1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu jenis industri baru yang mampu

menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapakan

kerja, peningkatan hasil, dan standart hidup serta menstimulasi sektor-

sektorproduktifitas lainya.1Pemerintah daerah memang mempunyai peranan

penting dalam pembangunan pariwisata bahwa pengembangan pariwisata

tersebut merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh,

sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan

salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang strategis dalam

menunjang pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini dirancang selain

sebagai salah satu sumber penghasilan devisa yang cukup andal, juga

merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong

perkembangan investasi. 2

Dalam pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata itu

merupakan penggerak utama sektor kepariwisataan yang membutuhkan

1Chrystianto Perkasa. 2017. Efektivitas Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam

Oleh DinasPariwisata Dalam Usaha Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Kutai

Barat. Vol: 5 Nomor: 4, Hal:1 2Ibid., Hal. 2

2

kerjasama seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari masyarakat dan

pemerintah, kerjasama langsung dari kalangan usaha maupun dari pihak

swasta. Pemerintah merupakan pihak fasilitator yang memiliki peran dan

fungsinya dalam pembuatan dan penentu seluruh kebijakan terkait

pengembangan obyek dan daya tarik wisata. Serta tidak hanya itu,

penyelenggaraan terkait kepariwisataan dalam konsep goverment ke

governance.

Goverment merupakan konsep pemerintahan yang mengutamakan

pemerintah sebagai pelaku utama. Tugas pemerintah tidak hanya soal

pembangunan saja, tetapi juga mengenai pelayanan publik dan membuat

kebijakan serta merealisasikannya. Sedangkan konsep governance berbeda,

yakni sebuah pola dalam penyelenggaraan pemerintah dan didalamnya

terdapat beberapa aktor, tidak hanya pemerintah saja tapi juga masyarakat

dan pihak swasta dalam melakukan berbagai hal misalnya pembangunan dan

mengupayakan fasilitas serta pelayanan umum.

Adanya konsep yang berbeda dari goverment dan governance

tersebut, konsep governance saat ini sudah banyak dipakai karena nyatanya

pembangunan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu stakeholder saja.3 Jika

3 Nuh, Mohammad. 2010. Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali.

Kumoroto, Wahyu dan Widaningrum, Ambar (Ed), Yogyakarta: Penerbit Gava Media,

Hal 221

3

pola pemerintahan yang dipakai adalah governance maka tidak hanya

pemerintah saja yang berperan dalam segala aspek pembangunan akan tetapi

masyarakat dan pihak swasta juga terlibat. Sehingga koordinasi yang baik

dan komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk mewujudkan hal ini.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah juga telah diatur mengenai hal ini. Kolaborasi antara para pelaku

seperti masyarakat dan pihak swasta dapat dilakukan sesuai dengan aturan

yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang

Pemerintah Daerah telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan

pemerintah harus serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta dalam

pembangunan daerah yang terbagi dalam beberapa kegiatan.4

Kemunculan konsep kolaborasi adalah hasil perkembangan dalam

aspek penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini telah berlangsung.

Kolaborasi merupakan tindakan yang dianggap tepat ketika dibutuhkan

komunikasi dan peran antar aktor yang saling berhubungan dan membuat

keuntungan. Kolaborasi ini dapat disebut sebagai collaborative governance .

dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa saat ini kolabroasi merupakan

4Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 278

4

tindakan yang sangat penting demi kemajuan sebuah daerah dan

masyarakatnya.5

Kolaborasi sangat amat dibutuhkan dalam pembangunan, salah

satunya adalah dalam bidang pariwisata. Peran dari masyarakat dan pihak

swasta sangat dibutuhkan karena saat ini bidang pariwisata juga banyak

dimiliki oleh pihak-pihak swasta maupun perseorangan. Kolaborasi untuk

wisata milik pihak swasta dan perseorangan wajib dilakukan kolaborasi.

Karena dapat memberikan dampak yang positif dan meningkatkan

keuntungan baik bagi pihak swasta, masyarakat, maupun pemerintah.

