1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang wajib

dilaksanakan oleh umat Islam yang merdeka dan memiliki harta

kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai

nisab. Dalam pandangan Islam, Allah adalah pemilik mutlak alam

semesta dan isinya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki

manusia hanyalah titipan yang bersifat sementara, dimana

manusia diberi kekuasaan untuk mengolahnya. Sebagai pihak

yang diberi kekuasaan, tentu manusia harus mengikuti kehendak

pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut yaitu Allah, baik

dalam perolehan, pendayagunaan maupun penyaluran. Salah satu

kehendak dan ketentuan Allah terkait dengan penggunaan harta

yang harus diikuti oleh manusia adalah ketentuan tentang zakat.1

Zakat adalah transfer kepemilikan dari si kaya kepada si

miskin, karena di dalam harta si kaya pada hakikatnya ada hak si

miskin. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai

perwujudan ketaatan kepada allah, tetapi juga merupakan

perwujudan kepedulian kepada sesama umat manusia.

Keberadaan zakat dianggap sebagai ma’lum min ad-dien

bi adl-dlarurah (diketahui secara otomatis adanya dan merupakan

1 Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syari’ah Di Indonesia

(Jakarta:Salemba Empat,2014), hlm.278

2

bagian mutlak dari keislaman seseorang).2 Seluruh ahli hukum

Islam sependapat bahwa zakat yang merupakan rukun islam ketiga

adalah sejenis sedekah yang wajib hukumnya untuk di kumpulkan

dan di distribusikan sesuai dengan ketentuan tertentu untuk

disampaikan pada orang yang berhak menerima zakat (mustahik)

yang disebutkan dalam al-Qur’an surat At-Taubah:60

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-

orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus

zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,

untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi

Maha Bijaksana.”3

Yang berhak menerima zakat Ialah: 1. orang fakir: orang

yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga

untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang

tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3.

Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan

membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan

2 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (Jakarta: Libero Pintar Nusa, 2002),

hlm. 86. 3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta,2007,

hlm.288

3

masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya

masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk

melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang

berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang

bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang

yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar

hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7.

pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan

Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang

berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-

kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan

lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan

maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Salah satu dari delapan ashnaf (golongan) penerima

zakat adalah amil, sehingga peran serta amil sebagai orang yang

bekerja untuk segala yang berurusan dengan zakat menjadi

penting. Untuk itu seorang amil dituntut untuk melaksanakan

tugasnya secara professional dan amanah, sehingga optimalisasi

penghimpunan dan penyaluran dana zakat dapat tercapai.

Pengelolaan dana zakat bukan semata-mata dilakukan

secara individual dari muzakki langsung diserahkan kepada

mustahik, akan tetapi pengelolaan zakat lebih baik dikelola oleh

lembaga yang benar-benar khusus menangani zakat. Secara

professional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai

dengan ketentuan syari’ah mulai dari perhitungan dan

4

pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya yang disebut

dengan Amil Zakat.Amil zakat inilah yang mempunyai tugas

memberikan penyuluhan untuk sosialisasi zakat, hal ini

menduduki fungsi kunci untuk keberhasilan pengumpulan ZIS.

Serta untuk pengelolaan zakat, menghitung , mencari orang- orang

yang butuh (mustahik) , serta membagikan kepada mereka4.

Demi tercapainya pengelolaan zakat agar berjalan

maksimal, maka diperlukan pengawasan atas organisasi

pengelolaan zakat. Pemerintah telah mengatur UU Nomor.23

Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun

1999 yang menempatkan BAZNAS sebagai perantara teknis dan

pengawas bagi seluruh Lembaga Amil Zakat di

Indonesia.BAZNAZ adalah lembaga yang bertugas mengelola

zakat yang memiliki kewenangan secara nasional . Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan

zakat. UU ini mengatur tentang pengelolaan zakat oleh Organisasi

Pengelola Zakat (OPS). OPS yang disebut dalam undang-undang

tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil

Zakat (LAZ).5 Yang memiliki kewajiban melaporkan pelaksanaan

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang

sudah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

4 Quraish shihab, Membumikan Al-qur’an,(Bandung:Mizan

1994),hlm.326 5 UU RI NO.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat

(1)

