BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahetd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/90249/potongan/S1-2015-254800-introduction.pdf · pemula/muda mencapai porsi tertinggi dibandingkan

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) bagi kalangan yang

awam politik mungkin hanya dianggap sebagai kegiatan menggunakan hak pilih

(seperti mencoblos). Bahkan mungkin pernah kita jumpai bahwa adapula beberapa

pihak yang menganggap menggunakan hak pilih dalam Pemilu tidak terlalu

penting, sehingga mereka menyia-nyiakannya dengan berbagai macam alasan.

Tapi di Pemilu tahun 2014 ini terlihat bahwa euforia para pemilih termasuk

pemilih pemula/muda cukup tinggi dibandingkan sebelumnya.

Berdasarkan data dari Komisi Pemiihan Umum (KPU), jumlah pemilih

pemula/muda mencapai porsi tertinggi dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya,

yaitu Pemilu tahun 2004 dan 2009. Berdasarkan catatan KPU, jumlah pemilih

pemula pada Pemilu 2014 mencapai 11% dari total 186 juta jiwa pemilih.1 Porsi

pemilih pemula yang bisa dibilang tinggi inilah yang menyebabkan suara mereka

menjadi signifikan untuk menentukan siapa yang menang di Pemilu ini. Hal ini

disebabkan pemilih pemula dikategorikan sebagai swing voters, yaitu kelompok

pemilih yang belum pasti menentukan siapa kandidat yang akan mereka vote di

Pemilu nantinya karena memiliki kecenderungan berubah atau berpindah pilihan

partai atau calon dari satu Pemilu ke Pemilu berikutnya.2

Selain itu euforia/antusiasme para pemilih di Pemilu 2014 terlihat dari

persentase golput yang justru menurun di tahun 2014 setelah sebelumnya

mengalami tren kenaikan dari Pemilu tahun 1999 hingga 2004. Angka Golput

pada Pemilu tahun 1999 sebesar 6,70%, tahun 2004 naik menjadi 15,93%, tahun

2009 juga naik menjadi 29,01%. Sedangkan di tahun 2014 justru mengalami

1 Laksono Hari Wiwoho (ed.). 2014. “Antusiasme Pemilih Muda”. Diakses pada 13 Oktober 2014.

Terarsip di: http://nasional.kompas.com/read/2014/04/08/1946582/Antusiasme.Pemilih.Muda 2 “Kecenderungan Swing Voters Menjelang Pemilu 2014”. 2012. Diakses pada 6 Agustus 2015.

Terarsip di: http://www.saifulmujani.com/blog/2012/10/14/kecenderungan-swing-voters-

menjelang-pemilu-2014#.VcJCYPOqqko

Representasi Partisipasi Politik Warga Negara dalam Pemilu melalui Video Youtube (AnalisisSemiotikVideo-video dari Channel Youtube \"CameoProject\" dan \"PROJECT SLINGSHOT\" dengan TemaPemilu2014)MUHAMMAD A.K.Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2

penurunan yaitu mencapai 24,89%.3 Di sisi lain, salah satu hasil survei Litbang

Kompas juga merangkum antusiasme pemilih pemula. Mayoritas responden

(92,8%) yang merupakan pemilih pemula menyatakan ingin memberikan suaranya

pada 9 April 2014.4 Dikarenakan euforia serta antusiasme masyarakat Indonesia

yang tinggi menjadikan hingar-bingar Pemilu 2014 ini memang berbeda dari

Pemilu-pemilu sebelumnya. Selain itu juga dikarenakan sebagian besar kaum

muda yang merupakan mayoritas pengguna media sosial, menjadikan euforia dan

antusiasme ini terasa dan terlihat juga di dunia maya.

Di media sosial, euforia masyarakat di Pemilu 2014 ini khususnya

kalangan muda terlihat dengan ramainya mereka untuk saling menunjukkan

dengan tegas di mana pilihan mereka berlabuh. Mungkin karena masyarakat

dihadapkan dengan hanya dua pilihan kandidat di Pemilu 2014 ini yaitu untuk

memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), sehingga masyarakat seakan

seperti “ditantang” untuk menentukan kubu mana yang mereka pilih. Apakah

kubu “kiri” atau kubu yang “kanan”.

Euforia dan semangat masyarakat untuk saling menunjukkan dengan tegas

di mana pilihan mereka berlabuh di Pilpres tahun 2014 ini terlihat dengan

munculnya beberapa tren di media sosial. Salah satunya seperti tren memajang

angka “2” dan kalimat “I STAND ON THE RIGHT SIDE” di bagian kanan profil

picture (avatar) pada twitter atau facebook. Dan tren ini dilakukan bagi mereka

yang mendukung/memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor

urut dua, yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Selain itu jargon “Salam 2 Jari” juga

sering disebarluaskan oleh para pendukung pasangan calon ini, termasuk di media

sosial.

Tidak kalah para pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut

satu, yaitu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa juga memiliki trademark tersendiri

3 Dhani Irawan. 2014. “Dibanding Tahun 2009, Angka Golput Pemilu 2014 Lebih Rendah”.

Diakses pada 30 Oktober 2014. Terarsip di:

http://news.detik.com/read/2014/05/10/074125/2578828/1562 4 Laksono Hari Wiwoho (ed.). 2014. “Antusiasme Pemilih Muda”. Diakses pada 13 Oktober 2014.

Terarsip di: http://nasional.kompas.com/read/2014/04/08/1946582/Antusiasme.Pemilih.Muda


3

di dunia maya. Orang yang mendukung/memilih calon pasangan ini biasa

menaruh logo garuda merah di samping kanan avatar mereka di media sosial.

Selain fenomena di atas, fenomena lain yang juga tidak kalah menarik juga

terjadi di salah satu media sosial, yaitu Youtube. Sebagai situs media sosial yang

berbasis pada video sebagai kontennya, tentu saja menjadikan wujud euforia-nya

berbeda. Euforia Pilpres 2014 terlihat dengan munculnya kreasi-kreasi video oleh

para pegiat Youtube, atau yang biasa disebut Youtuber.

Berbeda dengan orang yang hanya iseng mengunggah (upload) video di

channel mereka secara asal-asalan tanpa makna dan konsep yang jelas. Youtuber

ini (yang pastinya juga pada umumnya merupakan kalangan muda) merupakan

orang yang sengaja mengunggah video di channel mereka dengan konsep tertentu.

Selain itu video-video mereka juga biasanya diproduksi dan diedit sedemikian

rupa agar hasilnya menarik dan sesuai dengan konsep yang mereka inginkan.

Dari beberapa Youtuber di Indonesia yang peneliti temukan, rata-rata

memang video-video yang mereka unggah cenderung disajikan dengan ringan,

fresh, dan juga menghibur. Akan tetapi tetap ada maksud atau pesan yang ingin

disampaikan melalui video tersebut.

Salah satu channel youtube yang akan diteliti video-videonya yaitu

“CameoProject”. Bergabung di Youtube sejak 12 Agustus 2012. Memiliki 30.126

subscribers. Video-videonya sudah ditonton sebanyak 9.429.087 kali (data

statistik didapatkan per 7 Januari 2015). Jika melihat video-video yang

diunggahnya terlihat bahwa channel ini intens mengangkat isu-isu ke-

Indonesiaan/nasionalisme termasuk Pemilu 2014. Beberapa videonya juga

mengkritik beberapa kebijakan pemerintah. Video-video yang mereka kerjakan

pun tidak main-main dengan memperhatikan aspek sinematografis pada

umumnya.

Selain CameoProject, peneliti juga akan meneliti video-video di channel

Youtube bernama “PROJECT SLINGSHOT”. Bergabung di Youtube sejak 24

September 2013. Memiliki 1.219 subscribers. Video-videonya sudah ditonton

sebanyak 258.500 kali (data statistik didapatkan per 7 Januari 2015). Meskipun

subscribers di channel ini tidak sebanyak di channel “CameoProject”, peneliti


4

memilihnya sebagai objek penelitian karena channel ini juga cukup intens

mengunggah video-video bertemakan Pemilu 2014. Seperti halnya channel

“CameoProject”, “PROJECT SLINGSHOT” pun mengerjakan video-video yang

mereka unggah dengan memperhatikan aspek sinematografis, dimana hal ini

menjadikan kedua channel ini menarik untuk diteliti.

Mengikuti arus euforia Pemilu 2014 yang ada, para Youtuber ini seakan-

akan serentak mengunggah video yang bertemakan politik yaitu Pemilu 2014.

Seperti dua channel/akun Youtube yang disebutkan diatas, dua akun ini termasuk

yang intens mengkampanyekan pentingnya menggunakan hak pilih. Dan

fenomena ini dapat diklasifikasikan sebagai bentuk upaya masyarakat secara

umum untuk ikut mensosialisasikan pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu.

Kembali lagi, mengingat pemilih pemula dalam Pemilu 2014 ini cukup

tinggi, maka pendidikan politik atau sosialisasi mengenai konsep ideal partisipasi

politik warga negara dalam Pemilu menjadi sangat penting bagi pemilih pemula

secara khusus dan bagi pemilih lainnya secara umum. Sebagai pemilih pemula,

Pemilu 2014 ini merupakan pengalaman pertama mereka dalam berpartisipasi

secara politik melalui penggunaan hak pilih mereka dan tentunya informasi dan

pemahaman tentang konsep partisipasi politik yang benar/ideal sangat diperlukan.

