1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Air merupakan unsur yang vital dalam kehidupan manusia. Seseorang tidak

dapat bertahan hidup tanpa air, karena itulah air merupakan salah satu penopang

hidup bagi manusia. Ketersediaan air di dunia ini begitu melimpah, namun yang

dapat dikonsumsi oleh manusia untuk keperluan air minum sangatlah sedikit. Dari

total jumlah air yang ada, hanya lima persen saja yang tersedia sebagai air minum,

sedangkan sisanya adalah air laut. Selain itu, kecenderungan yang terjadi sekarang

ini adalah ketersediaan air bersih itu kian hari kian berkurang. Semakin

meningkatnya populasi penduduk, semakin besar pula kebutuhan akan air minum,

sehingga ketersediaan air bersih pun semakin berkurang. Saat ini penggunaan air di

dunia naik dua kali lipat lebih dibandingkan dengan seabad silam, namun

ketersediaannya justru menurun. Akibatnya, terjadi kelangkaan air yang harus

ditanggung oleh lebih dari 40 persen penduduk bumi. Kondisi ini akan kian parah

menjelang tahun 2025 karena 1,8 miliar orang akan tinggal di kawasan yang

mengalami kelangkaan air secara absolut. Kekurangan air telah berdampak negatif

terhadap semua sektor, termasuk kesehatan. Tanpa akses air minum yang higienis

mengakibatkan 3.800 anak meninggal tiap hari oleh penyakit. Begitu peliknya

masalah ini sehingga para ahli berpendapat bahwa pada suatu saat nanti, akan

terjadi pertarungan untuk memperebutkan air bersih ini. Sama halnya dengan

pertarungan untuk memperebutkan sumber energi minyak dan gas bumi.

Indonesia merupakan negara terkaya keempat dalam hal sumberdaya air

bersih setelah Brazil, Rusia, dan Kanada. Meski demikian, distribusi air bersih ke

tiap rumah warga masih sangat minim. Akses terhadap air bersih dan sanitasi

merupakan salah satu pondasi inti dari masyarakat yang sehat, sejahtera dan damai.

Hampir 50 persen rumah tangga di wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia

kekurangan layanan-layanan dasar seperti ini. Sistem air bersih dan sanitasi yang

baik akan menghasilkan manfaat ekonomi, melindungi lingkungan hidup, dan

sangat vital bagi kesehatan manusia.

2

Masyarakat tidak selalu menyadari pentingnya kebersihan diri maupun

lingkungan. Praktek kebersihan yang ada seringkali tidak kondusif bagi kesehatan

yang baik, dan jamban tidak dipelihara atau digunakan dengan baik. Tingginya

angka kejadian diare, penyakit kulit, penyakit usus dan penyakit-penyakit lain yang

disebabkan karena kondisi air dan sanitasi di kalangan masyarakat berpenghasilan

rendah tetap menjadi halangan yang seringkali terjadi dalam upaya meningkatkan

kesehatan masyarakat secara umum. Selain akses yang buruk terhadap air bersih,

kegagalan untuk mendorong perubahan perilaku -khususnya di kalangan keluarga

berpenghasilan rendah dan penduduk di daerah kumuh- telah memperburuk situasi

air bersih dan sanitasi di Indonesia (Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Proyek

WSLIC-2, 2005).

Salah satu upaya untuk mencegah kematian akibat diare dan penyakit lain

yang terkait dengan permasalahan air bersih dan sanitasi ialah meningkatkan akses

masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dasar. Akan tetapi, hampir di seluruh

provinsi, pemenuhan akan infrastruktur air bersih dan sanitasi belum tercapai. Pada

2007, hanya sebesar 48,72 persen rumah tangga di Indonesia yang telah

menggunakan air bersih. Sebanyak 32,98 persen di antaranya merupakan rumah

tangga miskin dan sebanyak 51,16 persen merupakan rumah tangga tidak miskin.

Jumlah rumah tangga miskin yang telah menggunakan air bersih di Jawa Barat

hanya sebesar 24,38 persen dan jumlah rumah tangga tidak miskin sebesar 44,11

persen. Data tersebut menunjukkan posisi Jawa Barat berada di bawah rata-rata

nasional (Badan Pusat Statistik RI 2009).

Akes terhadap air bersih dan sanitasi perlu ditetapkan sebagai salah satu

sektor prioritas pembangunan nasional karena pada kenyataanya dalam kehidupan

sehari-hari masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses air bersih dan

fasilitas sanitasi layak. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJM) Tahun 2004-2009, pemerintah telah memberikan perhatian di bidang

kesehatan dan sanitasi dengan menetapkan Open Defecation Free (tidak terdapat

lagi jamban terbuka) dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini

sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mencapai target Millenium

Development Goals (MDGs) tahun 2015, yaitu meningkatkan akses air bersih dan

3

sanitasi dasar secara berkesinambungan kepada separuh dari proporsi penduduk

yang belum mendapatkan akses.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, pemerintah Republik

Indonesia mengupayakan berbagai cara melalui Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM), salah satunya adalah proyek di bidang air bersih dan sanitasi.

Proyek yang sudah dilaksanakan yaitu proyek Second Water Supply and Sanitation

for Low Income Communitiest (WSLIC-2). WSLIC-2 merupakan bagian dari

program pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup dengan

meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat

terhadap air bersih dan sanitasi.

Dengan komponen proyek yang begitu banyak, tentu diharapkan tujuan dari

proyek pun dapat tercapai. Namun dalam perjalanan waktu kondisinya sangat

beragam, ada komponen yang telah berfungsi secara optimal ada juga komponen

yang tidak berfungsi optimal bahkan tidak berjalan sama sekali. Dari sekian

komponen yang dibangun, salah satu komponen yang menarik perhatian untuk

diteliti lebih dalam adalah komponen sistem jaringan pipa sambungan rumah untuk

mengalirkan air bersih ke rumah penduduk. Sistem perpipaan ini terus mengalami

perkembangan dan merupakan salah satu komponen yang mempunyai efek paling

signifikan bagi masyarakat.

Untuk mengetahui kondisi dan permasalahan riil di lapangan pasca

konstruksi WSLIC-2, maka perlu dilaksanakan kegiatan penelitian sebagai upaya

penyediaan data dan informasi untuk masukan dalam proses penyusunan rencana

pendampingan dan pembinaan teknis serta menyusun rencana pengembangan

WSLIC-2. Penelitian ini diperlukan untuk menggambarkan kondisi terkini

implementasi proyek di desa yang terkait dengan prinsip pemberdayaan masyarakat

serta pengaruhnya terhadap masyarakat terutama dalam hal perekonomian dan

kesehatan.

1.2. Rumusan Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya air

dengan ketersediaan air mencapai 15.500 meter kubik per kapita per tahun, masih

4

jauh di atas ketersediaan air rata-rata di dunia yang hanya 8.000 meter kubik per

tahun. Meskipun begitu, Indonesia masih saja mengalami kelangkaan air bersih.

Sekitar 119 juta rakyat Indonesia belum memiliki akses terhadap air bersih. Adapun

yang memiliki akses, sebagian besar mendapatkan air bersih dari penyalur air,

usaha air secara komunitas serta sumur air dalam. Kondisi ini ironis mengingat

Indonesia termasuk kedalam 10 negara kaya sumber air tawar. Menurut laporan

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Indonesia, ketersediaan

air di Pulau Jawa hanya 1.750 meter kubik per kapita per tahun pada tahun 2000,

dan akan terus menurun hingga 1.200 meter kubik per kapita per tahun pada tahun

2020. Padahal, standar kecukupan minimal 2.000 meter kubik per kapita per tahun.

Penyediaan air bersih bagi masyarakat erat kaitannya dengan keluaran

kualitas pembangunan manusia, dan hubungannya dengan tingkat kesehatan

masyarakat, serta secara tidak langsung dampaknya dengan pertumbuhan ekonomi.

Namun, yang menjadi kendala sekarang adalah pengelolaan sumber daya air yang

buruk yang mengakibatkan tidak meratanya penyebaran air. Hal ini tentu saja

berdampak pada kemampuan masyarakat miskin untuk menikmati pelayanan air

bersih.

Berbagai program diupayakan baik oleh pemerintah melalui bantuan dari

Bank Dunia maupun berupa swadaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan

air bersih. Program-program yang berkaitan dnegan pemenuhan kebutuhan air

bersih tidak semuanya berjalan dengan lancar dan memberikan pengaruh yang

signifikan, terutama di kalangan masyarakat perdesaan berpenghasilan rendah.

Salah satu program yang dikhususkan untuk memudahkan akses masyarakat

berpenghasilan rendah terhadap air bersih adalah program Second Water Supply

And Sanitation For Low Income Communities (WSLIC-2).

Program WSLIC-2 ini merupakan tanggung jawab kementrian Kesehatan

RI yang bekerjasama dengan Kementrian Dalam Negeri, kementrian Pekerjaan

Umum dan Kementrian Pendidikan Nasional. Program WSLIC-2 dilaksanakan

mulai tanggal 16 November 2000 dan berakhir pada 20 Juni 2009 yang mencakup

36 Kabupaten.

5

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi sasaran

program. Salah satu kecamatan di Kabupaten Ciamis yang menjadi sasaran

dilaksanakannya program adalah Kecamatan Pamarican dengan Desa Neglasari

salah satunya dan berlangsung mulai 2007 hingga 2009 (Petunjuk Pelaksanaan

Manajemen Proyek WSLIC-2, 2005).

Program yang sudah berjalan cukup lama ini, memang diharapkan dapat

mencapai tujuan yang telah dicanangkan dalam perencanaan yakni meningkatkan

status kesehatan, produktivitas dan kualitas hidup masyarakat yang berpenghasilan

rendah di pedesaan, melalui: perbaikan perilaku hidup bersih dan sehat,

peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, penyediaan fasilitas air bersih dan

sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan dapat memberikan

dampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Tidak dapat dipungkiri,

adanya program WSLIC-2 ini sedikit banyak memberikan dampak pada kehidupan

masyarakat di Desa Neglasari, baik dari segi kesehatan maupun tingkat

perekonomian. Namun, seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dikaitkan

dengan keberhasilan program belum bisa diukur.

Penelitian ini berupaya untuk menjawab beberapa permasalahan tersebut

dengan cara mengukur tingkat kesehatan dan perekonomian masyarakat sebelum

dan setelah program berlangsung. Secara ringkas perumusan masalah dalam

penelitian ini antara lain:

1. seperti apa implementasi proyek WSLIC-2 di Desa Neglasari ?

2. sejauh mana pengaruh proyek WSLIC-2 terhadap tingkat perekonomian

masyarakat di Desa Neglasari ?.

3. sejauh mana pengaruh proyek WSLIC-2 terhadap tingkat kesehatan

masyarakat di Desa Neglasari ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah tentu memiliki

tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. mendeskripsikan implementasi proyek WSLIC-2 di Desa Neglasari

6

2. mengkaji pengaruh proyek WSLIC-2 terhadap tingkat perekonomian

masyarakat di Desa Neglasari

3. mengkaji pengaruh proyek WSLIC-2 terhadap tingkat kesehatan

masyarakat di Desa Neglasari

1.4. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Hasil penelitian mengenai “Pengaruh Proyek Second Water Supply And

Sanitation For Low Income Communities (WSLIC-2) Terhadap Tingkat

Perekonomian dan Kesehatan Masyarakat di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican

Kabupaten Ciamis”, ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun

manfaatnya sebagai berikut:

1. sebagai sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan, khususnya bagi

institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program WSLIC-2.

2. sebagai sumbangan akademis, baik bacaan, sumber ide, sumber diskusi di

kalangan pemerhati masalah pengelolaan sumberdaya air bersih di

perdesaan.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Ilmu Geografi

Manusia di muka bumi senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya.

Bintarto dan Surastopo (1982) menyatakan bahwa pada dasarnya hubungan antara

manusia dengan lingkungannya adalah dua arah. Hal ini berarti bahwa manusia

dapat dipengaruhi oleh lingkungannya dan sebaliknya, manusia dengan segala

kemampuannya dapat mengubah lingkungannya. Geografi merupakan suatu ilmu

yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala muka bumi baik yang fisik

maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya melalui

pendekatan keruangan, ekologi dan regional/kompleks wilayah untuk kepentingan

program, proses dan keberhasilan pembangunan.