5

Kurangnya pemahaman dan keutamaan dalam penyaluran

zakat melalui lembaga amil zakat oleh para muzakki, sehingga

pemilihan penyaluran zakat secara langsung merupakan dampak

buruk bagi pertumbuhan badan amil zakat. Hal ini disebabkan

karena masih banyaknya badan pengumpul zakat yang tidak

memenuhi kriteria sebagai berikut:jujur, amanah, dan

professional.Ada dua sebab mengapa kewajiban zakat menjadi

tidak lancar. 1.para wajib zakat belum sadar pada kewajiban

agamanya, 2.mereka sudah sadar, tetapi enggan mengeluarkan

zakatnya karena tidak percaya sepenuhnya pada panitia

pengumpul zakat.6Dengan demikian amil harus memberikan

pendidikan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan dana zakat

oleh lembaga zakat, proses pendidikan ini seharusnya didorong

oleh 2 pihak yaitu Muzakki yang sejak dini memberikan

kepercayaan pengelolaan dana zakatnya kepada lembaga amil

zakat dan mustahik yang bersedia diberdayakan dari dana zakat

untuk tidak hanya menjadi mustahik selamanya tapi siap

menjalankan perubahan menjadi mustahik yang produktif.7

Menurut Didin Hafidudhin, pengelolaan zakat melalui

lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan:

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat

6 Amin Rais,Cakrawala Islam Antara Cita dan

Fakta(Bandung:Mizan,1995),cet.IV,hlm.63 7 Sindu Mulianto,dkk,Panduan Lengkap Supervisi Perspektif

Syari’ah (Jakarta:Elex Media Komputindo,2007),hlm.20

6

2. Menjaga perasaan rendahdiri para mustahik apabila

berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzaki

3. Untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat

dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang

ada di suatu tempat, misalnya apakah disalurkan dalam

bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk

meningkatkan kegiatan usaha para mustahik.

4. Untuk memperlihatkan syiar islam dan semangat

penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang islami.8

Penduduk Indonesia mayoritas adalah beragama Islam,

akan tetapi pemahaman untuk membayar zakat lewat lembaga

masih sangat minim di kalangan masyarakat. Apabila seluruh

masyarakat muslim di Indonesia memiliki kesadaran untuk

membayar zakat maka Indonesia memiliki potensi strategik untuk

mengembangkan pemerataan pendapatan melalui zakat. Data dari

PKPU tanggal 29 April 2015, diperkirakan potensi zakat yang

dimiliki Indonesia adalah sebesar Rp.217 Triliun per tahun, akan

tetapi dana zakat yang terkumpul baru 1%.

Rendahnya realisasi penerimaan dana zakat disebabkan

oleh beberapa hal, diantaranya rendahnya kesadaran muzakki

karena minimnya pengetahuan muzakki mengenai zakat,

kurangnya sosialisasi mengenai zakat dan rendahnya kepercayaan

8 Andri Sumitra, Bank Dan Lembaga Keuangan

Syariah(Jakarta:kencana 2010),Ed.1 Cet.2, hlm.428

7

terhadap lembaga pengelola zakat.9 Sebagian besar Lembaga Amil

Zakat belum sepenuhnya menerapkan sistem manajemen

keuangan yang seharusnya. Hal tersebut dikarenakan

ketidaktahuan pengurus atau amil. Itulah salah satu faktor yang

menyebabkan para muzaki lebih memilih menyalurkan zakatnya

secara langsung kepada mustahik, karena adanya kekhawatiran

adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh Lembaga.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin

kritis, kini terjadi seleksi alam atas keberadaan yayasan maupun

Lembaga Amil Zakat yang ada. Masyarakat menuntut

diterapkannya good governance atau tata kelola organisasi yang

baik pada yayasan. Pada pelaksanaannya prinsip-prinsip

transparansi dan akuntabilitas harus dapat dibuktikan.10 Caranya

Lembaga Amil Zakat harus menggunakan pembukuan yang benar

dan siap diaudit oleh akuntan publik, karena audit merupakan

salah satu hal penting untuk meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat.Manajemen

