1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat merupakan pra

syarat mutlak dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan

pelayanan masyarakat, sehinggga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan bahwa ketenteraman

dan ketertiban merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan

Pemerintahan Konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi,

dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam

Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan

Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.1

Arti dari urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan

dasar adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua

Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan

dasar ini, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan

penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Pemerintah

daerah ini memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan

dengan pelayanan dasar, dan urusan diatas berpedoman pada standar

1 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2

pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk

peraturan pemerintah. Standar pelayanan minimal itu sendiri adalah

ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan yang berhak diperoleh setiap

warga negara. Untuk urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan

Dasar ditentukan oleh Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin

hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Daerah provinsi

dengan Daerah Kabupaten/Kota urusan Pemerintahannya sama,

perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan

Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota mempunyai urusan Pemerintahannya masing-masing yang

sifatnya tidak hierarki, namun terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat,

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaannya

mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dibuat

oleh Pemerintah Pusat. Pemerintahan Daerah menurut ketentuan Pasal 1

ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut

Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia

3

tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.2

Pada umumnya, orang luar Madura cenderung beranggapan bahwa

masyarakat Madura mempunyai watak atau karakter yang keras dan juga

cenderung mengartikan setiap bentuk kekerasan (baik yang berakhir

kematian atau tidak) yang dilakukan oleh masyarakat Madura sebagai

carok.3 Carok adalah salah satu kasus yang harus ditertibkan dan

diperhatikan oleh pemerintah sebagai pelayanan dasar pemerintahan

terhadap masyarakat setempat. Istilah carok berasal dari bahasa Madura

yang berarti “bertarung dengan kehormatan”. Biasanya, carok merupakan

jalan terakhir yang di tempuh oleh masyarakat suku Madura dalam

menyelesaikan suatu masalah.4

Semua kasus carok diawali dengan konflik, meskipun konflik tersebut

dilatarbelakangi oleh permasalahan, yang menjadi faktor-faktor terjadinya

carok yaitu cemburu karena mengganggu istri orang, cemburu karena

persaingan bisnis, cemburu tehadap tetangga, mempertahankan martabat

dan merebut warisan5 yang mengacu pada perasaan malu karena pelecehan

harga diri atau martabat. Untuk memulihkan harga diri mereka yang

dilecehkan, maka mereka melakukan perbuatan balas dendam dengan carok,

yang notabenenya selalu mendapat dukungan dari lingkungan sosial.

2 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 3 A. Latief Wiyata,Carok; Konflik Kekerasaan dan Harga Diri Orang Madura, LKIS,

Yogyakarta, 2002, h.1. 4 http://www.esaunggul.ac.id/article/tradisi-carok-pada-masyarakat-adat-madura/, dikunjungi pada

tanggal 4 September 2016 pukul 21.47. 5 A. Latief Wiyata, Op.Cit., h.91-168.

4

Bagaimana pun caranya, semua pelaku carok yang berhasil membunuh

musuhnya menunjukkan perasaan yang lega, puas, dan bangga.

Carok merupakan suatu tindakan kekerasan atau upaya pembunuhan

dengan menggunakan senjata tajam yang pada umumnya menggunakan

celurit, yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki lain yang telah

melakukan pelecehan terhadap harga dirinya baik secara idividu, sebagai

suami, maupun secara kolektif yang mencakup kerabat atau keluarga.

Terutama harga diri atau martabat yang kaitannya dengan masalah

kehormatan istri sehingga timbul perasaan malu saat terjadi pelecehan.6

Pengertian harga diri atau martabat sangat berkaitan erat dengan

adanya perasaan malu yang ditimbulkan ketika terjadi pelecehan, hal ini

merupakan faktor utama orang Madura untuk melakukan carok. Dengan

demikian, perasaan malu ini muncul dalam diri seseorang sebagai akibat

dari tindakan dirinya sendiri yang menyimpang dari aturan-aturan normatif.

Sebaliknya, malu muncul sebagai akibat dari perlakuan orang lain yang

mengingkari atau tidak mengakui kapasitas dirinya. Orang Madura yang

diperlakukan seperti itu sama artinya dengan dilecehkan harga dirinya.

