PERBANDINGAN KEKUASAAN PRESIDEN INDONESIA … · pasal 12 UUD 1945 yang isinya Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

PERBANDINGAN KEKUASAAN PRESIDEN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG -UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DENGAN KEKUASAAN PRESIDEN AMERIKA SERIKAT

Penulisan Hukum ( Skripsi )

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : SANDHI PRAKOSO

NIM. E 0006220

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA 2011


commit to user

ii


commit to user

iii

P ERNYATAAN


commit to user

iv

Nama : SANDHI PRAKOSO

NIM : E 0006220

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) berjudul PERBANDINGAN KEKUASAAN PRESIDEN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG -UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DENGAN KEKUASAAN PRESIDEN AMERIKA SERIKAT adalah betul -betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 8 Maret 2011

yang membuat pernyataan

SANDHI PRAKOSO NIM. E 0006220

ABSTRAK


commit to user

v

Sandhi Prakoso. E0006220. 2011. PERBANDINGAN KEKUASAAN PRESIDEN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DENGAN KEKUASAAN PRESIDEN AMERIKA SERIKAT. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Indonesia dan Presiden Amerika Serikat, dengan cara menganalisis menggunakan metode perbandingan yaitu dengan melihat konstitusi kedua negara. Dari perbandingan konstitusional itulah akan menjadi dasar bagi penulis untuk mengetahui kekuasaan yang dimiliki dan yang tidak dimiliki oleh Presiden Indonesia dan Presiden Amerika Serikat.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat komparatif atau perbandingan. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa UUD 1945 dan juga Konstitusi Amerika Serikat, bahan hukum sekunder yang berupa buku, teks dan juga jurnal-jurnal hukum, sedangkan bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah bahan dari media internet yang berupa artikel-artikel. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data sekunder yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektronik. Dari bahan hukum tersebut, kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut disebut studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bukan berupa angka atau tidak diwujudkan dalam bentuk statistik, namun merupakan informasi naratif yang tidak mementingkan banyaknya data tetapi detail dan terperincinya data.

Berdasarkan hasil penelitian maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan mengenai perbandingan kekuasaan Presiden Indonesia dengan Presiden Amerika Serikat yaitu secara konstitusional persamaan kekuasaan yang dimiliki oleh kedua presiden adalah sama-sama memiliki kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan di bidang legislasi, kekuasaan di bidang yudisial, kekuasaan dalam hubungan luar negeri dan kekuasaan di bidang militer yaitu presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata. Sedangkan perbedaannnya, di Amerika Serikat, presiden tidak mempunyai kekuasaan menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Hal ini tentu saja berbeda dengan kekuasaan yang dimiliki Presiden Indonesia, tecantum dalam pasal 12 UUD 1945 yang isinya Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Kata kunci: Perbandingan, kekuasaan presiden, perubahan undang-undang

dasar

ABSTRACT


commit to user

vi

Sandhi Prakoso, E0006220. 2011. COMPARISON OF INDONESIAN PRESIDENT POWER AFTER CHANGING OF REPUBLIC OF INDONESIA CONSTITUTION YEAR 1945 WITH THE UNITED STATES PRESIDENT POWER. LAW FACULTY SEBELAS MARET UNIVERSITY

The purpose of this study is to investigate deeper powers held by the Indonesian president and United States president, by analyzing the comparative method is by looking at both the state constitution. From the constitutional comparative that will be the basis for the writer to know the power is held and not owned by the Indonesian president and United States president.

This research is normative research that is comparative or comparison, study was conducted by analyzing secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary legal materials in the form of the UUD 1945 and also the United States constitution, secondary legal materials such as books, text, as well as legal journals, while the tertiary legal materials that the writer use the ingredient of the internet media in the form of articles. Data collection technique was done by using secondary data collection is done by collecting material with the documents study or law materials from print or electronic media. From the legal material, then be analyzed and formulated as law material support in this research. Data collection techniques of law material called literary study. Data analyzing that be used are qualitative data analysis, because the data obtained is not a number or not realized in the form of statistics, however are narrative information that is not concerned with the wealth of data but detailed and elaborate data.

Based on research results, the outline can be drawn conclusions about the comparative power of the President of Indonesia and president of the United States is a constitutional equality of power held by both the president is both the organizer of government power, power in the field of legislation, in the field of judicial power, power in foreign relations, and military power in the presidency as the highest authority over the armed forces. While the difference, in the United States, the president has no authority stating the country in danger. This is of course different from the power and control the President of Indonesia, stated in Article 12 of UUD 1945 whose contents the President declared a state of danger. The terms and consequently of danger situation specified by law.

Key words: comparison, the president's powers, changing the constitution

MOTTO


commit to user

vii

Bacalah! Dan Tuhanmu sangat pemurah (Q. S. Al Alaq : 3)

Yang mengajarkan menggunakan pena (Q. S. Al Alaq : 4)

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam

barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang

tersusun kokoh (Q. S. Ash Shaff : 4)


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Penulis dengan sepenuh hati mempersembahkan karya ini kepada :

Untuk Orang tua penulis yang tak kenal lelah mendidik, membimbing dan

memberikan pendidikan yang terbaik serta do’a yang tak pernah terputus

bagi penulis

Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis yang telah memberi kesan

mendalam bagi penulis akan berharganya hidup ini

Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan

menyelesaikan karya ini


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan segala karunia, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini dengan judul “PERBANDINGAN

KEKUASAAN PRESIDEN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN

UNDANG -UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

1945 DENGAN KEKUASAAN PRESIDEN AMERIKA SERIKAT”.

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan

guna meraih gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Bapak

Mohammad jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi)

ini tidak terlepas dari dukungan serta bantuan yang telah diberikan oleh berbagai

pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih

kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala karunia hidup serta nikmat keimanan

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan

tinggi ini.

2. Nabi Muhammad SAW, sebagai Nabi besar yang memberikan suri teladan

yang sempurna bagi seluruh umat-nya

3. Bapak Muhammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Ibu Aminah Surakarta.

4. Ibu Sasmini, S.H., L.L.M selaku Pembimbing Akademik penulis di Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Ibu Aminah, S.H, M.H Ibu M. Madalina, S.H, M.H. selaku Pembimbing I dan

Ibu M. Madalina, S.H, M.H selaku Pembimbing II penulis yang telah

memberikan bimbingan, nasehat, semangat, arahan, bantuan dan selalu

menyempatkan maupun meluangkan waktu untuk penulis berkonsultasi

dengan tangan terbuka.


commit to user

x

6. Bapak Suranto,S.H.,M.H, Ibu Aminah, S.H, M.H Ibu M. Madalina, S.H, M.H

selaku penguji penulis dalam ujian skripsi yang telah penulis laksanakan

7. Segenap Pimpinan Fakultas hukum, Dosen dan seluruh Staff Administrasi

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

8. Untuk kedua orang tua penulis, Bapak Soehartono, S.H., M.Hum dan Ibu Sri

Sumardiyanti. S.Pd. yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran

dan kasih sayang, mendoakan, mendidik, dan mencurahkan segalanya demi

terwujudnya segala hal yang terbaik bagi diri penulis dan juga seluruh kelurga

penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan kepada

penulis.

9. Teman-teman di Fakultas hukum (Eko, Agung, Ari, Harris, Mahendra, Ega

Pratami, Reza dan teman-teman yang lain) yang membantu penulis dalam

menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan

menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh dari

kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan

saran yang membangun. Semoga Penulisan Hukum (Skripsi) ini bermanfaat bagi

diri pribadi penulis maupun para pembaca.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 8 Maret 2011

Penulis

SANDHI PRAKOSO


commit to user

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ........................................................ iii

HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................... iv

ABSTRAK ....................................................................................................... v

ABSTRACT ..................................................................................................... vi

MOTTO .......................................................................................................... vii

PERSEMBAHAN ............................................................................................ viii

KATA PENGANTAR .................................................................................... ix

DAFTAR ISI ................................................................................................... xi

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiv

DAFTAR BAGAN .......................................................................................... xv

BAB I : PENDAHULUAN ........................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ..................................................................... 7

D. Manfaat Penelitian .................................................................... 7

E. Metode Penelitian .................................................................... 8

1. Jenis Penelitian ................................................................... 9

2. Sifat Penelitian ..................................................................... 9

3. Pendekatan Penelitian .......................................................... 10

4. Konsep Perundang-Undangan ............................................. 11

5. Jenis Data ............................................................................. 12

6. Teknik Pengumpulan Data .................................................. 13

7. Teknik Analisis Data ........................................................... 13

F. Sistematika Penulisan Hukum ..................................................... 14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ................................................................ 16

A. Kerangka Teori ......................................................................... 16

1. Tinjauan umum mengenai Kekuasaan ................................. 16


commit to user

xii

2. Tinjauan umum mengenai lembaga kepresidenan ............... 18

3. Tinjauan umum mengenai sejarah UUD 1945 ................... 24

4. Tinjauan umum mengenai sistem Ketatanegaraan

Indonesia .............................................................................. 25

5. Tinjauan umum mengenai Demokrasi Konstitusional

Amerika Serikat ................................................................... 26

6. Tinjauan umum mengenai Negara Hukum ......................... 31

7. Tinjauan tentang Demokrasi ................................................ 33

B. Kerangka Pemikiran ................................................................. 35

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................ 38

A. Persamaan dan Perbedaan Kekuasaan Presiden Republik

Indonesia Setelah Amandemen UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dengan Kekuasaan Presiden Amerika

Serikat ........................................................................................ 38

a. Kekuasaan Presiden RI Setelah Amandemen UUD 1945 .. 38

b. Kekuasaan Presiden Amerika Serikat ................................ 42

1. Persamaan Kekuasaan Presiden Republik Indonesia

dengan Kekuasaan Presiden Amerika Serikat ............ 44

2. Perbedaan Kekuasaan Presiden Republik Indonesia

dengan Kekuasaan Presiden Amerika Serikat ............ 47

B. Kelebihan dan Kekurangan Kekuasaan Presiden Republik

Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945 dengan

Kekuasaan Presiden Amerika Serikat ....................................... 51

BAB IV: PENUTUP ........................................................................................ 55

A. Kesimpulan .............................................................................. 55

B. Saran ........................................................................................ 55

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 57


commit to user

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Persamaan Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dengan

Kekuasaan Presiden Amerika Serikat .............................................. 46

Tabel 2 : Perbedaan Kekuasaan Presiden Indonesia dengan Kekuasaan

Presiden Amerika Serikat ................................................................ 50

Tabel 3 : Kelebihan dan Kekurangan Kekuasaan Presiden Indonesia

dengan Kekuasaan Presiden Amerika Serikat ................................. 52


commit to user

xiv

DAFTAR BAGAN Bagan : Kerangka Pemikiran ........................................................................... 35


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut tata bahasa, kata ” Presiden ” adalah derivative dari to preside

(verbum) yang artinya memimpin atau tampil di depan. Kalau dicermati dari

bahasa latin, yaitu prae yang artinya di depan dan sedere yang artinya menduduki.

Presiden adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpimpinan suatu

organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. pada awalnya, istilah ini

digunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat (ketua), tetapi

kemudian secara umum berkembang menjadi istilah bagi seseorang yang memiliki

kekuasaan eksekutif. Lebih spesifiknya, istilah ”Presiden” terutama digunakan

untuk kepala negara bagi negara yang berbentuk republik, baik dipilih secara

langsung, ataupun tidak langsung. Sejarah mencatat, untuk pertama kalinya di

dunia, jabatan presiden di eropa berasal dari negara Perancis, yang dibentuk pada

era Republik Kedua Perancis (1848-1851). Ketika itu yang menjabat sebagai

presiden adalah Louis-Napoleon Bonaparte. Namun, presiden pertama yang

diakui oleh masyarakat internasional adalah Presiden Amerika Serikat yaitu

George Washington yang menjabat pada 30 April 1789 sampai 3 Maret 1797.

Menurut A. Hamid S. Attamimi kata ”Presiden” di Indonesia adalah gelar

kepala negara dan kepala pemerintahan. Posisi presiden sebagai kepala negara dan

kepala pemerintahan secara otomatis didapatkan oleh seorang presiden di negara

yang menganut sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia dan Amerika

Serikat (Abdul Ghoffar, 2009 : 14).

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang merupakan

negara hukum. Pengertian itu adalah salah satu prinsip dasar yang mendapatkan

penegasan dalam UUD 1945 sebagai prinsip negara hukum, prinsip tersebut

tertuang dalam pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara

Indonesia adalah negara hukum. Secara historis, negara hukum adalah negara


commit to user

2

yang diidealkan oleh pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan

umum UUD 1945 tentang sistem pemeritahan yang menyatakan bahwa Negara

Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan

belaka (Machtsstaat). Dengan demikian, segala tindakan pemerintahan harus

didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan

perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau

mendahului perbuatan yang dilakukan.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelengaraan

negara Republik Indonesia seperti diamanahkan dalam UUD 1945 yaitu dalam

pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Presiden Indonesia memegang

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu

presiden memiliki tanggung jawab penuh dalam hal sebagai kepala negara

sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden

dibantu oleh seorang wakil presiden yang kemudian bertindak sebagai lembaga

eksekutif negara. Pembagian kekuasaan di Indonesia menempatkan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah(DPD) sebagai lembaga

legislatif dan menempatkan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi

(MK) dan Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yudikatif. Pembagian

kekuasaan negara tersebut bertujuan memenuhi mekanisme check and balance.

Mekanisme ini berwujud saling mengawasi satu sama lain sehingga

pertanggungjawaban setiap lembaga negara kepada rakyat transparan.

Melihat ke belakang, sejak kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sampai

sekarang telah terjadi pasang surut dalam kekuasaan Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 UUD 1945, pada awal kemerdekaan RI yang saat

itu masih disebut aturan peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), presiden memiliki kekuasaan yang

sangat besar karena memegang kekuasaan dalam arti luas, ketika itu presiden

dalam menjalankan kekuasaannya hanya dibantu oleh sebuah komite nasional.

Kekuasaan yang diberikan oleh pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 secara formal

menyerupai kekuasaan seorang penguasa dalam pemerintahan autokrasi.

