BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang · Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, ... dalam penyusunan RENSTRA SKPD tahun 2011 – 2015 dan pedoman bagi Desa se-5

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010 - 2015 merupakan

tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010. RPJMD 2010

- 2015 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam

menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Desa

dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) masing-

masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah. Untuk pelaksanaan lebih

lanjut, RPJMD akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang

akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengungkap hal sebagai berikut :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari

visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP

Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah,

strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat

Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan

rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat

indikatif.

RPJMD 2010 - 2015 disusun memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka

ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta

prioritas pembangunan daerah dari Bupati – Wakil Bupati, H.A KHOLIQ ARIF dan Hj. MAYA

ROSIDA dengan visi: “WONOSOBO YANG SEMAKIN MAJU DAN SEJAHTERA” .

Dengan demikian, RPJMD 2010 - 2015 adalah pedoman bagi Pemerintah Kabupaten

Wonosobo, Pemerintahan Desa, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan

pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan tujuan

bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 - 2015, disusun berdasarkan Visi dan Misi

Bupati Wonosobo, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang

mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten

2

Wonosobo, serta menjawab tiga pertanyaan dasar yaitu kemana Kabupaten Wonosobo

akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun

mendatang, bagaimana mencapainya dan menetapkan sasaran-sasaran pembangunan

dalam menentukan tujuan yang akan dicapai.

B. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara


4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia; Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438).;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

3

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara


11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara


12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737):

16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

18. Peraturan PresidenNomor 1 Tahun 2007 Tentang Penetapan, Pengesahan,

Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentangTahapan,Tatacara

Penyusunan Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

4

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008 – 2013;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 1996 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah

Kabupaten Wonosobo Tahun 1997 Nomor 6 Seri D Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten

Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Wonosobo Nomor 7); Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun

2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6).

C. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo

Tahun 2011 – 2015 pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

Bupati – Wakil Bupati, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten

Wonosobo tahun 2005 - 2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional tahun 2010 – 2014,

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013. RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun

2010 – 2015, merupakan tahapan II dari RPJP Kabupaten Wonosobo tahun 2005 - 2025

dimana merupakan tahap dinamisasi kegiatan pembangunan disemua bidang dalam

pembangunan daerah yang diarahkan pada pengembangan dan peningkatan kualitas

output yang berupa pelayanan publik dan produksi Daerah. Untuk itu aparatur

pemerintahan dan serta sistem prosedur serta sarana prasarana penunjang yang

dibutuhkan dalam dinamisasi pembangunan Daerah harus sudah tertata dengan baik.

Selain itu, juga memperhatikan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Wonosobo dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Nasional.

Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2010 – 2015 menjadi pedoman bagi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

dalam penyusunan RENSTRA SKPD tahun 2011 – 2015 dan pedoman bagi Desa se-

5

Kabupaten Wonosobo dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJM Desa) Tahun 2010 – 2015.

D. Sistematika Penulisan

Sistmatika penulisan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2010 – 2015 dijabarkan

sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum

penyusunan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dan

sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-

dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan

demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bagian ini

dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah

pada tahap perumusan capaian hasil pembangunan daerah 2006 – 2010.

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap

pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap

perumusan ke dalam sub-bab, sebagai berikut kinerja Keuangan Masa Lalu yaitu

Pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa

Lalu yaitu Proporsi Penggunaan Anggaran dan Analisis Pembiayaan, Kerangka

Pendanaan yaitu Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas

utama, Proyeksi Data Masa Lalu dan Penghitungan Kerangka Pendanaan

Bab IV Analisis isu – Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD

karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh

karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu –

isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun

mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan

daerah dan isu strategis yang meliputi Permasalahan Pembangunan dan Isu

Strategis

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah kabupaten

Wonosobo tahun 2010 – 2015.

6

Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan

sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Merupakan kebijakan

dalam mengimplementasi program Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan

payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam

mewujudkan visi dan misi. Berisi tentang strategi pembangunan dan arah

kebijakan pembangunan dalam tahun 2010 – 2015.

Bab VII Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah

kebijakan pembangunan berdasarkan sasaran yang dipilih dengan target capaian

indikator kinerja, dan program prioritas pembangunan daerah beserta kegiatan

pokok yang menjadi prioritas pembangunan daerah.

Bab VIII Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang

ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala

daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi

pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau

indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang

diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Bab IX Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Dalam bagian ini dinyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD

dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala daerah dan wakil

kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada

periode berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan

dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Pedoman transisi

dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah – masalah pembangunan

yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan

masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa

pemerintahan baru.

E. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010 –

2015 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah menjadi

dokumen RPJMD digunakan sebagai arah, dasar, acuan, dan pedoman bagi

penyelenggaraan pembangunan daerah, yang akan dilaksanakan oleh segenap pemangku

7

kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah selama kurun waktu

lima tahun dan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah yang berkeadilan dan

demokratis, dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berjalan efektif, efisien,

dan bersasaran. Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo 2011 – 2015,

antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi antar pelaku pembangunan;

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Wilayah, antar

sektor, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat,

Provinsi, Kabupaten dan Desa;

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

dan pengawasan;

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat,

5. Memberikan pedoman bagi penyusunan RKPD yang memuat strategi dan arah

kebijakan, program kegiatan serta prakiraan maju pendanaan, ; dan

6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan

berkelanjutan.

8

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Geografi dan Demografi

1. Geografi

Wilayah Kabupaten Wonosobo terletak pada 70.43’.13” dan 70.04’.40” garis

Lintang Selatan (LS) serta 1090.43’.19” dan 1100.04’.40” garis Bujur Timur (BT), dengan

luas 98.468 ha (984,68 km2) atau 3,03 % luas Jawa Tengah. Komposisi tata guna lahan

terdiri atas tanah sawah mencakup 18.696,68 ha (18,99 %), tanah kering seluas

55.140,80 ha (55,99.%), hutan negara 18.909,72 ha (19.20.%), perkebunan

negara/swasta 2.764,51 ha (2,80.%) dan lainnya seluas 2.968,07 ha (3,01.%).

Dilihat dari aspek topografi, Kabupaten Wonosobo bisa dibagi menjadi tiga

bagian, yaitu, daerah dengan ketinggian 250–500 m dpl seluas 33,33% dari seluruh

wilayah. Daerah dengan ketinggian 500–1.000 m dpl seluas 50,00% dari seluruh areal

dan daerah dengan ketinggian > 1.000 m dpl seluas 16,67% dari seluruh wilayah,

sehingga menjadikan ciri dataran tinggi sebagai wajah Kabupaten.

Kabupaten Wonosobo sebagai daerah yang terletak di sekitar gunung api muda

menyebabkan tanah di Wonosobo termasuk subur. Hal ini sangat mendukung

pengembangan pertanian, sebagai mata pencaharian utama masyarakat Wonosobo.

Namun demikian karena topografinya dengan lembah yang masih curam. menyebabkan

sering timbul bencana alam seperti tanah longsor.

Posisi spasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada di antara Jalur

Pantai Utara dan Jalur Pantai Selatan. Selain itu menjadi bagian terpenting dari jaringan

Jalan Nasional ruas jalan Buntu-Pringsurat yang memberi akses dari dan menuju dua

jalur strategis nasional tersebut.

Secara administratif Wonosobo berbatasan langsung dengan enam kabupaten,

yaitu:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan

Kabupaten Batang;

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang;

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen;

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Wonosobo beriklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan penghujan.

Suhu udara rata-rata 24 – 30o C di siang hari, turun menjadi 20 o C pada malam hari.

Pada bulan Juli – Agustus turun menjadi 12 – 15 o C pada malam hari dan 15 – 20 o C di

9

siang hari. Rata-rata hari hujan adalah 196 hari, dengan curah hujan rata-rata 3.400

mm, tertinggi di Kecamatan Garung (4.802 mm) dan terendah di Kecamatan

Watumalang (1.554 mm).

Berdasarkan kajian Tata Ruang Kabupaten Wonosobo sistem perdesaan yang

dikembangkan sebagai kawasan Agropolitan adalah Kawasan Rojonoto, yang meliputi

Kecamatan Kaliwiro, Sukoharjo, Leksono, dan Selomerto. Pada Kawasan Agropolitan

Rojonoto terdapat kota tani utama yaitu Kota Tani Sawangan serta 4 Kota Tani lainnya

yaitu Kota Tani Sukoharjo, Kota Tani Tlogo, Kota Tani Selomerto dan Kota Tani Kaliwiro.

Sistem Pusat Pelayanan terdiri dari :

PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yang mencakup wilayah Kecamatan Wonosobo

PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi) yang mencakup wilayah Kecamatan Kertek

dan Selomerto

PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yang mencakup wilayah Kecamatan

Mojotengah, Kejajar dan Sapuran

PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) yang mencakup wilayah Kecamatan Kepil,

Kaliwiro, Wadaslintang, Leksono, Kalikajar, Garung, Watumalang, Sukoharjo dan

Kalibawang.

Berdasarkan pola ruang wilayah dibagi menjadi 2 (dua) besar yaitu Kawasan

Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang

berfungsi melindungi kelestarian lingkungan Hidup yang mencakup sumber daya alam

dan sumber daya buatan. Mengingat posisi geografis Kabupaten Wonosobo yang berada

di wilayah atas maka Kawasan lindung ini hampir meliputi seluruh wilayah. Kawasan ini

terdiri dari :

a. Kawasan Hutan Lindung

b. Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya.

c. Kawasan perlindungan setempat.

d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

e. Kawasan rawan bencana alam, dan

f. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah.

Sedangkan Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber

daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi:

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan Budidaya hutan produksi terdapat di Kecamatan Kaliwiro, Leksono,

Watumalang, Sukoharjo, Sapuran, Kalibawang, Wadaslintang dan Kepil.

b. Kawasan Peruntukan Pertanian yang terdiri dari :

10

1). Kawasan pertanian lahan basah dikembangkan di semua kecamatan kecuali

Kecamatan Kejajar

2). Kawasan pertanian lahan kering dikembangkan pada daerah yang tidak

terjangkau jaringan irigasi, bukan hutan lindung atau kemiringan lereng kurang

dari 40 % dan terdapat pada semua kecamatan pada lahan yang sesuai.

c. Kawasan Peruntukan Perkebunan terdapat pada semua wilayah kecamatan sesuai

dengan komoditas yang berkembang di kabupaten Wonosobo.

d. Kawasan Peruntukan Perikanan diprioritaskan dikembangkan disemua kecamatan

didaerah yang tersedia pasokan air yang cukup.

e. Kawasan Peruntukan Peternakan, yang terdiri dari :

1). Kawasan peternakan ternak besar diprioritaskan dikembangkan di kecamatan

Wadaslintang, Kepil, Leksono, Kalikajar, Sapuran, Kaliwiro, Kalibawang,

Sukoharjo, Kertek, Selomerto, Watumalang, Wonosobo dan Mojotengah.

2). Kawasan Peternakan unggas di Kecamatan Kejajar, Kalikajar, Garung,

Mojotengah, Watumalang, Wadaslintang, Kalibawang, Kaliwiro, Leksono,

Sukoharjo, Wonosobo, Kepil, Sapuran, Kertek dan Selomerto.

f. Kawasan Peruntukan Pertambangan dikembangkan pada kawasan yang potensial

bahan tambang namun bukan pada Kawasan Lindung, yang dikelola secara

berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan dalam ekploitasinya.

g. Kawasan Peruntukan Pemukiman sebagaimana dikembangkan di daerah yang datar,

bukan lahan irigasi teknis, bukan kawasan lindung, aksesibilitas baik dan tersedia air

bersih.

h. Kawasan Peruntukan Industri, untuk industri menengah dan besar dikembangkan di

sepanjang jalur regional Temanggung-Wonosobo-Banjarnegara yang mencakup

wilayah Kertek, Wonosobo dan Selomerto serta Jalur Kertek-Sapuran-Kepil dengan

lokasi di Kecamatan Sapuran. Sedangkan sentra-sentra industri kecil dan Industri

Rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Kecamatan.

i. Kawasan peruntukan pariwisata diarahkan pada kawasan sebagai berikut :

1). Kawasan Wisata Alam,

2). Kawasan Wisata Budaya, sejarah dan ilmu pengetahuan,

3). Kawasan Wisata Religius terdapat di Kecamatan Kaliwiro,Selomerto dan Kejajar,

4). Kawasan Wisata Buatan terdapat di Kecamatan Kejajar, Wonosobo dan

Wadaslintang,

5). Kawasan Wisata Tradisi terdapat di Kecamatan Kejajar, Selomerto, Kertek,

Garung, Kalikajar, Wonosobo,

6). Kawasan Wisata sejarah di Kecamatan Wonosobo,

11

7). Kawasan wisata minat khusus terdapat di Kecamatan Selomerto dan Kejajar.

2. Demografi

Sampai dengan akhir bulan Mei 2010, penduduk Kabupaten Wonosobo

berjumlah 888.813 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 451.363 jiwa dan perempuan 437.450

jiwa. Jika jumlah penduduk tersebut dirinci menurut sebaran wilayah, dan struktur usia

dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel II.1 Jumlah Penduduk dirinci per Wilayah Kecamatan Kondisi Bulan Mei 2010

No Kecamatan Jenis Kelamin (jiwa) Jumlah Prosentase

Laki-laki Perempuan

1. Wonosobo 45.859 45.114 90.973 10,23

2. Kertek 44.848 43.652 88.500 9,96

3. Selomerto 28.658 28.369 57.027 6,42

4. Leksono 23.414 23.015 46.429 5,22

5. Garung 28.123 26.591 54.714 6,16

6. Kejajar 23.316 22.084 45.400 5,11

7. Mojotengah 31.594 29.799 61.393 6,91

8. Watumalang 29.035 28.161 57.196 6,43

9. Sapuran 30.845 30.052 60.897 6,85

10. Kepil 33.906 33.444 67.350 7,57

11. Kalikajar 35.873 34.422 70.295 7,90

12. Kaliwiro 29.492 28.796 58.288 6,56

13. Wadaslintang 33.715 32.626 66.341 7,46

14. Sukoharjo 18.379 17.604 35.983 4,05

15. Kalibawang 14.306 13.721 28.027 3,15

JUMLAH 451.363 437.450 888.813 100 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Menurut data dalam tabel di atas jumlah penduduk terbanyak berada di

Kecamatan Wonosobo yang mencapai 10,23 % dan tersedikit di Kecamatan Kalibawang

yang mencapai 3,15 %. Hal ini sejalan dengan luas wilayah Kecamatan Kalibawang yang

lebih sempit dibandingkan dengan Kecamatan Wonosobo.

12

Tabel II.2 Jumlah Penduduk dirinci menurut Struktur Usia Kondisi Bulan Mei 2010

No Kelompok Umur

(th)

Jenis Kelamin (jiwa) Jumlah Prosentase

Laki-laki Perempuan

1. 0 – 4 31.088 29.540 60.627 6,82

2. 5 – 9 39.760 37.747 77.507 8,72

3. 10 – 14 40.460 38.305 78.765 8,86

4. 15 – 19 40.688 39.553 80.241 9,03

5. 20 – 24 39.941 39.469 79.410 8,93

6. 25 – 29 41.834 41.245 83.079 9,35

7. 30 – 34 37.946 38.084 76.030 8,55

8. 35 – 39 34.875 34.744 69.619 7,83

9. 40 – 44 32.461 32.673 65.134 7,32

10. 45 – 49 28.089 27.157 55.246 6,21

11. 50 – 54 22.939 21.825 44.764 5,03

12. 55 – 59 18.741 16.315 35.057 3,94

13. 60 – 64 12.181 12.538 24.719 2,78

14. 65 – 69 11.797 10.820 22.617 2,54

15. 70 – 74 8.151 7.754 15.905 1,78

16. 74 + 10.413 9.681 20.093 2,26

JUMLAH 451.363 437.450 888.813 100 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Menurut tabel 2 diatas, bahwa prosentase terbesar penduduk berada pada

kelompok umur antara 25 – 29 tahun yang mencapai 9,35 % dari seluruh penduduk

dan terkecil berada pada kelompok umur 70 – 74 tahun yang mencapai 1,78 %.

B. Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Wonosobo selama periode

tahun 2005-2009 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB

perkapita, dan angka kriminalitas yang tertangani.

Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

adalah sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Salah satu tolok ukur untuk mengukur pembangunan ekonomi regional adalah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan Nilai PDRB dari tahun 2005 –

2009 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

13

Tabel II.3 Perkembangan Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan

Tahun 2005 – 2009 (dalam jutaan rupiah)

Tahun Harga Berlaku Harga Konstan

Nilai Perkembangan Nilai Perkembangan

2005 2.309.638,86 169,67 1.570.347,68 115,36

2006 2.630.737,89 193,22 1.621.132,33 119,10

2007 2.962.993,79 217,67 1.679.149,17 123,36

2008 3.332.061,77 244,78 1.741.148,31 127,91

2009 3.584.212,92 263,31 1.811.092,67 133,05

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata perkembangan PDRB

Kabupaten Wonosobo selama 5 tahun atas dasar harga berlaku sebesar Rp

2.963.929.045.684 atau 217,73%. Sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp

1.684.574.032.083 atau 123,75%. Kondisi semacam itu menunjukkan bahwa selama 5

tahun penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terjadi peningkatan di

bidang ekonomi.

Tabel II.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo (%) Tahun 2005 – 2009

Tahun 2005 2006 2007 2008 2009

Pertumbuhan 3,19 3,24 3,58 3,69 4,02


Data dalam tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu 2005 s/d 2009 mencapai 3,54%. Kondisi

tersebut juga tidak lepas dari kebijakan ekonomi ekonomi regional dan nasional.

Tabel II.5 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Wonosobo (%) Tahun 2005 – 2009

No. Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 2009

1 Pertanian 3,41 3,34 3,31 3,36 3,85

2 Pertambangan dan Penggalian 4,33 4,68 3,60 1,67 0,11

3 Industri Pengolahan 1,89 2,77 2,70 2,55 2,41

4 Listrik, Gas, dan Air bersih 3,97 0,32 2,59 3,07 3,34

5 Bangunan 3,38 3,06 4,34 4,39 6,01

6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 3,62 4,03 4,56 4,09 4,62

7 Angkutan dan Komunikasi 2,39 2,75 5,89 5,88 5,6

8 Bank, Persewaan, dan Jasa perusahaan 3,41 2,68 3,98 4,17 4,39

9 Jasa-jasa 3,22 3,14 2,89 3,81 4,16

PDRB 3,19 3,24 3,58 3,69 4,02


14

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB tertinggi

disumbang oleh Sektor Bangunan yang rata-rata setiap tahunnya mencapai 4,23%.

Sedangkan laju pertumbuhan terendah PDRB terletak pada sektor Industri

pengolahan yang rata-rata setiap tahun mencapai 2,46%.

Tabel II.6 Peranan Masing-Masing Sektor Dalam PDRB (%) Tahun 2005 – 2009

No. Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 2009

1 Pertanian 45,04 45,61 46,88 47,33 47,42

2 Pertambangan dan Penggalian 0,69 0,68 0,66 0,63 0,60

3 Industri Pengolahan 12,17 11,72 11,27 10,86 10,55

4 Listrik, Gas, dan Air bersih 1,08 1,01 0,96 0,94 0,92

5 Bangunan 4,06 4,01 4,01 4,04 4,09

6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 12,54 12,49 12,29 12,33 12,28

7 Angkutan dan Komunikasi 6,67 6,63 6,46 6,43 6,46

8 Bank, Persewaan, dan Jasa perusahaan 6,16 6,18 6,01 6,02 6,06

9 Jasa-jasa 11,58 11,66 11,47 11,43 11,63


Menurut data dalam tabel diatas, bahwa kontribusi terbesar PDRB Kabupaten

Wonosobo disumbang oleh sektor Pertanian yang setiap tahun rata-rata mencapai

46,45%. Sedangkan kontribusi terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian

yang setiap tahun rata-rata mencapai 0,65%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor

pertanian masih menjadi sektor dominan di Kabupaten Wonosobo.

Tabel II.7 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2009

Tahun PDRB Perkapita (Rp)

Harga Konstan Harga Berlaku

2005 2.037.774,41 1.997.121,61

2006 2.099.787,23 3.406.711,37

2007 2.164.192,27 3.818.891,36

2008 2.229.811,50 4.267.223,88

2009 2.300.951,42 4.553.659,76


Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB Perkapita berdasarkan harga

konstan rata-rata selama 5 tahun yaitu Rp 2.166.503,37. Sedangkan berdasarkan

harga berlaku rata-rata selama 5 tahun adalah Rp 3.608.721,60.

15

b. Inflasi

Tabel II.8 Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2009

Tahun Kumulatif Inflasi (%)

2005 16,77

2006 7,37

2007 9,89

2008 10,3

2009 3,01

Rata-rata 9,47


Data dalam tabel diatas menunjukkan bahwa kumulatif inflasi tertinggi terjadi pada

tahun 2005 yang mencapai 16,77%. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan harga

BBM sedangkan kumulatif inflasi terendah terjadi pada tahun 2009 yang mencapai

3,01%. Untuk rata-rata kumulatif inflasi selama periode 2005 s/d 2009 mencapai

9,47%. Kondisi tersebut memberi arti bahwa selama 5 tahun terakhir terjadi kenaikan

indeks harga konsumen sekitar 10%.

2. Kesejahteraan Sosial

Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja

pembangunan dengan dimensi yang lebih luas yaitu dimensi kesehatan, pendidikan dan

ekonomi. Hal ini disebabkan karena pada semua tingkatan pembangunan beberapa

kapasitas dasar diperlukan bagi pembangunan manusia yaitu Sehat dan berumur

panjang, berpengetahuan dan memiliki akses kepada sumber daya ekonomi.

Pada tahun 2009 IPM Kabupaten Wonosbo telah mencapai 70,40, angka tersebut

masih dibawah angka rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,10. Tabel berikut

menggambarkan perkembangan indikator IPM tahun 2006 – 2009.

Tabel II.9 Perkembangan Indikator IPM tahun 2006 – 2009

Komponen Satuan Tahun

2006 2007 2008 2009

Angka Harapan Hidup Tahun 69,00 69,20 69,49 69,74

Angka melek Huruf % 88,90 88,91 88,91 89,27

Paritas Daya Beli Rupiah 621.000 624.600 626.770 629.260

Rata-rata lama sekolah Tahun 6,00 6,11 6,11 6,27

Indeks Pembangunan Manusia 68,80 69,22 69,55 70,08


16

Dalam konteks pencapaian IPM sesuai target 72 pada tahun 2010, memang

harus disadari ada beberapa point titik lemah yaitu belum optimalnya penganggaran

pada beberapa prioritas pembangunan yang bisa meningkatkan IPM. Ke depan,

merumuskan konsensus dan mengawalnya pada tahap implementasi merupakan

agenda bersama bagi eksekutif dan legislatif agar sumber daya APBD yang terbatas bisa

efektif dalam mencapai sasaran visi dan misi RPJMD pada periode lima tahun

berikutnya.

Kinerja Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi indikator di

bidang pendidikan (Angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar,

Angka Partisipasi Murni , kesehatan (Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka

Kematian Ibu, Prevalensi Gizi Kurang), Kemiskinan, Kepemilikan Tanah, tenaga kerja dan

keamanan dan ketertiban umum. Capaian Kinerja pembangunan focus kesejahteraan

sosial Kabupaten Wonosbo periode 2006-2010 pada masing-masing bidang sebagai

berikut :

a. Pendidikan

Pembangunan pendidikan menempati peran sangat strategis dalam

keseluruhan upaya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana

dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dan dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD

1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Selain

itu, berbagai kesepakatan internasional khususnya millennium development goals

(MDGs), yang menetapkan bahwa sebelum tahun 2015 semua anak baik laki-laki

maupun perempuan menyelesaikan pendidikan dasar, dan Deklarasi UNESCO

tentang Education for All (EFA) telah pula menjadi dasar pelaksanaan pembangunan

pendidikan di Indonesia.

Pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan

masyarakat Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah

dari 5,70 tahun pada tahun 2005 menjadi sebesar 6,18 tahun pada tahun 2009,

meningkatnya angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dari 85,60 persen

pada tahun 2005 menjadi 89,15 persen pada tahun 2009, serta meningkatnya angka

partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang

pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat pada tahun 2005 sebesar

95,15 persen meningkat menjadi 97,26 persen pada tahun 2009, dan APK

SMP/MTs/sederajat pada tahun 2005 adalah sebesar 65,12 persen meningkat

menjadi 68,98 persen pada tahun 2009. Sementara itu, APK

SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2005 sebesar 25,00 persen meningkat menjadi

17

29,13 persen pada tahun 2009. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat

pada tahun 2005 adalah sebesar 49,15 persen meningkat menjadi 52,00 persen

pada tahun 2009. Sementara itu, APK SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2005

sebesar 17,12 persen meningkat menjadi 20,38 persen pada tahun 2009.

Angka putus sekolah SD dan SLTP, dari 0,36 persen pada tahun 2005 turun

menjadi 0,18 persen pada tahun 2009 untuk tingkat SD, dan untuk tingkat SLTP dari

1,29 persen turun menjadi 0,18 persen pada tahun 2009 sedangkan tingkat SLTA

dari 2,80 persen menjadi 0,42 persen pada tahun 2009.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dalam upaya

meningkatkan akses pelayanan pendidikan baik pada tingkatan Pendidikan Usia

Dini, Pendidikan Dasar 9 tahun maupun tingkat Pendidikan Menengah yang diikuti

oleh upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan disemua jenjang pendidikan.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kualifikasi guru

ditingkatkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang

Guru dan Dosen. Dalam kurun waktu 2006 sampai dengan 2009, terdapat

peningkatan persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik D4/S1

menjadi sebesar 14,66 persen untuk SD/MI, 76,15 persen untuk SMP/MTs, 88,47

persen untuk SMA/SMK.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan tata kelola pendidikan dilakukan

berbagai perbaikan manajemen pendidikan yang ditujukan untuk memantapkan

manajemen pelayanan pendidikan dan memberdayakan sekolah melalui penerapan

manajemen berbasis sekolah (MBS) yang ditujukan untuk meningkatkan

kemandirian, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat.

Untuk meningkatkan standar dan kualitas tata kelola pendidikan, telah dilakukan

penjaminan mutu pekerjaan manajerial dan administratif sesuai dengan

Permendiknas Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Tahunan dan

Permendiknas Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Koordinasi dan Pengendalian Program.

b . Kesehatan

Pencapaian status kesehatan dan gizi masyarakat merupakan kinerja sistem

kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah serta berbagai

komponen masyarakat. Kinerja pembangunan kesehatan dicapai melalui

pendekatan enam sub-sistem dalam sistem kesehatan nasional (SKN), yaitu sub-

sistem: (1) upaya kesehatan; (2) pembiayaan kesehatan; (3) sumberdaya manusia

kesehatan; (4) sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; (5) manajemen dan

informasi kesehatan; dan (6) pemberdayaan masyarakat. Keenam sub sistem

18

tersebut saling terkait dengan berbagai sistem lain di luar SKN antara lain sistem

pendidikan, sistem ekonomi, dan sistem budaya.

Status kesehatan dan gizi masyarakat diukur dari umur harapan hidup

(UHH), angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan prevalensi

kekurangan gizi pada balita terus menunjukkan perbaikan selama kurun waktu 2006

– 2009.

Tabel II.10 Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat Tahun 2006 - 2009

No. Indikator Satuan 2006 2007 2008 2009

1 Angka Harapan Hidup Tahun 68,9 69,2 69.5 70,44

2 Angka Kematian Ibu per seratus ribu kelahiran hidup

71,68 174,68 123,39 115,75

3 Angka Kematian Bayi per mil kelahiran

hidup 14,34 21,51 15,35 15,84

4 Prevalensi Gizi Kurang % 11,33 10,26 14,03 10,02

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo

Derajat kesehatan Ibu dan anak terus mengalami perbaikan, hal ini dapat

dilihat dari menurunnya Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) dan Angka Kematian

Bayi (AKB). Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adanya

peningkatan kualitas pelayanan ibu hamil melalui peningkatan sarana kesehatan

dasar maupun rujukan dan kemampuan tenaga kesehatan, meningkatnya

kesadaran ibu untuk menggunakan tenaga kesehatan dalam proses persalinan. Hal

ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.11 Data Pertolongan Persalinan Tenaga kesehatan Tahun 2006 - 2009


Status Gizi masyarakat juga mengalami peningkatan selama 2006 – 2009.

Hal ini disebabkan karena disamping adanya peningkatan ekonomi keluarga juga

karena adanya peningkatan keluarga sadar gizi, adanya surveylens gizi buruk melalui

posyandu dan pemberian makanan tambahan bagi balita. Capaian indikator

program gizi masyarakat seperti tabel berikut :

No. Indikator Cakupan Tahun

Satuan 2006 2007 2008 2009

1

Persalinan ditolong tenaga kesehatan Orang 11.143 11.727 12.437 12.734

2 Prosentase % 67,96 69,42 79,92 86,4,42

19

Tabel II.12 Data Cakupan Program Gizi Masyarakat Tahun 2006 - 2009

No. Indikator Satuan 2006 2007 2008 2009

1 Berat bayi lahir rendah Anak 264 208 246 238

2 Prosentase dari total kelahiran % 1,99 1,65 1,68 1,69%

3 Berat bayi lahir normal Anak 13.244 12.332 14.352 13.771

4 Prosentase dari total kelahiran % 98,01 98,35 98,32 98,30

5 Prevalensi Status Gizi Balita:

a. Gizi Buruk % 1,79 1,21 1,40 0.73

b. Gizi Kurang % 11,33 10,26 14,03 10.02

c. Gizi Baik % 84,60 86,75 79,36 84,28

d. Gizi Lebih % 2,28 1,78 4,81 3,96

6 Prevalensi kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil

% 3,51 3,51 3,25 2,67

7 Rata-rata konsumsi energi K.kal 2050 1892 1884 1905

8 Rata-rata konsumsi protein Gr 49,9 39,6 39,6 40,1


Upaya perbaikan layanan kesehatan kepada masyarakat terus dilakukan oleh

pemerintah Kabupaten Wonosobo termasuk juga upaya perbaikan manajemen

kesehatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan

dan pertanggungjawaban pembangunan kesehatan terus dikembangkan. Upaya

untuk menyusun perumusan kebijakan kesehatan yang berbasis bukti, survailans

secara menyeluruh juga terus ditingkatkan. Sementara itu, pemberdayaan

masyarakat di bidang kesehatan juga terus dikembangkan melalui upaya kesehatan

berbasis masyarakat (UKBM) dengan pelibatan lintas sektor.

c. Kepemilikan tanah

Berdasarkan sumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosbo tahun

2010, Masih rendahnya kepemilikan sertifikat tanah sebagai bukti sah atas

kepemilikan tanah merupakan permasalahan pertanahan yang mendasar di

Kabupaten Wonosobo yang bisa menjadi permasalahan serius. Sampai dengan

tahun 2009 dari 620.641 bidang tanah sudah 126.660 bidang atau 20,41 % tanah

bersertifikat dan meningkat 2,5 % dalam kurun waktu 5 tahun. Dari tahun ke tahun

terjadi peningkatan jumlah tanah yang telah bersertifikat yang berarti bahwa

kesadaran masyarakat mulai terketuk akan arti penting sertifikat sebagai alat bukti

sah kepemilikan atas tanah.

d. Kesempatan Kerja

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dilakukan

melalui perluasan kesempatan kerja. Selama tahun 2006-2010 jumlah angkatan

kerja yang ditempatkan dapat dilihat pada tabel berikut :

20

Tabel II.13 Data Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 - 2009

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo

Perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui penyiapan tenaga kerja siap

pakai, peningkatan pelayanan transmigrasi, pengembangan sistem informasi pasar

kerja melalui bursa kerja on line (BKO) sehingga informasi lowongan pekerjaan lebih

mudah dan cepat, pelatihan manajemen kewirausahaan dan keterampilan

penerapan teknologi tepat guna (TTG). Padat Karya Infrastruktur sebagai upaya

pemberdayaan masyarakat penganggur dan setengah menganggur dalam

pembuatan atau rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi daerah setempat juga

dilakukan untuk meningkatkan kesempatan kerja yang bersifat sementara.

Upaya perlindungan tenaga kerja juga dilakukan melalui penetapan Upah

Minimum Kegional (UMK) yang disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Perkembangan Upah Minimum

Kabupaten Kabupaten Wonosobo, dapat dilihat pada tabel sebagi berikut :

Gambar II.1 Grafik Rata-Rata UMK Kabupaten Wonosobo tahun 2006-2010


Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009

AKL AKAD AKAN AKL AKAD AKAN AKL AKAD AKAN AKL AKAD AKAN

183 502 2.557 95 1.451 1.751 22 979 1.217 327 1.399 935

3.242 3.297 2.218 2.661

21

Gambar. II.2

Perbandingan UMK dengan KHL di kabupaten Wonosobo


e. Angka Kriminalitas

Upaya penanggulangan gangguan keamanan, ketertiban dan tindak

kriminalitas menunjukkan peningkatan walaupun masih banyak ditemukan

gangguan keamanan dan hambatan. Upaya pemberantasan yang relatif intensif

dengan penggelaran Operasi Kepolisian Kewilayahan maupun Operasi Kepolisian

terpadu dengan Instansi terkait menunjukkan hasil yang signifikan. Langkah

Pemerintah tersebut akan terus dilakukan secara konsisten dan seyogyanya

didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat agar kondisi aman dan tertib

dapat semakin diwujudkan.

Turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum serta berbagai

tindak kejahatan yang semakin berani berakibat pudarnya rasa persatuan dan

kesatuan masyarakat. Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum

merupakan prasyarat sekaligus tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan

dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Perbedaan pemahaman terhadap

keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat

pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatan penduduk juga merupakan

faktor korelatif kriminogen yang apabila tidak dibina dan dikelola secara baik dapat

mendorong munculnya kejahatan dan konflik horizontal. Faktor korelatif

kriminogen ini hanya dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat

yang patuh dan disiplin terhadap hukum. Perkembangan jumlah kasus kriminalitas di

Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

22

Tabel II. 14 Jumlah Kasus Kriminalitas Tahun 2006 – 2009

NO URAIAN 2006 2007 2008 2009

1 Pembunuhan 2 2 1 1

2 Aniaya Berat - - - 1

3 Pencurian dg pemberatan 29 67 66 59

4 Pencurian dg kekerasan 11 6 8 5

5 Curanmor 20 21 31 43

6 Kebakaran / pembakaran 29 31 23 30

7 Uang Palsu 3 6 1 -

8 Narkotika 3 1 1 4

9 Perkosaan 2 1 1 1

10 Kenakalan Remaja - - - -

11 Pencurian biasa/ringan 9 24 38 50

12 Aniaya ringan / biasa 13 39 17 16

13 Penipuan 2 8 31 17

14 Penggelapan 3 18 20 30

15 Perjudian 17 6 17 12

16 Pengrusakan 2 3 1 2

17 Pengroyokan 3 6 7 9

18 Pemerasan 1 2 1 4

19 Perbuatan cabul / zinah 4 4 3 12

20 Pencurian kayu 6 5 1 3

21 UU Darurat (petasan, bw sajam) - - - 1

22 Buang bayi 1 - - -

23 Pemalsuan / Palsu Surat 1 1 2 -

24 Penyuapan - 1 - -

25 Penghinaan - 2 - 1

26 Pencemaran - 1 - -

27 Perambahan Tanah Hutan - 1 - -

28 Melarikan Perempuan - 1 1 2

29 K D R T - 1 7 12

30 TKI Illegal 1 - 1 -

31 Korupsi 1 - 1 1

32 Subsidi Pupuk - - - 1

33 Traficking - - - 1

34 Perbuatan tdk menyenangkan - - - 2

35 UU Lingkungan Hidup - - - 1

36 BBM / Minyak Tanah bersubsidi - - - 1

JUMLAH TINDAK KRIMINAL 163 258 280 322

JUMLAH PENDUDUK

773.967

778.711

784.226

789.848

ANGKA KRIMINALITAS

2,11 3,31

3,57

4,08

Sumber : Polres Kabupaten Wonosobo

Kasus kriminalitas yang terjadi didominasi oleh kasus pencurian baik

pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa/ringan dan pencurian kendaraan

bermotor. Kasus pencurian cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tahun 2006

kasus pencurian sebanyak 60 kasus meningkat menjadi 107 kasus pada tahun 2009

23

atau meningkat 78,3% . Sedangkan jumlah tindak kriminal secara keseluruhan

mengalami peningkatan sebesar 97,54%, yaitu dari tahun 2006 sebesar 163 kasus

menjadi 322 kasus pada tahun 2009, sehingga terjadi peningkatan angka

kriminalitas sebesar 1,97.

3. Seni Budaya dan Olahraga

Kinerja Pembangunan dibidang seni dan budaya meliputi indikator jumlah grup

kesenian dan gedung olahraga. Upaya mengembangkan kesenian tradisional diharapkan

akan mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi para pelaku seni. Dalam

pelaksanaan pengembangan nilai budaya kegiatan seremonial seperti peringatan HUT

Kabupaten Wonosobo setiap tanggal 24 Juli dan Peringatan HUT RI setiap tanggal 17

Agustus terus dilaksanakan tidak ketinggalan. Pentas Seni dan Budaya yang

diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah yang menampilkan bakat dan potensi

seniman-seniman lokal dalam memperkenalkan dan mempromosikan budaya

Kabupaten Wonosobo pun terus digalakkan. Kesemuanya itu dilakukan dalam upaya

mengembangkan dan melestarikan seni budaya daerah. Pembinaan terhadap seni

budaya daerah dilakukan melalui pembinaan terhadap grup kesenian dan

penyelenggaraan event-event baik yang bersifat Lokal maupun internasional. Dibawah

ini tersaji data jumlah event yang diselenggarakan di Kabupaten Wonosobo :

Tabel II.15 Jumlah Event Seni Budaya Tahun 2005-2009

Fasilitas Pementasan Tahun

2005 2006 2007 2008 2009

Lokal 18 18 21 21 25

Regional 1 1 3 3 10

Nasional 9 7 1 1 2

Internasional 0 0 0 0 0

Jumlah 28 25 25 25 37

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Wonosobo

Sedangkan jumlah grup kesenian di Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

24

Tabel II.16 Daftar Kelompok Kesenian di Kabupaten Wonosobo

Tahun 2006-2009

No. Jenis Kesenian Tahun

2006 2007 2008 2009

1 Angguk 25 29 29 25

2 Kuda Kepang 448 455 455 463

3 Daeng 12 15 15 12

4 Rodat 54 64 64 54

5 Bangilun 16 16 16 16

6 Kubrosiswo 17 17 17 17

7 Cepetan 3 3 3 3

8 Dayakan 20 22 22 20

9 Monyetan 1 1 1 1

10 Gambus 26 30 30 26

11 Cekok Mondol 4 4 4 4

12 Barongsay 6 16 16 6

13 Liongsay 6 9 9 6

14 Andu 2 2 2 2

15 Reog 3 5 5 3

16 Wulang Bunu 16 16 16 16

17 Campur Bawur 5 5 5 5

18 Sanggar Tari 4 8 8 4

19 Rebana 427 438 438 127

20 Band 46 50 50 100

21 Karawitan Campursari 50 56 56 60

22 Rosidah 23 23 23 0

23 Jamjanen 22 22 22 0

24 Genjringan 12 12 12 6

25 Ayun - Ayun 44 44 44 0

26 Kulintang 4 4 4 0

27 Keroncong 9 9 9 0

28 Solo Organ 5 5 5 0

29 Terbang Jawa 43 43 43 0

30 Bundengan 1 1 1 2

31 Calung 1 1 1 0

32 Dangdut/Orkes Melayu 30 30 30 0

33 Thek – Thek 5 7 7 5

34 Terbang Arab 30 30 30 30

35 Lainnya 6 6 6 12

Jumlah 1426 1506 1506 1025


C. Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan,

baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab

Pemerintah Kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil

dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan

25

umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni

budaya dan olahraga. Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan

gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap

kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan wajib. Hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan pada aspek pelayanan umum selama periode 2005-2009 adalah sebagai

berikut :

1. Layanan urusan wajib

a. Pendidikan

Angka Partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem

pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan

adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan

di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan

perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah.

Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin

meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh

semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan

ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga

partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Capaian APS Kabupaten Wonosobo tahun 2009 pada pendidikan dasar

mencapai 71,91%, pada jenjang pendidikan menengah mencapai 32,61%. Rasio

ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar

sebesar 1 : 222,5. Pada jenjang pendidikan menengah mencapai 1 : 3,93. Rasio ini

mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan

dasar.

Rasio guru dengan murid pada tahun 2009 untuk tingkat SD/MI mencapai 1 :

18, untuk tingkat SMP/MTS 1 : 14 sedangkan untuk tingkat SMA/SMA/MA 1 : 14.

Rasio murid dengan kelas untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2009

mencapai 1 : 26, jenjang SMP/MTS mencapai 1 : 33 sedangkan jenjang

SMA/SMK/MA mencapai 1 : 33.

Upaya peningkatan daya tampung sekolah diarahkan pada pendidikan

kejuruan/SMK dalam usaha mewujudkan rasio SMA dan SMK menjadi 33 : 67 (target

nasional). Untuk Kabupaten Wonosobo rasio SMA dan SMK baru mencapai 50 : 50.

26

b. Kesehatan

Keberhasilan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terlihat dari

keberhasilan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Dari

tahun 2006 – 2010 dalam hal penyediaan prasarana dan sarana kesehatan, sudah

dibangun/direhab 87 PKD, 9 Puskesmas, 14 Puskesmas Pembantu, dan membangun

3 Puskesmas Rawat Inap, sehingga pada setiap desa/kelurahan sudah tersedia

prasarana kesehatan dasar (PKD) berikut dengan tenaga kesehatannya.

Tabel II.17

Fasilitas Kesehatan dirinci per Kecamatan

di Kabupaten Wonosobo Tahun 2009

No Kecamatan

Fasilitas Kesehatan

Rumah

Sakit

Umum

Rumah

Sakit

Khusus

Rumah

Bersalin

Balai

Pengoba

tan/RB

Balai

Pengobat

an

Laboratori

um Apotik

Puskes

mas /

Pustu

Pos-

Yandu

Pus-

Ling

1 Wonosobo 2 1 1 2 4 15 2/3 121 4

2 Kertek 1 1 3 2/4 102 2

3 Selomerto 2 1/5 88 2

4 Leksono 2/2 86 2

5 Kalikajar 1 2/4 104 1

6 Sapuran 1 1 1 1/2 76 2

7 Kepil 2/5 124 3

8 Kalibawang 1/2 55 1

9 Garung 2 1/3 73 2

10 Mojotengah 1 1/1 92 1

11 Kejajar 1 1 1 2/1 78 3

12 Watumalang 1 1/3 70 1

13 Kaliwiro 1 1 1 1 1/3 93 2

14 Wadaslintang 1 2/6 65 3

15 Sukoharjo 2/4 73 2

JUMLAH 2 1 2 4 5 7 28 24/48 1.300 31

Sumber data Dinas Kesehatan Kab. Wonosobo

Capaian pelayanan kesehatan tercermin pada upaya untuk menyediakan

pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten maupun desa. Pada tahun 2009, rasio

Posyandu persatuan balita sudah mencapai 1: 39, Rasio Puskesmas, Poliklinik Pustu

per satuan penduduk sudah mencapai 1 : 9.079 , Rasio Rumah Sakit per satuan

penduduk mencapai , Rasio Dokter per satuan penduduk mencapai 1 : 10.393 dan

cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai 100 %, cakupan

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

mencapai 86,41 %, Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

mencapai 87,17%, Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan mencapai 100%,

Angka kesembuhan penderita penyakit TBC BTA (+) mencapai 93 %, Cakupan

penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mencapai 100 %, Cakupan

27

pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mencapai 0,66 % dan

Cakupan kunjungan bayi mencapai 98,24 %.

c. Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum dilaksanakan dalam dua koridor kebijakan

pemerintah daerah yaitu peningkatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan

kualitas dan efektifitas pembangunan infrastruktur yang juga diharapkan dapat

mendorong kebijakan pemerintah daerah dalam pengurangan ketimpangan antar

wilayah.

Secara garis besar, pembangunan infrastruktur dalam upaya pelaksanaan

urusan pekerjaan umum dijabarkan dalam berbagai program untuk kemudian

dilaksanakan dalam paket-paket pekerjaan pengadaan saran dan prasarana

infrastruktur. Program Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, Program

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan merupakan tiga besar

program priotas pemerintah daerah dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana

yang memadai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan fungsi pembangunan infrastruktur fasilitas umum, adalah

fungsi yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui

peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan infrastruktur, yang mencakup

urusan pekerjaan umum dan urusan perumahan dan permukiman. Dalam konteks

Urusan Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab penanganan

jalan sepanjang 810 km dan jembatan mencapai 2.622 m, irigasi mencapai 718

Daerah Irigasi (DI) terdiri dari irigasi teknis mencapai 9.030 Ha, irigasi ½ teknis

mencapai 710 Ha dan irigasi sederhana mencapai 11.310 Ha. Selama kurun waktu

2006 – 2010 sudah dilakukan pembangunan / rehabilitasi jalan, jembatan dan irigasi.

Dalam tahun 2006 panjang jalan dalam kondisi baik mencapai 386,752km atau

47,75% dan tahun 2009 mencapai 408,55 km atau 50,43 %. Jembatan dalam kondisi

baik tahun 2009 mencapai 1,85 km / 230 (buah) atau 76,16 %. Sedangkan dalam hal

penyediaan sarana dan prasarana umum tempat pemakaman umum, rasio per 1000

penduduknya tahun 2006 mencapai 10 dan tahun 2009 mencapai Untuk tempat

pembuangan sampah (TPS), rasio per 1.000 penduduknya tahun 2006 mencapai 2

dan tahun 2009 mencapai 3.

28

d. Perumahan

Sebagai upaya aksi pelaksanaan urusan perumahan segaris dalam tujuan

yang hendak dicapai dalam RPJMD yaitu meningkatkan kualitas dan efektivitas

penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman, telah pula

dilaksanakan pembangunan fisik terhadap sarana dan prasarana dasar. Selama

kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2009 tidak kurang 12 kegiatan

pengembangan perumahan, 230 kegiatan lingkungan sehat perumahan juga

dilaksanakan 21 kegiatan pembangunan fasilitas penunjang areal pemakaman, 1

kegiatan rehabilitasi rumah korban terorisme dan pengadaan fasilitas pemadam

kebakaran berupa 2 mobil pemadam kebakaran yang diharapkan dapat

meningkatkan kapasitas penanggulangan pemadam kebakaran.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terlihat dari tercukupinya

kebutuhan perumahan. Oleh karena itu, pengelolaan Urusan Perumahan dan

Permukiman, terus diupayakan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas

penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman,

meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat termasuk PNS yang belum

memiliki rumah dalam pembangunan dan perbaikan rumah, meningkatkan

pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan keselamatan bangunan

perumahan dan gedung lainnya.

Untuk luas wilayah permukiman kumuh tahun 2009 seluas 242,81 Ha atau 3

%. Tahun 2009 jumlah yang layak huni sebanyak 200.709 rumah atau 91,51 % dan

yang tidak layak huni 18.621 rumah atau 8,49 %. Tahun 2009 yang mengakses air

bersih sebanyak 219.330 rumah tangga (KK) atau 98,23 %. Untuk sanitasi, pada

tahun 2006 rumah tangga (KK) yang sudah bersanitasi sebanyak 128.581 rumah

tangga (KK) atau 57,6 % sedangkan yang belum bersanitasi sebanyak 94.650 rumah

tangga (KK) atau 42,4 %, tahun 2009 yang bersanitasi mencapai 128.615 rumah

tangga (KK) atau 57,6 %.

e. Penataan Ruang

Wonosobo yang memiliki luas wilayah 98.468 ha terbagi atas beberapa

wilayah yang bersifat pedesaan maupun perkotaan. Perkembangan wilayah beserta

komunitasnya antara satu wilayah dengan wilayah yang lain cenderung tidak sama.

Hal ini tidak saja karena perbedaan kondisi geografis maupun kultur masyarakat

namun juga dipengaruhi kebijakan pembangunan dan pengelolaan tata ruang.

Degradasi lingkungan bisa menjadi penyebab munculnya ketimpangan

29

wilayah, sedangkan ketimpangan pertumbuhan antar wilayah sering menjadi

penyebab lambatnya pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh

karenanya selama kurun 2006 – 2010 sudah dilakukan berbagai upaya pengurangan

ketimpangan wilayah, dengan mengoptimalkan pengelolaan urusan Penataan Ruang

dan urusan Pertanahan. Dalam konteks Urusan Penataan Ruang, Pemerintah Daerah

terus berupaya meningkatkan akselarasi pembangunan di wilayah-wilayah strategis

dan wilayah-wilayah tertinggal, meningkatkan keseimbangan pertumbuhan antar

kawasan pedesaan dan perkotaan, menyerasikan pemanfaatan dan pengendalian

ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan, dan

meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan dan pedesaan

dalam suatu sistem pengembangan ekonomi yang saling menguntungkan.

Wonosobo dengan luas wilayah 98.468 Ha, memiliki luas ruang terbuka hijau dalam

tahun 2006 seluas 28,5 Ha atau 28,9 % dan tahun 2009 seluas 25,78 Ha atau 26,2 %..

Kegiatan perencanaan tata ruang yang telah dilaksanakan adalah Revisi RIK

Wonosobo, Penyusunan Masterplan Kawasan Alun-Alun dan DED Alun-Alun Kota

Wonosobo, Penyusunan RTRW Kabupaten Wonosobo, Masterplan GOR,

Perencanaan Lingkungan Pendopo, Penyusunan RDTRK Kec. Watumalang, RDTRK

Kec. Kalibawang, Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Data Spasial,

Penyusunan RDTRK Kec. Wadaslintang dan RDTRK Kec. Kertek.

f. Perhubungan

Kinerja pembangunan pada pelayanan pada urusan perhubungan di

Kabupaten Wonosbo selama periode 2005-2009 dilihat dari jumlah arus

penumpang angkutan umum selama 5 tahun yang mengalami penurunan dari

11.742.718 penumpang tahun 2005 menjadi 5.702.073 penumpang pada tahun

2009. Penurunan jumlah penumpang lebih disebabkan adanya pergeseran

penggunaan moda angkutan umum ke angkutan pribadi. Persentase jumlah

angkutan darat dibanding jumlah penumpang angkutan darat mengalami

peningkatan dari tahun 2005 sebesar 9,30% menjadi 11,01% pada tahun 2009,

jumlah terminal dan sub terminal tidak mengalami perubahan atau tetap sebanyak

7 unit. Tantangan kedepan adalah bagaimana menyediakan pelayanan angkutan

masal yang murah, nyaman, aman dan tepat waktu agar kemacetan yang

disebabkan oleh banyaknya angkutan pribadi tidak terjadi.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo sangat didukung

dengan pembangunan di sektor perhubungan. Perhubungan yang lancar dan

nyaman memicu distribusi produk barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah yang

30

lain. Distribusi barang dan jasa yang lancar akan menekan biaya produksi dan pada

muaranya akan menekan harga pasar. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana

dan prasarana perhubungan dimaksudkan untuk meningkatkan ketertiban lalu

lintas dan kenyamanan pengguna jalan, sehingga diharapkan dapat meminimalisasi

resiko yang diakibatkan dalam berlalu lintas. Data Sarana prasarana

pendukkungkeselatan dan kenyamanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.18

Sarana Prasarana Pendukung Keselamatan dan Kenyamanan transportasi

No. Fasilitas Jumlah

2006 2007 2008 2009

1 Jalur Penyelamat 1 1 1 1

2 Rest Area 0 0 0 0

3 Shelter/ Halte 2 2 4 4

4 Lampu Pengatur Lalu Lintas 2 2 6 17

5 Rambu-Rambu 72 72 158 458

6 Marka Jalan (m2) - - - 6.287

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Dalam penyelenggaraan urusan perhubungan, Pemerintah Kabupaten

Wonosobo memberikan pelayanan ijin trayek dan pengujian kendaraan bermotor

bagi angkutan umum dan angkutan barang. Kegiatan pengujian kendaraan

bermotor bertujuan agar tingkat kelaikan kendaraan dapat dipertanggungjawabkan,

sehingga kecelakaan lalu lintas akibat dari penggunaan kendaraan dapat ditekan.

Untuk mendukung kegiatan tersebut dilaksanakan kegiatan perbaikan dan

modifikasi peralatan pengujian kendaraan guna lebih mengoptimalkan kegiatan

pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Tabel II.19

Tabel Jumlah dan Alokasi Kendaraan Angkutan Pedesaan

No. Trayek Jarak (km)

Jml Armada

2006 2007 2008 2009

1 Wonosobo- Kertek 8 81 81 81 81

2 Wonosobo- Sawangan 12 63 63 63 63

3 Wonosobo- Leksono 9 39 39 39 39

4 Wonosobo- Garung 8 74 74 74 74

5 Wonosobo- Mojotengah 8 26 26 26 26

6 Wonosobo- Limbangan 8 19 19 19 19

7 Wonosobo- Gondang 8 20 20 20 20

8 Wonosobo- Andongsili- Keseneng 10 12 12 12 12

9 Wonosobo- Wonolelo 8 14 14 17 17

10 Wonosobo- Pacarmulyo- Gondang 9 13 13 13 13

11 Wonosobo- Madukoro- Keseneng 8 8 8 8 8

12 Wonosobo- Jetis- Wonokasihan 8 6 6 6 6


31

Tabel II.20 Alokasi Kendaraan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) No.

Trayek

Jarak (km)

Jml Armada

2006 2007 2008 2009

1 Wonosobo- Jakarta 490 10 10 10 9

2 Wonosobo- Bandung 340 0 0 0 0

3 Wonosobo- Purwokerto 120 28 28 28 28

4 Wonosobo- Magelang 66 80 80 80 80

5 Wonosobo- Purworejo 54 99 99 99 99

6 Wonosobo- Kebumen 101 36 36 36 36

7 Wonosobo- Semarang 119 9 9 9 9


Peningkatan ketersediaan sarana pendukung transportasi berupa rambu-

rambu lalu-lintas sejumlah 72 unit pada tahun 2006 menjadi 458 unit pada tahun

2009 dan pengadaan marka jalan sepanjang 6287 m2 pada tahun 2009.

g. Lingkungan Hidup

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan yang berkelanjutan

dan berwawasan lingkungan, urusan lingkungan hidup di Wonosobo menjadi

masalah prioritas. Hal ini berdasarkan realitas adanya kecenderungan terjadi

penurunan kualitas lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup memerlukan

perhatian serius karena sifatnya yang khusus dan melibatkan banyak sektor. Adanya

keterkaitan ini membuat urusan lingkungan hidup harus dilihat secara menyeluruh

dari berbagai sudut pandang yang berbeda serta dalam penanganannya tidak bisa

dilakukan secara sektoral.

Keberhasilan pengelolaan sampah di Wonosobo juga didukung adanya

keikutsertaan pihak ketiga (Yayasan Danamon Peduli) dalam pengelolaan sampah.

Wonosobo merupakan salah satu daerah (Wonosobo merupakan peringkat ke

empat terbaik dari 30 daerah di Indonesia) yang menjalin kerjasama dengan Yayasan

Danamon Peduli, membangun fasilitas sampah pasar tradisional yang bertujuan

untuk mengkonversi sampah pasar tradisional menjadi kompos berkualitas tinggi

untuk didistribusikan kepada para petani. Program ini secara sistematis

meningkatkan kondisi kesehatan dan kebersihan serta memberikan manfaat sosial

ekonomi bagi komunitas pasar tradisional dan petani.

Program Kompos Sampah Pasar ‘NOTHING WASTED’ ini juga telah mendapat

apresiasi dari dunia internasional, tahun lalu, program ini terpilih menjadi juara 2

dari BBC World Challenge 2009 yang terpilih dari 900 program pengembangan

32

masyarakat di seluruh dunia, dan juga menjadi pemenang Metro TV/MDGs Award

2009 untuk pengentasan kemiskinan

h. Pertanahan

Untuk Urusan Pertanahan, Pemerintah Daerah terus mendorong dilakukan

perubahan sistem pengelolaan tanah agar efisien, efektif serta terlaksananya

penegakan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat dengan menerapkan prinsip-

prinsip keadilan, transparansi dan demokrasi. Masih rendahnya kepemilikan

sertifikat tanah sebagai bukti sah atas kepemilikan tanah merupakan permasalahan

pertanahan yang mendasar di Kabupaten Wonosobo yang bisa menjadi

permasalahan serius. Sampai dengan tahun 2009 dari 620.641 bidang tanah sudah

126.660 bidang atau 20,41 % tanah bersertifikat dan meningkat 2,5 % dalam kurun

waktu 5 tahun. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah tanah yang telah

bersertifikat yang berarti bahwa kesadaran masyarakat mulai terketuk akan arti

penting sertifikat sebagai alat bukti sah kempemilikan atas tanah.

Sedangkan untuk pemenuhan sarana kesehatan berupa pengadaan tanah

untuk puskesmas yang bertujuan untuk menunjang pelayanan kesehatan

masyarakat demikian juga penyediaan tanah yang akan digunakan untuk

pembangunan GOR yang bertujuan untuk menyediakan sarana olah raga bagi

masyarakat Wonosobo. Disisi lain pemerintah juga menyediakan sarana untuk

pengembangan pariwisata di Kabupaten Wonosobo berupa pengadaan tanah untuk

menunjang kelancaran lalu lintas yang menguhubungkan objek pariwisata maupun

penunjang pengembangan sektor pariwisata itu sendiri. Seperti pengadaan tanah

untuk Tuk Bimo Lukar yang ditujukan untuk pengembangan obyek wisata Tuk Bimo

Lukar dimana menurut sejarahnya merupakan sumber mata air Sungai Serayu yang

kondisinya pada saat ini debit airnya sudah sangat minim apalagi bila musim

kemarau tiba. Sebagai antisipasinya ada beberapa lahan yang harus dibebaskan

untuk penyelamatan sumber mata air yang selanjutnya untuk reboisasi di sekitar

lahan tersebut mengingat kesadaran masyarakat sekitar akan pentingnya

penyelamatan wilayah Dieng sudah relatif kurang.

Dalam rangka peningkatan sarana perekonomian maka pemerintah daerah

memfasilitasi melalui pengadaan tanah yang ditujukan untuk pembangunan pasar,

baik pasar sayur maupun pasar buah yang nantinya dapat menampung dan

memasarkan komoditi buah dan sayur dikarenakan Wonosobo merupakan salah

satu sentra penghasil sayur dan buah terbesar di Jawa Tengah.

33

Untuk pelaksanaan program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan

dan pemanfaatan tanah dari tahun 2006 s/d Tahun 2009 juga diperuntukkan bagi

pelaksanaan kegiatan program daerah (PRODA) berupa pensertifikatan hak milik

masyarakat ekonomi kurang mampu sebanyak 800 bidang yang seluruh

pembiayaannya ditanggung pemerintah daerah .

Selain itu untuk tertib administrasi dan kejelasan status tanah baik tanah

milik pemerintah daerah termasuk di dalamnya tanah-tanah hasil penyerahan eks

instansi vertikal/ departemen sebagai akibat dari penyerahan otonomi daerah

maupun eks tanah bengkok dari desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan,

telah dilaksanakan kegiatan pensertifikatan 108 bidang eks tanah bengkok dan 38

bidang eks tanah instansi vertikal/departemen. Untuk tahun 2010 sebagian besar

kegiatan telah selesai dilaksanakan yaitu berupa pengadaan tanah untuk Tuk Bimo

Lukar serta pengadaan tanah untuk SMK Kalikajar tinggal penyelasaian administrasi,

sedangkan kegiatan lainnya baru dalam tahap proses pelaksanaan.

i. Kependudukan dan Catatan Sipil

Penanganan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil berupa KTP,

KK, akte kelahiran dan dokumen lainnya sudah cukup optimal. Adapun kelemahan

yang masih sering terjadi antara lain kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap

peristiwa penting kependudukan dan catatan sipil masih rendah, padahal hal ini

berpengaruh besar bagi kesempurnaan administrasi kependudukan.

Pada tahun 2007 program penataan administrasi kependudukan difokuskan

pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu, yang

merupakan program pembangunan di bidang sistem administrasi kependudukan

dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi serta

penerapan sistem komputerisasi yang semakin maju. Pada awalnya spesifikasi SIAK

yang dikeluarkan oleh Depdagri bersifat online yang menghubungkan setiap

Kabupaten/Kota dengan Depdagri. Pada sistem online ini, data kependudukan setiap

daerah diverifikasi secara nasional dan real time.

Penerapan sistem online tersebut banyak mengalami kendala. Pada akhirnya

kebijakan SIAK itu mengalami beberapa perubahan fundamental. Kebijakan offline

yang hanya menghubungkan semua data kependudukan dalam satu daerah

(Kabupaten/Kota) mulai ditoleran. Depdagri pun pada akhirnya memberikan

bantuan sarana komputer sebagai salah satu upaya untuk merespon keterbatasan

daerah dalam mempersiapkan sarana dan pra sarana pendukung SIAK.

34

Pembangunan jaringan hingga ke titik lokasi unit pelayanan telah dirintis

antara lain dengan memanfaatkan jaringan yang sudah ada di Kabupaten Wonosobo

dengan melakukan beberapa penyempurnaan. Dengan alokasi dana yang tersedia

pada tahun 2007, pembangunan jaringan hanya cukup dilaksanakan di 6 kecamatan.

Walaupun program SIAK ini belum dapat dioperasionalisasikan secara

serentak di 15 kecamatan , akan tetapi program SIAK ini sudah mulai diujicoba untuk

dioperasikan pada pembuatan KK gratis dan KTP masal. Keduanya telah

menggunakan spesifikasi model SIAK Depdagri, atau lebih dikenal dengan sebutan

KK/KTP Nasional. KK/KTP Nasional ini pada hakekatnya adalah pelaksanaan amanat

Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2002 yang menyebutkan perlunya penerapan

suatu standar nasional di bidang administrasi kependudukan.

Kegiatan pembuatan KK gratis dan KTP masal dilaksanakan oleh Kantor

Kependudukan dan Catatan Sipil bekerja sama dengan pihak ketiga (CV DELTRON

COMPUTER, Boyolali) dalam hal pencetakannya, sedangkan dalam hal pendaftaran

dan pendistribusiannya bekerja sama dengan pemerintahan kecamatan,

kelurahan/desa.

Kegiatan penyediaan KK gratis ini diawali dengan penyusunan database

kependudukan, dimana setiap kepala keluarga wajib mengisi dokumen F1-01 dengan

data pribadi yang lengkap. Kegiatan ini berhasil menyusun data kependudukan

sebanyak ± 212.163 KK. Karena keterbatasan dana yang dimiliki, maka untuk tahun

2007 hanya mampu mencetak 100.000 lembar KK. Sedangkan sisanya akan dicetak

pada tahun anggaran 2008. Untuk kegiatan penyediaan KTP masal berhasil

menyerap ± 143.849 pemohon.

Kesiapan yang diperlukan untuk melaksanakan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK) terdiri dari pengadaan sarana perangkat keras seperti

komputer, kemudian SDM, kabel jaringan, revisi peraturan daerah Kabupaten

Wonosobo tentang SIAK, serta perangkat pendukung lainnya seperti blanko, format

dan buku register. Untuk keperluan tersebut pemerintah daerah sudah mulai

merintis mempersiapkan pada tahun 2005.

Untuk rasio kepemilikan Kartu Keluarga dengan jumlah Kepala Keluarga

sampai dengan tahun 2010 adalah sebesar 96,19% (target RPJMD sebesar 95%).

Jumlah Kepala Keluarga adalah 326.527 orang dan jumlah Kepala Keluarga yang

memiliki kartu keluarga adalah 314.094 orang. Untuk rasio kepemilikan KTP dengan

jumlah penduduk wajib KTP yang memiliki KTP adalah sebesar 98,8% (target RPJMD

sebesar 85%). Jumlah Penduduk wajib KTP adalah 661.494 orang dan jumlah

35

penduduk wajib KTP yang memiliki KTP sebanyak 653.581 orang.

Untuk kepemilikan akte kelahiran belum mencapai target yang diinginkan

yaitu sebesar 60%. Sampai dengan tahun 2010 rasio kepemilikan akte kelahiran

dengan jumlah penduduk adalah 53,44%. Jumlah penduduk adalah 888.813 orang

dan penduduk yang memiliki akte kelahiran sebanyak 475.023 orang.

j. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, permasalahan mendasar

yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam

pembangunan, disamping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi

terhadap perempuan. Permasalahan mendasar lainnya adalah masih terdapat

kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan, hal ini tercermin pada tahun 2006

dari 45 anggota DPRD Kabupaten Wonosobo hanya 4 orang (8,89%) yang berjenis

kelamin perempuan. Pada tahun 2007 meningkat dari 45 anggota DPRD tercatat 5

orang (11,11 %), sementara hasil Pemilu Legislatif tahun 2009 menurun dari 45

anggota DPRD hanya 3 orang wakil rakyat perempuan (6,67 %). Sementara untuk

Jabatan Ketua Partai Politik di Kabupaten Wonosobo sampai dengan tahun 2009

kedudukan perempuan belum nampak.

Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan berbagai

faktor, diantaranya masih adanya pandangan gender yang mensubordinasi

perempuan, anggapan bahwa perempuan irrasional dan emosional yang

menyebabkan perempuan dianggap tidak layak memimpin, akibatnya muncul sikap

yang menempatkan perempuan pada posisi tidak penting serta diragukan kapasitas

dan kompetensinya, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses

sebagian besar perempuan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

Secara umum, keberhasilan pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak selama tahun 2006 s.d. 2010 adalah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya komitmen daerah, dukungan dan peran stakeholders melalui

pelaksanaan dan penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam

pembangunan daerah.

2. Meningkatnya partisipasi, akses, kontrol dan peran serta manfaat perempuan

dalam jabatan publik dan politik yang ditandai dengan peningkatan pejabat dan

anggota legislatif perempuan.

3. Meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk kesejahteraan dan

perlindungan terhadap perempuan dan anak.

36

4. Meningkatnya kesadaran dan responsivitas masyarakat dan aparat terhadap

kekerasan berbasis gender.

Tabel II.21 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2006-2009

No. Jumlah Kasus Tahun

2006 2007 2008 2009

1 Kekerasan terhadap perempuan 15 75 100 95

2 Kekerasan yang difasilitasi penyelesaiannya 15 74 100 95

3 Kekerasan yang sudah selesai ditangani 15 74 100 74

4 Kekerasan yang masih dalam proses penyelesaian 0 0 0 21

5 Kekerasan yang belum tertangani 0 0 0 0

Sumber : Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setda

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah kekerasan terhadap

perempuan cenderung menurun. Walaupun demikian, masih ada beberapa kasus

yang belum selesai tertangani karena beberapa kendala.