pengeluaran dana cukup menset sistem akuntansi sebagaimana

jiwa dan harapan. Pengurus juga harus memberikan laporan

periodik dan transparan, melakukan penyaksian dengan

melakukan pemeriksaan audit, oleh orang independen misalnya

akuntan publik. Sehingga pengeluaran dana yang dilakukan dapat

9 Penelitian oleh pusat Ekonomi Dan Bisnis Syari’ah –Fakultas

Ekonomi Universitas Indonesia (PEBS-FEUI) dan Indonesia magnificence of

zakat (IMZ), 2010 10 Pahala Nainggolan, Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga

Nirlaba Sejenis (Jakarta:PT Raja Grafindo,2005), hlm.5.

8

dipertanggung jawabkan baik kepada umat maupun kepada Allah

SWT, hal ini sangat di jaga oleh islam.11

Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-

Baqorah:282

11 Harahap, Sofyan Safri, Manajemen Masjid,(Yogyakarta:Dana

Bhakti Wakaf 1993),hlm.64

9

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan

hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis

enggan menuliskannya sebagaimana Allah

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia

mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika

yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau

lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu

mengimlakkan, Maka hendaklah walinya

mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di

antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan

dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika

seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.

janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan

janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil

maupun besar sampai batas waktu membayarnya.

yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara

kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu

tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu

berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling

sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang

demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu

kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada

Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha

mengetahui segala sesuatu.

10

Pernyataan ayat tersebut menegaskan bahwa dalam

mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi.

Artinya, semua proses diatas harus benar-benar dilakukan secara

bertanggung jawab. Karena itu , menjadi penting bagi lembaga

pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik

dan transparan yang sesuai dengan PSAK No.109 yang diterbitkan

oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang bertujuan untuk

mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan

transaksi zakat infak/sedekah.

Lembaga Amil Zakat yang mempunyai tugas mengelola zakat

memerlukan laporan keuangan untuk mempermudah kinerjanya .

Laporan Keuangan digunakan sebagai bentuk transparansi dalam

pengelolaannya dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban

kepada donator atau pengguna laporan keuangan lainnya . Maka

dari itu, di butuhkan laporan keuangan sebagai media antara

pengelola dan masyarakat. Laporan keuangan lembaga amil zakat

harus berbasis pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) Nomor 109 yang terdiri dari:

1. Laporan Neraca/posisi keuangan.

2. Laporan Perubahan Dana.

3. Laporan Aktivitas atau Sumber dan Penggunaan Dana.

4. Laporan Arus Kas

5. Catatan atas Laporan Keuangan.12

12 Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No.109, Dewan Standar

Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

11

Belum semua Lembaga amil zakat mempunyai laporan keuangan

yang lengkap hal tesebut terlihat dalam tabel berikut ini:

Model Laporan Keuangan

Tabel 1.1

Ketersediaan Laporan Keuangan

Laporan Tersedia Tidak

Tersedia

Neraca 62,5% 37,5%

Laporan Sumber dan

penggunaan Dana

100% 0%

Laporan Arus Kas 62,5% 37,5%

Laporan Perubahan Dana 62,5% 37,5%

Catatan Atas Laporan

Keuangan

37,5% 37,5%

Salah satu Lembaga nirlaba yang mengelola zakat itu

diantaranya adalah Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Lembaga

Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat adalah lembaga swadaya

masyarakat yang banyak bergerak dibidang pembangunan umat

dan amil zakat.PKPU adalah salah satu institusi yang peduli

terhadap kepentingan umat dengan pengelolaan yang amanah dan

professional di Indonesia.karena itu , dalam laporan keuangan

yang di audit oleh akuntan publik disebutkan adanya klasifikasi

dana terikat untuk keperluan tertentu seperti dana bencana

kemanusiaan, untuk yatim dan janda,untuk zakat, wakaf, dan

sebagainya. Juga ada dana yang tidak terikat peruntukannya

sehingga bisa digunakan secara fleksibel oleh pengurus PKPU.13

13 Laporan Keuangan PKPU dalam http://www.pkpu.or.id

12

Untuk memelihara citra organisasi yang amanah dan professional,

PKPU melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan

akuntabilitas . Dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini

PKPU membuka akses kepada muzaki untuk mengetahui

mengapa,bagaimana, dan apa alasan suatu kebijakan di buat.