Hagget (1965, dalam Baiquni, 2007) menjelaskan bahwa Geografi

merupakan pendekatan yang dapat digunakan dalam mempelajari fenomena-

fenomena yang ada dipermukaan bumi adalah pendekatan keruangan (spatial

approach) yang sering digunakan untuk mempelajari variasi lokasi dari fenomena

7

dan karakteristiknya. Analisis semacam ini misalnya dapat digunakan dalam

distribusi kepadatan penduduk atau fenomena slump area di daerah pinggiran kota.

Pendekatan kedua adalah pendekatan ekologikal (ecological approach) yang

mengkaji dan memberikan interpretasi hubungan antara manusia dan lingkungan.

Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah (regional complex

approach) yang merupakan kombinasi dari pendekatan ekologikal dan pendekatan

keruangan. Analisis ini mengambil suatu batas wilayah administratif dan fungsional

seperti daerah aliran sungai, pulau, atau kepulauan dengan identifikasi perbedaan

dan kemudian menentukan hubungan dan aliran antar wilayah yang berkaitan

1.5.2. Pengertian Air dan Syarat-syarat Air Bersih

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 7 Tahun 2004 dan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002, disebutkan beberapa

pengertian terkait dengan air, yaitu sebagai berikut :

a. sumber daya air adalah air, dan daya air yang terkandung didalamnya.

b. air adalah semua air yang terdapat pada diatas, ataupun di bawah permukaan

tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan.

c. air bersih (clean water) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-

hariyang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila

telah dimasak.

d. air minum (drinking water) adalah air yang melalui proses pengolahan atau

tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat

langsung diminum.

e. air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

f. air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah

permukaan tanah.

g. sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat

pada, diatas, ataupun di bawah permukaan tanah.

h. dalam referensi lain disebutkan bahwa air adalah adalah zat kimia yang

penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi,

tetapi tidak di planet lain. Air menutupi hampir 71% permukaan bumi.

8

Salah satu sumberdaya air yang diperoleh dari tanah adalah mata air. Mata

air adalah konsentrasi aliran air tanah yang tersingkap dan tampak di permukaan

bumi sebagai arus aliran air (Todd, 1980). Besar kecilnya debit mata air tidak sama,

ada mata air dengan debit berfluktuasi relatif kecil antara musim kemarau dan

musim penghujan serta terdapat mata air yang memiliki fluktuasi dengan debit yang

sangat berbeda. Mata air di setiap tempat berlainan dan tegantung pada kondisi

akifer di wilayah tangkapannya, intensitas curah hujan, topografi, karakteristik

hidrologi permukaan tanah dan struktur geologi.

Mata air di banyak wilayah dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air

bersih bagi masyarakat. Sumberdaya air yang berasal dari mata air lebih mudah

digunakan karena relatif mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan air

sungai atau air hujan. Meski demikian, masih banyak sumberdaya air bersih yang

belum dikelola dengan baik sehingga pemanfaatannya belum maksimal.

Pemerintah telah mengeluarkan Kepmenkes No 907/Menkes/SK/VII/2002

tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Syarat air minum sesuai

Permenkes yaitu harus bebas dari bahan-bahan anorganik dan organik. Dengan kata

lain kualitas air minum harus bebas bakteri, zat kimia, racun, limbah berbahaya dan

lain sebagainya.

Parameter kualitas air minum yang berhubungan langsung dengan

kesehatan sesuai Permenkes tersebut adalah berhubungan dengan mikrobiologi,

seperti bakteri E.Coli dan total koliform. Yang berhubungan dengan kimia organik

berupa arsenik, flourida, kromium, kadmium, nitrit, sianida dan selenium.

Sedangkan parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara

lain berupa bau, warna, jumlah zat padat terlarut (TDS), kekeruhan, rasa, dan suhu.

Untuk parameter kimiawi berupa aluminium, besi, khlorida, mangan, pH, seng,

sulfat, tembaga, sisa khlor dan ammonia.

1.5.3. Proyek

Soeharto (2002) mendeskripsikan proyek sebagai suatu kegiatan sementara

yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumberdaya

tertentu, dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk yang kriterianya telah

9

digariskan dengan jelas. Sehingga sasaran proyek yang utama ialah anggaran,

jadwal dan mutu. Anggaran berarti, sebuah proyek harus diselesaikan tanpa

melampaui batas anggaran yang telah ditetapkan. Jadwal, berarti sebuah proyek

harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu dan batas akhir waktu yang telah

ditentukan. Mutu berarti sebuah proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria

yang dipersyaratkan. Ketiga hal ini memunculkan kendala dalam proyek yakni :

biaya, waktu dan kinerja SDM.

Oleh karena itu, suatu proyek harus direncanakan sedemikian rupa sehingga

logis untuk dilaksanakan. Sistematika tahapan proyek yang disusun oleh PMI

(Project Management Institute) yang secara umum adalah sebagai berikut:

1. tahap Konseptual,

2. tahap Pengembangan dan Perencanaan,

3. tahap Implementasi,

4. tahap Terminasi Proyek, dan

5. tahap Operasi atau Utilisasi.

Tahap konseptual merupakan tahapan yang mencoba menyoroti segala

aspek mengenai layak atau tidaknya suatu gagasan itu direalisasikan. Tahap

pengembangan dan perencanaan merupakan tahap mengidentifikasi dan

merumuskan gagasan menjadi pengkajian yang lebih spesifik terutama pada data,

kriteria, spesifikasi teknis, serta komersial, dan komposisi pendanaan yang

selanjutnya dipakai untuk membuat dokumen-dokumen serta kontrak proyek.

Dalam tahap ini termasuk juga dalam penentuan tim proyek (tim ahli), pemilik

kontraktor dan konsultan. Pada tahap ini, diharapkan perencanaan proyek memiliki

parameter yang jelas menyangkut sasaran, strategi dan sumberdaya yang

diperlukan. Tahap ketiga adalah tahap impementasi, yakni tahap proyek

dilaksanakan dengan cara mengkomunikasikan antaranggota tim proyek,

melakukan engineering-design terinci untuk proyek fisik, serta mengendalikan

aspek biaya, jadwal dan mutu. Kegiatan lain yang juga penting ialah memobilisasi

tenaga kerja dan melatihnya. Tahap terminasi merupakan tahap terakhir dalam

siklus proyek. Pada tahap ini, tim proyek dapat menyelesaikan tugas administrasi

dan keuangan proyek, mengkompilasi dokumen proyek untuk diserahkan kepada

10

pemrakarsa proyek, dan melaksankan demobilisasi peralatan maupun personil.

Untuk proyek engineering, harus dilakukan start-up instalasi/mesin/produk untuk

meyakinkan pemrakarsa proyek. Tahap kelima, tahap operasi atau utilisasi, tidak

termasuk dalam kegiatan proyek, namun merupakan kegiatan operasional.

1.5.4. Deskripsi Proyek WSLIC-2

Second Water and Sanitation for Low Income Community (WSLIC-2)

adalah proyek air bersih dan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Proyek WSLIC-2 dijalankan oleh Kementerian Kesehatan dibantu oleh

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian

Pendidikan Republik Indonesia. Selain mencirikan sebagai proyek yang

berhubungan langsung dengan pengembangan masyarakat, hasil laporan LP3ES

(2007) menyebutkan proyek WSLIC-2 juga merupakan proyek yang menghabiskan

dana cukup besar, mencapai US $ 106,7 juta dengan target sampai ke kecamatan

dan pedesaan. Sumber dana proyek berasal dari pinjaman World Bank

(International Development Association/IDA Credit), hibah AusAID,

pendampingan pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta

kontribusi masyarakat. Kegiatan WSLIC-2 diselenggarakan di delapan provinsi

yang terdiri dari 36 kabupaten dan 2.461 desa. Proyek WSLIC-2 memiliki tujuan

untuk meningkatkan status kesehatan, produktivitas dan kualitas hidup masyarakat

yang berpenghasilan rendah di pedesaan, melalui :

a. perbaikan perilaku hidup bersih dan sehat.

b. peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

c. penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi melalui pemberdayaan

masyarakat.

d. kesinambungan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif.

Adapun komponen kegiatan WSLIC-2 terdiri dari :

a. peningkatan kapasitas masyarakat dan institusi daerah.

b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta pelayanan kesehatan

masyarakat.

11

c. pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi.

d. panajemen kegiatan

Jenis komponen sarana air bersih adalah sistem non perpipaan dan sistem

perpipaan. Komponen sanitasi meliputi Sanitasi Masyarakat (SANIMAS) yang

meliputi jamban keluarga dan jamban umum, sanitasi institusional, dan Saluran

Pembuangan Air Limbah (SPAL). Jamban keluarga diberikan kepada masyarakat

dalam dua metode yaitu jamban bergulir (bangunan jamban diberikan kepada

masyarakat yang mampu untuk membayar secara mengangsur dan pembayarannya

digunakan untuk membangun jamban bagi warga lainnya, demikian seterusnya

bergulir sampai semua warga memiliki jamban keluarga di rumahnya masing-

masing) dan jamban tidak bergulir (jamban yang dibangun bagi warga yang tidak

memiliki jamban dan tidak mampu untuk membayar angsuran).

Pelaksanaan pengelolaan sarana air bersih dan sanitasi memerlukan adanya

pembentukan organisasi yang bertugas melaksanakan operasi dan pemeliharaan

sarana air bersih. Organisasi dapat berasal dari lembaga lokal yang sudah ada atau

merupakan organisasi baru, yang kepengurusannya dibentuk berdasarkan hasil

musyawarah masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan sarana air bersih dan

sanitasi yang dibangun. Ada dua syarat untuk menjaga efektivitas organisasi operasi

dan pemeliharaan yaitu untuk tugas yang sangat penting perlu dilakukan oleh orang

yang cukup termotivasi dan dibayar untuk memastikan bahwa tugas itu

dilaksanakan dan organisasi tersebut harus diterima oleh masyarakat sehingga

persaingan konflik sosial dapat ditanggulangi (Sita dan Agusta, 2010).

Kegiatan peningkatan kapasitas (capacity building) masyarakat dan institusi

dalam program WSLIC-2 dilaksanakan melalui pelatihan dan pemberdayaan.

Program pelatihan dirancang sesuai kebutuhan yang diidentifikasi dan dianalisis

dengan metode yang sistematis dan partisipatif yaitu Methodology for Participatory

Assesment (MPA) dan dikombinasikan dengan pengamatan atau observasi,

wawancara, telaah dokumen yang berkaitan dengan tugas kelompok sasaran, tujuan

dan fase kegiatan (perencanaan, pelaksanaan dan pasca konstruksi).

Tujuan peningkatan kapasitas adalah supaya masyarakat dan institusi

mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah dibidang kesehatan, sarana air

12

bersih dan sanitasi, sehinggi kesehatan, produktivitas dan kualitas hidup masyarakat

desa meningkat. Adapun tujuan khusus peningkatan kapasitas adalah :

a. semua lapisan masyarakat (kaya-miskin, laki-laki atau perempuan) memiliki

kesadaran hak dan tanggungjawab dalam menentukan masa depan

organisasi.

b. agar semua anggota masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembentukan

TKM (Tim Kerja Masyarakat) dan berkontribusi dalam penyusunan RKM

(Rencana Kerja Masyarakat).

c. agar masyarakat berpartisipasi (mampu dan terlibat) dalam pelaksanaan

proyek.

d. agar masyarakat bertanggungjawab, mampu mengelola, dan memelihara

sarana air bersih dan sanitasi dengan kemampuan mengelola keuangan dan

administrasi secara transparan.

e. masyarakat berubah perilakunya menuju hidup bersih dan sehat.

Terdapat lima faktor yang perlu diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan

sarana air bersih dan sanitasi yang telah dibangun masyarakat, yaitu :

1. kesinambungan teknis. Perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat

mempertimbangkan jenis teknologi yang sesuai dengan kondisi masyarakat

setempat.

2. kesinambungan finansial. Semua kelompok masyarakat mampu menyediakan

biaya operasional, pemeliharaan dan perbaikan secara mandiri melalui iuran.

3. kesinambungan kelembagaan. Unit Pengelola Sarana (UPS) yang dibentuk

masyarakat memperhatikan kesetaraan gender dan keterlibatan kelompok

miskin dalam pengelolaan sarana.

4. kesinambungan sosial. Seluruh kelompok masyarakat ikut dalam menentukan

dan merencanakan kebutuhan berdasarkan Demand Responsive Approach

(DRA).

5. kesinambungan lingkungan. Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana Air

Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) memperhatikan aspek

lingkungan baik terhadap sarana itu sendiri maupun terhadap lingkungan

sekitar.