Dan sebenarnya pendidikan politik atau sosialisasi mengenai ini juga seharusnya

tidak terbatas pada pemilih pemula saja tetapi juga seluruh masyarakat secara

umum. Karena tidak menutup kemungkinan masyarakat yang tidak tergolong

sebagai pemilih pemula pun bisa saja belum memahami benar konsep ideal

mengenai partisipasi politik seorang warga negara dalam Pemilu. Dalam hal ini,

peran media massa pada umumnya (seperti televisi, surat kabar, dan radio)

diperlukan untuk menyebarluaskan informasi mengenai pendidikan politik dan

sosialisasi tentang Pemilu ini. Alternatif lain yaitu media baru berbasis internet

berupa media sosial seperti twitter, facebook, dan juga Youtube penting juga untuk

didorong peranannya.

Alternatif pendidikan politik dan sosialisasi tentang Pemilu melalui media

sosial inilah yang dipraktikkan oleh pemilik akun “CameoProject” dan

“PROJECT SLINGSHOT” di Youtube. Mereka menyampaikannya melalui video-


5

video yang mereka unggah di Youtube dengan tema Pemilu 2014. Intinya mereka

mengajak masyarakat untuk memahami mengenai konsep berpartisipasi politik

oleh warga negara seperti penggunaan hak pilih dalam Pemilu.

Seperti kita ketahui penyampaian informasi berupa ide, pendapat, atau

gagasan dengan cara mainstream yang sudah sering dilakukan oleh kebanyakan

orang seperti berdemo, berorasi, atau kampanye dengan turun ke jalan

menimbulkan anggapan bahwa itu satu-satunya jalan. Yang bukan tidak mungkin

melalui cara baru dalam penyampaian informasi ini melalui Youtube dapat lebih

berdampak kepada audiens, dikarenakan caranya yang lebih ringan, menarik, dan

menghibur.

Selain itu banyak yang menyebutkan bahwa rakyat Indonesia merupakan

masyarakat dengan budaya menonton. Dimana budaya kolektif masyarakat kita

masih “kental” dengan budaya menonton, terbukti dengan konsumsi televisi yang

masih cukup tinggi (meskipun kualitas tayangan televisi kita dewasa ini juga

masih jauh dari kata berkualitas). Maka, dengan pesan yang para Youtuber

sampaikan dalam format video menjadikannya sebagai “sarana” menyampaikan

pendapat yang potensial. Selain itu, format video mereka yang sifatnya menghibur

juga menjadikannya daya tarik tersendiri bagi audiens (pengakses Youtube)

walaupun dengan tema politik yang secara umum dianggap sebagai tema yang

berat.

Dan yang menjadi masalah atau menarik untuk diteliti, penyampaian ide

ataupun gagasan mengenai konsep partisipasi politik warga negara dalam Pemilu

seperti yang disampaikan oleh “CameoProject” dan “PROJECT SLINGSHOT”

melalui Youtube pastinya tidak lepas dari representasi dan proses konstruksi

makna di dalamnya. Terjadinya proses representasi dan konstruksi makna inilah

yang memungkinkan ide/gagasan mengenai konsep partisipasi politik dalam

Pemilu yang disosialisasikan dua akun Youtube ini belum tentu sudah tepat atau

seluruhnya tersampaikan jika dibandingkan konsep secara keseluruhan yang

benar-benar ideal dari partisipasi politik warga negara dalam Pemilu.


6

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka dapat diambil fokus permasalahan yang akan

diteliti, yaitu mengenai “bagaimanakah representasi partisipasi politik warga

negara dalam Pemilu melalui video-video dari akun Youtube “CameoProject” dan

“PROJECT SLINGSHOT” dengan tema Pemilu 2014?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana video-video dari akun “CameoProject”

dan “PROJECT SLINGSHOT” merepresentasikan partisipasi politik

warga negara dalam Pemilu.

2. Untuk mengetahui bagaimana sistem tanda dalam video-video dari

akun “CameoProject” dan “PROJECT SLINGSHOT” bekerja dalam

merepresentasikan partisipasi politik warga negara dalam Pemilu.

3. Untuk mengetahui perbandingan representasi yang terjadi diantara

video-video dari “CameoProject” dan “PROJECT SLINGSHOT”.

D. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini mencakup beberapa video yang diunggah oleh

Youtuber di Indonesia di situs Youtube. Sesuai judul penelitian, peneliti

mengambil video-video bertemakan Pemilu 2014 dari dua akun Youtube yaitu

“CameoProject” dan “PROJECT SLINGSHOT”. Dua akun Youtube yang diambil

tersebut dengan mempertimbangkan intensitas mereka dalam mengunggah video

dengan tema Pemilu 2014 serta keseriusan mereka dalam hal konsep dan konten

di video-video yang mereka produksi. Alasan lainnya juga dengan

mempertimbangkan kepopuleran mereka di Youtube—dengan melihat jumlah

subscribers/pelanggan akun mereka, seperti di akun “CameoProject”. Selain itu,

hasil analisis antara video-video yang akan diteliti di dua akun ini dapat dijadikan

sebagai bahan perbandingan antara satu dengan yang lainnya.


7

Populasi dari penelitian ini sendiri yaitu seluruh video-video dari akun

Youtube “CameoProject” dan “PROJECT SLINGSHOT” yang bertemakan

Pemilu 2014. Populasi video dari akun “CameoProject” yaitu sebanyak sembilan

video, dan dari akun “PROJECT SLINGSHOT” sebanyak dua belas video. Untuk

teknik pemilihan sampel sendiri peneliti memilih untuk melakukannya dengan

teknik nonprobability sampling. Nonprobability sampling merupakan pemilihan

sampel yang dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan peneliti, sehingga

dengan teknik ini membuat semua anggota populasi tidak mempunyai kesempatan

yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.5 Lebih spesifik lagi peneliti

mengambil teknik purposive sampling (termasuk dalam kelompok adalah teknik

nonprobability sampling), yaitu penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan

karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan

dengan tujuan atau masalah penelitian.6 Selain itu teknik sampling ini juga

memungkinkan peneliti mengambil sampel dengan pertimbangan-pertimbangan

tertentu.

Dari populasi video yang sudah dijabarkan di atas, dengan teknik

purposive sampling peneliti melakukan pengambilan sampel dengan

pertimbangan-pertimbangan sesuai tujuan penelitian ini yaitu mengungkap

representasi partisipasi politik warga negara dalam Pemilu. Maka dari itu, sampel

yang diambil adalah video-video yang kontennya cukup memiliki muatan spesifik

representasi tersebut. Selain itu sampel yang diambil juga mempertimbangkan

konten video dengan tema Pemilu 2014 yang sifatnya “netral”, dalam artian

konten video tidak “menjurus” pada keberpihakan ke salah satu kandidat dalam

Pemilu 2014.

Setelah dilakukan penarikan sampel (dengan teknik purposive sampling)

dengan pertimbangan-pertimbangan seperti yang sudah dijelaskan di atas, peneliti

pada akhirnya mengambil masing-masing dua video dari akun “CameoProject”

dan “PROJECT SLINGSHOT” sebagai sampel sekaligus objek yang akan diteliti.

5 Try Wahyu Syaputra. 2013. "Populasi dan Sampel dalam Penelitian Kualitatif". Diakses pada 10

Agustus 2015. Terarsip di: http://palontjongi.blogspot.com/2013/08/populasi-dan-sampel-dalam-

penelitian.html 6 Ibid


8

Berikut penjabaran objek yang akan diteliti (informasi statistik channel Youtube

dan video-videonya di bawah ini didapatkan per 7 Januari 2015):

a. “CameoProject”

“CameoProject” bergabung di Youtube sejak 12 Agustus 2012.

Mereka memiliki sekitar 33.626 subscribers, dan 52 video telah

mereka unggah di Youtube. Video-video yang mereka unggah sudah

ditonton sebanyak 9.798.101 kali. “CameoProject” sendiri telah

mengunggah sembilan video yang bertemakan Pemilu 2014

(populasi). Setelah dilakukan penarikan sampel, telah terpilih dua

video dari akun ini sebagai sampel sekaligus objek penelitian.

Video pertama yang dipilih dari akun “CameoProject” yaitu

video yang berjudul “Pemilu WTF?!”.7 Video ini diunggah tanggal 2

April 2014 dan berdurasi sekitar 3 menit 53 detik. Video ini sendiri

memiliki catatan statistik berupa: 62.792 views; 682 likes; 14 dislikes;

133 comments.

Video kedua yang dipilih dari akun ini yaitu video yang

berjudul “Pemilu WTF: Selamat Memilih”,8 yang juga merupakan

kelanjutan dari video pertama yang dipilih peneliti seperti yang telah

dipaparkan sebelumnya. Video ini diunggah tanggal 7 April 2014 dan

berdurasi sekitar 2 menit 53 detik. Video ini sendiri memiliki catatan

statistik berupa: 39.456 views; 406 likes; 5 dislikes; 52 comments.

b. “PROJECT SLINGSHOT”

“PROJECT SLINGSHOT” bergabung di Youtube sejak 24

September 2013. Mereka memiliki sekitar 1.462 subscribers, dan 28

video telah mereka unggah di Youtube. Video-video yang mereka

unggah sudah ditonton sebanyak 301.844 kali. “PROJECT

SLINGSHOT” sendiri telah mengunggah dua belas video yang

bertemakan Pemilu 2014 (populasi). Setelah dilakukan penarikan

7 Video ini dapat ditonton langsung di situs Youtube dengan alamat:

https://www.youtube.com/watch?v=RM3g3aT3WRo 8 Video ini dapat ditonton langsung di situs Youtube dengan alamat:

https://www.youtube.com/watch?v=Hef-4wFKR-8


9

sampel, telah terpilih dua video dari akun ini sebagai sampel sekaligus

objek penelitian.