Kekuasaan yang begitu besar tersebut berakhir dengan dikeluarkannya Maklumat


commit to user

3

No X oleh wakil presiden yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 1945. Inti dari

maklumat tersebut, presiden bersama-sama dengan komite nasional menjalankan

kekuasaan legislatif dan berhak ikut serta dalam menetapkan garis-garis besar

daripada haluan negara.

Pada 2 September 1945, presiden membentuk kabinet pertama berdasarkan

usul Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kabinet ini tercatat dalam

sejarah sebagai kabinet presidensial pertama. Dalam susunan kabinet presidensial,

presiden memegang kekuasaan eksekutif. Namun, fungsi presiden selaku

pemegang kekuasaan eksekutif tersebut menjadi goyah ketika ada usul Badan

Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang menghendaki adanya

perubahan sistem pertanggungjawaban kepada parlemen. Usul tersebut diterima

oleh pemerintah dengan keluarnya maklumat pemerintah pada 14 November

1945, yang berisikan perubahan sistem dari presidensial menjadi parlementer.

Dengan dikeluarkannya maklumat tersebut, presiden tidak lagi berkedudukan

sebagai kepala pemerintahan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (1)

UUD 1945, melainkan hanya berkedudukan sebagai kepala negara (presiden

konstitusional), hal ini berarti untuk kedua kalinya terjadi pengurangan kekuasaan

presiden. Kekuasaan menjadi presiden menjadi besar kembali setelah mengambil

alih kekuasaan eksekutif, pengambilalihan ini terjadi karena sehubungan dengan

dinyatakannya negara dalam keadaan bahaya oleh Menteri Pertahanan Amir

Syarifuddin dan penculikan Perdana Menteri Sutan Syahrir.

Pada masa berlakunya konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun

1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, sistem pemerintahan yang

dianut adalah sistem parlementer, sehingga menempatkan presiden hanya sebagai

kepala negara, hal ini berarti kekuasaan presiden berkurang kembali. Kemudian

ketika Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali, presiden sebagai kepala

negara dan kepala pemerintahan berfungsi kembali sehingga memberikan peluang

yang besar bagi presiden untuk menjalankan kekuasaannya. Kekuasaan presiden

RI menurut UUD 1945 lebih besar daripada kekuasaan presiden Amerika Serikat.

Sebagai contoh, presiden AS tidak mempunyai kekuasaan untuk membentuk


commit to user

4

undang-undang sebagaimana yang dimiliki oleh presiden RI, presiden AS hanya

mempunyai kekuasaan untuk memveto suatu rancangan undang-undang.

Pada perkembangan selanjutnya, UUD 1945 mengalami perubahan setelah

lengsernya presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 akibat protes yang bertubi-tubi

dan terus menerus dari rakyat pada umumnya dan dari mahasiswa pada

khususnya, ditengah merosotnya keadaan sosial dan ekonomi. Setelah Soeharto

lengser dari kursi jabatan kepresidenan, atas desakan dari berbagai masyarakat,

MPR untuk pertama kalinya dalam sejarah republik ini, melakukan perubahan

terhadap UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahapan.

Pada perubahan tahap pertama pada tahun 1999, tepatnya tanggal 19

Oktober 1999 telah terjadi perubahan dalam sembilan pasal di UUD 1945. Hal-

hal subtantif yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut: pertama, terjadi

pembatasan masa jabatan presiden. Sebelum dilakukan perubahan, ada peluang

bagi presiden dapat menjabat terus-menerus sebagaimana yang dilakukan oleh

Soekarno dan Soeharto, karena bunyi pasal tentang masa jabatan presiden sangat

terbuka untuk dilakukan interprestasi. Sesudah dilakukan perubahan tahap

pertama, seorang Presiden Indonesia paling lama menjabat sebagai presiden

selama 10 tahun. Kedua, pembatasan kekuasaan presiden dalam bidang legislasi.

Dalam perubahan tahap pertama ditegaskan bahwa kekuasaan legislasi ada

ditangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sekalipun demikian presiden dapat

mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Ketiga, adanya usaha untuk

membangun meknisme cheks and balances. Dalam perubahan yang pertama ini,

ada usaha untuk membangun mekanisme cheks and balances antara lembaga

legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Pada tahun 2000, tepatnya tangal 18 Agustus 2000 terjadi perubahan tahap

kedua, pada perubahan tahap kedua ini ada 25 pasal yang mengalami perubahan

dengan enam materi pokok, yaitu: menyangkut pemerintahan daerah atau

desentralisasi, wilayah negara, kedudukan warga negara dan penduduk, hak asasi

manusia, pertahanan dan keamanan negara, dan menyangkut bendera, bahasa dan

lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dari sejumlah perubahan tersebut, ada

dua hal yang mengalami perubahan paling mendasar, yaitu: pertama,


commit to user

5

pemerintahan daerah yang terdapat pada pasal 18, dalam pasal ini ada penegasan

yang kuat melalui konstitusi bahwa negara Indonesia menjamin dilaksanakannya

pemberian otonomi yang luas kepada daerah. Kedua, mengenai HAM yang diatur

dalam pasal 28, pasal ini mengalami penambahan jika dilihat dari jumlah ayatnya

dan sekaligus juga mengalami penegasan.

Pada November 2001, tepatnya tanggal 9 November 2001 MPR melakukan

perubahan UUD 1945 tahap ketiga, dalam perubahan tahap ketiga ini terjadi

perubahan yang sangat mendasar terhadap UUD 1945 yaitu yang berkaitan

dengan kedaulatan, perombakan parlemen, pemilihan presiden secara langsung,

membentuk lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi (MK) dan

mengatur prosedur perubahan UUD 1945.

Pada Agustus 2002, tepatnya tanggal 10 Agustus 2002 MPR kembali

melakukan perubahan tahap keempat. perubahan tersebut memfokuskan pada

persoalan susunan MPR, cara pemilihan presiden, penyelesaian jika presiden

mangkat, berhenti atau diberhentikan atau tidak bisa menjalankan kewajibannya,

pemberian hak kepada presiden untuk membentuk suatu Dewan Pertimbangan

Presiden, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, serta ketentuan mengenai

independensi Bank Indonesia. Selain itu, pada perubahan tersebut juga

menetapkan batas minimal untuk anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN,

serta adanya ketentuan yang mengharamkan perubahan pada bentuk Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mengikuti

sistem amandemen, sungguhpun secara material jumlah muatan materi lebih besar

daripada naskah aslinya, akan tetapi dalam sistem amandemen yang utama adalah

berlakunya konstitusi yang telah diubah itu tetap didasarkan pada saat berlakunya

konstitusi asli (Taufiqurrahman Syahuri.2004:157).

Hasil dari perubahan tersebut kalau dicermati telah terjadi pengurangan

kekuasaan presiden. Namun sebaliknya, kekuasaan legislatif DPR semakin besar

dan kita bisa melihat perihal kekuasaan legislatif yang dimiliki presiden sebelum

perubahan, pasal 5 ayat (1) UUD 1945, sebelum perubahan tegas menyatakan

bahwa presiden mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang dengan


commit to user

6

persetujuan DPR. Selanjutnya pasal 20 ayat (1) juga menegaskan bahwa DPR

memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sehingga berdasarkan

perubahan tahap pertama dan kedua UUD 1945, kekuasaan membentuk undang-

undang itu dialihkan dari Presiden kepada DPR. Selain itu, beberapa hak mutlak

(prerogatif) presiden yang tercantum dalam UUD 1945 setelah perubahan telah

terjadi sedikit pengurangan. Pengurangan tersebut bisa dilihat dari adanya

pelibatan DPR, baik harus mendapatkan persetujuan DPR atau sekedar minta

pertimbangan saja.

Dari uraian diatas, jelas sekali terjadi pasang surut kekuasaan presiden yang

terjadi di Indonesia, mulai zaman kemerdekaan sampai sekarang. Meskipun

kekuasaan presiden Indonesia sekarang dinilai banyak kalangan kekuasaanya

lebih kecil daripada sebelum perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002, namun tidak

menutup kemungkinan di lain waktu, akan dilakukan perubahan lagi yang

menambah kekuasaan presiden, atau bahkan akan kembali kepada UUD 1945

sebelum perubahan, sebagaimana yang dituntut oleh banyak kalangan beberapa

tahun terakhir ini. Untuk itu, perlu dikaji secara mendalam sebagaimana

kekuasaan presiden sebelum dan sesudah perubahan, apakah memang telah terjadi

pengurangan atau tidak. Jika dibandingkan dengan negara Amerika Serikat,

apakah kekuasaan Presiden Indonesia lebih kecil atau masih lebih besar. Untuk

itu, diperlukan kajian mendalam dengan cara membandingkan kekuasaan Presiden

Indonesia dengan kekuasaan Presiden Amerika Serikat agar diperoleh

pengetahuan yang mendalam.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul

”PERBANDINGAN KEKUASAAN PRESIDEN INDONESIA SETELAH

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK

INDONESIA TAHUN 1945 DENGAN KEKUASAAN PRESIDEN

AMERIKA SERIKAT”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang dapat

diidentifikasi dan dirumuskan berkenaan dengan masalah pokok yang


commit to user

7

menyangkut perbandingan kekuasaan Presiden Republik Indonesia setelah

perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002 dengan kekuasaan Presiden Amerika

Serikat adalah sebagai berikut:

1. Apa persamaan dan perbedaan kekuasaan Presiden Republik Indonesia

setelah amandemen dengan Presiden Amerika Serikat?

2. Apa kelebihan dan kekurangan kekuasaan Presiden Republik Indonesia

setelah amandemen dengan kekuasaan Presiden Amerika Serikat?

A. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif :

a. Untuk mengetahui sejarah perkembangan sejarah ketatanegaraan dan

kekuasaan Presiden Indonesia sebelum dan sesudah perubahan UUD

1945.

b. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan mengenai perbandingan

kekuasaan Presiden Republik Indonesia dengan kekuasaan Presiden

Amerika Serikat.

2. Tujuan Subyektif:

a. Untuk memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis di

bidang Hukum Tata Negara khususnya terkait dengan perbandingan

kekuasaan presiden yaitu kekuasaan Presiden Republik Indonesia setelah

amandemen UUD 1945 dengan kekuasaan Presiden Amerika Serikat

sebagai negara yang disebut sebagai negara pertama kali menggunakan

sistem pemerintahan kepresidenan.

b. Guna memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar akademik

sarjana strata satu dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena

nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diperoleh dari


commit to user

8

penelitian tersebut. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulis

serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu

hukum yang diperoleh penulis dalam bangku perkuliahan;

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta pengetahuan

semua pihak yang bersedia menerima dan bagi para pihak yang terkait

dengan masalah yang diteliti serta bermanfaat bagi para pihak yang

berminat bagi permasalahan yang sama.

2. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan di ilmu hukum pada umumnya dan

hukum tata negara pada khususnya;

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur

kepustakaan hukum tata negara berkaitan dengan kajian mengenai

perbandingan kekuasaan Presiden Indonesia setelah perubahan UUD 1945

dengan kekuasaan Presiden Amerika Serikat;

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian

sejenis untuk tahap berikutnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa

dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; Sistematis adalah

berdasarkan suatu sistem; Konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang

bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu

kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu

yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu

dengan jalan menganalisanya (Soerjono Soekanto, 1986: 42-43). Dalam arti yang

lain, penelitian (research) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud


commit to user

9

adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari

pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata

lain, penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, karena

melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui

dari apa yang coba kita cari, temukan dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran

mutlak, oleh karena itu, masih perlu diuji kembali. Dengan demikian, pengertian

metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik

dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan,

mengembangkan, maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak benaran dari

suatu pengetahuan, gejala atau hipotesis. Metode yang digunakan penulis dalam

penelitian ini adalah: .

1. Jenis Penelitian

Sebelum saya hendak membandingkan kekuasaan presiden Indonesia

dengan kekuasaan Presiden Amerika Serikat, maka perlu diketahui jenis

penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (penelitian

hukum kepustakaan) atau doktrinal. Menurut Soerjono Soekanto penelitian

hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan kepustakaan (data sekunder) yang terdiri dari bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam hal ini bahan-bahan

tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan

dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1985

:15).

Menurut Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki

mendefinisikan penelitian hukum doktrinal sebagai berikut, “Doctrinal

Research: Research wich provides a systematic exposition of rules governing a

particular legal category, analyses the relationship between rules, explain

areas of difficulty and perhaps, predict future development” (Peter Mahmud

Marzuki, 2008:32).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini adalah perbandingan (comparative). Pentingnya

perbandingan (comparative) dalam ilmu hukum karena dalam bidang hukum


commit to user

10

tidak memungkinkan dilakukan suatu eksperimen, sebagaimana yang biasa

dilakukan dalam ilmu empiris. Perbandingan merupakan salah satu cara yang

dilakukan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga

hukum (legal institutions) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum

lain.

Dari perbandingan itu dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan

perbedaan antara lembaga hukum tersebut. Persamaan-persamaan akan

menunjukkan inti dari lembaga hukum yang diselidiki, sedangkan perbedaan-

perbedaan disebabkan oleh adanya perbedaan iklim, suasana dan sejarah

masing-masing bangsa yang bersangkutan dengan system hukum yang

berbeda. Menurut Sunaryati Hartono, dengan melakukan perbandingan hukum

akan ditarik kesimpulan bahwa (Dr. Jonny Ibrahim, 2005:313-314):

a. Kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara

pengaturan yang sama pula;

b. Kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan perbedaan suasana dan sejarah

itu menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.

Berdasarkan penjelasan diatas dikaitkan dengan upaya penulis untuk

menemukan jawaban mengenai perbandingan kekuasaan Presiden Indonesia

dengan kekuasaan Presiden Amerika Serikat maka pendekatan perbandingan

ini menurut saya tepat digunakan dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan

menggunakan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari

berbagai aspek mengenai isu yang coba dicari jawabannya. Pendekatan-

pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan

perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach),

pendekatan historis (Historical Approach), pendekatan perbandingan

(Comparative Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach)

(Peter Mahmud Marzuki. 2008: 93).