13

1.5.5. Evaluasi Proyek

Berbagai proyek dilakukan untuk megelola sumberdaya air yang ditujukan

untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Salah satu proyek tersebut

adalah WSLIC-2 (Water Supply and Sanitation for Low Income Communities

Project). Tiap program proyek yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun

swasta, semestinya dilakukan tahapan evaluasi proyek untuk mengetahui tingkat

keberhasilan proyek tersebut.

Dalam setiap rencana evaluasi yang baik diterapkan pertanyaan –

pertanyaan seperti kapan pelaksanaan evaluasi, mengapa melaksanakan evaluasi,

apa kegiatan utama yang dievaluasi, bagaimana metode yang digunakan dalam

mengevaluasi, siapa personalia yang akan mengevaluasi, dan berapa jumlah biaya

yang diperlukan untuk kegiatan evaluasi proyek WSLIC-2 ini. Dengan adanya

pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjawab permasalahan seperti yang telah

diuraikan dimuka.

Pengertian evaluasi dalam perencanaan sangat bervariasi, Rakadi (1980,

dalam Conyers, Diana dan Hills, 1984) menyebutkan beberapa pengertian evaluasi,

di antaranya :

1. evaluasi adalah suatu penilaian dari suatu rencana/pelaksanaan proyek pada

suatu periode, selama tahap peaksanaan ini disebutnya sebagai On-goin

evaluation.

2. evaluasi adalah penilaian dari suatu rencana/pelaksanaan proyek, setelah

dilaksanakan untuk beberapa waktu, ini disebutnya sebagai Ex-post

evaluation.

3. evaluasi merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi seberapa besar obyek

yang telah dan akan dijangkau, impact pada target grup dan beberapa

konsekuensinya pada masa-masa yang akan datang.

Gittinger, Price dan Adler (1990) mengenalkan adanya enam analisa aspek

untuk kelayakan proyek, yaitu :

1. aspek teknis dari suatu proyek berhubungan dengan masalah input dan output

barang-barang dan jasa. Pada hakekatnya analisis ini merupakan analsis

14

mekanis walaupun semua aspek dari teknologi yang digunakan pada proyek

yang bersangkutan juga harus diperhitungkan.

2. aspek manajerial dan administratif menyangkut kemampuan staf proyek

untuk menjalankan administrasi aktifitas dalam ukuran besar, keahlian

manajemen hanya dapat dievaluasi secara subyektif.

3. aspek organisasi, perhatiannya terutama ditujukan pada hubungan antara

administrasi proyek dengan bagian administrasi pemerintah lainnya dan

untuk melihat apakah hubungan antara masing-masing wewenang dan

tanggungjawab dapat diketahui dengan jelas.

4. aspek komersil menyangkut penawaran input yang diperlukan proyek, baik

waktu membangun proyek maupun pada waktu proyek sudah berproduksi,

dan menganalisis pemasaran output yang akan diproduksi oleh proyek.

5. aspek finansial menyangkut terutama perbandingan antara pengeluaran uang

dengan revenue earning (keuntungan pendapatan) dari proyek, apakah

proyek itu akan terjamin dananya, apakah proyek akan mampu membayar

kembali dana tersebut dan apakah proyek itu akan berkembang sedemikian

rupa sehingga secara finansial dapat berdiri sendiri.

6. aspek ekonomis diperhatikan dalam rangka menentukan apakah proyek itu

akan memberi sumbangan atau mempunyai peranan yang positif dalam

pembangunan ekonomi seluruhnya dan apakah peranannya itu cukup besar

untuk meratakan penggunaan sumber-sumber langka yang dibutuhkan.

Sementara itu Curtis dan Watson (1982, dalam Conyers, Diana dan Hills

1984) menyatakan : evaluasi digunakan untuk mengetahui suatu pelaksanaan

proyek sehingga apa yang direncanakan untuk masa yang akan datang lebih baik

daripada yang telah berjalan sekarang.

Dari pengertian diatas, maka dapat diketahui bahwa evaluasi merupakan

pekerjaan yang kompleks. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dapat dikerjakan oleh

dua pihak yang berbeda, yaitu :

1. secara internal, evaluasi cara ini dilakukan sendiri oleh pihak pengelola,

keuntungan dari evaluasi ini adalah lebih murah, karena dilaksanakan oleh

pihak pengelola, dan dapat sesuai dengan perencanaan yang sebenarnya,

15

karena pihak pengelola memiliki pengetahuan tentang pekerjaannya secara

nyata dan baik. Tetapi kelemahannya adalah ada kemungkinan pihak

pengelola menyembunyikan kesalahan pelaksanaan dan kemungkinan

mereka tidak memiliki perbedaan pengalaman.

2. secara eksternal, evaluasi cara ini dilakukan oleh pihak luar. Keuntungan dari

evaluasi ini adalah lebih obyektif dan memungkinkan timbul ide baru, karena

adanya perbedaan pandangan, namun demikian, kelemahannya adalah lebih

mahal, lambat dan kemungkinan terdapat kesalahan karena pihak pengelola

mungkin tidak memberikan semua informasi secara lengkap pada pihak yang

mengevaluasi. Hal ini disebabkan evaluator tidak berkaitan langsung dengan

program rencana/proyek maka memungkinkan terjadinya kesalahan dalam

menerjemahkan masalah.

Sterkenburg (1982) mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan yang

berkenaan dengan prosedur dan kegiatan yang ditujukan pada pengontrolan proses

perencanaan dan menilai apakah proses tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan

apakah tujuan telah tercapai. Menurutnya juga pekerjaan evaluasi menyangkut tiga

hal yang mencerminkan intensitas dari evaluasi, yaitu :

a. efisiensi : melihat apakah program yang berjalan sudah terlaksana dengan

efisien

b. efektivitas : sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.

c. dampak : apakah dapat mencapai hasil yang lebih luas dan berjangka panjang

dari kegiatan, dalam kaitannya dengan tujuan pelaksanaan.

Curtis dan Watson (1983, dalam Conyers, Diana dan Hills 1984)

mengusulkan empat macam studi yang masuk dalam pekerjaan evaluasi, yakni :

1. menilai suatu pelaksanaan. Pada proses ini memberikan penilaian secara

formal pada besarnya pelaksaan dari suatu program/proyek.

2. analisis dampak. Digunakan untuk mengetahui seberapa besar kesuksesan

program dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.

16

3. mengadakan penaksiran. Ditujukan untuk mengetahui bagaimana sebaiknya

komponen program agar sesuai dengan kebutuhan dan unit yang menjadi

target grup.

4. evaluasi institusional, meliputi penilaian kebaikan institusi yang terkait dalam

proyek ini.

Berdasar pada teori di atas, maka proses evaluasi dalam penelitian ini

termasuk dalam kategori evaluasi eksternal karena dilakukan oleh pihak luar.

Sedangkan menurut waktunya, penelitian ini termasuk ex-post evaluation karena

saat penelitian ini dilaksanakan, proyek telah berakhir.

1.5.6. Masyarakat, Peran Serta Masyarakat, serta Pemberdayaan

Masyarakat

Menurut Mattessich dan Monsey (2004), masyarakat (community) diartikan

sebagai sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah geografis tertentu yang

memiliki ineraksi sosial dan psikologis satu sama lain serta dengan lingkungan

tempat mereka tinggal.

Pengertian diatas menjelaskan bahwa syarat terbentuknya suatu kelompok

masyarakat harus meliputi suatu wilayah di permukaan bumi (wilayah geografis)

yang didalamnya terjadi interaksi baik secara sosial maupun psikologis baik itu

antar individu maupun antara individu dengan lingkungannya.

Selain terdapat interaksi, dalam suatu kelompok masyarakat biasanya juga

dipersatukan oleh kepentingan umum bersama seperti yang dikemukakan oleh

National Research Council (1975, dalam Mattessich dan Monsey 2004) bahwa

masyarakat adalah Sekelompok orang yang tinggal saling berdekatan satu sama lain

dan dipersatukan oleh kepentingan umum dan kebutuhan untuk saling menolong.

Masyarakat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang membentuk

sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), yang di dalamnya sebagian besar

interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan

antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen

(saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk

17

mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang

teratur.

1.5.6.1. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat didefinisikan beragam oleh para ahli. Beberapa

definisi tersebut di antaranya:

1. Hardjasoemantri (1998) menyatakan bahwa seseorang yang berpartisipasi

sebenarnya mengalami keterlibatan diri (egonya) yang sifatnya lebih dari

keterlibatannya dalam pekerjaan atau tugas.

2. Bambang (2003) menyatakan bahwa peran serta dapat didefinisikan sebagai

keterlibatan mental, pikiran, emosi atau perasaan pada diri seseorang di dalam

situasi kelompok, yang dapat mendorong untuk memberikan sumbangan

kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung

jawab bersama.

Masyarakat merupakan bagian dari kelompok manusia (sosial) yang ada di

wilayah tertentu. Manusia yang tinggal di suatu wilayah tentu diharapkan mampu

untuk berkarya untuk kepentingan hidup dan lingkungannya dengan memanfaatkan

sumberdaya yang ada. Dalam proses pembangunan atau pengelolaan sumberdaya

alam, peran serta masyarakat mutlak diperlukan. Pembangunan tidak akan berjalan

optimal tanpa peran serta masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu mempunyai

hak dan kewajiban untuk dapat berperan serta dalam pengelolaan sumberdaya yang

ada di wilayahnya.

Bambang (2003) menjelaskan bahwa terdapat tiga unsur penting dalam

peran serta masyarakat, antara lain:

1. suatu partisipasi dalam bentuk mental dan perasaan, lebih dari semata-mata

hanya keterlibatan secara jasmani.

2. peran serta memberikan bantuan untuk mencapai tujuan kelompok yang

berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok atau

masyarakat.

3. rasa tanggung jawab kepada kelompok atau masyarakat sebagai anggota.

18

1.5.6.2. Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pembangunan sosial dapat berupa pemberdayaan masyarakat (Adi,

2003). Suatu proses pemberdayaan (empowerment) ditujukan guna membantu klien

dalam memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan

yang akan mereka lakukan terkait diri mereka sendiri, termasuk menghilangkan

efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini

dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk

menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari

lingkungannya (Payne, 1997 dalam Adi, 2003). Lebih lanjut, Adi (2003)

menerangkan inti pemberdayaan adalah bagaimana individu, kelompok, ataupun

komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan

untuk membentuk masa depan sesuai keinginan mereka.

World Bank mengidentifikasi bahwa pemberdayaan masyarakat miskin

untuk berpartisipasi dalam pembangunan adalah salah satu pondasi utama dalam

program melawan kemiskinan. Operations Evaluation Department,

mengidentifikasi empat elemen kunci pemberdayaan, yaitu akses terhadap

informasi, partisipasi masyarakat miskin, pertanggungjawaban dan kapasitas

institusi lokal.

Perkembangan pendekatan pembangunan di Indonesia dipengaruhi oleh

pendekatan pembangunan dari dunia internasional, terutama oleh negara donor.

Salah satu pendekatan pembangunan yang menjadi andalan negara-negara

berkembang adalah Community Driven Development (CDD). CDD merupakan

pendekatan pembangunan produk World Bank yang menempatkan masyarakat

miskin dan kelembagaannya sebagai aset dan mitra dalam proses pembangunan.

CDD memberikan kontrol keputusan dan sumberdaya di tangan kelompok

masyarakat. Masyarakat bermitra dengan lembaga penyandang dana, pemerintah

setempat, LSM, perusahaan swasta dan lembaga pemerintah pusat. Pendekatan

CDD dilakukan dengan cara penyediaan layanan sosial dan infrastruktur,

pengorganisasian aktivitas ekonomi dan manajemen sumberdaya, pemberdayaan

masyarakat, perbaikan tata pemerintahan, dan peningkatan ketahanan masyarakat

miskin (Dongier et al., 2003).

19

Selanjutnya Dongier et al. (2003) menjelaskan untuk mendukung prinsip-

prinsip berkelanjutan dan efektivitas proyek pembangunan, CDD memiliki prinsip-

prinsip berikut ini.

1. Iklim kelembagaan dan kebijakan. Dalam aspek ini dikembangkan iklim yang

menunjang pengambilan keputusan oleh komunitas dalam bentuk

pengembangan kebijakan maupun kelembagaan yang sesuai, dan

pengembangan hubungan diantara pemerintah.

2. Investasi sesuai kebutuhan. Investasi yang dibutuhkan disini ialah investasi

yang sesuai dengan permintaan komunitas, kalau perlu komunitas dapat turut

berinvestasi.