Video pertama yang dipilih dari akun “PROJECT

SLINGSHOT” yaitu video yang berjudul “MANA JARIMU #2 -

DEMO”.9 Video ini sendiri merupakan salah satu dari ketujuh seri

video “MANA JARIMU”, dimana setiap seri videonya mengambil

setting tempat yang berbeda-beda. Video “MANA JARIMU #2 -

DEMO” sendiri mengambil setting tempat di jalanan dimana sedang

terjadi demonstrasi. Alasan peneliti hanya mengambil seri versi

“DEMO” karena peneliti menganggap video seri ini yang paling

menarik dan cocok untuk diteliti secara semiotik dibandingkan video-

video lainnya di seri “MANA JARIMU”. Selain itu, sebenarnya

secara garis besar video-video di seri “MANA JARIMU” ini memiliki

konsep/maksud yang hampir sama dan seri satu dan yang lainnya

ceritanya terpisah atau tidak saling berhubungan/berkelanjutan. Video

“MANA JARIMU #2 - DEMO” sendiri diunggah tanggal 13 Juni

2014 dan berdurasi sekitar 1 menit 39 detik. Video ini memiliki

catatan statistik berupa: 4.464 views; 21 likes; 2 dislikes; 3 comments.

Video kedua yang dipilih dari akun ini yaitu video yang

berjudul “PRESIDEN IMPIAN - Saykoji Feat. Umbu Kaborang”.10

Video ini sendiri memiliki konsep berupa video musik. Video ini

diunggah tanggal 16 Juni 2014 dan berdurasi sekitar 4 menit 12 detik.

Video ini memiliki catatan statistik berupa: 104.616 views; 1.663

likes; 15 dislikes; 177 comments.

9 Video ini dapat ditonton langsung di situs Youtube dengan alamat:

https://www.youtube.com/watch?v=jG09X8fkEeA 10

Video ini dapat ditonton langsung di situs Youtube dengan alamat:

https://www.youtube.com/watch?v=s5624FbhHqY


10

E. Kerangka Pemikiran

E.1. Representasi, Konstruksi Makna, dan Bahasa

Pada perkembangan kajian ilmu komunikasi, komunikasi tidak hanya

dipahami sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan

semata. John Fiske dalam bukunya Introduction to Communication Studies,

memberikan beberapa asumsi tentang studi komunikasi, yang menurutnya sudah

tidak murni lagi sebagai subjek karena dibelakangnya terdapat berbagai macam

studi, termasuk studi kajian kultural (budaya). Menurut Fiske, meluasnya kajian

komunikasi ini dalam perkembangannya setidaknya melahirkan dua aliran dalam

studi komunikasi, yaitu:11

1. Pandangan yang melihat komunikasi sebagai proses transmisi pesan,

yang oleh Fiske disebut sebagai aliran proses (the process school).

2. Pandangan bahwa komunikasi sebagai proses produksi pesan dan

pertukaran makna, yang oleh Fiske disebut sebagai aliran semiotik

(the semiotic school).

Perbedaan pandangan dari dua aliran yang dikemukakan oleh Fiske

tersebut lebih lanjut lagi setidaknya dapat digambarkan dalam tabel perbandingan

perbedaan pandangan diantara kedua aliran tersebut, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.A

Perbedaan Pandangan antara Dua Aliran dalam Studi Komunikasi menurut

John Fiske

Komunikasi: Transmisi Pesan (The

Process School)

Komunikasi: Produksi dan

Pertukaran Makna (The Semiotic

School)

Konsentrasi pada bagaimana

pengirim dan penerima melakukan

encoding dan decoding, dan

bagaimana transmiter menggunakan

channel dan media komunikasi.

Konsentrasi bagaimana pesan atau

teks berinteraksi dengan manusia

dengan maksud untuk

memproduksi makna, juga

berhubungan dengan peranan teks

dalam kultur kita.

Menggunakan terminologi efisiensi Menggunakan terminologi seperti

11

John Fiske. 1990. Introduction to Communication Studies (Second Edition). London: Routledge.

Hal. 2


11

dan akurasi, juga memandang

apabila hasil dari komunikasi tidak

sesuai yang diharapkan oleh

pengirim, maka, perlu mencari

dimana letak kegagalan yang terjadi.

signifikasi dan tidak mengakui

misunderstanding sebagai sesuatu

yang dianggap sebagai kegagalan

komunikasi, namun hanya hasil dari

perbedaan budaya antara pengirim

dan penerima.

Melihat komunikasi sebagai proses

dimana seseorang mempengaruhi

sikap dan state of mind seseorang.

Studi komunikasi adalah studi

tentang teks dan kultur.

Mendefinikasikan interaksi sosial

sebagai proses individu satu dan

yang lainnya satu sama lain saling

berhubungan untuk mempengaruhi

sikap, state of mind, atau respon

emosional orang lain, dan

sebaliknya.

Mendefinisikan interaksi sosial

sebagai sesuatu yang memandang

individu sebagai anggota budaya

tertentu dalam masyarakat.

Pesan adalah apa yang

ditransmisikan oleh proses

komunikasi. Pesan adalah apa yang

pengirim “letakkan” ke dalamnya

dengan makna apapun juga.

Pesan adalah sebuah konstruksi

tanda yang—melalui interaksi

dengan penerima—menghasilkan

makna. Pengirim diartikan sebagai

transmiter pesan, dan membaca

pesan adalah proses penemuan

makna yang terjadi ketika pembaca

berinteraksi dengan teks.

Sumber: John Fiske (1990:2-3)

Terlihat bahwa aliran pertama melihat komunikasi hanya sebatas proses

transmisi pesan tanpa memperhatikan aspek-aspek di luarnya. Sedangkan aliran

yang kedua memiliki cakupan yang lebih luas. Aliran yang kedua memandang

aspek di luar proses komunikasi itu sendiri seperti aspek kultur (budaya). Selain

itu aliran kedua juga menyoroti arti penting interaksi, terutama interaksi antara

penerima pesan dan pesan itu sendiri. Proses komunikasi dipandang sebagai

proses penyampaian pesan yang merupakan konstruksi berupa tanda dan dapat

menghasilkan makna sesuai interaksi yang terjadi antara penerima pesan dan

pesan itu sendiri. Aspek kultural antara pengirim dan penerima pesan inilah yang

menentukan bagaimana suatu pesan dikonstruksikan/direpresentasikan dan

dimaknai. Aliran yang kedua inilah (the semiotic school) yang cocok menjadi

dasar pemikiran dalam penelitian ini (semiotik), dimana dalam proses komunikasi


12

terdapat aspek-aspek penting seperti tanda, makna, serta representasi/konstruksi

makna.

Jika studi tentang komunikasi tidak terlepas dari studi budaya (kultur),

maka studi mengenai budaya tidak terlepas dari studi mengenai linguistik atau

bahasa. Dimana bahasa itu sendiri merupakan elemen penting dari proses

komunikasi yang terjadi antarindividu atau antarkelompok. Studi komunikasi

salah satunya berusaha mengungkapkan bagaimana bahasa digunakan untuk

mengkonstruksikan atau merepresentasikan makna dalam suatu proses

komunikasi dan bagaimana makna itu disebarkan melalui media-media yang ada

melalui bahasa itu sendiri.

Seorang ilmuwan Ferdinand de Saussure memiliki pandangan lain

terhadap studi bahasa. Dimana, pada abad ke-19 dulu studi tentang bahasa hanya

berkutat soal sisi historisnya dan perilaku linguistik yang nyata saja. Pada

awalnya, studi mengenai bahasa hanya menelurusi seputar perkembangan kata-

kata dan ekspresi sepanjang sejarah, mencari faktor-faktor yang berpengaruh

seperti geografi, perpindahan penduduk, dan faktor lain yang mempengaruhi

perilaku linguistik manusia. Saussure justru menggunakan pendekatan anti

historis dalam studi bahasa. Dia memandang bahasa sebagai sebuah sistem yang

utuh dan harmonis secara internal, yang kemudian oleh Saussure dimunculkan

teori strukturalisme untuk menggantikan pendekatan historis dari para

pendahulunya. Menurutnya bahasa adalah sistem tanda yang mengekspresikan

gagasan.12

Bahasa di mata Saussure tak ubahnya sebuah karya musik (simfoni)

dan bila kita ingin memahaminya kita harus memperhatikan keutuhan karya

musik secara keseluruhan dan bukan kepada permainan individual dari setiap

pemain musik. Dari pandangan ini jelaslah bahwa bahasa sebenarnya tidak hanya

dipahami sebagai aspek linguistik tetapi juga lebih mendasar lagi sebagai sebuah

sistem tanda yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan yang bermuatan

makna tertentu.

Dalam proses penyampaian pesan melalui bahasa terdapat proses

representasi di dalamnya. Representasi merupakan sebuah upaya untuk

12

Ferdinand de Saussure. 1966. Course in General Linguistic. McGraw Hill. Hal. 16


13

menggambarkan atau menceritakan atau menghadirkan kembali ingatan dengan

mendeskripsikan, mengimajinasikan konsep dalam benak (mind) tentang

sesuatu.13

Inti dari sebuah proses representasi adalah menyampaikan sebuah makna.

Hall memiliki tiga pendekatan untuk menjelaskan proses pembentukan suatu

makna melalui bahasa. Ketiga pendekatan itu diantaranya:14

Pendekatan reflektif, melihat bahasa sebagai sebuah cermin yang

merefleksikan makna yang sebenarnya dari realitas dimana relasi

antara tanda dengan apa yang direferensikannya adalah secara

langsung dan transparan.

Pendekatan intensional, melihat bahasa digunakan untuk

menyampaikan sesuatu sesuai dengan cara pandang subjek terhadap

sesuatu itu sehingga makna tergantung pada maksud si penyampai

pesan.