Masih menyangkut transparansi dan akuntabilitas PKPU

senantiasa membuat laporan keuangan yang dilakukan

perbulan,pertahun, dan rekapitulasi selama 7 tahun sejak 1999-

2016. Laporan keuangan PKPU tersebut telah diaudit 15 kali yaitu

tahun 2001 sampai 2016 oleh akuntan publik Husni Mucharram

dan Rasidi.14

Namun demikian dapat di mungkinkan lembaga-lembaga

amil zakat belum menerapkan secara penuh model pelaporan

keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) No.109 tentang pelaporan keuangan Lembaga Amil

Zakat.Untuk mendapatkan data dan informasi tentang lembaga

amil zakat yang accountable dan kepatuhan lembaga amil zakat

dalam penyusunan laporan dana zakat yang terhimpun dan

tersalurkan secara benar dan syari’ah, maka peneliti ingin

menganalisa model laporan keuangan lembaga amil zakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan

maka penulis memberi judul’’MODEL LAPORAN KEUANGAN

LEMBAGA AMIL ZAKAT PKPU SEMARANG’’

14 Lilis Mariana,fungsionalisasi Manajemen Zakat,hlm.61.

13

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah dikemukakan

diatas, maka yang menjadi bahasan dalam penelitian ini

adalah’’Bagaimana model laporan keuangan yang disajikan oleh

LAZ PKPU Semarang’’

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui secara langsung model Laporan

Keuangan Lembaga Amil

Zakat PKPU SEMARANG

2. Manfaat Penelitian

a. Dari Segi Akademis

1) Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.

2) .Acuan teoritis bagi akademis yang hendak

melakukan riset sejenis.

b. Dari Segi Praktis

1) Dapat memberikan pengetahuan kepada penulis

tentang sistem laporan keuangan lembaga amil zakat

2) Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk

lebih meningkatkan profesionalitas dalam penerapan

laporan keuangan pada lembaga zakat khususnya

LAZ PKPU.

3) Dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat

untuk menyalurkan dana zakat melalui lembaga zakat.

14

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan penulis mengadakan

penelitian kebeberapa karya ilmiah diantaranya:

Arif Mufraini dalam bukunya yang berjudul’’Akuntansi

dan Manajemen zakat’’, bahwa terdapat seperangkat prinsip-

prinsip akuntansi yang dapat dijadikan alat pendekatan

kesempurnaan ibadah untuk menentukan dan menghitung

kewajiban zakat malnya dengan tingkat kepatutan dan kehati-

hatian.15

Penelitian Istutik, yang berjudul Analisis Implementasi

Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK:109) Pada Lembaga

Amil Zakat Di Malang.Program Studi Akuntansi Manajemen

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malang, Tahun 2013,

Menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif, Membahas

Tentang Pertanggung jawaban keuangan atas aktifitas atas

penerimaan dan penyaluran dana zakat , infak dan sedekah dan

pemahaman pengelola lembaga amil terhadap PSAK 109.

Penelitian Pahala, Nainggolan, yang berjudul Akuntansi

Keuangan Yayasan Dan Lembaga Nirlaba Sejenis , di terbitkan

oleh PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, membahas tentang

pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan untuk

yayasan dan lembaga nirlaba.

15 M.Arif Mufraini,Akuntansi dan Manajemen Zakat

(Jakarta:Kencana,2006)

15

Penelitian Ira Ilama Yulnani, yang berjudul Analisis Pencatatan

Dan Pelaporan Keuangan Bazis Provinsi DKI Jakarta Dengan

Acuan PSAK 109 , Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Gunadarma, Depok, Tahun 2010, dengan

menggunakan metode kualitatif deskriptif komperatif, Membahas

tentang Transaksi harian BAZIS Provinsi DKI Jakarta sesudah

dan sebelum diterapkannya PSAK 109,Transaksi yang terjadi

pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

Berbeda dengan tulisan-tulisan diatas, penelitian yang

penulis susun ini dengan judul’’Model Laporan Keuangan

Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat Tembalang

Semarang’’ dengan materi pembahasan tentang sistem laporan

keuangan lembaga zakat yang diterapkan oleh Lembaga Amil

Zakat Pos Keadilan Peduli Umat Tembalang Semarang dan

pelaporan keuangannya sudah sesuai dengan Pernyataan Standar

Akuntansi Laporan Keuangan (PSAK) No.109 tentang pelaporan

keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah.