3. Mekanisme partisipasi. Mekanisme ini tertuju pada peningkatan partisipasi

warga dan keikutsertaan seluruh stakeholder dalam kegiatan yang sama.

4. Keikutsertaan sesuai gender dan status sosial. Disini hendak diberi porsi

identifikasi yang diikuti dengan partisiapsi pihak-pihak yang selama ini

termarjinalkan.

5. Investasi pengembangan kapasitas Community-based organizations (CBOs).

Upaya-upaya pengembangan kemampuan CBOs, misalnya melalui pelatihan,

dimaknai sebagai investasi yang akan menuai hasil dalam jangka panjang,

terutama untuk menciptakan kemandirian.

6. Fasilitas komunitas untuk informasi. Informasi menjadi penting sebagai input

untuk memperoleh hasil keputusan yang sesuai dengan rumusan masalah

yang sebenarnya, mencakup informasi tentang proyek, tata cara berhubungan

dengan pemerintah dan swasta, serta dengan CBOs lainnya, dan informasi

untuk hal-hal teknis.

7. Aturan sederhana dan insentif/hadiah yang kuat. Aturan yang sederhana

memudahkan untuk dilaksanakan, sedangkan insentif memberikan stimulus

positif bagi stakeholder untuk melakukan tugasnya. Untuk menguatkan hal

ini maka dilaksanakan monitoring dan evaluasi.

8. Desain kerja fleksibel. Desain kerja perlu fleksibel sesuai dengan perubahan

konteks maupun lingkungan di sekitar kegiatan.

20

9. Scaling up. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengelompokan proyek,

diikuti dengan pembentukan jaringan antar CBOs.

10. Exit strategy. Upaya perumusan exit strategy untuk mempersiapkan

kemandirian menjadi penting sebagai perwujudan perencanaan yang rasional.

Sebagai pendekatan yang menekankan pada pengembangan kapasitas

institusi lokal, CDD menetapkan alternatif kelembagaan sebagai berikut:

1. hubungan antara CBOs dengan pemerintah setempat atau yang dipilih.

2. hubungan antara CBOs dengan LSM atau swasta

3. hubungan langsung CBO dengan pemerintah pusat atau lembaga donor.

Uphoff (1986, dalam Sita dan Agusta, 2010) menyatakan bahwa dalam

proses implementasi pembangunan infrastruktur desa, upaya untuk memantapkan

infrastruktur harus dilakukan bersamaan dengan menciptakan atau menguatkan

institusi lokal untuk membangun dan memelihara infrastruktur. Pengetahuan lokal

dan sumberdaya lokal sangat dibutuhkan pada fase mendesain dan konstruksi

proyek, sama halnya seperti input lokal dan komitmen yang dibutuhkan untuk

pengoperasian dan pemeliharaan.

1.5.7. Perdesaan

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

kawasan perdesaan didefinisikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan

sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan

sosial, dan kegiatan ekonomi. Meskipun pendekatan peraturan umumnya

menggunakan pendekatan administratif, pengertian dalam undang-undang tersebut

merujuk pada definisi secara fungsional. Sehingga, dalam lingkungan Direktorat

Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum sendiri, dikenal istilah

perkotaan kabupaten meskipun bentuk struktur pemerintahannya menggunakan

desa.

Menurut Suhardjo (2008), dalam beberapa dekade terakhir mulai terjadi

perubahan-perubahan definisi kawasan perdesaan. Hal tersebut dikarenakan mulai

berubahnya tipologi kawasan perdesaan dan perkembangan kawasan perdesaan

21

dalam beberapa waktu terakhir. Terutama setelah era globalisasi yang masuk ke

perdesaan, telah terjadi interaksi dan negosiasi sosial budaya masyarakat perdesaan

terhadap modernitas dan budaya luar. Faham dikotomi kawasan perdesaan dan

kawasan perkotaan mulai ditinggalkan dengan tidak relevannya pemahaman

tersebut dengan mulai biasnya perdesaan-perkotaan.

Dalam definisi klasik, secara ekonomi kawasan perdesaan dikategorikan

sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian sedangkan kawasan

perkotaan dikategorikan sebagai wilayah dengan kegiatan utama di sektor jasa dan

perdagangan. Definisi tersebut masih banyak digunakan hingga saat ini. Namun

munculnya kawasan perdesaan dengan perekonomian yang ditopang oleh kegiatan

industri kecil seperti kerajinan, pariwisata, definisi tersebut dirasa belum dapat

mewakili keseluruhan tipologi kawasan perdesaan. Oleh karenanya muncul istilah-

istilah seperti desa-kota yang berusaha mendefinisikan kawasan-kawasan

perdesaan yang dianggap memiliki ciri-ciri perkotaan baik secara fisik maupun

sosial dan ekonomi . Pendekatan klasik lainnya yang digunakan dalam

mendefinisikan kawasan perdesaan adalah pendekatan berdasarkan paradigma

modernisasi dan model dikotomi. Pendekatan tersebut muncul setelah masa

revolusi industri. Dengan munculnya kawasan-kawasan kota industri dengan segala

modernitasnya, kawasan perdesaan dianggap sebagai representasi masyarakat

tradisional (gemeinschaft) dan kawasan perkotaan dianggap sebagai representasi

masyarakat modern (gesellschaft). Model dikotomik lainnya adalah solidaritas

mekanik vs organik, serta kelompok primer vs kelompok sekunder (Suhardjo,

2008).

Lain halnya dengan paradigma lama, paradigma baru memandang kawasan

perdesaan bukan lagi sebagai kawasan yang harus didominasi oleh pertanian.

Perubahan mendasar di wilayah perdesaan terjadi dalam semua bidang sebagai

bentuk respon terhadap perubahan sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik (Illbery,

1998 dalam Suhardjo, 2008). Akibatnya, terutama di negara maju dan negara

berkembang, telah terjadi perubahan dimana sektor non-pertanian tumbuh tidak

hanya di wilayah perkotaan tetapi juga di kawasan perdesaan sehingga

memunculkan desa-desa wisata, desa industri kerajinan, desa nelayan, dan

22

sebagainya. Selain itu, proses diversifikasi perdesaan juga menunjukkan

meningkatnya konsumsi di perdesaan sehingga kawasan perdesaan tidak lagi dapat

dianggap sebagai kawasan produksi dan kawasan perkotaan dianggap sebagai

konsentrasi konsumsi (Suhardjo, 2008)

Dengan menggunakan pendekatan yang lebih umum, Suhardjo (2008)

mendefinisikan kawasan perdesaan sebagai kesatuan wilayah sosial/budaya, atau

kesatuan wilayah administratif yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk

menjelaskan kawasan perdesaan yang bias akibat mempunyai kemiripan dengan

sifat kota, Suhardjo (2008) mendefinisikan kawasan tersebut sebagai kawasan desa-

kota atau kawasan perdesaan yang mempunyai ciri kota, yang biasanya terdapat di

kawasan fringe area. Sedangkan dalam Kamus Tata Ruang 2008, desa-kota

didefinisikan sebagai desa yang mata pencahariannya mirip dengan di kota,

termasuk gaya hidup dan gaya perumahannya. Menggunakan pendekatan batasan

fungsional, kawasan tersebut dicirikan dengan kesamaan fisik (perumahan) dan

sosial budaya (mata pencaharian dan gaya hidup).

Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan beberapa penyesuaian

terhadap definisi kawasan perdesaan yang akan diangkat dalam penelitian.

Kawasan perdesaan dapat diartikan dengan dua pendekatan, yaitu menggunakan

batasan administratif dan batasan fungsional sebagai berikut:

1. dalam batasan administratif, kawasan perdesaan dapat diartikan sebagai suatu

kesatuan wilayah administratif yang telah ditetapkan secara hukum.

2. dalam pendekatan fungsional, kawasan perdesaan dapat diartikan sebagai suatu

kesatuan wilayah fungsional yang memiliki ciri fisik dan sosial budaya tertentu

dengan kegiatan ekonomi pertanian dan/atau pemanfaatan serta pengelolaan

sumber daya alam. Sehingga dalam definisi ini, kawasan sub-urban atau fringe

area dengan ciri fisik perkotaan bukan dianggap sebagai kawasan perdesaan.

Maka berdasarkan pendekatan tersebut, Desa Neglasari baik secara

administratif maupun fungsional dapat dikategorikan sebagai kawasan perdesaan.

23

1.5.8. Perkembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Kawasan Perdesaan memiliki peran yang penting dalam mendukung

pembangunan nasional. Kemandirian pembangunan kawasan perdesaan merupakan

salah satu pendekatan dalam pembangunan kawasan perdesaan dalam mendorong

perkembangan ekonomi di kawasan desa dengan memanfaatkan potensi yang ada

di wilayah tersebut. Perkembangan ekonomi kawasan perdesaan diharapkan dapat

mengurangi ketergantungan kawasan perdesaan terhadap kota, dan menguatkan

peran desa sebagai pusat produksi dan kebutuhan sumberdaya pembangunan.

Membangun hubungan keterkaitan antar desa-kota juga merupakan salah

satu cara yang ditempuh sebagai suatu upaya pembangunan wilayah perdesaan,

dimana peran desa dikuatkan sebagai pusat produksi dan sumberdaya. Keterkaitan

tersebut dapat mengurangi ketergantungan kawasan perdesaan terhadap kawasan

perkotaan, dan mengurangi angka urban masyarakat dari desa ke kota. Diharapkan

pola tersebut mendorong perkembangan ekonomi desa dan mendorong permerataan

ekonomi antara desa dan kota. Dalam hubungan yang lebih intensif, hubungan desa-

kota tersebut dapat berupa interaksi spasial antar subsistem rantai

agribisnis/agroindustri (Rustadi dan Pranoto, 2007).

Dalam mengukur perkembangan ekonomi kawasan perdesaan, Adisasmita

(2006) menawarkan beberapa pendekatan, yaitu (a) pendapatan desa per kapita, (b)

pendapatan masyarakat, (c) diversifikasi ekonomi.

A. Pendapatan Desa Per Kapita

Pendapatan desa perkapita digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk

melihat proporsi pendapatan suatu desa terhadap jumlah penduduk desa.

Pendapatan desa menggunakan prinsip pendapatan domestik bruto, dihitung

dengan jumlah produksi total. Jumlah produksi total tersebut dikonversi dalam nilai

total rupiah dan dibagi dengan jumlah pendapatan.

B. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat dalam pendekatan Adisasmita (2006) terkait dengan

ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain,

24

perkembangan ekonomi perdesaan harus diikuti oleh pemerataan pendapatan di

masyarakat. Dalam keadaan ekstrim dimana pendapatan terdistribusi secara merata,

40 persen populasi terbawah akan menerima 40 persen pendapatan, dan 20 persen

populasi teratas menerima 40 persen total pendapatan.

C. Diversifisikasi Ekonomi

Diversifikasi ekonomi atau perubahan struktur perekonomian daerah

perdesaan dilihat berdasarkan perubahan struktur ekonomi perdesaan. Dalam

beberapa dekade terakhir, perluasan kawasan perkotaan dan pembukaan akses

kawasan perdesaan mengubah struktur ekonomi kawasan perdesaan tidak lagi berat

pada sektor pertanian. Hal tersebut tampak pada kawasan-kawasan perdesaan yang

mempunyai ciri perkotaan, atau biasa disebut sebagai desa kota.

1.5.9. Pengertian Kesehatan, Perilaku Kesehatan dan Faktor yang

Mempengaruhi Perilaku Kesehatan

1.5.9.1. Pengertian Kesehatan

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 dijelaskan bahwa pengertian

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan

menurut Mu’rifah (2007) kesehatan pribadi adalah segala usaha dan tindakan

seseorang untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatannya

sendiri dalam batas-batas kemampuannya, agar mendapatkan kesenangan hidup

dan mempunyai tenaga kerja yang sebaik-baiknya. Kesehatan seseorang tidak

hanya diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tetapi juga diukur dari

produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara

ekonomi. Bagi yang belum memasuki usia kerja, anak, dan remaja, atau bagi yang

sudah tidak bekerja (pensiun) atau usia lanjut, yakni mempunyai kegiatan, misal

sekolah atau kuliah bagi anak dan remaja, dan kegiatan pelayanan sosial bagi yang

lanjut usia (Notoatmodjo 2003).

Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks, yang saling

berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan itu sendiri. Banyak faktor

25

yang mempengaruhi kesehatan, baik kesehatan individu maupun kesehatan

masyarakat. Secara ringkas ditunjukkan pada Gambar 1.1

Gambar 1. 1. Faktor yang Mempengaruhi Status Kesehatan

(Sumber: studi pustaka, 2012)

Keempat faktor tersebut (keturunan, lingkungan, perilaku, dan pelayanan

kesehatan) di samping berpengaruh langsung kepada kesehatan, juga saling

berpengaruh satu sama lainnya. Status kesehatan akan tercapai secara optimal,

bilamana keempat faktor tersebut secara bersama-sama mempunyai kondisi yang

optimal pula. Salah satu faktor saja berada dalam keadaan yang terganggu (tidak

optimal), maka status kesehatan akan tergeser ke arah di bawah optimal

(Notoatmodjo, 2003).

1.5.9.2. Perilaku Kesehatan

Berdasarkan batasan perilaku dari Skiner seperti yang dikutip Notoadmodjo

(2003), maka perilaku kesehatan adalah suatu respon seseorang (organisme)

26

terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem

pelayanan kesehatan, makanan, dan minuman, serta lingkungan.

Dari batasan ini, perilaku kesehatan dapat diklasifikasikan menjadi 3

kelompok, yakni:

1. perilaku pemeliharaan kesehatan (health maintance), adalah perilaku atau

usaha-usaha seseorang untuk memelihara atau menjaga kesehatan agar tidak

sakit dan usaha untuk penyembuhan bilamana sakit. Oleh sebab itu perilaku

pemeliharaan kesehatan ini terdiri dari 3 aspek.

2. perilaku pencarian dan penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan kesehatan,

atau sering disebut perilaku pencarian pengobatan (health seeking behavior).

3. perilaku kesehatan lingkungan, adalah sebagaimana seseorang merespon

lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial budaya, dan sebagainya,

sehingga lingkungan tersebut tidak mempengaruhi kesehatannya. Dengan

perkataan lain, bagaimana seseorang mengelola lingkungannya sehingga tidak

mengganggu kesehatannya sendiri, keluarga, atau masyarakatnya. Misalnya

bagaimana mengelola pembuangan tinja, air minum, tempat pembuangan

sampah, pembuangan limbah, dan sebagainya.

Berdasarkan pembagian domain perilaku Bloom dikembangkan 3 tingkatan

ranah perilaku sebagai berikut (Notoatmojdo, 2003):

1. Pengetahuan (knowledge)

Pengetahuan adalah penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang

terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan

sebagainya). Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera

pendengaran (telinga), dan indera penglihatan (mata). Pengetahuan seseorang

terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkatan yang berbeda-beda. Secara

garis besarnya dibagi dalam 6 tingkatan pengetahuan, yaitu (Notoatmodjo, 2003):

a. Tahu (know). Tahu diartikan hanya sebagi recall (memanggil) memori yang

telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu. Misalnya: tahu bahwa

jamban adalah tempat membuang air besar.

b. Memahami (comprehension). Memahami suatu objek buka sekedar tahu

terhadap objek tersebut, tidak sekedar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut

27

harus dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui

tersebut.

c. Aplikasi (application). Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami

objek yang dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang

diketahui tersebut pada situasi lain.

d. Analisis (analysis). Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan

dan/atau memisahkan, kemudian mencari hubungan antar komponen-

komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui.

Indikasi bahwa pengetahuan seseorang itu sudah sampai pada tingkat

membedakan, atau memisahkan, mengelompokkan, membuat diagram (bagan)

terhadap pengetahuan atas objek tersebut.

e. Sintesis (synthesis). Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk

merangkum atau meletakkan dalam satu hubungan yang logis dari komponen-

komponen pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain, sintesis adalah suatu

kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang

telah ada.

f. Evaluasi (evaluation). Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk

melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian

ini dengan sendirinya atau norma-norma yang berlaku di masyarakat.

2. Sikap (atitude)

Sikap adalah juga respons tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek

tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan

(senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, dan sebagainya).

Menurut Allport (1954, dalam Notoadmodjo, 2003), sikap itu terdiri dari 3

komponen pokok, yaitu:

a. kepercayaan atau keyakinan, ide, dan konsep terhadap objek. Artinya,

bagaimana keyakinan dan pendapat atau pemikiran seseorang terhadap objek.

b. kehidupan emosional atau evaluasi orang terhadap objek, artinya bagaimana

penilaian (terkandung di dalamnya faktor emosi) orang tersebut terhadap

objek.

28

c. kecenderungan untuk bertindak (trend to behave), artinya sikap adalah

merupakan komponen yang mendahului tindakan atau perilaku terbuka.

Sikap adalah ancang-ancang untuk bertindak atau berperilaku terbuka

(tindakan). Seperti halnya pengetahuan, sikap juga mempunyai tingkat berdasarkan

intensitasnya, sebagai berikut:

a. menerima (receiving). Menerima diartikan bahwa seseorang atau subjek mau

menerima stimulus yang diberikan (objek).

b. menanggapi (responding). Menanggapi di sini diartikan memberikan jawaban

atau tanggapan terhadap pertanyaan atau objek yang dihadapi.

c. menghargai (valuing). Menghargai diartikan subjek, atau seseorang

memberikan nilai yang positif terhadap objek atau stimulus, dalam arti

membahasnya dengan orang lain dan bahkan mengajak atau mempengaruhi

atau menganjurkan orang lain merespons.

d. bertanggung jawab (responsible). Sikap yang paling tinggi tingkatannya

adalah bertanggung jawab terhadap apa yang telah diyakini.

3. Tindakan atau Praktik (Practice)

Tingkat-tingkat Praktik (Notoatmodjo, 2003):

a. persepsi (Perception). Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan

dengan tindakan yang akan diambil merupakan praktik tingkat pertama.

b. praktik terpimpin (guided response). Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan

urutan yang benar sesuai dengan contoh adalah indikator praktik tingkat dua.

c. praktik secara mekanisme (mechanism). Apabila seseorang telah melakukan

sesuatu dengan benar secara otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan

kebiasaan maka ia sudah mencapai praktik tingkat tiga.

d. adopsi (adoption). Adaptasi adalah suatu praktik atau tindakan yang sudah

berkembang dengan baik. Artinya, tindakan itu sudah dimodifikasinya sendiri

tanpa mengurangi kebenaran tindakannya tersebut.

29

1.5.9.3. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kesehatan

Menurut Notoatmodjo (2003), ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap

perilaku kesehatan baik individu maupun masyarakat, yaitu:

a. faktor-faktor pemudah (predisposing factor), yaitu faktor-faktor yang

mempermudah terjadinya perilaku seseorang. Adapun yang menjadi faktor

pemudah dalam penelitian ini adalah: pengetahuan, sikap, pekerjaan,

pendidikan, penghasilan, budaya.

b. faktor-faktor pendukung (enabling factor), adalah faktor-faktor yang

memungkinkan atau memfasilitasi perilaku atau tindakan yaitu sarana dan

prasarana atau fasilitas untuk terjadinya perilaku kesehatan. Adapun yang

menjadi faktor pendukung dalam penelitian ini adalah: jarak rumah dari tempat

pembuangan tinja, dan biaya.

c. faktor-faktor pendorong (reinforcing factor), adalah faktor-faktor yang

mendorong atau mempercepat terjadinya perilaku. Adapun yang menjadi

pendorong dalam penelitian ini adalah: perilaku petugas kesehatan/peran

petugas kesehatan.

1.5.10. Hubungan Air dan Sanitasi dengan Kesehatan

Selain memberikan manfaat yang menguntungkan bagi manusia, air juga

memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan manusia. Air yang sudah tercemar

oleh virus, bakteri, protozoa, dan cacing merupakan air yang tidak memenuhi

persyaratan kesehatan dan sangat berpotensi sebagai media penularan penyakit.

Menurut Feachem (1980), penyakit yang dapat ditularkan melalui media air dapat

dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu (1) water borne diseases, (2) water

washed diseases, (3) Water Based Diseases, (4) water related insect vector.

1. Water Borne Diseases

Water borne diseases adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air

yang disebabkan oleh organisme-organisme yang sangat menular dan bisa menulari

seseorang hanya dengan jumlah sedikit saja. Hal ini tergantung tingkat polusi yang

terjadi. Dua penyebab utama yang menyebabkan kematian yang tinggi jika tidak

30

ada pengobatan, yaitu tifus dan kolera. Dua penyakit tersebut kejadiannya sangat

dramatis, karena sumber penularan umumnya merupakan sumber air masyarakat

yang tercemar oleh tinja penderita atau pembawa infeksi (carier).

2. Water Washed Diseases

Water Washed Diseases merupakan penyakit karena kurangnya air untuk

kebersihan perorangan. Air yang tidak mencukupi untuk membersihkan diri atau

mencuci alat-alat makan dan pakaian. Karena kebersihan yang kurang maka infeksi

kulit mudah berkembang. Begitu juga dengan penularan infeksi usus seperti diare

(disentri basiler) sangat mudah terjadi disebabkan karena tangan dan peralatan

rumah tangga/ makan yang tercemar.

3. Water Based Diseases

Water based diseases merupakan jenis penyakit yang ditularkan melalui

hewan-hewan air yang tidak bertulang belakang. Peranan hewan air yang tidak

bertulang belakang seperti siput sebagai perantara perkembangan hidup mikroba.

Mikroba yang semula dari telur atau larva kemudian hidup dalam siput dan menjadi

matang sehingga tersebar di perairan dan akan menjadi infektif terhadap manusia.

Contoh dari water based diseases adalah schtstosotasis.

4. Water Related Insect Vector

Water related insect vector merupakan infeksi yang ditlarkan oleh serangga

yang bergantung pada air. Contohnya nyamuk berkembang biak di air dan dapat

menularkan penyakit malaria, demam berdarah dan penyakit kaki gajah/filariasis

dan chikungunyah.

Selain penyakit yang penyebarannya berhubungan langsung dengan air,

terdapat pula penyakit yang penyebaran atau kejadiannya terkait dengan kondisi

kekurangan air dan sanitasi yang buruk, salah satunya karena kebiasaan BAB bukan

di jamban. BAB di sembarang tempat sperti di kebun, kolam atau sungai

menyebabkan terjadinya pencemaran tinja. Kotoran manusia adalah semua benda

atau zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh dan yang harus dikeluarkan dari dalam

31

tubuh. Zat-zat yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh ini berbentuk tinja (faeces),

air seni (urine) dan CO2 sebagai hasil dari proses pernafasan (Notoatmodjo, 2003).

Tinja merupakan bahan buangan yang sangat dihindari oleh manusia untuk

berkontak karena sifatnya yang menimbulkan kesan jijik pada setiap orang dan bau

yang sangat menyengat. Tinja juga merupakan bahan yang sangat menarik

perhatian serangga, khususnya lalat, dan berbagai hewan lainnya, misalnya anjing,

ayam, dan tikus, karena mengandung bahan-bahan yang dapat menjadi makanan

hewan itu.

Dengan bertambahnya penduduk yang tidak sebanding dengan area

pemukiman, masalah pembuangan kotoran manusia meningkat. Dilihat dari segi

kesehatan masyarakat, masalah pembuangan kotoran manusia merupakan masalah

yang pokok untuk sedini mungkin diatasi. Karena kotoran manusia (feces) adalah

sumber penyebaran penyakit yang multikompleks. Penyebaran penyakit yang

bersumber pada feces dapat melalui berbagai macam jalan atau cara (Notoatmodjo,

2003). Pembuangan tinja secara layak merupakan kebutuhan kesehatan yang paling

diutamakan. Pembuangan tinja secara tidak baik dan sembarangan dapat

mengakibatkan kontaminasi pada air, tanah, atau menjadi sumber infeksi, dan akan

mendatangkan bahaya bagi kesehatan, karena penyakit yang tergolong waterborne

disease akan mudah berjangkit. Bahaya terhadap kesehatan yang dapat ditimbulkan

akibat pembuangan kotoran secara tidak baik adalah (1) pencemaran tanah,

pencemaran air, dan kontaminasi makanan, (2) perkembangbiakan lalat.

1.5.11. Kualitas Hidup

Menurut World Health Organization (WHO) (2000, dalam Lopez dan

Snyder, 2004), kualitas hidup di definisikaan sebagai persepsi individu mengenai

posisi hidup individu dalam konteks budaya dan sistem nilai dimana individu hiudp

dan hubungannya dengan tujuan, harapan, dan standar yang ditetapkan dan menjadi

perhatian seseorang.