Pendekatan konstruksionis, melihat adanya proses konstruksi makna

melalui bahasa yang digunakan dimana konstruksi makna melalui

fungsi bahasa terikat oleh konteks sosial dan historis dimana ia

dipergunakan.

Mengacu pada pendekatan ketiga tentang proses pembentukan makna

melalui bahasa oleh Hall, maka suatu proses pembentukan makna atau

representasi terdapat pula proses konstruksi makna di dalamnya. Hal tersebut yang

menyebabkan representasi berbeda/tidak sama persis dengan refleksi realitas yang

ada karena adanya proses konstruksi makna di dalamnya.

Bahasa di sini sebagai suatu alat untuk menyampaikan pesan sekaligus

makna berperan penting dalam proses konstruksi makna itu sendiri. Ibnu Ahmad

menjelaskan bahwa struktur bahasa, mulai dari pemilihan kata hingga

penyampaiannya ikut menentukan struktur konstruksi realitas dan makna yang

13

Stuart Hall. 1997. Representation: Cultural Representation and Signifying Practices. London:

Sage Publication. Hal. 21 14

Ibid. Hal. 35


14

timbul darinya. Lebih dari itu, bahasa kemudian tidak hanya mampu menjadi

representasi realitas, tetapi dapat pula membentuk realitas.15

E.2. Youtube sebagai Media Baru (Media Sosial)

Istilah media baru atau bisa disebut new media pada dasarnya lahir seiring

dengan masuknya era digital pada teknologi informasi dan komunikasi di akhir

abad ke-20.16

Era digital ditandai juga dengan munculnya teknologi internet.

Karena media baru muncul setelah era/teknologi digital ditemukan, maka media

baru itu sendiri dapat dikatakan sebagai media digital. Terry Flew

mengklasifikasikan media digital sebagai media yang kontennya berbentuk

gabungan data, teks, suara, dan berbagai jenis gambar yang disimpan dalam

format digital dan disebarluakan melalui jaringan berbaris kabel optik broadband,

satelit, dan sistem transmisi gelombang mikro.17

Lievrouw dan Livingstone memberikan pemaparan bahwa sebuah media

dapat disebut sebagai media baru, maka media tersebut harus memiliki

karakteristik sebagai berikut:18

Computing and Information Technology

Sebuah media baru harus memiliki unsur information, communication,

dan technology di dalamnya, tidak bisa hanya salah satunya saja.

Communication Network

Media baru harus memiliki kemampuan untuk membentuk sebuah

jaringan komunikasi antar penggunanya.

Digitalized Media and Content

Untuk disebut sebagai media baru, maka sebuah media harus mampu

menyajikan sebuah medium dan konten yang sifatnya digital.

15

Ibnu Hamad. 2004. Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa. Jakarta: Granit. Hal. 13 16

Januar Rizki. 2012. “Definisi dan Contoh New Media”. Diakses pada 13 Oktober 2014. Terarsip

di: http://januar2527.blogspot.com/2012/10/definisi-dan-contoh-new-media.html 17

Terry Flew. 2008. New Media: An Introduction (3rd Edition). South Melbourne: Oxford

University Press. Hal. 2-3 18

A. Leah Lievrouw & Sonia Livingstone. 2006. Handbook of new Media: Updated Student

Edition. London: Sage Publication


15

Convergence

Media baru harus mampu berintegrasi dengan media-media lain (baik

tradisional maupun modern), karena inti dari konvergensi adalah

integrasi antara media yang satu dengan media yang lain.

Terminologi media baru (new media) jika dikaitkan dengan media lama

(old media) tentunya memiliki perbedaan-perbedaan. Denis McQuail memberikan

ciri-ciri utama media baru yang membedakannya dengan media lama. Ciri-ciri

tersebut adalah:19

a. Desentralisasi

Pengadaan dan pemilihan konten suatu media baru tidak lagi

sepenuhnya berada di tangan pemasok komunikasi.

b. Kemampuan Tinggi

Pengantaran (transmisi) melalui kabel dan satelit mengatasi hambatan

komunikasi yang disebabkan oleh pemancar siaran lainnya.

c. Komunikasi Timbal-balik (Interactivity)

Penerima (komunikan) dapat memilih, menjawab kembali, menukar

informasi dan dihubungkan dengan penerima lainnya secara langsung.

d. Kelenturan (Fleksibilitas)

Kelenturan atau fleksibilitas yang dimaksud menyangkut karakteristik

bentuk, isi, dan penggunaan suatu media baru.

Media baru yang berbasis internet juga melahirkan terminologi media baru

sebagai media sosial (Facebook, Twitter, dan juga Youtube). Seperti yang telah

dijelaskan diatas mengenai karakteristik dan ciri media baru, terdapat beberapa

karakteristik maupun ciri dari media baru yang menjadikannya terklasifikasi ke

dalam terminologi media sosial, seperti karakteristik media baru berupa

communication network. Karakteristik tersebut menjadikan media baru dapat

menjadi sarana sebagai media sosial karena media baru harus memiliki

kemampuan untuk membentuk sebuah jaringan komunikasi antar penggunanya,

jaringan komunikasi disini mendukung adanya interaksi sosial antara pengguna

19

Denis McQuail. 1996. Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar (Terjemahan Agus Dharma

& Aminudin Ram). Jakarta: Erlangga. Hal. 17-18


16

internet/media baru. Selain itu—seperti yang telah dijabarkan di atas—media baru

juga memiliki ciri berupa komunikasi timbal-balik (interactivity). Penerima

(komunikan) dapat memilih, menjawab kembali, menukar informasi dan

dihubungkan dengan penerima lainnya secara langsung. Komunikasi timbal-balik

ini dapat semakin memperluas dan meningkatkan kualitas serta kuantitas

komunikasi itu sendiri. Hubungan timbal-balik menjadikan komunikasi tidak

hanya cenderung satu arah—seperti di media massa konvensional, tetapi dapat

dua arah dan dinamis dalam sebuah jaringan komunikasi. Ciri media baru ini

tentunya juga semakin mendukung interaksi sosial diantara penggunanya. Hal ini

sekali lagi yang mendukung media baru cocok dengan terminologi media sosial.

Dengan adanya internet sebagai teknologi penyokong media baru/media

sosial menjadikan publik bisa lebih aktif dan leluasa dalam berkomunikasi atau

bertukar pesan serta lebih mudah mengakses informasi antara satu dan yang

lainnya. Seperti halnya Youtube, partisipasi publik semakin terbuka untuk

berkomunikasi secara aktif, menyampaikan opini/gagasan ke khalayak ramai.

Lebih lagi fitur Youtube yang merupakan media sosial dengan konsep berbagi

video (Broadcast Yourself), menjadikannya sarana yang dinamis untuk

menyampaikan pesan/informasi. Maka Youtube sebagai media sosial menjadikan

penggunanya memiliki otoritas untuk menentukan konten, tren, dan lain

sebagainya.

Jean Burgess dan Joshua Green dalam bukunya “Youtube: Digital Media

and Society Series” mendefinisikan Youtube sebagai site of participatory culture.

Lebih lanjut lagi mereka memaparkan definisi participatory culture menurut

Henry Jenkins, yaitu:20

“Participatory culture is one in which fans and other consumers are

invited to actively participate in the creation and circulation of new

content.”

20

Henry Jenkins dalam Jean Burgess & Joshua Green. 2009. Youtube: Digital Media and Society

Series. Cambridge: Polity Press. Hal. 10


17

Participatory culture di sini menjelaskan karakteristik Youtube sebagai

media baru mendorong secara aktif partisipasi penggunanya sendiri di dalamnya

untuk menentukan konten dan sirkulasinya.

Jika kita melihat media konvensional seperti televisi, radio, maupun surat

kabar, partisipasi publik bisa dibilang masih mendapatkan porsi yang sedikit.

Informasi/konten yang dipublikasikannya masih bergantung kuat oleh

kepentingan internal media itu. Kepentingan yang dimaksud dapat berupa

kepentingan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Partisipasi langsung publik

masih terbatas pada rubrik media yang menyediakan konten untuk opini publik.

Ini pun masih bisa dipolitisasi oleh media dengan cara seleksi. Mereka dapat

menentukan opini publik mana yang akan dipublikasikan tergantung kebijakan

maupun agenda redaksional dan kepentingan lain yang mempengaruhi media

tersebut. Maka dari itu otoritas publik—dalam hal ini pengguna/pengakses situs

Youtube—menjadikan media Youtube memiliki karakteristik unik dibandingkan

media konvensional lainnya (televisi, radio, surat kabar, dan lain sebagainya).

Individu-individu pengguna Youtube memiliki kesempatan secara aktif

berpartisipasi sekaligus memiliki otoritas di dalamnya untuk menentukan konten

dan sirkulasinya.

E.3. Representasi Pesan dalam Media Sosial (Youtube)

Sebagian besar literatur maupun penelitian memang sering

membahas/meneliti representasi pesan (kajian semiotik misalnya) dalam proses

komunikasi di media massa kovensional seperti surat kabar, televisi, hingga film.

Mungkin masih sedikit penelitian/literatur yang membahas/meneliti perihal

representasi pesan (dalam cakupan kajian semiotik) melalui media sosial seperti

Youtube. Tidak seperti media massa konvensional pada umumnya dimana seperti

kegiatan transmisi pesan dan kebijakan penentuan konten umumnya menjadi

otoritas dari beberapa kelompok (redaksional) dari suatu media massa. Maka,

berbeda dengan di media sosial seperti Youtube, transmisi pesan dan penentuan

konten tergantung dari keinginan masing-masing kelompok bahkan individu-

individu yang memiliki akses ke media sosial (akses internet). Dalam Youtube


18

misalnya, setiap pemiliki akun di situs Youtube memiliki kesempatan yang sama

untuk posting atau mengunggah video dengan konten/pesan sesuai keinginan

mereka.