Mereka kemudian akan selalu melakukan tindakan perlawanan sebagai

upaya untuk memulihkan harga diri mereka yang dilecehkan itu. Tindakan

perlawanan tersebut cenderung sangat keras dan dalam bentuk yang sangat

ekstrim.

6 Ibid., h.184.

5

Suatu ungkapan yang berbunyi “ango’an poteya tolang etembang

poteya mata” yang artinya lebih baik mati daripada harus menanggung

perasaan malu. Ungkapan diatas, memberikan pengertian dan makna yang

sangat kuat tentang hal tersebut. Misalnya, tindakan yang mengganggu istri

orang atau perselingkuhan merupakan bentuk pelecehan harga diri yang

paling menyakitkan bagi kaum laki-laki Madura. Oleh karena itu, tidak ada

cara lain untuk menebusnya kecuali dengan cara melakukan penganiayaan

atau dengan membunuh orang yang mengganggunya.

Mereka kawin dinikahkan oleh penghulu dan disaksikan oleh banyak

orang, serta dengan memenuhi peraturan agama, siapa saja yang

mengganggu istri mereka, mereka tidak tanggung-tanggung untuk

melakukan carok, oleh karena itu martabat dan kehormatan istri merupakan

manifestasi dari martabat dan kehormatan suami, karena istri

adalah “bhantalla pate” yang artinya landasan kematian, itulah yang

kemudian muncul dalam pikiran kaum laki-laki Madura.7

Apabila seorang laki-laki yang dilecehkan harga dirinya, namun tidak

berani melakukan carok, orang Madura akan mencemoohnya bukan seorang

laki-laki (lo’lake). Bahkan, beberapa informan justru menyebutnya bukan

sebagai orang Madura, seperti dikatakan oleh Gutte Bakir, salah

seorang jagoan di desanya yang katanya, “Mon lo’bangal aCarok

ajjha’ngako oreng Madhura” yang artinya jika tidak berani

melakukan carok jangan mengaku sebagai orang Madura. Saat terjadinya

carok, siapa yang mati harus menerima dan anak-anaknya biasanya

7 Ibid., h. 25.

6

membalas sampai tujuh turunan. Senjata yang digunakan dalam carok selalu

indentik dengan menggunakan celurit, yang sampai saat ini masih menjadi

ciri khas orang Madura.

Munculnya celurit di pulau Madura bermula pada abad ke-18 M. Pada

masa ini, dikenal seorang tokoh Madura yang bernama Pak Sakerah. Pak

Sakerah diangkat menjadi mandor tebu di Bangil, Pasuruan oleh Belanda.

Yang menjadi ciri khas dari Pak Sakerah adalah senjata yang berbentuk arit

besar yang kemudian dikenal sebagai celurit dalam bahasa Madura biasa

disebut sebagai (Are’), dimana dalam setiap kesempatan, beliau selalu

membawanya setiap pergi ke kebun untuk mengawasi para pekerja.8

Celurit itu sendiri mempunyai makna dan filosofi di mata orang

Madura, hal ini dilihat dari bentuknya yang seperti tanda tanya, yang

menunjukkan bahwa orang Madura selalu tidak puas terhadap kejadian yang

terjadi di sekitarnya. Kebiasaan orang Madura ketika membawa celurit

selalu diletakkan di pinggang samping kiri, karena menurut orang Madura

tradisi tersebut sebagai upaya pembelaan harga diri laki-laki di Madura dan

sebagai pelengkap dari tulang rusuk laki-laki yang kurang satu.9

Jadi, orang Madura melakukan carok bukan karena semata-mata tidak

mau dianggap sebagai penakut, meskipun sebenarnya mereka juga takut

untuk melakukannya, melainkan juga agar dia tetap dianggap sebagai orang

Madura. Carok juga salah satu cara orang Madura untuk mengekspresikan

8 Ibid., h. 64. 9 http://koewatno.blogspot.co.id/2008/09/sekelumit-tentang-carok-clurit-bagi.html, dikunjungi

pada tanggal 4 September 2016 pukul 23.15.