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan

beberapa pendekatan yang relevan dengan permasalahan penelitian yang


commit to user

11

dihadapi. Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam

penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach),

Pendekatan historis (Historical Approach), Pendekatan perbandingan

(Comparative Approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan

menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang

sedang ditangani(Peter Mahmud Marzuki. 2008: 93-95). . Pendekatan historis

dilakukan dengan menelaah latar belakang yang dipelajari dari perkembangan

pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Selanjutnya, pendekatan

perbandingan yaitu salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normative

untuk membandingkan suatu lembaga negara dari suatu sistem hukum yang

satu dengan lembaga negara yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat

ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan antara kedua lembaga negara

dari dua sistem hukum yang berbeda tersebut.

Digunakannya pendekatan perundang-undangan oleh penulis dengan dasar

bahwa permasalahan penelitian berawal dari pengaturan yang mengenai

persamaan dan perbedaan pengaturan di dalam pasal dalam undang-undang

dasar yang mengatur mengenai kekuasaan presiden antara Indonesia dengan

Amerika Serikat. Selanjutnya dengan menggunakan pendekatan historis

(sejarah) penulis akan temukan bagaimana sejarah dari kedua negara dan

bagaimana perkembangan kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Indonesia

dan Presiden Amerika Serikat dimasa lalu sampai masa sekarang, hal itu juga

merujuk kepada berbagai usaha untuk mencermati masalah dengan mengkaji

peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang terkait dengan konsep

demokrasi yang dianut oleh Indonesia dan Amerika Serikat. Sedangkan dengan

pendekatan perbandingan, penulis akan mampu menguraikan perbandingan

kekuasaan presiden, dengan meneliti persamaan dan perbedaan kekuasaan

yang dimiliki oleh Presiden Indonesia dan Presiden Amerika Serikat (Peter

Mahmud Marzuki. 2008: 93-95).

4. Konsep Perundang-Undangan

Konsep Perundang-Undangan dalam penelitian hukum doktrinal yang

penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah konsep perundang-


commit to user

12

undangan dalam penelitian hukum doktrinal menurut Prof. Soetandyo

Wignjosoebroto.

Konsep Perundang-Undangan dalam penelitian hukum doktrinal menurut

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto antara lain (Bambang Sunggono, 1997: 68-

69):

a. Konsep perundang-undangan dalam penelitian hukum dengan hukum yang

dikonsepkan sebagai asas keadilan dalam sistem moral menurut doktrin

aliran hukum alam;

b. Konsep perundang-undangan dalam penelitian hukum dengan hukum yang

dikonsepkan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin aliran

positivisme dalam ilmu hukum;

c. Konsep perundang-undangan dalam penelitian hukum dengan hukum yang

dikonsepkan sebagai keputusan hakim in concreto menurut doktrin

fungsionalisme kaum realis dalam ilmu hukum.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data

sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya yang

berkaitan dengan pokok bahasan yang dikaji oleh penulis. Menurut Soerjono

Soekanto, penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder

mencakup tiga hal yaitu:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam

penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan;

b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi

buku-buku, teks, hasil penelitian dan jurnal-jurnal hukum;

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,


commit to user

13

misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif

dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2001:13).

Dalam hal ini penulis menggunakan semua bahan baik bahan hukum

primer yang berupa UUD 1945 dan Konstitusi Amerika Serikat, bahan hukum

sekunder yang berupa buku, teks dan juga jurnal-jurnal hukum, sedangkan

bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah bahan dari media internet

yang berupa artikel-artikel (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 141).

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan

penulis adalah teknik pengumpulan data sekunder yaitu dilakukan dengan cara

pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka baik

dari media cetak maupun elektronik. Dari bahan hukum tersebut, kemudian

dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian

ini. Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut disebut studi pustaka.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis untuk mengolah hasil

penelitian menjadi laporan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

analisis kualitatif dengan interaktif model, yaitu komponen reduksi data dan

penyajian data dilakukan secara bersama dengan mengumpulkan data,

kemudian setelah data terkumpul,maka tiga komponen tersebut berinteraksi

dan bila kesimpulan dirasa kurang maka perlu ada varifikasi dan penelitian

kembali dengan mengumpulkan data di lapangan.

Menurut HB. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis, yang

merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi

dari data fieldnote;

b. Penyajian Data

Merupakan rakitan organisasi informasi, deskriptif dalam bentuk narasi

yang memungkinkan kesimpulan research dapat dilakukan. Sajianini

merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan


commit to user

14

sistematis,sehingga mudah dipahami. Sajian dapat meliputi berbagai jenis

matriks,gambar/skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga table;

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Merupakan sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.

Kesimpulan ini diambil dari penyajian data yang telah diuraikan sebelumnya.

Peneliti sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan melakukan

pencatatan-pencatatan dalam pengumpulan data, konfigurasi-konfigurasi yang

mungkin serta arahan sebab akibat dan berbagai presepsi kesimpulan dan

verifikasi . (HB. Sutopo.2002:8).

Ketiga komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai pada waktu

pengumpulan data penelitian, peneliti selalu membuat reduksi data dansajian

data. Tahap selanjutnya peneliti mulai menarik kesimpulan dengan

memverifikasikan berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. Aktivitas

yang dilakukan dengan suatu siklus antara komponen-komponen tersebutakan

didapatkan data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan masalah yang

diteliti.

Di sini penulis juga menggunakan teknik interpretasi, teknik ini

merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan

yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah

dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Interpretasi yang

digunakan penulis antara lain, interpretasi sistematis yaitu dengan menafsirkan

undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan

dengan cara menghubungkannya dengan undang-undang lain. Interpretasi

historis yaitu makna undang-undang dapat dijelaskan dan ditafsirkan dengan

jalan menelusuri sejarah yang terjadi.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran secara

keseluruhan tentang isi dari penelitian sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam

penulisan hukum. Sistematika penulisan hukumdalam penelitian ini meliputi :


commit to user

15

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan mengenai

kekuasaan, kepresidenan, sistem ketatanegaraan Indonesia,

demokrasi konstitusional Amerika Serikat, perbandingan

kekuasaan Presiden Indonesia dengan Presiden Amerika Serikat.

BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan dan

hasil yang diperoleh dari proses meneliti. Berdasarkan rumusan

masalah yang diteliti, terdapat hal pokok permasalahan yang

dibahas dalam bab ini yaitu perbandingan kekuasaan Presiden

Indonesia dengan kekuasaan Presden Amerika Serikat.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang

dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan hasil

penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, serta

saran –saran yang dapat penulis kemukakan terhadap beberapa

kekurangan yang ditemukan dan sekiranya perlu diperbaiki

dalam penelitian.

Daftar Pustaka


commit to user

16

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Mengenai Kekuasaan

a. Teori sumber kekuasaan

Banyak teori yang mencoba menjelaskan darimana kekuasaan berasal.

Menurut teori teokrasi, asal atau sumber kekuasaan adalah dari Tuhan.

Teori ini berkembang pada zaman abad pertengahan, yaitu dari sejak abad

V sampai pada abad XV. Penganut teori ini adalah Augustinus, Aquinas,

dan Marsilius.

Sementara itu menurut teori hukum alam, kekuasaan itu berasal dari

rakyat. Pendapat seperti itu dimulai dari aliran monarkomaken yang

dipelopori oleh Johannes Althusius yang mengatakan kekuasaan itu

berasal dari rakyat dan asal kekuasaan yang ada pada rakyat tersebut tidak

lagi dianggap dari Tuhan, melainkan dari alam kodrat, kemudian

kekuasaan yang ada pada rakyat ini diserahkan kepada seseorang yang

disebut raja, untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Berkaitan

dengan penyerahan tersebut dalam teori hukum alam ada perbedaan

pendapat, menurut J.J. Rousseau yang mengatakan bahwa kekuasaan

tersebut ada pada masyarakat, kemudian melalui perjanjian kekuasaan

tersebut diserahkan kepada raja, mekanisme penyerahan kekuasaan

tersebut dimulai dari penyerahan masing-masing orang kepada masyarakat

sebagai suatu kesatuan, kemudian melalui perjanjian masyarakat

kekuasaan tersebut diserahkan kepada raja, penyerahan kekuasaan disini

sifatnya bertingkat. Sedangkan menurut Thomas Hobbes, penyerahan

kekuasaan tersebut dilakukan langsung dari masing-masing orang

langsung diserahkan kepada raja dengan melalui perjanjian masyarakat.

b. Teori Pemisahan Kekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan, yang oleh Immanuel Kant disebut sebagai

doktrin ”Trias Politika, ” dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya


commit to user

17

”L’esprit des Loi”. Dasar pemikiran doktrin Trias Politika sudah pernah

dikemukakan oleh Aristoteles dan kemudian juga pernah dikembangkan

oleh Jhon Locke. Dengan demikian ajaran ini bukan ajaran yang baru bagi

Montesquieu. Secara garis besar ajaran Montesquieu sebagai berikut:

Pertama, terciptanya masyarakat yang bebas, keinginan seperti ini muncul

karena Montesquieu hidup dalam kondisi sosial dan politik yang tertekan

di bawah kekuasaan Raja Lodewijk XIV yang memerintah secara absolut.

Kedua, jalan untuk mencapai masyarakat yang bebas adalah pemisahan

antara kekuasaan legislatif dengan kekuasaan eksekutif, Montesquieu tidak

membenarkan jika kedua fungsi berada di satu orang atau badan karena

dikhawatirkan akan melaksanakan pemerintahan tirani. Ketiga, kekuasaan

yudisial harus dipisahkan dengan fungsi legislatif, hal ini dimaksudkan

agar hakim dapat bertindak secara bebas dalam memeriksa dan

memutuskan perkara. Ketiga kekuasaan tersebut, menurut Montesquieu,

harus terpisah satu sama lain, mulai dari fungsi maupun mengenai alat

perlengkapannya. Montesquieu memandang kekuasaan yudikatif harus

berdiri sendiri karena kekuasaan tersebut dianggapnya sangat penting.

Sebaliknya oleh Montesquieu kekuasaan hubungan luar negeri

dimasukkannya ke dalam kekuasaan eksekutif.

c. Teori Kekuasaan Negara

Mengapa negara membutuhkan kekuasaan? Apa alasannya sehingga

negara berhak memperoleh kekuasaannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti

itu sudah muncul sejak zaman Yunani. Sampai sekarang, pertanyaan atas

persoalan tersebut masih menjadi pembahasan. Munculnya rezim otoriter

di negara-negara ”Dunia Ketiga” membuat mereka mencari alasan yang

kuat untuk dijadikan dasar bagi kekuasaannya. Inilah yang menyebabkan

teori kekuasaan negara tidak pernah mati. Teori kekuasaan negara sudah

diperbincangkan sejak zaman Yunani kuno, misalnya Plato dan Aristoteles

dua pemikir besar di zaman itu menyatakan bahwa negara memerlukan

kekuasaan yang mutlak, kekuasaan ini diperlukan untuk mendidik

warganya dengan nilai-nilai moral yang rasional.


commit to user

18

Pada zaman pertengahan, dalam bentuk yang sedikit berlainan pemikiran

ini muncul kembali. Para pemikir pada saat itu menyatakan bahwa negara

harus tunduk kepada gereja (Katolik). Negara adalah wakil gereja di dunia,

karena itu sudah sepatutnya kalau negara mempunyai kekuasaan yang

mutlak

Ada juga pemikiran yang memisahkan antara negara dengan gereja. Para

pemikir baru ini lebih menjelaskan kekuasaan negara secara rasional dan

pragmatis. Misalnya Thomas Hobbes yang menekankan pentingnya

kekuasaan pada negara, karena kalau tidak para warga negara akan saling

berkelahi dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Di sini mulai

muncul hipotesis bahwa negara adalah wakil daripada kepentingan umum,

sedangkan masyarakat hanya mewakili kepentingan pribadi atau kelompok

secara terpecah-pecah. Pendapat ini memperoleh penguatan dari Hegel

ketika mengembangkan filsafatnya tentang dialektika dari yang ideal dan

yang real. Karl Marx memiliki tafsiran yang baru mengenai negara dan

kekuasaan, dia memakai teori Hegel tetapi teori ini diubahnya dengan

menyatakan bahwa tujuan sejarah adalah terciptanya masyarakat sosialis,

bukan masyarakat demokratis, dia menunjukkan bahwa perjuangan kelas

adalah motor penggerak sejarah. Negara setelah diambil oleh kelas buruh,

memiliki kekuasaan yang besar untuk merealisasikan masyarakat sosialis

ini. Teori ini kemudian dihidupkan lagi di zaman modern melalui teori

negara organis.

2. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Kepresidenan

a. Jabatan Presiden

Menurut tata bahasa, kata ”Presiden” adalah derivative dari to preside

(verbum) yang artinya memimpin atau tampil di depan dan dicermati dari

bahasa latin, yaitu prae yang artinya di depan dan sedere yang berarti

menduduki. Lembaga Kepresidenan adalah bagian dari lembaga negara.

Lembaga Negara secara definitif bermakna alat-alat kelengkapan suatu

negara atau lazimnya disebut sebagai lembaga negara yaitu institusi-

institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara (M.


commit to user

19

Kusnardi dan Bintan Siragih, 2000:24). Lembaga negara atau bisa disebut

sebagai alat-alat kelengkapan negara menjadi satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dengan keberadaan negara. Keberadaan alat kelengkapan

negara menjadi keniscayaan untuk mengisi dan menjalankan negara.

Lembaga negara sendiri merupakan manifestasi dari mekanisme

perwakilan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan, tapi kemudian

secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki

kekuasaan eksekutif. Lebih spesifiknya istilah ”Presiden” terutama untuk

kepala negara bagi negara yang berbentuk republik, baik dipilih secara

langsung, ataupun tidak langsung.

Sejarah mencatat, untuk pertama kalinya di dunia, jabatan presiden di

Eropa berasal dari negara Perancis yang di bentuk pada era Republik

Kedua Perancis (1848-1851), ketika itu yang menjabat sebagai presiden

adalah Louis Napoleon Bonaparte, tetapi masa jabatan ini hanya bertahan

setahun kemudian diubah statusnya menjadi Kaisar Napoleon III (1852),

jabatan presiden baru kembali muncul pada era Republik Ketiga Perancis.

