KERANGKA UMUMPERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RAPERDA TENTANG RPJPD DAN RPJMD, SERTA

TATA CARA PERUBAHAN RPJPD, RPJMD, DAN RKPD

Disampaikandalamacara:

SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017

Palangkaraya, 17 Januari 2018

DisampaikanOleh:

Ir. Agustenno Siburian, M.Si

Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III

Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah

melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan:

1. Pendapatan masyarakat;

2. Kesempatan kerja;

3. Lapangan berusaha;

4. Akses dan kualitas pelayanan publik; dan

5. Daya saing Daerah.

Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah

diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

Pembangunan Daerah :

PEMBANGUNAN DAERAH(Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014)

URUSAN PEMERINTAHAN

KONKURENABSOLUT

1. PERTAHANAN

2. KEAMANAN

3. AGAMA

4. YUSTISI

5. POLITIK LUAR NEGERI6. MONETER & FISKAL

PILIHAN(8)

WAJIB(24)

Dibagi

berdasarkan

kriteria Eksternalitas,

Akuntabilitas dan

Efisiensi

URUSAN

PEMERINTAHAN UMUM

YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18)

S P M N S P K

1. PENDIDIKAN

2. KESEHATAN

3. PU DAN PR

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAW PERMUKIMAN

5. TRAMTIBUM & LINMAS6. SOSIAL

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun

rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

PASAL 260

UU 23/2014

Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Pekerjaan umum dan

penataan ruang

4. Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

5. Ketenteraman,

Ketertiban Umum, dan

Pelindungan

Masyarakat

6. Sosial

Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN:

1. Tenaga kerja

2. Pemberdayaan Perempuan dan

Pelindungan Anak

3. Pangan

4. Pertanahan

5. Lingkungan hidup

6. Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

9. Perhubungan

10. Komunikasi & Informatika

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

12. Penanaman modal

13. Kepemudaan dan Olah Raga

14. Statistik

15. Persandian

16. Kebudayaan

17. Perpustakaan

18. Kearsipan

Pilihan

8 URUSAN:

1. Kelautan dan perikanan2. Pariwisata3. Pertanian4. Kehutanan5. Energi dan Sumber Daya

Mineral6. Perdagangan7. Perindustrian; dan8. Transmigrasi.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

KEWENANGAN DAERAH(Pasal 11 UU 23 Tahun 2014)

DASAR HUKUM

Merupakan tindaklanjut dari Amanat Pasal 277 UU No. 23 Tahun 2014, bahwa Ketentuan Lebih Lanjut

tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan

Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan

Peraturan Menteri.

Tata cara perencanaan, pengendaliandan evaluasi

pembangunanDaerah

Tata cara evaluasi

rancanganPeraturan

Daerahtentang

RPJPD dan RPJMD; dan

1 2 3

RUANG LINGKUP

PERMENDAGRI 86/2017

(Pasal 2 Permendagri 86/2017)

Tata cara perubahan

RPJPD, RPJMD,

dan RKPD

UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264

RPJPD

Renstra

RPJMD

Renja

RKPDPerencanaanPembangunan

Daerah

RencanaPembangunan

Daerah

RencanaPerangkat

Daerah

memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan PemerintahanPilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiapPerangkat Daerah.

memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

ditetapkan denganPerkada setelah RPJMD ditetapkan.

ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan

penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangankerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunanDaerah, serta rencana kerja dan pendanaan untukjangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun denganberpedoman pada RKP dan program strategis nasionalyang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

ditetapkan dengan Perkada

penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaranpokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedomanpada RPJPN dan RTRW.

Ditetapkan dengan PERDApaling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir

UU No.23 Th. 2014, Pasal 272-273

Ditetapkan dengan PERDApaling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik

DOKUMEN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

ARSITEKTUR

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMDRenstra

PD

RenjaPD

RKPD

KUA PPA

Rancangan APBDRKA-SKPD

RPJPD

APBDDPA-SKPD

• RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;

• RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD;

• RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;

• Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD;

• Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;

• RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;

• Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;

• RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;

• Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.

FUNGSI

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak

menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD

anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi

administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak

keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada

tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi

administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak

keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan selama 3 (tiga) bulan.

( Pasal 265 & Pasal 266 UU No. 23 Tahun 2014)

RPJPD

RPJMD

RKPD

Menjadi pedoman dalam

perumusan visi, misi, dan

program calon kepala daerah

Sebagai instrumen evaluasi

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

•Sebagai instrumen evaluasi

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

•Menjadi pedoman kepala

daerah dalam menyusun

KUA serta PPAS.

SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH

DALAM SATU KESATUAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RPJPN

DIP

ED

OM

AN

I

PEDOMAN

5 TAHUN

PEDOMAN

PEDOMAN DIJABARKAN

DIPEDOMANI

20 TAHUN

DIACU

RPJMN RKP

RPJPDPROV

RPJMDPROV

RKPDPROV

RENSTRA SKPD PROV

RENJA SKPD PROV

PEDOMANDIPEDOMANI

PEDOMAN

1 TAHUN

DIACU

RPJPDK/K

RPJMDK/K

RKPDK/K

RENSTRA SKPD K/K

RENJA SKPD K/K

RENSTRA K/L

RENJA K/L

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAN DIACU

PEDOMAN

RAPBN

RAPBDPROV

RAPBDK/K

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAN

DIP

ED

OM

AN

I

DIP

ED

OM

AN

I

DIP

ED

OM

AN

I

DIP

ED

OM

AN

ID

IPE

DO

MA

NI

TUJUAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mewujudkan pembangunan Daerah dalam

rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan

berusaha, meningkatkan akses dan kualitas

pelayanan publik dan daya saing Daerah.

(Pasal 4 Permendagri 86/2017)

PRINSIP-PRINSIP

PENYUSUNAN DOKRENDA

a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional.

b. Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku

kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-

masing.

c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana

pembangunan Daerah; dan

d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki

masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan

Daerah dan nasional.

(Pasal 4 Permendagri 86/2017)

PERUMUSAN DOKRENDA

Transparan responsif efisien efektif

akuntabel partisipatif terukur berkeadilan

berwawasan lingkungan

Berkelanjutan

(Pasal 5 Permendagri 86/2017)

Dokrenda dirumuskan secara:

PERUMUSAN DOKRENDA

Pasal 7

DOKRENDA

Teknokratik

Partisipatif

Politis

Atas – bawah dan Bawah

atas

orientasi Proses

DOKRENDA

Holistik -Tematik

IntegratifSpasial

orientasi Substansi

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH &

RENCANA PERANGKAT DAERAH

(Pasal 11 Permendagri 86/2017)

RPJPD

RPJMD

RKPD

RENSTRA PD

RENJA PD

DOKUMEN RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH

DOKUMEN RENCANA

PERANGAKAT DAERAH

BAPPEDA PERANGKAT DAERAH

Menyusun Menyusun

Mengkoordinasikan

TAHAPAN PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

(Pasal 16 ayat (1) )

1•PERSIAPAN PENYUSUNAN

2•PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL

3•PENYUSUNAN RANCANGAN

4 •PELAKSANAAN MUSRENBANG

5•PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR

6•PENETAPAN

TAHAPAN PENYUSUNAN

RENCANA PERANGKAT DAERAH

(Pasal 16 ayat (2) )

1•PERSIAPAN PENYUSUNAN

2•PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL

3•PENYUSUNAN RANCANGAN

4• PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT

DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH

5•PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR

6•PENETAPAN

RPJPD

Pasal 12

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi,arah kebijakan, dan sasaran pokokpembangunan Daerah jangka panjang untuk20 (dua puluh) tahun yang disusun denganberpedoman pada RPJPN dan RTRW.

SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 20

Pendahuluan

Gambaran umum kondisi Daerah

Permasalahan dan isu strategis Daerah

Visi dan misi Daerah

Arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah

Penutup

a

b

c

d

e

f

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD

Persiapan Penyusunan RPJPD

Pengolahan data dan informasi

PerumusanPermasalahan

dan AnalisisPembangunan

Daerah

Masukan dari PD

Pelaksanaan Forum Konsultasi

Publik

Penelaahan RTRW Provinsi

& Daerah Lainnya

Perumusan visi dan misi

daerah

Perumusan arah kebijakan

dan sasaran pokok

Analisis isu-isu strategis

Rancangan Awal RPJPD

Musrenbang RPJPD

Evaluasi RaperdaRPJPD ke Mendagri

PerumusanRancangan

Akhir RPJPD

penetapan Perda RPJPD

Penelaahan RPJPN & RPJPD daerah lainnya

Analisis Gambaran

umum kondisi daerah

Penyelarasan visi, misi dan arah

kebijakan RPJPD

RancanganRPJPD

Persetujuan bersamadengan DPRD

KLHS

KonsultasiRANWAL dgn

MENDAGRI

1 2

3

4

5

6

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan programKepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arahkebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah,serta program Perangkat Daerah dan lintas PerangkatDaerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifatindikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusundengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