Keuntungan yang tentu saja meningkatkan ekonomi masyarakat, pendapatan

daerah, serta keuntungan bagi pihak pengelola wisata itu sendiri. Semangat

pengembangan pariwisata ini telah didorong salah satunya yakni dengan

adanya dasar regulasinya yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan.6

Pesona di wilayah Jawa Timur memang banyak diminati oleh

berbagai wisatawan lokal maupun asing. Pada umumnya para pelancong ini

ingin menikmati keindahan alam seperti gunung, laut, hutan dan masih

banyak lagi tempat tempat wisata yang terdapat di Jawa Timur dan salah

5Junaidi. 2015. Collaborative Governance dalam Upaya Menyelesaikan Krisis

Listrik di Kota Tanjungpinang. Naskah Publikasi Fisip Umrah. Hal 12. 6 Kurniawan, Fandy dalam (Christie, dan Crompton, 2003). 2012. Kemitraan

Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Pada Tirta Wisata Kabupaten Jombang). Jurnal

Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.1 Hal 47-48

5

satunya di Kabupaten Blitar yang mempunyai potensi wisata baik alam

maupun potensi wisata situs budaya.

Kabupaten Blitar merupakan salah satu bagian dari propinsi Jawa

Timur, dimana potensi-potensi wisata sangat banyak ditemukan. Pemerintah

Kabupaten Blitar perlu memikirkan upaya pengelolaan dan pengembangan

potensi wisata sebagai modal yang sangat berharga untuk dapat meraih

devisa sekaligus mempopulerkan budaya dan kekayaan alam di Indonesia

yang ada. pengelolaan yang minim dari pemerintah daerah Kabupaten Blitar

dalam mengembangkan sektor pariwisata menyebabkan kurang

berkembangnya pendapatan daerah yang dihasilkanya. Fasilitas yang minim

menyebabkan tidak adanya sebuah perhatian yang serius terhadap

pengembangan pariwisata.

Oleh karena itu peningkatan sarana dan prasarana harus terus

ditingkatkan untuk menarik minat wisatawan.Upaya promosi yang dilakukan

agar lebih giat ditingkatkan untuk memperkenalkan pariwisata.Upaya

pemerintah yang dihadapi saat ini harus memberikan kontribusi penuh

terhadap wisata yang diharapkan mampu berdaya saing.Sesuai dengan visi

pemerintah Kabupaten Blitar periode 2016-2021 yaitu “Menuju Kabupaten

Blitar lebih sejahtera, maju dan berdaya saing.”

6

Pada tanggal 17 Agustus 2014 bertepatan dengan HUT

RepublikIndonesia yang ke 69 tahun, Kampung Coklat diresmikan menjadi

destinasi pariwisata di Kabupaten Blitar yang beralamat di Jl. Banteng Blorok

18 DesaKecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.Eksistensi Wisata Edukasi

Kampung Coklat sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat

sekitar.Terbukti dengan berkurangnya pengangguran di Desa Plosorejo yang

menjadi karyawan maupun karyawati di Wisata Edukasi Kampung Coklat

serta membuka peluang pekerjaan terhadap masyarakat di samping kanan-kiri

Wisata Edukasi Kampung Coklat.

Salah satu daerah yang saat ini sudah membangun wisata edukasi

dengan memanfaatkan potensi daerahnya yaitu Kabupaten Blitar Dengan

mendirikan wisata edukasi Kampung coklat. Hal tersebut tidak pernah lepas

dari kenyataan bahwa kegiatan pariwisata memang merupakan kegiatan yang

sifatnya multidimensi. Itu artinya dengan adanya kawasan wisata pada suatu

daerah akan melibatkan dan mempengaruhi berjalannya aspek lain seperti

ekonomi, politik, dan sosial.

Aspek yang dipengaruhi oleh berdirinya suatu pariwisata pada suatu

daerahadalah dari sektor ekonomi, selanjutnyaakan berpengaruh pada

kesejahteraan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar yang akan menerima

pengaruh lebih awal mengingat bahwa kegiatan pariwisata tidak lepas dari

peran pemerintah dan interaksi masyarakat sekitar

7

Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan berbagai upaya dengan

meningkatkan pemberdayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat sangat

diperlukan dalam pengembangan wisata kampung coklat yang memiliki

potensi obyek wisata.Apalagi wisatawan atau pengunjung di wisata kampung

coklat semakin mengalami peningkatan yang signifikan.