Namun, presiden pertama yang diakui oleh masyarakat internasional

adalah Presiden Amerika Serikat sewaktu revolusi Amerika yaitu George

Washington yang menjabat pada 30 April 1789 sampai 3 Maret 1797.

Sementara di Asia, jabatan ”ditularkan” oleh Amerika Serikat ketika

memberikan kemerdekaan yang terbatas kepada Filipina pada 1935.

Sedangkan di Afrika, Presiden Liberia yang hadir pada 1848 adalah

presiden pertama yang diakui dunia internasional.

Menurut A. Hamid S. Attamimi, kata ”Presiden” di Indonesia adalah

gelar bagi kepala negara. Selain itu, presiden juga sebagai kepala

pemerintahan. Posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala

pemerintahan secara otomatis didapatkan oleh seorang presiden di negara

yang menganut sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia dan

Amerika Serikat (A. Hamid. S. Attamimi, 1990 : 139-140).

Kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang

mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi daripada sebuah negara seperti


commit to user

20

republik, monarki, federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya.

Negara dengan sistem presidentil biasanya berbentuk republik dengan

presiden sebagai kepala negara merupakan pemimpin dari perangkat

negara pada kementerian-kementerian pada negara sekaligus sebagai

kepala pemerintahan merupakan pemimpin dari perangkat pemerintahan

yang direpresentasi pada bagian dari kementerian negara kepada

kementerian-kementerian yang ada pada kabinet. Di sini, presiden

mempunyai hak yang lebih luas sebagai kepala birokrasi/ aparatur negara,

mewakili negara ke luar negeri dan kepala negara dan kepala pemerintahan

sebagaimana diatur berdasarkan konstitusi negara dan perundang-

undangan negara menjalankan kebijakan dalam negeri. Namun tentunya

ada pengecualian bagi beberapa negara berbentuk monarki absolut seperti

Arab Saudi, di mana raja biasanya merangkap sebagai kepala

pemerintahan (http://id.wikipedia.org).

b. Peran Utama Seorang Presiden

Dalam kaitannya dengan peran utama seorang presiden, penulis

mencoba untuk melihat bagaimana peran utama seorang presiden di

Amerika Serikat, sebuah negara yang pertama kali memperkenalkan

jabatan presiden kepada dunia. Clinton Rossiter mencatat sedikitnya ada

empat peran utama presiden di Amerika Serikat yang dalam

perkembangannya diadopsi oleh negara-negara yang memiliki jabatan

presiden di negaranya. Pertama, presiden adalah kepala negara. posisi

kepala negara adalah lambang dari sebuah negara. Kedua, posisi presiden

sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif. Dia memegang mahkota, akan

tetapi dia juga memerintah. Dia menjadi lambang rakyat, tetapi dia juga

memimpin pemerintahan rakyat. Hanya presiden yang berhak mengangkat

dan memberhentikan jutaan pegawai pemerintah, kekuasaan ini adalah

lambang dari kekuasaan tertinggi dari kedudukannya sebagai kepala

pemerintahan.

Ketiga, presiden sebagai diplomat utama. Peran ini sebagai wujud dari

tugas presiden dalam melakukan fungsi sebagai perwakilan negaranya


commit to user

21

dalam melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara asing.

Biasanya presiden menjalankan fungsi ini dengan dibantu oleh menteri

luar negeri, namun dalam hal-hal tertentu presiden mengambil peranan ini

sendiri. Keempat, presiden sebagai legislator utama, peranan seorang

presiden yang selalu mengesahkan sebuah undang-undang. Dalam

praktiknya di Amerika Serikat, seorang presiden dianggap sebagai

pemimpin kongres dalam pembuatan sebuah undang-undang. Kelima,

presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, dalam masa

damai maupun masa perang seorang presiden adalah panglima tertinggi

angkatan perang, ini adalah merupakan jaminan yang hidup dari

kepercayaan Amerika Serikat dalam keutamaan kekuasaan sipil atas

kekuasaan militer. Selain kelima peran utama tersebut, Clinton Rossiter

juga mencatat ada beberapa peran lagi yang dimiliki oleh Presiden

Amerika Serikat. Pertama, presiden sebagai pemimpin partai politik.

Kedua, presiden sebagai ”suara rakyat” yang menjelaskan pendapat umum

di Amerika Serikat. Ketiga, presiden bertindak atas dasar kemauan umum.

Keempat, presiden berperan sebagai pelindung perdamaian, dan Kelima,

presiden berperan sebagai manajer kemakmuran(Abdul Ghoffar, 2009: 14-

15).

Dalam hal ini yaitu peran utama seorang presiden, setelah melihat peran

utama Presiden Amerika diatas, maka penulis juga melihat peran presiden

di Indonesia khususnya setelah amandemen UUD 1945, kalau diteliti

hasil amandemen UUD 1945 maka dapat dikatakan bahwa MPR hasil

pemilu tahun 1999 sudah berhasil memperkuat sistem pemerintahan

presidensial di dalam UUD 1945, hal ini dapat dilihat dari dihapusnya

beberapa ketentuan-ketentuan UUD 1945 lama yang memuat prinsip-

prinsip sistem pemerintahan parlementer, dipertegasnya lima prinsip

sistem pemerintahan presidensial seperti yang dibuat oleh Jimly

Asshiddiqie diatas diantaranya (Jimly Asshiddiqie, 2006: 60):

a. Walaupun pasal 4 ayat (1) UUD 1945 hanya menyebutkan kekuasaan

pemerintahan dipegang oleh presiden, tetapi berdasarkan pasal 4 ayat


commit to user

22

(2) UUD 1945 dapat dilihat bahwa presiden dan wakil presiden

merupakan institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang

tertinggi di bawah UUD 1945, karena apabila presiden berhalangan,

baik berhalangan tetap maupun sementara, maka kekuasaan presiden

dijalankan oleh wakil presiden;

b. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung,

pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dalam pemilu

oleh rakyat ini menurut Jimly Asshiddiqie sesuai dengan prinsip

presidensial, karena itu secara politik presiden dan wakil presiden yang

dipilih langsung oleh rakyat tidak bertanggung jawab kepada

parlemen, melainkan bertanggung jawab langsung kepada pemilihnya;

c. Presiden dan/atau wakil presiden tidak dapat diberhentikan dalam

masa jabatannya.Presiden dan/atau wakil presiden hanya dapat diminta

pertanggung jawabannya secara hukum dalam masa jabatannya apabila

melakukan pelanggaran hukum berat, perbuatan tercela dan mengalami

perubahan sehingga tidak dapat lagi memenuhi syarat sebagai presiden

dan/atau wakil presiden;

d. Para menteri merupakan pembantu presiden, menteri diangkat dan

diberhentkan oleh presiden, oleh karena itu menteri bertanggung jawab

kepada presiden bukan bertanggung jawab kepada parlemen;

e. Ditentukannya masa jabatan presiden selama lima tahun, dan tidak

boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan.

Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia dibawah UUD 1945

hasil amandemen dapat disebut dengan sistem pemerintahan

presidensial.

Selanjutnya kalau kita teliti hasil sidang panitia Ad Hod MPR dan

risalah sidang tahunan MPR, maka kita tidak akan menemukan mengapa

MPR lebih cenderung memilih memperkuat sistem pemerintahan

presidensial hal ini menurut penulis sudah tepat dan benar karena:

Pertama, Masyarakat Indonesia menganut paham politik aliran sehingga

terbentuk multi partai berdasarkan aliran yang ada dalam masyarakat,


commit to user

23

kemudian setelah diadakan pemilu maka terbentuklah parlemen

berdasarkan aliran politik yang ada dalam masyarakat, konsekuensinya

tidak ada partai politik yang dominan bisa mengusai kursi parlemen.

Kedua, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia multi partai tidak pernah

menghasilkan pemenang mayoritas yang dapat menguasai kursi parlemen,

karena tidak ada satupun partai yang dapat menguasai mayoritas kursi

parlemen, jika tidak ada koalisi yang kuat ditambah pemerintahan yang

kuat maka instabilitas pemerintahan akan terjadi seperti pada tahun 50-an

dan 2001. Koalisi antar partai tampaknya merupakan sesuatu hal yang

rapuh karena masing-masing partai politik mempunyai ideologi dan

platform yang berbeda-beda antara satu sama lain. Ketiga, untuk kondisi

seperti di atas sistem pemerintahan presidential lebih tepat karena ada

jaminan masa jabatan presiden sehingga stabilitas pemerintahan lebih

terjamin.

Seperti disebutkan di atas, ketika UUD 1945 diterapkan baik pada masa

pemerintahan Orde Lama maupun pada masa Orde Baru stabilitas

pemerintahan terjadi, namun itu bukanlah semata-mata karena UUD 1945

tetapi ditopang oleh rezim yang berkuasa saat itu maupun menguasai

DPR/MPR. Berbeda halnya dengan masa pemerintahan Abdurrahman

Wahid ( Gus Dur), walaupun yang berlaku pada masa itu juga UUD 1945

lama (dalam proses amandemen), tetapi karena Presiden Abdurrahman

Wahid tidak bisa mempengaruhi atau menguasai DPR/MPR dan karena

terjadi pertentangan antara Presiden Abdurrahman Wahid dengan

DPR/MPR maka jalannya pemerintahan tidak stabil, dan bahkan Presiden

Abdurrahman Wahid dijatuhkan dalam masa jabatannya oleh DPR/MPR

melalui sidang istimewa MPR pada tanggal 23 Agustus 2001, kemudian

MPR mengangkat Megawati Soekarno Putri yang saat itu menjabat

sebagai Wakil Presiden menjadi Presiden sampai habis masa jabatannya.

Belajar dari pengalaman tersebut, melalui proses amandemen UUD 1945,

MPR berkeinginan memperkuat sistem pemerintahan presidential di dalam


commit to user

24

UUD 1945 dan sekarang sudah empat kali dilaksanakan amandemen UUD

1945 yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.

3. Tinjauan Umum Mengenai Sejarah Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar yang dibuat

pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Oleh

karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 dalam gerak pelaksanaannya juga

mengalami pasang surut.

Secara garis besar gerak pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 di

Indonesia dapat dibagi ke dalam dua kurun waktu, yaitu:

a. Kurun waktu antara tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27

Desember 1948;

b. Kurun waktu antara tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang. Kurun waktu

yang kedua ini dibagi menjadi dua sub kurun waktu, yakni masa 5 Juli

1959-11 Maret 1966 dan masa 11 Maret 1966 sampai sekarang.

Dari dua kurun waktu tersebut ada kurun waktu dimana UUD 1945 tidak

berlaku, yaitu antara tanggal 27 Desember 1949 sampai 5 Juli 1959. Dalam

kurun waktu tersebut, UUD 1945 secara resmi dinyatakan tidak berlaku di

Negara Kesatuan RI, hal ini dikarenakan terjadi pergantian bentuk negara

serta UUD negara. Dalam kurun waktu itu berlaku dua macam UUD sebagai

pengganti UUD 1945, masing-masing berlaku pada kurun waktu yang

berbeda, yaitu:

a. Tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950

Negara Kesatuan RI berubah bentuk menjadi Negara Serikat, sehingga

Indonesia terpecah-pecah menjadi beberapa negara bagian. UUD yang

berlaku sebagai UUD Republik Indonesia Serikat adalah KRIS 1949

sedangkan UUD 1945 hanya berlaku di negara bagian RI;

b. Tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959 diberlakukan

UUDS 1950, perubahan ini ádalah akibat logis dari perubahan bentuk

Negara Serikat menjadi Negara Kesatuan.


commit to user

25

Itulah gambaran sekilas tentang perjalanan berbagai Undang-Undang

Dasar di Negara Republik Indonesia. Dari gambaran itu dapat dijabarkan

kurun-kurun waktu berlakunya UUD tersebut, sebagai berikut:

a. Tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 17 Desember 1949 berlaku

Undang-Undang Dasar 1945;

b. Tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlaku

Konstitusi RIS 1949;

c. Tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 berlaku Undang-

Undang Dasar Sementara 1950;

d. Tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku kembali Undang-Undang

Dasar 1945.

4. Tinjauan Umum Mengenai Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan

menjalankan sistem pemerintahan presidensiil. Penegasan mengenai bentuk

negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan Negara Republik

Indonesia tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3), dan Pasal 4

Ayat (1) UUD 1945. Konstitusi yang berlaku di Negara Indonesia saat ini

adalah UUD 1945 yang merupakan hasil amandemen tahun 1999-2002.

Sejak terjadinya reformasi di tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam

perjalanan ketatanegaraan Indonesia dimulai dari awal. Dari tahun 1999

sampai 2002 UUD 1945 telah mengalami perubahan mendasar sebanyak

empat kali, seperti telah dijelaskan di atas, bangsa Indonesia telah

mengadopsikan prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, mulai dari

pemisahan kekuasaan dan ”check and balances” sampai dengan penyelesaian

”konflik politik” melalui jalur hukum. Melalui perubahan UUD 1945, MPR

telah mendekonstruksi diri dari lembaga DPR dan DPD yang hampir mirip

dengan politik bikameral. Disamping itu, telah lahir lembaga baru yang

bernama Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi (MK) (Ni’matul

Huda, 2006: vii-viii).


commit to user

26

Menurut Daniel Lev unsur fundamental pertama dalam republik yaitu

kerangka-kerangka dasar republik yang terdiri dari pranata-pranata sebagai

berikut:

1. Pemisahan antara pemerintah dengan masyarakat dengan pengertian

bahwa masyarakat primer dan pemerintah didirikan untuk melayani

keperluan masyarakat;

2. Lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi terbatas dan

ditetapkan oleh hukum dan antara satu sama lain saling mengawasi;

3. Lembaga pemilihan dan kepartaian politik untuk menyalurkan pendapat

umum;

4. Pers yang berfungsi baik sebagai sumber penerangan dan pengawasan

lembaga negara (Robertus Robert, 2008: 14).

5. Tinjauan Umum Mengenai Demokrasi Konstitusional Amerika Serikat.

a. Sistem Checks and Balances Dalam Ketatanegaraan Amerika Serikat.