Jika representasi dimaknai sebagai proses penyampaian kembali gambaran

atau konsep mengenai sesuatu untuk menghasilkan makna tertentu dalam sebuah

proses komunikasi, maka, representasi dalam media sosial seperti Youtube pun

bisa saja terjadi. Makna yang ingin disampaikan dalam representasi pesan dalam

media baru sesuai dengan latar belakang kultur, ideologi, serta tujuan dari

individu-indivdu maupun kelompok-kelompok yang mengakses media sosial dan

mentransmisikan pesan kepada orang lain/khalayak ramai (pengguna

internet/media sosial).

Pada dasarnya sama saja seperti di media sosial (Youtube) reperesentasi

pesan (sekaligus konstruksi makna) yang terjadi di media massa (surat kabar,

televisi) otoritasnya juga terletak pada individu di dalamnya seperti pemilik modal

maupun kepala redaksi, selain itu juga pada kesepakatan komunal (redaksional)

yang pada dasarnya juga terdiri dari pemikiran-pemikiran tiap-tiap individu di

dalam suatu institusi media massa.

Reperesentasi pesan melalui media pada umumnya pada dasarnya

menimbulkan suatu makna tertentu yang memiliki peluang untuk berbeda atau

tidak sama persis dengan realitas yang ada. Hal itu bisa dikarenakan karena

sebenarnya segala realitas yang ada di dunia ini sungguh luas, sedangkan

penyampaian pesan terbatas dalam penyampaiannya melalui bahasa (yang

merupakan sistem tanda untuk menyampaikan pesan sekaligus makna seperti yang

telah disinggung sebelumnya) adalah terbatas dan tidak bisa merepresentasikan

keseluruhan realitas yang ada di dunia ini secara sama persis. Dalam hal ini

melalui representasi, pesan dan makna dapat tereduksi dari realitasnya.

Selain karena keterbatasan sistem bahasa dalam merepresentasikan pesan

dan makna, media pada umumnya juga kadang memiliki maksud dan tujuan

tertentu untuk melakukan representasi (bisa karena motif ekonomi, politik,

ideologi, dan lain sebagainya). Croteau dan Hoynes menjelaskan bahwa

representasi melalui media merupakan hasil seleksi dari realitas dimana beberapa


19

realitas diangkat dan dibesar-besarkan sedang beberapa yang lain tertutupi bahkan

dihilangkan.21

Sebagaimana film, video-video di Youtube pun memiliki elemen-elemen

dalam kontennya—berupa audio visual—yang merupakan aspek penting sebagai

sistem proses representasi sekaligus konstruksi makna. Aspek audio maupun

visual dalam video Youtube merupakan sistem bahasa tersendiri yang menentukan

makna apa yang sebenarnya direpresentasikan sekaligus dikonstruksikan

melaluinya. Aspek audio yang dimaksud seperti dialog, gaya bicara tokoh/sosok

yang ada di dalam video, jingle/musik pengiring, dan lain sebagainya. Sedangkan

aspek visual seperti pencahayaan, teknik pengambilan gambar/pengaturan kamera,

dan lain sebagainya.

F. Kerangka Konsep

F.1. Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi sendiri secara harafiah dapat dimaknai sebagai keikutsertaan.22

Dalam konteks politik, maka partisipasi politik dapat berarti kekutsertaan warga

dalam berbagai proses politik. Sastroatmodjo sendiri mengartikan partisipasi

politik sebagai kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses

pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan

keputusan yang dilakukan pemerintah.23

Sastroatmodjo mengklasifikasikan

partisipasi politik masih dalam ranah yang sempit, yaitu kegiatan warga negara

dalam mempengaruhi kebijakan (policy) pemerintah, dalam hal ini lebih spesifik

yaitu pengambilan keputusan.

Pawito dalam bukunya juga menjelaskan penjabaran lain dari konsep

partisipasi politik, yaitu partisipasi politik secara singkat biasanya dipahami

sebagai keikutsertaan warga negara dalam proses-proses politik secara sukarela.24

Kata warga negara di sini merujuk pada individu atau mungkin kelompok-

21

David Croteau & William Hoynes. 1997. Media/Society: Industries, Images, and Audiences.

California: Pine Forge Press. Hal. 134 22

Yandianto. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung: Penerbit M2S. Hal. 412 23

Sudijono Sastroatmodjo. 1995. Perilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang Press. Hal. 67 24

Pawito. 2009. Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan. Yogyakarta:

Jalasutra Hal. 222


20

kelompok dalam masyarakat yang bukan orang-orang yang duduk dalam

lembaga-lembaga resmi seperti parlemen, jaksa, atau hakim. Dalam konsep ini

penekanan terdapat pada aspek “sukarela”, artinya konsep ini mengklasifikasikan

kegiatan partisipasi politik sebagai kegatan yang sifatnya sukarela oleh individu-

individu/kelompok-kelompok warga negara/masyarakat.

Konsep kesukarelaan dalam partisipasi politik di atas juga sama halnya

dengan yang dikemukakan oleh Herbert McClosky. Herbert menjelaskan konsep

partisipasi politik sebagai berikut:25

“The term political participation will refer to those voluntary activities by

which members of society share in the selection of rulers and, directly or

indirectly, in the formation of public policy.”

(Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga

masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses

pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam

proses pembentukan kebijakan umum).

Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak

partisipasi masyarakat dalam politik maka akan lebih baik kualitas demokrasi

(proses politik) di negara tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah

umumnya dianggap kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga

tidak menaruh perhatian pada masalah kenegaraan. Selain itu juga dikhawatirkan

juga kualitas proses politik/penyelenggaraan negara akan rendah karena

kurangnya aspirasi masyarakat yang diterima pemerintah akibat dari kurangnya

partisipasi politik dari warga negaranya.

Negara demokrasi juga umumnya menganggap partisipasi politik yang

sifatnya sukarela/tanpa paksaan sangatlah penting bagi kemajuan demokrasi.

Dikarenakan partisipasi politik yang sukarela/tanpa paksaan merupakan cerminan

sikap/aspirasi murni dari warga negaranya. Hal ini tentunya sejalan dengan

konsep demokrasi. Seperti kita ketahui bersama, aspirasi, ide, gagasan, maupun

partisipasi yang nyata dan benar-benar datang dari keinginan diri setiap individu

25

Herbert McClosky dalam Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi).

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 367


21

warga negara yang dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun adalah hal

yang penting dalam suatu negara demokrasi. Selain itu demokrasi juga menjamin

hak-hak setiap warganya untuk menyampaikan ide, gagasan, partisipasi mereka

secara pribadi dalam proses penyelenggaraan negara (proses politik) tanpa

dipengaruhi/diintervensi oleh pihak lain. Walaupun demikian, dalam negara

demokrasi, aktifitas partisipasi politik secara tidak sukarela/dengan paksaan tetap

mungkin saja terjadi tetapi mungkin secara terselubung/tersembunyi. Di negara-

negara dengan sistem non-demokrasi seperti komunis ataupun sistem kenegaraan

yang sifatnya tradisional (kerajaan/monarki), praktik partisipasi politik secara

tidak sukarela/dengan paksaan memiliki peluang yang lebih besar untuk terjadi

dibandingkan di negara dengan sistem demokrasi. Partisipasi politik secara tidak

sukarela/dengan paksaan bisa saja terjadi karena dipaksakan oleh suatu kelompok

atau bahkan oleh penguasa/pemimpinnya sendiri di suatu negara.

Maka dari itu, Huntington dan Nelson memiliki konsep tersendiri untuk

mengklasifikasikan jenis partisipasi politik. Mereka berpendapat bahwa partisipasi

politik seseorang/kelompok ada yang sifatnya otonom (autonomous participation)

dan partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain (mobilized

participation).26

Sedangkan menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba:27

“By political participation we refer to those legal activities by private

citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection

of governmental personnel and/or the actions they take.”

(Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang

sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-

pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka).

Berbeda lagi dengan konsep-konsep sebelumnya, Konsep menurut

Norman dan Sidney di atas memasukkan aspek khusus. Menurut mereka,

partisipasi politik dipersempit ke dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya legal.

26

Huntington & Nelson dalam Miriam Budiarjo. 1982. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: PT.

Gramedia. Hal. 370 27

Norman H. Nie & Sidney Verba dalam Ibid. Hal. 2


22

Lain lagi dengan Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, mereka

memberikan penafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit

tindakan ilegal dan kekerasan, sebagai berikut:28

“By political participation we mean activity by private citizens designed to

influence government decision making. Participation may be individual or

collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or

violent, legal or illegal, effective or ineffective.”

(Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-

pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh

pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir

atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan,

legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif).

Lebih lanjut, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mencoba

merangkum dan mengklasifikasikan jenis-jenis perilaku partisipasi politik dari

kebanyakan riset yang sudah ada. Klasifikasi yang mereka kemukakan mencakup

tindakan yang sifatnya legal maupun ilegal. Mereka mengklasifikasikannya ke

dalam beberapa jenis, yaitu berupa:29

a. Kegiatan Pemilihan

Hal ini mencakup kegiatan-kegiatan dalam pemilihan umum, seperti

menggunakan hak pilih, bekerja (berpartisipasi aktif) dalam proses

pemilihan umum, hingga berkontribusi dalam kampanye dan mencari

dukungan bagi seorang calon/kandidat dalam Pemilu, serta setiap

tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.

Sebagai contoh bentuk tindakan yang ilegal seperti money politic,

intimidasi, pemalsuan hasil-hasil pemilihan umum, dan lain

sebagainya.

b. Lobbying

Mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk

menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin

politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka

28

Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson dalam Miriam Budiarjo. Op.Cit. Hal. 368 29

Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang.

Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal. 16


23

mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar

orang. Yang termasuk dalam kegiatan lobbying salah satunya seperti

kegiatan demonstrasi.

c. Kegiatan Organisasi

Hal ini menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam

suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah

mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

d. Mencari Koneksi (Contacting)

Merupakan tindakan yang ditujukan kepada pejabat-pejabat

pemerintah untuk mencari koneksi dengannya dengan maksud untuk

menyampaikan tujuan tertentu serta untuk mempengaruhi suatu

kebijakan pemerintah. Klasifikasi ini dapat berwujud legal maupun

ilegal. Secara ilegal seperti praktik penyuapan terhadap pejabat

negara.

e. Tindak Kekerasan (Violence)

Tindak kekerasan juga dapat diklasifikasikan ke dalam jenis perilaku

partisipasi politik—yang secara umum merupakan tindakan ilegal.

Tindakan ini pada umumnya tetap bertujuan untuk mempengaruhi

pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan

kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda untuk menekan

pihak pemerintah. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan biasanya

mencerminkan motivasi-motivasi yang cukup kuat seperti untuk

mengubah pimpinan politik (kudeta), mempengaruhi kebijakan

pemerintah (pemberontakan), hingga untuk mengubah sistem politik

yang ada (revolusi).

Sedangkan berdasarkan bentuknya, Abramson dan Hardwick membagi

partisipasi politik menjadi dua jenis, yaitu:30

1. Partisipasi Politik Konvensional

Bentuk partisipasi politik konvensional dapat berupa menggunakan

hak suara dalam pemilihan umum, ikut ambil bagian dalam kegiatan-

30

Abramson & Hardwick dalam Pawito. Op.Cit. Hal.223


24

kegiatan kampanye, bergabung dalam kelompok kepentingan

tertentu/organisasi, melakukan lobi-lobi politik untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu, serta menjadi kandidat politik.

2. Partisipasi Politik Non-konvensional

Partisipasi politik non-konvensional mencakup berbagai kegiatan yang

cenderung melibatkan banyak orang dalam suatu bentuk kelompok

massa (seperti demonstrasi) dan kadang disertai dengan pelanggaran

tertib hukum dan kekerasan. Partisipasi politik non-konvensional

dapat diterima secara luas apabila tidak disertai aksi perusakan atau

kekerasan, seperti misalnya aksi demonstrasi dengan cara berpawai

sambil membawa spanduk dan poster yang berisi tentang berbagai

tuntutan, mengkoordinasikan aksi pemogokan di kalangan buruh atau

menuntut kenaikan upah, perbaikan kondisi kerja, dan peningkatan

jamisan sosial, serta lain sebagainya.

Sedangkan berdasarkan sifatnya, Sastroatmodjo membagi partisipasi

politik menjadi dua jenis, yaitu:31

1. Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif dapat berupa warga negara mengajukan usul

kebijakan, mengajukan alternatif kebijakan, mengajukan saran dan

kritik untuk mengoreksi kebijakan pemerintah, mengajukan tuntutan.

2. Partisipasi Pasif

Partisipasi pasif berupa kegiatan mentaati peraturan pemerintah serta

menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah yang sudah

ada dan ditentukan.

Dengan demikian, partisipasi aktif merupakan kegiatan warga negara yang

lebih bersifat aktif dan inovatif untuk mencapai sebuah perubahan atau

terwujudnya hal baru dalam hal kebijakan pemerintah maupun dalam hal

prosesnya. Sedangkan partisipasi pasif lebih menekankan pada kegiatan yang

31

Sastroatmodjo dalam Heni Ainul Faridah. 2013. “Makalah Partisipasi Politik”. Diakses pada 3

November 2014. Terarsip di: http://henisuperwoman.blogspot.com/2013/06/normal-0-false-false-

false-in-x-none-x_11.html


https://plus.google.com/113859504349674223892

25

sifatnya mempertahankan stabilitas jalannya kebijakan pemerintah

(peraturan/perundangan negara) yang sudah ada.

Melihat banyaknya versi-versi konsep partisipasi politik seperti yang telah

dijabarkan sebelumnya, maka secara umum partisipasi politik dapat dipahami

secara luas. Partisipasi politik dapat dimaknai secara luas sebagai kegiatan

individu/kelompok warga negara/masyarakat baik secara sukarela (autonomous

participation) atau tidak (mobilized participation), legal atau ilegal dalam proses-

proses politik di suatu negara. Proses-proses politik yang dimaksud dapat berupa

partisipasi dalam proses seleksi pejabat/pemimpin negara ataupun kegiatan

lainnya seperti kegiatan mempengaruhi kebijakan pemerintah, atau kegiatan

mempengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan dan lain sebagainya baik

secara sukarela/tidak maupun legal/ilegal.

Pandangan lainnya datang dari Rush dan Althoff. Mereka

mengidentifikasikan bentuk-bentuk partisipasi politik ke dalam suatu hirarki.

Hirarki tertinggi dari bentuk partisipasi politik menurut Rush dan Althoff adalah

menduduki jabatan politik atau administratif. Sedangkan bentuk partisipasi politik

yang menempati posisi terendah dalam hirarki tersebut adalah apati secara total,

yaitu orang yang tidak melakukan aktivitas politik apapun secara total.

Konsep hirarki partisipasi politik oleh Rush dan Althoff dapat

digambarkan ke dalam gambar sebagai berikut:32

32

Michael Rush & Philip Althoff dalam Damsar. 2010. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta:

Kencana Prenada Media Group. Hal. 185


26

Gambar 1.A

Hirarki Partisipasi Politik

Sumber: Michael Rush dan Philip Althoff dalam Damsar (2010:185)

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa garis vertikal dari segitiga di

atas menunjukkan tingkatan kedudukan (level) partisipasi politik. Sehingga

semakin tinggi kedudukan suatu bentuk partisipasi politik dalam gambar tersebut,

maka semakin tinggi pula kedudukan partisipasi tersebut dalam hirarki yang ada.

Sedangkan garis horisontal dari segitiga di atas menunjukkan tingkatan kuantitas

(jumlah) individu-individu dalam bentuk tertentu dari suatu partisipasi politik.

Semakin panjang garis horisontal, maka semakin tinggi kuantitas individu-

individu dalam suatu partisipasi politik. Dengan kata lain, jika merujuk pada

gambar di atas, maka, menurut Rush dan Althoff semakin tinggi tingkat

Menduduki jabatan politik atau

administratif

Mencari jabatan politik atau

administratif

Menjadi anggota aktif dalam

suatu organisasi politik

Menjadi anggota pasif dalam

suatu organisasi politik

Menjadi anggota aktif dalam

suatu organisasi semi politik

Menjadi anggota pasif dalam

suatu organisasi semi politik

Partisipasi dalam rapat umum,

demonstrasi dan sebagainya

Partisipasi dalam diskusi politik

informal

Partisipasi dalam pemungutan

suara (voting), seperti dalam

Pemilu

Apati total


27

kedudukan suatu bentuk partisipasi politik dalam hirarki tersebut, maka, semakin

sedikit tingkatan kuantitas individu-individu yang ada di dalamnya (pelakunya).

Pandangan mereka ini setidaknya sesuai dengan realitas yang ada. Dimana

bentuk-bentuk partisipasi politik yang cenderung menduduki peringkat bawah

dalam hirarki tersebut kenyataannya memang merupakan bentuk partisipasi

politik yang cenderung dapat dilaksanakan oleh banyak orang atau masyarakat

pada umumnya. Dalam hirarki di atas contohnya seperti bentuk partisipasi politik

berupa partisipasi dalam pemungutan suara (voting), seperti dalam Pemilu.

Sebaliknya, bentuk-bentuk partisipasi politik yang cenderung menduduki

peringkat atas dalam hirarki tersebut kenyataannya memang merupakan bentuk

partisipasi politik yang cenderung hanya individu-individu tertentu yang dapat

melaksanakannya. Dengan kata lain hanya memberikan peluang yang sedikit bagi

jumlah masyarakat yang dapat ikut berpartisipasi dalam bentuk partisipasi yang

cenderung menduduki peringkat atas. Dalam hirarki di atas contohnya seperti

bentuk partisipasi politik berupa menduduki jabatan politik atau administratif.

Seperti kita ketahui bahwa jabatan politik atau administratif kuantitasnya terbatas,

sehingga tidak semua masyarakat dapat mendudukinya dan ikut berpartisipasi di

dalamnya.

F.2. Partisipasi Politik Warga Negara dalam Pemilihan Umum

Jika berbicara mengenai apa saja bentuk partisipasi politik yang dapat

dilakukan warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), maka mungkin

kebanyakan orang akan memberikan jawaban yaitu kegiatan untuk menggunakan

hak pilih. Hak memilih warga negara Indonesia sebagai salah satu bentuk

partisipasi politik dalam Pemilu tercantum dalam Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, pasal 27, ayat (1). Bunyi yang sama juga terdapat dalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, pasal 19 ayat (1). Ayat

tersebut berbunyi:


28

“Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin

mempunyai hak memilih.”

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat

dapat memilih pemimpin politik secara langsung.33

Pada dasarnya pelaksanaan

Pemilu merupakan perwujudan prinsip bahwa kedaulatan negara berada di tangan

rakyat. Artinya setiap warga negara memiliki kedaulatan (wewenang) untuk

menentukan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu (seperti eksekutif dan

legislatif) dan akan memimpin/mewakili aspirasi serta kepentingan mereka

sebagai warga negara. Mengingat proses Pemilu ini merupakan perwujudan

kedaulatan setiap warga negara, maka partisipasi aktif warga negara diperlukan di

dalamnya untuk suksesnya Pemilu.