Tabel II.22 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak

di Kabupaten Wonosobo Tahun 2008-2009

No. Jumlah Kasus Tahun

2006 2007 2008 2009

1 Kekerasan terhadap anak 12 12 18 23

2 Kekerasan yang difasilitasi penyelesaiannya 12 12 18 0

3 Kekerasan yang sudah selesai ditangani 12 12 18 20

4 Kekerasan yang masih dalam proses penyelesaian 0 0 0 1

5 Kekerasan yang belum tertangani 0 0 0 2


Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah kekerasan terhadap anak

cenderung meningkat. Peningkatan yang terjadi bukan bermakna peningkatan

jumlah kasus semata setiap tahunnya, akan tetapi juga menunjukkan

peningkatan responsivitas pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap kasus

kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan kesadaran dan

keberanian masyarakat utamanya perempuan dan anak untuk melaporkan

kekerasan yang menimpa mereka. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari

peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan sosialisasi tentang kekerasan dalam

rumah tangga dan juga berkat kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti

UPIPA GOW Wonosobo, Kepolisian dan Kejaksaan.

Tolok ukur keberhasilan pengintegrasian strategi pengarusutamaan

37

gender (PUG) dalam pembangunan dapat dilihat dari capaian Indek

Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (GEM).

Gambar II.3 Grafik Pencapaian GDI dan GEM Kabupaten Wonosobo

Tahun 2006 – 2008


Merujuk pada data tiga tahun terakhir tahun 2006 s/d 2008

menunjukkan adanya tren peningkatan dalam pencapaian GDI maupun GEM di

Kabupaten Wonosobo. Namun jika dibandingkan dengan capaian GDI dan GEM

Provinsi Jawa Tengah capaian tersebut masih tergolong rendah, dimana pada

tahun 2008 capaian GDI Provinsi Jawa Tengah sebesar 64.66 dan GEM Provinsi

Jawa Tengah sebesar 59.76.

Sementara apabila disandingkan dengan capaian Human Develepmen

Indek (HDI) Kabupaten Wonosobo masih terlihat adanya kesenjangan yang ada

sebagaimana tabel berikut :

Gambar II.4 Grafik Pencapaian IPM dan GDI Kabupaten Wonosobo

Tahun 2006 - 2008

Sumber : BPS Kabupaten 2008.

k. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan selama 5 tahun (2006-

2010) untuk menunjang keberhasilan pembinaan keluarga kecil dan sejahtera,

alokasi dana yang signifikan pada program pelayanan kontrasepsi dengan kegiatan

pengadaan alat dan obat kontrasepsi pil KB, pengelolaan data keluarga berencana

serta pelayanan KB medis operasi bagi keluarga miskin yang bertujuan

mempermudah akses serta penggunaan metode kontrasepsi yang aman, efisien,

38

efektif khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Pengelolaan data keluarga

berencana yang dilaksanakan pada tahun 2008 di 265 desa/kelurahan membentuk

sistem informasi manajemen yang dikelola secara efektif dan efisien sebagai satu

pusat pangkalan data dan informasi bagi pengembangan program. Kesadaran akan

pentingnya kontrasepsi di Indonesia masih perlu ditingkatkan guna mencegah

terjadinya ledakan penduduk di Indonesia pada masa yang akan datang. Saat ini,

ledakan penduduk merupakan salah satu permasalahan global yang muncul di

seluruh dunia, di samping isu tentang global warming, keterpurukan ekonomi,

masalah pangan serta kesehatan penduduk.

Demi tercapainya suatu masyarakat yang sejahtera melalui upaya

perencanaan dan pengendalian jumlah kelahiran, dilaksanakan program keluarga

berencana dengan kegiatan penerangan KB, pelatihan, peningkatan partisipasi pria

dalam KB dan KR, pelaksanaan pengumpulan data berbasis RT yang meliputi 15

kecamatan dan 267 desa, operasional untuk PPKBD dan sub PPKDB untuk

memaksimalkan informasi dan akses serta pemerataan pelayanan KB. Pelayanan KIE

KRR (Komunikasi Informasi Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja) mencapai hasil

terbinanya kelompok sebaya yang diharapkan mampu menyebarluaskan

pengetahuan yang diterimanya kepada teman-teman lingkungannya.

Peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

keluarga berencana yang ditunjukkan dengan meningkatnya kepesertaan KB aktif

sebagai salah satu faktor terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, dengan data

sebagai berikut :

Tabel II.23 Perkembangan Jumlah Peserta KB

No. Tahun Pasangan

Usia Subur

Peserta Aktif Peserta KB Baru

Jumlah % Realisasi PPM PB Capaian

(%)

1 2006 155.373 121.923 77,97 11.931 14.794 80,65

2 2007 157.202 119.605 96,26 15.418 15.430 99,92

3 2008 159.810 127.371 79,70 22.739 21.546 105,64

4 2009 162.066 130.025 80,23 25.586 21.518 118,91

Sumber : BKBKS Kabupaten Wonosobo

Sementara ini animo masyarakat untuk menggunakan alat atau obat

kontrasepsi yang permanen (MOP dan MOW) masih sangat rendah, disamping itu

masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung serta jumlah pelayanan gratis

terbatas dan hanya diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang rentan atau

miskin untuk mendapatkan pelayanan KB tersebut, disamping itu peran pria dalam

39

penggunaan alat atau obat kontrasepsi masih rendah dan masih didominasi

perempuan dalam penggunaan kontrasepsi dimana prosentasenya mencapai

97,62% (persen). Perkembangan penduduk laki-laki yang mengikuti KB di Kabupaten

Wonosobo tahun 2005 s/d 2010 sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel II.24

Jumlah Penduduk Laki-laki yang mengikuti Program KB

Tahun 2006 - 2009

Tahun

Peserta KB

Aktif Baru

Total PA PA Pria % Total PB PB Pria %

2006 119.377 2.565 2,15 15.373 219 1,42

2007 119.605 2.458 2,06 15.418 112 0,73

2008 127.371 2.769 2,17 22.739 546 2,40

2009 130.025 2.921 2,25 25.586 1.354 5,29

Sumber Data Badan Keluarga Berencana Kab.Wonosobo

l. Sosial

Selama tahun 2006-2007 terdapat 8 indikator penyandang masalah

kesejahteraan sosial yang kemudian seiring dengan adanya dinamika kehidupan

masyarakat, masalah kesejahteraan sosial pun ikut berkembang dan cenderung

semakin kompleks. Saat ini identifikasi masalah kesejahteraan sosial telah

memunculkan 27 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Selama

periode 2006-2009, angka penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat

(PMKS) di Kabupaten Wonosobo telah berkurang. Jumlah PMKS yang tercatat pada

tahun 2007 yaitu sebesar 111.224 orang, yang kemudian pada tahun 2009 telah

mengalami penurunan menjadi sebesar 72.396 orang (35%). Dari total PMKS yang

ada, pada tahun 2006 jumlah anak terlantar di Kabupaten Wonosobo tercatat

sekitar 52.725, yang terdiri dari 830 balita terlantar dan 51.895 anak usia 5-21

tahun. Jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2009 mencapai 7,16% sehingga

jumlah anak terlantar di Kabupaten Wonosobo tercatat sekitar 48.950 jiwa, yang

terdiri dari 174 balita terlantar dan 48.776 anak usia 5-21 tahun. Sedangkan jumlah

lanjut usia terlantar pada tahun 2006 tercatat sebanyak 8.809 jiwa yang kemudian

pada tahun 2009 telah turun mencapai 49% sehingga keberadaan lanjut usia

terlantar menjadi 4.506 jiwa.

Selanjutnya, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

khususnya kepada fakir miskin apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat

pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya

ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial,

40

terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan

perbatasan. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2006

jumlah fakir miskin di Kabupaten Wonosobo berjumlah sekitar 98.347 jiwa yang

juga telah mengalami penurunan sebesar 25,4% sehingga pada tahun 2009 menjadi

berjumlah sekitar 73.335 jiwa.

Akses (kemudahan) dalam mendapatkan pelayanan dibidang layanan sosial

dasar dari pemerintah meliputi, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Beberapa

program kegiatan dalam urusan sosial mempunyai orientasi untuk mengentaskan,

membantu, mengembangkan ekonomi masyarakat yang membutuhkan, atau secara

tidak langsung/jangka panjang memberikan pengaruh yang positif dalam perbaikan

ekonomi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan harapannya untuk

menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi menuju pembangunan manusia yang

cepat dan merata. Program kegiatan tersebut antara lain pemberian bantuan

stimulan untuk merangsang pengembangan usaha seperti pemberian Usaha

Ekonomi Produktif, pemberian bantuan dan pendampingan pada KUB (kelompok

usaha bersama), pelatihan keterampilan kewirausahaan yang akhirnya dapat

menunjang perekonomian masyarakat, pemberian alat bantu bagi penderita cacat

sehingga mereka bisa mengoptimalkan fungsi sosialnya. Disamping itu bantuan

pangan atau penyediaan bahan pokok pangan berupa penyaluran raskin bagi

masyarakat miskin secara merata dan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi

keluarga miskin secara terus-menerus telah dilakukan dengan harga terjangkau

sehingga masyarakat miskin tidak perlu merealokasikan pengeluarannya. Kegiatan

monitoring harga maupun ketersediaan kebutuhan pokok pun telah digalakkan

setiap tahunnya, utamanya adalah menjelang lebaran sehingga harga maupun

ketersediaan bahan makanan pokok dapat terkontrol dan dapat mencukupi

kebutuhan masyarakat.

Selain itu pemenuhan hak sosial dasar terhadap PMKS adalah kesehatan,

dalam arti pembangunan urusan sosial juga menjadi salah satu agen yang

mempunyai peran/mengambil kedudukan dalam mengkampanyekan hidup sehat.

Peran Pemerintah Kabupaten Wonosobo tersebut berbentuk kegiatan/program

kerja praktis mengarah langsung kepada keterlantaran, kecacatan, dan dalam

ketidakmampuan secara sosial atau sehat mengajarkan mereka kepada

keberfungsiannya secara optimal dalam segala bidang kehidupan, sehingga sehat

yang dimiliki oleh titik sasaran tersebut mampu memberikan sumbangsih optimal

bagi hidupnya, keluarga, masyarakat ataupun untuk bangsa. Program kegiatan

41

tersebut antara lain: permakanan bagi lanjut usia maupun anak panti sehingga

terpenuhi gizinya.

Secara tidak langsung jaminan sosial kepada PMKS yang menjadi salah satu

sasaran pembangunan urusan sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo

mempunyai peranan dalam pemenuhan salah satu hak sosial dasar yaitu

pendidikan. Pendidikan dalam bentuk pelatihan/pemberdayaan bagi PMKS lebih

ditujukan untuk memberikan bekal keterampilan hidup agar mampu mencukupi

kebutuhan dasarnya secara mandiri. Kegiatan yang dilakukan ini merupakan upaya

pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan

sosial terhadap layanan sosial dasar.

Peningkatan urusan sosial untuk menumbuh kembangkan kepedulian

masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial, dilaksanakan dengan program

pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang dilaksanakan selama tahun

2006-2009. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pembinaan dan rehabilitasi

penyandang masalah sosial yang dimulai dari tahun 2006 dengan jumlah

keseluruhan penyandang masalah sosial yang dapat dibina sebanyak 225 orang

terjadi peningkatan pada tahun 2009 sebanyak 1.955 orang dengan rata-rata

peningkatan sebesar 8,68%.

Tabel II.25 Jumlah PMKS Kabupaten Wonosobo

Indikator Tahun

2006 2007 2008 2009

Jumlah PMKS (jenis) 27 27 27 26

Jumlah PMKS Yang Tertangani (jenis) 22 23 25 25

Persentase Jumlah PMKS yang tertangani terhadap jumlah PMKS

85,2% 88,9% 92,6% 96,2%

Jumlah PMKS Yang Menerima Bantuan Sosial

225 230 250 1.955

Sumber : Dinas Sosial Kab. Wonosobo

Untuk melihat perkembangan jumlah fasilitas sosial yang ada di Kabupaten

Wonosobo yang dapat juga berarti menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap

PMKS, dalam perkembangannya selama periode tahun 2006-2009 memperlihatkan

peningkatan hal ini dapat dilihat pada tahun 2006 dengan jumlah keseluruhan

fasilitas sosial masyarakat sebanyak 12 buah jika dibandingkan dengan tahun 2009

meningkat menjadi sebanyak 14 buah, dilihat dari jenisnya, panti asuhan mengalami

peningkatan sebesar 18,2%.

42

m. Ketenagakerjaan

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam ketenagakerjaan adalah masalah

pengangguran. Sebelum terjadinya krisis, pengangguran sudah menjadi masalah,

kini ditambah dengan adanya krisis global, Indonesia makin dihadapkan pada

masalah yang lebih besar. Sebagai dampak krisis, banyak negara yang mengalami

perlambatan ekonomi. Konsekuensinya daya beli menurun, permintaan produk

barang dan jasa turun yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang

meningkatkan pengangguran. Kondisi tersebut ikut mendorong tingginya angka

kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai program Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi dilakukan dalam upaya peningkatan kesempatan kerja, antara lain

melalui transmigrasi, penempatan tenaga kerja lokal (AKL), penempatan tenaga

kerja antar daerah (AKAD), dan penempatan kerja antar negara (AKAN), di mana

prioritas kegiatan diarahkan pada masyarakat buruh tani dan petani subsisten yang

perlu mendapatkan mata pencaharian yang layak, dengan data sebagai berikut :

Tabel II.26 Data Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Wonosobo


Implementasi program ini terwujud pada beberapa kegiatan yaitu penyiapan

tenaga kerja siap pakai, peningkatan pelayanan transmigrasi, pengembangan sistem

informasi pasar kerja melalui bursa kerja on line (BKO) sehingga informasi lowongan

pekerjaan lebih mudah dan cepat, pelatihan manajemen kewirausahaan dan

keterampilan penerapan teknologi tepat guna (TTG). Kegiatan Pelatihan penerapan

TTG ini merupakan salah satu upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan

memanfaatkan potensi lokal. Padat Karya Infrastruktur sebagai upaya

pemberdayaan masyarakat penganggur dan setengah menganggur dalam

pembuatan atau rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi daerah setempat.

Berikut adalah data pelatihan WUB, TTG dan padat karya dari tahun 2006 -

bulan Mei 2010 melalui dana APBD Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009

AKL AKAD AKAN AKL AKAD AKAN AKL AKAD AKAN AKL AKAD AKAN

183 502 2.557 95 1.451 1.751 22 979 1.217 327 1.399 935

3.242 3.297 2.218 2.661

43

Tabel II.27 Jumlah Peserta Pelatihan WUB, TTG dan Padat Karya

No. Tahun Jenis Kegiatan Jumlah Peserta

1 2009 Wira Usaha Baru Pelatihan Pengolahan Hasil pertanian 2 paket Penerapan Teknologi Tepat Guna Pembuatan bioetanol Padat karya infrastruktur

40 orang

20 orang 92 orang

2 2010 Wira Usaha Baru Pelatihan Pengolahan Hasil pertanian 1 paket

20 orang


Dari kegiatan tersebut diharapkan dapat tercipta kesempatan berusaha yang

dapat memperbaiki taraf hidup tenaga kerja dan keluarganya yang berdampak pada

penanggulangan kemiskinan serta kelancaran pembangunan daerah. Melalui

pemberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 yang dapat

dipatuhi oleh pekerja dan pengusaha, akan menciptakan kondisi iklim kerja yang

kondusif dan perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja sebagai hak

dasar pekerja akan lebih terjamin. Implementasi program ini dalam beberapa

kegiatan yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan

kerja, peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum tehadap

keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan kegiatan dewan pengupahan

kabupaten, penyelesaian kasus TKI bermasalah, penyelesaian klaim JHT Jamsostek,

pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, dan peningkatan lembaga ketenagakerjaan

LKS bipartit, tripartit, dan serikat pekerja sehingga diharapkan adanya hubungan

harmonis antara pemerintah, perusahaan dan serikat pekerja yang akan

mendukung terciptanya iklim usaha kondusif, pada akhirnya mampu menarik

investor masuk ke Wonosobo.

Berikut adalah kondisi hubungan industrial Kabupaten Wonosobo tahun

2006-2009 :

Tabel II.28 Data Hubungan Industrial Kabupaten Wonosobo

No. Jenis Data Tahun

2006 2007 2008 2009

1 Jenis kasus PHI 11 10 3 4

2 Jumlah kasus PHK 11 10 3 4

3 Jumlah Serikat Buruh/pekerja 16 16 17 17

4 Jumlah peraturan perusahaan 47 47 47 47

5 Jumlah kesepakatan kerja bersama 10 10 10 10


44

Salah satu capaian dalam urusan ketenagakerjaan adalah serapan tenaga

kerja formal Kabupaten Wonosobo yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi adalah sebagai berikut :

Tabel II.29 Data Serapan Tenaga Kerja Formal Yang Terdaftar

No Jenis Data 2006 (org) 2007 (org) 2008 (org) 2009 (org)

1 Pencari kerja terdaftar (AK I) 6.257 7.118 10.136 3.310

2 Lowongan pasar kerja melalui Disnakertrans

6.841 11.224 12.632 2.641

3 Penempatan melalui Disnakertrans (AKL, AKAD, AKAN)

3.242 3.297 2.218 2.661

4 Pencari kerja terdaftar yang terserap (%)

51,81 % 46,13 % 21,8 % 80,3 %


Pada tahun 2006 - 2009, kesempatan kerja dan berusaha semakin terbuka,

hal ini dapat dilihat dari peningkatan prosentase pencari kerja yang terserap

sehingga dapat memicu perkembangan perekonomian. Keterbukaan kesempatan

bekerja dan berusaha tersebut terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Oleh

karena itu, alokasi anggaran pembangunan ketenagakerjaan ditargetkan minimal 25

% untuk penanggulangan kemiskinan.

Dari jumlah angkatan kerja terserap tersebut, penyerapan tenaga kerja

Kabupaten Wonosobo berdasarkan kualifikasi usaha adalah sebagai berikut :

Tabel II.30 Data Serapan Tenaga Kerja Berdasarkan Kualifikasi Usaha

No. Jenis Data Tahun

2006 2007 2008 2009

1. Usaha Kecil 5.051 6.179 6.189 6.189

2. Usaha Menengah 1.779 2.171 2.171 2.175

3. Usaha Besar 3.893 4.921 4.920 4.920

Jumlah 10.723 13.271 13.280 13.280


n. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan dalam berusaha

untuk menggiatkan usaha masyarakat Pemerintah Daerah telah memberikan

perijinan gratis kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di

seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo meliputi perijinan Ijin Mendirikan Bangunan

(IMB), Ijin Tempat Usaha (HO), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar

45

Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Industri (TDI) yang dilaksanakan oleh Kantor

Perijinan dan Pelayanan Terpadu.

Tabel II.31 Data Pemberian Izin Gratis kepada UMKM

No. Izin Jumlah

1 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 6.347 SK

2 Izin Tempat Usaha (HO) 6.588 SK

3 Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 6.936 SK

4 Tanda Daftar perusahaan (TDP) 6.936 SK

5 Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri (IUI)

112 SK

Sumber : Kantor Perijinan dan Pelayanan Terpadu Kab. Wonosobo

Sampai dengan tahun 2009 jumlah koperasi di Kabupaten Wonosobo

sebanyak 334 buah meningkat 38,81 % bila dibandingkan dengan tahun 2006

sejumlah 237 buah. Jenis koperasi yang meningkat adalah koperasi perternakan dan

koperasi perempuan. Kenaikan tersebut menunjukkan semakin meningkatnya

kesadaran masyarakat akan arti pentingnya koperasi. Dari segi kuantitas, koperasi di

kabupaten Wonosobo cukup menggembirakan. Akan tetapi dari segi kualitas baik

produk/layanan maupun manajemennya masih perlu perbaikan. Permodalan yang

menjadi kendala hampir semua unit usaha juga tak luput dari perhatian pemerintah

daerah. Bantuan permodalan diberikan dalam bentuk modal bergulir yang diberikan

kepada kelompok penerima. Dengan bantuan modal tersebut diharapkan akan

meningkatkan kapasitas produksi dan layanan koperasi dan UMKM. Bantuan

permodalan tidak hanya diberikan kepada unit usaha produksi tetapi juga diberikan

kepada lembaga keuangan mikro (LKM). Sebagaimana diketahui ketersediaan

jaminan masih menjadi hambatan UMKM untuk mengakses sumber utama

pendanaan yaitu bank. keberadaan LKM sangat membantu usaha mikro yang

memberikan alternatif layanan keuangan.

Tabel II.32 Data Jumlah Koperasi

NO URAIAN Tahun

2006 2007 2008 2009

1 Koperasi aktif 237 215 228 283

2 Koperasi tidak aktif 0 104 102 46

Jumlah Koperasi 237 319 330 329 Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonosobo

o. Penanaman Modal

Selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 telah direalisasikan kegiatan

antara lain Feasibility study panas bumi, Feasibility Study perusahaan rami,

46

penyusunan Profil investasi Kabupaten Wonosobo. Selain itu juga melaksanakan

kegiatan merger BPR-BKK dan bintek BPR-BKK / BKK. Dari kegiatan program ini

dihasilkan adanya informasi potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

sehingga memudahkan investor untuk melakukan investasi. Terlaksananya

Merger/penggabungan 9 BPR BKK menjadi PD BPR BKK Wonosobo; Terlaksananya

Bintek yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perbankan bagi

para karyawan dan pengelola PD BPR BKK/PD BKK; Meningkatnya kesehatan,

kinerja pengelola bank dan permodalan semakin kuat; Meningkatkan efektifitas

pengendalian/pengawasan internal, efisiensi biaya serta meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat.

Langkah strategis yang diambil pemerintah dalam hal meningkatkan iklim

investasi dengan penyederhanakan prosedur perizinan, walaupun urusan

penanaman modal tidak identik dengan pelayanan perizinan, tetapi dalam

menangani penanaman modal pelayanan perizinan menjadi salah satu kebijakan

yang sangat krusial. Perlu upaya untuk mengkaji, merumuskan, dan menyusun

pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. Berkaitan

dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan kebijakan

kemudahan pelayanan perizinan dengan system One Stop Service dimana pelayanan

dilakukan dalam satu pintu. Kondisi yang diharapkan para investor agar mereka

tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak jelas untuk mengurus

izin usaha. Jenis perizinan untuk mendukung investasi yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo

Nomor 22 tahun 2007 tentang Jenis-jenis Pelayanan Umum/Perizinan.

Pada tahun 2006 sampai dengan 2009 Kantor pelayanan dan perijinan

Terpadu telah menerbitkan Surat keterangan jenis perizinan berupa Izin Prinsip 648

buah, Izin gangguan (HO) 2088 buah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 1026 buah

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2124 buah, Izin Usaha Industri danTanda

Daftar Industri 270 buah, Tanda Daftar Perusahaan 2.444 buah, Tanda Daftar

Gudang 31 buah, Izin Pemasangan Reklame 1.552 buah, Izin Usaha Jasa Kontruksi

389 buah.

Nilai rata-rata per tahun Insvestasi swasta berdasarkan pengajuan perizinan

usaha kecil sebesar 54 milyar, usaha menengah 29 milyar dan usaha besar 48,5

milyar. Sebagimana terlihat pada grafik nilai investasi bersifat fluktuatif bahkan

cenderung mengalami penurunan. Guna meningkatkan nilai investasi swasta, maka

berbagai hambatan dalam bidang investasi perlu dibenahi, terutama dalam hal

47

penyederhanaan prosedur perizinan, kepastian hukum dan jaminan keamanan

berinvestasi.

p. Pariwisata dan Kebudayaan

Perkembangan kinerja Pariwisata Kabupaten Wonosobo pada tahun 2009

menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 15.898 orang

atau mengalami peningkatan sebesar 69,4% dibandingkan tahun 2006. Demikian

juga dengan kunjungan wisatawan domestik yang berkunjung, wisatawan domestik

pun mengalami peningkatan dimana pada tahun 2009 sebanyak 243.205 orang

yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2006 sebesar 50,9%. Diharapkan

jumlah ini akan terus bertambah seiring meningkatnya kondisi keamanan dan

ekonomi dalam negeri pada tahun-tahun mendatang.

Tabel II.33 Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Wonosobo

No Obyek Wisata Tahun

2005 2006 2007 2008 2009

1 Dataran Tinggi Dieng 90.087 55.499 119.594 122.042 108.817

2 Lembah Dieng 25.485 21.315 34.102 31.456 44.477

3 Kalianget 27.253 32.607 40.875 51.344 60.789

4 Telaga Menjer 3.309 2.302 4.636 4.460 6.173

5 Waduk Wadaslintang 8.607 6.328 10.289 6.345 13.699

6 Pemandian Mangli 25.350 27.469 30.209 31.700 27.354

7 Surodilogo - - - - -

Jumlah 179.821 145.520 239.705 247.347 261.309


Sarana dan prasarana pariwisata yang lancar merupakan salah satu indikator

perkembangan pariwisata. Sarana dan prasarana diartikan sebagai proses tanpa

hambatan dari pengadaan dan peningkatan hotel, restoran, tempat hiburan dan

sebagainya serta prasarana jalan dan transportasi yang lancar dan terjangkau bagi

wisatawan. Salah satu penunjang sarana kepariwisataan adalah hotel. Keberadaan

Hotel Non Bintang (melati) di Kabupaten Wonosobo mempunyai peran yang sangat

signifikan dalam menyediakan sarana akomodasi untuk menunjang kepariwisataan

dan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten

Wonosobo. Jumlah hotel melati di Wonosobo, berdasarkan data yang diterbitkan

oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2006

berjumlah 21 Hotel melati dan pada tahun 2009 telah berkembang menjadi

berjumlah 26 Hotel melati, baik Melati I, Melati II maupun Melati III. Sedangkan

Hotel Bintang 1 sampai dengan 4 pada tahun 2006 berjumlah 2 Hotel Bintang,

jumlah tersebut bertambah sehingga sampai dengan tahun 2009 menjadi 3 buah

*)

48

Hotel Bintang. Pertumbuhan Hotel Non Bintang (Melati) di Kabupaten Wonosobo

semakin memberikan dampak positif bagi tersedianya sarana akomodasi bagi para

wisatawan yang mengujungi Kabupaten Wonosobo, namun di pihak lain,

pengelolaan hotel melati belum dilakukan secara optimal khususnya bidang

manajemen, sumber daya manusia (SDM), pemasaran, bangunan fisik hotel, dan

pelayanan. Dalam meningkatkan peran hotel melati agar dapat memberikan

pelayanan yang profesional dibutuhkan pembinaan yang lebih fokus, intens dan

berkesinambungan dan sesuai dengan kebutuhan dari para pemilik (owner hotel).

Tabel II.34 Perkembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata di Kabupaten Wonosobo

No. Indikator Tahun

2006 2007 2008 2009

1 Jumlah Hotel (unit) 23 29 29 29

2 Jumlah Restoran / Rumah Makan (unit) 23 47 47 53

3 Jumlah Pengusaha Kerajinan / makanan khas

(unit) 6 13 13 15


Dari sisi pelaku usaha sebagai penunjang dalam sarana pariwisata juga

memperlihatkan grafik meningkat. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2006 terdapat sejumlah 470 pelaku

usaha baik pelaku usaha hotel, pengusaha kerajinan, usaha makanan khas,

pengusaha salon, pengusaha biro maupun kesenian tradisional. Yang kemudian

pada tahun 2010, jumlah itu bertambah menjadi sebanyak 1.630 atau meningkat

sebanyak 71%. Industri pariwisata merupakan suatu komoditi prospektif yang

dipandang mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah, sehingga

tidak mengherankan apabila Pemerintah Kabupaten Wonosobo menaruh perhatian

khusus kepada industri pariwisata. Hal ini lebih diperkuat dengan adanya kenyataan

bahwa Kabupaten Wonosobo memiliki potensi alam dan kebudayaan yang cukup

besar yang dapat dijadikan modal bagi pengembangan industri pariwisata. Salah

satu tujuan pengembangan kepariwisataan di Wonosobo adalah untuk

meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dan masyarakat pada umumnya,

perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan

industri-industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.

Dalam pelaksanaan pengembangan nilai budaya kegiatan seremonial seperti

peringatan HUT Kabupaten Wonosobo setiap tanggal 24 Juli dan Peringatan HUT RI

*)

*)

49

setiap tanggal 17 Agustus terus dilaksanakan. Tidak ketinggalan, pentas seni dan

budaya yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah yang menampilkan

bakat dan potensi seniman-seniman lokal dalam memperkenalkan dan

mempromosikan budaya Kabupaten Wonosobo. Tidak hanya menampilkan

kesenian, Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga menyajikan kuliner khas

Wonosobo dalam acara tersebut.

Selain itu, kesenian wayang kulit yang dianggap sebagai ikon budaya daerah

khususnya di wilayah Jawa Tengah juga sering ditampilkan dalam event-event

budaya dan hiburan masyarakat. Kesenian wayang merupakan suatu bentuk budaya

yang kompleks karena menampilkan berbagai macam jenis kesenian dalam satu

pertunjukkan. Misalnya : seni pahat dan ukir kulit dalam bentuk wayang, seni musik

karawitan sebagai pengiring, disamping keahlian dalang dalam memainkan wayang

dan keelokan suara para pesinden. Dengan melihat keadaan tersebut, Pemerintah

Kabupaten Wonosobo memberikan bantuan kepada dalang dan pelaku seni wayang

untuk dapat tampil di RRI Purwokerto setiap tahun, tujuannya adalah sebagai salah

satu cara untuk memfasilitasi seniman dalam berkreasi dan mengembangkan

kemampuannya.

Untuk memberikan wawasan kebudayaan dan pembinaan Pemerintah

Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

menyelenggarakan kegiatan pekan seni pelajar daerah. Selain membuka wacana

budaya sejak dini juga untuk melihat potensi dan bibit kesenian dari kalangan

pelajar. Bentuk kegiatan ini berupa perlombaan di bidang seni musik dan seni tari.

Pada Tahun 2006 melalui Dinas Pariwisata dan Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Kabupaten Wonosobo

menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai apresiasi pada budaya dan tradisi

sekaligus upaya untuk membina dan melestarikan kelompok seniman lokal. Bentuk

kegiatannya berupa penyelenggaraan atraksi budaya yang melibatkan 10 kelompok

kesenian dari seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo, lomba foto spontan

bertempat di alun-alun Wonosobo. Pelaksanaan kegiatan pentas kesenian daerah 5

kelompok kuda kepang dan lengger di obyek wisata Menjer, Kalianget, Mangli,

Wadaslintang dan Selokromo. Penyelenggaraan pameran budaya dan kesenian

tradisional dan tosan aji. Pelaksanaan kegiatan pentas seni, kesenian tradisional

Wonosobo di Yogyakarta, Solo, Semarang dan Wonosobo dengan penampilan 5

kelompok kesenian tradisional. Sedangkan untuk mewujudkan komitmen

pemerintah dalam mengembangkan budaya daerah Pemerintah Kabupaten

50

Wonosobo memberikan bantuan operasional dan peralatan kepada kelompok

pegiat kesenian diseluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.

q. Pemuda dan Olahraga

Dalam hal pengelolaan Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan, diupayakan

bisa meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda diberbagai bidang

pembangunan. Untuk ini Pemerintah Daerah akan selalu menyiapkan pemuda

sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dan pembangunan negara yang

memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan. Oleh karenanya,

Pemerintah Daerah akan terus bekerja melakukan pengembangan dan keserasian

kebijakan, peningkatan peran serta, penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan

hidup, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba dan teknologi informasi. Fasilitasi

terhadap kegiatan kepemudaan terus dikembangkan, pada tahun 2006 terdapat 20

Organisasi Pemuda, dan pada tahun 2009 berkembang menjadi 25 organisasi atau

setiap tahun rata-rata tumbuh 2 organisasi atau 8 %. Bersamaan dengan

perkembangan organisasi kepemudaan, maka jumlah kegiatan kepemudaan juga

tumbuh, yaitu tahun 2006 mencapai 7 kegiatan dan tahun 2009 mencapai 10

kegiatan, atau setiap tahun rata-rata tumbuh 1 kegiatan atau 10 %.

Sedangkan dalam bidang olah raga, Pemerintah Daerah terus berupaya

meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat serta prestasi olah raga

melalui pengembangan sarana dan prasarana olah raga. Tahun 2006 tercatat jumlah

klub olah raga sebanyak 3.586 klub dan tahun 2009 sebanyak 3.775 klub, sehingga

rata-rata setiap tahun terdapat 63 klub atau meningkat 1, 75 %. Untuk jumlah

organisasi olah raga, sampai dengan tahun 2009 terdapat 24 organisasi. Untuk

jumlah gedung olah raga, tahun 2006 terdapat 5 unit dan tahun 2009 terdapat 8

unit, sehingga setiap tahun rata-rata bertambah 1 unit atau 30 %. Bersamaan

dengan hal itu, maka jumlah kegiatan keolahragaan juga meningkat, tahun 2006

terdapat 15 kali kegiatan dan tahun 2009 terdapat 20 kali kegiatan, sehingga rata-

rata pertahun terdapat 2 kali kegiatan.

r. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penataan Menjaga ketertiban dan keamanan adalah fungsi lain dari

Pemerintah yang harus dilakukan, untuk ini RPJMD 2006 – 2010 mengagendakan

perwujudan Wonosobo yang Aman, Sehat, Rapi dan Indah (ASRI), yang salah

satunya diupayakan melalui urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Upaya mewujudkan Wonosobo yang ASRI, telah membuahkan hasil yang

51

menggembirakan di Seluruh Wilayah Wonosobo. Berbagai kegiatan dalam kerangka

ketertiban dan keamanan, yang didukung dengan rasio personil Satpol PP per

10.000 penduduk tahun 2006 mencapai 75,21 dan tahun 2009 mencapai 80,6.