Amerika Serikat (United States of America) merupakan negara federasi

yang terdiri dari 50 negara bagian didalamnya, masing-masing negara

bagian memiliki kekuasaan ke dalam untuk mengatur mereka sendiri

dengan tidak melepaskan kontrol dari pemerintahan pusat, masing-masing

negara bagian dipimpin oleh seorang Gubernur (Governoor) yang dipilih

langsung secara demokratis oleh penduduk negara bagian. Konstitusi

Amerika Serikat article I (legislative) Section I (Legislative Power Vested)

“ All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the

United States, which shall consist of a Senate and House of Representative

“. Konsep demokratisasi Amerika Serikat sebagaimana tertuang dalam

kutipan di atas melahirkan sistem perwakilan yang terdiri dari dua kamar

(bicameral) yang terdiri dari Senate (senat) sebagai majelis rendah (lower

house) dan House of Representative sebagai majelis tinggi (upper house).

Sistem bicameral Amerika Serikat merupakan hasil kompromi dari negara

bagian yang berpenduduk sedikit dengan negara bagian yang berpenduduk

banyak, setiap negara bagian diwakili sesuai jumlah penduduk. House of

Representative sebagai kamar pertama yang mewakili seluruh rakyat dan


commit to user

27

setiap negara bagian diwakili sesuai jumlah penduduk sedangkan Senat

sebagai kamar kedua mewakili negara bagian yang didalamnya terdiri dari

senator-senator dari negara bagian dan disini setiap negara bagian diwakili

oleh dua orang senator tanpa membedakan jumlah penduduk dinegara

bagian. Apabila Senat dan House of Representative bergabung untuk

menyelenggarakan sidang maka berubah fungsi parlemen sebagai lembaga

perwakilan bernama Kongres (Congress).

Amerika Serikat sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan

presidensiil menempatkan presiden sebagai kepala negara dan kepala

pemerintahan. Sesuai dengan pembagian kekuasaan yang diatur secara

eksplisit didalam United States of America’s Constitution, kekuasaan

yudikatif dipegang oleh Supreme Court yang bertindak sebagai puncak

pengadilan konvensional sekaligus pengadilan Judicial Review. Masing-

masing lembaga negara baik executive power, judicial power, dan

legislative power memiliki wewenang terpisah antara satu dengan yang

lainnya dalam mewujudkan checks and balances yang artinya saling

mengawasi sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan. Dari penjelasan

mengenai keseimbangan kekuasaan negara itu diketengahkan batasan-

batasan lembaga negara dalam menjalankan wewenangnya. presiden

sebagai lembaga eksekutif negara memiliki otoritas menolak rancangan

peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Senat dan House of

Representative, namun presiden tidak bisa mengintervensi kongres ketika

bersidang mengesahkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal

tertentu, kongres dapat mengajukan judicial review atas tindakan presiden

yang melebihi batas kewenangannya kepada Supreme Court, bahkan

dimungkinkan adanya amandemen konstitusi apabila pelanggaran yang

dilakukan oleh lembaga negara belum terdapat yurisdiksi yang

mengaturnya.

b. Konsep Demokrasi Dalam Konstitusi Amerika Serikat.

Sistem pemerintahan Amerika Serikat sepanjang kemerdekaan yang

sudah melebihi 200 tahun itu berbentuk republik berdasarkan federasi


commit to user

28

dengan konstitusi tertulis sebagaimana ditetapkan tanggal 17 September

1787 dan mulai berlaku kemudian secara efektif pada tanggal 4 Maret

1789 yang terdiri dari Preambule dan batang tubuh yang telah beberapa

kali diamandemen, konstitusi tersebut antara lain mengatur tentang

pengakuan dan jaminan tentang hak-hak dan kebebasan dasar manusia

sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Amerika Serikat adalah sebagai

berikut (Munir Fuady, 2009:33-36):

1) Undang-undang tidak boleh mengatur tentang membatasi

perkembangan agama, larangan untuk menjalankan perintah agama,

membatasi kebebasan berbicara, membatasi kebebasan pers,

membatasi hak untuk berkumpul, membatasi hak rakyat untuk

mendapatkan ganti rugi dari pemerintah (Amandemen ke-1, tahun

1791);

2) Hak anggota masyarakat untuk memiliki senjata api tidak boleh

dibatasi (Amandemen ke-2, tahun 1791);

3) Di masa damai, tentara tidak boleh mendirikan pos di tempat-tempat

milik pribadi kecuali atas persetujuan dengan yang punya tempat.

Dalam masa perang, mendirikan pos di tempet-tempat milik pribadi

hanya sebatas yang telah diatur oleh undang-undang (Amandemen ke-

3, tahun 1791);

4) Hak rakyat untuk hidup secara aman terhadap pribadinya, kediaman,

dokumen dan surat-surat berharga, tidak boleh dilanggar dengan jalan

melakukan penggeledahan, penyitaan atau penangkapan secara tidak

rasional (Amandemen ke-4, tahun 1791);

5) Seseorang tidak boleh disuruh untuk menjawab pertanyaan penyidik

jika yang bersangkutan disangka telah melakukan kejahatan yang

mendapat perhatian publik atau kejahatan yang mendapatkan ancaman

hukuman mati jika tanpa kehadiran atau pemeriksaan oleh Grand Jury,

kecuali dalam kasus yang melibatkan militer dalam suasana perang dan

dalam kasus yang berbahaya bagi kepentingan umum. Berlaku prinsip

bahwa seseorang tidak dapat dituduh kedua kali terhadap kejahatan


commit to user

29

yang sama. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk menjadi saksi untuk

dirinya sendiri yang berhubungan dengan kejahatan yang diduga telah

dilakukannya. Seseorang tidak bisa digrogoti kehidupan, kemerdekaan

atau kepemilikan tanpa suatu proses hukum yang adil (due process of

law). Hak milik pribadi seseorang tidak boleh diambil untuk

kepentingan umum tanpa ganti rugi yang layak (just compensation).

(Amandemen ke-5, tahun 1791);

6) Hak-hak tersangka yang harus dipenuhi oleh pengadilan dalam proses

acara pidana yaitu Pertama, seorang tersangka harus dipenuhi haknya

untuk menjalani proses peradilan yang cepat dan terbuka untuk umum.

Kedua, seorang tersangka harus dipenuhi haknya untuk diperiksa oleh

jury di tempat kejahatan yang disangka telah dilakukan. Ketiga,

seorang tersangka harus dipenuhi haknya untuk diinformasikan tentang

hakekat dari kejahatan yang disangka kepadanya. Keempat, seorang

tersangka harus dipenuhi haknya untuk dapat dikonfrontir dengan saksi

yang memberatkannya. Kelima, seorang tersangka harus dipenuhi

haknya untuk memperoleh suatu upaya paksa untuk membawa saksi

yang meringankannya. Keenam, seorang tersangka harus dipenuhi

haknya untuk mendapatkan pembelaan dari advokat dalam rangka

membela diri (self defense). (Amandemen ke-6, tahun 1791);

7) Hak tersangka untuk diperiksa oleh sistem peradilan jury untuk kasus-

kasus yang melibatkan uang lebih dari 20 $ US. Pemeriksaan oleh jury

ini tidak dapat diperiksa ulang lagi oleh pengadilan yang lain


8) Besarnya uang denda dan besarnya uang jaminan untuk melepaskan

seorang tersangka tidak boleh berlebih-lebihan. Demikian juga

diberlakukan hukuman yang lazim. (Amandemen ke-8, tahun 1791);

9) Jaminan hak-hak tertentu bagi seorang warga tidak boleh melanggar

hak-hak masyarakat lainnya. (Amandemen ke-9, tahun 1791);

10) Kewenangan yang oleh konstitusi tidak diberikan kepada pemerintah

federal dan tidak dilarang untuk diberikan kepada negara bagian


commit to user

30

menjadi milik negara bagian atau masyarakat. (Amandemen ke-10,

tahun 1791);

11) Kerja paksa dan perbudakan dilarang, kecuali terhadap seseorang yang

telah dihukum pidana. (Amandemen ke-13, tahun 1865);

12) Semua orang yang lahir atau naturalisasi di USA menjadi warga

negara USA dan warga negara setempat. Tidak boleh ada aturan

hukum yang dapat menggrogoti hak-hak dan kekebalan (previleges

and immunities) dari warga negara. Tidak boleh menggrogoti

kehidupan, kemerdekaan, dan kepemilikan tanpa suatu proses hukum

yang adil. Tidak boleh menggrogoti pelaksanaan hak untuk dilindungi

secara sama oleh hukum (equal protection of the laws). (Amandemen

ke-14, tahun 1868);

13) Hak rakyat untuk memilih tidak dapat dihilangkan karena alasan yang

berkenaan dengan ras, warna kulit, atau kondisi perbudakan.


14) Hak rakyat untuk memilih tidak dapat dihilangkan karena alasan jenis

kelamin (gender). (Amandemen ke-19, tahun 1920);

15) Hak rakyat untuk memilih atau dipilih sebagai presiden/wakil presiden

atau sebagai senator/representatif, tidak dapat dihilangkan karena

alasan yang bersangkutan telah lalai membayar pajak poll atau pajak

lainnya. (Amandemen ke-24, tahun 1964);

16) Setiap orang yang sudah berumur 18 tahun berhak untuk memilih

dalam pemilihan umum. (Amandemen ke-26, tahun 1971);

17) Persamaan hak menurut hukum tidak dapat digrogoti karena jenis

kelamin (gender). (Amandemen ke-27, diajukan tahun 1972);

18) Hak-hak istimewa dari Habeas Corpus tidak dapat digrogoti kecuali

jika dilakukan untuk kepentingan umum. (Pasal 1, bagian 9 dari

Konstitusi Negara Amerika Serikat);

19) Bill of attainder tidak boleh dijatuhkan lagi. (Pasal 1, bagian 9 dan 10

Konstitui Negara Amerika Serikat);


commit to user

31

20) Undang-undang tidak boleh berlaku surut. (Pasal 1, bagian 9 dan 10

Konstitui Negara Amerika Serikat);

21) Tidak boleh ada hukum yang dapat membatasi kewajiban-kewajiban

berdasarkan kontrak. (Pasal 1, bagian 10 Konstitui Negara Amerika

Serikat);

22) Kecuali dalam kasus impeachment, semua kasus pidana harus

diperiksa oleh jury. (Pasal 3, bagian 2 dari Konstitui Negara Amerika

Serikat);

23) Tidak boleh ada tes yang bersifat agama yang boleh dilakukan sebagai

kualifikasi terhadap kantor-kantor pemerintahan atau jabatan politik.

(Pasal 6, angka 3 dari Konstitui Negara Amerika Serikat).

Melihat amandemen –amandemen di atas, maka menurut tradisi

Amerika Serikat, perubahan dilakukan terhadap materi tertentu dengan

menetapkan naskah amandemen yang terpisah dari naskah asli UUD dan

dalam tradisi Amandemen Konstitusi Amerika Serikat, materi yang

diubah biasanya selalu menyangkut satu ”issue” tertentu, bahkan

Amandemen I sampai dengan Amandemen X pada pokoknya

menyangkut ”issue” Hak Asasi Manusia.

6. Tinjauan Umum Mengenai Negara Hukum.

a. Pengertian Negara Hukum

Istilah Rule of law atau Rechtsstaat yang dalam bahasa Indonesia

diartikan bahwa negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum

(supremacy of law) dengan pemerintahan yang berdasarkan atas hukum

(government by law). Kekuasaan negara dan politik dalam negara hukum

jelas memiliki batasan-batasan untuk menghindari kesewenang-wenangan

dari pihak penguasa. Dengan kata lain , hukum memiliki peranan sangat

penting yang berada diatas kekuasaan negara dan politik (Munir Fuady,

2009 : 2) .

Melihat penjelasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

negara hukum adalah suatu negara yang di dalam wilayahnya terdapat alat-

alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah


commit to user

32

dalam tindakan-tindakannya terhadap para warga negara dan dalam

hubungannya dengan warga negara tidak boleh sewenang-wenang,

melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku,

dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada

peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

b. Prinsip-Prinsip Negara Hukum

Konsep negara hukum atau Rule of law menurut A. V. Dicey memiliki

arti sebagai berikut:

1) Supremasi absolute ada pada hukum, bukan pada tindakan

kebijaksanaan atau prerogative penguasa;

2) Berlakunya prinsip persamaan dalam hukum (equality before the law),

dimana semua orang harus tunduk kepada hukum dan tidak seorang

pun di atas hukum (above the law);

3) Konstitusi merupakan dasar dari segala hukum bagi negara yang

bersangkutan. Dalam hal ini, hukum yang berdasarkan konstitusi harus

melarang setiap pelanggaran terhadap hak dan kemerdekaan rakyat

(Munir Fuady, 2009 : 4).

Menurut Jimmly Assiddiqie terdapat 12 prinsip pokok negara hukum

dizaman modern sekarang ini. Kedua belas prinsip pokok tersebut

merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara

modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang

sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok negara hukum tersebut antara lain

(Jimmly Asshiddiqie, 2006: 122-128):

1. Supremasi Hukum.

2. Persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law).

3. Asas Legalitas.

4. Pembatasan Kekuasaan.

5. Organ Eksekutif Independen.

6. Peradilan yang bebas dan tidak memihak (Independent and Impartiality).

7. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

8. Peradilan Tata Negara.


commit to user

33

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia.

10. Bersifat Demokratis.

11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara.