Sebenarnya partisipasi politik warga negara dalam Pemilu tidak hanya

sekadar menggunakan hak pilih saja. Ada hal lain yang dapat dilakukan oleh

warga negara sebagai perwujudan partisipasi politik dalam Pemilu. Peraturan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjabarkan Partisipasi

Masyarakat dalam Pemilu melalui konsep Hak dan Kewajiban Masyarakat.

Dalam Peraturan KPU tersebut, pasal 6 mengatur hak-hak masyarakat

dalam penyelenggaraan partisipasi mereka dalam Pemilu. Hak-hak itu meliputi:

a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilu sesuai peraturan

perundang-undangan;

b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan

Pemilu;

c. berpendapat, menyampaikan pikiran baik lisan maupun tulisan;

d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilu;

e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilu;

f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

33

Abdul Hafiz Anshari. 2010. Modul I: Pemilu untuk Pemula. Diakses pada 9 November 2014.

Terarsip di: http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1b.pdf. Hal. 1


http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1b.pdf

29

g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan

penyelenggaraan Pemilu; dan

h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan

penyelenggaraan Pemilu.

Sementara itu di pasal 7 menjelaskan mengenai kewajiban masyarakat

dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Kewajiban yang

dimaksud berupa:

a. menghormati hak orang lain;

b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam

berpartisipasi;

c. menjaga prinsip-prinsip dalam partisipasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2;34

dan

d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

Selain itu, dalam Peraturan KPU tersebut juga dijelaskan mengenai bentuk

partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Hal itu dijelaskan dalam pasal 8 ayat (1)

yang berbunyi:

“Partisipasi masyarakat pada Pemilu dapat dilakukan dalam bentuk: a)

keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu; b) sosialisasi

Pemilu; c) pendidikan politik bagi Pemilih; d) survei atau jajak pendapat;

e) penghitungan cepat hasil Pemilu; dan f) pemantauan Pemilu.”

Sedangkan pada ayat (2) sendiri menyebutkan bahwa Partisipasi

Masyarakat dalam Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

oleh perseorangan maupun organisasi/kelompok masyarakat pada setiap tahapan

Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

34

Prinsip-prinsip dalam partisipasi di pasal 2 berupa: a) kesukarelaan; b) transparan; c) akuntabel;

d) kredibel; e) kepastian hukum; f) kepentingan umum; g) proporsionalitas; h) profesionalitas; i)

anti kekerasan; j) efisien; k) tidak memihak; l) efektif.


30

F.3. Pentingnya Partisipasi Politik demi Terciptanya Pemilu yang

Berkualitas

Wujud-wujud partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu juga dijabarkan

secara lebih rinci dalam buku berjudul Seri Pendidikan Politik: Menjadi Pemilih

yang Baik dalam Pemilu 2004.35

Di dalam buku tersebut dijelaskan apa yang

seharusnya dilakukan (wujud partisipasi politik) oleh masyarakat secara umum

atau warga negara demi terciptanya Pemilu yang berkualitas dan berjalan dengan

kompetisi yang adil. Wujud partisipasi politik masyarakat/warga negara dalam

Pemilu yang dimaksud dalam buku tersebut dapat dijabarkan kurang lebih sebagai

berikut:

a. Warga negara perlu memahami dan memperjuangkan bahwa hak

pilih merupakan hak setiap warga negara yang telah memenuhi

persyaratan yang ada tanpa tekanan dan paksaan dari pihak

manapun.

Agar terjamin hak pilihnya, warga negara perlu untuk

memastikan bahwa namanya telah terdaftar sebagai pemilih sebelum

hari pelaksanaan Pemilu tiba. Jika memang belum, maka, warga

negara tersebut perlu melaporkannya ke petugas pendaftaran pemilih

Pemilu untuk segera ditindaklanjuti dan namanya dapat terdaftar

sebagai pemilih dalam Pemilu.

Selain itu setiap warga negara juga perlu mewaspadai jika ada

kejanggalan atau kecurangan dalam proses pendaftaran pemilih

maupun dalam daftar pemilih yang sudah ada. Selain dalam proses

pendaftaran ini, setiap warga negara juga perlu mengerti dan

memahami tata cara penggunaan hak pilih di hari pelaksanaan Pemilu,

supaya hak pilihnya tidak terbuang sia-sia karena dianggap tidak sah.

Penggunaan hak pilih untuk memilih partai/kandidat dalam

Pemilu ini juga perlu diperjuangkan oleh setiap warga negara agar

35

Buku Seri Pendidikan Politik: Menjadi Pemilih yang Baik dalam Pemilu 2004 diprakarsai oleh

Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Program Studi Ilmu Politik, PPs UGM

bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2003. Disusun oleh

Riswandha Imawan, dkk.


31

benar-benar sesuai hati nurani/kepentingan setiap individu warga

negara. Maka dari itu setiap warga negara perlu menghindari/menolak

pemaksaan penggunaan hak pilih pada salah satu partai/kandidat

tertentu oleh pihak lain. Praktik-praktik kecurangan mengenai hal ini

yang perlu diwaspadai dalam Pemilu berupa praktik money politic,

ancaman/intimidasi, hingga kecurangan dalam proses pemungutan dan

perhitungan suara.

b. Warga negara perlu memahami bahwa pembentukan partai politik

atau masuk dalam partai politik tertentu merupakan hak setiap warga

negara.

Tanpa partai politik sebagai peserta pemilu, maka tidak

mungkin Pemilu dapat dilaksanakan. Mungkin hak yang satu ini

sering tidak disadari oleh masyarakat luas bahwa setiap warga

negara—dengan persyaratan yang ada—memilikinya. Hak untuk

membentuk atau masuk ke partai politik tertentu juga sesuai dengan

konsep dalam Undang-undang Dasar (UUD) yang menjamin

kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan

pikiran—yang juga merupakan hak azasi manusia.

Maka dari itu, setiap warga negara yang ingin bergabung ke

dalam suatu partai misalnya, maka sebelumnya ia wajib

memperhatikan latar belakang, ideologi, track record ataupun

program kerjanya. Apakah partai politik tersebut berkualitas atau tidak

dan apakah sesuai dengan kriteria individu yang akan bergabung ke

dalamnya atau tidak. Selain itu perlu diwaspadai pula praktik oligarkhi

maupun elitisme dalam sistem kerja partai karena tidak sesuai dengan

prinsip demokrasi yang dianut negara kita.

c. Warga negara perlu memperjuangkan kebebasan informasi mengenai

partai/kandidat yang berkompetisi dalam Pemilu.

Kebebasan informasi yang dimaksud adalah adanya publikasi

yang mendalam dan mudah terakses oleh masyarakat secara luas

terhadap informasi mengenai partai/kandidat yang berkompetisi dalam


32

Pemilu. Informasi yang dimaksud berupa track record, latar belakang,

visi-misi, hingga transparansi pendanaan (seperti dana untuk

kampanye) partai/kandidat peserta Pemilu. Dalam hal ini selain peran

media massa secara umum, warga negara secara umum juga dapat ikut

berpartisipasi dalam kegiatan publikasi. Warga negara/masyarakat

dapat ikut berpartisipasi melalui kampanye langsung dengan turun ke

jalan atau melalui media sosial. Kebebasan informasi ini penting agar

setiap warga negara dapat benar-benar dapat mempertimbangkan

kandidat mana yang akan mereka pilih dalam Pemilu. Selain itu

mereka juga dapat lebih objektif dalam memilih.

d. Warga negara perlu melakukan pengawasan terhadap proses Pemilu

Warga negara perlu berpartisipasi dalam pengawasan proses

Pemilu baik dari tingkat daerah hingga nasional. Pengawasan perlu

dilakukan mulai dari kinerja badan-badan penyelenggara pemilu

seperti Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) maupun Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik di tingkat bawah hingga pusat.

Warga negara perlu memastikan setiap lembaga negara tersebut

melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga tercipta Pemilu yang

berkualitas. Selain itu perlu dilakukan pengawasan-pengawasan

terhadap pihak-pihak lain yang berpotensi melakukan kecurangan

seperti partai/kandidat peserta Pemilu, pejabat publik, dan lain

sebagainya.

G. Metodologi Penelitian

G.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan

menggunakan metode semiotik. Semiotik secara sederhana dapat dipahami

sebagai studi tentang tanda. Tanda yang dipelajari dalam semiotik merupakan

kesatuan dari sistem tanda baik berupa bahasa verbal berupa kata, gambar/visual,

bahasa tubuh, bunyi/suara, serta objek lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai

tanda.


33

Di dalam studi semiotik tanda merupakan konteks penting yang harus

dipahami. Setidaknya tanda dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

Penanda (Signifier)

Penanda (Signifier) merupakan aspek material yang bisa dirasakan

oleh panca indera dari sebuah simbol/tanda.

Petanda (Signified)

Sedangkan petanda (signified) merupakan gambaran mental, pikiran,

atau konsep dari sebuah simbol/tanda.

Kedua unsur di atas tidak dapat dipisahkan untuk dapat memperoleh

makna yang diinginkan. Sedangkan hubungan di antara keduanya disebut sebagai

signifikasi (signification).

Unsur teks atau verbal yang diteliti dalam penelitian ini tidak hanya

sebagai bahasa atau aspek linguistik, namun dapat dipahami lebih luas sebagai

aspek yang terkodifikasi dalam sebuah sistem. Jadi, aspek teks/verbal dalam

penelitian ini juga merupakan aspek yang diteliti dengan memperhatikan

unsur/atau sistem yang mengikatnya, dalam hal ini berupa unsur visualisasi

(konsep film/sinematografi) dan juga sound.