RPJMD

Pasal 12

SISTEMATIKA RPJMDPasal 46 ayat (2)

Pendahuluan

Gambaran Umum kondisi Daerah

Gambaran Keuangan Daerah

Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Pogram Perangat Daerah

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penutup

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD

Persiapan Penyusunan

RPJMD

PerumusanPermasalahanPembangunan

Daerah

Rancangan Awal RPJMD

Musrenbang

RPJMD

Evaluasi

RANPERDA

RPJMD

Rancangan

Akhir RPJMD

Pembahasan dan

persetujuan bersama

RANPERDA RPJMD

VISI, MISI dan Program KDH

PenelaahanRPJPD

Penelaahan RPJMN/ RPJMD Provinsi

KinerjaPenyelenggaraan

Pemda

Hasil evaluasi capaianRPJMD

Penelaahan RTRW RTRW

daerah lainnya

KONSULTASI KE

MENTERIRancangan

RPJMD

Analisis isu-isu strategis

1 2

4

5

Kerangka pendanaandan program PD

Perumusan Strategi, arah kebijakandan program

pembangunan daerah

Analisis Gambaran

umum kondisidaerah &

Perumusangambarankeuangan

daerah

PerumusanPenjelasan

visi dan misiserta Tujuandan Sasaran

Pembahasan dengan DPRD

(Nota Kesepakatan)

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

3

Penetapan

Pengolahan data &

informasi

PENYUSUNAN RANCANGAN

TEKNOKRATIK RPJMD

6KLHS

SE Kepala

Daerah kepada

Ka PD

a. Pembentukan tim

penyusun RPJMD;

b. Orientasi;

c. Agenda kerja

d. Penyiapan data dan

informasi;

e. Rancangan teknokratik

RPJMD.

PERSIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD

Pasal 41-46

a. Analisis gambaran umum

kondisi Daerah;

b. Gambaran keuangan

Daerah;

c. Permasalahan

pembangunan Daerah;

d. Penelaahan dokumen

perencanaan lainnya; isu

strategis Daerah.

a. Pendahuluan;

b. Gambaran umum kondisi

Daerah;

c. Gambaran keuangan

Daerah; dan

d. Permasalahan dan isu

strategis Daerah.

a. Pendahuluan;

b. Gambaran umum kondisi

Daerah;

c. Gambaran keuangan Daerah;

d. Permasalahan dan isu

strategis Daerah;

e. Visi, misi, tujuan dan sasaran;

f. Strategi, arah kebijakan dan

program pembangunan

Daerah;

g. Kerangka pendanaan

pembangunan dan program

Perangkat Daerah;

h. Kinerja penyelenggaraan

pemerintahan Daerah; dan

i. Penutup.

Disempurnakan

berpedoman

pada visi, misi, &

program Kepala

Daerah terpilih.

PENERAPAN SPM DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD

Analisis isu-isu

strategisPerumusanTujuan dan

Sasaran

PerumusanPenjelasan

visi dan misi Perumusan Strategi dan arah kebijakan

Kerangka pendanaan dan

program PD

Program Pembangunan

DaerahPROGRAM OUTCOME

SPM x STANDAR

Belanja PAGU

DibahasanDengan

DPRD Utk Memperoleh Masukan &

Saran

KINERJA PELAYANAN PD BERDASARKAN

SPM

PERUMUSAN PERMASALAHAN

LAYANAN PD

Analisis Gambaran

Pelayanan PD

• TINGGI• SESUAI•RENDAH

STANDAR INTERNASIONAL/

NASIONAL/DAERAH LAINNYA

Rumusan Strategi

dan Arah Kebijakan

RumusanTujuanSasaran

RumusanVisi &Misi

KesepakatanKDH dgn DPRD

Fungsi Legislasi, Budget& Pengawasan

Indikator Kinerja DaerahThn 1 s.d Thn 5

Program/Indikator Program/Pagu Per-programSetiap SKPD 5 Thn

Rancangan Awal

RPJMD

Rancangan RPJMD

MUSRENBANGRPJMD

Rancangan Akhir

RPJMD

RANPERDARPJMD

PERDARPJMD

EVALUASI MDN

program pembangunan Daerah 5 thn

Program perangkat daerah

PembahasanDengan DPRD

PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENYUSUNAN

RPJMD

Konsultasi Ranwal dg

MDN

PembahasanDengan DPRD

REVIUAPIP

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuatrancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritaspembangunan Daerah, serta rencana kerja danpendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yangdisusun dengan berpedoman pada RKP dan programstrategis nasional yang ditetapkan oleh PemerintahPusat.