12. Adanya Transparasi dan kontrol sosial.

Secara garis besar ada 2 (dua) konsep negara hukum. Konsep yang

pertama adalah konsep negara hukum formal, konsep negara hukum formal

ini muncul bersamaan dengan negara ”modern” sekitar abad ke 18,

diketahui bahwa negara modern muncul sebagai sebuah konfigurasi

kekuasaan yang bersifat hegemonistik, artinya kekuasaan yang ada

sebelumnya ada di dalam masyarakat ditarik dan dimasukkan ke dalam

kekuasaan negara. Kemudian, negara dengan kekuasaan yang dimilikinya

itu membuat peraturan untuk melindungi hak-hak warganya. Karena itu,

dalam kehidupan masyarakat timbul kecemasan yang luar biasa sehingga

muncul lagi ebuah konsep negara hukum yang terkenal dengan

”Government of Law, Not of Men” atau konsep ” Rule of Law”. Tetapi di

dalam praktiknya kemudian, negara hukum seperti itu kurang bermanfaat,

sehingga munculah konsep negara hukum yang kedua, yaitu konsep negara

hukum substansial. Pada dasarnya konsep negara hukum substansial ini

adalah sebuah konsep negara hukum yang berintikan dan mencerminkan

keadilan dan kebenaran obyektif. Negara hukum substansial ini bertujuan

tidak saja melindungi masyarakat terhadap kekuasaan negara, tetapi aktif

meningkatkan martabat warga dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan

politik.

Dari sejumlah pandangan di atas, dapat dianalisis bahwa

konstitusionalisme merupakan pemikiran untuk menghendaki pembatasan

kekuasaan negara, terutama melalui konstitusi, yang berorientasi untuk

menentukan batas penggunaan kekuasaan politik.

7. Tinjauan Umum Mengenai Demokrasi

a. Arti Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya

rakyat dan kratein yang artinya kekuasaan. Demokrasi dalam bahasa


commit to user

34

Yunani tersebut ditafsirkan oleh R. Kranenburg yang maknanya adalah

pemerintahan oleh rakyat. Menurut Durverger, demokrasi itu termasuk cara

pemerintahan di mana golongan yang memerintah dan golongan yang

diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Artinya suatu sistem

pemerintahan negara yang dalam pokoknya rakyat berhak sama untuk

memerintah dan juga untuk diperintah, (Ni’matul Huda, 2006: 242).

b. Negara Hukum yang Demokratis

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para

filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato dalam bukunya ”the statesman” dan

”the law” menyatakan bahwa negara hukum merupakan bentuk paling baik

kedua guna mencegah kemerosotan kekuasaan. Konsep negara hukum

modern di Amerika Serikat masih menggunakan tradisi Anglo Saxon,

konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan ”The Rule of Law”

yang dipelopori oleh A. V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga

terkait dengan istilah nomokrasi yang berarti bahwa penemu dalam

penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum, (Jimmly Asshiddiqie,

2005:154-162) .

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa

pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas

kewenangannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap

warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga

penyalahgunaan dapat diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkannya

kepada beberapa orang atau badan yang tidak memusatkan kekuasaan

pemerintahan dalam satu tangan atau satu badan. Perumusan yuridis dari

prinsip ini dikenal dengan Rechtstaat dan Rule of Law (Negara Hukum).

(Miriam Budiharjo, 1991:52).


commit to user

35

B. Kerangka Pemikiran

Perbandingan Kekuasaan

Keterangan:

Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung berarti bahwa ia

merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu obyek atau

masalah yang outentik ( Barda Nawawi 2002; 4). Dalam hal ini penulis tidak

secara langsung membandingkan hukum kedua negara yang menjadi obyek

penulisan yaitu negara Indonesia dan Amerika Serikat, tetapi penulis

membandingkan kekuasaan presiden dalam hal-hal yang penulis tetapkan sebagai

kriteria untuk membandingkan kekuasaan presiden kedua negara tersebut.

Amerika serikat sebagai negara yang pertama kali memperkenalkan jabatan

presiden kepada dunia, yaitu sewaktu revolusi Amerika yaitu George Washington

yang menjabat pada tanggal 30 April 1789 s/d 3 maret 1797. Menurut A. Hamid

S. Attamimi kata ”presiden” di Indonesia adalah gelar diganti kepala negara dan

Indonesia Amerika Serikat

Presiden

Kekuasaan

Persamaan/perbedaan

Kelebihan/kelemahan

Adopsi


commit to user

36

kepala pemerintahan. Posisi presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan

otomatis di dapatkan presiden di negara yang menganut sistem pemerintahan

presidensial seperti Amerika Serikat dan Indonesia, (A. Hamid S. Attamimi, 1990

: 139-140).

Akan tetapi walaupun Indonesia dan Amerika serikat sama-sama menganut

sistem presidensial, tentu saja sistem presidensial antara Presiden Indonesia dan

Presiden Amerika Serikat. tentu saja ada persamaan dan juga perbedaan diantara

keduanya, hal ini dikarenakan adanya perbedaan hukum yang mengatur presiden

dikedua negara tersebut, terutama dalam hal kekuasaan yang dimiliki oleh masing

– masing presiden, hukum yang dimaksud ini di sini adalah kontitusi kedua

negara. Persamaan kekuasaan antara Presiden Indonesia dengan Presiden Amerika

Serikat antara lain dalam hal kekuasaan penyelenggaraan pemerintah, kekuasaan

dalam bidang ini baik Indonesia maupun Amerika Serikat sama – sama dipegang

oleh Presiden, di bidang peraturan perundang–undangan kedua presiden sama –

sama mempunyai kekuasaan untuk menolak rancanangan undang – undang yang

telah disetujui oleh parlemen.

Sedangkan perbedaan kekuasaan antara Presiden Indonesia dengan Presiden

Amerika Serikat antara lain, kekuasaan dalam bidang yudisial di Indonesia

presiden mempunyai kekuasaan memberikan grasi, amnesti, rehabilitasi, dan

Abolisi. Sementara itu Presiden Amerika Serikat hanya memiliki kekuasaan

memberi grasi dan pengesahan penangguhan penahanan. Kekuasaan dalam

hubungan dengan luar negeri perbedaannya antara lain presiden Indonesia

mempunyai kekuasaan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan

perjanjian dengan negara lain, sedangkan presiden amerika serikat tidak

mempunyai kekuasaan menyatakan perang dan membuat perdamaian.

Kelebihan sistem presidensial menurut Arend Lijphart adalah akan terjadi

strabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan presiden. Pemilihan

kepala pemeritahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari pemilihan

tak langsung dari sistem palamenter. Sementara itu kelemahan sistem presidensial

menurut Arend lijphart adalah dalam sistem presidensial akan mudah terjadi

kemandekan dalam hubungan eksekutif dan legistatif, dalam sistem ini terjadi


commit to user

37

kekakuan temporal, hal ini terlihat dari masa jabatan presiden yang pasti

menguraikan periode-periode yang di batasi secara kaku dan tidak berkelanjutan

(Abdul Ghoffar, 2009: 51-53).

Melihat hal–hal yang telah diuraikan mengenai sistem presidensial di atas maka

dapat dilihat bahwa sistem presidensial yang dilaksanakan di Indonesia secara

garis besar menganut sistem presidensial yang ada di Amerika Serikat, karena

jabatan presiden pertama kali yang diakui oleh masyarakat Internasional adalah

Presiden Amerika Serikat.


commit to user

38

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian hukum yang penulis lakukan mengenai perbandingan kekuasaan

Presiden Indonesia setelah amandemen UUD 1945 dengan kekuasaan Presiden

Amerika Serikat. Dalam BAB III ini penulis akan menyajikan hasil penelitian

dan pembahasan yang akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Hasil penelitian yang penulis peroleh ketika melakukan penelitian, akan

penulis sajikan dalam sub bab hasil penelitian ini yang terdiri atas :

1. Persamaan dan perbedaan kekuasaan Presiden Republik Indonesia setelah

amandemen UUD 1945 dengan kekuasaan Presiden Amerika Serikat;

2. Kelebihan dan kekurangan kekuasaan Presiden Republik Indonesia setelah

amandemen dengan kekuasaan Presiden Amerika Serikat.

Sebelum membahas kedua sub bab diatas, maka penulis akan menyajikan

terlebih dahulu kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Indonesia dan

kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat. Dalam pembahasan

ini bidang kekuasaan yang penulis bandingkan antara presiden kedua negara

adalah bidang eksekutif, bidang legislatif dan bidang yudisial. Kekuasaan-

kekuasaan yang dimiliki oleh presiden kedua negara antara lain: Setelah

melihat kedua sub bab diatas, penulis akan sajikan secara singkat sub bab

tersebut yaitu sebagai berikut:

A. Persamaan dan Perbedaan Kekuasaan Presiden Republik Indonesia

Setelah Amandemen UUD 1945 dengan Kekuasaan Presiden

Amerika Serikat

Sebelum menganalisis persamaan dan perbedaan kekuasaan yang

dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia dengan kekuasaan yang dimiliki

oleh Presiden Amerika Serikat, maka penulis akan sajikan terlebih dahulu

kekuasaan yang dimiliki oleh kedua presiden yaitu sebagai berikut:

a. Kekuasaan Presiden RI Setelah Amandemen UUD 1945

UUD 1945 sebelum perubahan memberikan kekuasaan yang sangat

besar kepada Presiden RI. Besarnya kekuasaan tersebut dalam praktinya


commit to user

39

ternyata disalahgunakan sehingga menimbulkan pemerintahan otoriter,

sentralistis, tertutup dan penuh dengan KKN, baik pada masa Presiden

Soekarno maupun pada masa Presiden Soeharto. Kenyataan seperti

itulah yang banyak menimbulkan banyak tuntutan agar UUD 1945

dilakukan perubahan, tuntutan tersebut semakin mengurucut ketika

Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998

akibat krisis ekonomi tahun 1997 dan adanya gelombang unjuk rasa

dari berbagai kelompok masyarakat dan mahasiswa.

Tuntutan dari berbagai elemen masyarakat tersebut direspons oleh

MPR. Pada sidang istimewa tahun 1998, MPR mengeluarkan 3

Ketetapan MPR yaitu Ketetapan MPR No VIII/MPR/1998 tentang

pencabutan Ketetapan MPR No IV/MPR/1983 tentang referendum,

Ketetapan MPR No XIII/MPR/1998 tentang pembatasan masa jabatan

Presiden dan Wakil Presiden RI, dan Ketetapan MPR No

XVII/MPR/1998 tentang HAM. Setelah terbitnya ketiga ketetapan

tersebut, kehendak dan kesepakatan untuk melakukan perubahan UUD

1945 semakin kuat di kalangan masyarakat dan kekuatan sosial politik

dan akhirnya MPR melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebanyak

empat kali.

Khusus mengenai ketentuan yang berkaitan dengan presiden, MPR

melakukan perubahan sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 1999, 2001

dan 2002. Pada tahun 1999 terdapat sembilan pasal yang berhasil

diubah oleh MPR dan semuanya berkaitan dengan presiden yaitu; Pasal

5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 13 Ayat (2) dan

(3), Pasal 14 Ayat (1) dan (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal

20 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Pasal 21. Pada tahun 2001

pasal-pasal yang berhasil diubah MPR yaitu; Pasal 6, Pasal 6A, Pasal

7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 17. Sementara pada tahun

2002 MPR melakukan perubahan pasal yaitu; Pasal 6A Ayat (4), Pasal

8 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1), dan pasal 16.


commit to user

40

Setelah terjadi perubahan terhadap pasal-pasal yang berkaitan

dengan presiden dalam UUD 1945 seperti diatas maka kekuasaan yang

dimiliki oleh presiden antara lain:

a. Kekuasaan di Bidang Eksekutif.

Menurut pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 baik sebelum maupun

setelah amandemen, Presiden Republik Indonesia memegang

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, pasal 4

Ayat (1) UUD 1945 ini menjadi dasar presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam bidang pemerintahan menurut Bagir Manan ditinjau dari

teori pembagian kekuasaan, yang dimaksud kekuasaan

pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaan

eksekutif, penyelenggaraan yang dilaksanakan presiden dapat

dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang

bersifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang

bersifat khusus.

Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum

adalah kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara.Presiden

adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara,

tugas-tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan administrasi

negara tersebut antara lain:

1) Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan

ketertiban umum;

2) Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha

pemerintahan mulai dari surat-menyurat sampai dengan

dokumentasi;

3) Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan

umum;

4) Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang

penyelenggaraan kesejahteraan umum (Bagir Manan, 2003: 122-

123).


commit to user

41

Sedangkan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang

bersifat khusus adalah penyelenggaraan tugas dan wewenang

pemerintahan secara konstitusional berada ditangan presiden yang

memiliki sifat prerogatif (di bidang pemerintahan), yaitu presiden

sebagai pimpinan tertinggi angkatan bersenjata, dalam hubungan

dengan luar negeri dan hak memberi gelar dan tanda jasa. Meskipun

kekuasaan tersebut bersifat prerogatif, tetapi karena berada dalam

lingkungan pemerintahan maka menjadi bagian dari objek

administrasi negara (Bagir Manan, 2003: 127-128).

b. Kekuasaan di Bidang Legislasi.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan

presiden memegang kekuasaan untuk membentuk UU dengan

persetujuan DPR. Namun setelah perubahan, kekuasaan membentuk

UU dipegang oleh DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat

(1) UUD 1945 setelah perubahan menyatakan ”DPR membentuk

UU.” Meskipun begitu, presiden tetap mempunyai hak untuk

mengajukan RUU kepada DPR (pasal 5 Ayat (1) UUD 1945).

Kekuasaan lain yang dimiliki presiden terdapat di dalam Pasal 22

Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan ”Dalam hal ihwal

kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan

pemerintah sebagai pengganti UU.”

Dengan adanya perubahan kekuasaan pembentukan undang-

undang yang semula dimiliki oleh presiden berganti menjadi milik

DPR berdasarkan amandemen UUD Negara Republik Indonesia

tahun 1945 terutama pasal 5 ayat (1) maka yang disebut lembaga

eksekutif adalah Presiden sedangkan lembaga legislatif adalah DPR

( Jimly Asshiddiqie.2006:17).

c. Kekuasaan di Bidang Yudisial

Menurut ketentuan di dalam Pasal 14 UUD 1945 sebelum

perubahan, presiden mempunyai kewenangan untuk memberi grasi,

amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Namun setelah terjadi perubahan


commit to user

42

UUD 1945 ketentuan tersebut sedikit mengalami perubahan, yaitu

dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi presiden memperhatikan

pertimbangan Mahkamah Agung (MA) dan dalam hal memberikan

abolisi dan amnesti presiden memperhatikan pertimbangan Dewan

Perwakilan Rakyat DPR).