Atas dasar hal tersebut diatas semakin menunjukkan bahwa obyek

wisata Kampung Coklat jika dikembangkan dengan maksimal maka akan

mendatangkan pengunjung yang banyak serta akan meningkatkan pendapatan

daerah. Potensi wisata yang ada di Kabupaten Blitar secara umum sebenarnya

telah menarik wisatawan dari luar kota, namun untuk saat ini yang paling

menonjol adalah Kampung Coklat. Pentingnya pengembangan wisata dapat

menjadi salah satu agenda utama dari pemerintah apabila terdapat kerjasama

dan komunikasi yang jelas antara pemerintah dan pelaku usaha Kampung

Coklat. Jika dilihat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-

2021 yang didalamnya terdapat pernyataan bahwa pengembangan pariwisata

yang baik diperlukan kesiapan dari berbagai elemen wisata, yakni

aksesbilitas, daya tarik wisata, atraksi yang ditawarkan, sarana dan prasarana,

serta amenitas wisata..7

Upaya pemerintah Kabupaten Blitar untuk pengembangan pariwisata

dapat dilakukan di beberapa aspek. Pengembangan pariwisata juga termasuk

dalam upaya pembangunan daerah yang nantinya akan dapat meningkatkan

pendapatan daerah. Hal ini perlu untuk dikaji sehingga pemerintah dapat

dengan tegas melakukan perubahan-perubahan tersebut. hal tersebut juga

harus diimbangi oleh pemilik usaha untuk dapat membuka akses dan pintu

7Dokumen RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 Bab IV hal 73

8

kerjasama selebar-lebarnya. Tapi dalam praktiknya, pemiliki wisata

Kampung Coklat masih terbatas untuk melakukan kerjasama bukan dalam hal

promosi namun dalam aspek lainnya.8

Kolaborasi yang dilakukan oleh beberapa stakeholders inilah yang

diperlukan oleh setiap pengembangan sebuah produk, sebuah wisata atau

sebuah acara. Karena jika berjalan sendiri-sendiri maka tidak akan mencapai

hasil yang maksimal. Namun, pada kenyataannya, stakeholders yang

berperan tidak semuanya namun cenderung melakukan upaya-upaya

pengembangan tersebut sendiri-sendiri dan tidak ada komunikasi yang baik.

Padahal, kolaborasi tersebut telah dijamin dan diatur oleh undang-undang

terkait pariwisata.

Pemerintah melakukan kolaborasi dengan wisata ini tentu saja dengan

berbagai cara dan strategi. Pemerintah Kabupaten Blitar membantu

mengembangkan wisata Kampung Coklat ini agar terkenal di luar daerah dan

dalam praktiknya pemerintah kabupaten Blitar menggunakan cara prmosi

ketika ada acara-acara pariwisata maupun ketika workshop di luar kota

dengan membawa brosur yang isinya tentang wisata-wisata di Kabupaten

Blitar. Namun, tidak hanya di dalam negeri saja, promosi juga dilakukan ke

luar negeri dengan berbagai media. Dengan adanya bantuan pemerintah

dalam hal seperti ini akan membuat wisata ini semakin dikenal dan semakin

ramai dikunjungi wisatawan asing yang ingin belajar tentang budidaya kakao.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, ditemukan pula bahwa

8Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 Pasal 5

9

pemerintah juga membenahi akses jalan agar mudah dilalui dan diberikan

petunjuk yang cukup jelas untuk sampai ke lokasi wisata..9

Dalam hal pengembangannya,wisata Kampung Coklat juga tidak lupa

melibatkan masyarakat lokal untuk ikut andil. Masyarakat sekitar memenuhi

kebutuhan pengunjung dengan menyediakan parkiran, kemudian warung di

luar wisata yang dapat dikunjungi sewaktu-waktu. Dengan adanya kerjasama

inilah, masyarakat juga terbantukan dari segi ekonominya.

Kemajuan pariwisata memang dipengaruhi oleh komitmen

pemerintah terhadap kemajuan pariwisata. Ketika pemerintah daerah tidak

berkomitmen untuk mengembangkan destinasi wisatanya maka akan sangat

mempengaruhi pengembangan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.10

Dari latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan diatas,

mengenai collaborative governance dalam pengembangan wisata Kampung

Coklat, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Collaborative

Governance dalam pengembangan Wisata Edukasi Kampong Coklat di

Kabupaten Blitar’’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana collaborative governance dalam pengembangan wisata

edukasi Kampung Coklat di Kabupaten Blitar?