Kreitler dan Ben (2004, dalam Nofitri, 2009) mengemukakan bahwa

kualitas hidup diartikan sebagai persepsi individu mengenai keberfungsian mereka

di dalam bidang kehidupan. Lebih spesifiknya adalah penilaian individu terhadap

32

posisi mereka di dalam kehidupan, dalam konteks budaya dan sistem nilai dimana

mereka hidup dalam kaitannya dengan tujuan individu, harapan, standar serta apa

yang menjadi perhatian individu. Menurut Post, Witte dan Schrijvers (1999), ada

tiga cara yang dapat digunakan untuk mengoperasionalisasikan konsep dari kualitas

hidup yaitu melihat kualitas hidup sebagai kesehatan, sebagai kesejahteraan dan

sebagai konstruk yang bersifat global (superordinate construct).

1.5.12. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan evaluasi serta pengaruh

proyek WSLIC-2 terhadap tingkat perekonomian dan kesehatan masyarakat

maupun analisis dampak dan keberlanjutan proyek, antara lain:

a. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (2007)

Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan

Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) berupaya untuk mengevaluasi program

WSLIC-2 dan PAMSIMAS dan hasil evaluasi tersebut tertuang dalam “Laporan

Akhir Kajian Cepat Program-Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah

Indonesia: Program WSLIC-2 dan PAMSIMAS”. Salah satu upaya untuk

meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat, Bappenas ingin mengetahui sejauhmana effektivitas dari proyek-

proyek pemberdayaan masyarakat yang ada sekarang, sehingga diharapkan

pengalaman dan pembelajaran tersebut dapat dijadikan masukan untuk

implementasi Program PNPM ke depan. Salah satu program yang diharapkan dapat

memberikan kontribusi pembelajaran adalah program di bidang air bersih dan

sanitasi. Ada dua katagori program air bersih dan sanitasi, yaitu: a) Water Supply

and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC2) yang

diimplementasikan oleh Departemen Kesehatan. Dan b) PAMSIMAS (baru dalam

tahap disain) yang diimplementasikan oleh Departemen Pekerjaan Umum.

Sebagai upaya Untuk melihat pembelajaran dari proyek tersebut, LP3ES

diminta DSF Bank Dunia melakukan evaluasi terhadap kedua proyek tersebut.

Evaluasi ini bertujuan untuk a) melakukan penilaian efektifitas pelaksanaan dalam

33

mencapai tujuan yang telah dicanangkan pada programnya masing-masing, dan b)

Mempelajari cara-cara untuk perbaikan program dan pelajaran-pelajaran praktis

dalam pengembangan masyarakat yang lain dan program pengentasan kemiskinan.

Pendekatan yang digunakan untuk melakukan adalah (1) Review dan Analisis

Dokumen, (2) Wawancara dengan Informan Kunci; dan (3) Kunjungan Lapangan

untuk Rapid Appraisal. Sebagai salah satu metode yang digunakan untuk

pengumpulan data primer dari stakeholder di desa yang dikunjungi, dilakukan

Focus Group Discussion. Ruang lingkup studi menitik beratkan pada pencapaian

keberhasilan program proyek air bersih dan sanitasi meliputi: 1) Pencapaian hasil,

2) Pemilihan sasaran daerah miskin, 3) Peningkatan kapasitas, 4) Aliran dana dan

kebocoran, 5) Keberlanjutan program, 6) Organisasi masyarakat, 7) Kepuasan

terhadap program.

Lokasi evaluasi adalah, program WSLIC-2 yang operasi dan

pemeliharaannya sudah dilakukan oleh masyarakat. Sesuai hasil konsultasi dengan

CPMU DPMU dan PPMU terpilih 6 desa yaitu: Pangean, Kecamatan. Maduran,

dan Sidobogem, Kecamatan. Sugio, Kab. Lamongan, Prop. Jawa Timur. Kembang

Kuning, Kecamatan Sikur, dan desa Aikmel Utara, Kecamatan. Aikmel, Kab.

Lombok Timur, Prop. Nusa Tenggara Barat. Lagan Gadang Mudik, Kecamatan

Linggo Sari Baganti-Kanagarian Punggasan, dan Rawang, Kecamatan. Sutera,

Kanagarian Suranti, Kab. Pesisir Selatan, Prop. Sumatera Barat.

Hasil dokumen review dan temuan lapangan di 6 lokasi mengindikasikan

bahwa program WSLIC-2 telah mencapai tujuan yang dicanangkan dalam hal

penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi, dan keberhasilan ini dirasakan oleh

semua stakeholders mulai dari masyarakat penerima manfaat, pengelola

infrastruktur, anggota TKK, LSM, CF, DPMU dan PPMU. Meskipun tidak

dipungkiri bahwa dalam proses menuju pencapaian hasil ini juga ditemukan

permasalahan. Pencapaian hasil tersebut diukur dengan parameter sebagai berikut:

Kesesuaian antara tujuan dan hasil proyek: jika tujuan WSLIC-2

disederhanakan sebagai penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi, maka program

WSLIC-2 benar-benar telah menjawab sebagian besar kebutuhan masyarakat

34

pedesaan terhadap air bersih dan sanitasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara

dengan berbagai pihak antara lain pengelola dan pemanfaat sarana air bersih, dan

pelaksana proyek (PPMU, DPMU). Beberapa hal yang menjadi indikasi

keberhasilan tersebut yaitu; a) Meningkatnya ketersediaan sarana air bersih dan

sanitasi. b) Penurunan penyakit yang disebabkan oleh air dan sanitasi/lingkungan

yang kurang baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan aparat desa

serta petugas puskesmas atau polindes, diperoleh informasi bahwa terjadi

penurunan kejadian penyakit yang terkait dengan terpenuhinya kebutuhan air bersih

dan sanitasi tersebut. c) Terjadinya peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat:

Secara umum di 6 desa yang dikunjungi telah terjadi perubahan PHBS menuju

tingkat yang lebih baik terkait pada indikator minum air yang sudah dimasak,

mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, mencuci dengan sabun setelah

buang air besar (BAB) dan tidak BAB di sembarang tempat. d) Kemudahan dalam

mencapai akses terhadap sarana air bersih dan sanitasi: Masyarakat desa yang

semula harus berjalan jauh ke sumber air atau harus antri lama di tempat penjual air

sebelum adanya program WSLIC-2, kini tinggal memutar kran yang ada di kran

umum atau di sambungan rumah masing-masing. Jarak terjauh KU dengan rumah

penduduk hanya sekitar 200 meter.

Pemilihan sasaran daerah miskin: berdasarkan hasil temuan lapangan di 6 lokasi

dan dokumen review, desa sasaran WSLIC-2 sudah tepat, yaitu mayoritas

penduduknya miskin (berpenghasilan rendah), tingginya penyakit yang disebabkan

oleh air dan lingkungan yang kurang sehat, ada potensi air bersih yang mudah untuk

dikembangkan, dan adanya kesediaan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam

berbagai tahapan proyek. Diyakini dalam proses pembangunan sarana air bersih

dan sanitasi, partisipasi masyarakat (inkind 16%) bila dikonversikan dengan dana

untuk setiap lokasi partisipasi masyarakat melebihi 16%, namun sayang data

tertulisnya di setiap desa tidak ada, hal ini disebabkan data tidak tersimpan secara

baik, waktu pelaksanaan dan penyerahan relatif sudah cukup lama, dan terjadinya

penggantian pengurus.

35

Peningkatan kapasitas: Beberapa pelatihan yang dilaksanakan di setiap desa

untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa penerima program

WSLIC-2 adalah: 1) sistem manajemen keuangan SAB, 2) Pelatihan teknik

operasional dan pemeliharaan air bersih, 3) teknik penyuluhan kesehatan, 4) Pola

hidup sehat untuk masyarakat dan guru, 4) pelatihan dokter kecil (di Desa Rawang,

Pesisir Selatan), 5) Pelatihan SODIS (di Lombok Timur). Pelatihan tersebut diakui

telah mampu meningkatkan kapasitas SDM di desa terkait dalam bentuk:

meningkatnya keterampilan teknis pembangunan sarana air bersih bagi TKM,

meningkatnya kemampuan teknis operasi dan pemeliharaan sarana air bersih bagi

TKM, meningkatnya kemampuan pengelolaan prasarana air bersih bagi TKM, dan

meningkatnya perilaku hidup sehat di masyarakat.

Efektifitas Biaya, Struktur Pendanaan dan Aliran Dana: dengan merujuk pada

pencapaian hasil yang telah dirasakan oleh masyarakat yang mendapatkan layanan

air bersih dan sanitasi serta meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat dan

menurunnya kejadian penyakit diare, maka biaya yang dikeluarkan untuk

pengadaan sarana air bersih dan sanitasi serta pelatihan-pelatihan guna

meningkatkan kapasitas masyarakat sudah cukup sepadan. Namun berdasarkan

laporan audit teknis, menyimpulkan tentang efektifitas biaya sebagai berikut: a)

pembangunan sarana air bersih dengan dana sekitar Rp. 200juta disimpulkan belum

efektif karena rata-rata belum bisa menjangkau 80% dari target pelayanan. Hal ini

berlaku pada 3 kelompok sistem (non perpipaan, perpipaan gravitasi, dan perpipaan

pemompaan). b) Agar sarana bisa menjangkau minimal 80% dari target pelayanan,

direkomendasikan plafon dana untuk tiap desa dinaikkan menjadi Rp.375juta.

Meskipun dengan plafon yang dinaikkan ini, sistem perpipaan pemompaan hanya

bisa menjangkau sekitar 70% dari target pelayanan. c) Disimpulkan bahwa sistem

non perpipaan adalah yang paling murah dan perpipaan pemompaan adalah yang

paling mahal.

Keberlanjutan program: hasil temuan lapangan di 6 lokasi dan dokumen review

menunjukan bahwa: a) sarana air bersih dan sanitasi di enam desa tetap berfungsi

36

dan memenuhi tingkat kepuasan banyak pengguna. b) Cakupan pelayanan air bersih

dan sanitasi telah mencapai lebih dari 80% masyarakat sasaran program. c) Dari

hasil kunjungan lapangan ke 6 desa didapatkan kondisi bahwa masyarakat penerima

manfaat maupun pengelola infrastruktur dengan kearifan lokalnya telah

memikirkan cara dan tindakan untuk menjaga kesinambungan program WSLIC-2.

Yang mendorong masyarakat untuk melakukan hal tersebut adalah karena

munculnya rasa memiliki terhadap program WSLIC-2. Hal tersebut dipicu karena

mereka merasa turut merencanakan dan mengalami setiap tahapan proses dari sejak

perencanaan, konstruksi, dan operasi. Rasa memiliki ini juga muncul karena

masyarakat merasa turut menanamkan investasi berupa uang, tenaga dan material.

Organisasi masyarakat: Di setiap lokasi evaluasi telah terbentuk organisasi O&P

sarana air bersih dan sanitasi, bertanggung jawab terhadap operasional sarana air

bersih yang ada di desa. Sebagian besar pengurus muka baru (bukan berasal dari

TKM) kecuali untuk bagian teknis. Kesadaran untuk menjaga keberlangsungan

kelembagaan pengelola sarana ini sangat kuat di kabupaten Lamongan. Kebutuhan

akan keberlangsungan pengelola sarana sangat disadari dan tidak menginginkan

kelembagaan tersebut hilang seiring dengan selesainya program WSLIC-2 tahun

2009. Hal ini ditunjukan dengan dibentuknya lembaga HIPPAMS (Himpunan

Penduduk Pemakai Air Minum dan Sanitasi) di tiap desa. Mulai tahun 2004,

pembentukan HIPPAMS menjadi persyaratan dalam pencairan dana termin ke tiga.

Selain itu di tingkat kabupaten Lamongan telah dibentuk Asosiasi HIPPAMS

“Banyu Urip” telah memperoleh akte notaris. Asosiasi ini merupakan wadah

HIPPAMS untuk melakukan koordinasi, konsultasi dan saling tukar pengalaman

dalam pengelolaan sarana air minum dan sanitasi pedesaan. Asosiasi ini bertujuan

untuk meningkatkan profesionalisme anggota dalam pengelolaan sarana air minum

dan sanitasi pedesaan, melalui koordinasi, konsultasi, pemberdayaan dan saling

tukar pengalaman dalam rangka peningkatan dan penyetaraan kinerja anggota.