Dalam hal perlunya presiden memperoleh pertimbangan dari

MA untuk memberikan grasi dan rehabilitasi, serta pertimbangan

DPR dalam hal memberikan amnesti dan abolisi sebagaimana yang

tercantum di dalam Pasal 14 UUD 1945 setelah perubahan, menurut

Bagir Manan untuk grasi pertimbangan MA diperlukan karena grasi

menyangkut putusan hakim, tetapi kalau rehabilitasi tidak selalu

terkait dengan putusan hakim. Sementara mengenai amnesti dan

abolisi yang memerlukan pertimbangan DPR, menurut Bagir Manan

dalam pandangan yang lazim berlaku grasi, amnesti, abolisi dan

rehabilitasi dipandang sebagai kekuasaan konstitusional presiden di

bidang yudisial, karena itu senantiasa dikaitkan dengan MA, kalau

dikaitkan dengan DPR menunjukkan adanya unsur politik dalam

pemberian amnesti dan abolisi, tentu saja hal itu kurang sesuai

dengan sifat kekuasaan presiden yaitu kekuasaan presiden di bidang

yudisial. Selain itu, pemberian amnesti dan abolisi tidak selalu

terkait dengan pidana politik, sehingga kalau pun diperlukan

pertimbangan cukup dari MA, hal ini karena DPR adalah badan

politik sedangkan yang diperlukan adalah pertimbangan hukum

(Bagir Manan, 2003:164-165).

b. Kekuasaan Presiden Amerika Serikat

Setelah melihat kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Indonesia di

atas, maka sekarang penulis akan memperlihatkan kekuasaan yang

dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat, hal ini perlu karena untuk

mengetahui kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat dan

untuk membandingkan kekuasaan Presiden Indonesia dengan Presiden


commit to user

43

Amerika Serikat. Kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden

Amerika Serikat, menurut konstitusi Amerika Serikat antara lain:

a. Kekuasaan di Bidang Eksekutif

Konstitusi Amerika Serikat secara tegas mengatakan bahwa

presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Dalam

menjalankan kekuasaan tersebut, presiden dibantu oleh wakil

presiden. Kekuasaan Presiden Amerika secara tegas diatur di dalam

Pasal 2 Angka1 Konstitusi Amerika yang biasa disebut “The

Executive Article.”

Dalam jajaran eksekutif sendiri, Presiden Amerika Serikat

memiliki kekuasaan yang luas untuk mengatur masalah-masalah

nasional dan menjaga jalannya pemerintahan federal. Presiden bisa

mengeluarkan ketetapan-ketetapan, maupun peraturan dan instruksi

yang seluruhnya disebut perintah eksekutif (executive orders),

perintah semacam ini tidak memerlukan persetujuan Kongres,

namun memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas perwakilan

federal.

b. Kekuasaan di Bidang Legislatif

Meski dalam ketentuan konstitusional seluruh kekuasaan

legislatif dipegang oleh kongres, presiden sebagai penentu utama

kebijakan publik memiliki peran legislatif yang besar. Presiden

dapat memveto rancangan undang-undang yang diajukan oleh

kongres, dan rancangan tersebut hanya akan dapat disahkan menjadi

undang-undang bila dua pertiga anggota majelis setuju untuk

menolak veto tersebut (Pasal 1 Bagian 7 Angka 2) .

Selama ini banyak perundang-undangan yang ditangani oleh

kongres didaftarkan atas inisiatif dari pihak eksekutif. Bahkan dalam

pidato tahunan dan pidato khusus presiden, presiden dapat

mengajukan perundangan yang dianggap perlu. Jika kemudian

kongres menunda dengan tanpa memproses proposal tersebut,

presiden mempunyai kekuasaan untuk mengadakan sesi khusus.


commit to user

44

Akan tetapi diluar tugas resminya ini, presiden sebagai ketua partai

politik dan kepala pemerintahan di Amerika Serikat mempunyai

posisi untuk mempengaruhi opini publik dan oleh karena itu dapat

mempengaruhi jalannya proses perundangan di kongres.

c. Kekuasaan di Bidang Yudisial

Konstitusi Amerika Serikat dengan jelas memberikan

kekuasaan kepada presiden untuk melakukan penunjukan para

pejabat publik yang penting, termasuk hakim federal dan anggota

Mahkamah Agung dan untuk melakukan penunjukan tersebut harus

mendapat persetujuan dari senat. Selain itu, presiden juga dapat

memberikan ampunan penuh atau bersyarat kepada siapa pun yang

melanggar hukum federal, kecuali dalam kasus impeachment. Kuasa

pengampunan ini termasuk juga mengurangi masa tahanan dan

mengurangi denda (pasal 2 bagian 2 angka 1).

Setelah melihat kedua sub bab diatas, penulis akan sajikan secara

singkat sub bab tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Persamaan Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dengan

Kekuasaan Presiden Amerika Serikat.

Persamaan kekuasaan Presiden Republik Indonesia dengan

kekuasaan Presiden Amerika Serikat dalam beberapa bidang antara lain:


Kekuasaan ini adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan atau

menjalankan roda pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan tersebut

dipegang oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1)

UUD 1945 yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

pemerintahan menurut UUD 1945. Sementara itu di Amerika

Serikat, kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan juga dipegang

oleh presiden, hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 2 angka 1

konstitusi Amerika Serikat yaitu kekuasaan eksekutif harus tunduk

kepada Presiden Amerika Serikat, kekuasaan tersebut

diselenggarakan tugasnya oleh presiden dan wakil presiden selama 4


commit to user

45

tahun. Dari sini terlihat jelas persamaan kekuasaan dalam hal

penyelenggaraan pemerintahan diantara kedua Presiden tersebut;

b. Kekuasaan di Bidang Legislasi.

Di Indonesia, presiden mempunyai kekuasaan untuk mengajukan

Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR (pasal 5 UUD

1945) dan dalam hal rancangan undang-undang tentang pendapatan

dan belanja negara, presiden adalah satu-satunya lembaga negara

yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan rancangannya.

Selain mempunyai kewenangan untuk mengajukan RUU, Presiden

juga mempunyai kekuasaan untuk membahas rancangan tersebut

bersama DPR untuk memperoleh persetujuan bersama, serta

mengesahkan RUU yang sudah mendapatkan persetujuan bersama

tersebut menjadi undang-undang. Presiden Republik Indonesia juga

mempunyai kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah (PP)

untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya dan

dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden menetapkan

PP sebagai pengganti UU. Sedangkan di Amerika Serikat, Presiden

mempunyai kekuasaan untuk memveto RUU yang disetujui oleh

kongres, dan rancangan tersebut hanya akan dapat disahkan menjadi

UU apabila duapertiga anggota majelis (kongres) setuju untuk

menolak veto tersebut (pasal 1 bagian 7 angka 2). Dari sini terlihat

adanya sedikit persamaan kekuasaan dalam bidang peraturan

perundang-undangan yang dimiliki oleh Presiden Indonesia dengan

Presiden Amerika Serikat, yaitu sama-sama bisa menolak RUU yang

telah disetujui oleh parlemen, tetapi penolakan tersebut dengan

mekanisme yang berbeda;

c. Kekuasaan di Bidang Yudisial.

Di Indonesia, presiden mempunyai kekuasaan untuk memberikan

grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (pasal 14 UUD 1945). Dalam

hal memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden memperhatikan

pertimbangan Mahkamah Agung (MA), sedangkan dalam


commit to user

46

memberikan amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan

pertimbangan DPR. Sementara itu di Amerika Serikat, Presiden

mempunyai kekuasaan untuk mengesahkan penangguhan penahanan

dan memberikan pengampunan penuh atau bersyarat kepada

siapapun yang melanggar hukum Amerika, termasuk mengurangi

masa tahanan dan denda, hak untuk memberikan ampunan tersebut

tidak berlaku dalam kasus impeachment. (pasal 2 bagian 2 angka 1).

Di sini bisa diketahui bahwa antara Presiden Republik Indonesia dan

Presiden Amerika Serikat sama-sama mempunyai kekuasaan untuk

memberikan grasi;

Selanjutnya untuk lebih memudahkan untuk memahami

perbandingan kekuasaan antara Presiden Indonesia dengan

kekuasaan Presiden Amerika Serikat tersebut, berikut akan disajikan

tabel yang di dalamnya berisi persamaan dan perbedaan kekuasaan

Presiden kedua negara tersebut.

Tabel 3.1

Persamaan Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dengan

Kekuasaan Presiden Amerika Serikat

No Kekuasaan Yang

Dibandingkan

Presiden Republik

Indonesia

Presiden Amerika

Serikat

1 Kekuasaan di Bidang

Eksekutif

Presiden memegang

kekuasaan di bidang

pemerintahan (pasal 4

ayat (1)UUD 1945)

Presiden memegang

kekuasaan di bidang


angka 1 Konstitusi

Amerika Serikat)


Legislatif

Presiden memiliki

kekuasaan untuk

menolak RUU yang

telah disetujui oleh

DPR

Presiden memiliki

kekuasaan untuk

menolak RUU yang

telah disetujui oleh

Parlemen (pasal 1


commit to user

47

bagian 7 angka 2)


Yudisial

Presiden mempunyai

kekuasaan untuk

memberikan grasi

(pasal 14 UUD 1945 )

Presiden mempunyai

kekuasaan untuk

memberikan grasi

(pasal 2 bagian 2 angka

1 Konstitusi Amerika

Serikat)

Sumber: Abdul Ghoffar, S.Pd., S.H., M.H

2. Perbedaan Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dengan


Perbedaan kekuasaan antara Presiden Republik Indonesia dengan

kekuasaan Presiden Amerika Serikat antara lain:


Kekuasaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang

dimiliki Presiden Republik Indonesia dan Presiden Amerika Serikat

hampir tidak ada perbedaan sama sekali, hal ini dikarenakan sistem

pemerintahan yang dipakai oleh kedua negara tersebut adalah sama

yaitu sistem pemerintahan presidensial. Perbedaan yang muncul

adalah ruang lingkup (praktek) dari kekuasaan penyelenggaraan

pemerintahan tersebut. Di Indonesia, karena bentuk negaranya

adalah negara kesatuan maka kekuasaan penyelenggaraan

pemerintahan yang dimiliki oleh presiden menjangkau sampai

keseluruh daerah di Indonesia. Hal tersebut tidak terjadi di Amerika

Serikat dimana negaranya berbentuk federal, di sana presiden hanya

berwenang menjalankan roda pemerintahan di negara federal,

sementara itu di negara bagian adalah wewenang mutlak dari

gubernur-gubernur negara bagian tersebut;

b. Kekuasaan di Bidang Legislatif

Kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan yang

dimliki oleh Presiden Indonesia dengan kekuasaan dibidang


commit to user

48

peraturan perundang-undangan yang dimliki oleh Presiden Amerika

Serikat terdapat banyak perbedaan. Di Indonesia, presiden

mempunyai kekuasaan untuk mengajukan RUU kepada DPR dan

dalam hal RUU tentang anggaran dan pendapatan negara, presiden

adalah satu-satunya lembaga negara yang mempunyai kewenangan

untuk mengajukan RUU tersebut (DPR dan DPD tidak berhak).

Selain itu Presiden mempunyai kewenangan untuk membahas

rancangan tersebut dengan DPR untuk memperoleh persetujuan

bersama, serta mengesahkan RUU yang sudah mendapatkan

persetujuan bersama tersebut menjadi UU, Presiden Indonesia juga

memiliki kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah (PP)

untuk melaksanakan UU sebagaimana mestinya dan hal ihwal

kegentingan yang memaksa presiden menetapkan PP sebagai

pengganti UU (Perpu). Sementara itu di Amerika Serikat, meskipun

dalam prakteknya berwenang mengajukan RUU kepada kongres,

tetapi hal itu tidak diatur didalam konstitusinya. Selain itu, Presiden

Amerika Serikat tidak berwenang melakukan pembahasan terhadap

rancangan tersebut untuk memperoleh persetujuan bersama dengan

kongres. Presiden hanya mempunyai hak veto terhadap RUU yang

telah disetujui oleh kongres, namun hak tersebut tidak berlaku jika

duapertiga dari anggota kongres menolak hak veto tersebut. Selain

itu, konstitusi Amerika Serikat juga tidak mengatur mengenai

kekuasaan presiden untuk mengajukan RUU tentang anggaran dan

pendapatan belanja negara sebagaimana yang dimiliki oleh Presiden

Indonesia. Selain itu, kekuasaan Presiden Indonesia untuk

menetapkan peraturan pemerintah dan peraturan perundang-

undangan tidak dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat. Memang

dalam praktiknya, Presiden Amerika Serikat mempunyai kekuasaan

untuk mengeluarkan ketetapan-ketetapan berbagai peraturan dan

interuksi yang seluruhnya disebut executive order. Namun,

kekuasaan tersebut tidak tertulis di dalam konstitusi Amerika


commit to user

49

Serikat, tidak seperti konstitusi Indonesia yang secara tegas

mencantumkan hal tersebut;

c. Kekuasaan di Bidang Yudisial.

Di Indonesia presiden mempunyai kekuasaan untuk memberikan

grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Dalam hal memberikan grasi

dan rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah

Agung (MA), sedangkan dalam memberikan amnesti dan abolisi

presiden memperhatikan pertimbangan DPR Sementara itu di

Amerika Serikat, presiden mempunyai kekuasaan untuk

mengesahkan penangguhan penahanan dan memberikan

pengampunan penuh atau bersyarat kepada siapapun yang melanggar

hukum Amerika, termasuk mengurangi masa tahanan dan denda, hak

untuk memberikan ampunan tersebut tidak berlaku dalam kasus

impeachment. Dari sini terlihat beberapa perbedaan:

• Di Indonesia dalam memberikan grasi dan rehabilitasi presiden

memerlukan pertimbangan MA dan dalam hal memberikan

amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.