9 Dikutip darihttp://www.blitarkab.go.id/2012/06/11/dinas-pariwisata-pemuda-

dan-olah-raga/diakses pada 24 Oktober 2018 10Antariksa, B. 2015. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan. Malang: Intrans

Publishing, hal.48

10

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung collaborative governance

terhadap wisata edukasi Kampung Coklat ?

C. Tujuan Penelitian

Darilatar belakang diatas, memiliki beberapa tujuan penelitian yaitu

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis collaborative governance dalam

pengembangan wisata edukasi Kampung Coklat di Kabupaten Blitar.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung

collaborative governance terhadap wisata edukasi Kampung Coklat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan dua manfaat baik secara akademis

maupun secara praktis. Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian

ini adalah:

1. Manfaat teoritis

a. Penelitian ini di harapkan mampu memberikan penambahan khasanah

keilmuan tentang collaborative governance daerah dalam

pengembangan wisata edukasi Kampung Coklat di Kabupaten Blitar

b. Penelitian ini juga diharapkan bisa jadi literatur bagi peneliti berikutnya

dengan bahasan yang relevan.

2. Manfaat praktis

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan terhadap

pembaca sebagai wawasan dalam usaha ataupun karya seseorang yang

dapat berkembangan seperti halnya kampung coklat di Kabupaten

Blitar.

11

b. Memberikan sumbangsih pemikiran bagaimana wisata Kampung

Coklat tersebut menjadi tempat wisata hingga saat ini.

3. Manfaat akademisi

a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan di

perguruan tinggi

b. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang tertarik dengan

penelitian ini

E. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah abstraksi dari sebuah fenomena dan

dirumuskan sesuai karakteristik kejadian. Dalam penelitian ini ada beberapa

konsep yang harus didefinisikan agar dapat dipahami sbagai sebuah

kesatuan dari penelitian ini.11

a. Governance

Menurut Cheena, governance adalah sistem dari nilai, kebijakan

dan sebuah kelembagaan yang dimana didalamnya terdapat bahasan

tentang ekonomi, sosial, dan politik yang dikelola dalam satu sistem

didalam interaksi sebuah masyarakat dan pemerintahan dan pihak swasta.

Saat ini pola pemerintahan telah bergeser dari goverment menjadi

governance karena pola goverment lebih menitikberatkan pada

pemerintahan sebagai aktor utamanya sedangkan governance tidak.

11Efendi, M. S. 1989. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES. Hal.34

12

Governance memiliki pola pada sistem bahwa semua aktor harus saling

membantu dan membagi peran amsing-masing. 12

b. Collaborative Governance

Ansell dan Gash mendefinisikan collaborative governance sebagai

serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang

melibatkan secara langsung stakeholder non-state di dalam proses

pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan

deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan

kebijakan publik atau mengatur program atau aset. 13

Pergeseran tata kelola pemerintahan dari goverment menjadi

governance menekankan perlunya ada kolaborasi untuk menyetarakan

dan menyeimbangkan di beberapa sektor. Para aktor tersebut ialah

pmerintah, masyarakat, dan pihak swasta harus berkolaborasi untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang seimbang dan mewujudkan

pembangunan. Publik menjadi tolak ukur bagi semua aktor dalam

mencapai tujuannya berhasil ataukah tidak. Proses kolaborasi tersebut

harus sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan aturan perundang-

undangan, serta harus mengutamakan pembangunan bagi kesejahteraan

rakyat .14

c. Pariwisata

12 Sumarto, H. Sj. ,2004. Inovasi Partisipasi dan Good Governance. Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia. 13 Ranggi Ade Febrian, 2016, Collaborative Governance Dalam Pembangunan

Kawasan Perdesaan, Jurnal Vol. II Nomor 1, Hlm. 202. 14Junaidi. 2016. Collaborative Governance dalam Upaya Menyelesaikan Krisis

Listrik di Kota Tanjungpinang. Diambil dari http://jurnal.umrah.ac.id/ pada 25 Februari

2017

13

Pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang

atau lebih menuju tempat lain dluar tempat tinggalnya.15 Pada era ini

pariwisata adalah salah satu bidang yang sangat strategis yang harus

dikelola dengan baik untuk menunjang pembangunan. 16 Selanjutnya

pariwisata merupakan kegiatan yang tujuannya adalah untuk

menyelenggarakan objek wisata dan daya tarik wisata untuk

rakyat..17maka dari itu, pengelolaan wisata haruslah sesuai koridor agar

berkembang dengan pesat dan dapat memajukan sebuah daerah,

membangkitkan ekonomi masyarakat dan sosialnya.