16

E. Kerangka Teori

Gambar 1.1

Kerangka Teori

Dalam teori ini menjelaskan tentang indikator dari:

1. Organisasi Pengelola Zakat

Dimana organisasi pengelola zakat adalah sebuah

institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infak dan

sedekah, baik yang dibentuk pemerintah seperti BAZ, maupun

yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh

pemerintah seperti LAZ.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,

pelaksanaan dan peng-koordinasian dalam pengumpulan,

pendistribusian dan pendayagunaan zakat.16

16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

Tentang pengelolaan Zakat, Pasal1 Ayat 1.

Pengelolaan Zakat

model pelaporan keuangan

Laporan keuangan

17

Seperti dijelaskan dalam undang-undang Nomor.23

Tahun 2011 pasal 6 bahwa Oganisasi pengelola zakat di bagi

menjadi 2 yaitu:

BAZNAZ yang meupakan lembaga yang berwenang

melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

LAZ adalah institusi pengelola zakat yang

sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak

dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, kemaslahatan umat

islam.

SYARAT – SYARAT MENJADI OPZ

a. Berbadan hokum.

b. Amanah (dapat dipercaya).

c. Fathanah (profesional).

d. Transparansi.

e. Memiliki pembukuan

f. Melampirkan surat pernyataan bersedia di audit.17

Tugas pokok amil zakat adalah:

a. Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil

Zakat.

b. Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksan dan

komisi pengawas.

c. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak

berkaitan dengan hokum

17 Suparman Usman, Hukum Islam: Asas- Asas dan Pengantar Studi

Hukum Islam dalam Indonesia, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2002), Cet II,

hlm. 165-171

18

a. zakat yang wajib diikuti oleh pengurus badan amil

zakat.

d. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi

kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik

diminta maupun tidak.

e. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja

badan pelaksana dan komisi pengawas.

f. Menunujuk akuntansi publik.18

2. Model Laporan Keuangan

MODEL LAPORAN KEUANGAN

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah memiliki izin

dari pemerintah sudah relative lengkap dalam menyajikan

Laporan keuangan . Model Laporan keuangan Amil menurut

PSAK No. 109 adalah Neraca, (Laporan Posisi Keuangan),

Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan,

Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Neraca dan Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Perubahan

Dana untuk organisasi ZIS ini merupakan gabungan dari dua

dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana shadaqah, sedangkan

Laporan Perubahan Posisi Keuangan, dan Catatan Atas

Laporan Keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi

laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan

kondisi keuangan organisasi ZIS. Dalam catatan ini

18 Hafiduddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern,

(Jakarta:Gema Insani, 2002), hlm.131

19

menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan

prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan

sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan

tersebut.

3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi

yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi

dengan pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan

dan hasil operasi perusahaan . Laporan keuangan bertujuan

untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan)

dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional:

a. Pihak pengguna laporan keuangan organisasi pengelola

zakat memiliki kepentingan bersama dalam menilai cara

manajemen organisasi pengelola zakat melaksanakan

tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.

b. Memberikan informasi yang bermanfaat yang disajikan

dalam laporan keuangan.

Bentuk laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

menurut Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat

adalah:

a. Laporan Posisi Keuangan

b. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

c. Laporan arus Kas

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

20

F. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan

metode penelitian kualitatif yang meliputi: Jenis penelitian,

Sumber Data, tekhnik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis

Data.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian dengan

pendekatan Deskriptif .

Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk

menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah

dikumpulkan menjadi sebuah informasi.19 Penelitian deskriptif

merupakan uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar

pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian

yang relevan dengan cara mendesripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul dari suatu

fenomena yang terjadi.20 Maka dari itu penulis ingin

mendeskripsikan tentang praktik penerapan Sistem Laporan

Keuangan Lembaga Amil Zakat PKPU Semarang.

2. Sumber Data

a. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah

subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian

ini peneliti hanya akan meneliti sebagian dari populasi

19 Suharyadi dan Purwanto, Statistika; Untuk Ekonomi dan

Keuangan Modern,Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat. 2007), hlm. 23. 20 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,

Kualitatif, dan R & D), )Bandung: ALFABETA, 2010(, hlm. 89.

21

untuk dijadikan sampel.21 Karena peneliti

mempertimbangkan beberapa hal diantaranya karena

keberagaman karakteristik dari setiap populasi.

1) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung

melainkan melalaui perantara. Penelitian ini

menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh

dari buku-buku, majalah, karya ilmiah dan dari

dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjawab

masalah dalam penelitian. Data sekunder bermanfaat

untuk lebih memeperjelas permasalahan yang diteliti

karena berdasarkan pada data-data sekunder yang

telah tersedia. Data ini juga dapat digunakan sebagai

cara pendukung untuk memahami masalah yang akan

diteliti.

2) Data Primer

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data

primer. Data primer yaitu data yang diperoleh dari

wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang

terkait serta melakukan observasi untuk membahas

objek yang diteliti dari permasalahan yang terjadi

dilapangan. Peneliti akan mewawancara dengan

21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan

Praktik, )Jakarta: Rineka Cipta, 2010(, hlm. 174.

22

informan untuk menggali informasi mengenai

proprofesinya sebagai pekerja diperusahaan yang

menerapkan manajemen islam. Penelitian ini yang

menjadi sumber data utama adalah Karyawan PKPU

Semsrang. Sumber data pendukung dalam penelitian

ini adalah Akuntan di PKPU Semarang.

Dengan menggunakan dua sumber data tersebut

diharapkan penulis dapat melakukan proses penelitian

yang dapat memberikan informasi yang jelas terkait

dengan objek permasalahan yang diteliti.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan

dalam penelitian ini menggunakan tehnik observasi,

wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Untuk memperoleh informasi tentang penerapan

Sistem Laporan Keuangan di organisasi atau perusahaan,

sumber datanya adalah para stekholder pada perusahaan

tersebut. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan

studi dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan

pemilik (stakeholder) di perusahaan. Dengan melakukan

observasi dilapangan peneliti akan lebih mampu

memahami konteks data dalam keseluruhan situasi social

yang dihadapi. Dengan terjun langsung di lapangan,

peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih

23

komprehensif karena peneliti tidak hanya mengumpulkan

data tetapi juga akan dapat merasakan suasana social yang

diteliti.

b. Wawancara

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti

yaitu kategori in-depth interview, dimana dalam

pelaksanaannya lebih bebas. Tujuannya yaitu untuk

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana

pihak yang diajak wawancara diminta pendapat serta ide-

idenya untuk menemukan permasalahan.22 Dalam

melakukan wawancara ini, peneliti mendengarkan secara

teliti dan mencatat hal-hal penting yang dikemukakan

oleh narasumber.

Wawancara secara langsung dapat melalui 3 cara,

yaitu: bertemu langsung dengan narasumber, melalui

telephone dan dengan memberikan kuesioner. Tetapi

dalam hal ini peneliti memilih untuk bertemu langsung

dengan narasumber untuk melakukan wawancara.

Dengan wawancara ini dimaksudkan agar peneliti

dapat menggali informasi secara langsung mengenai

penerapan Sistem Laporan Keuangan Lembaga amil

Zakat. Adapun pihak-pihak yang di wawancarai untuk

mengetahui mekanisme penerapan PSAK.109 tentang

22 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,

Kualitatif, dan R & D), )Bandung: ALFABETA, 2010(, hlm. 320.