Kepuasan terhadap program: Berdasarkan kunjungan lapangan terhadap 6 desa

di tiga provinsi, mayoritas stakeholder di kabupaten sampai desa baik perangkat

37

desa, pengelola sarana maupun masyarakat penerima manfaat air bersih dan sanitasi

merasa puas terhadap Program WSLIC-2. Kepuasan terhadap program ini muncul

karena pencapaian hasil yang dirasakan oleh perangkat desa maupun masyarakat di

semua lapisan (kaya-miskin, laki-laki/perempuan). Program WSLIC-2 banyak

memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna di perdesaan misalnya:

kemudahan mendapatkan air, mengenal perilaku hidup bersih dan sehat, BAB pada

tempat-tempat tertentu (WC), efisiensi waktu dalam pengambilan air sehingga

dapat digunakan untuk kegiatan produktif lainnya seperti perkebunan, pertanian,

buruh tani, serta pembuangan limbah lebih mudah. Masyarakat cukup puas dengan

WSLIC-2 bila dibandingkan dengan program lainnya karena manfaatnya dapat

dirasakan langsung oleh masyarakat, di sisi lain masyarakat terlibat dalam proses

kegiatan di desa termasuk pelaksanaan pembangunannya. Sedangkan dampak

buruk yang ditimbulkan dengan dibangunnya dan dimanfaatkannya infrastruktur

tersebut tidak ada sama sekali. Kepuasan terhadap program WSLIC-2 karena

masyarakat merasa memiliki kegiatan yang dilaksanakan dalam program WSLIC-

2.

b. Rismanimurti, Adihardjo dan Wiguna (2008)

Penelitian yang dilakukan berjudul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat

Terhadap Pencapaian Tujuan Proyek Second Water and Sanitation for Low Income

Communities (WSLIC-2)”. Obyek penelitian adalah Kabupaten Pamekasan,

dengan memilih desa lokasi proyek WSLIC-2 yang memiliki tingkat keberhasilan

tinggi yaitu Pamoroh dan desa dengan tingkat keberhasilan rendah yaitu

Rangperang Daya. Pengambilan sampling menggunakan teknik total sampel

terhadap penerima manfaat proyek Pengumpulan data dilakukan dengan metode

kuisioner. Data dianalisis menggunakan structural equation modeling (SEM)

dengan variabel X adalah partisipasi masyarakat dan variabel Y adalah pencapaian

tujuan proyek.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kedua desa partisipasi berpengaruh

positif terhadap pencapaian tujuan proyek. Di Desa Pamoroh, yang paling

berpengaruh adalah variabel tingkat partisipasi sedangkan pencapaian tujuan

38

proyek yang paling dipengaruhi adalah peningkatan pelayanan kesehatan

masyarakat. Untuk Desa Rangperang, daya partisipasi yang paling berpengaruh

adalah variabel wujud partisipasi sedangkan pencapaian tujuan proyek yang paling

dipengaruhi adalah peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

c. Sita dan Agusta (2010)

Penelitian yang dilakukan berjudul “Evaluasi Efektivitas, Relevansi, Dan

Keberlanjutan Dampak Proyek Second Water Sanitation For Low Income

Communities (WSLIC-2) Di Desa Pangradin, Kecamatan Jasinga, Kabupaten

Bogor, Provinsi Jawa Barat”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis

sejauh mana desain proyek WSLIC-2 di Desa Pangradin sejalan dengan

pemberdayaan masyarakat serta mengevaluasi sejauh mana efektivitas, relevansi,

dan keberlanjutan dampak proyek WSLIC-2 yang dilaksanakan di Desa Pangradin.

Responden penelitian ini terdiri dari masyarakat, siswa SD (Sekolah Dasar) dan

anggota TKM (Tim Kerja Masyarakat) dengan total responden 244 orang yang

dipilih secara acak sederhana dan acak distratifikasi. Sementara itu, informan

penelitian adalah anggota TKM, anggota Unit Pengelola Sarana (UPS), dan anggota

TKKc (Tim Koordinasi Kecamatan) yang dipilih secara purposif. Pengumpulan

data dilakukan dengan survai dan wawancara mendalam serta penelusuran

dokumen yang terkait dengan proyek WSLIC-2. Analisis data menggunakan tabel

frekuensi, penyajian grafik, dan prosedur pengujian statistik baik parametrik (uji T-

berpasangan) maupun non-parametrik (uji Mc Nemar dan rangking bertanda

Wilcoxon).

Desain proyek WSLIC-2 dibandingkan dengan konsep pemberdayaan

berdasarkan 10 prinsip Community Driven Development (CDD). Berdasarkan pada

hasil analisis dokumen WSLIC-2 serta dengan melihat implementasi proyek di

lapangan, desain proyek WSLIC-2 yang dirancang sudah mendekati konsep

pemberdayaan berdasarkan 10 prinsip CDD pada fase konstruksi, namun belum

mengakar kuat pada fase pemeliharaan proyek. Hasil pengukuran terhadap

pencapaian keluaran, manfaat, dan dampak proyek menunjukkan bahwa proyek

cukup efektif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, namun

39

dalam aspek sanitasi, yakni membebaskan masyarakat dari perilaku BAB (Buang

Air Besar) di sembarang tempat, proyek WSLIC-2 dinilai masih belum efektif.

Sehingga proyek WSLIC-2 di Desa Pangradin dinilai belum sepenuhnya efektif

dalam menghasilkan manfaat yang diharapkan. Berdasarkan tingkat kebutuhan dan

tingkat pemanfaatan masyarakat terhadap keluaran proyek yang dihasilkan, proyek

WSLIC-2 cukup relevan, namun belum menjamin adanya keberlanjutan dampak

yang diharapkan proyek WSLIC-2.

d. Anandini (2011)

Penelitian yang dilakukan berjudul “Identifikasi Prospek Keberlanjutan

Kegiatan Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat Setelah Program Second

Water and sanitaTion for Low Income Community Berakhir (Studi Kasus:

Kabupaten Bogor)”. Salah satu program penyediaan air bersih yang dikembangkan

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia dan Pemerintah Australia

adalah Program Second Water and Sanitation for Low Income Communities

(WSLIC 2) dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, yang terlibat secara

aktif sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian dan

pemeliharaan. Selain itu, program ini juga melibatkan warga perempuan dan

kelompok miskin dalam setiap kegiatan. Dengan adanya pelibatan masyarakat

dalam setiap kegiatan Program WSLIC 2 ini diharapkan dapat mewujudkan

keberlanjutan kegiatan yang kemudian dapat menanggulangi masalah kesehatan

dan ketersediaan air perdesaan. Keberlanjutan kegiatan masyarakat dalam Program

WSLIC-2 yang dimaksud dalam studi ini adalah selain masih berfungsinya sarana

air bersih dan sanitasi, masyarakat pun dapat mengelola secara mandiri sarana

tersebut. Penilaian keberlanjutan kegiatan masyarakat dalam Program WSLIC 2 di

masing-masing desa penelitian akan dipaparkan berdasarkan hasil penilaian secara

deskriptif terhadap kelima aspek beserta keterpenuhan tolok ukur yang telah

ditetapkan sebelumnya. Keterpenuhan tolok ukur menunjukkan bahwa nilai-nilai

yang ditanamkan oleh Program WSLIC-2 pada saat pelaksanaan program masih

berlanjut hingga saat ini.

40

Program WSLIC-2 merupakan program penyediaan air bersih yang

berasaskan partisipasi masyarakat, di mana salah satu keluaran yang diharapkan

adalah adanya peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat serta

keberlangsungan dari sistem sarana yang telah dibangun. Untuk mewujudkan hal

tersebut, Program WSLIC-2 memberikan pelatihan dan penyuluhan pada saat

program masih berlangsung untuk mempersiapkan lembaga dan masyarakat ketika

pasca program. Namun, kondisi yang ada pada lapangan adalah nilai-nilai yang

telah ditanamkan oleh program pada saat pelaksanaan ternyata tidak seluruhnya

berlanjut ketika program telah berakhir.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga desa penelitian tersebut, dapat

disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang mempengaruhi keberlanjutan

kegiatan penyediaan air masyarakat di ketiga desa penelitian, yaitu:

1. Faktor kepemimpinan dan kapasitas lembaga. Hal ini dapat dilihat dari

perbedaan pada masing-masing desa, di mana desa yang memiliki

kelembagaan yang bagus, akan dapat menciptakan hasil yang bagus juga pada

aspek yang lainnya, sehingga prospek keberlanjutan program menjadi lebih

mudah untuk diwujudkan.

2. Kapasitas masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan program untuk dapat terus

berlanjut, kembali lagi kepada pribadi warga masing-masing. Pemahaman

warga terhadap kegunaan air akan mempengaruhi berlanjut atau tidaknya

sistem air bersih tersebut. Semakin tinggi pemahaman masyarakat, maka

masyarakat dengan sendirinya akan turut berpartisipasi, berusaha melestarikan

air dan menggunakan air dengan bijak.

Dari pengamatan kasus pada ketiga desa tersebut, kemudian dapat

disimpulkan pula bahwa program penyediaan air bersih perdesaan berbasis

partisipasi masyarakat, seperti Program WSLIC-2, belum tentu dapat berhasil

diterapkan pada seluruh desa dan menghasilkan keberlanjutan dalam jangka waktu

yang panjang. Program berbasis partisipasi masyarakat seperti ini akan lebih

berhasil jika diterapkan pada desa yang memiliki tokoh penggerak utama seperti di

Desa Cileungsi, atau memiliki pertalian masyarakat yang erat, seperti di Desa

Bojongmurni, namun sulit memperoleh keberhasilan jika diterapkan pada desa

41

yang memiliki karakteristik seperti Desa Cibedug di mana masyarakat dan lembaga

pengelola memiliki kepedulian yang minim.

Kesimpulan secara umum dari hasil pengamatan Program WSLIC-2 di

ketiga desa penerima program di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor adalah masih

banyaknya permasalahan yang menyebabkan keberlanjutan kegiatan penyediaan

air bersih dan sanitasi masyarakat yang diinisiasi oleh Program WSLIC-2 tersebut

sulit untuk terwujud.

Hasil Penelitian terdahulu oleh penulis kemudian dijadikan asumsi dasar

dalam penyusunan hipotesis penelitian.

1.6. Kerangka Pemikiran

Setiap makhluk hidup tentu memerlukan air untuk bertahan hidup dan

beraktivitas, terlebih lagi manusia. Kebutuhan akan air bersih mendorong manusia

untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya. Namun, kebutuhan air

bersih ini tidak selamanya dapat terpenuhi. Banyak faktor yang mempengaruhi

akses masyarakat terhadap air. Faktor yang paling utama adalah faktor alam

(geografis) dan faktor ekonomi. Akes terhadap air bersih dan sanitasi perlu

ditetapkan sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan nasional karena pada

kenyataanya dalam kehidupan sehari-hari masih banyak masyarakat yang belum

mendapatkan akses air bersih dan fasilitas sanitasi layak

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dibantu

oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian

Pendidikan mencanangkan Proyek Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat

Berpenghasilan Rendah yang dinamakan proyek Second Water Supply and

Sanitation for Low Income Communities (WSLIC-2). Tujuan utama dari proyek

WSLIC-2 adalah meningkatkan status kesehatan, produktivitas dan kualitas hidup

masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan melalui pendekatan partisipatif dan

pemberdayaan masyarakat dengan membentuk Tim Kerja Masyarakat (TKM) pada

tahap perencanaan dan konstruksi, serta membentuk Unit Pengelola Sarana (UPS)

pasca konstruksi proyek. Prinsip pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dalam

proyek WSLIC-2 kemudian dibandingkan kecocokannya dengan 10 prinsip

42

Community Driven Development (CDD). CDD merupakan pendekatan

pembangunan produk World Bank yang menempatkan masyarakat miskin dan

kelembagaannya sebagai aset dan mitra dalam proses pembangunan. CDD

memberikan kontrol keputusan dan sumberdaya di tangan kelompok masyarakat.

Proyek WSLIC-2 di Desa Neglasari konstruksinya berakhir pada 2009,

sehingga ketika penelitian ini dilaksanakan pada 2012, proyek sudah berjalan

selama 3 tahun. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan implementasi

proyek WSLIC-2 di Desa Neglasari, serta mengkaji pengaruh proyek WSLIC-2

terhadap tingkat perekonomian dan kesehatan masyarakat di Desa Neglasari,

dengan cara membandingkan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat antara

sebelum dan setelah proyek dilaksanakan. Indikator yang digunakan untuk

mengetahui pengaruh proyek WSLIC-2 terhadap tingkat perekonomian masyarakat

di Desa Neglasari, antara lain: (a) mata pencaharian utama, (b) penghasilan, (c)

waktu yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja (produktivitas), (d) jarak

dengan sumber air, (e) diversifikasi jenis usaha yang dipengaruhi oleh ketersediaan

air bersih, serta (f) perubahan status kesejahteraan. Adapun indikator yang

digunakan untuk mengetahui pengaruh proyek WSLIC-2 terhadap tingkat

kesehatan masyarakat di Desa Neglasari, antara lain: (a) perubahan sikap, perasaan

dan keinginan masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, (b) prevalensi

penyakit yang dipengaruhi oleh kondisi air dan sanitasi, (c) kondisi MCK, (d)

kondisi sanitasi, serta (e) perubahan status kesehatan.