d. Pengembangan Pariwisata

Menurut Yoeti, pariwisata dapat dikatakan berhasil apabila 3 faktpr

penting yakni ada objek wisata, ada fasilitas dan sarana, dan ada fasilitas

untuk kenyamanan masyarakat atau pengunjung. 18 Pariwisata harus

dikembangkan sesuai alurnya dan fungsinya agar masyarakat juga dapat

menikmati. Pengembangan harus memiliki tujuan untuk meningkatkan

kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengembangan

wisata yang cukup baik diharapkan pula mampu membantu masyarakat

untuk mendapat keuntungan dan peningkatan ekonomi dan sosial.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan indikator-indikator yang dapat

memperjelas dari permasalahan melalui langkah-langkah ataupun variabel

15Suwantoro, Gamal, 2004, Dasar-dasar Pariwisata, Penerbit: Andi Yogyakarta,

Hal. 23. 16Karyono, Hari. 1997. Kepariwisataan. Jakarta: Grasindo. 17Maha Rani, Dedi Prasetya. 2014. Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten

Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang). Jurnal Politik Muda.

Vol. 3.Hal 412. 18Yoeti, Oka A.. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata, Penerbit Angkasa, Bandung

14

untuk menemukan kunci permasalahan, sehingga nantinya dapat diperoleh

gambaran sebagai berikut:

a. Collaborative governance

(1) Koordinasi antara pihak swasta dan pemerintah

(2) Kerjasama untuk menyatukan visi dan misi bersama

(3) Bantuan Pemerintah kepada pihak swasta untuk kepentingan

wisata Kampung Coklat

b. Faktor penghambat dan pendukung dalam kerjasama pemerintah daerah

terhadap wisata dalam pengembangan wisata edukasi kampung coklat

di kabupaten Blitar:

(1) Faktor Penghambat

a) Adanya masalah anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Kabupaten Blitar untuk pengembangan pariwisata.

b) Belum adanya forum komunikasi berkelanjutan.

(2) Faktor Pendukung

a) Kuatnya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Blitar untuk

meningkatkan pengembangan pariwisata.

b) Daya tangkap positif masyakarat sekitar terhadap

pengembangan pariwisata Kampung Coklat.

F. Metode penelitian.

Metode penelitian merupakan pengetahuan berbagai metode atau cara

yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data objektif dan untuk

menganalisis data. Metode digunakan dalam penelitian ini ialah metode

kualitatif. Metode kualitatif menurut Lexy J. Moleong adalah berdasarkan

pondasi penelitian, paradigma penelitian, perumusan masalah, tahap-tahap

15

penelitian, teknik penelitian, kriteria dan teknik pemeriksaan data dan

penafsiran19. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya

mengenai suatu hal menuruut pandangan manusia yang diteliti.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian ini ini di

rancang untuk memperoleh suatu informasi tentang status suatu gejala saat

penelitian yang di rancang untuk memperoleh suatu informasi tentang

status suatu gejala saat penelitian di lakukan, dalam penelitian ini berupaya

untuk menggambarkan, menjabarkan, menjelaskan dan menganalisis

tentang collaborative gaverment dalam pengembangan wisata kampung

coklat di Kabupaten Blitar.

2. Sumber data

Sumber data merupakan kumpulan data yang peneliti dapatkan dari

sejumlah informasi terpercaya untuk mendapatkan informasi atau data data

yang di butuhkan dalam sebuah penelitian. Kemudian sumber data dapat

digolongkan menurut asal sumbernya dapat di bagi dua yaitu:

3. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh sebagai hasil

pengumpulan sendiri untuk kemudian di siarkan langsung dengan

demikian, data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan

penelitian secara langsung di lapangan. Data ini nantinya akan di peroleh

dari hasil observasi maupun wawancara dengan narasumber terkait.

4. Data sekunder

19 Sudarto. 1995. Metodologi Penelitian dan Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo

Persada.Hal 63

16

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen,

publikasi atau literature berupa buku, data sekunder juga bisa dipisah yaitu

sebagai sumber data pribadi dan sumber data masyarakat. Dimana data

sumber pribadi mencangkup banyak sekali macam bahan, beberapa di

antaranya dipakai secara berkala oleh peneliti.