7

identitasnya. Dalam hal ini, hubungan antara hukum dengan masyarakat

dapat ditinjau dari kacamata ilmu sosial.10 Semua itu, semakin memperkuat

anggapan bahwa carok bukan tindakan kekerasan pada umumnya,

melainkan tindakan kekerasan yang mempunyai makna-makna sosial

budaya yang harus bisa dipahami sebagai salah satu budaya hukum bagi

mereka.

Kendati demikian, Negara harus memperbaiki wibawanya sebagai

aparatur yang baik dan bertanggung jawab kepada rakyatnya, dengan

memiliki itikad baik memperbaiki dirinya, terutama menegakkan hukum

yang adil. Penegak hukum sudah seharusnya memberlakukan dan

menerapkan hukum secara konsisten agar segala tindakan benar-benar dapat

menjamin rasa aman serta memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat

lokal.11

Di wilayah Madura, budaya carok sudah menjadi salah satu kehidupan

masyarakat, sehingga carok ini dapat menimbulkan perkelahian bahkan

sampai dengan pembunuhan. Budaya yang seperti ini akan berpengaruh

terhadap ketenteraman dan ketertiban. Jika budaya ini terus dikembangkan

dan dilaksanakan, maka masyarakat sekitar akan sangat terganggu

ketenteraman dan ketertibannya. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah

dalam hal ini camat, mencoba untuk meminimalisir ketenteraman dan

ketertiban dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap sumber atau

perkara yang akan menimbulkan kekerasan. Karena masyarakat tidak

10 Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, ed., Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum,

Penerbit Bina Aksara, 1981, h.4. 11 Mien Ahmad Rifai,Manusia Madura, Penerbit Pilar Media, Yogyakarta, 2007, h.250.

8

mungkin melanggar tanpa adanya tata terbib, maka pengawasan sosial harus

ada dari kenyataan sosial.12 Jenis-jenis pengawasan sosial disederhanakan

menjadi jenis-jenis pengawasan yang membantu menciptakan tata tertib

yang sebenarnya.13 Hal ini akan berdampak pada ketenteraman dan

ketertiban dalam masyarakat Madura, sehingga mereka tidak lagi

menjadikan Carok sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang

mereka hadapi.

Koordinasi dari beberapa pihak yang terkait dengan ketenteraman dan

ketertiban juga perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi wilayah yang

tentram dan tertib. Camat sebagai pimpinan wilayah harus melakukan

pendekatan kepada kapolsek, koramil, tokoh masyarakat dan agama yang

terdapat di Kecamatan Batumarmar dan diharapakan dapat ikut beperan

serta dalam mendorong ketenteraman dan ketertiban sehingga tercipta

kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam

kehidupan sehari-hari.

Mengadakan penyuluhan akan pentingnya bermusyawarah dalam

menyelesaikan suatu permasalahan, ataupun kegiatan semacam itu sangatlah

penting, sekedar upaya untuk menyadarkan masyarakat Madura, khususnya

yang tinggal di kawasan pedesaan yang merupakan wilayah rawan

terjadinya konflik yang dapat berujung carok. Dengan demikian,

kemungkinan tercapainya perdamaian dalam menyelesaikan konflik yang

terjadi semakin besar dan dapat melibatkan beberapa aparatur daerah dalam

menjalankan tugasnya. Sehingga terjadinya koordinasi antara camat dan

12 Alvin S. Johnson, Sosiologi Hukum, Cet III, Penerbit PT Rineka Cipta,Jakarta, 2006, h.29. 13 Alvin S. Johnson, Sosiologi Hukum, Cet I, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h.32.

9

pihak yang terkait dapat menjadikan Kecamatan Batumarmar semakin

kondusif.