Pengaruh proyek WSLIC-2 terhadap tingkat perekonomian dan kesehatan

masyarakat di Desa Neglasari dipengaruhi juga oleh faktor eksternal seperti

kesempatan dan kemauan masyarakat untuk berusaha atau bekerja maupun

malnutrisi atau wabah penyakit yang bersumber di luar sanitasi dan masalah air

bersih. Kedua hal tersebut bukan merupakan fokus pada penelitian ini. Secara

ringkas, kerangka pemikiran pada penelitian ini tersaji pada Gambar 1.2.

43

Gambar 1. 2. Diagram Alir Kerangka Pemikiran

Pemenuhan Kebutuhan Air

Bersih dan Sanitasi

ORGANISASI

TKM dan UPS

TUJUAN PROGRAM

Meningkatkan status

kesehatan, produktivitas dan

kualitas hidup masyarakat

yang berpenghasilan rendah

dipedesaan

Desain Proyek WSLIC-2

EKONOMI

Pekerjaan utama

Penghasilan

Waktu Bekerja

Jarak sumber air

Diversifikasi

jenis usaha

Perubahan status

kesejahteraan

KESEHATAN

Sikap dan perilaku

hidup bersih

Jenis Penyakit

Kejadian Penyakit

Kondisi MCK

Kondisi Sanitasi

Perubahan status

kesehatan

Pengaruh proyek

terhadap tingkat

perekonomian dan

kesehatan masyarakat

Kondisi Masyarakat sebelum dan

sesudah proyek

Prinsip CDD :

1. Iklim Kelembagaan dan

Kebijakan

2. Investasi sesuai

kebutuhan

3. Mekanisme partisipasi

4. Keikutsertaan sesuai

Gender dan Status

Sosial

5. Investasi Pengembangan

Kapasitas CBO

6. Fasilitas Informasi

7. Aturan Sederhana dan

Insentif

8. Desain Kerja Fleksibel

9. Scaling Up

10. Exit Strategy

Kesempatan dan

kemauan masyarakat

Malnutrisi atau wabah

penyakit bersumber

diluar sanitasi

Keterangan :

: Fokus Penelitian

: Bukan Fokus Penelitian

: Mempengaruhi : Kesesuaian

: Menghasilkan

44

1.7. Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2007) menjelaskan bahwa hipotesis penelitian merupakan

jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian. Pada

penelitian ini, hipotes disusun untuk menguji kesesuaian desain proyek WSLIC-2

serta implementasinya didasarkan pada 10 prinsip Community Driven Development

(CDD) dan signifikansi perubahan aspek-aspek mengenai pengaruh proyek

terhadap tingkat perekonomian dan kesehatan masyarakat di Desa Neglasari.

Berdasarkan landasan teoritis yang telah dipaparkan pada tinjauan pustaka, maka

dapat disusun Hipotesis uji, meliputi:

Tujuan I : mendeskripsikan implementasi proyek WSLIC-2 di Desa Neglasari

Terdapat kesesuaian desain serta implementasi proyek WSLIC-2 dengan 10

prinsip Community Driven Development (CDD) (halaman 98).

Tujuan II : mengkaji pengaruh proyek WSLIC-2 terhadap tingkat perekonomian

masyarakat di Desa Neglasari

1. Terdapat peningkatan akses masyarakat yang signifikan terhadap air bersih dan

sanitasi antara sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek WSLIC-2 (halaman

101).

2. Terdapat tingkat pemanfaatan yang signifikan terhadap sarana air bersih

WSLIC-2 (halaman 104).

3. Terdapat peningkatan produktivitas masyarakat dalam bekerja yang signifikan

setelah proyek WSLIC-2 (halaman 108).

4. Terdapat peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat yang signifikan setelah

proyek WSLIC-2 (halaman 110)

5. Terdapat diversifikasi jenis usaha terkait pemanfaatan sarana air bersih

WSLIC-2 (halaman 111).

6. Terdapat perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat yang signifikan antara

sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek WSLIC-2 (halaman 112)

45

Tujuan III : mengkaji pengaruh proyek WSLIC-2 terhadap tingkat kesehatan

masyarakat di Desa Neglasari

1. Terdapat perubahan kecenderungan masyarakat yang signifikan terhadap

perilaku hidup bersih antara sebelum dan setelah pelaksanaan proyek WSLIC-

2, yang meliputi:

a. terdapat perubahan sikap masyarakat yang signifikan terhadap perilaku

hidup bersih antara sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek WSLIC-2

(halaman 115).

b. terdapat perubahan sikap masyarakat yang signifikan terhadap perilaku

sanitasi sehat antara sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek WSLIC-2

(halaman 117).

c. terdapat perubahan perasaan masyarakat yang signifikan terhadap

perilaku sanitasi sehat antara sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek

WSLIC-2 (halaman 119).

d. terdapat perubahan keinginan masyarakat yang signifikan untuk

berperilaku sanitasi sehat antara sebelum dan sesudah pelaksanaan

proyek WSLIC-2 (halaman 121)

2. Terdapat perubahan perilaku masyarakat yang signifikan terhadap hidup bersih

antara sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek WSLIC-2 (halaman 123).

3. Terdapat peningkatan status kesehatan yang signifikan pada masyarakat antara

sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek WSLIC-2, berupa perubahan

intensitas menderita penyakit yang signifikan pada masyarakat antara sebelum

dan sesudah pelaksanaan proyek WSLIC-2 (halaman 125).

4. Terdapat perubahan tingkat kesehatan masyarakat yang signifikan antara

sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek WSLIC-2 (halaman 127).

1.8. Keaslian Penelitian

Indah (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh industri air

minum dalam kemasan terhadap penghidupan masyarakat di Desa Wangen,

Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten”, memiliki tujuan Membandingkan

46

kondisi penghidupan masyarakat, khususnya karyawan PT. Tirta Investama (PT.

TI) di Desa Wangen, menggambarkan pentagon aset masyarakat sebelum dan

sesudah proyek serta untuk mengetahui sejauh mana kontribusi PT TI terhadap

Desa Wangon. Penelitian tersebut membantu peneliti untuk melihat pengaruh

proyek terhadap kondisi masyarakat sekitar serta untuk mengetahui gambaran

kondisi masyarakat antara sebelum dan setelah suatu proyek dilaksanakan.

Sita dan Agusta (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi

efektivitas, relevansi dan keberlanjutan dampak proyek Second Water and

Sanitation for Low Income Communities (WSLIC-2) di Kecamatan Jasinga,

Kabupaten Bogor, Jawa Barat”, memiliki tujuan mengevaluasi kesesuaian desain

proyek WSLIC-2 dengan konsep pemberdayaan masyarakat, mengevaluasi

efektivitas proyek WSLIC-2 dalam menghasilkan manfaat yang diharapkan,

mengevaluasi relevansi keluaran proyek WSLIC-2 dengan dampak yang

ditimbulkan serta mengevaluasi keberlanjutan dampak proyek. Penelitian tersebut

sangat erat kaitannya dengan proses evaluasi proyek yang terkait dengan

efektivitas, relevansi dan keberlanjutan dampak proyek WSLIC-2.

Fadhil (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Proyek

Second Water Supply And Sanitation For Low Income Communities-2 (WSLIC-

2) Terhadap Tingkat Perekonomian Dan Kesehatan Masyarakat di Desa

Neglasari”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi proyek

WSLIC-2 di Desa Neglasari, mengkaji pengaruh proyek WSLIC-2 terhadap tingkat

perekonomian masyarakat di Desa Neglasari, Kecamatan Pamarican, serta

mengkaji pengaruh proyek WSLIC-2 terhadap tingkat kesehatan masyarakat di

Desa Neglasari, Kecamatan Pamarican. Adapun perbedaan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya terletak pada pemilihan fokus penelitian yakni lebih

menekankan pada pengaruh proyek WSLIC-2 terhadap tingkat perekonomian dan

kesehatan masyarakat. Pengaruh lebih difokuskan kepada dua hal tersebut.

Sedangkan untuk lokasi penelitian sendiri jelas berbeda dengan penelitian

sebelumnya tentang proyek WSLIC-2 karena penelitian ini dilaksanakan di Desa

Neglasarai, Kecamatan pamarican, Kabupaten Ciamis. Adapun metode penelitian

yang digunakan memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya yakni

47

menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif namun pendekatan yang digunakan

memiliki perbedaan yakni pendekatan before and after comparison, yakni

pendekatan untuk mencari perbandingan antara keadaan sebelum dan setelah

proyek dilaksanakan. Keaslian dengan penelitian sebelumnya, tertera pada Tabel

1. 1.

48

Tabel 1. 1. Keaslian Penelitian

No Peneliti/

Tahun Judul/Fokus Tujuan Metode Hasil

1. Rai Sita

(2010)

evaluasi efektivitas,

relevansi dan

keberlanjutan dampak

proyek Second Water

and Sanitation for

Low Income

Communities

(WSLIC-2) di

Kecamatan Jasinga,

Kabupaten Bogor,

Jawa Barat.

mengevaluasi kesesuaian

desain proyek WSLIC-2

dengan konsep

pemberdayaan masyarakat,

mengevaluasi efektivitas

proyek WSLIC-2 dalam

menghasilkan manfaat yang

diharapkan, mengevaluasi

relevansi keluaran proyek

WSLIC-2 dengan dampak

yang ditimbulkan serta

mengevaluasi keberlanjutan

dampak proyek.

Kualitatif dan

Kuantitatif

desain proyek WSLIC-2 yang dirancang

sudah mendekati konsep pemberdayaan

masyarakat. proyek cukup efektif dalam

meningkatkan akses masyarakat terhadap

air bersih. Namun dalam aspek sanitasi,

yakni membebaskan masyarakat dari

perilaku buang air besar di sembarang

tempat, proyek WSLIC-2 dinilai masih

belum efektif.

2. Nur Indah

(2009)

Pengaruh industri air

minum dalam

kemasan terhadap

penghidupan

masyarakat di Desa

Wangen, Kecamatan

Polanharjo Kabupaten

Klaten.

Membandingkan kondisi

penghidupan masyarakat,

khususnya karyawan PT.

Tirta Investama (PT. TI) di

Desa Wangen,

menggambarkan pentagon

aset masyarakat sebelum

dan sesudah proyek serta

untuk mengetahui sejauh

Kualitatif Terjadi perubahan kondisi penghidupan

masyarakat setelah proyek berlangsung

meliputi kenaikan aset fisik dan finansial,

namun terjadi penurunan dalam hal aset

natural. keberadaan PT TI juga

memberikan kontribusi bagi Desa

Wangon dalam hal pemasukan rutin kas

desa dan jenis-jenis bantuan lainnya.

49

No Peneliti/

Tahun Judul/Fokus Tujuan Metode Hasil

mana kontribusi PT TI

terhadap Desa Wangon.

3 Icep

Anwar

Fadhil

(2012)

Pengaruh Proyek

Second Water Supply

And Sanitation For

Low Income

Communities-2

(WSLIC-2) Terhadap

Tingkat Perekonomian

Dan Kesehatan

Masyarakat di Desa

Neglasari

Mendeskripsikan

implementasi proyek

WSLIC-2 di Desa

Neglasari, mengkaji

pengaruh proyek WSLIC-2

terhadap tingkat

perekonomian masyarakat

di Desa Neglasari, serta

mengkaji pengaruh proyek

WSLIC-2 terhadap tingkat

kesehatan masyarakat di

Desa Neglasari.

Mixed Methods

(Kombinasi

metode

kualitatif dan

kuantitatif)

Analisis kesesuaian implementasi

proyek WSLIC-2 dengan konsep

pemberdayaan berdasarkan 10 prinsip

CDD dinilai cukup sejalan.

Analisi pengaruh proyek WSLIC-2

terhadap tingkat perekonomian

masyarakat di Desa Neglasari

Analisis pengaruh proyek WSLIC-2

terhadap tingkat kesehatan masyarakat

Desa Neglasari

Lanjutan Tabel 1.1. Keaslian Penelitian