Rasio jumlah LINMAS per 10.000 penduduk mencapai 5 % dalam tahun 2009. Hal ini

telah meningkatkan kemampuan mendeteksi dini berbagai potensi gangguan

kamtibmas, dan juga semakin menguatkan ketahanan masyarakat terhadap

gangguan kamtibmas. Oleh karena itu, dalam kurun waktu tahun 2006 sampai

tahun 2009 tidak ada kejadian tawur massa antar kelompok, antar desa/dusun dan

antar pelajar. Aksi masa terhadap kebijakan daerah atau demo / protes terhadap

Perda, Perbub bisa ditekan dari 0 aksi tahun 2006 menjadi 0 aksi tahun 2009 atau

setiap tahun rata-rata terdapat 0 aksi. Selanjutnya masyarakat merasa semakin

aman, nyaman, tentram, “adem-ayem” dalam menjalankan aktivitas kesehariannya.

Untuk itu, KPPOD pada Tahun 2007 menempatkan Wonosobo sebagai Daerah

terbaik No. 8 Nasional dan No. 1 Jawa Tengah dalam hal Tata Kelola Keamanan dan

Penyelesaian Konflik. Sedangkan dalam rangka stabilitas politik dalam negeri,

dilakukan berbagai pembinaan politik daerah, dalam tahun 2006 terdapat 12

kegiatan dan tahun 2009 terdapat 12 kegiatan atau setiap tahun rata-rata terdapat

12 kegiatan. Demikian halnya dengan pembinaan LSM, Ormas dan OKP, tahun 2006

mencapai 12 kegiatan dan tahun 2009 mencapai 12 kegiatan atau setiap tahun rata-

rata terdapat 12 kegiatan. Oleh karena itu, jumlah LSM Aktif dalam tahun 2006

mencapai 47 LSM dan tahun 2009 mencapai 66 LSM.

s. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Kemajuan yang berarti dari fungsi pelayanan umum juga terlihat dalam

upaya mewujudkan Wonosobo yang adil dan demokratis. Agenda ke-lima

pembangunan daerah 2006 – 2010 itu, salah satunya dilaksanakan oleh Urusan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian. Urusan tersebut diupayakan secara optimal

guna meningkatkan kualitas kehidupan politik dan hukum, sehingga mampu

mengakselerasi proses transformasi politik yang mengubah tatanan politik otoriter

ke tatanan politik demokratis. Dalam rangka peningkatan peran lembaga

penyelenggaran pemerintahan daerah dan lembaga kemasyarakatan, maka

pembangunan kelembagaan demokrasi dan penguatan mekanisme checks and

balances, antar lembaga penyelenggara pemerintahan daerah terus dilakukan. Oleh

karenanya, selama periode 2006 s/d 2009 tidak pernah terjadi konflik antar

52

lembaga penyelenggara pemerintahan daerah, antar lembaga kemasyarakatan

maupun antara lembaga penyelenggara pemerintahan daerah dan lembaga

kemasyarakatan. Hal itu bisa menjadi tanda bahwa masing-masing telah

menjalankan peran dan fungsi secara proporsional.

Pola hubungan yang harmonis dan didukung oleh sistem politik yang

kondusif, jalanya roda pemerintahan daerah menjadi mantap dan stabil. Oleh

karenaya, keuangan daerah dapat dikelola secara baik sesuai dengan prinsip

anggaran berbasis kinerja. Hal itu, tidak lepas dari keberadaan Perda No 13 tahun

2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Setiap tahun APBD dapat ditetapkan

tepat waktu. Dana perimbangan yang terserap dibanding dana perimbangan yang

direncanakan tahun 2006 mencapai 101% dan tahun 2010 mencapai 44,38%

(semester pertama) atau setiap tahun rata-rata mencapai 101,8%. Proporsi belanja

pelayanan dasar terhadap APBD dalam tahun 2006 mencapai 60,61% dan tahun

2010 mencapai 60,13% atau rata-rata setiap tahun mencapai 60,37%. Untuk

proporsi belanja urusan pendidikan dan kesehatan terhadap APBD tahun 2006

mencapai 50,84% dan tahun 2010 mencapai 47,60% atau rata-rata setiap tahun

mencapai 49,22%. Proporsi belanja pelayanan publik terhadap DAU tahun 2006


mencapai 74,12%. Proporsi belanja pelayanan publik terhadap APBD tahun 2006


mencapai 49,11%. Proporsi belanja langsung terhadap APBD terus dioptimalkan,

tahun 2006 mencapai 41,76% dan tahun 2010 mencapai 29,76% atau rata-rata per

tahun mencapai 39,06%. Proporsi alokasi anggaran SKPD terhadap APBD, tahun

2006 mencapai 1,23% dan tahun 2010 mencapai 1,23% atau rata-rata setiap tahun

mencapai 1,23%. Proporsi belanja modal tehadap total belanja SKPD diupayakan

terus meningkat, tahun 2006 mencapai 25,35% dan tahun 2010 mencapai 50,26%

atau rata-rata setiap tahun mencapai 15,31%. Proporsi belanja pemeliharaan

terhadap total belanja barang jasa SKPD, tahun 2006 mencapai .22,37% dan tahun

2010 mencapai 20,13%. Proporsi belanja pemeliharaan terhadap total belanja

SKPD, tahun 2006 mencapai 8,99% dan tahun 2010 mencapai 20,91% atau rata-rata

setiap tahun mencapai 14,95%. Efisiensi belanja terus dilakukan, sehingga rasio

belanja terhadap anggaran belanja tahun 2006 mencapai 6,32% dan tahun 2010

mencapai 5,06% atau rata-rata setiap tahun mencapai 7,38%.

Meskipun proporsi terhadap pendapatan daerah sangat kecil, tetapi secara

bertahap pendapatan asli daerah (PAD) dapat ditingkatkan. Rasio realisasi PAD

53

terhadap potensi PAD tahun 2006 mencapai 119,92% dan tahun 2010 (semester

pertama) mencapai 32,03% atau rata-rata per tahunnya mencapai 114,85%. Untuk

realisasi PAD tahun 2006 mencapai Rp.30.618.484,033 atau 119,92% APBD dan

tahun 2010 teralisasi Rp 19.392.426.390 atau 32,03% APBD (semester pertama),

sehingga rata-rata kenaikan dan proporsi terhadap APBD pertahun mencapai Rp

1.273.023.466 atau 20 %. Salah satu upaya yang sudah, sedang dan terus dilakukan

dalam meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan pengelolaan BUMD, seperti

penyehatan kinerja keuangan. Kontribusi BUMD terhadap PAD lambat laun terus

meningkat, yaitu tahun 2006 sebesar Rp 1.211.070.900 dan tahun 2010 sebesar Rp

3.771.352.000 sehingga rata-rata peningkatan setiap tahunnya mencapai

Rp.2.229.555.780 atau 5,06 %. SiLPA, tahun 2006 mencapai Rp.29.162.894.000 atau

6,32 % belanja dan tahun 2010 mencapai Rp.36.447.509.994 atau 5,06 % belanja,

sehingga rata-rata SiLPA per tahun mencapai Rp 45.833.666.687 atau 7,39 %

belanja. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, setiap tahun

SKPD menyusun laporan keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Demikian

halnya dengan laporan keuangan dan kinerja tahunan disampaikan secara tepat

waktu. Tindak lanjut temuan aparat pengawasan fungsional terus dioptimalkan,

tahun 2006 proporsi temuan BPK yang ditindaklanjuti mencapai 67 % dan tahun

2010 mencapai 24 % atau rata-rata setiap tahun mencapai 38 %. Oleh karena itu,

opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dapat dipertahankan pada posisi

Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pengelolaan barang milik daerah menunjukkan hasil yang semakin tertib,

pada setiap SKPD sudah memiliki inventarisasi barang atau asset SKPD. Rasio bidang

tanah yang digunakan SKPD terhadap seluruh bidang tanah yang dikuasai SKPD,

tahun 2006 mencapai 96,97 % dan tahun 2010 mencapai 99,24 %, atau rata-rata

setiap tahun mencapai 98,10 %. Sedangkan penggunaan asset oleh SKPD yang

terukur dari proporsi jumlah asset yang digunakan SKPD terhadap jumlah asset yang

dikuasai SKPD, tahun 2006 mencapai 88,21 % dan tahun 2010 mencapai 97,28%

atau rata-rata setiap tahun mencapai 92,75%.

Untuk mewujudkan sistem hukum daerah yang adil, konsekuen dan tidak

diskriminatif termasuk tidak bias gender, maka dilakukan penataan peraturan

perundang-undangan. Selama Tahun 2006 s/d 2009, Pemerintah Daerah telah

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) sebanyak .76 buah, dan

ditetapkan menjadi Perda sebanyak 76 buah atau setiap tahun rata-rata DPRD

54

membahas Raperda yang diajukan Pemerintah Daerah mencapai 19 %.

Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD yang mencapai 141 kali,

dilakukan secara musyawarah mufakat, sehingga tidak pernah diambil keputusan

melalui voting. Hal ini, tentu menjadi pertanda bahwa pola hubungan antar anggota

DPRD, antar alat kelengkapan, antar fraksi maupun hubungan DPRD dengan

Pemerintah Daerah berjalan sinergis dan harmonis. Untuk itu, Keputusan DPRD

yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah mencapai 73 Keputusan, oleh

Pemerintah Daerah sudah ditindak lanjuti semua, atau tingkat tindak lanjutnya

mencapai 100 % . Dari seluruh peraturan daerah yang ditetapkan, tidak satupun

yang dibatalkan oleh Pemerintah, baik karena bertentangan dengan peraturan

perundangan yang lebih tinggi maupun dengan kepentingan umum. Hal tersebut

karena dalam proses penyusunannya selalu dilakukan melalui konsultasi publik, baik

yang dilakukan oleh DPRD maupun oleh Pemerintah Daerah. Disamping itu juga

konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, sehingga peraturan daerah

yang ditetapkan bisa memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Penyelenggaraan otonomi daerah semakin efektif, yang antara lain terukur

dari keberhasilan Pemerintah Daerah membangun Sistem Informasi Manajemen

(SIM), yaitu SIMPUS (puskesmas), SIMRS (rumah sakit), SIMKD (keuangan daerah),

SIMPEG (kepegawaian daerah). Selain itu, keberhasilan meningkatkan kualitas

pelayanan, yaitu dengan mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Camat,

melalui Peraturan Bupati Wonosobo No.16 Tahun 2009 tentang Tugas dan

Wewenang Camat, mendelegasikan penandatangan perizinan kepada Kepala

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Dari 71 jenis perizinan yang diatur

dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten / Kota, kepada KPPT sudah dikelola sebanyak 22 jenis perizinan.

Sedangkan rata-rata waktu untuk memperoleh perizinan mencapai 6 hari. Semakin

baiknya penyelenggaraan otonomi daerah, terlihat juga dari semakin baiknya

partisipasi masyarakat. Hal itu tidak lepas dari upaya pemerintah dalam

menyediakan fasilitas atau prasarana partisipasi. Bukti lain dari semakin efektifnya

penyelenggaraan otonomi daerah adalah penghargaan Pemerintah yang

mengkategorikan Kabupaten Wonosobo, kedalam 3 (tiga) peringkat teratas se-

Indonesia bersama 44 kabupaten lain, dengan skor 3,5, atau Sangat Tinggi terhadap

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2007.

55

Salah satu bagian penting dari proses transformasi dalam mewujudkan

keadilan adalah terbangunnya tatanan pemerintahan yang makin bersih dan makin

berwibawa (good governance and clean government). Dalam lima tahun terakhir,

Wonosobo berhasil bangkit dari sebuah kondisi, yang tata kelola pemerintahannya

dianggap buruk, karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang meluas,

menjadi sebuah daerah dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih

bersih dan lebih berwibawa, dan bebas dari berbagai kepentingan pribadi,

kelompok, dan golongan. Dalam bidang pengawasan, aparat pengawas fungsional

terus meningkatkan fungsinya, sehingga selama 2006 – 2009 mampu melakukan

pemeriksaan terhadap 1.802 obrik atau rata-rata setiap tahun 360 obrik. Penegakan

hukum termasuk pemberantasan korupsi, penindakan terhadap pelaku tindak

pidana korupsi telah dilakukan tanpa pandang bulu. Laporan Transparency

International Indonesia dan USAID bertajuk Membedah Fenomena Korupsi “Analisa

Mendalam Fenomena Korupso di 10 Daerah di Indonesia”, menyatakan bahwa

indeks persepsi korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Wonosobo

telah menunjukkan banyak perbaikan.

t. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian kesediaan pangan

yang cukup. Dalam pencapaian kondisi ketahanan pangan, ada tiga subsistem/aspek

yang sangat berpengaruh, yaitu produksi/ketersediaan, distribusi dan konsumsi.

Ketiga subsistem ini, harus dikembangkan secara serentak, karena satu sama lain

saling terkait. (a) aspek ketersediaan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup

untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya,

serta aman; (b) aspek distribusi, di mana pasokan pangan dapat mengakses seluruh

wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga; (c) aspek

konsumsi, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan

mampu mengelola pangan yang memenuhi kaidah gizi, kesehatan serta

referensinya. Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sangat bergantung kepada

faktor ketersediaan, distribusi dan akses serta langkah-langkah penanganan dan

pencegahan masalah pangan.

56

Tabel II.35 Ketersediaan dan Kebutuhan Bahan Pangan Pangan Kabupaten Wonosobo

S

u

m

b

e

r

:

K

a

n

t

o

r

Sumber : Ketahanan Pangan, 2009

Distribusi raskin dilaksanakan melalui 265 titik di 15 kecamatan. Beras yang

didistribusikan dari tahun 2006-2009 adalah 39.902.800 kg. Dalam tiga tahun

terakhir ini jumlah RTS penerima raskin cenderung mengalami penurunan. Tahun

2008 RTS raskin 85.760 dengan 8.576.000 kg dan tahun 2010 berdasarkan surat

Gubernur Jawa Tengah nomor 511/22417/2009 tanggal 17 Desember 2009 RTS

Raskin 81.839 dengan jumlah mencapai 12.766.884 kg. Upaya ini diharapkan dapat

mempermudah masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan akan karbohidrat

yang bersumber dari beras. Karena ketahanan pangan tidak hanya mencakup

pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk

mengakses pangan dan tidak terjadi ketergantungan pangan pada pihak manapun.

Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan.

Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga

memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Kesejahteraan petani akan menentukan prospek ketahanan pangan. Kesejahteraan

tersebut ditentukan oleh berbagai faktor dan keterbatasan, salah satunya adalah

luas tanah yang sempit dan tekanan tehadap lahannya untuk dikonversi.

No. Komoditas Tahun

2006 2007 2008 2009

1 Beras

Kebutuhan (Kw) 71.797 72.059 72.831 72.831

Ketersediaan (Kw) 76.981 79.211 102.253 110.752

2 Jagung

Kebutuhan (Kw) 12.764 12.810 12.948 12.915

Ketersediaan (Kw) 72.380 87.003 104.126 94.264

3 Ubi Kayu

Kebutuhan (Kw) 43.525 43.684 44.152 44.152

Ketersediaan (Kw) 128.569 114.029 114.679 102.115

4 Ubi Jalar

Kebutuhan (Kw) 4.948 4.965 5.019 5.019

Ketersediaan (Kw) 8.181 10.583 12.412 9.806

5

Kacang

Tanah

Kebutuhan (Kw) 2.598 2.607 2.635 2.635

Ketersediaan (Kw) 600 16 404 212

6 Kedelai

Kebutuhan (Kw) 8.195 2.607 8.313 8.313

Ketersediaan (Kw) 8.181 357 20 29

57

Dari Tahun 2006-2009, produksi komoditas tanaman pangan sudah

mencapai peningkatan menjadi 12,9%. Begitu juga halnya hortikultura yang

ditargetkan menjadi 127%, namun kenyataannya sudah mencapai 153%. Tidak

dapat dipungkiri pencapaian target ini merupakan suatu capaian yang patut

mendapat apresiasi karena tidak mungkin hal itu dapat dicapai tanpa adanya kerja

keras dari berbagai pihak terkait.

Tabel II.36 Produksi komoditas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

Komoditas 2006 2007 2008 2009

Padi Sawah (Ton) 149.205 134.289 159.932 159.973

Jagung (Ton) 88.034 98.001 130.166 136.686

Ketela Pohon (Ton) 161.954 156.475 134.915 147.122

Ubi jalar (Ton) 9.168 11.636 14.104 13.962

Palawija ( Ton) 261.870 268.527 281.658 299.738

Sayur-sayuran (Kw) 1.872.761 1.771.931 1.855.239 2.100.948

Buah-buahan (Kw ) 525.387 963.936 899.961 1.238.064

susu (liter) 95.975 107.909 145.419 142.969

telur (kg) 1.186.900 1.103.500 1.647.100 1.303.900

daging (kg) 4.873.400 4.348.000 4.652.200 4.227.100

ikan (Kg) 3.396.177 3.462.810 3.494.079 4.666.576

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Peternakan dan Perikanan;2009

u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Upaya dalam meningkatkan pelayanan masyarakat adalah melalui

peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan pedesaan, yang

diimplementasikan melalui Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam

kurun waktu 2006 – 2010 sudah dilakukan fasilitasi pengisian jabatan kepala desa

sebanyak 243 jabatan, pengisian jabatan perangkat desa lainnya sebanyak 508

jabatan. Dari 137 orang Sekretaris Desa dan 13 Sekdes pada Eks Desa yang berubah

menjadi Kelurahan yang memenuhi syarat diangkat menjadi PNS secara

keseluruhan telah diangkat menjadi PNS. Kemudian bekerja sama dengan FNS

(Frederick Neuman Staftung) dilakukan diklat peningkatan kapasitas pemerintahan

desa kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan BPD. Untuk Meningkatkan kinerja

kepada Kepala Desa diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp 900.000/bulan,

Sekretaris Desa Non PNS Rp 600.000/bulan dan Perangkat Desa lainnya Rp

450.000/bulan.

58

Pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan desa terus ditingkatkan, dalam

tahun 2006 jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) aktif tercatat 265

LPM atau 100 %, dengan rata-rata jumlah kelompok binaan LPM mencapai 66 %.

Pada tahun 2009 LPM aktifnya tercatat 265 LPM atau 100 % dengan rata-rata

jumlah kelompok binaan LPM mencapai 91 %. Oleh karena itu, rata-rata setiap

tahunnya terdapat LPM aktif sebanyak 265 LPM atau 100 % dengan rata-rata

jumlah kelompok binaanya mencapai 79,25 %. Untuk jumlah PKK aktif dalam tahun

2006, tercatat 124 PKK atau 43 %, dengan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

mencapai 40%, dan tahun 2009 PKK atifnya tercatat 285 PKK atau 100 %, dengan

rata-rata jumlah kelompok binaan PKK mencapai 51 %. Oleh karena itu, setiap tahun

rata-rata terdapat PKK aktif sebanyak 265 PKK dan rata-rata jumlah kelompok

binaannya mencapai 56,8 %. Untuk POSYANDU aktif pada tahun 2006 mencapai

1.254 posyandu atau 95,57 % dan tahun 2009 tercatat 1.312 posyandu atau 99,08

%, atau rata-rata dengan rincian Posyandu Pratama sebanyak 188, Posyandu Madya

sebanyak 511, Posyandu Purnama sebanyak 483, dan Posyandu Mandiri sebanyak

130.

v. Statistik

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik selama periode 2005-

2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.37 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik

No Indikator Tahun

2005 2006 2007 2008 2009

1. Buku ”kabupaten dalam angka” ada ada ada ada ada

2. Buku ”PDRB kabupaten” ada ada ada ada ada

Sumber : BPS Kabupaten Wonosbo, 2010

Dari tabel urusan statistik diatas menggambarkan bahwa dokumen-

dokumen yang tersedia dari tahun ke tahun tetap ada. Namun demikian, diperlukan

tambahan kelengkapan data dan informasi terutama untuk data-data yang bersifat

khusus dan olahan.

w. Kearsipan

Upaya untuk melakukan reformasi birokrasi secara terencana, komprehensif,

dan bertahap terus dimantapkan pelaksanaannya. Langkah yang telah dan terus

dilakukan mencakup perbaikan sistem dan budaya kerja, pengukuran kinerja,

59

penerapan disiplin, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta perbaikan

sistem remunerasi yang memadai. Termasuk di dalamnya transparansi dan

akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Selain itu, penerapan pengeloolaan

kearsipan secara dan peningkatan kualitas SDM kearsipan sebagaimana tuntutan

urusan terus dilakukan. Pada tahun 2006, jumlah SKPD yang telah menerapkan

kearsipan secara baku mencapai 11 % dan tahun 2010 sudah mencapai 38 %. Dalam

hal pembinaan petugas pengelolaan kearsipan pada tahun 2006 terdapat 35

kegiatan dan tahun 2010 terdapat 123 kegiatan. Semua itu merupakan esensi dari

penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance).

x. Komunikasi dan Informatika

Sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi, maka peningkatan akses

informasi dilakukan juga dengan pemasangan Web Site, www.wonosobokab.go.id

dan www.e-wonosobo.com (kerjasama Pemkab Wonosobo dengan swasta). Dalam

hal penyediaan jaringan komunikasi, Keberadaan Wartel/Warnet pada tahun 2006

terdapat 20 Unit dan tahun 2009 terdapat 42 Unit , atau rata-rata setiap tahun

terdapat kenaikan 5 unit.

Kegiatam pertemuan Forum Jurnalis Kaupaten Wonosobo diselenggarakan

rutin setiap tahun bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan memperkuat jaringan

dangan wartawan dan sebagai ajang untuk saling bertukar informasi, koordinasi

dalam pemberitaan dan sebagi bentuk control media kepada pemerintah.

Penyelenggaraan Halo Wonosobo dalah salah satu bentuk komunikasi interaktif

pemerintah dengan masyarakat yang memeanfatkan Fasilitas teknologi informasi

modern. Dialog antara pemerintah dan warganya yang dilaksanakan dua kali dalam

satu bulan dan disiarkan secara langsung enam stasiun radio lokal di wilayah

Kabupaten Wonosobo. Melalui kegiatan ini masyarakat dapat menyampaikan

aspirasi melalui dialog dan diskusi dengan pemerintah, ormas, tokoh masyarakat

dan pemuka agama.

y. Perpustakaan

Kabupaten Wonosobo tidak pernah absen dari prestasi di bidang

perpustakaan. Tahun 2009 Perpustakaan Bergema Desa Patak Banteng Kecamatan

Kejajar mendapat Juara II Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi

Jawa Tengah. Selain itu inovasi di bidang perpustakaan terutama yang dilakukan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui leading sector urusan perpustakaan

http://www.wonosobokab.go.id/

60

yaitu Kantor Perpustakaan Kabupaten Wonosobo terbukti terus berkembang

dengan pesat dan menjadi barometer kemajuan perpustakaan di Provinsi Jawa

Tengah bahkan juga di tingkat nasional. Pada lingkup Provinsi Jawa Tengah,

perpustakaan sekolah Kabupaten Wonosobo menoreh prestasi pada tahun 2009

melalui SMP Negeri I Kertek yang menjuarai Lomba Perpustakaan Sekolah tingkat

SMP dan SMA 1 Wonosobo sebagai juara tingkat SMA. Untuk Tahun 2010, program

urusan perpustakaan yang telah berjalan terhitung sampai dengan bulan Mei 2010

adalah tiga kegiatan telah mencapai 100% yaitu program penguatan rumah belajar,

pengadaan alat peraga pendidikan, dan permainan edukatif anak dan story telling.

sedangkan program yang lain belum memasuki time schedule.

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dalam tabel

dibawah ini:

Tabel II.38

Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Wonosobo

No Jenis / Tipe 2006 2007 2008 2009

1 Perpustakaan Kabupaten 1 1 1 1

2 Perpustakaan Kelurahan/Instansi 11 11 11 14

3 Perpustakaan Desa 47 49 49 58

4 Perpustakaan Sekolah 151 183 183 192

5 Perpustakaan Rumah Ibadah 11 11 11 17

6 Perpustakaan Pribadi 1 1 1 1

7 Rumah Belajar 0 5 10 13

JUMLAH 222 261 266 296

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo

2. Layanan urusan Pilihan

a. Pertanian

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo tidak lepas dari pertumbuhan

sektor pertanian secara umum yang cukup besar (47,33%) terhadap total PDRB

Wonosobo. Besarnya prosentase ini menunjukkan sektor pertanian masih menjadi

sumber pencaharian masyarakat Wonosobo. Penting sekali untuk meningkatkan

perhatian terhadap permasalahan di bidang pertanian. Karena disadari atau tidak,

masyarakat Wonosobo sebagian besar masih berkecimpung dalam bidang

pertanian.

61

Tabel II.39 Produktifitas Tanaman Pangan (2006-2009)

No. Komoditas Produktifitas ( Tahun )

2006 2007 2008 2009

1 Padi Sawah ( Ton/Ha) 4,74 4,69 5,32 5,49

2 Palawija ( Ton/Ha) 8,36 8,90 8,66 9,96

3 Sayur-sayuran ( Kw/Ha) 94,72 104,71 117,33 159,00

4 Buah-buahan (Kw/Pohon) 0,22 0,59 0,45 0,47

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Produktifitas tanaman pangan dan hortikultura mengalami peningkatan

pada hampir semua komoditas. Kenaikan paling tinggi adalah pada komoditas

sayur-sayuran yaitu 67,8 % dibandingkan dengan produktifitas tanaman sayur-

sayuran tahun 2006. Padi sawah juga mengalami kenaikan 15,82 % dibanding tahun

2006. Kenaikan produktifitas ini menunjukkan intensifikasi pertanian berjalan

dengan baik. Hal ini merupakan hasil dari kerja keras semua pihak dalam

pembangunan pertanian. Kita berharap tren positif ini akan terus berlanjut pada

tahun-tahun mendatang karena tantangan ke depan akan lebih berat dan komplek.

Tabel II.40 Produktifitas Tanaman Perkebunan (2006-2009)

No Komoditas Produktifitas (ton/ha)

2006 2007 2008 2009

1 Aren 0,4 0,37 0,44 0,44

2 Cengkeh 0,04 0,04 0,05 0,05

3 Kakao 0,12 0,11 0,11 0,11

4 Kelapa 0,44 0,5 0,61 0,63

5 Gula Kelapa 0,94 0,99 1,13 1,15

6 Kopi Arabika 0,1 0,1 0,11 0,11

7 Kopi Robusta 0,16 0,17 0,19 0,21

8 Lada 0,14 0,17 0,21 0,21

9 Nilam 0,54 0,8 1,23 1,2

10 Vanili 0,1 0,12 0,15 0,19

11 Tembakau 0,49 0,45 0,42 0,41

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Wonosobo

Produktifitas Tanaman Perkebunan hampir semua mengalami peningkatan

kecuali pada tanaman kakao, nilam dan tembakau. Untuk tanaman tembakau

mengalami penurunan produktifitas dikarenakan faktor cuaca dan lingkungan yang

semakin mengalami degradasi sehingga terjadi penurunan produktifitas. Selain itu

dengan semakin turunnya harga tembakau dari tahun ke tahun membuat petani

tembakau beralih tanam pada komoditas pertanian sehingga produksi tembakau

juga semakin menurun. Sedangkan dari tahun 2006-2009, kenaikan produktifitas

tertinggi dialami oleh tanaman nilam yaitu sebesar 122,2% . Harga jual produk nilam

62

yang berupa minyak nilam semakin mengalami peningkatan sehingga mempunyai

nilai jual yang cukup tinggi dan menguntungkan bagi petani penanam.

Pengembangan pengolahan produksi minyak nilam perlu dikembangkan ke depan

sebagai bagian dari produk unggulan yang potensi untuk berkembang.

Sedangkan pada bidang peternakan, Kabupaten Wonosobo mulai tahun

2007 mendapat permasalahan yaitu merebaknya penyakit flu burung yang

disebabkan oleh Virus Avian Influenza type A sub type H5N1. Virus H5N1 ini

disamping menyerang ternak unggas juga bisa menular kepada manusia. Jumlah

kematian unggas akibat virus AI di Kabupaten Wonosobo selama tahun 2007

adalah 1053 ekor Jumlah tersebut sempat menurun menjadi 563 ekor pada tahun

2008. Namun tahun berikutnya jumlahnya melonjak menjadi 1631 ekor.

penyebaran tersebut perlu dicermati dan diwaspadai lebih mendalam karena awal

2010 sudah ada 4.707 ekor unggas yang mati karena tertular AI .

Pemeriksaan kesehatan hewan merupakan salah satu kegiatan yang

mendapat perhatian luas masyarakat peternakan di Wonosobo. Kegiatan ini

biasanya dikemas dalam bentuk pesta pathok yang didalamnya terdapat kegiatan

pengobatan ternak massal dan sosialisasi serta tanya jawab masalah kesehatan

hewan. Masyarakat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini, terbukti

banyaknya permintaan kegiatan ini dan peserta pesta pathok yang dilaksanakan.

Tahun 2008 pengobatan ternak dilaksanakan pada 1.497 ekor ternak (16 desa),

tahun 2009 meningkat menjadi 2.753 ekor (8 desa).

Sub Sektor peternakan tidak luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten

Wonosobo. Upaya meningkatkan produksi peternakan dilaksanakan dengan

program peningkatan produksi hasil peternakan. Program ini diharapkan mampu

meningkatkan produksi dan produktifitas ternak di Wonosobo sehingga menjadi

daerah yang ketercukupan akan kebutuhan daging, telur dan susu yang memiliki

aspek jaminan keamanan pangan ASUH.

63

Tabel Tabel II.41 Populasi Ternak di Kabupaten Wonosobo (2006-2009)

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan

IB pada sapi potong pada tahun 2007 mencapai 4227 inseminasi yang

menghasilkan kelahiran 2830 ekor. Namun pada tahun 2009 tingkat efisiensi IB

mengalami peningkatan kelahiran yaitu 3.053 ekor. IB pada kambing/domba juga

mulai diperkenalkan kepada masyarakat agar produksi kambing/domba juga

meningkat.

Pada bidang perikanan peran pihak swasta dalam mengembangkan

perikanan di Kabupaten Wonosobo mempunyai andil yang cukup besar. Hal ini

dapat dilihat dengan berpartisipasinya PT Aqua Farm yang memanfaatkan Waduk

Wadaslintang sebagai tempat pengembangan perikanan dengan sistem karamba

jaring apung.

Dengan adanya kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat tersebut,

berpengaruh kepada luas lahan perikanan yang mengalami peningkatan dari tahun

2006-2009 khususnya luas kolam air tenang dari 170,37 ha (2006) menjadi 259,5 ha

(2009) atau mengalami kenaikan 52 %, karamba dari 94 unit (2006) mengalami

kenaikan 80 % menjadi 170 unit (2009), Usaha Perbenihan Rakyat dari 5,82 ha

(2006) mengalami kenakan 25,36 % menjadi 7,3 ha (2009). Keadaan ini berbanding

lurus dengan volume produksi perikanan dan benih ikan.

No Kategori Jumlah (ekor) rata-rata naik (turun) %

2006 2007 2008 2009

A. Ternak Besar

1 Sapi Potong 33.426 33.720 29.026 29.731 -11,05

2 Sapi Perah 205 177 210 274 33,88

3 Kerbau 4.041 3.943 3.687 3.830 -5,23

4 Kuda 570 578 462 464 -18,57

B Ternak Kecil

1 Domba 139.715 138.638 84.473 84.549 -39,48

2 Kambing 130.820 132.625 136.616 134.496 2,81

3 Babi 1.035 2.968 925 1.056 2,03

C Unggas

1 Ayam Buras 715.251 661.217 638.876 649.838 -9,15

2 Ayam Ras Petelur 23.025 22.904 6.924 6.752 -70,68

3 Ayam Ras Pedaging 381.618 318.762 186.519 188.915 -50,50

4 Puyuh 181.000 187.617 162.307 166.334 -8,10

D Aneka Ternak

1 Itik 87.903 81.160 38.812 39.665 -54,88

2 Kelinci 18.878 20.925 26.167 30.657 62,40

3 Entog 37.736 57.552 58.128 45.706 21,12

64

Tabel II.42 Data Produksi Hasil Perikanan

No Kategori Jumlah

Rata-rata kenaikan 2006 2007 2008 2009

1 Ikan Konsumsi (kg)

3.396.177 3.462.810 3.494.079 4.666.576 423.466 12,46%

2 Benih Ikan (ekor)

27.053.660 27.055.000 26.417.800 43.023.000 5.323.113 19,67%

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan

Dalam empat tahun terakhir, pembangunan perikanan budidaya telah

menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan meningkatnya volume produksi

perikanan budidaya. Dalam kurun waktu 2006-2009, volume produksi perikanan

budidaya mengalami peningkatan dari 3.396.177 kg (2006) menjadi 4.666.576 kg

(2009) atau mengalami kenaikan rata-rata tiap tahun sebesar 12,46%. Konsumsi

ikan juga mengalami kenaikan dari 11,34 (2006) menjadi 11,99 (2009) atau

mengalami peningkatan sebesar 5,73 %. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat

Wonosobo semakin giat dan bersemangat membudidayakan ikan guna memenuhi

permintaan pasar dan juga dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi

keluarga.

b. Kehutanan

Sumber daya hutan di Kabupaten Wonosobo terdiri dari kawasan hutan

negara seluas + 20.300 Ha serta hutan rakyat seluas ± 19.481.581 Ha. Kawasan

hutan negara di wilayah Wonosobo secara administratif dikelola oleh KPH Kedu

Selatan dan KPH Kedu Utara. Secara ekologis, Wonosobo beserta wilayah hutannya

memiliki posisi yang sangat strategis bagi pulau jawa, terutama bagi Jawa Tengah

Bagian Selatan, mengingat Wonosobo merupakan tempat hulu 3 DAS besar yaitu:

Serayu, Luk Ulo dan Bogowonto yang mengaliri setidaknya 6 wilayah kabupaten

(Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen dan Purworejo).