Untuk menanggulangi carok di kalangan orang Madura, pemerintah

memiliki peran yang sangat penting yang tidak serta merta terlepas dari

keberadaan budaya carok dalam negara kita khususnya di Kecamatan

Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura. Banyaknya kasus carok yang

terjadi pada tahun-tahun sebelumnya merupakan tolak ukur dari kinerja

camat. Hal ini yang menjadi salah satu faktor keberhasilan camat dalam

menciptakan ketenteraman dan ketertiban di wilayahnya, sehingga pada

tahun-tahun berikutnya masyarakat Madura tidak menyelesaikan masalah

dengan melakukan carok. Peran camat yang demikian membuat penulis

tertarik dalam melakukan penelitian, sehingga apa saja yang mendukung

keberhasilan camat dalam melakukan koordinasi dengan beberapa pihak

untuk meminimalisir masyarakat Madura khususnya Kecamatan

Batumarmar untuk tidak lagi melakukan carok.

B. RUMUSAN MASALAH

Di dalam permasalahan yang ada di atas, maka penulis akan

merumuskan beberapa masalah yang terjadi sebagai berikut:

1. Bagimana peran camat dalam mengkoordinasi ketenteraman dan

ketertiban umum di Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan

Madura?

10

2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam mengkoordinasikan

ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Batumarmar

Kabupaten Pamekasan Madura?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh camat dalam

melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan

Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam melaksanakan

ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Batumarmar

Kabupaten Pamekasan Madura.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

pengembangan ilmu hukum terkait dengan penerapan teori-teori

hukum yang terkait dengan pelaksanaan peran camat dalam

mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi berbagai

pihak terkait.14 Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat

14 Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Cet II, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

2010, h.345.

11

meningkatkan kondisi di wilayahnya dan sebagai bahan masukan

kepada Kecamatan Batumarmar, agar dapat memberikan kontribusi

yang membangun di wilayahnya.

E. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis antara lain:

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini

adalah pendekatan Sosio Legal Research, yakni analisis yang berusaha

memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan mendalam

tentang suatu keadaan atau gejala penelitian.15

2. Jenis Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskripsi-analitis, yaitu

penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan

hukum positif. Penelitian deskriptif adalah untuk memberi suatu

uraian yang deskriptif mengenai suatu objek. Tujuan utama dari

penelitian deskriptif ialah melukiskan realitas sosial yang kompleks

sedemikian rupa, sehingga relevansi sosiologis antropologis tercapai.16

3. Jenis Data

a. Data Primer

15 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, h.10. 16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Edisi 11, Jakarta: UI Press., 2010, h.4.

12

Data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat

dengan cara wawancara, observasi, sample dan lain-lain.

Adapun spesifikasinya:

1) Camat Kecamatan Batumarmar, Bapak Kusairi.

2) Kapolsek Kecamatan Batumarmar, Bapak Djunaidi Tirto

Atmojo.

3) Danramil Kecamatan Batumarmar, Bapak Hariyanto

4) Tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan

Batumarmar, Bapak KH. Baihaki Bustomi.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari literatur-literatur sehingga

dinamakan penelitian kepustakaan. Data diperoleh dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada

maupun melalui pendapat ahli hukum.

Adapun alasan pemilihan tempat penelitian ini didasarkan pada

alasan-alasan sebagai berikut:

a. Lokasi penelitian tersebut cukup strategis, karena terletak

di wilayah Pamekasan yang mudah dijangkau.

b. Ketertarikan peneliti untuk mengetahui lebih jauh

mengenai peran camat dalam mengkoordinasi

ketenteraman dan ketertertiban yang dilakukan dalam

membentuk Kecamatan Batumarmar sehingga menjadi

wilayah yang kondusif dan tidak menjadikan carok

sebagai suatu cara untuk menyelesaikan masalah.

13

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Mencari dan mengumpulkan data serta mengkaji Undang-

Undang serta pedoman buku-buku yang menunjang penelitian.

b. Wawancara

Wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang

paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan.17

Wawancara dimaksud untuk memperoleh keterangan, pendirian,

pendapat secara lisan dari seseorang (yang lazim disebut

responden) dengan berbicara langsung (face to face) dengan

orang tersebut.18

5. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah peran yang dilakukan

pemerintah kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura

dalam melaksanakan pemerintahan konkuren di Kecamatan

Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura.

17 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002,

h.57. 18 Suryanto dan Sutinah, Metode penelitian sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan,Penerbit

Kencana Preenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 55-56 dan h.69.