24

zakat, infak/sedekah yaitu: Akuntan PKPU Semarang

sebagai perusahaan yang menerapkan Model Laporan

Keuangan Lembaga Amil Zakat sekaligus menjadi bagian

dari narasumber dalam penelitian ini. Sedangkan sampel

yang dipilih berjumlah 7 orang yang terdiri dari karyawan

PKPU Semarang dan muzakki yang mempercayakan

penyaluran zakat melalui lembaga amil zakat yang

kriterianya ditentukan oleh peneliti. Kreteria yang peneliti

tentukan berupa lamanya masa kerja yang meleihi 3

tahun. Al ini di dasarkan bahwa, pekerja yang telah

bekerja lebih dari kriteria tersebut dianggap sudah benar-

benar memahami penerapan Sistem laporan keuangan

yang diterapkan oleh perusahaan. Peneliti ingin

mengetahui bagaimana respon dari Muzakki terhadap

penerapan Sistem laporan keuangan dalam aktivitas

perusahaan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data

secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan

data, menjabarkan, menyusun kedalam pola, dan membuat

kesimpulan agar dapat di fahami dan temuannya dapat

diinformasikan kepada kepada orang lain.23

23 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,

)Bandung,:Alfabeta, Cet. Ke-19,2013(, hlm. 244

25

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dari

hasil wawancara maupun observasi, peneliti menggunakan

metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan

menjabarkan secara jelas mengenai objek penelitian sesuai

dengan fakta yang ada di lapangan.Setelah itu data

dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan

pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga

memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya. Langkah

berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan.24

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah analisis deskriptif dengan menggambarkan objek

penelitian yang sesuai dengan data yang diperoleh dilapangan.

Analisis ini sangat penting dilakukan. Karena dengan analisis

ini akan diketahui apakah penerapan Sistem Laporan

Keuangan PKPU Semarang sudah sesuai PSAK.109.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan , terlebih dahulu penulis

membuat suatu gambaran dasar terhadap terhadap materi-materi

yang akan dibahas, gambaran tersebut antara lain:

BAB 1 PENDAHULUAN.

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang

masalah ,pembatasan dan perumusan masalah, tujuan

24 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,

)Bandung,:Alfabeta, Cet. Ke-19,2013(, hlm. 247

26

dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi

penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS.

Bab ini mencakup kejelasan secara teoritis

yang landasan bagi penulis untuk melaksanakan

penelitian yaitu mengenai sistem yang terdiri dari:

Pengertian model, karakteristik model yang bsaik,

klasifikasi model, selanjutnya tentang laporan

keuangan dengan uraian tentang: Pengertian laporan

keuangan, karakteristik laporan keuangan, fungsi dan

tujuan laporan keuangan, unsur-unsur laporan

keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, pentingnya

laporan keuangan, Bab II ini diakhiri dengan uraian

tentang Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang

terdiri dari: pengertian organisasi pengelola zakat,

lembaga amil zakat, urgensi lembaga amil zakat,

karakteristik lembaga amil zakat, akuntansi dan

pelaporan keuangan lembaga amil zakat.

BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT

POS KEADILAN PEDULI UMAT .

Bab ini menjelaskan tentang Lembaga Amil

Zakat Pos Keadilan Peduli Umat Semarang yang

diteliti oleh penulis mengenai: Sejarah berdiri Pos

Keadilan Peduli Umat Semarang, Prinsip dasar, Visi,

Misi, dan Tujuan Pos Keadilan Peduli Umat

27

Semarang, Struktur organisasi, Program-program Pos

Keadilan Peduli Umat semarang

BAB IV ANALISA MODEL LAPORAN KEUANGAN

LEMBAGA AMIL ZAKAT POS KEADILAN

PEDULI UMAT SEMARANG.

Bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai

model laporan keuangan dilihat dari segi: Urgensi

laporan keuangan bagi Pos Keadilan Peduli Umat

Semarang, alur pencatatan, penerimaan, pengeluaran

dana, rekening, model sistem akuntansi, model

laporan keuangan dan pelaporan keuangan lembaga

amil zakat Pos Keadilan Peduli Umat Semarang.

BAB V PENUTUP .

Bab ini penulis memberikan kesimpulan atas

seluruh pembahasan dan mengemukakan saran-saran

yang mungkin berguna bagi Lembaga Amil Zakat Pos

Keadilan Peduli Umat.