Penanaman pohon keras secara terus menerus dilaksanakan dengan

melibatkan seluruh sektor yang terkait untuk menekan laju kerusakan lahan.

Gerakan Wonosobo menanam sebagai ikon kegiatan gemar menanam yang

dilaksanakan hampir setiap tahun, secara langsung memberikan gairah dan

semangat kepada seluruh masyarakat Wonosobo untuk ikut menanam pohon.

Gerakan ini juga selaras dengan misi konservasi dan pemulihan lingkungan. Dalam

konteks yang lebih luas, aktifitas ini mendukung pengarusutamaan pemulihan

Dieng, yang secara tidak langsung juga memberi kontribusi penyadaran masyarakat

(raising awareness) akan pentingnya konservasi.

65

Penanaman pohon pada gerakan Wonosobo menanam dari tahun ke tahun

meningkat dan pada tahun 2008 dengan diikuti adanya gerakan wanita menanam

dan gerakan pramuka menanam jumlah tanaman keras yang ditanam mencapai

1.175.695 batang. Seiring dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

menanam pohon, luas hutan rakyat di Wonosobo juga mengalami peningkatan dari

tahun 2005 seluas 18.374 Ha menjadi 19.481,58 pada tahun 2009.

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

Terkait dengan upaya penuntasan kebutuhan listrik masyarakat dusun telah

dilakukan kegiatan Pengadaan Jaringan Listrik Perdesaan Kabupaten Wonosobo.

Dengan semakin meluasnya jangkauan pelayanan energi listrik bagi masyarakat,

dampak yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah

meningkatnya anggota masyarakat yang bisa menikmati listrik. Hal ini ditunjukkan

dengan bertambahnya jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Wonosobo dari

100.839 di tahun 2006 menjadi 111.494 di tahun 2009. Demikian pula pada rasio

elektrifikasi (pemakaian listrik) penduduk Kabupaten Wonosobo, berdasarkan

jumlah rumah di Wonosobo tahun 2009 dan (210.951 unit rumah), Rasio

elektrifikasi meningkat dari semula 51,33% pada tahun 2007 (data lkpj tahun 2007)

menjadi 52,85%.

Untuk mencukupi kebutuhan energi masyarakat, di wilayah Kabupaten

Wonosobo pada Tahun 2009 terdapat fasilitas SPBU yang berjumlah 8 unit yang

tersebar pada enam kecamatan. Selain itu pada tahun 2009 telah dibangun 1 unit

SPBE yang terletak di Desa Selokromo Kecamatan Leksono untuk memenuhi

kebutuhan energi gas untuk keperluan rumah tangga dan industri di wilayah

Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya. Keberdaan SPBE ini juga untuk mendukung

program konversi minyak tanah ke gas (LPG 3 kg) yang dicanangkan pemerintah,

dimana untuk kuota yang dialokasikan di Kabupaten Wonosobo sejumlah 7779

tabung per hari.

Mikro hidro merupakan energi alternatif yang sangat ramah lingkungan dan

merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui (renewable), Sebagai gambaran

bahwa dari energi hidro yang dihasilkan oleh mikrohidro yang telah di bangun di

Kabupaten Wonosobo (Mikrohidro Wangan Aji) dapat dihasilkan daya terpasang 2 x

70 KVA, jika dihitung dalam sehari dengan tingkat efisiensi sebesar 80% maka

diperoleh daya sebesar 2.688 KWh atau setara dengan penggunaan bahan bakar

minyak sebanyak 251.734 liter per hari. Listrik yang dihasilkan oleh mikrohidro ini

66

berarti dapat mengurangi emisi gas rumah kaca CO2 sebesar 2,62 ton/hari, SO2

sebesar 2,59 kuintal per hari dan NOx sebesar 1,88 kuintal perhari. Berdasar data

dari PT. PLN (Persero) UPJ Wonosobo bahwa tingkat konsumsi listri per KK per bulan

di Kabupaten Wonosobo sebesar 71 KVA per bulan. Mikrohidro Wangan Aji dapat

menghasilkan 80.640 KVA perbulan berarti dapat untuk memenuhi kebutuhan listrik

sekitar 1.136 KK.

d. Perdagangan

Pengembangan Infrastruktur Perdagangan bertujuan memberikan fasilitasi

masyarakat dalam berusaha melalui penyediaan pasar yang lebih baik. Kegiatan

yang dilakukan antara lain adalah penyempurnaan pasar induk dan penyediaan

sarana pendukung seperti penyediaan MCK pasar, perbaikan saluran air pasar,

pembuatan taman pasar induk Wonosobo, penyempurnaan pasar induk Wonosobo,

perbaikan los pasar, pembangunan pasar kayu dan unggas di pasar Kretek, rehap

lantai pasar dan atap pasar hewan Wonolelo, pembangunan los dan kios pasar

Randusari, pembangunan pasar hewan Lancar Wadaslintang serta pengadaan

papan informasi dan penomoran kios dan los pasar. Diharapkan dari program ini

bisa mengembangkan pasar-pasar tradisional dan membuat masyarakat lebih

nyaman dan lebih mudah dalam bertransaksi.

Tabel II.43 Jumlah dan Daya Tampung Pasar Daerah Kabupaten Wonosobo

Tahun 2005 s/d 2009

No. Indikator Satuan Perkembangan Tahun

2005 2006 2007 2008 2009

1 Pasar Daerah Buah 19 19 19 19 19

2 Kios Buah/Orang 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024

3 Los Buah/Orang 6.473 6.475 648 648 648

4 PKL Buah/Orang 1.211 1.215 122 1.225 1.424

5 Luar Pasar m2 85.295 85.295 85.295 85.295 85.624

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Wonosobo

Perolehan devisa dari ekspor non migas pada tahun 2009 sebesar

$.18,814,048,12 dengan produk andalan kayu olahan, teh hitam, nata de coco dan

jelly nata de coco dan negara tujuan Jepang, AS, Malaysia, Korea, Rusia, Inggris,

Canada, Jerman dan Taiwan.

67

Tabel II.44 Nilai Ekspor 2005-2009

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

e. Perindustrian

Selama lima tahun terakhir pertumbuhan industri di Kabupaten Wonosobo

meningkat 40% dari tahun 2005 sejumlah 9.899 industri menjadi 13.876 industri di

tahun 2009 yang meliputi industri informal, industri skala kecil dan industri skala

menengah/besar. Pertumbuhan tersebut telah melebihi target dari RPJMD

kabupaten yang mentargetkan peningkatan pertumbuhan industri dan kerajinan

sebesar 12,67 %.

Tabel II.45 Perkembangan Unit Usaha Dan Wira Usaha

No Unit usaha Tahun

2005 2006 2007 2008 2009

1 Industri Makanan dan Minuman 6.891 6.885 7.831 8.567 9.503

2 Industri Sandang dan Kulit 98 274 279 283 285

3 Industri Kimia dan Bahan Bangunan

1.172 229 229 236 245

4 Industri Kerajinan 2.127 2.838 2.843 3.045 3.354

5 Industri Logam dan Elektronika 823 436 445 465 481

Jumlah 11.111 10.662 11.627 12.596 13.868

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel II.46

Kapasitas Produksi Industri Rumah Tangga di Kabupaten Wonosobo

No.

Jenis Produksi

Sat. Kapasitas Produksi

2005 2006 2007 2008 2009

1 Industri Pangan

Ton/Liter 78.026,60 67.145,76 94.004,06 123.427,36

140.707,19

2 Sandang dan Kulit

Kodi/Stel 8.483,90 27.064,51 35.183,86 41.675,28 45.842,81

3 Kerajinan Umum

m3/set/kodi 30.912,70 85.795,64 111.534,33 133.395,06

144.066,66

4 Kimia dan Industri

buah/m3 13.805,80 3.682,38 5.155,33 7.887,66 8.913,06

5 Logam kodi/buah/u

nit 16.425,20 35.507,37 56.811,79 81.992,61

100.030,98

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Wonosobo

No. Jenis Tahun

2005 2006 2007 2008 2009

1 Nilai Ekspor (US.$) 10.318.842 12.912.584 13,903,359,62 14,850,544,5 18,814,048,12

2 Nilai Impor (US.$) - 27,429,71 149,20 - 18,796,105,12

68

f. Transmigrasi

Selama tahun 2006-2010, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah berhasil

melaksanakan program transmigrasi dengan daerah tujuan Sumatra, Kalimantan dan

Sulawesi.

Tabel II.47 Daftar Jumlah Transmigran dan Lokasi Transmigrasi

No Tahun Daerah Tujuan Jumlah

1. 2006 UPT Tapin Bini Lamandau Kalteng 10 KK, 30 jiwa

UPT Bukit Anda Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung 20 KK, 74 jiwa

2. 2007 Seiradak, Kabupaten Pontianak 20 KK

3.

2008 Kabupaten Sluma Sungai Pete 25 KK, 94 jiwa

Bengkulu Utara 25 KK, 69 jiwa

UPTD Talang Dono Provinsi Bengkulu 5 KK, 15 jiwa

UPTD Teluk Anggun Provinsi Bengkulu Utara 20 KK, 54 jiwa

4. 2009 UPT Teluk Anggung Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu

20 KK

UPT Mahalona Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan

5 KK

UPT Libuk Talang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu 10 KK

5. 2010 *) UPT Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebang, Bengkulu

25 KK, 80 jiwa

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Keterangan : *) data sampai bulan Mei 2010

69

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah Kabupaten Wonosobo dikelola sesuai dengan ketentuan dalam UU

No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 jo. Permendagri No. 59

tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-

undangan lain yang terkait.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas

umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD,

pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah,

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kerugian daerah, pengelolaan keuangan BUMD,

pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, serta sistem informasi keuangan

daerah.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah

daerah Kabupaten onosobo adalah bahwa : “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan

keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang

setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.” APBD merupakan instrumen yang

menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan

pendapatan maupun belanja daerah. Agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik

dan benar, maka landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur

antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat azas.

Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah, antara lain adalah:

1. pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secararasional yang

dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan

merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

2. penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam

jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau

tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD;

3. semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan

harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

70

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan kebijakan (policy),

perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) antara pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih.

A. Kinerja Keuangan Masa Lalu

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah Kabupaten Wonosobo dikelola sesuai dengan ketentuan

dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006

jo. Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan

daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, pelaksanaan

APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi

keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kerugian daerah,

pengelolaan keuangan BUMD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan

daerah, serta sistem informasi keuangan daerah.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen

pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo adalah bahwa : “keuangan daerah dikelola

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,

dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam

suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan

Peraturan Daerah”. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin

dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun

belanja daerah.Agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka

landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain

prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat azas.

Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah, antara

lain adalah:

1. pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secararasional

yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang

dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

71

2. penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam

jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia

atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD;

3. semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang

bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas

Umum Daerah.

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan kebijakan

(policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) antara pemerintah

pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih. Penyusunan APBD pada

dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya

yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah

dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta

terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dan harus

digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan. Dalam rangka pengelolaan

keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib

menyampaikan pertanggungjawaban, berupa : 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Neraca,

3) Laporan Arus Kas, dan 4) Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2006 - 2010 mengalami peningkatan.

Proporsi pendapatan terhadap APBD Kabupaten Wonosobo menunjukkan

kecenderungan meningkat sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

72

Tabel III.1 ANGGARAN PENDAPATAN KABUPATEN WONOSOBO

TAHUN ANGGARAN 2006 -2010

NO URAIAN PENDAPATAN

ANGGARAN PENDAPATAN T.A. : Jumlah Rata-2 2006-2010

(000.000)

Prosentase rata-2 thd Total

Rata-2 Pendapa

tan

(Dalam Jutaan Rupiah)

2006 2007 2008 2009 2010

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.534 31.979

36.903

51.681

63.597

41.939 7,05

a. Pajak Daerah 4.053 4.684

5.200 5.200

5.450

4.917 0,83

b. Retribusi Daerah 16.731 14.025

23.076

29.979

42.874

25.337 4,26

c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1.211

1.128

1.602 3.487

3.771

2.240 0,38

d. Lain-lain PAD yg sah 3.539 12.142

7.025

13.015

11.502

9.445 1,59

2 DANA PERIMBANGAN 422.549 452.043

509.259

537.483

540.507

492.368 82,74

a. Bagi Hasil Pajak / Bukan P. 16.936 16.977

24.312

38.721

42.804

27.950 4,70

b. Dana Alokasi Umum 359.723 389.518

427.667

431.743

442.370

410.204 68,93

c. Dana Alokasi Khusus 45.890 45.548

57.280

67.019

55.333

54.214 9,11

3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YG. SAH 21.310 43.939

48.626

73.890

116.040

60.761 10,21

a. Pendapatan Hibah - - - -

6.500

1.300 0,22

b. Bg. Hasil Pajak Prov.& Pem. 12.076 15.138

15.323

18.823

19.150

16.102 2,71

c. Dn Penyesuaian & Otsus - 10.000

11.163

43.378

69.616

26.831 4,51

d. Bankeu dr Prov/Pemda lain 9.234 18.801

22.140

11.689

20.774

16.528 2,78

JUMLAH PENDAPATAN 469.393 527.961

594.788

663.054

720.144

595.068

Sumber: Perda Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo TA. 2006-20010

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo dalam tahun anggaran 2006-

2010 memberikan kontribusi terhadap APBD rata-rata sebesar 7,05 %. Penerimaan

daerah dari pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar terhadap perimaan pendapatan asli

daerah dan memberikan kontribusi terhadap APBD rata-rata sebesar 4,26 %.

Penerimaan daerah dari dana perimbangan untuk Kabupaten Wonosobo dalam

tahun anggaran 2006-2010 adalah merupakan pemberi kontribusi terbesar terhadap

APBD rata-rata sebesar 82,74 %. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak / bukan

pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum

73

merupakan penyumbang terbesar terhadap perimaan Dana Perimbangan dan

memberikan kontribusi terhadap APBD rata-rata sebesar 68,93 %.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak

provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan

bantuan keuangan dari provinsi / pemerintah daerah lain. Selama tahun anggaran 2006-

2010 Lain-lain Pendapatan Yang Sah memberikan kontribusi terhadap APBD rata-rata

sebesar 10,21 %.

3. Belanja Daerah

Struktur belanja dalam APBD Kabupaten Wonosobo terdiri dari Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung. Proporsi Belanja selama kurun tahun anggaran 2006-

2010 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III.2 ANGGARAN BELANJA KABUPATEN WONOSOBO

TAHUN ANGGARAN 2006 -2010

NO. URAIAN BELANJA

ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN Jumlah %

(Dalam Jutaan Rupiah) Rata-2 Rata-rata

2006 2007 2008 2009 2010

2006-2010

Thd. Total

(000.000) Rata-2

Bel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

268.632

320.003

395.804

430.240 506.285

384.193 61,38

a. Belanja Pegawai

222.133

264.339

322.672

419.697

318.131 50,82 50,86

b. Belanja Hibah

20.963

13.952

10.016

38.396

19.019 3,04 3,03

c. Belanja Bantuan Sosial 408

3.212

1.658

868

1.664 0,27 0,27

d. Belanja Bantuan Keuangan

22.128

34.500

59.458

44.958

42.846 6,84 6,85

e. Belanja Bunga -

-

1.366

273 0,04 273 0,04

f. Belanja Tidak Terduga 3.000

4.000

2.000

1.000

2.260 0,36 0,36

2 BELANJA LANGSUNG

192.603

245.346

265.576

289.510

215.740

241.755 38,62

Belanja Langsung Eks BAU

50.607

56.256

55.442

50.836

60.721 54.772 8,75

* RSU 16.901

13.331

14.892

23.680

17.251 2,76 2,76

* SKPD Non RSU 33.706

42.925

40.550

37.041

37.522 5,99 6,00

Belanja Langsung BOP/BM

141.996

189.090

210.134

238.674

155.019

186.983 29,87

* Spesifik Grant 55.124

74.349

90.583

101.683

89.480 14,30 14,26

* APBD Murni 86.872

114.741

119.551

53.336

97.502 15,58 15,59

JUMLAH BELANJA

461.235

565.349

661.380

719.750

722.025

625.948


74

Proporsi belanja terhadap total belanja daerah Kabupaten Wonosobo selama

tahun anggaran 2006 -2010, untuk belanja tidak langsung rata-rata sebesar 61,38 % dan

belanja langsung rata-rata sebesar 38, 62 %. Belanja tidak langsung, merupakan belanja

yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan untuk tahun anggaran 2006-2010 rata-rata dialokasikan sebesar 61,38 % dari

total belanja, meliputi:

a. Belanja pegawai terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan

pegawai, penerimaan lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah /

Wakil Kepala Daerah dan biaya pemungutan pajak daerah selama tahun anggaran

2006-2010 rata-rata dialokasikan sebesar 50,86 % dari total belanja.

b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman Daerah, untuk

tahun anggaran 2006-2009 tidak mengalokasikan belanja bunga sedangkan untuk

tahun anggaran 2010 mengalokasikan belanja bunga karena pada tahun anggaran

2009 melakukan pinjaman daerah.

c. Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada

perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat

terjangkau oleh masyarakat banyak, untuk tahun anggaran 2006-2010 tidak

mengalokasikan belanja subsidi.

d. Belanja hibah, yaitu pemberian hibah untuk dalam bentuk uang, barang dan/atau

jasa kepada pemerintah, kelompok masyarakat / perorangan yang secara spesifik

telah ditetapkan peruntukkannya, untuk kurun tahun anggaran 2006-2010 rata-rata

dialokasikan sebesar 3,03 % dari total belanja.

e. Bantuan Sosial, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan untuk kurun tahun

anggaran 2006-2010 rata-rata dialokasikan sebesar 0,27 % dari total belanja.

f. Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah

kepada Kabupaten/Kota, untuk tahun anggaran 2006-2010 tidak mengalokasikan

belanja bagi hasil.

g. Bantuan Keuangan, belanja bantuan keuangan di Kabupaten Wonosobo dialokasikan

untuk Alokasi Dana Desa, Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa dan Kopensasi

perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya, dan bantuan keuangan untuk partai

politik, selama tahun anggaran 2006-2010 rata-rata dialokasikan sebesar 6,85 % dari

total belanja.

h. Belanja tak terduga, untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan

berulang seperti penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial yang tidak

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan

75

daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, selama tahun anggaran 2006-

2010 rata-rata dialokasikan sebesar 0,36 % dari total belanja.

Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan

program dan kegiatan, selama tahun anggaran 2006-2010 rata-rata dialokasikan sebesar

38,62 % dari total belanja, meliputi :

a. Belanja Pegawai, Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium

non PNS dan uang lembur yang terkait dengan program kegiatan.

b. Belanja Barang dan Jasa, Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan habis

pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor,

cetak dan penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan

alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja,

pakaian khusus, perjalanan dinas, bea siswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan,

sosialisasi dan bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas, pemeliharaan bangunan

(gedung, jalan, jembatan, alat-alat berat) dan lain sebagainya.

c. Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat

angkutan di darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat

angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel,

alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan

kantor, komputer dan lain-lain.

Aplikasi Belanja langsung dikabupaten Wonosobo sudah dialokasikan

berdasarkan alokasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal

sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi untuk lebih memudahkan analisa kebutuhan

belanja khususnya belanja langsung di Kabupaten Wonosobo diklasifikasikan menjadi

Belanja Langsung Eks Belanja Administrasi Umum dan Belanja Eks Belanja Operasi

Pemeliharaan (BOP) serta Belanja Modal (BM).

Selama tahun anggaran 2006-2010 Belanja Langsung Eks Belanja Administrasi

Umum rata-rata dialokasikan sebesar 8,75 % dari total belanja. Sedangkan untuk Eks

Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) serta Belanja Modal (BM) tahun anggaran

2006-2010 rata-rata dialokasikan sebesar 29,87 % dari total belanja

4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah, adalah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup

defisit atau untuk memanfaatkan surplus, elama kurun tahun anggaran 2006-2010

dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

76

Tabel III.3 DATA SURPLUS/ DEFISIT APBD TAHUN ANGGARAN 2006-2010

NO. URAIAN

TAHUN ANGGARAN :


2006 2007 2008 2009 2010

SURPLUS / DEFISIT 8.156 (37.412) ( 6.591 ) (56.695) (1.879 )


Tabel III.4

PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2006 -2010

NO. URAIAN PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN :


2006 2007 2008 2009 2010

1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 29.303

55.850

68.231

68.059

40.470

a. Silpa tahun lalu 29.165

52.964

66.181

44.410

36.448

b. Pencairan dana cadangan - -

-

-

2.301

c. Penerimaan Dana Talangan - -

-

-

1.500

d. Penerimaan Pinjaman - -

-

23.000

-

e. Penerimaan Piutang 138

2.886

2.050

350

130

f. Divestasi saham Bank Jateng - -

-

299

91

2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 37.459

18.438

1.640

11.364

38.591

a. Pembentukan Dana Cadangan - 387

-

299

-

b. Penyertaan Modal 2.561

7.905

1.640

11.065

14.091

c. Pembayaran Hutang JT 34.553

10.146

-

-

23.000

d. Pengeluaran Dana Talangan - -

-

-

1.500

e. Silpa Tahun berjalan 345

-

-

-

-

PEMBIAYAAN NETTO (8.156)

37.412

66.591

56.695

1.879


Pembiayaan Daerah terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan, mencakup :

- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)

- Pencairan dana cadangan

77

- Penerimaan Dana Talangan

- Penerimaan pinjaman daerah

- Penerimaan piutang daerah

- Divestasi saham

b. Pengeluaran Pembiayaan,

- Pembentukan dana cadangan

- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

- Pembayaran Pokok Utang

- Pengeluaran Dana Talangan

- Silpa tahun anggaran berjalan.

B. Analisa Kemampuan Keuangan Daerah.

Evaluasi selama 5 (lima) tahun anggaran yang telah berjalan sebagaimana

digambarkan tersebut di atas disampaikan untuk menganalisa potensi kemapuan keuangan

daerah kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, dengan menggunakan asumsi-asumsi

dapat diprediksikan sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.5 PROYEKSI APBD TAHUN ANGGARAN 2010 - 2015

NO URAIAN PREDIKSI

APBD 2011 PREDIKSI

APBD 2012 PREDIKSI

APBD 2013 PREDIKSI

APBD 2014 PREDIKSI

APBD 2015 JUMLAH

RATA-RATA

I. PENDAPATAN

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

60.314.879.680 61.763.937.274 71.999.216.019 73.439.200.339 74.907.984.346 68.485.043.532

- Pajak Daerah 6.150.500.000 6.273.510.000 15.398.980.200 15.706.959.804 16.021.099.000 11.910.209.801

- Retribusi Daerah 9.750.633.500 9.945.646.170 10.144.559.093 10.347.450.275 10.554.399.281 10.148.537.664

- Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan

5.656.852.000 5.769.989.040 5.885.388.821 6.003.096.597 6.123.158.529 5.887.696.997

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg sah

38.756.894.180 39.774.792.064 40.570.287.905 41.381.693.663 42.209.327.536 40.538.599.070

% PAD TERHADAP APBD 6,97 7,00 7,92 7,92 7,92 7,54

2. DANA PERIMBANGAN 590.120.642.787 601.923.055.643 613.961.516.756 626.240.747.091 638.765.562.033 614.202.304.862

- Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak

41.784.329.787 42.620.016.383 43.472.416.710 44.341.865.045 45.228.702.345 43.489.466.054

- Dana Alokasi Umum 486.041.113.000 495.761.935.260 505.677.173.965 515.790.717.445 526.106.531.793 505.875.494.293

- Dana Alokasi Khusus 62.295.200.000 63.541.104.000 64.811.926.080 66.108.164.602 67.430.327.894 64.837.344.515

% D.PERIMB. THD APBD 68,19 68,18 67,50 67,50 67,50 67,78

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

214.959.990.551 219.187.790.362 223.571.546.169 228.042.977.093 232.603.836.634 223.673.228.162

- Pendapatan Hibah 7.500.000.000 7.650.000.000 7.803.000.000 7.959.060.000 8.118.241.200 7.806.060.240

- Bagi Hasil Pajak Provinsi & Pemda Lainnya

18.970.263.551 19.349.668.822 19.736.662.198 20.131.395.442 20.534.023.351 19.744.402.673

- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

117.431.107.000 119.708.329.140 122.102.495.723 124.544.545.637 127.035.436.550 122.164.382.810

- Bantuan Keuangan dari Prov / Pemda lainnya

71.058.620.000 72.479.792.400 73.929.388.248 75.407.976.013 76.916.135.533 73.958.382.439

% LAIN-LAIN PYS Thd. APBD

24,84 24,83 24,58 24,58 24,58 24,68

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH …………

865.395.513.018 882.874.783.278 909.532.278.944 927.722.924.523 946.277.383.013 906.360.576.555

78

II. B E L A N J A

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

527.539.350.543 543.132.877.554 553.568.770.105 564.203.900.257 575.042.278.750 552.697.435.442

a. Belanja Pegawai 457.016.361.575 466.148.688.807 475.463.662.583 484.964.935.834 494.656.234.551 475.649.976.670

b. Belanja Hibah 21.712.488.968 27.616.638.747 28.179.366.522 28.753.868.603 29.340.406.462 27.120.553.861

c. Belanja Bantuan Sosial

2.352.500.000 2.399.550.000 2.447.541.000 2.496.491.820 2.546.421.656 2.448.500.895

d. Belanja Bantuan Keuangan

45.458.000.000 45.468.000.000 45.478.200.000 45.488.604.000 45.499.216.080 45.478.404.016

e. Belanja Bunga - - - - - -

f. Belanja Tidak Terduga

1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000

% BTL TERHADAP BELANJA

59,02 59,33 59,40 59,46 59,52 59,35

2 BELANJA LANGSUNG 366.229.596.425 372.244.520.135 378.379.742.319 384.637.668.947 391.020.754.107 378.502.456.387

a. Belanja Langsung Eks BAU

64.980.910.930 64.980.910.930 64.980.910.930 64.980.910.930 64.980.910.930 64.980.910.930

-RSUD 27.920.000.000 27.920.000.000 27.920.000.000 27.920.000.000 27.920.000.000 27.920.000.000

-SKPD Se-Kab.Wonosobo

37.060.910.930 37.060.910.930 37.060.910.930 37.060.910.930 37.060.910.930 37.060.910.930

b. Belanja Langsung BOP/BM

301.248.685.495 307.263.609.205 313.398.831.389 319.656.758.017 326.039.843.177 313.521.545.457

-Spesific Grant 202.852.738.345 206.909.793.112 211.047.988.974 215.268.948.754 219.574.327.729 211.130.759.383

* DAK 62.295.200.000 63.541.104.000 64.811.926.080 66.108.164.602 67.430.327.894 64.837.344.515

* Bant. Provinsi 62.296.425.000 63.542.353.500 64.813.200.570 66.109.464.581 67.431.653.873 64.838.619.505

* DBHCHT (Cukai Tembakau

5.016.022.345 5.116.342.792 5.218.669.648 5.323.043.041 5.429.503.902 5.220.716.345

* DPPIP 3.868.000.000 3.945.360.000 4.024.267.200 4.104.752.544 4.186.847.595 4.025.845.468

* BEC 1.000.000.000 1.020.000.000 1.040.400.000 1.061.208.000 1.082.432.160 1.040.808.032

* DPID 22.770.000.000 23.225.400.000 23.689.908.000 24.163.706.160 24.646.980.283 23.699.198.889

* BOS 45.607.091.000 46.519.232.820 47.449.617.476 48.398.609.826 49.366.582.022 47.468.226.629

-APBD Murni 98.395.947.150 100.353.816.093 102.350.842.415 104.387.809.263 106.465.515.448 102.390.786.074

* Pendamping DAK 6.229.520.000 6.354.110.400 6.481.192.608 6.610.816.460 6.743.032.789 6.483.734.452

* Pendamping BEC 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000

* Penunjang DAK 1.245.904.000 1.270.822.080 1.296.238.522 1.322.163.292 1.348.606.558 1.296.746.890

* Penunjang Bant. Provinsi

1.421.172.400 1.449.595.848 1.478.587.765 1.508.159.520 1.538.322.711 1.479.167.649

* Penunjang DPPIP 77.360.000 78.907.200 80.485.344 82.095.051 83.736.952 80.516.909

* Penunjang DPID 455.400.000 464.508.000 473.798.160 483.274.123 492.939.606 473.983.978

* Penunjang PIP APBN

70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000

*Penunjang PNPN (Kota+Desa)

232.500.000 232.500.000 232.500.000 232.500.000 232.500.000 232.500.000

* Kegiatan BOP/BM Seluruh SKPD

88.464.090.750 90.233.372.565 92.038.040.016 93.878.800.817 95.756.376.833 92.074.136.196

% BL TERHADAP BELANJA

40,98 40,67 40,60 40,54 40,48 40,65

JUMLAH BELANJA DAERAH ……………..…

893.768.946.968 915.377.397.689 931.948.512.424 948.841.569.204 966.063.032.857 931.199.891.828

D E F I S I T / S U R P L U S …………………….

(28.373.433.950) (32.502.614.410) (22.416.233.480) (21.118.644.681) (19.785.649.844) (24.839.315.273)

III. P E M B I A Y A A N

A. P E N E R I M A A N 38.123.433.950 40.502.614.410 30.416.233.480 29.118.644.681 22.785.649.844 32.189.315.273

1. SILPA TAHUN LALU 36.493.433.950 38.872.614.410 28.786.233.480 27.488.644.681 21.155.649.844 30.559.315.273

2. PENCAIRAN DANA CADANGAN

- - - - - -

3. PENERIMAAN DANA TALANGAN KET. PANGAN

1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000

4. PENERIMAAN PIUTANG

130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000

5. DIVESTASI SAHAM BANK JATENG

- - - - - -

B. P E N G E L U A R A N 9.750.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 3.000.000.000 7.350.000.000

1. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

- 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 - 3.000.000.000

2. PENYERTAAN MODAL 8.250.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 2.850.000.000

- PDAM 8.250.000.000 - - - - 1.650.000.000

- Bank Jateng - 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.200.000.000

79

3. PEMBAYARAN HUTANG JATUH TEMPO

- - - - - -

4 DANA TALANGAN KET. PANGAN

1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000

5 PENYERTAAN MODAL BAK JATENG

- - - - - -

PEMBIAYAAN NETTO ……………………...…

28.373.433.950 32.502.614.410 22.416.233.480 21.118.644.681 19.785.649.844 24.839.315.273

KEKURANGAN DANA - (0) (0) (0) (0) (0)

Sumber: DPPKAD Kabupaten Wonosobo

1. Pendapatan Daerah

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dalam tahun anggaran 2011 – 2015

diasumsikan terjadi peningkatan rata-rata sebesar 5,74 % dan memberikan kontribusi

terhadap APBD rata-rata sebesar 7,54 % . Penerimaan daerah dari dana perimbangan

untuk Kabupaten Wonosobo dalam tahun anggaran 2010 - 2015 diasumsikan terjadi

peningkatan rata-rata sebesar 2,00 % dan masih merupakan pemberi kontribusi

terbesar terhadap APBD rata-rata sebesar 67,78 %.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah dalam tahun anggaran 2010 - 2015 diasumsikan

terjadi peningkatan rata-rata sebesar 1,99 % dan masih memberikan kontribusi

terhadap APBD rata-rata sebesar 24,68 %.

2. Belanja Daerah

Proporsi belanja terhadap total belanja daerah Kabupaten Wonosobo selama

tahun anggaran 2011 -2015, untuk belanja tidak langsung diasumsikan rata-rata sebesar

59,35 % dan belanja langsung rata-rata sebesar 40,65 %. Proporsi terbesar belanja tidak

langsung adalah belanja gaji pegawai terhadap total belanja diasumsikan rata-rata

sebesar 51,08 % , belanja bantuan keuangan yang terdiri dari Alokasi Dana Desa,

Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa, bantuan partai politik, serta stimulan

pembangunan pedesaan terhadap total belanja diasumsikan rata-rata sebesar 4,88 %,

dan belanja hibah terhadap total belanja diasumsikan rata – rata sebesar 2,91 % Belanja

langsung selama tahun anggaran 2011 -2015 yang terdiri dari :

a. Belanja Langsung Eks Belanja Administrasi Umum (BAU)

Proporsi belanja langsung eks BAU terhadap total belanja diasumsikan rata-rata

sebesar 6,98 %.

b. Belanja Operasi Pemeliharaan (BOP) dan Belanja Modal (BM) terhadap total belanja

diasumsikan rata-rata dengan proporsi sebesar 33,67 %, meliputi :

1. Proporsi Belanja Langsung BOP/BM yang bersumber dana spesifik grant

terhadap total belanja diasumsikan rata-rata sebesar 22,67 %

80

2. Proporsi Belanja Langsung BOP/BM yang bersumber dana APBD Murni (Belanja

untuk Pendamping, Penunjang serta Kegiatan untuk semua SKPD) terhadap total

belanja diasumsikan rata-rata sebesar 10,99 %

Catatan : Proporsi untuk mengalokasikan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan untuk semua SKPD diluar program kegiatan yang bersumber dana sepsifik grant (DAK, DPPIP, DPDF&PPD, Bantuan Provinsi dan lain-lain) selama tahun anggaran 2010 - 2015 adalah terhadap total belanja diasumsikan rata-rata sebesar 8,67 %.