Roland Barthes memiliki konsep dalam menganalisis makna dari tanda-

tanda. Dia memiliki konsep signifikasi dua tahap (two order of signification).36

Lewat konsep ini, Barthes menjelaskan bahwa signifikasi terdiri dari dua tahap.

Tahap pertama merupakan hubungan antara penanda dan petanda di dalam sebuah

tanda terhadap realitas eksternal. Tahap inilah yang disebut Barthes sebagai

denotasi, yaitu makna yang paling nyata dari tanda. Lalu pada tahap kedua tanda

yang dihasilkan dari tahap pertama tadi bertemu dengan perasaan atau emosi dari

seseorang serta nilai-nilai dari kebudayannya yang pada akhirnya membentuk

tanda/pemaknaan baru yang disebut dengan konotasi (tahapan kedua).

36

Indiwan Seto Wahyu Wibowo. 2011. SEMIOTIKA KOMUNIKASI: Aplikasi Praktis bagi

Penelitian dan Skripsi Komunikasi. Jakarta: Mitra Wacana Media. Hal. 16


34

Gambar 1.B

Sistem Semiotik Dua Tahap menurut Roland Barthes

1. Penanda

(Signifier) 2. Petanda

(Signified)

3. Tanda (Sign)

II. PETANDA

(SIGNIFIED) I. PENANDA (SIGNIFIER)

III. TANDA (SIGN)

Sumber: Roland Barthes dalam Indiwan Seto Wahyu Wibowo (2011:17)

Konotasi memiliki makna yang subjektif atau bisa juga intersubjektif.

Dengan kata lain denotasi (tahap pertama) adalah apa yang digambarkan tanda

terhadap sebuah objek, sedangkan makna konotasi adalah bagaimana cara

menggambarkannya.

G.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan bersumber dari dua jenis

sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah materi video-video

berupa data digital dari akun Youtube “CameoProject” dan

“PROJECT SLINGSHOT” yang sudah dilakukan penarikan sampel.

Penjelasan mengenai teknik sampling yang digunakan serta sampel

yang diambil sebagai objek penelitian dapat dilihat pada bab I (sub

bab “Objek Penelitian”).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil

dari buku/pustaka, artikel/referensi dari internet, dan sumber data

lainnya yang memungkinkan dijadikan data untuk mendukung

penelitian ini.

Denotasi

Konotasi


35

G.3. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yang berkaitan dengan isi pesan dalam

video tentunya berkaitan dengan apa dan bagaimana konsep partisipasi politik

warga negara dalam Pemilu yang coba disampaikan maupun direpresentasikan

melalui video tersebut. Maka dari itu peneliti mencoba untuk merangkum

konsep/bentuk-bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh warga negara

secara umum dalam Pemilu sesuai dengan apa yang sudah dijabarkan sebelumnya

di kerangka konsep.

Dari penjabaran di bagian kerangka konsep, dapat dirumuskan secara garis

besar bahwa partisipasi politik yang dapat dilakukan warga negara secara umum

dalam Pemilu dapat berupa:

a. Menggunakan hak pilih itu sendiri yang merupakan esensi dasar dari

partisipasi politik dalam Pemilu.

b. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal yang sifatnya teknis

mengenai Pemilu. Seperti cara mencoblos, informasi hari pemungutan

suara, atau seperti cara untuk mencoblos di tempat lain, dan lain

sebagainya.

c. Mengkampanyekan atau memberikan pendidikan politik kepada

masyarakat mengenai konsep partisipasi politik dalam Pemilu seperti

pentingnya menggunakan hak pilih.

d. Melakukan pengawasan terhadap keseluruhan proses Pemilu.

e. Masuk ke dalam partai politik atau membentuk partai politik sebagai

perwujudan dari kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, dan

mengeluarkan pikiran. Dengan kata lain mencalonkan diri sebagai

kandidat (seperti calon presiden/wakil presiden dan calon anggota

legislatif) yang berkompetisi dalam Pemilu pun merupakan hak setiap

warga negara jika memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan

merupakan bentuk partisipasi politik dalam Pemilu.

f. Ikut mendukung kebebasan informasi mengenai partai/kandidat yang

berkompetisi dalam Pemilu. Ini penting agar masyarakat benar-benar

objektif dalam menentukan pilihannya.


36

g. Ikut serta dalam kampanye politik partai/kandidat yang berkompetisi

dalam Pemilu.

Agar tidak menyulitkan penelitian, diperlukan instrumen penelitian

sebagai berikut:

Tabel 1.B

Instrumen Penelitian

Unit Terteliti Unsur

1. Naskah a. Teks/announcement

b. Dialog antar tokoh

2. Visualisasi

a. Warna

b. Objek

c. Komposisi objek

d. Gerak objek

e. Ekspresi objek

f. Setting (tempat,waktu, dan situasi)

g. Teknik pengambilan gambar dan

editing

3. Musik/jingle a. Lirik lagu

b. Jenis musik

Setiap instrumen penelitian berperan penting dalam membantu

menganalisis representasi makna dalam materi video yang diteliti. Selain itu, salah

satu unsur dalam instrumen penelitian di atas yaitu teknik pengambilan gambar

sendiri memiliki penjabaran lebih terperinci untuk mengetahui makna dibaliknya.

Berger memiliki konsep untuk mengetahui arti/makna dibalik teknik pengambilan

gambar (kamera). Konsep tersebut dijabarkan seperti di bawah ini:

Tabel 1.C

Camera Shot, Definisi, dan Maknanya menurut Berger

Camera Shot (Penanda) Definisi Makna (Petanda)

Extreme Close Up (ECU) Sedekat mungkin dengan

objek (misalnya hanya

mengambil bagian dari

Kedekatan hubungan

dengan cerita dan atau

pesan.


37

wajah)

Close Up (CU) Wajah keseluruhan

sebagai objek

Keintiman, tetapi tidak

sangat dekat. Bisa juga

menandakan bahwa

objek sebagai inti

cerita.

Medium Shot (MS) Setengah badan Hubungan personal

antar tokoh dan

menggambarkan

kompromi yang baik.

Long Shot ( LS) Setting dan karakter Konteks, skop, dan

jarak publik.

Full Shot (FS) Seluruh badan objek Hubungan sosial.

Low Angle (LA) Posisi kamera lebih

rendah dari objek

Menunjukkan

kekuasaan atau

kekuatan dari objek.

High Angle (HA) Posisi kamera lebih

tinggi dari objek

Menunjukkan

kelemahan atau

ketidakberdayaan dari

objek.

Sumber: Arthur Asa Berger (1983)

Selain itu Berger juga memiliki konsep untuk mengetahui arti/makna

dibalik teknik editing dan gerakan kamera. Konsep tersebut dijabarkan seperti di

bawah ini:

Tabel 1.D

Teknik Editing/Gerakan Kamera, Definisi, dan Maknanya menurut Berger

Teknik Editing/gerakan

Kamera (Penanda) Definisi Makna (Petanda)

Pan down Kamera bergerak dari

bawah ke atas

Menunjukkan kekuasan

dan otoritas.

Pan up Kamera bergerak dari

atas ke bawah

Kekerdilan, kelemahan

objek.

Zoom in/out

Kamera bergerak ke

dalam/ke luar,

mendekati/menjauhi

objek

Menunjukkan

kedalaman pengamatan

terhadap objek.

Fade in/out Image muncul dari gelap

ke terang dan sebaliknya

Permulaan dan akhr

cerita.

Cut Perpindahan dari gambar Simultan, kegairahan.


38

satu ke gambar lain

Flipframe

Seluruh bingkai gambar

seakan-akan terbalik dan

muncul adegan baru

Pembaharuan,

perubahan.

Dissolve

Perpaduan bertahap dari

akhir sebuah shot ke

dalam awal shot

berikutnya dengan

mendempetkan adegan

Pemunculan image

baru.

Wipe Gambar “terhapus” dari

layar

Kesimpulan akhir dari

seluruh adegan.

Sumber: Arthur Asa Berger (1983)

Makna yang ditimbulkan dari aspek teknis sinematografis menurut Berger

di atas tidak semuanya dapat diaplikasikan ke dalam setiap shot atau scene dalam

konten video. Hal ini tergantung kebutuhan naratif, kontekstual cerita, maupun

estetis dalam suatu konten video. Dengan demikian peneliti akan mengaplikasikan

unit analisis berupa teknik sinematografi ini sesuai dengan yang ada di dalam

konten video yang diteliti.

Agar mempermudah dalam menganalisis, peneliti akan mengurai video-

video yang menjadi objek dalam penelitian ini ke dalam unsur yang terkecil dari

sebuah materi audio visual—secara sinematografis—yaitu berupa shot per shot

beserta unsur lain yang menyertainya (bisa dilihat di bagian lampiran). Unsur lain

itu berupa visual (bisa berupa teks), teknik pengambilan gambar/editing, dan juga

audio (naskah, dialog, atau musik).

Peneliti menyadari bahwa tidak semua shot-shot atau unsur-unsur dalam

video-video yang diteliti memiliki signifikasi berupa makna representasi sesuai

dengan topik penelitian ini. Maka dari itu, setelah setiap shot dan unsur yang

menyertainya dijabarkan dalam lampiran, maka akan dipilih manakah shot-shot

atau unsur-unsur dalam video yang memiliki signifikasi berupa makna

representasi sesuai dengan topik penelitian ini. Shot-shot atau unsur-unsur dalam

video yang terpilih akan dibahas dan dianalisis dengan metode analisis semiotik.


Documents

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahetd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/90249/potongan/S1-2015-254800-introduction.pdf · pemula/muda mencapai porsi tertinggi dibandingkan