5. Teknik pengumpulan data.

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan

untuk menghimpun data melalui pengamatan dan pengindraan. Dan

dilakukan secara sistematis dan metode ini lebih obyektif bila di

bandingkan dengan metode survey, karena hal tersebut terkesan untuk

melihat kondisi di suatu tempat dan tanpa melihat fenomena dan proses

interaksi di suatu tempat.Observasi adalah mengumpulkan data atau

keterangan yang harus dengan melakukan usaha-usaha pengamatan

secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. 20 Istilah observasi

diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat.

Observasi akandilakukan sesuai dengan lokasi penelitian yang telah

ditentukan fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan

antar aspek dalam fenomena tersebut. 21 Teknik pengumpulan data

dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang

20 Arikunto, S. 2006.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:

RinekaCipta, Hal.124 21Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.Hal160

17

diamati tidak terlalu22. Berkenaan dengan penelitian ini, maka observasi

sangat cocok digunakan dalam pengumpulan data karena data yang

akan dicari mengenai efektifitas kerjasama pemerintah dalam

mengoptimalkan wisata edukasi kampung coklat di blitar.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan sesorang untuk bertukar

informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat di

konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Kartono,

wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah

tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau

lebih berhadap-hadapan secara fisik. Ada dua tipe wawancara dalam

tataran yang luas yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara

terstruktur digunakan karena informasi yang diperlukan penelitian

sudah pasti, sedangkan wawancara tidak tersetruktur bersifat lebih

luwes dan terbuka.

c. Dokumentasi

Dokumen yang terdapat tulisan ataupun dokumen untuk

memperbanyak data hasil wawancara. Adapun tehnologi seperti camera

dll. Yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian di locus

penelitian. Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan

penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.23.

Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data berupa gambar, video

22Sugiyono. 2003.Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, Hal.166 23 Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi PraktisPembuatan

Proposal dan Lapangan Penellitian. Malang: UMM Press, hal 144

18

ataupun dalam bentuk tulisan yang didapat dari subjek penelitian

ataupun lokasi penelitian yang telah ditentukan. Dokumentasi sangatlah

penting dan tidak dapat terpisahkan dalam penelitian kualitatif. Teknik

dokumentasi ini memudahkan peneliti dalam mendapatkan data tentang

“aktor-aktor penanggung jawab.

6. Fokus penelitian

Fokus kajian penelitian ini yakni mengenai collaborative

governance dalam pengembangan wisata edukasi kampung coklat di

Kabupaten Blitar. Selain itu, penelitian ini juga akan menjelaskan mengenai

faktor penghambat dari kerjasama tersebut. Palaksanaan kerjasama sendiri

akan dijelaskan mengenai peran dua stakeholderyang terlibat baik itu Dinas

Pariwisata dan Wisata Kampung coklat.

7. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini di lakukan di Jl. Banteng Blorok no.18,Desa

Plosorejo, Rt. 01/06, Kademangan, Blitar.dari hal ini penelitian dapat

memperoleh hasil yang lebih obyektif serta akurat terkait penelitian

tersebut.

8. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara

sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawncara, catatan lapangan dan

bahan – bahan lainya. Sehingga mudah untuk di pahami. Penggunaan

metode tersebut bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan

tentang collaborative governance dalam pengembangan wisata kampung

coklat di Kabupaten Blitar.

19

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan dan dalam

kategori untuk data. Proses ini juga merupakan lahkah penemuan tema

dan pembentukan konsep

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang

member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti agar mudah

untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini untuk mengkontruksikan dan

menafsirkan data dengan metode – metode tertentu untuk

menggambarkan secara mendalam dan uth mengenai masalah yang akan

di teliti, dan Penarikan simpulan juga merupakan hasil penelitian yang

menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisi data.24

Setelah peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti

memahani dan mempelajari kembali data-data hasil penelitian, meminta

pertimbangan kepada berbagai pihak mengenai data-data yang diperoleh

dilapangan. Isi kesimpulan akan menyatakan kredibilitas dari asumsi awal

yang ditentukan oleh peneliti terhadap collaborative governance dalam

pengembangan wisata edukasi kampung coklat di Kabupaten Blitar.

24Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.hal 121

20

Gambar 3. Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber :Miles dan Huberman (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014:14)

Pengumpulan Data

Penyajian Data

Reduksi Data

Penarikan Kesimpulan