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan, khususnya dari Penerimaan Sisa lebih perhitungan

anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) selama tahun anggaran 2010 - 2015

diasumsikan tiap tahunya terjadi penurunan hal ini menunjukkan bahwa tingkat

perencanaan dalam mengalokasikan anggaran semakin baik dan realistis.

b. Pengeluaran Pembiayaan, untuk tahun anggaran 2010 - 2015 diasumsikan perlu

megalokasikan dana cadangan untuk Pemilu Kada Tahun 2015.

81

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

A. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis

yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan

rancangan awal RPJMD. Paparan tantangan dan permasalahan ini merupakan temuan dari

analisis data primer yang dilakukan melalui proses Focus Group Discussion (FGD) dan data

sekunder dari dokumen-dokumen APBD, BPS dan dokumen lain yang terkait dengan

berbagai tantangan dan permasalahan di Kabupaten Wonosobo. Tantangan dan

permasalahan tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa bidang. Yaitu:

1. Bidang Ekonomi

a. Pertumbuhan ekonomi yang belum menggembirakan dimana pada tahun 2009 hanya

mencapai angka 4,02%, masih dibawah angka pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah

yang sebesar 4,7%, dan nasional sebesar 4,5%. Hal ini disamping sangat terkait

dengan kebijakan ekonomi nasional dan regional, juga terkait dengan persoalan

keterbatasan kemampuan ekonomi, terutama menyangkut faktor-faktor produksi

sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, kedepan perlu dilakukan berbagai upaya

percepatan pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin

masyarakat.

b. Masih lambannya pengentasan kemiskinan sehingga penduduk yang hidup dibawah

garis kemiskinan (Pra KS dan KS I) masih cukup tinggi yaitu sejumlah 51,64 % pada

tahun 2009, hal ini tentu menimbulkan kesenjangan ekonomi antar warga

masyarakat. Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi

kesenjangan, pertumbuhan ekonomi yang ada harus dapat memberikan kesempatan

kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak

menyediakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan

dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil, dan

menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat

meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah yang lebih baik. Harapan untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika para pekerja tersebut

dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, kemampuan untuk bekerja (employable)

dan disiapkan untuk menghadapi persaingan global dalam pasar kerja. Pendidikan

saja tidak cukup, karena banyak para pekerja masih belum siap untuk memasuki

pasar kerja.

82

c. Meskipun biaya untuk penyediaan infrastruktur (Jalan, Air Bersih, Listrik dan Irigasi)

sudah disediakan cukup banyak, tetapi masih ditemukan kesenjangan infrastruktur.

Untuk itu pembangunan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas pembangunan.

Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan

perbaikan kualitas infrastruktur. Revilitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa

infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam

struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu

ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan

infrastruktur. Masalah lingkungan hidup seperti polusi air, udara dan tanah, atau

banjir di lingkungan perkotaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketiadaan

infrastruktur yang memadai.

2. Sosial Budaya dan Lingkungan

a. Belum meratanya akses pendidikan yang berkualitas baik sarana prasrana maupun

layanan pendidikan itu sendiri. Pemanfatan dana BOS yang belum optimal juga

menghambat efektifitas peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut berimplikasi

pada tantangan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta

pembebasan biaya pendidikan khususnya pendidikan dasar. Selain itu mutu,

relevansi dan daya saing pendidikan yang masih relatif rendah, akan menghambat

pembangunan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan komptensi

tinggi.

b. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat, memang sudah

cukup banyak, akan tetapi kesenjangan atas derajad kesehatan masyarakat masih

terasa. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas,

baik sarana mupun kualitas SDM. Disamping itu, dengan melihat pengalaman

pemberian jaminan kesehatan masyarakat dengan birokrasi yang begitu rumit,

kedepan perlu dilakukan pemberian jaminan asuransi kesehatan kepada semua

warga masyarakat Wonosobo, dan tidak hanya kepada mereka yang memiliki kartu

Jaminan Kesehatan Masyarakat. Dengan penduduk yang sehat baik secara jasmani

maupun rohani, maka mereka akan mampu melakukan proses produksi secara

optimal, sehingga akan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi lokal.

c. Daya dukung lingkungan yang semakin rendah akibat dari degradasi yang tidak

terkendali sebagai damapak dari proses pergerakan sektor ekonomi. Pertumbuhan

ekonomi perlu terus utnuk ditingkatkan, tetapi dengan tidak merusak lingkungan

hidupkarena kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan

ekonomi tidak berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang

83

tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya menyusut lebih cepat dan dengan

mudah mengembalikan krisis pangan dan energi seperti yang terjadi tahun 2007-

2008 yang lalu. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat

yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan hidup juga

diduga menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan penyakit

saluran pernapasan. Dimensi lingkungan hidup pun makin luas berkaitan dengan

perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan kerusakan lingkungan

hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Ancaman perubahan iklim ini

bukan hanya meningkatkan kemungkinan terjadinya goncangan yang tidak terduga

seperti bencana alam, tetapi juga dapat mengancam produktivitas dari sumber daya

alam. Jika hal ini terjadi, krisis pangan pun dapat kembali terjadi setiap saat.

3. Bidang Politik, dan Pemerintahan

a. Masih kurang profesionalnya birokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

dan pelayanan masyarakat. Untuk itu peningkatan kualitas birokrasi harus menjadi

prioritas pembangunan daerah, sehingga perlu untuk mengagendakan reformasi

birokrasi. Keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa

Indonesia dalam kancah persaingan di pasar global dan efektifitas penyelenggaraan

pemerintahan.

b. Proses demokratisasi yang masih berjalan lambat, sehingga sejak 1998 hingga saat

ini masih dalam kondisi transisi demokrasi yang apabila tidak dilakukan perubahan

dapat berubah menjadi sistem yang mobokrasi. Untuk itu, demokrasi yang telah

diputuskan sebagai dasar hidup berbangsa pelaksanaannya harus terus dibenahi.

Konsolidasi demokrasi harus terus diperkuat, karena sebagian besar masih

demokrasi prosedural. Masih banyak esensi demokrasi yang substansial yang belum

mampu dijalankan sepenuhnya.

c. Belum mantapnya implementasi prinsip-prinsip dalam desentralisasi dan otonomi

daerah. Desentralisasi sejak hampir 10 tahun lalu telah berhasil dijalankan. Akan

tetapi proses transformasi sistem pemerintahan ini belum berjalan sempurna.

Pemantapan proses desentralisasi melalui penguatan sinergi pusat-daerah-desa dan

antar desa merupakan agenda penting dalam rangka memperoleh manfaat yang

optimal dari integrasi dengan ekonomi global. Dalam kaitan itu, salah satu langkah

strategis yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan

pemerintah desa.

84

B. Isu Strategis

1. Pelayanan Umum

a. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan diarahkan kepada pembangunan secara komperehensif

baik secara fisik maupun non fisik, sehingga terwujud keseimbangan pembangunan

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Efektifitas perencanaan

pembangunan sangat bergantung pada good will dan partisipasi dari seluruh

stakeholder. Selain itu pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga

dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadi faktor

pendukung dalam efektifitas pelaksanaan pembangunan. Hal lain yang mendukung

dalam efektifitas perencanaan pembangunan yaitu pelaksanaan sistem informasi

dan keterpaduan dalam pengelolaan data perencanaan pembangunan menjadi salah

satu isu strategis.

b. Pemerintahan Umum

Perubahan tatanan penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip good

governance mensyaratkan budaya organisasi yang memiliki kemampuan adaptasi

dan penyesuaian terhadap berbagai perubahan paradigma maupun regulasi.

Pemerintah daerah sebagai regulator, harus mampu menciptakan iklim sosial yang

aman, nyaman dan tertib serta iklim ekonomi yang kondusif. Dalam fungsi sebagai

fasilitator, pemerintah daerah di masa depan harus mampu menyusun kerangka

regulasi yang dapat mewadahi tumbuh berkembangnya budaya partisipasi baik oleh

pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan tuntutan

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik juga dihadapkan pada

permasalahan mengenai SDM aparatur yang besar secara kuantitas namun rendah

dalam kualitas serta jauh dari tingkat kesejahteraan. Oleh sebab itu tantangan

strategis di masa depan adalah bagaimana pembangunan aparatur pemerintah

mampu menghasilkan ketersediaan SDM aparatur yang secara kuantitas sesuai

dengan kebutuhan organisasi dan secara kualitas memiliki kompetensi dan

moralitas. Tantangan pemerintahan juga dihadapkan pada tuntutan pelayanan

prima yang cepat, tanggap dan murah. Oleh juga diperlukan perubahan mekanisme

kerja dari manual menuju otomatisasi (office otomation) antara lain pemanfaatan

teknologi sistem informasi, e-procurement, e-goverment dan lain sebagainya.

Dengan adanya Reformasi birokrasi dan penataan pemerintahan diharapkan lebih

menjamin pelaksanaan pelayanan publik dan kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan yang berjalan secara efektif dan efisien, menuju good governance.

c. Kepegawaian

85

Yang perlu diperhatikan dalam pembangunan di sektor kepegawaian adalah

penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem pembinaan, rekrutmen,

pendidikan, pelatihan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS, serta peningkatan

kesejahteraan PNS. Pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi hal yang krusial untuk

dilaksanakan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan masyarakat, sehingga profesionalisme birokrasi dapat terwujud.

d. Statistik

Penyediaan data statistik yang valid dan up to date menjadi kebutuhan utama bagi

proses perumusan kebijakan pemerintah daerah. Pengelolaan data statistik yang

berkualitas diharapkan dapat menyajikan data-data yang valid, mutahir serta dapat

dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data

dapat mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan data.

e. Kearsipan

Pengelolaan arsip secara baik yang dapat menunjung kegiatan administrasi agar

lebih lancar seringkali diabaikan dengan berbagai macam alasan. Berbagai kendala

seperti kurangnya tenaga arsiparis maupun terbatasnya sarana dan prasarana selalu

menjadi alasan buruknya pengelolaan arsip di hampir sebagian besar instansi

pemerintah. Kondisi semacam itu diperparah dengan image yang selalu

menempatkan bidang kearsipan sebagai “bidang pinggiran” diantara aktivitas-

aktivitas kerja lainnya.

f. Komunikasi dan Informatika

Teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini berkembang sangat pesat

menuntut kesiapan pengguna dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam memberikan

layanan informasi yang mutakhir. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya

manusia dalam pengelolaan teknologi informasi menjadikan kurang efektifnya

pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informatika. Selain itu perlunya

peningkatan kerja sama informasi dengan berbagai media massa baik cetak maupun

elektronik dalam menyampaikan program dan kebijakan pemerintah sehingga dapat

terwujud komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat secara intens

untuk mendukung pembangunan daerah.

2. Ketertiban dan Ketentraman

Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan perlindungan masyarakat

Pentingnya peningkatan stabilitas kondisi politik dan keamanan daerah untuk

mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara,

dengan meningkatkan peran serta masyarakat kepedulian kemanan dan ketertiban

86

lingkungan. Selain itu perlunya kesiapan pemerintah daerah dalam penanggulangan dan

pencegahan bencana dalam rangka perlindungan secara menyeluruh terhadap

masyarakat. Peningkatan ketentraman dan ketertiban dengan integrasi dan integritas

penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum kepada

masyarakat tanpa pandang bulu. Efektifitas pelaksanaan peraturan daerah yang masih

rendah ditandai dengan banyaknya peraturan daerah yang belum dapat diaplikasikan

secara optimal sehingga menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan.

3. Ekonomi

a. Perhubungan

Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur (sarana, prasarana dan fasilitas)

perhubungan perlu dilaksanakan secara terpadu dengan bekerjasama dengan

instansi kepolisian, agar kondisi berlalulintas kendaraan di jalan raya dapat benar-

benar menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Pembangunan

jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda sesuai dengan

Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan

tingkat kecelakaan transportasi. Selain itu perlu adanya peningkatan pelayanan dan

uji kelayakan angkutan penumpang dan barang dan peningkatan database

pelayanan jasa angkutan sebagai sarana kontrol dan pengendalian.

b. Tenaga Kerja

Belum meratanya peluang serta rendahnya aksesibilitas kesempatan kerja pada

berbagai sektor unggulan yang sesuai dengan sebagian besar kondisi kompetensi

SDM tenaga kerja, serta adanya peningkatan pengangguran yang disebabkan oleh

terjadinya pemutusan hubungan kerja dari perusahaan yang kolaps. Untuk itu perlu

untuk mensinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka

penciptaan lapangan kerja serta pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja siap

mandiri dan siap bekerja sesuai dengan ketrampilan serta penyediaan akses

informasi pekerjaan bagi tenaga kerja usia produktif.

c. Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah

Isu stregis pada sektor Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah yaitu pada

pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah dengan menfasilitasi

kemudahan akses permodalan untuk pengembangan usaha untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu penumbuhan ekonomi kreatif masyarakat

dan sektor ekonomi kreatif dan tradisional melalui pelatihan, pendidikan tenaga

tenaga trampil mandiri, penyediaan fasilitas konsultasi, bimbingan dan penyediaan

87

kemudahan akses pendanaan bagi usaha kecil dan menengah yang bertujuan

menciptakan usaha kerja mandiri.

d. Penanaman Modal

Isu strategis penanaman modal adalah peningkatan investasi melalui perbaikan

kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, reformasi

regulasi secara bertahap sehingga terjadi harmonisasi peraturan yang

jelaskonsistensi dalam implementasinya. Isu yang lain adalah penerapan Sistem

Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), pembatalan perda bermasalah dan

pengurangan biaya untuk memulai usaha dan pengembangan dan penetapan Sistem

Perdagangan yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya

transaksi/ekonomi biaya tinggi serta pengembangan dan penetapan Sistem

Informasi Penanaman Modal dan Usaha.

e. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa diarahkan kepada pengembangan kearifan lokal

(local wisdom) bagi pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat dengan

memperhatikan sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi yang ada.

Selain itu peran penyelenggara pemerintahan desa sangat berpengaruh terhadap

pembangunan pedesaan, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia

penyelenggara pemerintahan desa perlu ada perbaikan dan peningkatan untuk

mendukung dan mendorong pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan pedesaan. Dengan rendahnya kualitas SDM perangkat desa akan

menghambat proses pembangunan pedesaan. Dengan lemahnya peran pemerintah

desa dalam subyek pembangunan, maka perlu ada peningkatan kapasitas

kelembagaan pemerintahan desa. Selain itu, dengan adanya dana PNMP dan ADD

yang didistribusikan di desa, diharapkan mampu meningkatkan keberdayaan

masyarakat desa dalam proses pembangunan serta pencapaian tujuan

kesejahteraan masyarakat.

f. Pertanian

Dalam bidang pertanian, isu strategis yang berkembangnya adalah membangun

ekonomi kerakyatan dengan melanjutkan dan mengembangkan agropolitan untuk

meningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian dan Indeks Nilai Tukar Petani

melalui peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk

mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian,

peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya

alam, pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan,

88

pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi yang

melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan

kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya. Peningkatan upaya penelitian

dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan

hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian yang tinggi.

Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis

produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang

terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul

yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat

waktu, tepat jumlah, dan terjangkau. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah

pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan

dan pertanian terhadap perubahan iklim

g. Kehutanan

Pemanfaatan sumber daya kehutanan harus dikelola secara arif dan bijak, sehingga

keseimbangan lingkungan dapat terjaga. Pengembangan potensi kehutanan perlu

dikembangkan sebagai sektor unggulan daerah yang mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, tetapi dengan cara pengelolaan yang benar agar sumber

daya hutan dapat terjaga dan lestari dengan tidak merusak lingkungan dan

ekosistem hutan.

h. Energi dan Sumberdaya Mineral

Pemenuhan Kebutuhan Energi untuk Mendukung Pertumbuhan daerah dan

pemanfaatan energi alternatif sangat mendukung dakam proses pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat

perlu untuk meningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif

geothermal, microhydro, pemanfaatan potensi tenaga surya dan bio-energy.

Kestabilan pasokan energi menjadi krusial dalam mendukung kebutuhan hidup

masyarakat dalam menjalankan aktifitas keseharian sehingga perlu untuk menjaga

kestabilan tersebut dengan pemenuhan sarana pelayanan penyediaan energi.

i. Perdagangan

Penguatan struktur perekonomian desa dan kota berbasis potensi lokal menjadi isu

strategi dalam pembangunan dalam bidang ekonomi. Penguataan sistem

perdagangan berbasis potensi dan sumber daya alam sekitar serta perlindungan

produsen pertanian hasil bumi berperan penting dalam meningkatkan ketahan

ekonomi daerah. Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan

kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya alam menuju ketahanan

89

pangan, dan antisipasi perubahan iklim perlu dilakukan guna stabilisasi ekonomi

daerah.

j. Perindustrian

Pengembangan sektor industri dengan mempermudah pelayanan perijinan untuk

mendukung pengembangan industri masyarakat. Pengembangan industri dengan

pemanfaatan potensi lokal diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat

lokal sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan

infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan

ekonomi dapat mendorong pengembangan industri di daerah.

k. Transmigrasi

Isu strategis dalam pelaksanaan transmigrasi adalah belum optimalnya kerjasama

antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor pendukung urusan transmigrasi. Belum

sebanding sosialisasi kepada calon transmigran yang bersedia ditempatkan. Belum

optimal penyediaan lokasi penempatan. Isu ini sangat tergantung dengan kesiapan

daerah penempatan dalam menyiapkan lokasi yang benar-benar memenuhi criteria

2C – 4L (Clear and Clean – Layak Huni, Layak Usaha, Layak Berkembang, Layak

Lingkungan).

4. Lingkungan Hidup

Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, untuk

mempertahankan Kabupaten Wonosobo sebagai daerah konservasi alam.

a. Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Peningkatan kualitas dan pencegahan degradasi lingkungan hidup kota, konservasi

dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko

bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim, peningkatan hasil rehabilitasi lahan

dan penekanan laju deforestasi, penurunan beban pencemaran lingkungan melalui

pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah, penurunan tingkat

polusi, penghentian kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai yang rawan

bencana. Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana, Sistem Peringatan Dini

Cuaca, dan Sistem Peringatan Dini Iklim. Peningkatan kemampuan penanggulangan

bencana melalui penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam

usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana, dan pembentukan tim gerak cepat.

b. Pertanahan dan Tata Ruang

Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman yang tidak

terkendali akan semakin menurunkan ketahanan pangan baik daerah maupun

90

nasional. Selain itu masih banyaknya pemanfatan ruang yang tidak sesuai dengan

peruntukannya karena kurangnya pemahaman, ketaatan, serta kedisiplinan

masyarakat . Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk

kepentingan umum secara menyeluruh dan pengelolaan tata ruang secara terpadu

perlu dilakukan untuk mengantisipasi dampak yang kontra produktif dalam

pembangunan. Pengembangan infrastruktur kewilayahan dan tata ruang, terutama

yang dapat menjadi sarana penghubung antar wilayah dan mendukung

pertumbuhan ekonomi perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dalam pemenuhan aspek kesejahteraan.

5. Perumahan dan Fasilitas Umum

a. Pekerjaan Umum

Kualitas dan kuantitas infrastruktur yang belum memadai menjadi isu strategis

dalam pembangunan. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur

daerah diharapkan dapat mendukung roda perekonomian daerah. Pemenuhan

infrastruktur yang berkualitas merupakan strategi kedepan yang harus terus dapat

diwujudkan baik melalui strategi perencanaan maupun melalui strategi penerapan

teknologi inovatif dalam pelaksanaan konstruksinya. Penerapan strategi

perencanaan dan teknologi tepat guna dalam penanganan infrastruktur di

Kabupaten Wonosobo dimasa yang akan datang adalah suatu keharusan mengingat

tantangan yang akan dihadapi kedepan adalah sumber daya yang semakin mahal

dan menipis namun kebutuhan yang akan terus berkembang

b. Perumahan Rakyat

Penataan lingkungan perumahan masyarakat sangat mendukung terciptanya

kualitas lingkungan yang sehat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup

masyarakat. Masih adanya kawasan perumahan yang kumuh perlu segera ditanagani

untuk mewujudkan lingkungan perumahan rakyat yang bersih dan sehat. Selain itu

pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat akan perumahan yang sehat menjadi

bagian penting pembangunan daerah, sebagai salah satu wujud peran pemerintah

dalam mensejahterakan rakyatnya.

6. Kesehatan

a. Kesehatan

Menitikberatkan kepada pembangunan bidang kesehatan dengan pendekatan

preventif, dan tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan

lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan

91

wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan

hidup, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millennium Development Goals.

Pelaksanaan upaya kesehatan preventif terpadu yang meliputi penurunan tingkat

kematian ibu saat melahirkan, penurunan tingkat kematian bayi dan pemberian

imunisasi dasar kepada 90% bayi. Wabah penyakit menular harus ditekan dan

ditanggulangi secara tuntas. Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan

kesehatan merupakan hal pokok yang harus dilakukan pemerintah dalam

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata sehingga

mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang

murah, mudah dan berkualitas. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi

perencanaan kebijakan, program, data dan informasi kesehatan, pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta hukum kesehatan serta

masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor, sehingga pelayanan dalam

bidang kesehatan belum maksimal. Penerapan jaminan kesehatan bagi masyarakat

miskin juga harus dilaksanakan secara adil dan merata sehingga menjangkau seluruh

masyarakat miskin. Selain itu penyediaan akses sumber air bersih yang dan akses

sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau seluruh masyarakat.

b. Keluarga Berencana

Pengendalian pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan peningkatan

kesejahteraan keluarga harus dilaksanakan dengan peningkatan kualitas dan

jangkauan layanan KB, peningkatan pemakai (akseptor) KB, sosialisasi keluarga

sejahtera serta pembentukan pendampingan keluarga sejahtera mandiri. Peran

penyuluh lapangan KB perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran masyarakat

akan pentingnya keluarga berencana dan membangun pemahaman yang positif

akan arti pentingnya KB dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.

7. Pendidikan

Pada aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas, yang menjadi isu utama adalah

penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Rintisan Wajib Belajar 12

Tahun. Kedua isu tersebut akan berimplikasi pada tantangan penyediaan sarana dan

prasarana pendidikan yang memadai, serta pembebasan biaya pendidikan khususnya

pendidikan dasar. Adapun dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing

pendidikan, yang menjadi isu utama adalah pengembangan dan pengelolaan sekolah

serta peningkatan kualifikasi pendidikan guru menjadi S1. Peningkatan kualifikasi guru

menjadi prasyarat bagi proses sertifikasi guru dan peningkatan mutu penyelenggaraan

pendidikan. Untuk aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, difokuskan

92

pada upaya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pendidikan Berbasis

Masyarakat (PBM), standarisasi pelayanan pendidikan, serta pengelolaan data dan

informasi pendidikan. Penerapan MBS dan PBM merupakan media untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan proses pendidikan.

Adapun standarisasi pelayanan pendidikan merupakan syarat bagi terlaksananya

peningkatan kualitas layanan pendidikan. Sedangkan penyediaan data dan informasi

pendidikan yang akuntabel dan bersifat kekinian menjadi kebutuhan dasar bagi proses

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan pendidikan. Peningkatan kualitas

pendidikan melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul dengan

meningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter

bangsa yang kuat. Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar, APM

pendidikan setingkat SMP dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat

SMA/K menjadi indikator penting dalam pembangunan kualitas SDM masyarakat.

Pemantapan implementasi BOS, Fasilitasi penyediaan buku di tingkat pendidikan dasar

dan menengah dan penyediaan sambungan internet pendidikan ke sekolah tingkat

menengah dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar sehingga pendidikan dapat

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai

manager sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai

entitas quality assurance, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin

keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran.

8. Pariwisata dan Budaya

Pengembangan dan perlindungan aneka ragam budaya, karya seni dan ilmu untuk

memperkaya nilai intelektual dan artistik bagi pertumbuhan jati diri dan adaptasi yang

disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh

keunggulan Wonosobo sebagai daerah agraris dan pariwisata. Penetapan dan

pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya perlu dilakukan

untuk menjaga kelestarian cagar budaya daerah dan nasional. Penyediaan sarana yang

memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya serta

kepariwisataan untuk menjaga eksistensi pariwisata daerah dan budaya. Dengan potensi

keindahan alam yang menawan dan , pengembangan pariwisata sangat potensial untuk

dikembangkan sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

93

9. Perlindungan sosial

a. Kependudukan dan Catatan Sipil

Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi

dan Administrasi Kependudukan (SIAK) menjadi isu penting dalam pengelolaan

kependudukan. Pengelolaan kependudukan harus dilakukan secara simultan dan

berkelanjutan karena kondisi data kependudukan yang sangat dinamis sebagai dasar

pemerintah dalam merumuskan kebijakan daerah. Pemberian layanan administrasi

kependudukan juga harus berorientasi pada pelayanan prima dan tertib admistrasi

kependudukan sehingga data kependudukan dapat terjaga validitasnya.

b. Pemberdayaan Perempuan

Penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender termasuk perlindungan bagi

perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan merupakan kewajiban

pemerintah dalam memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Pemberdayaan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga

wajib dilaksanakan secara adil dan proposional dengan memperhatikan hak-hak

perempuan.

c. Keluarga Sejahtera

Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan

pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan

perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah

d. Sosial

Isu penanggulangan masalah sosial adalah bagaimana memberikan jaminan

perlindungan sosial bagi penduduk miskin sehingga mereka dapat terlepas dari

belenggu kemiskinan serta ekses lain yang ditimbulkannya seperti munculnya

kelompok penyandang masalah sosial. Peningkatan kerjasama antara lintas

sektor/instansi terkait sehingga terciptanya sinergis dan keterpaduan dalam

pelayanan penyandang masalah kesejahteraan social, serta pembinaan dan

pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) perlu dilaksanakan

untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Selain itu, juga dilaksanakan Integrasi

program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan

Langsung Tunai (BLT) baik yang bersifat insidensial atau kepada kelompok marginal,

program keluarga harapan, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan,

beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD), dan Parenting Education . Revitalisasi Tim Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (TPKD) dengan menggunakan unified database untuk penetapan sasaran

program dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat sebagai dasar

94

keputusan dan alokasi anggaran dan Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

dengan cara pelatihan perubahan mindset dan bantuan serta pendampingan bagi

masyarakat yang membutuhkan.

95

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Visi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good

Governance) dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk 5 (lima)

tahun kedepan, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

didasarkan pada asas-asas umum, yaitu :

Asas Kepastian Hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,

kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintahan.

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu mengutamakan keteraturan, keserasian, dan

keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Asas Kepentingan Umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang

aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Asas Keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh

informasi yang benar, bersikap jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan

pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,

golongan, dan rahasia negara.

Asas Proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban

penyelenggara pemerintahan.

Asas Profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik

profesional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Asas Akuntabilitas, yaitu setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sejalan dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan tersebut dan agar

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat terarah dan berkelanjutan,

maka diperlukan adanya Visi Daerah baik untuk jangka panjang maupun jangka menengah.

Visi Daerah jangka menengah yang tertuang dalam dalam RPJMD Tahun 2010 - 2015 adalah

”WONOSOBO YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

LEBIH MAJU memiliki pengertian : Meningkatkan kemajuan pembangunan daerah

dibidang sosial, ekonomi, politik dan hukum menuju kemandirian daerah. Kemajuan

dibidang sosial diukur dengan kualitas sumberdaya manusia yang tercermin dari sumber

daya manusia yang memiliki karakter dan kepribadian bangsa, ahklak mulia, berkualitas,

berpendidikan yang tinggi, dengan derajad kesehatan yang baik dan produktivitas yang

96

tinggi. Kemajuan dibidang ekonomi diukur dari kemakmuran yang tercermin dari tingkat

pendapatan yang tinggi dan distribusi yang merata. Kemajuan dibidang politik dan hukum

diukur dari semakin mantapnya lembaga politik dan hukum yang tercermin dari

berfungsinya lembaga politik dan kemasyarakatan sesuai konstitusi, meningkatnya peran

aktif masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

LEBIH SEJAHTERA memiliki pengertian : Pembangunan daerah bukan hanya untuk

kemajuan dan kemandirian, tetapi juga untuk kesejahteraan, yaitu suatu kondisi yang

semakin baik dan damai dalam arti, dalam arti semakin adil dan tidak ada kekerasan dalam

bentuk apapun.

B. Misi

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan yang telah menuai beragam hasil

pada periode 2005-2010, tentu harus terus dipelihara dan ditumbuh-kembangkan. Capaian

dan prestasi pembangunan tersebut, pada hakekatnya adalah salah satu modal dasar yang

harus dilanjutkan untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik lagi,

pada periode lima tahun yang akan datang, 2010 - 2015.

Pada periode 2010 - 2015, masyarakat Wonosobo harus terus berupaya keras untuk

mencapai perbaikan di bidang kesejahteraan rakyat, membangun keadilan, penerapan tata

kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas demokrasi, serta menjaga kesatuan

dan keamanan.

Misi Pembangunan 2010 - 2015 merupakan bagian awal dari proses menuju cita-

cita tersebut dan pada dasarnya merupakan rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan

untuk mencapai visi Wonosobo 2015, yaitu terwujudnya Wonosobo yang semakin Maju

dan Sejahtera, namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global,

nasional dan regional pada kurun waktu 2010 - 2015 yang mempengaruhinya. Misi

pemerintah dalam periode 2010 - 2015 diarahkan untuk mewujudkan Wonosobo yang

lebih maju dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum menuju kemandirian

daerah serta meningkatkan kualitas kondisi yang sudah baik dan damai dalam arti

menghilangkan segala bentuk kekerasan dan mewujudkan keadilan sebagai cermin

demokrasi substansial. Usaha-usaha Perwujudan Visi Wonosobo 2015 akan dijabarkan

dalam misi tahun 2010 - 2015 sebagai berikut :

1. Melanjutkan praktik pemerintahan partisipatif dan demokratis menuju masyarakat yang

lebih sejahtera.

2. Meningkatkan kemajuan pembangunan menuju kemandirian daerah

3. Meningkatkan pelayanan sosial dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

97

4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah.

5. Meningkatkan dimensi keadilan dan meniadakan kekerasan dalam semua bidang.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2010 – 2015 yang

dikelompokkan menurut misi adalah sebagai berikut :

Misi : Melanjutkan praktik pemerintahan partisipatif dan demokratis menuju masyarakat

yang lebih sejahtera, dengan tujuan dan sasaran :

1. Mengefektifkan penyelenggaraan Otonomi Daerah, dengan sasaran :

a. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan daerah

b. Optimalisasi Sistem Pengawasan dan Evaluasi Kinerja

c. Meningkatnya kinerja DPRD

2. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan umum, dengan sasaran :

a. Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak ketiga

b. Meningkatnya kualitas pelayanan umum

c. Optimalisasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

d. Optimalisasi koordinasi perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

e. Optimalisasi pengelolaan perbatasan daerah

3. Memantapkan pengelolaan administrasi keuangan daerah, dengan sasaran :

a. Meningkatnya Efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah

b. Meningkatnya pendapatan asli daerah

c. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah

d. Optimalisasi pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

e. Optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

f. Optimalisasi pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD dan APB Desa.

4. Mewujudkan OPD yang efektif dan efisien, dengan sasaran :

a. Terbentuknya OPD yang tepat fungsi dan ukuran

b. Tersedianya Sistem, Prosedur dan mekanisme kerja OPD inter antar OPD dalam

kerangka Kabupaten satu atap

5. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan sasaran :

a. Peningkatan kualitas dan otentisitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (SAKIP)

b. Peningkatan akuntablitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

98

6. Mewujudkan SDM Aparatur yang profesional, netral, dan sejahtera, dengan sasaran :

a. Terselenggaranya pengembangan kapasitas PNS

b. Meningkatnya kinerja Aparatur

7. Mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas, dengan sasaran :

a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

8. Mewujudkan Pemerintahan desa yang baik, dengan sasaran :

a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

9. Mewujudkan Kelembagaan Masyarakat desa yang berdaya dan mandiri, dengan sasaran

:

a. Berfungsinya Lembaga kemasyarakatan desa sesuai kedudukan, tugas dan

wewenangnya

b. Berkembangnya BUMDesa

10. Meningkatkan keberdayaan masyarakat, dengan sasaran :

a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa

b. Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin

11. Peningkatan kualitas data statistik , dengan sasaran :

a. Tersedianya data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan dan

mudah diakse oleh pihak-pihak yang membutuhkan

12. Mewujudkan Tata Kelola Kearsipan yang baik, dengan sasaran :

a. Meningkatnya kualitas sistem kearsipan

13. Meningkatkan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di daerah, dengan sasaran:

a. Tersedianya media informasi publik

b. Teraksesnya informasi oleh masyarakat

c. Meningkatnya kualitas kerjasama Pemerintah Kabupaten di bidang komunikasi dan

informasi

14. Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

kepada masyarakat, dengan sasaran :

a. Terselenggaranya pemerintahan berbasis TIK

15. Meningkatkan kualitas tata kelola pertanahan, dengan sasaran :

a. Meningkatnya kualitas tata kelola pertanahan

16. Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan dan Catatan sipil, dengan sasaran :

a. Adanya kesesuaian kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan

catatan sipil

b. Adanya kesesuaian kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan

catatan sipil

99

Misi : Meningkatkan kemajuan pembangunan menuju kemandirian daerah, dengan

tujuan dan sasaran :

1. Mewujudkan jaringan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung perekonomian

daerah, dengan sasaran :

a. Terbangunnya Kemitraan Staregis Bidang Infrastruktur

b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan kabupaten

c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jembatan kabupaten

d. Meningkatnya kapasitas pelayanan infrastruktur jalan desa

e. Meningkatnya layanan irigasi teknis

f. Meningkatnya kualitas cakupan layanan jalan lingkungan

g. Meningkatnya kualitas drainase/gorong-gorong lingkungan permukiman

h. Meningkatnya kualitas layanan dan pengelolaan air bersih

i. Meningkatnya kualitas layanan dan pengelolaan sanitasi

j. Meningkatnya tata kelola permakaman

k. Meningkatnya kualitas prasarana publik

l. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengendalian persampahan

m. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan persampahan

2. Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat, dengan sasaran :

a. meningkatnya akses penduduk terhadap Kepemilikan rumah

b. terfasilitasinya masyarakat diperkotaan dan perdesaan untuk memiliki rumah layak

huni

c. meningkatnya partisipasi swasta dalam penyediaan perumahan

d. menurunnya luas permukiman kumuh

e. meningkatnya luasan ruang terbuka hijau di lingkungan permukiman

f. Meningkatknya pelayanan penanggulangan kebakaran

3. Mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai arahan/fungsi, dengan sasaran :.

a. Terwujudnya perencanaan ruang sesuai arahan.

b. adanya pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai peruntukan

4. Meningkatkan Layanan Angkutan dan kelalulintasan, dengan sasaran :

a. Meningkatnya Layanan Angkutan Umum

b. Meningkatnya Layanan Perijinan Trayek

c. Meningkatnya Jalur Trayek

d. Meningkatnya Jumlah Kendaraan Laik Jalan

e. Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas

f. Meningkatnya Pengelolaan Perparkiran

g. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Berlalu Lintas

100

h. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan

5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran :

a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas air

b. meningkatnya kualitas udara ambien

c. meningkatnya kualitas lahan

d. Berkurangnya resiko pencemaran B3 dan limbah B3

e. pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup

f. meningkatnya peran serta dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan

berkelanjutan

6. Mewujudkan Adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim, dengan sasaran :

a. Adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim

7. Mengoptimalkan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya mineral yang

memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup, dengan sasaran :

a. Meningkatnya hasil pengelolaan sumberdaya mineral yang memperhatikan aspek

lingkungan

b. Meningkatnya kualitas pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya

Mineral

8. Meningkatkan upaya mitigasi bencana geologi, dengan sasaran :

a. Tersedianya sistem mitigasi bencana geologi

9. Pemenuhan kebutuhan energi , dengan sasaran :

a. Meningkatnya penggunaan energi alternatif

b. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik

c. Terpenuhinya kebutuhan energi Migas

10. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan air tanah, dengan sasaran :

a. Tersedianya data dan informasi air tanah

b. Optimalnya pengelolaan air tanah

Misi : Meningkatkan pelayanan sosial dasar masyarakat, dengan tujuan dan sasaran :

1. Meningkatkan akses layanan pendidikan yang bermutu, berkesetaraan serta relevan

dengan kebutuhan masyarakat, dengan sasaran :

a. Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola pada jenjang Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD).

b. Meningkatnya pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses

pendidikan dasar

c. Meningkatnya pemerataan akses, mutu, relevansi dan tata kelola serta daya saing

publik pada jenjang pendidikan menengah.

101

d. Meningkatnya pemerataan, akses, mutu , relevansi, daya saing layanan pendidikan

non formal

e. Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan

f. Meningkatnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam

penyelenggaraan pendidikan

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran :

a. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan

b. Meningkatnya status gizi masyarakat

c. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit

d. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

e. Terpenuhinya tenaga kesehatan strategis di desa

f. Terpenuhinya obat dan perbekalan kesehatan

g. Terwujudnya lingkungan sehat

3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan pembentukan Keluarga Kecil

Berkualitas, dengan sasaran :

a. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk

b. Meningkatnya cakupan kepesertaan KB

c. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan reproduksi remaja (KRR)

dan poencegahan HIV/AIDS

4. Meningkatkan derajat keluarga kecil berkualitas (KKB), dengan sasaran :

a. Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga

b. Meningkatnya Kualitas Pembinaan kepada Keluarga

5. Meningkatkan Perlindungan, Pemberdayaan dan kesejahteraan social, dengan sasaran :

a. Meningkatnya Pemberdayaan dan kesejahteraan sosial bagi Penyandang masalah

kesejahteraan Sosial

b. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial

c. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial

6. Meningkatkan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan perlindungan

tenaga kerja, dengan sasaran :

a. Meningkatnya kesempatan kerja

b. Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja

c. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja

7. Meningkatkan peran serta kepemudaan dalam pembangunan, dengan sasaran :

a. Meningkatnya peran aktif pemuda dalam Pembangunan

8. Meningkatkan Budaya dan Prestasi Olah Raga, dengan sasaran :

a. Meningkatnya prestasi olah raga

102

b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana olah raga

9. Mewujudkan ketahanan pangan daerah, dengan sasaran :

a. Meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama

b. Meningkatnya konsumsi protein hewani dan nabati

c. Meratanya distribusi bahan pangan utama

10. Meningkatkan minat baca masyarakat, dengan sasaran :

a. Meningkatnya minat baca masyarakat

Misi : Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah,

dengan tujuan dan sasaran :

1. Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM, dengan sasaran :

a. Meningkatnya akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM

b. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan koperasi dan UMKM

c. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM

d. Bertambahnya unit UMKM baru

e. Meningkatnya jumlah koperasi

2. Meningkatkan investasi daerah, dengan sasaran :

a. Meningkatnya investasi daerah

3. Meningkatkan kualitas perlindungan pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya,

dengan sasaran :

a. Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya

b. Meningkatnya kreatifitas dan produktifitas pelaku budaya

c. Terwujudnya penetapan dan pengelolaan terpadu benda cagar budaya

4. Mengembangkan industri pariwisata , dengan sasaran :

a. Meningkatnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah

5. Meningkatkan Produksi dan produktifitas Komoditas Pertanian dan perkebunan, dengan

sasaran :

a. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan hortikultura

b. Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditas perkebunan Rakyat

6. Meningkatkan Produksi dan produktifitas Komoditas peternakan, dengan sasaran :

a. Meningkatnya populasi ternak, kuantitas dan kualitas produk Ternak

7. Meningkatkan Produksi Perikanan sebagai sektor unggulan, dengan sasaran :

a. Meningkatnya produksi ikan

8. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan Sumber Daya Kehutanan,

dengan sasaran :

a. Berkurangnya lahan kritis

103

b. Menertibkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

9. Terwujudnya sistem perdagangan yang efektif dan efisien, dengan sasaran :

a. Meningkatnya ketersediaan bahan pokok dan kelancaran distribusi

b. Meningkatnya kegiatan perdagangan di pedesaan

c. Meningkatnya ekspor antar daerah

d. Meningkatnya ekspor ke LN

e. Meningkatnya kemampuan pelaku ekspor

f. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)

10. Peningkatan Daya Saing Industri Kecil Menengah (IKM), dengan sasaran :

a. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Industri Kecil Menengah (IKM)

b. Berkembangnya Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis sumberdaya lokal

c. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Produksi yang efisien dan ramah lingkungan

11. Penguatan struktur Permodalan Industri Kecil Menengah (IKM), dengan sasaran :

a. Meningkatnya akses permodalan Industri Kecil pada lembaga keuangan

b. Tersedianya skema kredit yang meringankan Industri Kecil

12. Penataan Struktur Industri, dengan sasaran :

a. Berkembangnya klaster IKM

b. Meningkatnya pemanfaatan informasi dan sarpras pendukung

c. Tumbuh dan berkembangnya IKM baru

MMiissii :: Meningkatkan dimensi keadilan dan meniadakan kekerasan dalam semua bidang,

dengan tujuan dan sasaran :

11.. MMeewwuujjuuddkkaann kkeesseettaarraaaann ggeennddeerr,, kkeesseejjaahhtteerraaaann ddaann ppeerrlliinndduunnggaann bbaaggii ppeerreemmppuuaann ddaann

aannaakk,, ddeennggaann ssaassaarraann ::

aa.. MMeenniinnggkkaattnnyyaa kkeesseettaarraaaann ggeennddeerr,, ppeerrlliinndduunnggaann ddaann kkeesseejjaahhtteerraaaann aannaakk ddaallaamm

ppeemmbbaanngguunnaann

2. Memantapkan ketahanan ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan, dengan sasaran :

a. Mencegah ancaman terhadap ideologi negara

3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban daerah, dengan sasaran :

a. Terjaganya ketentraman dan ketertiban

b. Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat

c. Meningkatnya kapasitas organisasi keagamaan dan kemasyarakatan

4. Mewujudkan kehidupan politik yang kondusif dan demokratis, dengan sasaran :

a. Berjalannya proses pemilihan umum secara aman dan demokratis

b. Berkembangnya kelembagaan demokrasi

5. Memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan sasaran :

a. Berkurangnya resiko bencana

104

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 – 2015 dilaksanakan mulai masa transisi dari

akhir RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2010. Oleh karena itu strategi dalam

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 – 2015 dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan,

yaitu:

- Tahap Perencanaan dilaksanakan pada tahun 2010 – 2012 dengan melakukan konsolidasi

seluruh potensi yang dimiliki daerah baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya

manusia (birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat) serta mengintegrasikan pokok-pokok

kebijakan tahap awal RPJMD dengan perencanaan pembangunan daerah sebelumnya.

- Tahap Pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan pada tahun 2012, 2013, dan 2014 dalam

rangka percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dengan mengarahkan

seluruh potensi yang dimiliki daerah untuk tercapainya target kinerja pada setiap prioritas

pembangunan daerah.

- Tahap Evaluasi, yaitu merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD pada tahun 2015

dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan

daerah dan melakukan langkah-langkah pemantapan pada target kinerja yang belum

tercapai. Melalui tahapan ini diharapkan visi Kabupaten Wonosono telah tercapai.

Guna mendukung strategi tersebut, maka dalam rangka pencapaian kinerja, maka

diterapkan sistem manajemen pembangunan daerah yang bersifat lebih terbuka dan akuntabel,

melalui:

1. Meningkatkan kerjasama (networking) guna mewujudkan pembangunan daerah.

2. Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan swasta guna meningkatkan

investasi.

3. Membangun birokrasi yang efisien dan berorientasi pada kinerja.

4. Menetapkan target kinerja pada setiap tahun dan menuangkan dalam bentuk Penetapan

Kinerja (performance agreement).

Sedangkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang diarahkan untuk lima

(5) tahun kedepan sesuai dengan misi pembangunan lima tahun adalah sebagai berikut :

Misi : Melanjutkan praktik pemerintahan partisipatif dan demokratis menuju masyarakat

yang lebih sejahtera, dengan strategi dan arah kebijakan :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas penyusunan peraturan daerah

2. Peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja

3. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

105

4. Efektivitas pengelolaan dana tugas pembantuan

5. Peningkatan Kerjasama Daerah

6. Peningkatan kualitas pelayanan umum

7. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum

8. Peningkatan koordinasi perlindungan dan penegakan HAM

9. Peningkatan pengelolaan perbatasan daerah

10. Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah

11. Efektifitas pengelolaan keuangan daerah

12. Peningkatan managemen pengelolaan keuangan daerah

13. Optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah

14. Optimalisasi pengelolaan investasi dan aset daerah

15. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro

16. Pengembangan pengolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

17. Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan APBD

18. Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan APBDes

19. Restrukturisasi dan penataan OPD sesuai dengan beban kerja, kebutuhan daerah dan

peraturan yang berlaku

20. Penyusunan kebijakan ketatalaksanaan melalui tiga aspek: substansi, kelembagaan, dan

operasional

21. Optimalisasi pendayagunaan sarana dan prasarana kerja

22. Pemberdayaan aparatur melalui peningkatan kapasitas, formasi, alokasi dan promosi yang

obyektif, serta peningkatan kesejahteraan

23. Pendayagunaan kelompok jabatan fungsional untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik

24. Peningkatan pelayanan publik melalui pemusatan kabupaten satu atap dan distribusi

informasi dan sistem (pemberdayaan masyarakat)

25. Evaluasi kinerja pelayanan publik dengan menerapkan Permenpan

26. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi/Pemda melalui penerapan/penyelenggaraan

secara otentik yang terangkai dalam siklus tahunan dan lima tahunan

27. Pengembangan kapasitas pegawai

28. Peningkatan kedisiplinan dan pengembangan aparatur

29. Peningkatan kesejahteraan Aparatur

30. Mewujudkan proses perencanaan partisipatif yang sinergis dan lebih berkualitas

31. Menjalin jejaring yang lebih efektif dengan semua pihak dalam mendorong percepatan

pembangunan

32. Penataan dan Penegakan hukum pertanahan serta pengurangan potensi sengketa

106

33. Peningkatan sistim administrasi kependudukan dan catatan sipil serta peningkatan kualitas

SDM aparat

34. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil

35. Menguatkan kapasitas tata kelola pemerintahan desa

36. Meningkatkan Keberdayaan lembaga masyarakat perdesaan

37. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

38. Meningkatkan kualitas keberdayaan masyarakat dalam pembangunan

39. Penanggulangan Kemiskinan

4400.. MMeenniinnggkkaattkkaann kkoooorrddiinnaassii ddaann ssiinnkkrroonniissaassii ddaallaamm ppeennggeelloollaaaann ddaann ppeennyyeeddiiaaaann ddaattaa ssttaattiissttiikk

ddaann mmeenniinnggkkaattkkaann SSDDMM ppeennggeelloollaa ddaattaa ssttaattiissttiikk

41. Peningkatan kualitas sistem kearsipan

42. Perluasan akses layanan informasi publik

43. Melaksanakan Kerjasama Informasi dan media Massa

44. Penataan pemanfaatan IT Kabupaten Wonosobo

45. Perluasan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan

pelayanan publik

Misi : Meningkatkan kemajuan pembangunan menuju kemandirian daerah , dengan strategi

dan arah kebijakan :

1. Mendorong Forum Kemitraan Multipihak

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan

3. Meningkatkan kapasitas jembatan sesuai dengan kelas jalan

4. Penanganan jalan lingkungan desa dan jalan poros desa

5. Pembangunan jaringan irigasi prioritas penunjang produktivitas pertanian

6. Optimalisasi kelembagaan kelompok pengelola air dan pengembangan sistem jaringan

irigasi partisipatif

7. Pemisahan drainase jalan umum dan drainase lingkungan permukiman

8. perluasan akses layanan air bersih untuk seluruh lapisan penduduk

9. peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi

10. penyediaan areal pemakaman yang sesuai daya layan penduduk

11. Pemerataan pembangunan infrastruktur strategis yang menunjang investasi

12. Peningkatan prasarana publik

13. Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan

14. Meningkatkan Penyediaan perumahan penduduk oleh pemerintah daerah, pengembang

swasta dan swadaya masyarakat

15. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman

107

16. Peningkatan Pelayanan penanggulangan kebakaran

17. Penyusunan rencana makro dan rencana rinci tata ruang

18. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Efektif dan Efisien

19. Pengendalian dan pengawasan tingkat pencemaran

20. meningkatkan peran serta dunia usaha dengan pemberian jasa lingkungan dan pembuatan

produk yang bersih

21. menurunkan tingkat resiko dampak perubahan iklim dengan adaptasi dan mitigasi

22. Peningkatan manfaat, nilai tambah serta peluang usaha pengelolaan sumberdaya mineral

yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup

23. Pembentukan kelembagaan mitigasi bencana geologi dan penyusunan standar operasional

prosedur (SOP) mitigasi bencana geologi

24. Pengelolaan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah

Misi : Meningkatkan pelayanan sosial dasar masyarakat, dengan strategi dan arah kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaran pendidikan, pemerataan, pengembangan

kurikulum, penataan sistem, pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam

jenjang PAUD


kurikulum, penataan sistem, pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam

jenjang SD/MI


kurikulum, relevansi, daya saing, penataan sistem, pembiayaan dan peningkatan peran

serta masyarakat dalam jenjang Pendidikan Menengah


kurikulum, relevansi, daya saing, penataan sistem, pembiayaan dan peningkatan peran

serta masyarakat dalam pendidikan Non Formal

5. Meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kualitas

kependidikan

6. Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan

pendidikan.

7. Mengembangkan kurikulum berbasis wawasan kebangsaan, pendidikan anti korupsi,

renponsif gender serta meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan

8. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

9. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam peningkatan status gizi

10. Mengembangkan survelans penyakit dan masalah kesehatan berbasis masyarakat

11. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

108

12. Menjamin ketersediaan, pemerataan dan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan

13. Peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan

14. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

15. Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana untuk masyarakat dan mendorong

masyarakat untuk mengendalikan kelahiran

16. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui berbagai program yang

responsif terhadap kebutuhan remaja.

17. Mewujudkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui pengembangan model

operasional Bina Keluarga Balita, Bina Lingkungan Keluarga, Bina Keluarga Remaja dan Bina

Keluarga Lansia

18. Penguatan pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas melalui peningkatkan peran serta

masyarakat, pengelola kader dan pengembangan jejaring kerja/kemitranan serta dan

pengembangan informasi program KB-KS

1199.. Meningkatkan kualitas hidup, kemandirian dan pemenuhan hak dasar PMKS

2200.. PPeenniinnggkkaattaann ddaann ppeerrlluuaassaann llaappaannggaann ppeekkeerrjjaaaann ddii bbeerrbbaaggaaii sseeccttoorr

2211.. PPeenniinnggkkaattaann kkoommppeetteennssii ddaann pprroodduukkttiivviittaass tteennaaggaa kkeerrjjaa sseessuuaaii ddeennggaann kkeebbuuttuuhhaann ppaassaarr

kkeerrjjaa

2222.. PPeenneeggaakkkkaann hhuukkuumm ddaann ppeerrlliinndduunnggaann tteennaaggaa kkeerrjjaa,, PPeenniinnggkkaattaann kkeesseejjaahhtteerraaaann tteennaaggaa

kkeerrjjaa ddaann MMeemmaannttaappkkaann hhuubbuunnggaann iinndduussttrriiaall yyaanngg hhaarrmmoonniiss..

23. Mengembangkan penyediaan layanan pembinaan generasi muda

24. Mengembangkan layanan pembinaan keolahragaan

25. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

26. Peningkatan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal

27. Meningkatkan layanan baca bagi masyarakat melalui bahan bacaan

Misi : Meningkatkan perekonomian daerah, dengan strategi dan arah kebijakan :

1. Mendorong adanya regulasi yang mampu mendukung aksesibilitas koperasi dan UMKM

pada lembaga keuangan (sejenis KUR/KKPE dsb)

2. Mendorong mengembangkan praktik berkoperasi yang sesuai prinsip dan asas koperasi

serta meningkatkan peran koperasi dalam memfasilitasi peningkatan kesejahteraan

anggotanya

3. Mendorong pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM;

mengembangkan produk koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif untuk

bersaing di pasar domestik dan mancanegara.

4. Peningkatan investasi / penanaman modal di daerah

5. Peningkatan kualitas perlindungan pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya

109

6. Pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing

7. Peningkatan Produksi dan produktifitas Komoditas Pertanian dan perkebunan

8. Peningkatan Produksi dan produktifitas Komoditas peternakan

9. Peningkatan Produksi dan produktifitas Komoditas perikanan

10. Peningkatan daya dukung dan fungsi DAS dalam rangka menjamin ketersediaan air

11. Peningkatan Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

12. Peningkatan efektifitas dan efisiensi perdagangan

13. Peningkatan Daya Saing Industri Kecil Menengah (IKM)

14. Penguatan peran lembaga keuangan (bank/non bank untuk memperkuat struktur

keuangan/ permodalan IKM

15. Mewujudkan efisiensi industri unggulan melalui pengembangan klaster industri penghela

dan kluster pendukung lainnya serta penguatan kelembagaan kluster IKM

Misi : Meningkatkan dimensi keadilan dan meniadakan kekerasan dalam semua bidang,

dengan strategi dan arah kebijakan :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui

penerapan strategi PUG,termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus

perencanaan dan penganggaran

2. Menjamin perlindungan hak perempuan dan anak

3. Pemantapan ketahanan ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan

4. Peningkatan ketertiban dan keamanan

5. Peningkatan kapasitas organisasi keagamaan dan kemasyarakatan

6. Penurunan penyakit masyarakat

7. Peningkatan kehidupan politik yang demokratis

8. Perlindungan kepada masyarakat

110

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 - 2015

dirumuskan untuk dapat digunakan sebagai fokus dari upaya pelaksanaan misi dalam rangka

mencapai visi pembangunan daerah dan menentukan program-program yang akan

dilaksanakan selama lima tahun.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo 2010 - 2015, perlu dirumuskan dan

dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah

diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Prioritas Pembangunan Daerah ini

bertujuan untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh

Kabupaten Wonosobo di masa mendatang. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan

diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari prioritas pembangunan daerah yaitu:

1. Penanggulangan kemiskinan.

Program prioritas yang akan dilakukan :

a. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, melalui Optimalisasi pelaksanaan program

pemerintah Bantuan Sosial Terpadu, PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat.

b. Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya, melalui Revitalisasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

c. Peningkatan perluasan dan pengembangan Kesempatan Kerja, melalui pengembangan

kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.

d. Perlindungan dan jaminan sosial, melalui Penyediaan sistem jaminan sosial bagi

masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

e. Pengembangan usaha masyarakat, melalui Peningkatan pemerataan distribusi

kepemilikan modal material kepada seluruh masyarakat dan Peningkatan kemampuan

usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengelola produk-produk potensial daerah baik

dalam bidang permodalan, produksi maupun pemasaran.

f. Kerjasama Pembangunan, melalui Penguatan kerjasama antara Wonosobo – Perguruan

Tinggi – Pelaku Usaha / BIG Partnership dalam pengembangan produk-produk potensial

daerah (pertanian, usaha mikro kecil dan menengah, serta pariwisata).

2. Pendidikan.


a. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah, melalui peningkatan

akses terhadap pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dengan biaya yang

terjangkau dan fasilitasi rintisan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.

111

b. Pendidikan berkelanjutan, melalui Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi

berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test), namun pendidikan

menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan

terhadap budaya-bahasa Indonesia.

c. Manajemen Pelayanan Pendidikan, melalui Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai

manajer sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai

entitas quality assurance, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin

keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan

Pendidikan, serta Penataan ulang kurikulum sekolah yang menjadi urusan daerah

sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan

SDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan memasukkan pendidikan

kewirausahaan (diantaranya dengan mengembangkan model link and match).

d. Peningkatan Mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan, melalui Peningkatan kualitas dan

kesejahteraan guru, pengelolaan dan layanan sekolah.

3. Kesehatan.


a. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat, melalui Pelaksanaan

Program Kesehatan Preventif Terpadu yang meliputi pemberian imunisasi dasar kepada

balita; Penyediaan akses sumber air bersih dan akses terhadap sanitasi dasar

berkualitas; Penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan, serta tingkat kematian

bayi; menjamin ketercukupan kebutuhan Obat ; Ketersediaan dan peningkatan kualitas

layanan rumah sakit, puskesmas dan PKD; dan Penerapan Asuransi Kesehatan Daerah

tidak hanya untuk keluarga miskin tetapi kepada seluruh keluarga.

b. Program Keluarga Berencana, melalui Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB

melalui klinik pemerintah dan swasta;

4. Infrastruktur


a. Peningkatan prasarana public, melalui Konsolidasi kebijakan penanganan dan

pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap

dan pengelolaan tata ruang secara terpadu;

b. Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan, melalui peningkatan kuantitas dan kualitas

pembangunan jalan antar Kecamatan dan antar Desa.

c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, melalui Pembangunan jaringan

prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antar wilayah yang

112

terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi

Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi.

d. pengembangan perumahan rakyat, melalui pembangunan rumah sederhana sehat

bersubsidi berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung

keluarga yang kurang mampu.

e. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, melalui pembangunan

prasarana pengendalian bencana pada kawasan-kawasan rawan bencana.

f. Pengembangan Komunikasi ,Informasi dan media massa, melalui maksimalisasi

tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi masyarakat.

g. Peningkatan Pelayanan Angkutan dan perhubungan, melalui perbaikan sistem dan

jaringan transportasi didalam kota Wonosobo, Kertek, Sapuran, Garung, Kaliwiro dan

transportasi pedesaaan.

5. Pertanian dan Ketahanan Pangan.


a. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, melalui revitalisasi

pertanian, perikanan dan kehutanan, dengan penataan regulasi untuk menjamin

kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru, penertiban

serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar.

b. Pembangunan / rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, melalui pembangunan

dan pemeliharaan sarana pengairan, yang melayani sentra-sentra produksi pertanian

demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian.

c. Peningkatan produktifitas pertanian, melalui peningkatan upaya penelitian dan

pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil

peneilitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian yang tinggi;

mendorong untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk

lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta

sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk,

teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan

terjangkau;

d. Peningkatan pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan

melalui peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan, melalui peningkatan

pola pangan harapan;

e. Pengendalian dampak perubahan iklim, melalui pengambilan langkah-langkah kongkrit

terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

113

6. Konsolidasi dan Reformasi birokrasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan;


a. Penataan Kelembagaan, melalui restrukturisasi, konsolidasi struktural dan peningkatan

kapasitas SKPD yang menangani urusan pemerintahan daerah.

b. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui peningkatan efisiensi dan

efektivitas penggunaan anggaran dan alokasi dana desa, penyempurnaan pelaksanaan

pemilihan kepala desa, peningkatan kapasitas pemerintahan desa; serta penetapan dan

penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara

pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

c. Pembinaan dan pengembangan aparatur, melalui penyempurnaan pengelolaan PNS

yang meliputi sistem rekruitmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi serta

kesejahteraan PNS .

d. Penataan Peraturan Perundang-undangan, melalui percepatan evaluasi, harmonisasi

dan sinkronisasi peraturan daerah.

e. Penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan, melalui peningkatan

integrasi dan integritas penerapan dan penegakan peeraturan daerah oleh seluruh

lembaga dan aparat hukum.

f. Penataan Administrasi Kependudukan, melalui penetapan Nomor Induk Kependudukan

(NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK)

dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk.

7. Iklim investasi dan usaha;


a. Penataan perundang-undangan, melalui reformasi regulasi secara bertahap sehingga

terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan

ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya; serta Sinkronisasi kebijakan

ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja,

b. Peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi dan investasi, melalui penerapan sistem

pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPSIE) pada Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan pengurangan biaya untuk memulai usaha.

8. Energi dan sumber daya mineral;


a. Pengembangan Ketenagalistrikan dan energy, melalui percepatan penyediaan jaringan

listrik pada kawasan-kawasan yang belum berlistrik.

114

b. Pengembangan Energi Alternatif Tepat Guna, melalui peningkatan pengembangan

energi terbarukan termasuk energi alternatif tenaga surya dan microhydro,

c. Pengembangan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Mineral yang

memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup, melalui konversi kegiatan

pertambangan kepada kegiatan yang nilai ekonominya tinggi dan tidak merusak

lingkungan; serta rehabilitasi lahan pasca pertambangan.

9. Lingkungan hidup dan Penanggulangan bencana;


a. Pengendalian dampak perubahan iklim, melalui peningkatan hasil rehabilitasi lahan

kritis, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh,

b. pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, melalui penurunan beban

pencemaran lingkungan, melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air

limbah dan emisi di kegiatan industri dan jasa, penurunan tingkat polusi, Penghentian

kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana;

c. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, melalui Penjaminan

berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Bencana dan Sistem Peringatan Dini Cuaca

dan Sistem Peringatan Dini Iklim; serta peningkatan kemampuan penanggulangan

bencana melalui: penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam

usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana, pembentukan tim gerak cepat (unit

khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang

memadai dengan basis di lokasi strategis yang dapat menjangkau seluruh wilayah

Kabupaten.

10. Kawasan tertinggal, terbelakang, perbatasan dan kumuh

Program aksi yang akan dilakukan :

a. Penataan Perundang-undangan, melalui pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang

infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong

pertumbuhan di daerah tertinggal, terbelakang, perbatasan dan kumuh.

b. Kerjasama daerah melalui pembentukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga

dalam rangka percepatan pertumbuhan di daerah tertinggal, terbelakang, perbatasan

dan kumuh.

11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Program aksi yang akan dilakukan :

115

a. Pengelolaan Kekayaan Budaya, melalui penetapan dan pembentukan pengelolaan

terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, museum dan perpustakaan, serta pelestarian

budaya.

b. Pengembangan Nilai seni dan Budaya, melalui penyediaan sarana yang memadai bagi

pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya; serta Peningkatan perhatian

dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh

masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya.

c. Program pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, melalui peningkatan

keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan

sumber daya menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan

pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.

Selengkapnya kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten

Wonosobo Tahun 2010 - 2015 tersaji dalam tabel sebagai berikut :

116

175

BAB VIII

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran

keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir

periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program

pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun

sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Adapun penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Wonosobo disajikan dalam tabel

sebagai berikut:

Tabel VIII.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Wonosobo

No URUSAN PEMERINTAHAN/

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Kondisi awal

Target Capaian Setiap Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

URUSAN PENDIDIKAN

1 Angka Melek Huruf 99,69 99,72 99,89 100 100 100

2 Rata-rata Lama Sekolah 6,36 6,58 6,72 6,87 6,99 7,12

3 APK PAUD 24 26 35 40 45 50

4 Rasio pendidik dengan peserta didik PAUD

1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16

5 APM-SD/MI/Paket A 84,02 87 90 92,5 93,5 95

6 APK SD/MI/Paket A 96,46 99 100 100 100 105

7 APM SMP/MTs/Paket B 59,78 65 70 75 80 85

8 APK SMP/MTs/Paket B 79,13 83 88 91 94 100

9 Angka Putus Sekolah SD/MI 0,14 0,13 0,1 0,08 0,07 0,06

10 Angka Putus Sekolah SMP/MTs

1,03 1 0,98 0,96 0,94 0,92

11 % kelulusan SD/MI 99,6 99,64 99,7 99,75 99,8 99,9

12 Prosenatase kelulusan SMP/MTs minimal

87,24 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9

13 Angka melanjutkan ke jenjang SMP/MTs

95 61,01 63 65 68 70

14 Angka melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA

66 68 70 74 78 80

15 Rasio Pendidik dengan peserta didik SD/MI

1:18 1:18 1:19 1:19 1:20 1:20

16 Rasio Pendidik dengan peserta didik SMP/MTs

1:14 1:14 1:15 1:15 1:16 1:16

17 Rasio murid dengan kelas SD/MI

1:26 1:27 1:28 1:29 1:30 1:31

176



Kondisi awal


2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

18 Rasio murid dengan kelas SMP/MTs

1:33 1:34 1:34 1:35 1:35 1:36

19 Rasio murid dengan buku 2:01 1:01 1:01 1:01 1:01 1:01

20 APK SMA/SMK/MA 33,09 35 40 45 52,5 60

21 APM SMA/SMK/MA 23,98 26 29 32 35 38

22 Rasio siswa SMK : SMA 44:56 51:49 57:43 60:40 67:33 70:30

23 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA

1,32 1,1 1,09 0,8 0,7 0,6

24 % kelulusan SMA/SMK/MA 93,02 94 94,5 95 95,5 96

25 Rasio Pendidik dengan peserta didik SMA/SMK/MA

1:14 1:14 1:15 1:15 1:16 1:16

26 Rasio murid dengan kelas SMA/SMK/MA

1:33 1:34 1:34 1:35 1:35 1:36

27 % penambahan APK berdasarkan layanan usia wajar dikdas yang belum/tidak sekolah

3 3,2 4 4,5 5 5,5

28 % layanan pendidikan kesetaraan bagi usia dewasa yang belum bersekolah

48 50 53 56 60 65

29 % Angka melek huruf usia 15-45 tahun

98,87 99,69 100 100 100 100

30 % Pendidik berkualifikasi S.1/D.4 mencapai :

a. pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

5,69 50 55 60 65 70

b. pada Satuan Pendidikan SD/MI

16,48 60 70 80 90 100

c. pada Satuan Pendidikan SMP/MTs.

71,66 90 95 100 100 100

d. Pada Satuan Pendidikan SMA/MA dan SMK

96 98 100 100 100 100

e. Pada Pendidikan Kesetaraan A, B dan C

10 15 20 25 27 30

31 % lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra yang baik

50 50 60 65 70 75

32 % SD/MI menerapkan MBS 100 100 100 100 100 100

33 % SMP/MTs menerapkan MBS

100 100 100 100 100 100

34 % SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik.

100 100 100 100 100 100

35 Jumlah Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SSM) SMA/SMK ISO 9001-2008

2 4 5 5 6 7

URUSAN KESEHATAN

1 Angka usia harapan hidup 69,8 70,1 70,29 70,49 70,73 70,94

2 Angka Harapan Hidup saat Melahirkan

70,01 70,06 70,26 70,45 70,66 70,87

177



Kondisi awal


2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Angka kematian ibu per 100000 kelahiran hidup

115 114 111 108 105 102

4 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

15,23 14,63 13,42 12,21 11 9,8

5 % cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

95 100 100 100 100 100

6 % cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

91,94 92 94 96 98 100

7 % ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))

91,02 92,5 94,5 95,5 96,5 97

8 % Cakupan KB aktif 81,41 86,45 87,69 88,12 88,69 89,53

9 % cakupan kunjungan neonatal

99,17 99,5 99,7 99,9 100 100

10 % cakupan pelayanan kesehatan bayi

86,65 87 88 89 90 92

11 % cakupan pelayanan kesehatan anak balita

80,05 84,06 84,8 85,86 86,72 87,25

12 % cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

95 96 97 100 100 100

13 % PKD aktif 25 30 50 75 90 100

14 % cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100 100 100 100 100 100

15 % Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100 100 100 100 100 100

16 % Cakupan palayanan gawat darurat level 1 di sarana kesehatan rujukan

100 100 100 100 100 100

17 % balita gizi kurang 7,7 10.1 9.1 9.3 9 8.7

18 prevalensi GAKY 25,49 25 22.5 20 17.5 20

19 % anemia pada ibu hamil dan remaja putri

49,17 40 35 30 25 20

20 % bayi (0-6 bulan) yang mendapatkan ASI saja

54,69 60 65 70 75 80

21 % bayi dan balita 6-59 bulan serta ibu nifas mendapat kapsul vitamin A

95,8 100 100 100 100 100

22 % prevalensi anak balita yang pendek (stunting)

31,3 45 41.5 35.5 32 30

23 % kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan

37,5 45 50 55 60 70

24 % kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan

81,5 85 85 85 85 85

25 % penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate)

75 90 90 90 90 90

178



Kondisi awal


2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

26 kasus malaria (Annual Paracite Indeks-API) per 1.000 penduduk

0,16 1.75 1.5 1.25 1 1

27 % penderita malaria yang diobati

100 100 100 100 100 100

28 angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk

69 54 53 52 51 50

29 angka kematian DBD 0,16 <1 <1 <1 <1 <1

30 % suspek flu burung yang ditemukan dan ditangani sesuai standart

100 100 100 100 100 100

31 % kasus zoonosa (rabies,antraks, pes, leptospirosis) yang ditangani sesuai standart

100 100 100 100 100 100

32 % ODHA yang mendapatkan anti Retroviral Treatment

70 75 80 85 90 90

33 % darah donor diskrining terhadap HIV-AIDS

100 100 100 100 100 100

34 % desa/kelurahan UCI 93,2 100 100 100 100 100

35 Cakupan desa/kelurahan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi<24 jam

100 100 100 100 100 100

36 % diare balita yang ditangani sesuai standart

100 100 100 100 100 100

37 angka kematian diare 0,015 0 0 0 0 0

38 Non Polio Acute Flaccid Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

6 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2

39 % penderita pneumonia yang diobati sesuai standart

100 100 100 100 100 100

40 % kasus filariasis yang ditangani

100 100 100 100 100 100

41 % kasus Infeksi Melular Seksual (IMS) yang ditangani

100 100 100 100 100 100

42 % puskesmas melaksanakan surveilans dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular

100 100 100 100 100 100

43 rumah tangga sehat 47 50 55 60 70 80

44 % desa siaga aktif 15,7 20 25 30 40 50

45 Jumlah pondok pesantren yang memiliki / melaksanakan poskestren

6 6 10 15 20 25

46 % posyandu mandiri 9,9 20 30 40 50 60

47 % desa yang memiliki tenaga kesehatan bidan dan perawat/ paramedis lainnya

60 70 80 90 100 100

48 Tingkat kecukupan obat, alat kesehatan, serum, reagensia untuk pelayanan kesehatan

92 94 95 100 100 100

49 Tingkat kecukupan vaksin untuk pelayanan imunisasi

100 100 100 100 100 100

179



Kondisi awal


2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

50 Tingkat kecukupan sarana prasarana pengelolaan dan pelayanan kefarmasian sesuai standart

10 50 60 75 90 100

51 % instalasi farmasi dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang melaksanakan manajemen kefarmasian sesuai standart

10 30 50 60 70 80

52 % sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standart

10 10 20 30 40 50

54 % penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

98,63 98,75 99 99,25 99,5 100

55 % kualitas air minum yang memenuhi syarat

89,25 90 90 95 95 100

56 % penduduk yang memiliki jamban sehat

62,62 70 73 75 77 80

57 jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)

17 18 20 20 20 25

58 % rumah memenuhi syarat kesehatan

61,23 70 73 75 77 80

59 % tempat umum memenuhi syarat kesehatan

47,05 70 72 74 76 77

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

1 Panjang jalan kondisi baik antara ibukota kabupaten - kecamatan (Km)

153,73 163,47 174,16 184,25 193,96 199,76

2 Rasio Panjang Jalan lebar >6 m dan < 6 m untuk jalan antar ibukota kabupaten - kecamatan

8,13 9,20 10,52 14,20 16,63 19,88

3 Panjang jalan kondisi baik antar ibukota kecamatan (km)

125,00 135,52 164,96 194,58 196,79 193,33

4 Panjang jalan kondisi baik wilayah perbatasan

44,16 86,03 101,98 118,33 116,75 117,10

5 Rasio Panjang Jalan Aspal dan Non Aspal untuk jalan wilayah perbatasan

49,70 80,05 86,61 93,65 95,79 98,45

6 % Jumlah jembatan kondisi baik

69,4 70,59 72,24 73,88 75,53 77,18

7 jumlah panjang jalan desa kondisi baik (km)

40,54 43,43 50,14 57,53 65,65 74,59

8 panjang jalan beton dan paving lingkungan desa (km)

5,9 6,1 6,71 7,39 8,12 8,94

9 % Kondisi Daerah irigasi Prioritas kondisi baik

100 100 100 100 100 100

10 % Daerah Irigasi dalam kondisi baik

52 60 70 75 80 90

180



Kondisi awal


2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

11 Rasio Panjang Saluran Irigasi dengan luas daerah irigasi yang terlayani

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

12 panjang penanganan jalan lingkungan permukiman (km)

10 10 11 12 13 15

13 panjang penanganan drainase lingkungan permukiman kondisi baik

10 10 11 12 13 15

14 % rumah tangga yang dapat akses air bersih per penduduk total

91 93 95 97 100 100

15 % jumlah sambungan rumah pelanggan PDAM

80 80 80,4 80,8 81,2 81,6

16 % rumah tangga bersanitasi 40 40 50 60 70 80

17 Tersedianya gedung pemerintahan satu atap terpadu (unit)

0 0 0 1 1 1

18 % gedung pemerintahan yang representatif

40 40 50 60 70 80

19 Tersedianya gedung olah raga terpadu

0 1 1 1 1 1

20 % Berkurangnya volume timbunan sampah

2 2 3 4 7 10

21 Jumlah sarana pengelolaan sampah organik dan anorganik

11 11 12 13 13 13

22 jumlah sarana prasarana persampahan

10 10 10 10 10 10

23 % sampah terpilah pada pusat pusat timbulan

5 5 15 35 55 75

24 % Jumlah masyarakat/dunia usaha yang mengelola sampah mandiri

40 50 60 70 80 90

URUSAN WAJIB PERUMAHAN

1 rasio jumlah rumah per jumlah kepala keluarga (KK)

0,979 0,983 0,985 0,986 0,988 0,99

2 rasio rumah layak huni per jumlah total rumah

0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95

3 jumlah kompleks perumahan yang dibangun pengembang

14 15 15 16 16 17

4 % luasan permukiman kumuh*

2,8 2,75 2,25 2 1 0

5 % taman lingkungan/ruang terbuka hijau dari luasan pemukiman

39 39 39 39 39 39

6 Jumlah sarana pelayanan penanganan bencana kebakaran

2 2 2 2 2 2

URUSAN TATA RUANG

1 Ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang

belum ada ada ada ada ada

2 % ketaatan pada RTRW 0 10 20 30 40 50

181



Kondisi awal


2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

URUSAN PERENCANAAN

1 Tersedianya Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten

belum belum ada ada ada ada

2 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah :

a. RPJMD ada ada ada

b. RKPD ada ada ada ada ada ada

3 Tersedianya dokumen evaluasi pembangunan :

a. Tahunan belum ada ada ada ada ada

b. Lima Tahunan belum ada ada

4 Tersedianya data profil daerah

ada ada ada ada ada ada

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

1 Rasio Jumlah Angkutan dengan Penumpang

185,3 184,7 183,59 182,48 180,95 179,32

2 % Standar Fasilitas Angkutan Umum

100 100 100 100 100 100

3 Jumlah pengurusan perijinan trayek

644 662 682 702 715 726

4 jumlah jalur trayek 28 28 30 32 34 36

5 Jumlah Uji Kendaraan angkutan umum

2.318 2.365 2.412 2.460 2.510 2.560

6 % Kendaraan Laik Jalan 73 75 78 80 81 82

7 Alat Uji yang memenuhi standar

3 4 5 6 7 7

8 Jumlah Titik Kemacetan yang diurai/diatasi

2 2 2 2 1 0

9 % Kawasan parkir yang teratur

60 65 75 80 85 90

10 % Peningkatan Retribusi Pendapatan Parkir

10 10 10 10 10 10

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1 Kualitas / kelas air 1 1 1 1 1 1

2 % kelestarian sumber air 20 20 40 60 80 100

3 % peningkatan debit sumber air

20 20 40 60 80 100

4 peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kuantitas air

100 150 300 450 600 750

5 % meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pabrik

10 10 20 30 40 50

6 % meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pemukiman

10 10 20 30 40 50

7 % meningkatnya kualitas udara ambien di daerah transportasi

10 10 20 30 40 50

182



Kondisi awal


2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

8 % Luasan lahan terdegradasi (secara fisik dan kimia)

50 50 40 30 20 10

9 % menurunnya kasus kebakaran hutan

50 50 40 30 20 10

10 Rasio Amdal / UKL-UPL / SPPL terhadap jumlah perusahaan

30 30 40 60 80 100

11 Rasio kesesuaian regulasi bidang lingkungan hidup

20 20 40 60 80 100

12 % kasus lingkungan hidup yang tertangani

20 20 40 60 80 100

13 Nilai Adipura 75 75 75,5 76 76,5 77

14 Jumlah CSR yang diberikan untuk mendukung penyelamatan lingkungan

2 2 3 4 5 6

15 % peningkatan penyerapan karbondioksida (CO2)

20 20 30 40 50 60

16 Jumlah pembangkit tenaga listrik non emisi

0 0 0 3 3 3

URUSAN PERTANAHAN

1 % Luas lahan yang bersertifikat

50 55 60 65 70 75

2 % Luas Lahan milik Pemerintah yang bersertifikat

65 70 80 90 100 100

3 % Luas Lahan Milik Masyarakat yang bersertifikat

60 70 80 90 100 100

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1 % kepemilikan KTP berbasis NIK

99,71 99,89 99,95 99,95 100 100

2 % kepemilikan KK 99,80 99,85 99,90 100 100 100

3 % kepemilikan Akta kelahiran 56,48 70 75 85 95 100

4 % Anak Lahir yang membuat Akta Kelahiran

78,24 84,25 87,5 89,5 95 100

5 % penduduk meninggal yg membuat Akta Kematian

0,07 0,08 0,1 0,15 0,18 0,2

6 lama pengurusan dokumen kependudukan (KTP,KK,Akte kelahiran)

6 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari

7 % penduduk yang teregistrasi 99 100 100 100 100 100

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

11 IInnddeekk PPeemmbbaanngguunnaann GGeennddeerr ((

IIPPGG )) 55,2 55,5 56,7 57,8 59 60,5

22 IInnddeekk PPeemmbbeerrddaayyaaaann GGeennddeerr

(( IIDDGG )) 48,8 48,9 49 49,3 49,7 50,5

33 %% JJuummllaahh kkaassuuss kkeekkeerraassaann

tteerrhhaaddaapp ppeerreemmppuuaann ddaann

aannaakk yyaanngg ddiittaannggaannii

80 84 88 92 95 99

183



Kondisi awal


2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

44 RReevviittaalliissaassii kkeelleemmbbaaggaaaann PPUUGG

ppaaddaa 6600%% SSaattuuaann KKeerrjjaa

PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ddii

KKaabbuuppaatteenn WWoonnoossoobboo ssaammppaaii

ttaahhuunn 22001155

6 10 20 30 40 50

URUSAN KELUARGA BERENCANA

1 Angka Penurunan TFR (Total Fertility Rate)

2,35 2,27 2,2 2,13 2,06 2

2 Angka Penurunan laju Pertumbuhan Penduduk

1,015 1,01 1 1 0,99 0,99

3 Cakupan unmetneed 8,14 7,02 6,72 6,22 5,92 5,62

4 % KB Aktif (Contraceptive Prevalence Rate - CPR)

81,41 86,45 87,69 88,12 88,69 89,53

5 % drop out KB 9,65 8,48 8,08 7,68 7,28 6,88

6 Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Baru

25.896

26.620 27.140 28.672 29.217 29.774

7 Jumlah kasus HIV/AIDS 51 45 43 40 30 25

8 Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita

575 620 665 701 746 795

9 Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri

47,36 48,13

48,76

48,05

48,68

49,08

10 % Keluarga Pra KS dan KS - I 47,57 46,66 44,66 42,66 40,66 38,66

11 Rasio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dengan desa/kelurahan

1 : 4,27 1 : 4 1 : 3,5 1 : 3 1 : 2,5 1 : 2

URUSAN SOSIAL

1 % PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

30 32 35 38 40 42

2 % PMKS mandiri 20 22 25 30 35 40

3 % PMKS terlayani jaminan social

40 42 45 48 50 52

4 % Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditangani

80 85 86 88 90 95

5 Jumlah korban bencana yang medapat pendampingan

500 500 550 600 650 700

6 Jumlah panti sosial 14 15 16 17 17 17

7 % Meningkatnya rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM)

80 82 85 89 92 95

URUSAN KETENAGAKERJAAN

1 Rasio daya serap tenaga kerja 22,02 23,61 26,31 29,01 31,71 34,41

2 % Tingkat partisipasi angkatan kerja

40 41 42 43 44 45

3 % Tingkat pengangguran terbuka

3,99 3,56 3,34 3,15 3,05 2,98

4 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

971 128 160 192 224 256

184



Kondisi awal


2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

5 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi

48 64 96 128 175 215

6 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan

82 90 100 100 100 100

7 Jumlah Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

4390 2900 3000 3500 3900 4100

8 Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (melalui program AKL, AKAD)

3074 3250 3700 3800 3900 4000

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

1 % usaha Mikro yang meningkat menjadi usaha kecil

3 3 6 9 12 15

2 % usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah

2 2 4 6 8 10

3 % usaha mikro/kecil yang gulung tikar

1 1 0,9 0,8 0,7 0,6

4 Jumlah Koperasi aktif 312 312 312 317 322 327

5 Jumlah Aset Koperasi (milyar) 560 560 570 580 590 600

6 Jumlah Aset UMKM (milyar) 29,5 29,5 29,55 29,6 29,65 29,7

URUSAN PENANAMAN MODAL

1 Jumlah Investasi 2 2 2 3 3 3

2 Nilai Investasi (milyar) 135,8 139,6 140,6 141,6 145,6 150,6

URUSAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

1 Jumlah karya budaya yang memperoleh perlindungan HAKI

10 15 15 15 15 15

2 Jumlah sarana seni budaya 0 0 1 1 1 1

3 Jumlah museum yang memenuhi standar pelayanan dan pengelolaan

0 0 1 1 1 1

4 Jumlah Cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara

15 15 15 15 15 15

5 Lama tinggal Wisatawan mancanegara dan Nusantara

1,5 2 2,2 2,4 2,6 2,9

6 Jumlah penerimaan obyek-obyek wisata (juta)

60 150 200 250 300 350

7 Jumlah Wisman 16.882 30.206 39.267 51.047 66.361 86.270

8 Jumlah Wisnu 239.456 394.311 512.604 666.385 866.301 1.126.191

9 Jumlah Tenaga Kerja yang diserap di industri pariwisata

125 138 151 166 183 201

URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

1 Jumlah kegiatan produktif kepemudaan

7 7 8 10 11 12

2 Jumlah organisasi kepemudaan

142 142 142 142 142 142

185



Kondisi awal


2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

3 % Cabang olah raga yang berprestasi

35 38 40 43 45 50

4 Jumlah sarana /prasarana olah raga standar nasional

2 2 2 3 3 3

5 Jumlah klub/ kelompok olah raga

1374 1380 1390 1412 1436 1450

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1 Tidak adanya gerakan yang mengancam keutuhan NKRI

0 0 0 0 0 0

2 Jumlah Pembinaan LSM,ORMAS dan OKP

3 3 3 3 5 5

3 Kegiatan pembinaan politik daerah

2 1 1 2 3 3

4 Angka kriminalitas 4,03 4,01 3,82 3,64 3,46 3,25

5 % keamanan dan kelancaran pilkades

100 100 100 100 100 100

6 % keamanan dan kelancaran pilgub

0 0 0 100 0 0

7 % keamanan dan kelancaran pileg

0 0 0 0 100 0

8 % keamanan dan kelancaran pilpres

0 0 0 0 100 0

9 % keamanan dan kelancaran pemilukada

100 0 0 0 0 100

10 % partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada setiap proses pemilihan umum

72,56 0 0 75 75 75

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 Indeks Pembangunan Manusia

71,4 71,60 72,28 72,55 73,15 73,34

2 Daya Beli Masyarakat 629.260 645.135 648.843 653.655 657.953 662.343

3 Pertumbuhan PDRB 4,02 4,26 4,38 4,63 4,94 5,22

4 % penduduk di atas garis kemiskinan

25,91 24 22,5 20,75 19,25 18

5 Jumlah paket kebijakan / regulasi sesuai dengan urusan pemerintahan daerah

14 14 14 14 14 14

6 Tersedianya Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

1 1 1 1 1 1

7 % jumlah perda hasil inisiatif DPRD

0 10 20 20 30 35

8 %penyelesaian pelanggaran K3

90 95 98 99 100 100

9 % penegasan batas kabupaten

80 80 100 100 100 100

10 Opini Hasil Pemeriksaan BPK wdp wdp wdp wdp wtp wtp

11 % Rasio temuan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

86 91 95 97 99 100

186



Kondisi awal


2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

12 Tersedianya pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement

belum Ada ada ada ada ada

13 % kenaikan pendapatan Asli Daerah

17 18 18 20 20 25

14 % SKPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu.

90 100 100 100 100 100

15 Jumlah BUMD yang berkinerja baik

5 5 5 5 5 5

16 Tersedianya kebijakan pembentukan BULD


17 %Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2005

100 100 100 100 100 100

18 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan dan Beban Kerja

100 100 100 100 100 100

19 % OPD yang telah menyusun SOP

20 30 50 70 100 100

20 Jumlah OPD yang telah menerapkan e-administration

0 0 5 10 15 22

21 % pejabat yang memenuhi syarat jabatan

100 100 100 100 100 100

22 %SKPD yg menyusun IKUSKPD dan renstra SKPD

100 100 100 100 100 100

23 %SKPD yang menyusun Renja SKPD dan IKU SKPD tahunan

100 100 100 100 100 100

24 % Ketepatan waktu penyampaian laparan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

100 100 100 100 100 100

25 %struktur jabatan struktural yang terisi

90 95 97 100 100 100

26 %struktur jabatan fungsional yang terisi

80 80 85 90 95 100

27 %Jumlah pejabat struktural yang memenuhi persyaratan kepangkatan

85 90 95 100 100 100

28 %Jumlah pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan kepangkatan

100 100 100 100 100 100

29 %pelanggaran disiplin ringan 0 0 0 0 0 0

30 %pelanggaran disiplin sedang 0 0 0 0 0 0

31 %pelanggaran disiplin berat

0,07 0 0 0 0 0

187



Kondisi awal


2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

URUSAN KETAHANAN PANGAN

1 Jumlah desa mandiri pangan 9 11 13 15 17 19

2 % Ketersediaan bahan pangan utama

100 100 100 100 100 100

3 Jumlah lumbung pangan 9 11 13 15 17 19

4 Tingkat skor PPH (pola harapan pangan)

94 94 96 98 90 92

5 Tingkat konsumsi protein hewani (gr/kap/th)

11.956 15.982 16.061 16.225 16.344 16.542

6 Tingkat konsumsi protein nabati (gr/kap/th)

3.497 4.509,02 4.502,27 4.503,46 4.499,27 4.501,77

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 % Jumlah BPD yang melakukan rapat pembahasan LKPJ

80 90 95 100 100 100

2 % Kades yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas

60 70 80 90 100 100

3 % Sekretaris Desa yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas

60 60 70 80 90 100

4 % Perangkat desa lainnya yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas

20 30 40 50 60 70

5 % desa yang menyusun profil desa

45 50 60 100 100 100

6 % jumlah desa yang melaksanakan tertib adminitrasi keuangan dan aset desa

25 30 40 60 80 95

7 Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu

100 desa 100 desa 150 desa 236 desa 236 desa 236 desa

8 Jumlah desa yang menetapkan laporan keterangan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu

100 desa 100 desa 150 desa 236 desa 236 desa 236 desa

9 % swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa

25 25 30 35 40 50

URUSAN STATISTIK

1 Tersedianya data statistik daerah


2 % validitas data

60 75 90 100 100 100

URUSAN KEARSIPAN

1 Jumlah SKPD yg melaksanakan akuisisi arsip

4 5 5 5 5 5

188



Kondisi awal


2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Jumlah tenaga kearsipan yang memiliki sertifikat kearsipan

3 3 5 10 11 13

URUSAN PERPUSTAKAAN

1 Jumlah bahan pustaka 128.000 128.000 186.000 244.000 302.000 360.000

2 Jumlah perpustakaan :

a. Perpustakaan Keliling 1 1 1 2 2 3

b. Perpustakaan Daerah 1 1 1 1 1 1

c. Perpustakaan Sekolah 305 307 400 400 600 756

3 jangkauan perpustakaan keliling (desa)

70 85 115 145 175 205

4 Jumlah pengunjung perpustakaan

523.092 525.000 525.000 525.000 550.000 550.000

5 Jumlah peminjam buku perpustakaan

182.957

185.000 190.000 195.000 195.000 195.000

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 Tersedianya media informasi publik yang diterbitkan oleh Pemerintah


2 Tersedianya media informasi publik yang diterbitkan oleh Pemerintah


3 Terciptanya layanan data basis dan lalu lintas data secara on-line


4 Jumlah pengunjung website pemerintah

789.456 878.851 950.000 1.100.000 1.300.000 1.500.000

5 % paket informasi yang terpublikasikan secara langsung maupun melalui media

100 100 100 100 100 100

6 Adanya Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi

belum belum belum ada ada ada

7 Jumlah SKPD yang memiliki Sistem Informasi Manajemen

5 6 10 12 14 16

8 % Ter-Update-nya atribut data spasial

100 100 100 100 100 100

9 Jumlah Koneksi WAN ke seluruh Kecamatan

belum belum belum belum ada ada

10 Terciptanya simpul-simpul koneksi WAN di tingkat desa

belum belum belum belum belum ada

11 % Terpasangnya VOIP di setiap SKPD

2,5 10 20 30 40 50

URUSAN PERTANIAN

1 Nilai Tukar Petani

111,09 114,82 118,57 122,68 126,42 130,27

189



Kondisi awal


2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Produksi Tanaman pangan (ton)

- Padi 120.686 166.477 184.218 174.640 194.100 184.450

- Jagung 60.507 138.488 141.043 151.110 154.320 166.892

- Ketela Pohon 79.619 172.533 197.213 209.250 214.510 221.200

- Ubijalar 10.325 17.441 18.878 20.274 22.165 24.102

3 Produktifitas tanaman pangan (ton/ha)

- Padi 5,5 5,65 5,7 5,9 6 6,2

- Jagung 3,67 4,6 4,8 5 5,2 5,4

- Ketela Pohon 20,6 25,5 26,5 27 27,5 28

- Ubijalar 17,5 21,4 22,5 23,25 24,6 26

4 Produksi Hortikultura (ton)

- kentang 44.466 45.361 45.814 46.272 46.735 47.202

- kubis 58.851 65.377 66.031 66.691 67.358 68.032

- bawang daun 23.227 25.508 25.763 26.021 26.281 26.544

- bawang putih 1.165 1.179 1.191 1.203 1.215 1.227

- cabe 2..567 5.806 5.864 5.923 5.982 6.042

- wortel 4.778 4.826 4.874 4.923 4.972 5.022

- manggis 291 294 297 300 303 306

- salak 40.302 40.705 41.112 41.523 41.939 42.358

- pepaya/carica 11.093 11.204 11.316 11.429 11.544 11.659

- duku 7.146 7.218 7.290 7.363 7.436 7.511

- anthorium 8.577 8.663 8.749 8.837 8.925 9.014

- krisan 10.857 10.963 11.073 11.183 11.295 11.408

- Kapulogo 56.529 57.095 57.666 58.242 58.825 59.413

5 Produktifitas Hortikultura (ton/ha)

- kentang 14,91 15,05 15,21 15,36 15,51 15,67

- kubis 17,79 17,97 18,15 18,33 18,52 18,7

- bawang daun 20,2 12,32 12,45 12,57 12,7 12,82

- bawang putih 5,36 5,41 5,46 5,52 5,57 5,63

- cabe 7,16 7,23 7,3 7,38 7,45 7,52

- wortel 14,89 15,03 15,18 15,34 15,49 15,65

- manggis 1,77 1,79 1,8 1,82 1,84 1,86

- salak 1,92 1,94 1,96 1,98 2 2,02

- pepaya/carica 1,79 1,81 1,82 1,84 1,86 1,88

- duku 3,12 3,15 3,18 3,22 3,25 3,28

- anthorium 3 3 3 3 3 3

- krisan 2 2 2 2 2 2

6 Produksi Tanaman perkebunan (ton) :

kopi 533 550 570 590 625 650

Tembakau 621,08 500 750 750 750 750

Kakao 82 85 90 95 115 130

Kelapa 3000 3.050 3.100 3.150 3.200 3.250

190



Kondisi awal


2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

Panili 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

Cengkeh 13 14 15 16 17 18

Aren 40 45 50 55 60 65

Gula kelapa 530 580 630 680 730 780

Lada 12 13 14 15 16 16

Nilam 4 10 10 10 10 10

7 Produktifitas tanaman perkebunan(ton/ha) :

kopi 0,23 0,23 0,22 0,22 0,23 0,41

Tembakau 0,21 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75

Kakao 0,17 0,16 0,15 0,14 0,16 0,17

Kelapa 0,62 0,62 0,63 0,63 0,64 0,64

Panili 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,2

Cengkeh 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09

Aren 0,69 0,78 0,87 0,95 1,04 1,13

gula kelapa 1,39 1,73 1,88 2,03 2,09 2,2

Lada 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,33

Nilam 0,27 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

8 Populasi (Ekor) :

a. Sapi 30.703 31.228 32.669 33.941 35.203 36.096

b. Kambing 135.573 137.620 139.905 140.426 142.002 142.742

c. Domba 86.098 87.463 90.334 92.120 93.115 92.224

e. Kerbau 4.093 3.881 3.903 3.936 4.085 4.110

f. Ayam Buras 663.338 657.498 662.093 666.229 670.391 624.578

g. Ayam Petelur 19.514 22.088 24.098 26.767 28.989 29.930

i. Sapi Perah 359 676 853 1.077 1.358 1.579

j. Kelinci 21.696 31.096 32.228 32.770 33.320 33.880

k. Entog 45.443 46.225 46.382 46.496 46.578 46.637

i. Puyuh 182.579 191.304 192.304 192.526 192.574 192.585

9 Produk ternak (ton)

a. susu 556,32 556,32 570,11 719,35 967,64 1.145,22

b.telor 2532,01 2.609,00 2.705,00 2.809,00 2.890,00 2.950,00

c. Daging 5371,3 5.402,97 5.732,07 5.780,32 6.233,21 6.575,60

URUSAN PERIKANAN

1 Jumlah Produksi perikanan budidaya (ton)

4323 4.965 5.295 5.625 5.820 6.050

URUSAN KEHUTANAN

1 Luas lahan kritis (Ha) 36140,93 35.140,93 34.140,93 33.140,93 32.140,93 31.140,93

2 % bahaya kebakaran hutan 1 1 0 0 0 0

3 Jumlah IPHHK berizin 110 116 122 128 134 137

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1 jumlah Ijin usaha pemanfaatan dan pengelolaan energi alternatif yang diterbitkan

3 3 3 3 3 4

191



Kondisi awal


2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

`2 Jumlah usaha pemanfaatan dan pengelolaan energi alternatif berijin yang sudah beroperasi

0 0 0 3 3 3

3 % dusun berlistrik 100 100 100 100 100 100

4 % rumah tangga yang menggunakan listrik (elektrifikasi)

83,8 83,8 90 95 100 100

5 Rasio penyediaan daya listrik terhadap kebutuhan

109% 109% 109% 109% 109% 109%

6 Jumlah SPBU 8 8 8 8 8 8

7 Jumlah SPBE 1 1 1 1 1 1

URUSAN PERDAGANGAN

1 jumlah laporan/kejadian kelangkaan bahan pokok

0 0 0 0 0 0

2 jumlah sarana perdagangan 90 91 92 93 94 95

3 jumlah pelaku perdagangan 13.750

14.025

14.306

14.592

14.883

15.181

4 jumlah pelaku perdagangan yang memiliki SIUP

6.918

7.056

7.197

7.341

7.488

7.638

5 % volume komoditas untuk keperluan ekspor

16 17 18 19 20 21

6 Nilai ekspor (juta) 211.644,74 253.973,68 296.302,64 332.636,58 380.960,53 423.289,45

7 jumlah negara tujuan 9 10 12 13 15 16

8 Jumlah komoditas 6 7 8 9 10 12

9 Jumlah pelaku ekspor 7 8 8 8 9 10

10 Jumlah Usaha dagang kecil 5283 5374 5642 6036 6639 7502

11 Jumlah usaha dagang menengah

964 993 1022 1062 1125 1203

12 Jumlah UDKM yang dibina dan berkembang

75 80 85 90 95 100

URUSAN PERINDUSTRIAN

1 % kandungan bahan baku lokal pada produk IKM

75 77 79 81 83 85

2 % IKM yang memanfaatkan Tenaga Kerja local

85 88 91 94 96 99

3 % IKM yang memperoleh sertifikasi Good Manufacturing Product (GMP)

1 1 2 2 3 3

4 Nilai kredit yang diakses (juta) 5000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500

5 Jumlah usaha industri baru 150 183 185 188 190 243

6 Jenis Usaha industri Baru 5 5 5 5 5 5

7 Penetapan industri inti/prioritas

2 3 4 5 6 7

192

BAB IX

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo

Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati untuk masa 5

(lima) tahun mendatang. RPJMD ini selanjutnya menjadi pedoman dan dasar bagi penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, dan Rencana Kerja

(Renja) SKPD. Sehubungan masa berakhirnya jabatan Bupati pada tahun 2015 pada akhir

semester I, maka untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi disusun

Program Indikatif untuk 1 (satu) tahun kedepan setelah periode RPJMD ini berakhir.

Penyusunan Program Indikatif dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan dalam

penyusunannya berdasarkan pada RPJMD ini dan bersifat melanjutkan target kinerjanya.

Selanjutnya Program Indikatif dimaksud akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan

musyawarah perencanaan pembangunan guna menyusun RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun

2015, sambil menunggu penetapan RPJMD periode berikutnya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2010 - 2015, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi

terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2010 - 2015 dalam Renstra SKPD. Pada setiap akhir tahun

anggaran dilakukan evaluasi terhadap capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebagai

sarana untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program prioritas yang telah ditetapkan

dalam RPJMD dan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tahun berikutnya. Evaluasi

dimaksud dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Apabila dalam

periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 – 2015 terdapat hal-hal diluar

kendali (force majeur) Pemerintah Daerah, maka kebijakan umum dan program pembangunan

daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD ini dapat ditinjau kembali dan hasilnya

dikonsultasikan ke DPRD, untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses

pelaksanaannya.

RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 – 2015 yang telah disusun ini hendaknya

dapat dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, terutama unsur pemerintah maupun

unsur non pemerintah, secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif, dan penuh tanggung

jawab dan komitmen. Guna mewujudkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonosobo

Tahun 2010 – 2015 dan dalam rangka pencapaian target kinerja, perlu ditetapkan kaidah-

kaidah pelaksanaan sebagai berikut, yaitu :

1. SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-

program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;

193

2. SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;

3. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD;

4. Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan melaporkan hasil pengendalian

dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka menegah

daerahkepada Bupati;

5. Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) SKPD dan pelaksanaan Renstra SKPD, serta melaporkan hasil

pengendalian dan evaluasi kebijakan penyusunan dan pelaksanaan Renstra SKPD jepada

Bupati melalui Bappeda.

BUPATI WONOSOBO

H.A. KHOLIQ ARIF

Documents

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang · Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, ... dalam penyusunan RENSTRA SKPD tahun 2011 – 2015 dan pedoman bagi Desa se-5