RKPDPasal 12

SISTEMATIKA RKPDPasal 79

1 •Pendahuluan

2 •Gambaran Umum Kondisi Daerah

3 • Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

4• Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

5 • Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

6 • Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

7 • Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

8 •Penutup

BAGAN ALIR TAHAPAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD

Rancangan Awal RKPD

Musrenbang RKPD kab/kota

Rancangan Akhir RKPD

Perumusansasaran dan

prioritaspembangunan

Forum Konsultasi

Publik

PerumusanKerangka

Ekonomi & Kebijakan

Keuda

Pengolahan data dan

informasi

Analisis Ranc

Kerangka Ekonomi &

keuda

PerumusanPermasalahanPembangunan

Daerah

Telaahan kebijakan nasional

(RKP)/program strategis nasional

SE Penyusunan Renja-SKPD

Penyusunan Rancangan Renja SKPD

kab/kota

Rancangan RKPD

VERIFIKASIBappeda

Persiapan Penyusunan

RKPD

Pokok-pokok pikiran DPRD

Berita AcaraMusrenbang kecamatan

Analisis Gambaran

Umum Kondisi Daerah

Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu

Dok RKPD kab/kota tahun

berjalan

Perumusanprogramprioritas

daerah beserta pagu indikatif

Penyelarasan Rencana programprioritas daerah

beserta pagu indikatif

PENYUSUNAN KUA & PPAS

Penetapan PERBUP/PERWAL

ttg RKPD

1

2

3

4

5

ReviewRPJMD

Fasilitasi Menteri/ Gubernur

PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

• kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD

berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil

penyerapan aspirasi melalui reses.

• Pokir DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan

serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

• Hasil telaahan Pokir DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan

pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD

• Pokir DPRD, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum

Musrenbang RKPD dilaksanakan

Pokir DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu, akan dijadikan

bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun

berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya

Reses I

Jan Mei SeptemberJul

Kesepakatan

Nota KUA dan

PPAS

Mrt - Aprl

Musrenbang

RKPD Tahun n

Penyusunan

Perubahan RKPD

Tahun n-1

Agustus

Penyusunan

RKPD Tahun n+1

Reses II Reses III

Ranwal RKPD

Tahun n

Reses IIITahun

sebelumnya

Des

APBDRKPD

HUBUNGAN POKIR KEDALAM DOKRENDA

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran,

program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi

setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman

kepada RPJMD dan bersifat indikatif

RENSTRA PD

Pasal 12

• Pendahuluan;1

• Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;2

• Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;3

• Tujuan dan Sasaran;4

• Strategi dan Arah Kebijakan;5

• Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; 6

• Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan7

• Penutup.8

SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 111

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi,

dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan

pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat

Daerah dan RKPD.

RENJA PDPasal 12

Pendahuluan;

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Penutup

SISTEMATIKA RENJA PD

Pasal 129

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

KAIDAH PERUMUSAN KEBIJAKAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 153

a. Analisis gambaran umum kondisi Daerah;

b. Analisis keuangan Daerah;

c. Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;

d. KLHS;

e. Perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah;

f. Perumusan dan penjabaran visi dan misi;

g. Perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;

h. Perumusan strategi dan arah kebijakan;

i. Perumusan prioritas pembangunan Daerah;

j. Perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan

k. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Kaidah perumusan kebijakan Perencanaan pembangunan daerah, meliputi:

FORUM KONSULTASI PUBLIK

Pasal 179

• Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh BAPPEDA serta diikuti oleh anggota DPRD

dan pemangku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan

masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Daerah

• Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki

basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis

Daerah.

• Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan

mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.

• Pelaksanaan forum konsultasi publik berpedoman pada peraturan perundang –

undangan.

TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PEMBANGUNAN DAERAH

TAHAPAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 180 s.d. 256

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

(Menjamin &Memastikan)

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH

(Menilai & Memastikan)

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(Menjamin & Memastikan)

PERBANDINGAN ANTARA PERUMUSAN KEBIJAKAN, PELAKSANAAN RENCANA &

EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD

1 2 3 4 5

RPJPD

I II III IV

RENSTRA PD

1 2 3 4 5

RKPD RKPD RKPD RKPD RKPD

1 2 3 4 5

RenjaPD

RenjaPD

RenjaPD

RenjaPD

RenjaPD

1 2 3 4 5

Perumusan Kebijakan

Pelaksanaan

Evaluasi Hasil

KUA & PPAS

KUA & PPAS

KUA & PPAS

KUA & PPAS

KUA & PPAS

1 2 3 4 5

DPASKPD

DPA SKPD

DPA SKPD

DPA SKPD

DPASKPD

1 2 3 4 5APBD

MEMASTIKAN TERCIPTANYA:

a. Konsistensi dan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional danpembangunan daerah (kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota)

b. Konsistensi dan keselarasan antarkebijakan pembangunan daerah yang ditetapkandalam:

RPJMD dengan RPJPD dan RTRW

RKPD dengan RPJMD

RENSTRA PD dengan RPJMD

RENJA PD dengan RKPD

RKPD dengan KUA & PPAS yang disepakati dgn DPRD,

Perda ttg APBD dgn DPA-SKPD

Perubahan dokumen rencana pembangunan daerah, rencana PD dan APBD.

c. Kesesuaian antara tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerahyang dilaksanakan dengan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86/2017`

TUJUAN PENGENDALIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PD

1. Menjabarkan dan memastikan bahwa :a. Sasaran pokok dan arah kebijakan periode berkenaan untuk

mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjangdaerah telah dirumuskan dalam RPJMD

b. Indikasi rencana program, indikator kinerja (outcome) yang disertaikebutuhan pendanaan jangka menengah (RPJMD) telah dirumuskandalam Renstra SKPD dan RKPD

c. Rencana program, indikator kinerja, kegiatan, kelompok sasaran,lokasi kegiatan, dan pendanaan indikatif tahun berkenaan dalamRenstra PD telah dirumuskan dalam Renja PD

d. Sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dankegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif RKPD telahdirumuskan dalam KUA-PPAS, RKA-SKPD, RAPBD, dan DPA SKPDtermasuk perubahannya.

2. Dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pada saat penyusunanrencana pembangunan daerah dan rencana PD

TUJUAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PD

1. Menilai realisasi antara :

a. Capaian sasaran pokok arah kebijakan RPJPD dengan arah kebijakanpembangunan jangka panjang nasional.

b. Capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD denganrencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD, dan realisasi antaracapaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD denganprioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN serta sasaran pokokdan arah kebijakan dalam RPJPD dan RTRW.

c. Capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan danadan kendala yang dihadapi dalam Renja PD dengan target indikator kinerja,kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif yang direncanakan dalam Renstra PD.

d. Capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan danaDPA SKPD dengan target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan danaindikatif dalam Renja PD untuk merumuskan kendala dan permasalahan yangdihadapi untk menilai realisasi capaian RKPD.

2. Dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD (sekurang-kurangnya 1 kalidalam 5 tahun), RPJMD dan Renstra PD (sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun),RKPD dan Renja PD (sekurang-kurangnya 1 kali setiap triwulan) denganmenggunakan laporan realisasi setiap dokumen.

TUJUAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SKPD

ILUSTRASI KONDISI IDEAL PENCAPAIAN

TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH (RKP-RKPD)

Target Nasional (10)

Target Prov(3)

Target Prov(2)

Target Prov (5)

Target Kab(1)

Target Kab(0,5)

Target Kota(1,5)

Pemerintah pusat mencanangkantarget dan membahas dalam

musrenbangnas serta memintakomitmen gubernur dalam mencapai

target nasional

Gubernur mencanangkan target danmembahas dalam musrenbang prov

serta meminta komitmenbupati/walikota dlm pencapaian

target prov

Target Kec A(0,2)

Target Kec B(0,7)

Target Kec C(0,1)

Camat mencanangkan target dan membahasdalam musrenbang Kecamatan serta memintakomitmen Kades/Lurah dlm pencapaian target

desa/kelurahan

Bupati/Walikota mencanangkantarget dan membahas dalam

musrenbang K/K serta memintakomitmen Camat dlm pencapaian

target kabupate/kota

EVALUASI TERHADAP HASIL

• MENILAI CAPAIAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKSANAAN RKPD

• MENILAI TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKSANAAN RKPD

• MENILAI CAPAIAN KINERJA DAERAH PADA AKHIR TAHUN RENCANA DIBANDINGKAN

DENGAN PADA AWAL TAHUN RENCANA

• MENGIDENTIFIKASI FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN

PENCAPAIAN KINERJA DAN MEREKOMENDASIKAN TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

DALAM PENYUSUNAN RKPD BERIKUTNYA ATAU RPJMD PERIODE BERIKUTNYA

• SKALA PENILAIAN RATA-RATA KINERJA DAN PREDIKAT KINERJA HASIL EVALUASI RPJMD

MENGGUNAKAN KRITERIA SBB:

NO INTERVAL NILAI

REALISASI KINERJA

KRITERIA PENILAIAN

REALISASI KINERJA

1 91 % ≤ 100 % Sangat Tinggi

2 76 % ≤ 90% Tinggi

3 66 % ≤ 75 % Sedang

4 51 % ≤ 65 % Rendah

5 ≤ 50 % Sangat Rendah

TATA CARA EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

RPJPD & RPJMD

Pasal 319 s.d. 341

• Menteri melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah

Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD sebelum rancangan

Peraturan Daerah ditetapkan oleh gubernur.

• Gubernur melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD sebelum

rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh bupati/wali

kota.

EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

RPJPD & RPJMD

DPRD

Penyampaian RANPERDA

RPJPD/RPJMD Dilampiri:1). Kesepakatan Legislatif dan

Eksekutif;

2). Berita Acara Musrenbang;

3). Hasil Pengendalian Kebijakan

RPJMD;

4). Dokumen KLHS

5) Review APIP

6) Rankhir RPJMD

MDN/GUB(15 hari)

Hasil

Evaluasi

Sesuai

dgn UU

Tdk

DisempurnakanRAPERDA

RPJPD/RPJMD

KDH

menetapkan

PERDA RPJPD/

RPJMD

Penyempurnaan

Oleh

gub/bup/wal

(7 Hari)

Melewati

Batas WKT

Evaluasi

Tdk

Sesuai

Dgn UU

• Gubernur

kpd MDN

• Bupati/Waliko

ta kpd

Gubernur

paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak

disetujui bersama oleh

DPRD dan KDH.

Merumuskan Kembali

Kesepakatan

GUBERNUR dengan DPRD

(3 hari)

Klarifikasi

MDN/GUB

Sesuai

Tdk

Sesuai

PEMBATALAN

PERDA

DILAKSA

-NAKAN

1 2

34

KEWENANGAN PEMDA

CATATAN :

Noreg

Noreg7 hari

Permendagri No. 80

Tahun 2016

MEKANISME EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RPJPD

DAN RPJMD

KEWENANGAN KEMENDAGRI

1. GUBERNUR menyampaikanm rancangan perda ke DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama

2. Ranperda yang sudah disetujui bersama, disampaikan kepada MDN/Gub untuk dievaluasi

3. Kepala daerah menetapkan Perda yang telah dievaluasi dan/atau telah disempurnakan

4. MDN Mengkaji Perda RPJPD, RPJPD yang telah ditetapkan.

Prov mll

Menteri

K/K mll

MA

1. Pengajuan

Verifikasi

Penyempurnaa

n oleh Dirjen

Bangda/Bapped

a Prov; dan

2. Permintaan

Noreg kpd

Dirjen

Otda/Biro

Hukum.

TATA CARA PERUBAHAN RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA

PERANGKAT DAERAH

Pasal 342 s.d. 368

Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak

sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan

Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang

dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar

TATA CARA PERUBAHAN RPJPD & RPJMD

Perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan

politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran

Daerah, atau perubahan kebijakan nasional

Karena, ketika perubahan dilakukan kurang dari sisa tiga tahun perencanaan, makaperubahan rpjmd ini tidak menjadi dasar penyusunan RKPD tahun perencanaan, namunhanya sebagai pembenaran penyimpangan capaian kinerja pemerintahan daerah

Perubahan RPJMD sebagai dasar RKPD yang mana?

Penyusunan RKPD Tahun 2021 (Mei)

Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD tidak dapat

dilakukan apabila:

• sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun

• sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun

20212017 2018 2019 2020

RPJMD 2016-2021

boleh tidak boleh

ILUSTRASI PERUBAHAN RPJMD

Perubahan RKPD meliputi perubahan:

a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

b. target sasaran pembangunan Daerah;

c. prioritas pembangunan Daerah;

d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat

Daerah; dan

e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

PERUBAHAN RKPD

“Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.”

Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau

penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja

Perangkat Daerah

• Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat

Daerah.

• Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak

terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah

dengan ketua DPRD.

• Penambahan kegiatan baru hanya karena terdapat kebijakan nasional atau

provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

• Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal

terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan

CATATAN PERUBAHAN

TERIMAKASIH