan pasar rakyat tahun 2018

Tersusunnya dokumen laporan pasar rakyat tahun 2018

Terselnggaranya pasar rakyat di Daerah


TOTAL DEKONSENTRASI 1.291.650.000

Sumber : e-Renja Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2017


BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 dilaksanakan mengacu kepada RPJMD Provinsi

NTB dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB tahun 2013-2018.

Rencana Kerja Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bersifat fleksible

dan dalam pelaksanaannya bersifat dinamis, sepanjang proses pemberdayaan Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan secara efektif dan efesien.

Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah yang didukung oleh stakeholder. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu

memberdayakan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam proses pemberdayaan

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka diperlukan mekanisme koordinasi

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program secara intensif dan terintegrasi. Dinas

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dituntut secara proaktif

meningkatkan peran Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah serta

melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah.

Semoga bermanfaat.


Documents

BAB I PENDAHULUAN - diskop.ntbprov.go.iddiskop.ntbprov.go.id/data/2017/12/BAB-I-BAB-IV.pdf · Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang berkualitas, mandiri dan berdaya ... Dasar