Sedangkan di Amerika Serikat presiden tidak memerlukan

pertimbangan-pertimbangan tersebut, presiden dengan sesuka hati

bisa menggunakan kekuasaannya tersebut tanpa terlebih dahulu

meminta pertimbangan dari lembaga negara lainnya;

• Jika di Amerika Serikat kekuasaan untuk mengesahkan

penangguhan penahanan, memberikan pengampunan penuh atau

bersyarat kepada siapapun yang melanggar hukum AS termasuk

mengurangi masa tahanan dan denda tidak berlaku dalam kasus

impeachment, maka hal itu di Indonesia tidak terjadi, artinya

secara konstitusional kekuasaan tersebut bisa digunakan dalam

keadaan dan kondisi apapun termasuk impeachment;

• Presiden Amerika Serikat hanya memiliki kekuasaan grasi dan

pengesahan penangguhan penahanan. Sementara itu Presiden

Indonesia selain mempunyai kekuasaan untuk memberikan grasi


commit to user

50

juga mempunyai kekuasaan memberikan amnesti, abolisi dan

rehabilitasi. Namun kekuasaan untuk memberikan penagguhan

penahanan secara konstitusional tidak dimiliki, karena kekuasaan

tersebut sesuai dengan KUHAP yang diberikan kepada penyidik,

penuntut dan hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Tabel 3.2

Perbedaan Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dengan


No Kekuasaan Yang

Dibandingkan

Presiden Republik

Indonesia

Presiden Amerika

Serikat


Eksekutif

Presiden memegang

kekuasaan di bidang


ayat (1) UUD 1945).

Ruang lingkup

kekuasaan presiden

menjangkau keseluruh

wilayah Indonesia

Presiden memegang

kekuasaan di bidang


angka 1 Konstitusi

Amerika Serikat).

Ruang lingkup

kekuasaan presiden

hanya berwenang

menjalankan roda

pemerintahan di negara

federal, sementara itu

di negara bagian adalah

wewenang mutlak dari

gubernur-gubernur

negara bagian tersebut;


Legislatif

presiden mempunyai

kekuasaan untuk

mengajukan RUU

kepada DPR (pasal 5

Presiden mempunyai

hak veto terhadap RUU

yang telah disetujui

oleh kongres (pasal 1


commit to user

51

ayat (1) UUD 1945),

Presiden Indonesia juga

memiliki kekuasaan

untuk menetapkan

Peraturan Pemerintah

(PP) untuk

melaksanakan UU

(pasal 5 ayat (2) UUD

1945)

bagian 7 angka 2)


Yudisial

Presiden mempunyai

kekuasaan untuk

memberikan grasi dsn

rehabilitasi dengan

memperhatikan

pertimbangan

Mahkamah Agung

(pasal 14 Ayat (1)

UUD 1945 ) dan

memberi amnesti dan

abolisi dengan

memperhatikan

pertimbangan DPR

(pasal 14 Ayat (2)

UUD 1945 )

Presiden mempunyai

kekuasaan untuk

memberikan grasi

(pasal 2 bagian 2 angka

1 Konstitusi Amerika

Serikat)


B. Kelebihan dan Kekurangan Kekuasaan Presiden Republik Indonesia

Setelah Amandemen UUD 1945 dengan Kekuasaan Presiden Amerika

Serikat

Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan kekuasaan presiden

yang dimliki oleh Presiden Indonesia dan Presiden Amerika Serikat yang

telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan kelebihan dan


commit to user

52

kekurangan kekuasaan Presiden Republik Indonesia setelah amandemen

UUD 1945 dengan kekuasaan Presiden Amerika Serikat di dalam bidang

eksekutif, legislatif, dan yudisial.

Selanjutnya untuk lebih memudahkan untuk memahami kelebihan

dan kekurangan kekuasaan presiden antara Presiden Indonesia dengan

kekuasaan Presiden Amerika tersebut, berikut akan disajikan tabel yang di

dalamnya berisi perbandingan kekuasaan presiden yang dimiliki oleh

presiden kedua negara tersebut.

Tabel 3.3

Kelebihan dan Kekurangan Kekuasaan Presiden Indonesia

dengan Kekuasaan Presiden Amerika Serikat

No Kekuasaan yang

Dibandingkan

Presiden Republik

Indonesia

Presiden Amerika

Serikat

1.

Kekuasaan di bidang

Eksekutif

Presiden memegang

kekuasaan pemerintahan

menurut UUD

Presiden memegang

kekuasaan eksekutif.

2. Kekuasaan di Bidang

Legislatif

Presiden mempunyai

kekuasaan untuk

mengajukan RUU,

membahas bersama DPR,

dan mengesahkan RUU

yang telah mendapatkan

persetujuan bersama. Jika

dalam waktu 30 hari RUU

yang telah mendapatkan

persetujuan bersama tidak

disahkan oleh presiden,

maka RUU tersebut sah

menjadi undang-undang.

Khusus mengenai RUU

Presiden mempunyai

kekuasaan untuk

memveto RUU yang

disetujui Kongres

kurang dari 2/3

anggotanya.


commit to user

53


Setelah melihat kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden

Republik Indonesia dan Presiden Amerika di atas maka penulis dapat

mengetahui kelebihan dan kekurangan kekuasaan yang dimiliki oleh

Presiden Republik Indonesia maupun kekuasaan yang dimiliki oleh

APBN, hanya presiden

yang mempunyai

kekuasaan mengajukan

RUU tersebut (DPR dan

DPD tidak bisa). Selain

itu, presiden mempunyai

kekuasaan untuk

menetapkan peraturan

pemerintah, dan dalam

hal ihwal kegentingan

yang memaksa presiden

mempunyai kekuasaan

untuk menetapkan perpu

tersebut harus dicabut jika

DPR menolaknya.

3. Kekuasaan di Bidang

Yudisial

Presiden memberi grasi

dan rehabilitasi dengan

memperhatikan

pertimbangan Mahkamah

Agung. Presiden juga

mempunyai kekuasaan

memberi amnesti dan

abolisi dengan

memperhatikan

pertimbangan DPR

Presiden mempunyai

kekuasaan untuk

mengesahkan

penangguhan hukuman

dan pengampunan bagi

pelanggar hukum

terhadap Amerika

Serikat, kecuali dalam

hal impeachment.


commit to user

54

Presiden Amerika Serikat, dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan

tersebut, penulis juga akan dapat membandingkan kekuasaan yang dimiliki

oleh kedua presiden tersebut.

Dari uraian dan tabel diatas yang membahas mengenai perbandingan

kekuasaan Presiden Republik Indonesia dengan kekuasaan Presiden

Amerika Serikat sekiranya sudah jelas kekuasaan yang dimiliki oleh kedua

presiden, baik kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia

maupun kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat hampir

sama. Menurut penulis, persamaan kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden

Indonesia dan Presiden Amerika Serikat adalah karena kedua negara

menganut sistem pemerintahan yang sama yaitu sistem pemerintahan

presidensial.

Sedangkan yang membedakan kekuasaan yang dimiliki oleh kedua

presiden negara tersebut menurut penulis adalah dikarenakan kedua

negara tersebut berbeda bentuk negaranya dimana Indonesia adalah negara

berbentuk kesatuan, dimana didalam negara yang berbentuk kesatuan yang

berkuasa adalah pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah.

Sedangkan Amerika Serikat adalah negara berbentuk federal, menurut

Soehino negara federal adalah negara yang tersusun dari beberapa negara

yang semula berdiri sendiri-sendiri, kemudian negara-negara tersebut

mengadakan kerja sama yang efektif, akan tetapi meskipun sudah melebur

dalam suatu negara konfederasi, negara-negara tersebut masih mempunyai

wewenang-wewenang tertentu yang masih diurus sendiri, tidak semua

wewenangnya diberikan kepada negara federal (Soehino, 1980:225).


commit to user

55

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan pada

bab III, maka dalam penelitian dan penulisan hukum ini yang berjudul

”Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang

Dasar 1945 dengan Kekuasaan Presiden Amerika Serikat” penulis menarik

kesimpulan sebagai berikut:

a. Setelah melihat tiga kekuasaan presiden yang dijadikan perbandingan

kekuasaan antara Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Amerika

Serikat yaitu kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan di bidang

legislatif, dan kekuasaan di bidang yudisial. Walaupun Presiden Amerika

Serikat mempunyai kekuasaan yang hampir sama dengan kekuasaan Presiden

Indonesia, akan tetapi kekuasaan yang dimiliki Presiden Amerika Serikat itu

tidak semuanya diatur didalam konstitusi. Hal ini tentu saja berbeda dengan

kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Indonesia, dimana seluruh kekuasaan

presiden Indonesia tercantum didalam UUD 1945.

b. Presiden Amerika Serikat hanya memiliki kekuasaan grasi dan pengesahan

penangguhan penahanan. Sementara itu Presiden Indonesia selain mempunyai

kekuasaan untuk memberikan grasi juga mempunyai kekuasaan memberikan

amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Namun kekuasaan untuk memberikan

penagguhan penahanan secara konstitusional tidak dimiliki, karena kekuasaan

tersebut sesuai dengan KUHAP yang diberikan kepada penyidik, penuntut

dan hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

B. Saran

Kepala negara dan/atau kepala pemerintahan dalam sebuah negara memegang

peranan yang sangat penting, untuk itu diperlukan posisi yang kuat dalam

menjalankan tugas-tugasnya. Akan tetapi, jika kekuasaan tersebut tidak diimbangi

dengan mekanisme checks and balances , akan berubah menjadi petaka. Sejarah


commit to user

56

membuktikan di Indonesia, pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno dan

Presiden Soeharto, kedua pemimpin tersebut akhirnya menjadi pemimpin otoriter

karena UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar. Sedangkan di

Amerika Serikat, sebagai salah satu negara yang konstitusinya tidak memberikan

kekuasaan yang besar kepada pemimpinnya, sebagai konsekuensi dianutnya

mekanisme check and balances yang ketat antar lembaga negara ternyata menjadi

negara maju.

Untuk itu, perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pada tahun 1999-

2002 adalah langkah yang tepat agar tidak muncul lagi pemimpin-pemimpin

otoriter seperti masa lalu. Melihat kekuasaan Presiden Indonesia dan kekuasaan

Presiden Amerika Serikat yang dibandingkan di atas, maka sudah jelas kekuasaan

yang dimiliki oleh Presiden Indonesia sudah cukup besar jika dibandingkan

dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat. Kekuasaan

presiden sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 hasil amandemen sudah

proporsional sehingga diharapkan proses checks and balances antarlembaga

negara terwujud.

Menurut penulis, saat ini yang seharusnya diubah atau dibenahi bukan UUD-

nya, melainkan peraturan pelaksana dari UUD tersebut. Misalnya UU, sekarang

ini banyak UU yang ”mengambilalih” kekuasaan eksekutif untuk diberikan

kepada DPR. Misalnya dalam hal pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri yang

membutuhkan persetujuan DPR, ketentuan seperti itu tidak diatur di dalam UUD

1945 melainkan di dalam UU, padahal jabatan-jabatan tersebut adalah murni

wilayah eksekutif. Setelah melihat hal-hal tersebut, maka menurut penulis selain

membenahi UU yang bermasalah, perlu dipikirkan juga membuat UU yang

mengatur hubungan antar lembaga negara, UU seperti itu penting untuk dibuat

agar tidak terkesan lembaga-lembaga negara tertentu menzalimi lembaga negara

lainnya. Selain itu perlu ada reformasi dari kelembagaan negara supaya checks

and balances antarlembaga negara terwujud.


commit to user

57

DAFTAR PUSTAKA Buku : Abdul Ghoffar. 2009. Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia setelah

Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju. Jakarta: Predana Media Group.

Abraham Amos. 2005. Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bagir Manan. 2006. Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: UII Press __________dan Kuntana Magnar. 1993. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara

Indonesia. Bandung: Alumni. Bisri Mustofa. 2009. Pedoman Menulis Proposal Skripsi dan Tesis. Yogyakarta:

Panji Pustaka. Chairul Anwar. 2001. Konstitusi dan Kelembagaan Negara. Jakarta: CV.

Novindo Pustaka Mandiri. Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi. 1999. Metodologi Penelitian. Jakarta. PT

Bumi Aksara. Dahlan Thaib. 1988. Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945.

Yogyakarta: Liberty. Henny Saida Flora Taringan.1996. Perbandingan Sistem pemerintahan

Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. Medan: Medika Unika Santo Thomas.

HB. Sutopo. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta. UNS Press. Jimly Asshiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata negara (Jilid I). Jakarta:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Mahmuzar. 2010. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum

dan Sesudah Amandemen. Bandung: Nusa Media. Marid. S.W. Sumardjono. 2001. Pedoman Pembuatan Usulan penelitian (Sebuah

Panduan dasar). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Masri Maris. 2004. Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat. Jakarta: Biro

Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri. Maswadi Rauf dkk. 2009. Sistem Presidensial dan sosok presidensial ideal.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Moh. Mahmud MD. 2000. Dasar dan Struktur ketatanegaraan Indonesia (Edisi

Revisi). Jakarta: Renika Cipta. Mohammad Nazir. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Muhammad Ridwan Indra. 1987. Kedudukan lembaga-lembaga negara dan hak

menguji menurut UUD 1945. Jakarta: Sinar grafika. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum

Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ni’matul Huda. 2003. Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap

Dinamika Perybahan UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press. Saldi Isra. 2010. Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer

dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Sjahran Basah. 1994. Hukum Tata Negara Perbandingan. Bandung: Alumni. Tatang M. Amirin. 1990. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: CV Rajawali.


commit to user

58

Taufik Asi Susilo. 2009. Mnegenal Amerika Serikat. Yogyakarta: Garasi. Makalah : Harris Fadillah Wildan. 2010. Analisis Konstitusional Pengaturan Impeachment

Presiden dan Wakil Presiden antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat dalam mewujudkan demokrasi”. Makalah disampaikan pada seminar profesi, pada bulan April di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (Makalah).

Jurnal: Jimly Asshiddiqie .2006. Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Perspektif

Perubahan UUD 1945. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM.

Taufiqurrahman Syahuri. 2004. Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD 1945. Bogor. Ghalia Indonesia.

http://id.wikipedia.org /Kepala Negara. diakses 6 April 2011. Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Konstitusi Amerika Serikat Internet : http://wikisource.org/wiki/konstitusi amerika serikat. diakses 13 Oktober 2010

Documents

PERBANDINGAN KEKUASAAN PRESIDEN INDONESIA … · pasal 12 UUD 1945 yang isinya Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang