BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG LAKIP 2015... · c. Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi (dr Yesi Desputri) 4 ... Pada penanganan kasus sering ditemukan Trias Tiga Terlambat

1 LK Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

Tahun 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam rangka

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Perda Kabupaten Bogor No. 11 tahun 2008 tentang

Pembentukan Dinas Daerah, dimana Dinas Kesehatan wajib menyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja tahunan. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Kesehatan

Kabupaten Bogor dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah

ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Adapun sumber dana Dinas Kesehatan

Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 berasal dari

APBD Kabupaten Bogor, DAK, APBD Propinsi dan APBN tahun anggaran 2015.

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan

pelayanan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung

keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015. Indikator

kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan

atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang

mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor/APBD Propinsi/APBN, indikator

keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA)

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2015. Gambaran pengukuran kinerja Dinas

Kesehatan tahun 2015 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor

tahun 2015, disajikan dalam diagram 1.1.


Tahun 2015

Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran Kinerja

Metode penyusunan LK Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor secara umum mengacu

pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Tehnis penjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pengukuran kinerja Sasaran Dinas Kesehatan

Kabupaten Bogor tahun 2015 ini menggambarkan indikator kinerja output (grand output) atau

outcome pada program/kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor selama

tahun 2015 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen

Perjanjian Kinerja (Jankin) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2015.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

1.2.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Perda Kabupaten Bogor No. 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas

Daerah. Tugas Pokok Dinas Kesehatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang kesehatan dan tugas pembantuan.

1.2.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mempunyai

fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan dan

Program

Kegiatan

Pengukuran Kinerja

Sasaran Dinas Kesehatan

Tahun 2015

LK Dinas Kesehatan

TAHUN 2015

Sasaran Strategis Kab . Bogor 2015

Indikator Kinerja

IK : Input,Output/

Outcome


Tahun 2015

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.2.3. Susunan Organisasi

Susunan dan tugas unsur organisasi Dinas Kesehatan, berdasarkan Perda Kabupaten

Bogor No. 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Organisasi Dinas Kesehatan,

terdiri atas :

1. Kepala Dinas (dr.Hj.Camalia W Sumaryana, MKM)

2. Sekretariat (Ir. Hj. Ati Iravati Dewi, MM), membawahi :

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan (Dini Priyantini, SKM)

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (H. Mardani, SPd, MM)

c. Sub Bagian Keuangan (Heri Heryana, SKM, MARS)

3. Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan (Ir. Sri Basuki Dwi Lestari, MKM),

membawahi :

a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (M. Lintang, SKM, MKes)

b. Seksi Promosi Kesehatan (dr Dion Rivardin Iskandar)

c. Seksi Data dan Informasi Kesehatan (Adang Mulyana, SKM, M.Epid)

4. Bidang Pelayanan Kesehatan (dr Agus Fauzi), membawahi :

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan (dr Trisna Dewi Bangun)

b. Seksi Farmasi dan Pengawasan Obat dan Makanan (POM)

(Runny R. P, S.Si, Apt)

c. Seksi Pelayanan Upaya Kesehatan (dr Dedi Syarif)

5. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, (Drg Rosnila Davy Siregar) membawahi :

a. Seksi Gizi (Dewi Dwinurwati, SKM, MKM)

b. Seksi Kesehatan Ibu, Anak & Keluarga Berencan (dr Dede Agung Priatna)

c. Seksi Kesehatan Remaja dan Lanjut Usia (Wayan Sri Agustina, S.Sit M.Kes)

6. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

(dr Kusnadi), membawahi :

a. Seksi Penyehatan Lingkungan (Didik Supriyono, SKM. MKes)

b. Seksi Pemberantasan Penyakit (dr. Intan Widiyati)

c. Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi (dr Yesi Desputri)


Tahun 2015

7. UPT ; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor digambarkan dalam

diagram 1.2.

Diagram 1.2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

(Sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2008)

1.3. ASPEK STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Permasalahan utama yang perlu direspon berkaitan dengan peran dan fungsi Dinas

Kesehatan Kabupaten Bogor tahun anggaran 2015 terutama :

1.3.1. Derajat Kesehatan

Sub. Bag. Program

Pelaproan

Sub. Bag. Umum &

Kepegawaian

Sub. Bag. Keuangan

Dini Priyantini, SKM

H. Mardani, SPd, MM

Heri Heryana,SKM.MARS

Kelompak Jabatan Fungsional

Wayan Sri Agustini, M.kes

dr.Hj. Camalia W Sumaryana, MKM

Bidang Binkesmas

Drg Rosnila Davy S

Bidang Pelayanan Kesehatan

Dr. Agus Fauzi, M.Kes

Bidang Promkes & SDK

Ir. Sri Basuli Dwi Lestari, MKM

Bidang P2PKL

Dr.Kusnadi

Sie.Promkes

Dr Dion Rivardin Iskandar

Sie PSDK

M.Lintang,SKM, MKes

Sie Yandasruj

Dr. Trisna Dewi Bangun

Sie PUK

Dr Dedi Syarif

Sie Farmasi&POM

Sie.Gizi

Sie Kes.Remaja&Lansia

Wayan Sri A, S.Sit MKes

Sie KIA & KB

Dr Dede Agung Priyatna

Dr. Yesi Desputri

Sie P2M

Dr Intan Widiyati

Sie Peny. Lingkungan

Didik. Supriyono, SKM,MKes

Sekretaris

Ir. Hj. Ati Iravati Dewi, MM

Adang Mulyana, SKM, M.Epid

Sie Data & SIK

Runny.R.P, S.Si, Apt

Dewi Dwi N, SKM.M.Kes

UPT

Sie. SEPIM

Kepala Dinas


Tahun 2015

Derajat kesehatan merupakan hasil dari berbagai keadaan sosial ekonomi antara lain

pendidikan, daya beli dan lingkungan yang tidak sepenuhnya dapat diintervensi oleh sektor

kesehatan. Indikator yang digunakan untuk dapat menggambarkan derajat kesehatan adalah :

Tabel 1

Indikator Derajat Kesehatan di Kabupaten Bogor

NO Indikator Derajat Kesehatan Angka

1

2

3

Angka Kematian Ibu ( AKI )

Angka Kematian Bayi ( AKB )

Angka Harapan Hidup ( AHH )

359/100.000 KH (SDKI 2012 )

41,82/1000 KH ( BPS Kab

Bogor dari 2009 - 2014 )

70,35 ( BPS 2010-2014 )

1) Angka Kematian Bayi

Infant Mortality Rate (IMR) atau Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi

yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1000 kelahiran hidup

pada tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan

derajat kesehatan masyarakat, kondisi AKB meskipun lambat menunjukkan kecenderungan

menurun. Untuk mengurangi AKB yang masih tinggi di Kabupaten Bogor dan untuk mencapai

target MDGs tahun 2015 sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup, maka pemerataan pelayanan

kesehatan berikut fasilitasnya perlu ditingkatkan karena hal ini disebabkan AKB sangat sensitif

terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain itu perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin

dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi

yang berdampak pada daya tahan terhadap infeksi penyakit.

Angka kematian neonatal berdasarkan SDKI 2007 yaitu sebesar 19 per 1.000 kelahiran

hidup, sedangkan target nasional (2014) : 15 per 1.000 kelahiran hidup (RPJMD 2010-2014).

Bila dilihat dari jumlah data kematian neonatal, bayi dan balita di Kabupaten Bogor

berdasarkan pencatatan dari Data Dasar Kesehatan Anak yang dilaporkan oleh fasilitas

kesehatan/puskesmas yang ada pada tahun 2015 sebanyak 2205 kasus, neonatal (0-6

hari) sebanyak 144 kasus, neonatal (7 – 28 hari) sebanyak 25 kasus. Data laporan puskesmas

jumlah kematian bayi umur (29 hari – 11 bulan) sebanyak 30 kasus yang terdiri dari 9 kasus

akibat Pneumonia, 3 kasus akibat Diare dan 18 kasus akibat penyakit lainnya. Selain itu jumlah

kematian balita (12 – 59 bulan) sebanyak 6 kasus terdiri dari penyakit lain-lainnya sebanyak 6


Tahun 2015

kasus. Jumlah kematian bayi neonatal umur 0-<1 tahun dari Rumah Sakit pada tahun 2015

sebanyak 516 bayi dan umur 1- 4 tahun sebanyak 183 bayi.

Penyebab kematian bayi neonatal umur 0 – 28 hari berdasarkan laporan puskesmas

sebagian besar disebabkan oleh Asphyxia sebanyak 44 bayi, BBLR sebanyak 83 bayi, Infeksi

sebanyak 1 bayi, kelainan congenital sebanyak 25 bayi, Tetanus Neonatorum sebanyak 1 bayi,

Ikterus sebanyak 1 bayi dan kematian disebabkan hal lainnya sebanyak 14 bayi. Oleh karena

itu kematian bayi dengan berbagai penyebabnya masih menjadi suatu masalah serius yang

masih tetap harus menjadi perhatian utama.

2) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) menunjukkan jumlah

kematian ibu karena kehamilan, persalinan dan masa nifas pada 100.000 kelahiran hidup dalam

satu wilayah pada kurun waktu tertentu. Angka ini berguna untuk menggambarkan status gizi

dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan serta tingkat pelayanan kesehatan terutama

pada saat ibu hamil, melahirkan dan pada saat nifas. AKI khusus untuk Kabupaten Bogor

sampai saat ini belum ada, karena untuk menghitung AKI ini diperlukan denominator 100.000

kelahiran hidup (KH). Menurut Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995, 36 % ibu

hamil / bersalin mengalami komplikasi sewaktu hamil, bersalin atau nifas dan 22 % komplikasi

paling sering timbul pada waktu bersalin. Hasil survey BPS Jawa Barat tahun 2003 menunjukan

bahwa umumnya kematian ibu terjadi pada saat melahirkan yaitu sebanyak 60,87 % sedangkan

yang meninggal waktu nifas sebesar 30,43 % dan meninggal waktu hamil adalah 8,70 % ( Profil

Kesehaatan Jawa Barat, Tahun 2005 ).

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2007 menyebutkan bahwa AKI untuk

periode 5 tahun sebelumnya survei (2003-2007) sevesar 228/100.000 kelahiran hidup.

Penyebab tidak langsung yang berperan dalam tingginya AKI ini antara lain faktor

pendidikan ibu yang rendah, status gizi ibu yang kurang serta usia ibu saat hamil masih terlalu

dini.

Kasus Kematian Ibu yang dilaporkan berdasarkan laporan puskesmas (SP3) pada tahun

2015 sebanyak 69 terdiri dari kematian ibu hamil sebanyak 21 orang, kematian ibu bersalin

sebanyak 17 orang dan kematian ibu nifas sebanyak 31 orang.

Pada penanganan kasus sering ditemukan Trias Tiga Terlambat yang akan

memperbesar angka kematian ibu diantaranya :

1. Terlambat memutuskan untuk mencari pertolongan bagi kasus kegawat daruratan

obstetri.

2. Terlambat mencari tempat rujukan yang disebabkan oleh keadaan geografis dan

masalah transportasi.


Tahun 2015

3. Terlambat memperoleh penanganan yang adekuat ditempat rujukan karena

kurangnya sumber daya dan fasilitas kesehatan di pusat rujukan.

Melihat data-data di atas, permasalahan kematian ibu menjadi sangat kompleks karena

selain faktor dari penanganan langsung pada saat ibu melahirkan kematian ibu disebabkan pula

oleh faktor sosial ekonomi bahkan budaya masyarakat sehingga dalam mengatasinya tidak

hanya dibutuhkan peran sektor kesehatan saja namun juga keterlibatan pihak-pihak lain yang

terkait.

3) Status Gizi

Status gizi merupakan salah satu indikator yang menggambarkan derajat kesehatan.

Penilaian ini dilakukan dengan melihat kondisi status gizi penduduk golongan rawan gizi yaitu

anak-anak berumur dibawah lima tahun (balita), ibu hamil dan ibu menyusui. Hasil kegiatan

pemantauan status gizi melalui Bulan Penimbangan Balita (BPB) tahun 2015 menunjukan ada

sebesar 0,68 % balita termasuk dalam gizi dengan BB sangat kurang, 5,06 % balita dengan BB

kurang, 92,96 % balita dengan BB normal dan 1,30 % balita dengan BB lebih. Prevalensi balita

dengan Kurang Energi Protein (KEP) yang diperoleh dari penjumlahan balita dengan BB sangat

kurang dan balita dengan BB kurang adalah sebesar 5,74 %.

Bila dibandingkan dengan hasil Bulan Penimbangan Balita (BPB) tahun 2014, balita

dengan BB sangat kurang (0,69 %) mengalami peningkatan sebesar 0.01 %, Balita dengan BB

kurang (5,87 %) mengalami peningkatan sebesar 0,81 % dan BB normal (91,79 %) sehingga

mengalami peningkatan sebesar 1,17 % dan BB lebih mengalami penurunan sebesar 0,35 %.

Dimana pada tahun 2015 untuk balita dengan BB sangat kurang masih dalam keadaan

kondisi tidak jauh berbeda dengan tahun 2014 (0,69 %) sehingga permasalahan gizi pada balita

masih menjadi masalah utama yang harus tetap di ditangani.

4) Angka Kesakitan

Angka kesakitan di peroleh melalui survei rumah dan untuk tahun terkini belum

diperbaharui sehingga masih mengacu pada hasil surveu kesehatan rmah tangga (SKRT)

Tahun 1980 dan Tahun 1986 yang menunjukan bahwa angka kesakitan nasional masing-

masing adalah 11,5 % dan 8,3 % sementara menurut SDKI 2003 angka kesakitan nasional

sebesar 19,03 %. Angka Kesakitan Bayi sedikit meningkat dari 15,7 % (Tahun 1980) menjadi

23,9 % (Tahun 1986) sedangkan angka kesakitan pada kelompok nak balita (1-4 Tahun)

menurun dari 19,4 % menjadi 18,3 %.

Berdasarkan dari hasil laporan puskesmas di Kabupaten Bogor 2015 pola penyakit

terbanyak di Puskesmas pada bayi (0 - <1 Tahun) urutan satu sampai tiga masih berkisar pada

Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut (ISPA) sebanyak 79.004 kasus (49,29 %),

Penyakit Diare & Gastroenteritis sebanyak 16.291 kasus (10,16 %) dan Penyakit kulit &


Tahun 2015

Jaringan Subkutan sebanyak 12.086 kasus (7,54 %) dari seluruh penderita sebanyak 160.289

kasus.

Penyakit-penyakit tersebut masih berkaitan erat dengan kondisi lingkungan yang buruk,

hal ini termasuk juga dengan pola asuh ibu terhadap anaknya. Pola penyakit terbanyak yang

diamati di puskesmas juga menurut kelompok umur 1-4 tahun yaitu Penyakit Infeksi Saluran

Pernafasan Atas Akut (ISPA) sebanyak 165.998 kasus (51,28 %), Penyakit Diare &

Gastroenteritis sebanyak 35.595 kasus (11,00 %) dan Penyakit kulit & Jaringan Subkutan

sebanyak 34.190 (10,56 %) dari seluruh penderita sebanyak 323.679 kasus.

Demikian pula pada golongan umur 5-15 tahun dan 15-44 tahun rangking pertama

Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut (ISPA), sedangkan umur 45-75 tahun yaitu

penyakit Hipertensi sebanyak 99.260 kasus (14,18 %) sedangkan pola penyakit pada semua

golongan umur rangking pertama adalah mendominasi lagi pada penyakit Infeksi Saluran

Pernafasan Atas Akut (ISPA) sebanyak 734.711 Kasus (31,12 % ) dari 2.361.053 kasus.

Frekuensi Kejadian Luar Biasa (KLB) sebanyak 14 kali terdiri dari 4 jenis KLB

(Keracunan Makanan sebanyak 9 kali, suspect flu burung sebanyak 2 kali, suspect Difteri

sebanyak 1 kali dan Hepatitis A sebanyak 2 kali ) yang menyerang 14 desa tersebar di 12

Kecamatan yaitu Kecamatan Parung Panjang, Dramaga, Rumpin, Cisarua, Caringin, Sukaraja,

Parung, Tenjo, Sukamakmur, Cibinong, Leuwiliang dan Cibungbulang. Sedangkan lainnya yang

secara bergantian muncul/sporadis (peningkatan kasus potensi) adalah KLB DBD, Diare,

Chikungunya dan Hepatitis. Berdasarkan data dan kejadian luar biasa di atas pola penyakit

masih didominasi oleh penyakit infeksi yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan, kasus

penyakit seperti TB Paru mulai menunjukkan peningkatan kembali (re-emerging disease)

sedangkan penyakit baru (new emerging disease) seperti HIV-AIDS perlu pula mendapatkan

perhatian yang utama.

Penyakit degeneratif dan penyakit tidak menular meskipun berada pada urutan bawah

namun perlu peningkatan penanganannya seperti penyakit-penyakit pada gigi, penyakit-

penyakit kulit khususnya pada masyarakat di daerah industri, dan penyakit kebutaan karena

katarak..

1.4. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun

2014 mengacu kepada :

1. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan

Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


Tahun 2015

2. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur

Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013-2018

2.1.1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi

harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan

membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009, sebagaimana telah

dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Rencana


Tahun 2015

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018, Visi

Kabupaten Bogor adalah “ KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI

INDONESIA”

Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor tersebut dan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Dinas Kesehatan

Kabupaten Bogor menetapkan Visi :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri untuk hidup sehat ”

Visi ini dimaksudkan bahwa setiap penduduk mampu berpikir, bersikap dan bertindak

secara kreatif dan inovatif dalam mengatasi masalah kesehatan atas kehendak dan dorongan

diri sendiri bahkan diharapkan mampu mempengaruhi lingkungannya untuk bersikap dan

berperilaku hidup sehat.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan Visi Dinas

Kesehatan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan serta masukan-masukan dari pihak yang

berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor (2013 – 2018).

2.1.2. Misi

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dan Visi Dinas

Kesehatan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan serta masukan-masukan dari pihak yang

berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor (2013-2018) sebagai berikut :

Misi Pertama :

Meningkatkan Kemandirian dalam Jaminan Kesehatan Nasional

Misi ini mengandung makna bahwa setiap penduduk dituntut kemandiriannya di dalam

mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional demi memperoleh pelayanan kesehatan yang

akuntabel.

Misi Kedua :

Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas

Misi ini mengandung makna bahwa setiap penduduk dapat terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang berkualitas dan mempunyai hak serta kesempatan yang sama untuk

mengembangkan hidup sehat.

Misi Ketiga :

Meningkatkan daya Dukung Pelayanan Kesehatan


Tahun 2015

Misi ini mengandung makna bahwa dalam mendukung pencapaian misi pertama dan

pencapaian visi dibutuhkan ketersediaan sumber daya kesehatan dan manajemen kesehatan

yang akuntabel.

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENEGAH

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)

sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis,

Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam

rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas

Kesehatan Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun

waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan

kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar dalam

penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap

sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bogor

telah dirumuskan dalam adalah :

A. Tujuan Misi ;

1) Terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah, murah, merata dan berkualitas bagi

semua orang.

2) Meningkatnya Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat dalam Bentuk

Jampesehat.

3) Meningkatnya kualitas sumberdaya kesehatan

B. Sasaran :

1) Meningkatnya cakupan pelaynaan kesehatan bagi masyarakat

2) Meningkatnya cakupan pelayanan gizi bagi masyarakat

3) Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat

4) Terselenggaranya pelayanan kseshatan melalui Jampesehat

5) Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan paramedik

6) Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan dasar maupun rujukan.

Selanjutnya perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD dijabarkan kembali dalam

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut:

MISI PERTAMA :

Tujuan : Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Masyarakat dalam Jaminan kesehatan

Nasional


Tahun 2015

Sasaran :

1). Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan

2) Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin.

3) Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan

4) Status gizi balita dan ibu hamil

5) Persalinan oleh tenaga kesehatan

6) Cakupan Imunisasi dasar lengkap

7) Upaya penanggulangan penyakit menular

8) Lingkungan Bersih dan sehat melalui pendidikan kesehatan.

9) Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta dalam pelayanan kesehatan

10) Tata kelola Pelayanan kesehatan yang akuntabel.

MISI KEDUA :

Tujuan :

1) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat serta PHBS

2) Meningkatkan Puskesmas Terakreditasi dan Mempersiapkan puskesmas BLUD.

Sasaran :

1) Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan










MISI KETIGA :

Tujuan :

1) Meningkatkan kapasitas sumber daya sarana dan prasarana kerja serta kualitas

aparatur.

2) Meningkatkan fungsi koordinasi, regulasi dan fasilitasi pelayanan kesehatan

pemerintah, swasta dan lintas sektor.

3) Meningkatkan jejaring pelayanan kesehatan

Sasaran :


Tahun 2015

1) Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan










2.1.3. SASARAN STRATEGIS

Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan

dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan

sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif

sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor adalah sesuatu dasar di dalam

penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan

sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor telah

merumuskan sasaran-sasaran berikut indikator keberhasilannya yang dituangkan dalam

dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU).

Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka rumusan strategi pada

Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

a) Strategi 1. Mengoptimalkan kewenangan untuk pengembangan pelayanan kesehatan

b) Strategi 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dengan kompetensi

yang dibutuhkan.

c) Strategi 3. Menyusun Sistem kesehatan Daerah (SKD) Kabupaten Bogor

d) Strategi 4. Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat.

e) Strategi 5. Mengoptimalkan sarana kesehatan yang ada dan standar operasional

prosedur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

f) Strategi 6. Memanfaatkan sistem informasi untuk mendeteksi penularan penyakit

akibat mobilisasi penduduk yg tinggi

g) Strategi 7. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat.


Tahun 2015

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015

Sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018,

maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2015.

RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2015 semula disusun dengan

berpedoman pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun dengan

adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik

Indobesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka RKT Dinas Kesehatan

Kabupaten Bogor Tahun 2015 dilakukan perubahan sesuai dengan pedoman yang baru yang

memuat sasaran strategis berikut indikator kinerja dan targetnya.

Secara lengkap RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2015 disajikan dalam

Lampiran 1.

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Menindaklanjuti Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor telah menyusun Perjanjian Kinerja (Jankin) Tahun

2015 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya yang ditandatangani oleh Bupati

Bogor. Jankin Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2015 disusun berdasarkan Surat

Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja. Jankin ini merupakan tolok ukur evaluasi

akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Jankin Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun

2015 disusun sesuai DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor 2015 dan dilakukan perubahan

sesuai DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor 2015 perubahan. Jankin Dinas Kesehatan

memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator outcome

berikut target kinerjanya, indikator output berikut target kinerjanya, serta anggaran yang

tersedia sesuai dengan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2015.

Sesuai dengan DPA perubahan tahun 2015, dana yang digunakan untuk membiayai

program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor tahun 2015, tercantum dalam belanja langsung (belanja program/kegiatan) dengan

jumlah sebesar Rp. 402.726.197.000,-


Tahun 2015


Tahun 2015

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

A. UTAMA

1 Meningkatkan Cakupan 1 Cakupan Pelayanan 67 % 1 Program Upaya Kesehatan 163,185,513,000

Kepesertaan Masyarakat dalam Kesehatan Masyarakat Masyarakat

JKN

1 Biaya Penunjang Pelayanan 2,968,108,000 Puskesmas 17 6.4

Kesehatan Jaminan Jasinga

Kesehatan Nasional FKTP

Puskesmas Jasinga


Kesehatan Jaminan Bagoang


Puskesmas Bagoang


Kesehatan Jaminan Curug


Puskesmas Curug


Kesehatan Jaminan Cigudeg


Puskesmas Cigudeg


Kesehatan Jaminan Lebakwangi


Puskesmas Lebakwangi

6 Biaya Penunjang Pelayanan 795,128,000 Puskesmas 17 6.4

Kesehatan Jaminan Bunar


Puskesmas Bunar


Kesehatan Jaminan Sukajaya


Puskesmas Sukajaya


Kesehatan Jaminan Kiarapandak


Puskesmas Kiarapandak


Kesehatan Jaminan Parung Panjang


Puskesmas Parung Panjang


Kesehatan Jaminan Dago


Puskesmas Dago


Kesehatan Jaminan Tenjo


Puskesmas Tenjo


Kesehatan Jaminan Pasar Rebo


Puskesmas Pasar Rebo


Kesehatan Jaminan Nanggung


Puskesmas Nanggung

14 Biaya Penunjang Pelayanan 1,375,818,000 Puskesmas 17 6.4Kesehatan Jaminan CurugbitungKesehatan Nasional FKTP

Puskesmas Curugbitung


Kesehatan Jaminan Leuwiliang


Puskesmas Leuwiliang

KETERANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR


Tahun 2015

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN


Kesehatan Jaminan Puraseda


Puskesmas Puraseda


Kesehatan Jaminan Leuwisadeng


Puskesmas Leuwisadeng


Kesehatan Jaminan Sadeng Pasar


Puskesmas Sadeng Pasar


Kesehatan Jaminan Rumpin


Puskesmas Rumpin


Kesehatan Jaminan Gobang


Puskesmas Gobang


Kesehatan Jaminan Cicangkal


Puskesmas Cicangkal


Kesehatan Jaminan Cibungbulang


Puskesmas Cibungbulang


Kesehatan Jaminan Cijujung


Puskesmas Cijujung


Kesehatan Jaminan Situ Udik


Puskesmas Situ Udik


Kesehatan Jaminan Pamijahan


Puskesmas Pamijahan


Kesehatan Jaminan Kesehatan Ciasmara

Nasional FKTP Puskesmas

Ciasmara


Kesehatan Jaminan Kesehatan Cibening


Cibening


Kesehatan Jaminan Kesehatan Ciampea


Ciampea


Kesehatan Jaminan Ciampea Udik


Puskesmas Ciampea Udik


Kesehatan Jaminan Kesehatan Pasir

Nasional FKTP Pusk Pasir

TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

KETERANGAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA


Tahun 2015

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN


Kesehatan Jaminan Cihideung Udik


Puskesmas Cihideung Udik


Kesehatan Jaminan Tenjolaya


Puskesmas Tenjolaya


Kesehatan Jaminan Ciomas


Puskesmas Ciomas


Kesehatan Jaminan Laladon


Puskesmas Laladon


Kesehatan Jaminan Ciapus


Puskesmas Ciapus


Kesehatan Jaminan Kota Batu


Puskesmas Kota Batu


Kesehatan Jaminan Sirnagalih


Puskesmas Sirnagalih


Kesehatan Jaminan Tamansari


Puskesmas Tamansari


Kesehatan Jaminan Sukaresmi


Puskesmas Sukaresmi


Kesehatan Jaminan Darmaga


Puskesmas Darmaga


Kesehatan Jaminan Kampung Manggis


Puskesmas Kampung

Manggis


Kesehatan Jaminan Purwasari


Puskesmas Purwasari


Kesehatan Jaminan Cangkurawok


Puskesmas Cangkurawok


Kesehatan Jaminan Cisarua


Puskesmas Cisarua


Kesehatan Jaminan Cibulan


Puskesmas Cibulan


KETERANGAN


Tahun 2015

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN


Kesehatan Jaminan Megamendung


Puskesmas Megamendung


Kesehatan Jaminan Sukamanah


Puskesmas Sukamanah


Kesehatan Jaminan Ciawi


Puskesmas Ciawi


Kesehatan Jaminan Banjarsari


Puskesmas Banjarsari


Kesehatan Jaminan Citapen


Puskesmas Citapen


Kesehatan Jaminan Caringin


Puskesmas Caringin


Kesehatan Jaminan Ciderum


Puskesmas Ciderum


Kesehatan Jaminan Cinagara


Puskesmas Cinagara


Kesehatan Jaminan Cigombong


Puskesmas Cigombong


Kesehatan Jaminan Ciburayut


Puskesmas Ciburayut


Kesehatan Jaminan Cijeruk


Puskesmas Cijeruk


Kesehatan Jaminan Sukaharja


Puskesmas Sukaharja


Kesehatan Jaminan Kemang


Puskesmas Kemang


Kesehatan Jaminan Jampang


Puskesmas Jampang


Kesehatan Jaminan Bantar Jaya


Puskesmas Bantar Jaya

ANGGARAN

KETERANGAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN


Tahun 2015

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN


Kesehatan Jaminan Rancabungur


Puskesmas Rancabungur


Kesehatan Jaminan Parung


Puskesmas Parung


Kesehatan Jaminan Cogreg


Puskesmas Cogreg


Kesehatan Jaminan Ciseeng


Puskesmas Ciseeng


Kesehatan Jaminan Cibeuteung Udik


Puskesmas Cibeuteung Udik


Kesehatan Jaminan Gunung Sindur


Puskesmas Gunung Sindur


Kesehatan Jaminan Suliwer


Puskesmas Suliwer


Kesehatan Jaminan Bojong Gede


Puskesmas Bojong Gede


Kesehatan Jaminan Kemuning


Puskesmas Kemuning


Kesehatan Jaminan Ragajaya


Puskesmas Ragajaya


Kesehatan Jaminan Tajurhalang


Puskesmas Tajurhalang


Kesehatan Jaminan Cirimekar


Puskesmas Cirimekar


Kesehatan Jaminan Cibinong


Puskesmas Cibinong


Kesehatan Jaminan Pabuaran Indah


Puskesmas Pabuaran Indah


Kesehatan Jaminan Karadenan


Puskesmas Karadenan


KETERANGAN


Tahun 2015

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN


Kesehatan Jaminan Cimandala


Puskesmas Cimandala


Kesehatan Jaminan Sukaraja


Puskesmas Sukaraja


Kesehatan Jaminan Cilebut


Puskesmas Cilebut


Kesehatan Jaminan Citeureup


Puskesmas Citeureup


Kesehatan Jaminan Leuwinutug


Puskesmas Leuwinutug


Kesehatan Jaminan Tajur


Puskesmas Tajur


Kesehatan Jaminan Sentul


Puskesmas Sentul


Kesehatan Jaminan Babakan

Kesehatan Nasional FKTP Madang

Puskesmas Babakan Madang


Kesehatan Jaminan Cijayanti


Puskesmas Cijayanti


Kesehatan Jaminan Gunung Putri


Puskesmas Gunung Putri


Kesehatan Jaminan Bojong Nangka


Puskesmas Bojong Nangka


Kesehatan Jaminan Ciangsana


Puskesmas Ciangsana


Kesehatan Jaminan Karanggan


Puskesmas Karanggan


Kesehatan Jaminan Cileungsi


Puskesmas Cileungsi


Kesehatan Jaminan Pasir Angin


Puskesmas Pasir Angin

ANGGARAN

KETERANGAN



Tahun 2015

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN


Kesehatan Jaminan Gandoang


Puskesmas Gandoang


Kesehatan Jaminan Klapanunggal


Puskesmas Klapanunggal


Kesehatan Jaminan Bojong


Puskesmas Bojong


Kesehatan Jaminan Jonggol


Puskesmas Jonggol


Kesehatan Jaminan Sukanegara


Puskesmas Sukanegara


Kesehatan Jaminan Balekambang


Puskesmas Balekambang


Kesehatan Jaminan Sukamakmur


Puskesmas Sukamakmur


Kesehatan Jaminan Sukadamai


Puskesmas Sukadamai


Kesehatan Jaminan Cariu


Puskesmas Cariu


Kesehatan Jaminan Karyamekar


Puskesmas Karyamekar


Kesehatan Jaminan Tanjungsari


Puskesmas Tanjungsari

102 Biaya Penunjang Pelayanan 1,674,218,000 BKTK 17 6.4

Kesehatan Jaminan


BKTK

2 Cakupan Pelayanan 100 % 2 Program Pelayanan 112,467,187,000

Kesehatan rujukan Kesehatan Penduduk Miskin

pasien masyarakat

miskin 1 Pelayanan Operasi Katarak 387,632,000 Seksi Yandasruj 17 6.6

2 Jaminan Pelayanan Kesehatan 90,058,547,000 Seksi PSDK 17 6.6

Daerah

3 Jaminan Kesehatan Bagi 22,021,008,000 Seksi PSDK 17 6.6

Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Propinsi Jawa Barat (Banprop

2015)


KETERANGAN


Tahun 2015

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

2 Meningkatkan Cakupan 3 Persentase pengadaan 100 % 3 Program Obat dan Perbekalan 24,777,230,000

Pelayanan Kesehatan dan obat essensial Kesehatan

Gizi Masyarakat serta PHBS

1 Pengadaan Obat Pelayanan 9,298,466,000 Seksi Farmasi dan 18 6.6

Kesehatan Dasar (DAK) POM

2 Pengadaan Bahan Habis 4,614,970,000 Seksi Farmasi dan 18 6.6

Pakai Laboratorium POM

Puskesmas

3 Pengadaan Alat Kedokteran 5,021,273,000 Seksi Farmasi dan 18 6.6

Pakai Habis POM

4 Pengadaan Perlengkapan 926,739,000 Seksi Farmasi dan 18 6.6

Medis Pakai Habis POM

5 Pengadaan Bahan Pendukung 1,043,522,000 Seksi Farmasi dan 18 6.6

Obat dan Perbekalan POM

Kesehatan

6 Rapat Kerja Program Obat 37,045,000 Seksi Farmasi dan 18 6.6

dan Perbekalan Kesehatan POM

7 Pembangunan/ Perluasan 1,572,682,000 Seksi Farmasi dan 18 6.4

Gudang Obat Dinas POM

Kesehatan

8 Pengadaan Bahan Habis 2,262,533,000 Seksi Farmasi dan 18 6.6

Pakai Laboratorium POM

Puskesmas (Kapitasi JKN

2014)

4 Program Promosi Kesehatan dan 1,812,134,000

Pemberdayaan Masyarakat

4 Cakupan Desa Siaga 80 % 1 Penyediaan Media 589,209,000 Seksi Promkes 18 6.5.6

Aktif Penyuluhan Kesehatan

5 Rasio Posyandu 11.67 %

per Satuan Balita 2 Penyuluhan Kesehatan 532,363,000 Seksi Promkes 18 6.5 dan 6.6

3 Peningkatan UKBM dan 243,710,000 Seksi Promkes 18 6.5

Pembinaan Kesehatan Lintas

Sektor

4 Penunjang Kegiatan Tim 226,482,000 Seksi Promkes 18 6.5Pembina Kabupaten Sehat

5 Rapat Kerja Bidang Promosi 50,000,000 Seksi PSDK 3 6.5dan SDK

6 Peringatan Hari Kesehatan 170,370,000 Seksi Promkes 3 6.5Nasional (HKN)

6 Cakupan Balita Gizi 100 % 5 Program Perbaikan Gizi 5,015,688,000

Buruk mendapat Masyarakat

perawatan

7 Persentase balita gizi 0.019 % 1 Pengadaan Makanan 4,872,875,000 Seksi Gizi 18 6.6

buruk Tambahan dan Vitamin

2 Rapat Kerja Program 38,513,000 Seksi Gizi 3 6.5.6

Perbaikan Gizi Masyarakat

3 Penanggulangan Balita Gizi 104,300,000 Seksi Gizi 18

Buruk dan Kurang

8 Cakupan Rumah 95 % 6 Program Pengembangan 728,451,000

dengan bebas jentik Lingkungan Sehat

9 Persentase TTU yg 78.22 %

memenuhi syarat 1 Pengawasan Hygiene dan 71,395,000 Seksi Kesling 18 6.6

10 Persentase TPM yg 90.21 % Sanitasi Tempat-Tempat

memenuhi syarat Umum

11 Cakupan JAGA 71.13 % 2 Sanitasi Total Berbasis 404,100,000 Seksi Kesling 18 6.6

memenuhi syarat Masyarakat ( STBM )

12 Cakupan SAB 71.07 % 3 Pengawasan Hygiene dan 146,325,000 Seksi Kesling 18 6.6

memenuhi syarat Sanitasi Tempat Pengelolaan

Makanan

ANGGARAN

KETERANGAN



Tahun 2015

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

4 Rapat Kerja Program 14,168,000 Seksi Kesling 18 6.5

Pengembangan Lingkungan

Sehat

5 Pengawasan Kualitas 92,463,000 Seksi Kesling 18 6.6

Lingkungan Pemukiman

13 Cakupan Penemuan dan 82 % 7 Program Pencegahan dan 6,396,180,000

penanganan penderita Penanggulangan Penyakit

penyakit TBC BTA Menular

14 Cakupan Penemuan dan 100 % 1 Penyemprotan/Fogging 494,949,000 Seksi 18 6.6

penanganan Penderita Sarang Nyamuk Pemberantasan

penyakit DBD Penyakit

15 Cakupan Desa/Kelurahan 100 % 2 Peningkatan surveillance 98,932,000 Seksi Surveilans 18 6.6

Universal Child epideminologi dan Epid dan

Immunization (UCI) penanggulangan wabah Imunisasi

3 Pemeriksaan Calon Jemaah 359,572,000 Seksi Surveilans 18 6.6

Haji Epid dan

Imunisasi

4 Penunjang Pelaksanaan 110,010,000 Seksi 18 6.6

Kegiatan Program P2 TB Pemberantasan

Penyakit


Kegiatan Program P2 Diare Pemberantasan

ISPA Penyakit


Kegiatan Program P2 Kusta Pemberantasan

Penyakit

7 Pencegahan dan 47,930,000 Seksi 18 6.6

Penanggulangan Penyakit Pemberantasan

Menular Seksual (HIV/Aids) Penyakit

8 Surveilans Acute Flaccid 98,615,000 Seksi Surveilans 18 6.6

Paralisys (AFP) Epid dan

Imunisasi

9 Penunjang Program Imunisasi 82,680,000 Seksi Surveilans 18 6.6

dan BIAS (Bulan Imunisasi Epid dan Imunisasi

Anak Sekolah)

10 Rapat Kerja Program 125,470,000 Seksi Surveilans 18 6.6

Pencegahan dan Epid dan

Pemberantasan Penyakit serta Imunisasi

Surveilans Epidemiologi

11 Pemberian Obat Masal 4,920,792,000 Seksi 18 6.6

Pencegahan (POMP) Filariasis Pemberantasan

Penyakit

16 Cakupan komplikasi 80 % 8 Program Peningkatan 684,647,000

kebidanan yang Keselamatan Ibu Melahirkan dan

ditangani Anak

17 Cakupan pertolongan 90 % 1 Peningkatan Kemitraan 569,140,000 Seksi KIA dan 18 6.6

persalinan oleh tenaga Puskesmas PONED Dengan KB

kesehatan yang memiliki Rumah Sakit

kompetensi kebidanan

18 Cakupan kunjungan 95 % 2 Rapat Kerja Program 115,507,000 Seksi KIA dan 3 6.6

bayi Peningkatan Pelayanan KB

19 Angka kelangsungan BPS % Kesehatan Ibu, Anak dan

hidup bayi Remaja

20 Angka Usia Harapan 70.9 tahun9 Program Peningkatan Pelayanan 24,050,000

Hidup Kesehatan Lansia

1 Rapat Kerja Program 24,050,000 Seksi Remaja 3 6.6

Peningkatan Pelayanan dan Lansia

Kesehatan Lansia


KETERANGAN


Tahun 2015

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

10 Program Peningkatan Pelayanan 25,325,000

Kesehatan Remaja

1 Rapat Kerja Program 12,525,000 Seksi Remaja 3 6.6

Peningkatan Pelayanan dan Lansia

Kesehatan Remaja

2 Peningkatan Kemampuan 12,800,000 Seksi Remaja 3 6.6

KKR / Peer Konselor dan Lansia

21 Cakupan pengawasan 100 % 11 Program Pengawasan dan 121,099,000

terhadap obat, makanan Pengendalian Kesehatan

dan bahan berbahaya Makanan

1 Pengawasan dan 72,470,000 Seksi PUK 18 6.5

Pengendalian Kesehatan

Makanan Hasil Produksi

Rumah Tangga

2 Penyuluhan Keamanan 48,629,000 Seksi PUK 18 6.5

Pangan dalam rangka

Sertifikasi Produk Pangan

(SPPIRT)

3 Meningkatkan Puskesmas 12 Program Upaya Kesehatan 11,692,524,000

Terakreditasi dan Masyarakat

Mempersiapkan Puskesmas

BLUD 1 Biaya Penunjang Pelayanan 366,179,000 UPT Puskesmas 16 6.6

Kesehatan Masyarakat di UPT Cibinong

Puskesmas Cibinong dan

Jaringannya

2 Biaya Penunjang Pelayanan 235,636,000 UPT Puskesmas 16 6.6

Kesehatan Masyarakat di UPT Babakan Madang

Puskesmas Babakan Madang

dan Jaringannya


Kesehatan Masyarakat UPT Gunung Putri

Puskesmas Gunung Putri

dan Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Sukaraja

Puskesmas Sukaraja dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Citeureup

Puskesmas Citeureup dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Cileungsi

Puskesmas Cileungsi dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Jonggol

Puskesmas Jonggol dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Cariu

Puskesmas Cariu dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Sukamakmur

Puskesmas Sukamakmur dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Klapanunggal

Puskesmas Klapanunggal dan

Jaringannya

ANGGARAN

KETERANGAN



Tahun 2015

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN


Kesehatan Masyarakat di UPT Ciomas

Puskesmas Ciomas dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Dramaga

Puskesmas Dramaga dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Ciampea

Puskesmas Ciampea dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Pamijahan

Puskesmas Pamijahan dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Cibungbulang

Puskesmas Cibungbulang dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Rumpin

Puskesmas Rumpin dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Leuwiliang

Puskesmas Leuwiliang dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Cigudeg

Puskesmas Cigudeg dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Parung

Puskesmas Parung Panjang

dan Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Tenjo

Puskesmas Tenjo dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Jasinga

Puskesmas Jasinga dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Sukajaya

Puskesmas Sukajaya dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Nanggung

Puskesmas Nanggung dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Kemang

Puskesmas Kemang dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Bojonggede

Puskesmas Bojonggede dan

Jaringannya


KETERANGAN


Tahun 2015

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN


Kesehatan Masyarakat di UPT Parung

Puskesmas Parung dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Rancabungur

Puskesmas Rancabungur dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Gunung Sindur

Puskesmas Gunung Sindur

dan Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Ciseeng

Puskesmas Ciseeng dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Ciawi

Puskesmas Ciawi dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Cijeruk

Puskesmas Cijeruk dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Megamendung

Puskesmas Megamendung

dan Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Cisarua

Puskesmas Cisarua dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Caringin

Puskesmas Caringin dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Tamansari

Puskesmas Tamansari dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Cigombong

Puskesmas Cigombong dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Tenjolaya

Puskesmas Tenjolaya dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Tajurhalang

Puskesmas Tajurhalang dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Tanjungsari

Puskesmas Tanjungsari dan

Jaringannya


Kesehatan Masyarakat di UPT Leuwisadeng

Puskesmas Leuwisadeng dan

Jaringannya

ANGGARAN

KETERANGAN



Tahun 2015

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

41 Biaya Penunjang Pelayanan 135,999,000 UPT 18 6.6

Kesehatan Kerja UPT Pusyankesja

Kesehatan Kerja

42 Biaya Penunjang Pelayanan 326,656,000 UPT Laboratorium 18 6.6

Laboratorium Kesehatan Kesehatan Daerah

Daerah

43 Rapat Kerja Program Upaya 92,369,000 Sub Bagian Program 1&3 6.6

Kesehatan Masyarakat dan Pelaporan

44 Pelayanan Kesehatan dalam 192,770,000 Seksi Yandasruj 6.6

rangka P3K

22 Rasio puskesmas, 1 : 9,394 rasio13 Program Pengadaan, 38,284,600,000

poliklinik, pustu per Peningkatan dan Perbaikan

satuan penduduk Sarana dan Prasarana

23 Cakupan Puskesmas 252.5 % Puskesmas/Puskesmas

24 Cakupan Pembantu 31.11 % Pembantu dan Jaringannya

Puskesmas

1 Pengadaaan Puskesmas 3,605,915,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

Keliling

2 Pengadaan Perlengkapan 566,056,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

Kantor Puskesmas

3 Pengadaan Mebeulair 651,545,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

Puskesmas

4 Pengadaan Alat-alat 4,351,102,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

Kedokteran Puskesmas

5 Pengadaan Peralatan Program 94,700,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

KIA di Puskesmas

6 Pengadaan Alat-alat 2,661,416,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

Laboratorium Puskesmas

7 Pembangunan Puskesmas 3,643,064,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

Leuwisadeng menjadi DTP

8 Pengadaan Lemari Es Vaksin 241,130,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

Puskesmas

9 Rehabilitasi Puskesmas 694,362,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

Gunung Putri

10 Pengadaan UKS Kit di 141,275,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

Puskesmas

11 Pengadaan Lansia Kit di 148,547,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

Puskesmas


DTP dan PONED

Cibungbulang (Relokasi)

13 Pembangunan Puskesmas 75,611,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

DTP dan PONED Ciawi


DTP dan PONED Caringin

15 Revitalisasi Puskesmas DTP 1,810,910,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

dan PONED Parung


DTP Jampang (Relokasi)

17 Revitalisasi Puskesmas 1,740,505,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

Ciomas

18 Revitalisasi Puskesmas 1,231,632,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

Babakan Madang

19 Rehabilitasi Puskesmas DTP 626,474,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

Citeureup


KETERANGAN


Tahun 2015

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

20 Rehabilitasi Puskesmas Tajur 934,429,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

21 Rehabilitasi Puskesmas Curug 787,009,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

22 Rehabilitasi Puskesmas 683,100,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

Bojong Nangka

23 Pemagaran Puskesmas 167,700,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

Ciapus

24 Penataan Area Parkir 54,975,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

Puskesmas Ciapus

25 Pemagaran Puskesmas 290,007,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

Tamansari

26 Pembangunan Turap 861,129,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

Puskesmas Sukaraja

27 Rehabilitasi Pustu Malasari 393,089,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

28 Rehabilitasi Pustu Cilember 375,223,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

29 Rehabilitasi Pustu Cimande 502,448,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

30 Rehabilitasi Pustu Tarikolot 419,319,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

31 Rehabilitasi Pustu Kuripan 394,921,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

32 Pengadaan PPTM Kit di 138,195,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

Puskesmas

33 Pengurusan Surat Ijin 97,900,000 Seksi Yandasruj 16 6.6

Operasional Puskesmas

34 Pengadaan Ambulance 456,000,000 Seksi Yandasruj 16 6.4

Kesiapsiagaan Dan Rujukan

Bidang Kesehatan Kabupaten

Bogor (Banprop 2015)

25 Rasio dokter per 1 : 3,835 rasio14 Program Pengadaan Standarisasi 16,087,072,000

satuan penduduk Pelayanan Kesehatan

26 Rasio tenaga medis 1 : 2,606 rasio 1 Monitoring, Evaluasi dan 239,191,000 Sub Bag. Program 6.6

per satuan penduduk Pelaporan dan Pelaporan

2 Penyusunan dan 264,609,000 Seksi Data dan 1 6.5

Pengembangan Data Infokes

Kesehatan

3 Pembinaan Sarana / Institusi 71,745,000 Seksi PUK 18 6.6

Swasta

4 Jasa Pelayanan Kesehatan 13,803,340,000 Sub Bag Umum - 6.6

dan Kepegawaian

5 Akreditasi Puskesmas 1,397,575,000 Seksi PSDK 16 6.5 dan 6.6

6 Persiapan Penerapan Pola 310,612,000 Sub Bagian Program 3 6.5 dan 6.6

Pengelolaan Keuangan Badan dan Pelaporan

Layanan Umum Daerah

(PPK-BLUD)

1. Meningkatkan Kapasitas 1 Terpenuhinya kebutuhan 15 kegiatan1 Program Pelayanan Administrasi 15,415,747,000 Sumber Daya Sarana dan pelayanan administrasi PerkantoranPrasarana Kerja serta Kualitas perkantoranAparatur 1 Penyediaan jasa komunikasi, 624,000,000 Sub Bag. Umum

sumber daya air dan listrik dan Kepegawaian

2 Penyediaan Jasa 12,890,000 Sub Bag. Umum

Pemeliharaan dan Perizinan dan Kepegawaian

Kendaraan Dinas/Operasional

3 Penyediaan Jasa Kebersihan 326,952,000 Sub Bag. Umum

Kantor dan Kepegawaian

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 187,156,000 Sub Bag. Umum

dan Kepegawaian

ANGGARAN

KETERANGAN



Tahun 2015

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

5 Penyediaan barang cetakan 1,121,530,000 Sub Bag. Umum

dan penggandaan dan Kepegawaian

6 Penyediaan komponen 17,725,000 Sub Bag. Umum

instalasi listrik/penerangan dan Kepegawaian

bangunan kantor

7 Penyediaan bahan bacaan 19,200,000 Sub Bag. Umum

dan peraturan dan Kepegawaian

perundang-undangan

8 Penyediaan bahan logistik 75,000,000 Sub Bag. Umum

kantor dan Kepegawaian

9 Penyediaan makanan dan 109,080,000 Sub Bag. Umum

minuman dan Kepegawaian

10 Rapat-rapat koordinasi dan 464,724,000 Sub Bag. Program

konsultasi ke Dalam dan Luar dan Pelaporan

Daerah

11 Penyediaan jasa tenaga 12,153,061,000 Sub Bag Umum

pendukung administrasi/teknis dan Kepegawaian

perkantoran

12 Pelayanan Dokumentasi dan 20,950,000 Sub Bag. Umum

Arsip SKPD dan Kepegawaian

13 Penyediaan Pelayanan 42,134,000 Sub Bag. Umum

Administrasi Kepegawaian dan Kepegawaian


Administrasi Barang dan Kepegawaian


Keamanan Kantor dan Kepegawaian

2 Terpenuhinya Kebutuhan 9 keg 2 Program Peningkatan Sarana 1,991,546,000

Sarana dan Prasarana dan Prasarana Aparatur

Aparatur

1 Pengadaan Mebeleur 290,509,000 Sub Bag. Umum

dan Kepegawaian

2 Pengadaan Peralatan Kantor 335,056,000 Sub Bag. Umum

dan Kepegawaian

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala 124,816,000 Sub Bag. Umum

Gedung Kantor dan Kepegawaian


Kendaraan Dinas/Operasional dan Kepegawaian


Perlengkapan Gedung Kantor dan Kepegawaian

6 Revitalisasi Rumah Dinas 393,797,000 Seksi Yandasruj

Puskesmas Cirimekar

7 Rehabilitasi Rumah Dinas 281,397,000 Seksi Yandasruj

Puskesmas Karadenan

8 Pemasangan Partisi dan 191,675,000 Seksi Yandasruj

Penataan Interior Kantor

3 Terwujudnya Sumber 14 keg 3 Program Peningkatan Kapasitas 2,254,491,000

Daya Aparatur yang Sumber Daya Aparatur

Berkualitas 1 Pembinaan Mental dan Rohani 58,510,000 Sub Bag. Umum

bagi Aparatur dan Kepegawaian

2 Penilaian Angka Kredit 120,040,000 Sub Bag. Umum

Tenaga Fungsional Kesehatan dan Kepegawaian

3 Pengiriman Peserta Bimtek 195,000,000 Seksi KIA dan

Asuhan Persalinan Normal KB

(APN)


KETERANGAN


Tahun 2015

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN


Penatalaksanaan Asfixia Bayi KB

Baru Lahir


Pertolongan Pertama Gawat KB

Darurat Obstetri & Neonatal

(PPGDON)


Pelayanan Obstetric dan KB

Neonatus Emergency Dasar

(PONED)

7 Pengiriman Peserta Bimtek 258,050,000 Seksi Yandasruj

Penanganan Penderita Gawat

Darurat (PPGD)

8 Pengiriman Peserta 138,000,000 Seksi KIA dan

Bimbingan Teknis Simulasi KB

Deteksi Dini Intervensi

Tumbuh Kembang (SDIDTK)

9 Pengiriman Peserta 120,000,000 Seksi Gizi

Bimbingan Teknis Konselor

Menyusui


Manajemen Terpadu Balita KB

Sakit / Manajemen Terpadu

Bayi Muda (MTBS/MTBM)

11 Beasiswa Tugas Belajar 48,628,000 Seksi PSDK

Jenjang Pendidikan S1

Keperawatan dan NERS (Ban

Prop tahun 2014)

12 Pengiriman Peserta Bimtek 195,000,000 Seksi Remaja dan

Geriatri Lansia

13 Pengiriman Peserta Bimtek 113,600,000 Seksi Gizi

Tatalaksana Gizi Buruk

14 Bimbingan Teknis 118,800,000 Seksi Surveilans

Pengendalian Penyakit Tidak Epid dan

Menular bagi Petugas Imunisasi

Puskesmas

15 Pengiriman Peserta Bimtek 118,800,000 Seksi Surveilans

Manajemen Program Epid dan

Imunisasi Imunisasi

16 Pengiriman Peserta Bimtek 72,450,000 Seksi

Microcopis Malaria Pemberantasan

Penyakit

17 Bantuan Tugas Belajar Jenjang 21,613,000 Seksi PSDK

Pendidikan S1 Keperawatan

dan NERS (Banprop 2015)

2 Meningkatkan Fungsi 4 Terwujudnya pertanggung 8 keg 4 Program Peningkatan 860,681,000

Koordinasi, Regulasi dan jawaban kinerja dan Pengembangan Sistem

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan keuangan SKPD Pelaporan Capaian Kinerja

Pemerintah, Swasta dan dan Keuangan

Lintas Sektor

1 Penyusunan laporan capaian 40,000,000 Sub Bag. Program

kinerja dan ikhtisar realisasi dan Pelaporan

kinerja SKPD

2 Penyusunan pelaporan 40,000,000 Sub Bag. Keuangan

keuangan semesteran

3 Penyusunan pelaporan 106,000,000 Sub Bag. Keuangan

keuangan akhir tahun

ANGGARAN

KETERANGAN



Tahun 2015

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

4 Penyusunan perencanaan 175,000,000 Sub Bag. Program

anggaran dan Pelaporan

5 Penatausahaan Keuangan 384,681,000 Sub Bag. Keuangan

SKPD

6 Publikasi Kinerja SKPD 100,000,000 Seksi Promkes

7 Penyusunan Renja SKPD 15,000,000 Sub Bag. Program

dan Pelaporan

5 Program Promosi Kesehatan dan 225,000,000

Pemberdayaan Masyarakat

1 Penyusunan Naskah Akademik 225,000,000 Seksi PromkesKawasan Tanpa Rokok (KTR)

6 Program Pengadaan Standarisasi 76,052,000

Pelayanan Kesehatan

1 Rapat Koordinasi, Evaluasi 76,052,000 Sub Bagian Program

dan Perencanaan Program dan Pelaporan

7 Program Peningkatan 189,850,000

Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak

1 Penyusunan Naskah tentang 189,850,000

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir

dan Anak Balita (KIBBLA)

3 Meningkatkan Jejaring 8 Program Peningkatan 411,130,000

Pelayanan Kesehatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak

1 Belanja Operasional Call 411,130,000 Seksi KIA dan

Center / SMS Gateway KB

Program EMAS

JUMLAH ANGGARAN :

PROGRAM : 17

1 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT : Rp. 174,878,037,000

2 PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : Rp. 2,037,134,000

3 PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN : Rp. 112,467,187,000

4 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN : Rp. 24,777,230,000

5 PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT : Rp 5,015,688,000

6 PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT : Rp 728,451,000

7 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR : Rp 6,396,180,000

8 PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK : Rp 1,285,627,000

9 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA : Rp 24,050,000

10 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN REMAJA : Rp 25,325,000

11 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN : Rp 121,099,000

12 PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA : Rp 38,284,600,000

PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

13 PENGADAAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN : Rp 16,163,124,000

14 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN : Rp 15,415,747,000

15 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR : Rp 1,991,546,000

16 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR : Rp 2,254,491,000

17 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN : Rp 860,681,000

KEUANGAN


KETERANGAN

402,726,197,000


Tahun 2015

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan Pengukuran

Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

tahun 2015 dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Sasaran sesuai

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja Kegiatan

dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan Surat

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setelah pengukuran kinerja kemudian dilakukan evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan

analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara

output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat

efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh

suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari

target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan

yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal

ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektivitas yang

menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcome). Selain

itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi,

baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan

akan dilaksanakan.

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2015

disajikan dalam Lampiran 2, dan Pengukuran Kinerja Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor tahun 2015 disajikan dalam Lampiran 3.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Kebijaksanaan Sektor Kesehatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 merupakan kelompok prioritas

pembangunan ke dua yaitu peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan

dengan fokus kebijakannya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan

2. Peningkatan status gizi masyarakat


Tahun 2015

3. Peningkatan kualitas ibu, anak, remaja dan lansia

4. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan

5. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya kesehatan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor Tahun 2015, maka evaluasi dan analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan

sebagai berikut ;

Misi-1

1. Meningkatkan Kemandirian dalam Jaminan Kesehatan Nasional ;

Misi-2

1. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas, yaitu :

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi

% Capaian

1.

UTAMA :

Meningkatkan

cakupan

Kepesertaan

Masyarakat

dalam JKN.

Prosentase pengadaan obat

essensial

Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin

Cakupan pelayanan

persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

Cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani

Cakupan kunjungan bayi

Cakupan puskesmas

Cakupan pembantu

puskesmas

Cakupan pelayanan

kesehatan masyarakat

%

%

%

%

%

%

%

%

100

100

90,00

80,00

95,00

252,50

31,11

67,00

100

100

87,90

78,10

96,10

252,50

30,18

58,11

100,0

100,0

97,67

97,63

101,16

100,0

97,01

86,73


Tahun 2015



% Capaian

2.

Meningkatkan

Cakupan

pelayanan

Kesehatan

dan Gizi

Masyarakat

serta PHBS

Cakupan pengawasan

terhadap obat dan makanan

berbahaya

Cakupan desa siaga aktif

Presentase Balita gizi buruk

Cakupan Balita gizi buruk

mendapat perawatan

Rasio Posyandu per Satuan

Balita

Cakupan Rumah dengan

bebas jentik

Persentase TTU yang

memenuhi syarat

Persentase TPM yang

memenuhi syarat

Cakupan JAGA yang

memenuhi syarat

Cakupan SAB yang

memenuhi syarat

Cakupan Penemuan dan

penanganan penderita

penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan

penanganan pendrita

penyakit DBD

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

100,0

80,00

0,019

100,0

11,67

95,00

78,22

90,21

71,13

71,07

82,00

100,0

100,0

63,36

0,019

100,0

8,91

96,07

78,26

90,40

71,26

72,61

83,61

100,0

100,0

79,20

100,0

100,0

76,35

101,13

100,05

100,21

100,18

102,17

101,96

100,0


Tahun 2015



% Capaian

3.

Meningkatkan

Puskesmas

Terakreditasi

dan

mempersiap

kan

puskesmas

BLUD

Cakupan Desa/kelurahan

Universal Child Immunisation

(UCI)

Rasio puskesmas, poliklinik,

pustu per satuan penduduk

Rasio rumah sakit per satuan

penduduk

Rasio dokter per satuan

penduduk

Rasio tenaga medis per

satuan penduduk

%

Rasio

Rasio

Rasio

Rasio

100,0

1 :

9.394

1 :

205.948

1 : 3.835

1 : 2.606

92,40

1 :

13.847

1 :

197.450

1 : 4.760

1 : 4.063

92,40

52,60

104,13

75,88

44,09

Rata – rata 92,42

Untuk mendukung pencapaian Misi ke-satu dan ke-tiga telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran,

12 program dan 244 kegiatan, dengan realisasi pencapaian sasaran sebesar 92,42 % Rincian

pencapaian dari 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran pertama, yaitu Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Masyarakat dalam JKN

dengan indikator kinerjanya adalah :

a. Terpenuhinya kebutuhan obat masyarakat dengan indikator kinerja prosentase

pengadaan obat esensial dari target 100 % realisasi pencapaiannya 100 %, sehingga

pencapaian kinerjanya sebesar 100 %, hal ini menunjukkan bahwa pencapaiannya

termasuk dalam katagori baik. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 yang

juga mencapai 100 % menunjukkan bahwa adanya konsistensi dalam pemenuhan

kebutuhan obat esensial dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat

sesuai dengan standar yang ditentukan.

Indikator prosentase pengadaan obat essensial ditunjang oleh Program obat dan

perbekalan kesehatan. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten dan DAK +

pendamping APBD Kabupaten tahun 2015 sebesar Rp. 24.766.748.000,- dengan

realisasi Rp. 21.254.916.886,- (85,82 %) pada program ini ada efisiensi anggaran dan

kegiatan yang tidak diserap sebesar Rp. 2.262.533.000,- dari kegiatan pengadaan


Tahun 2015

bahan habis pakai laboratorium puskesmas (Kapitasi JKN 2014) tidak diserap oleh

karena gagal lelang sehingga tidak cukup waktu untuk dilaksanakan, program ini

terdiri dari 8 kegiatan yaitu : pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar (DAK),

pengadaan bahan habis pakai laboratorium puskesmas, pengadaan alat kedokteran

pakai habis, pengadaan perlengkapan medis pakai habis, pengadaan bahan

pendukung obat dan perbekalan kesehatan, rapat kerja program obat dan perbekalan

kesehatan, pembangunan perluasan gudang obat dinas kesehatan dan pengadaan

bahan habis pakai laboratorium puskesmas (Kapitasi JKN 2014).

b. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dari target 100 %

realisasi pencapaiannya 100 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100 %

berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori

baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yang juga mencapai 100 % hal

ini dikarenakan sudah adanya anggaran khusus untuk program pelayanan kesehatan

penduduk miskin sehingga rujukan bagi pasien masyarakat miskin terlayani.

Indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin ditunjang

oleh Program pelayanan kesehatan penduduk miskin. Program ini dibiayai dari

APBD Kabupaten tahun 2015 sebesar Rp. 112.467.187.000,- dengan realisasi Rp.

67.600.236.989,- ( 60,11 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran dan kegiatan

yang tidak diserap sebesar Rp. 44.866.950.011,- diantaranya dari kegiatan

Pelayanan operasi katarak Rp. 113.415.000,- Kegiatan Jaminan kesehatan

pelayanan daerah Rp. 40.747.736.211,- dan Kegiatan Jaminan Kesehatan bagi

penerima bantuan iuran (Banprop 2015) Rp. 4.105.798.800,- program ini terdiri dari 3

kegiatan yaitu : pelayanan operasi katarak, jaminan pelayanan kesehatan daerah

(Jamkesda) dan jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (Banprop 2015).

c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan dari target 90,00 % realisasi pencapaiannya sebesar 87,90 % sehingga

capaian kinerjanya sebesar 97,67 % meskipun belum mencapai 100 % namun


baik. Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 sebesar 97,33 % maka

terdapat peningkatan sebesar 0,34 %. Belum tercapainya target cakupan persalinan

oleh tenaga kesehatan disebabkan oleh karena masih tingginya persalinan oleh paraji

yang dirasakan lebih dekat secara kekeluargaan, dan masih banyak anggapan

masyarakat apabila kehamilan tidak berisiko maka pemeriksaan kehamilan dan

persalinan tidak perlu tenaga kesehatan. Tingginya minat masyarakat terhadap paraji

ini juga ditunjukkan dengan melihat cakupan pemeriksaan ibu pada saat kehamilan

dimana cakupannya cukup tinggi yaitu sebesar 99,5 % namun pada saat persalinan,


Tahun 2015

ibu hamil dan keluarganya lebih memilih ditolong oleh paraji, sehingga cakupan

persalinan oleh tenaga kesehatan menurun ke angka 87,90 %. Salah satu upaya

yang akan terus dikembangkan adalah kemitraan bidan dengan paraji, dimana paraji

tetap membantu dalam tahapan pasca persalinan dan lebih difungsikan pada

perawatan ibu dan bayi setelah persalinan, meningkatkan koordinasi dan kemitraan

dengan organisasi profesi, pembentukan kelas ibu dan optimalisasi pelaksanaan

kelas ibu hamil di desa dan pemberdayaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan

keluarganya melalui program perencanaan persalinan daan pencegahan komplikasi

(P4K).

d. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dari target 80,00 % realisasi

pencapaiannya sebesar 78,10 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 97,63 %


baik. Pencapaian cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani kurang dari 100 %

hal ini karena belum seluruhnya ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan keluarganya

mengetahui tentang tanda bahaya atau komplikasi dan segera mendapatkan

tindakan/tatalaksana kegawatdaruratan oleh petugas kesehatan, salah satu upaya

yang akan dilakukan yaitu pemberdayaan ibu hamil, ibu nifas dan ibu bersalin dan

keluarganya melalui program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi

(P4K). Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yang mencapai 97,38 % maka

terjadi peningkatan yaitu sebesar 0,25 %.

e. Cakupan kunjungan bayi dengan target 95,00 % realisasi pencapaiannya 96,10 %

sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 101,16 % berdasarkan standar yang dipakai

maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Keberhasilan capaian kinerja

cakupan kunjungan bayi sebesar 101,16 % oleh karena kesadaran dan pengetahuan

masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan bayi sudah mengalami peningkatan.

Disamping itu petugas kesehatan yang aktif melakukan kunjungan rumah atau

melalui kegiatan posyandu. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yang

sebesar 101,07 % maka terjadi peningkatan sebesar 0,09 %, menunjukan adanya

kesadaran para ibu yang mempunyai bayi untuk membawa anaknya ke pelayanan

kesehatan.

Indikator cakupan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan cakupan

kunjungan bayi ditunjang oleh Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2015 sebesar Rp.

2.005.700.000,- dengan realisasi Rp. 1.886.145.991,- (94,03 %) pada program ini ada

efisiensi anggaran sebesar Rp. 119.554.009,- Program ini terdiri dari 13 kegiatan


Tahun 2015

yaitu : pengiriman peserta bimtek asuhan persalinan normal (APN), pengiriman

peserta bimtek penatalaksanaan asfixia bayi baru lahir, pengiriman bimtek peserta

bimbingan teknis PPGDON, pengiriman peserta bimtek PONED, pengiriman peserta

bimtek PPGD, pengiriman peserta bimtek Simulasi Deteksi Dini Intervensi Tumbuh

Kembang (SDIDTK), pengiriman peserta bimtek konselor menyusui, pengiriman

bimtek Manajemen Terpadu Balita Sakit/Manajemen Terpadu Bayi Muda MTBS/M,

pengiriman bimtek Geriatri, pengiriman bimtek Tatalaksana Gizi Buruk, pengiriman

bimtek Pengendalian Penyakit Tidak Menular Bagi Petugas Puskesmas, pengiriman

Bimtek Manajemen Program Imunisasi dan pengiriman bimtek Microcopis Malaria.

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Program ini dibiayai

dari APBD Kabupaten tahun 2015 sebesar Rp. 1.285.627.000,- dengan realisasi Rp.

1.124.799.270,- (87,49 %) pada program ini ada efisiensi sebesar Rp. 160.827.730,-

Program ini terdiri dari 4 kegiatan yaitu : peningkatan kemitraan puskesmas PONED

dengan Rumah Sakit, belanja operasional call center/SMS Gatway program EMAS,

rapat kerja program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja dan

penyusunan naskah tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita (KIBBLA),

Program Peningkatan Kesehatan Lansia. Program ini dibiayai dari APBD

Kabupaten Bogor Tahun 2015 sebesar Rp. 24.050.000,- dengan realisasi sebesar

Rp. 24.050.000,- (100 %), program ini terdiri dari 1 kegiatan : Rapat kerja program

peningkatan pelayanan kesewhatan, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Remaja. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten Bogor Tahun 2015 sebesar Rp.

25.325.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.325.000,- (100 %). Program ini terdiri

dari 2 kegiatan : rapat kerja program peningkatan pelayanan kesehatan remaja dan

peningkatan kemampuan KKR/Peer Konselor.

f. Cakupan puskesmas dengan target 252,50 % realisasi pencapaiannya 252,50 %

sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100 % berdasarkan standar yang dipakai

maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Keberhasilan capaian kinerja

cakupan puskesmas sebesar 100 % bila dibandingkan dengan capaian pada tahun

2014 yang juga mencapai 100 % menandakan tidak adanya penambahan jumlah baik

jumlah puksesmas maupun kecamatan.

g. Cakupan pembantu puskesmas dengan target 31,11 % realisasi pencapaiannya

30,18 % sehingga realisasi pencapaian kinerjanya sebesar 97,01 % berdasarkan

standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Capaian

kinerja cakupan puskesmas pembantu dibawah 100 % yaitu sebesar 97,01 %, bila

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 yang sebesar 98,47 % maka terjadi

penurunan sebesar 1,46 %. Hal ini disebabkan tahun 2015 pemerintah Kabupaten


Tahun 2015

Bogor tidak menambah jumlah pustu yang sudah ada sehingga tidak dapat mencapai

target yang sudah ditetapkan upaya yang akan dilakukan yaitu meningkatkan

pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan kegiatan puskesmas keliling (pusling)

ke daerah-daerah yang sulit dijangkau/sulit pemenuhan pelayanan kesehatan.

h. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dari target 67,00 % dengan realisasi

58,11 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 86,73 % berdasarkan standar yang

dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Cakupan pelayanan

kesehatan masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 86,60 % hal ini disebabkan

karena masyarakat tidak hanya mencari pengobatan ke pelayanan kesehatan

pemerintah (puskesmas) akan tetapi ke sarana dasar lainnya seperti balai

pengobatan dan kilink swasta. Sehingga bila dibandingkan dengan capaian tahun

2014 yang sebesar 89,17 % maka terjadi penurunan yaitu sebesar 2,44 %. Salah

satu upaya yang akan dilakukan meningkatkan promosi kesehatan di puskesmas dan

masyarakat. Diharapkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan

mengerti dan paham sehingga datang ke pelayanan kesehatan (puskesmas).

Indikator cakupan pelayanan kesehatan kesehatan ditunjang oleh Program upaya

kesehatan. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2015 sebesar Rp.

174.878.037.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 107.111.570.108.000,- (61,25 %)

pada prgram ini ada efisiensi atau kegiatan yang tidak diserap sebesar Rp.

67.766.466.892,- diantaranya dari kegiatan biaya penunjang pelayanan kesehatan

jaminan kesehatan nasional FKTP di 101 puskesmas dimana sebagian besar

pengadaan obat tidak dapat direalisasikan karena tidak mempunyai tenaga Apoteker

sedangkan untuk merekrut tenaga tersebut belum ada payung hukum yang

mendukung. Program ini terdiri dari 146 kegiatan yaitu : Operasional di UPT

Puskesmas dan jaringannya sebanyak 40 UPT Puskesmas, Operasional UPT Kesja

dan jaringannya (BKKM), Operasional UPT Labkesda, Rapat kerja program upaya

kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan dalam rangka P3K dan biaya

penunjang pelayanan kesehatan jaminan kesehatan nasional FKTP di 101

puskesmas.

Cakupan pengawasan terhadap obat dan makanan berbahaya dari target 100 %

dengan realisasi 100,0 % maka pencapaian kinerjanya sebesar 100,0 % berdasarkan

standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika

dibandingkan dengan tahun 2014 maka ada penurunan yaitu sebesar 2,00 % oleh

karena adanya pengadministrasian Apotik, IRTP dan Toko Obat sudah mulai tertib

maka pembinaan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan

sehingga capaian kinerja tidak melebihi dari target.


Tahun 2015

Indikator cakupan pengawasan obat dan makanan berbahaya ditunjang oleh

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan, Program ini

dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2015 sebesar Rp. 121.099.000,- dengan

realisasi Rp. 120.689.000,- (99,66 %) pada program ini ada efisiensi anggaran

sebesar Rp. 410.000,- kegiatan ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu : kegiatan pengawasan

dan pengendalian kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga dan penyuluhan

keamanan pangan dalam rangka produk pangan (SPPIRT).

2. Sasaran kedua, yaitu : Meningkatkan Cakupan pelayanan Kesehatan dan Gizi

Masyarakat serta PHBS dengan indikator kinerjanya adalah :

a. Prosentase balita gizi buruk dari target 0,019 % terealisasi 0,019 % sehingga

pencapaian kinerjanya sebesar 100,0 % berdasarkan standar yang dipakai maka

pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan dengan tahun 2014,

dimana prosentase pencapaian balita gizi buruk baru mencapai 0,0202 % dengan

capaian kinerja 99,00 % maka telah terjadi penurunan kasus sebesar 0,0012 %. Bila

dilihat dari target maka dikarenakan adanya kenaikan target dari 0.020 % menjadi

0,019 %. Akan tetapi hal ini dimungkinkan bila melihat cakupan keluarga yang telah

sadar gizi (Kadarzi) dimana hal tersebut menunjukan adanya peningkatan kesadaran

keluarga dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi terutama untuk balitanya.

Disamping itu dengan adanya program dan kegiatan pemberian PMT bagi balita gizi

buruk sehingga kasus balita gizi buruk mengalami penurunan.

b. Prosentase balita gizi buruk mendapat perawatan dari target 100 % terealisasi 100

% sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100 % berdasarkan standar yang dipakai

maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan dengan tahun

2014, yang juga mencapai 100 % . Hal ini menunjukan adanya penanganan balita gizi

buruk secara komprehensip melalui pengembangan pelayanan rujukan ke klinik gizi

di puskesmas maupun Litbang gizi serta ke Rumah Sakit disamping pelaksanaan

pemantauan secara terus menerus baik dalam proses penanganan kasus maupun

pasca penanganan dan adanya program pemberian PMT bagi balita.

c. Rasio posyandu per satuan balita dari target 11,67 % terealisasi 8,91 % sehingga


pencapaiannya termasuk dalam katagori cukup. Capaian kinerja rasio posyandu per

satuan balita belum mencapai 100 % hal ini disebabkan karena jumlah posyandu

yang sedikit sehingga tidak sebanding dengan pertambahan jumlah balita di

Kabupaten Bogor. Bila dibandingkan dengan tahun 2014 maka terjadi penurunan

capaian sebesar 0,78 %. Salah satu upaya yang akan dilakukan menggerakan


Tahun 2015

masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat

(UKBM) yang ada di desanya, seperti ikut serta dalam kegiatan posyandu.

Indikator prosentase balita gizi buruk, cakupan balita gizi buruk yang mendapat

perawatan dan Rasio posyandu per satuan balita ditunjang oleh Program perbaikan

gizi masyarakat, Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten dan Bantuan Keuangan

Propinsi Jawa Barat tahun 2015 sebesar Rp. 5.015.688.000,- dengan realisasi Rp.

4.808.397.000,- (95,87 %) pada program ini ada efisiensi anggaran dan kegiatan

yang tidak diserap sebesar Rp. 202.291.000,- Kegiatan yang tidak diserap yaitu

penaggulangan balita gizi buruk dan balita kurang gizi oleh karena dana Banprop

baru turun bulan Nopember 2015 sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaan

pemberian PMT, program ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu : kegiatan pengadaan

makanan tambahan dan vitamin, rapat kerja program perbaikan gizi masyarakat dan

penanggulangan balita gizi buruk dan balita kurang gizi (Banprop 2015).

d. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dari target 82,00

% dengan realisasi 83,61 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 101,96 %


cukup. Target penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA nasional

adalah masih sebesar 80,0 %, bila dibandingkan dengan target tersebut pencapaian

Kabupaten Bogor telah melampaui target nasional sedangkan bila dibandingkan

dengan capaian tahun 2014 yang sebesar 111,73 % maka capaian tahun 2015

mengalami penurunan yaitu sebesar 9,77 %. Hal ini disebabkan belum semua sarana

kesehatan terutama Rumah Sakit Swasta, Balai Pengobatan/Klinik Swasta, dokter

praktek ikut dalam pelaksanaan program P2TB dengan menggunakan strategi DOTS,

maka pasien yg berobat tidak tercatat seluruhnya dan sistem pencacatan dan

pelaporan program TB berubah dari sistem manual menjadi komputerais sehingga

untuk puskesmas yang petugasnya belum mengusai komputer menjadi hambatan

dalam pelaporan.

e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dari target 100 %

realisasi capaiannya 100 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100 %


baik. Keberhasilan pencapaian kinerja 100 % ini oleh karena DBD merupakan salah

satu penyakit yang diamati dan dapat menimbulkan wabah sehingga sistem

kewaspadaan dini (SKD) telah dilakukan dengan baik, selain itu penaganan kasus

DBD sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas sehingga bila

ditemukan kasus secara langsung dapat ditangani mulai dari pelacakan kasus,


Tahun 2015

pengamatan, penyemprotan titik dimana kasus ditemukan sampai dengan rujukan ke

Rumah Sakit, sehingga semua kasus dapat ditangani.

f. Peningkatan cakupan universal child imunization (UCI) desa/kelurahan dari target 100

% dengan realisasi 92,40 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 92,40 %


baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 dimana pencapaiannya sebesar

95,16 % maka ada penurunan sebesar 2,76 %. Capaian UCI belum mencapai 100 %

hal ini disebabkan oleh karena masih adanya orangtua/sekelompok masyarakat yang

menolak dengan alasan kehalalan vaksin, disamping itu juga dengan ditemukannya

kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) diwilayah Kabupaten Bogor,

masyarakat menjadi resah dan enggan untuk mendapatkan imunisasi lengkap.

Namun bila dibandingkan dengan target cakupan UCI Nasional maupun Propinsi

sebenarnya hanya 80,00 % sehingga capaian kita telah melebihi target Nasional dan

Propinsi. Salah satu upaya yang akan dilakukan yaitu meningkatkan penyuluhan

kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi dan dampak ikutan dari kasus

imunisasi sehingga masyarakat lebih tenang untuk mendapatkan imunisasi lengkap.

Indikator cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan

penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan desa/kelurahan

Universal Child Immunization (UCI) ditunjang oleh Program Pencengahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular, Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten

tahun 2015 sebesar Rp. 6.396.168.000,- dengan realisasi Rp. 6.041.033.800,- (94,45

%) pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 382.134.200,- Program ini

terdiri dari 11 kegiatan yaitu : penyemprotan/fogging sarang nyamuk, peningkatan

survailance epidemiologi dan penanggulangan wabah, pemeriksaan calon jemaah

haji, fasilitasi pelaksanaan kegiatan program P2TB, fasilitasi pelaksanaan kegiatan

program P2 Diare ISPA, fasilitasi pelaksanaan kegiatan program P2 Kusta,

pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seksual (HIV/AIDS), survailans

acut flaccid paralisys (AFP), Penunjang program imunisasi BIAS ( Bulan Imunisasi

Anak Sekolh), rapat kerja program pencegahan pem,berantasan penyakit menular

dan Pemberian obat masal pencegahan (POMP) Filariasis.

g. Rumah dengan bebas jentik di daerah endemis, dari target 95,00 % realisasi

pencapaiannya 96,07 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 101,13 %


baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 101,25 % maka

capaian kinerja tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,12 %, dikarenakan


Tahun 2015

jumlah prosentase rumah yang diperiksa pada tahun 2015 lebih banyak jika

dibandingkan dengan tahun 2014 sehingga prosentase pencapaian menurun

dibanding dengan target yang sama.

h. Cakupan TTU yang memenuhi syarat dari target 78,22 % dengan realisasi 78,26 %


maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan

capaian tahun 2015 sebesar 101,67 % maka capaian kinerja tahun 2015 mengalami

penurunan sebesar 1,62 % karena adanya penurunan Tempat Tempat Umum (TTU)

yang diperiksa dari tahun 2014 sebanyak 2.655 dibandingkan dengan tahun 2015

sebanyak 2.665 sehingga pencapaian menurun dengan target yang sama, jumlah

TTU yang memenuhi syarat menurun berkaitan dengan adanya kesadaran PHBS

pelaku usaha TTU yang rendah.

i. Cakupan TPM yang memenuhi syarat dari target 90,21 % dengan realisasi 90,40%


maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan

capaian tahun 2014 sebesar 100,27 % maka capaian kinerja mengalami penurunan

sebesar 0,06 %, menurunnya cakupan TPM yang memenuhi syarat dikarenakan

adanya tingkat kesadaran PHBS yang rendah. Sedangkan cakupan TPM yang

diperiksa menurun karena jumlah TPM yang ada semakin meningkat dibandingkan

dengan tahun 2014 dengan target yang sama sehingga capaian menurun.

j. Cakupan Inspeksi Sanitasi untuk peningkatan sarana air bersih (SAB) yang

memenuhi syarat kesehatan dari target 71,07 % dengan realisasi 72,61 % sehingga


pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan capaian

realisasi pada tahun 2014 yaitu sebesar 70,68 % maka capaian realisasi tahun 2015

ada peningkatan yaitu sebesar 1,93 %.

k. Cakupan Inspeksi Sanitasi untuk peningkatan Jamban Keluarga (JAGA) dari target

71,13 % dengan realisasi 71,26 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100,18

% berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori

baik. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2014 yaitu sebesar

71,07 % maka capaian tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,19 %.

Cakupan Inspeksi Sanitasi Jamban Keluarga (JAGA) dengan capaian kinerja lebih

dari 100 %, dikarenakan keberhasilan petugas dalam pembinaan kepada masyarakat

akan pentingnya penyediaan sarana sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan.

Selain itu adanya koordinasi dengan SKPD yang terkait dalam pembangunan rumah


Tahun 2015

sehat / layak huni yang juga meningkatkan jumlah sarana sanitasi yang memenuhi

syarat kesehatan.

Indikator cakupan rumah dengan bebas jentik, prosentase TTU yang memenuhi

syarat, prosentase TPM yang memenuhi syarat, cakupan JAGA yang memenuhi

syarat dan cakupan SAB yang memenuhi syarat ditunjang oleh Program

pengembangan lingkungan sehat, Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten

tahun 2015 sebesar Rp. 728.451.000,- dengan realisasi Rp. 677.584.750,- (93,02 %)

pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 50.866.250,- program ini

terdidiri dari 5 kegiatan yaitu : pengawasan hygiene sanitasi tempat-tempet umum,

sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), pengawasan hygiene dan sanitasi tempat

pengelolaan makanan, rapat kerja program pengembangan lingkungan dan

pengawasan kualitas lingkungan pemukiman.

Peningkatan cakupan desa siaga aktif, dari target yang ditetapkan yaitu 80 %

terealisasi 63,36 % (275 desa siaga) sehingga capaiannya 79,20 %. Bila

dibandingkan dengan tahun 2014 dimana capaiannya 100,23 % dari target 2014 desa

siaga terealisasi 216 desa dan pada tahun 2015 meningkat lagi sebanyak 59 desa

sehingga jumlah desa siaga di Kabupaten Bogor sebanyak 275 dega siaga.

Penetapan target desa siaga memang dilakukan secara bertahap mengingat proses

pelaksanaannya tidak hanya dari Dinas Kesehatan saja namun melibatkan sektor lain

dan peran serta aktif masyarakat sendiri. Pencapaian cakupan yang mencapai 79,20

% menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tetap berkomitmen dengan adanya

kebijakan Kementrian Kesehatan bahwa seluruh desa harus melaksanakan program

desa siaga meskipun secara bertahap dan untuk Kabupaten Bogor menjadi salah

satu indikator kinerja yang tertuang di dalam RPJMD.

Indikator cakupan desa siaga aktif ditunjang oleh Program promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat, Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2015

sebesar Rp. 2.037.134.000,- dengan realisasi Rp. 1.845.825.141,- (90,61 %) pada

program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 191.308.859,-program ini terdiri dari 7

kegiatan yaitu : penyediaan media penyuluhan kesehatan, penyuluhan kesehatan,

fasilitasi UKBM dan pembinaan kesehatan, fasilitasi tim Pembina kabupaten sehat,

rapat kerja bidang promosi dan SDK, peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) dan

penyusunan naskah Akademik Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

3. Sasaran ketiga, yaitu : Meningkatkan Puskesmas Terakreditasi dan mempersiap kan

puskesmas BLUD dengan indikator kinerjanya adalah :


Tahun 2015

a. Rasio rumah sakit per satuan penduduk target 1 : 205.948 realisasi pencapaiannya 1

: 197.450 sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 104,13 %, maka pencapaiannnya

termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan target tahun 2014 Rasio

rumah sakit per satuan penduduk 1 : 218.066 maka target Rasio rumah sakit per

satuan penduduk mengalami peningkatan artinya bila pada tahun 2014, satu rumah

sakit dapat melayani penduduk sebanyak 218.066 jiwa maka pada tahun 2015 satu

rumah sakit melayani 197.450 jiwa. Hal ini dapat terjadi karena sesuai dengan

kebijakan pembangunan tahun 2015 ada penambahan jumlah rumah sakit, oleh

karena itu Rasio rumah sakit per satuan penduduk menjadi lebih kecil.

b. Rasio dokter per satuan penduduk dari target 1 :3.835 dengan realisasi 1 : 4.760


maka pencapaiannya termasuk dalam katagori cukup. Pencapaian kurang dari 100 %

oleh karena tidak sebandingnya jumlah dokter di Kabupaten Bogor dengan

pertambahan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya, salah satu upaya

yang akan dilakukan dengan menambah jumlah tenaga dokter di puskesmas.

c. Rasio tenaga medis per satuan penduduk dari target 1 : 2.606 dengan realisasi 1 :

4.063 sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 44,09 % berdasarkan standar yang

dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori sangat kurang. Pencapaian

kurang dari 100 % oleh karena tidak sebandingnya jumlah tenaga medis di

Kabupaten Bogor dengan pertambahan jumlah penduduk yang meningkat setiap

tahunnya, salah satu upaya yang akan dikalukan dengan menambah jumlah tenaga

medis di puskesmas.

Indikator Rasio dokter per satuan penduduk dan Rasio tenaga medis per satuan

penduduk ditunjang oleh Program pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri

dari 1 kegiatan yaitu : penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis

perkantoran dan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2015 sebesar Rp. 248.791.000,-

dengan realisasi Rp. 241.688.680,- ( 97,14 % ) pada program ini ada efisiensi

anggaran sebesar Rp. 7.102.320,- Program ini terdiri dari 4 kegiatan yaitu :

pembinaan mental dan rohani bagi aparatur, penilaian angka kredit tenaga

fungsional, bantuan tugas belajar jenjang pendidikan S1 Keperawatan dan Ners

(Banprop 2014) dan bantuan tugas belajar jenjang pendidikan S1 Keperawatan Ners

(Banprop 2015).

d. Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu per satuan penduduk dari target

1 : 9.394 dengan realisasi 1 : 13.847 sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 52,60


Tahun 2015

%. Berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori

sangat kurang. Bila dibandingkan tahun 2014 ada peningkatan dari target dari 1 :

9.550 menjadi 1 : 9.394, akan tetapi pencapaian mengalami penurunan sebesar

49,15 % jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 yaitu sebesar 101,75 %.

Oleh karena Balai Pengobatan yang masa berlakunya sampai dengan tahun 2015

belum memperpanjang menjadi ijin Klinik yang harus berdasarkan Permenkes Nomor

9 Tahun 2014 sehingga capaian menjadi turun, upaya yang kan dilakukan yaitu

monitoring dan evaluasi ke klinik-klinik yang belum memperpanjang masa

berlakunya.

Indikator cakupan puskesmas, cakupan puskesmas pembantu dan rasio puskesmas,

poliklinik, pustu per satuan penduduk ditunjang oleh program pengadaan

peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas

pembantu dan jaringannya. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2015

sebesar Rp. 38.295.082.000,- dengan realisasi Rp. 31.964.948.457,- ( 83,47 % )

pada program ini ada efisiensi anggaran dan anggaran tidak diserap sebesar Rp.

6.330.133.543,- diantaranya dari kegiatan pengadaan puskesmas keliling, pengadaan

alat-alat laboratorium puskesmas, surat ijin operasional puskesmas dan

pembangunan puskesmas DTP Ciawi tidak direalisasikan oleh karena gagal lelang

sehingga harus lelang ulang ( tidak sesuai dengan pekerjaan/wan prestasi). Program

ini terdiri dari 34 kegiatan yaitu : pengadaan puskesmas keliling, pengadaan

perlengkapan kantor puskesmas, pengadaan meubelair puskesmas, pengadaan alat-

alat kedokteran puskesmas, pengadaan peralatan program KIA, pengadaan alat-alat

laboratorium puskesmas, pembangunan puskesmas Leuwisadeng menjadi DTP,

pengadaan lemari Es Vaksin puskesmas, rehabilityasi puskesmas Gunung Putri,

pengadaan UKS KIT di puskesmas, penfadaan lansia Kit di puskesmas,

pembangunan puskesmas DTP dan PONED Cibungbulang, pembangunan

puskesmas DTP dan PONED Ciawi, pembangunan puskesmas DTP dan PONED

Caringin, pembangunan puskesmas DTP dan PONED Parung, pembangunan

puskesmas DTP Jampang (relokasi), revitalisasi puskesmas Ciomas & Babakan

Madang, rehabilitasi puskesmas DTP Citeureup, Tajur, Curug & Bojong Nangka,

penataan area parkir puskesmas Ciapus, pemagaran puskesmas Tamansari,

pembangunan turap puskesmas Sukaraja, rehabilitasi Pustu Malasari, Cilember,

Cimande, Tarikolot & Kuripan, pengadaan PTM Kit di puskesmas, pengurusan surat

ijin operasional puskesmas dan pengadaan Ambulance puskesmas (Banprop 2015).


Tahun 2015

Misi-3

1. Meningkatnya daya dukung pelayanan kesehatan.


Indikator Kinerja

Satuan Target Realisasi % Capaian

1.

2.

3.

PENUNJANG

Meningkatkan

kapasitas

sumber daya

sarana dan

prasarana kerja

serta kualitas

aparatur

Meningkatkan

fungsi

koordinasi,

regulasi dan

fasilitas

pelayanan

kesehatan

pemerintah,

swasta daan

lintas sektor

Meningkatkan

jejaring

pelayanan

kesehatan

Terwujudnya

kelancaran

pelayanan

administrasi

perkantoran

Terwujudnya

kecepatan,

kenyamanan

dan keamanan

kerja aparatur

Terwujudnya

peningkatan

kapasitas dan

kinerja sumber

daya aparatur

Tersusunnya

perencanaan

dan laporan

yang akuntabel

%

%

%

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0


Tahun 2015

Untuk mendukung Misi 2 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran, 5 program dan 37

kegiatan, dengan realisasi pencapaian sasaran sebesar 100,0 %. Rincian pencapaian dari 3

(tiga) sasaran sebagai berikut :

1) Sasaran pertama, meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

masing-masing dengan indikator kinerja terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi

perkantoran dengan target 100 % tercapai 100 % dan terwujudnya kecepatan,

kenyamanan dan keamanan kerja aparatur dengan target 100 % tercapai 100 %,

berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik.

Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan penunjang adminsitrasi perkantoran

telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Indikator terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran ditunjang oleh

Program pelayanan administrasi perkantoran. Program ini dibiayai dari APBD

Kabupaten tahun 2015 sebesar Rp. 15.415.747.000,- dengan realisasi Rp.

12.722.095.966,- ( 82,53 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran dan anggaran

sebesar Rp. 2.693.651.034,- diantaranya dari kegiatan penyediaan barang cetakan dan

penggandaan oleh karena hasil penawaran harga lelang, program ini terdiri dari 14

kegiatan yaitu, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa

pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan

kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan,

penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundangan-undangan, penyediaan bahan logistik kantor,

penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan

luar daerah, pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD, pelayanan administrasi

kepegawaian, pelayanan administrasi barang, pelayanan keamanan kantor.

Indikator terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur ditunjang

oleh Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program ini dibiayai dari

APBD Kabupaten tahun 2015 sebesar Rp. 1.991.546.000,- dengan realisasi Rp.

1.627.123.853,- ( 81,70 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran dan anggaran

sebesar Rp. 2.693.651.034,- diantaranya dari kegiatan rehabilitasi rumah dinas

puskesmas Cirimekar oleh karena efisiensi dari harga lelang, program kegitan ini terdiri

dari 8 kegiatan yaitu : pengadaan meubelair, pengadaan peralatan kantor, pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasinal,

pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, reitalisasi rumah dinas

Puskesmas Cirimekar, rehabilitasi rumah dinas Puskesmas Karadenan dan pemasangan

partisi dan penataan interior kantor.


Tahun 2015

2) Sasaran kedua, meningkatnya jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan dengan

indikator kinerjanya terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur

dengan target 100 % pencapaiannya 100 %. Pencapaian tersebut dikontribusikan dengan

adanya penambahan sarana mobilitas darat , sarana kerja dan pemeliharaan sarana

kerja.

Indikator terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur ditunjang

oleh Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program ini terdidiri dari

13 kegiatan yaitu : pengiriman peserta bimtek asuhan persalinan normal (APN),

pengiriman peserta bimtek penatalaksanaan asfixia bayi baru lahir, pengiriman bimtek

peserta bimbingan teknis PPGDON, pengiriman peserta bimtek PONED, pengiriman

peserta bimtek PPGD, pengiriman peserta bimtek Simulasi Deteksi Dini Intervensi

Tumbuh Kembang (SDIDTK), pengiriman peserta bimtek konselor menyusui, pengiriman

bimtek Manajemen Terpadu Balita Sakit/Manajemen Terpadu Bayi Muda MTBS/M,

pengiriman bimtek Geriatri, pengiriman bimtek Tatalaksana Gizi Buruk, pengiriman bimtek

Pengendalian Penyakit Tidak Menular Bagi Petugas Puskesmas, pengiriman Bimtek

Manajemen Program Imunisasi dan pengiriman bimtek Microcopis Malaria.

3). Sasaran ketiga, terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD dengan

indikator kinerjanya tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel dengan target

kinerja 100 % dan pencapaian 100 %, berdasarkan standar yang dipakai maka

pencapaiannya termasuk dalam katagori baik.

Indikakator tersusunya perencanaan dan laporan yang akuntabel ditunjang oleh Program

peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan, Program ini

dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2015 sebesar Rp. 860.681.000,- dengan realisasi

Rp. 815.629.425,- ( 94,77 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp.

45.051.575,- program kegiatan ini terdiri dari 7 kegiatan yaitu : penyusunan laporan

capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan laporan keuangan

semesteran, penyusunan laporan keuangan akhir tahun, penyusunan perencanaan

anggaran, penatausahaan keauangan SKPD, publikasi kinerja dan penyusunan renja

SKPD. Program pengadaan standarisasi pelayanan kesehatan. Program ini dibiayai

dari APBD Kabupaten tahun 2015 sebesar Rp. 16.163.124.000,- dengan realisasi Rp.

15.115.549.713,- ( 93,52 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp.

1.047.574.287,- diantaranya dari kegiatan akreditasi puskesmas dan persiapan penerapan

pola pengelolaan keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), program ini

terdiri dari 7 kegiatan yaitu : monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyusunan dan

pengembangan data kesehatan, pembinaan sarana institusi swasta, jasa pelayanan

kesehatan, rapat koordinasi evaluasi dan perencanaan program, akreditasi puskesmas


Tahun 2015

dan persiapan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD).

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam tahun 2015 Pendapatan Dinas Kesehatan ditargetkan sebesar Rp.

132.272.108.000,- terealisasi sebesar Rp. 141.814.850.000,- atau tercapai 107,21 %.

Belanja Dinas Kesehatan tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp.

498.717.781.000,- terealisasi sebesar Rp. 369.495.936.347,- atau terserap 74,09 %.

Secara garis besar realisasi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2015 sebagai

berikut :

No Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

Realisasi

A. PENDAPATAN

B.

Retribusi pelayanan kesehatan

BELANJA

132.272.108.000,-

141.814.850.000,-

107,21

- 1. BELANJA TIDAK

LANGSUNG

95.991.584.000,- 94.437.128.058,- 98,38

-

Belanja Pegawai 2. BELANJA

LANGSUNG (BELANJA PROGRAM/ KEGIATAN) - Belanja Pegawai - Belanja barang dan Jasa - Belanja Modal JUMLAH BELANJA

95.991.584.000,-

402.726.197.000,-

20.917.218.000,- 313.339.930.000,-

68.469.049.000,-

498.717.781.000,-

94.437.128.058,-

275.058.808.289,-

18.075.884.500,- 218.076.018.867,-

38.906.904.922,-

369.495.936.347,-

98,38

68,29

86,42 69,60

56,82

74,09

C. SURPLUS / (DEFISIT) (366.445.673.000,-) (227.681.086.347,-) 62,13

Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program dan

kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Kesehatan tahun 2015 sebesar

Rp. 402.726.197.000,- terealisasi sebesar Rp.275.058.808.289,- atau terserap 68,30 %.

Tidak terserapnya dana belanja langsung tersebut disebabkan karena adanya efisiensi

anggaran dari selisih penawaran pihak ketiga, tidak dilelangkan (karena waktu yang tidak

cukup), pemutusan kontrak, efisiensi dari kegiatan-kegiatan yang sudah terintegrasi


Tahun 2015

dengan sumber dana lain dan adanya beberapa kegiatan yang memang tidak

direalisasikan oleh karena disesuaikan dengan kondisi sesungguhnya di lapangan seperti

kejadian luar biasa yang memang sesuai dengan kejadian yang terjadi serta kegiatan Biaya

Penunjang Pelayanan Kesehatan Nasional FKTP puskesmas dimana sebagian besar

pengadaan obat tidak dapat direalisasikan karena tidak mempunyai tenaga Apoteker

sedangkan untuk merekrut tenaga tersebut belum ada payung hukum yang mendukung.

Rincian anggaran dan realisasi APBD (LRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun

2015 disajikan dalam Lampiran : 4.


Tahun 2015

IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja (LK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2015 ini, diharapkan

dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan

Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan

akuntabilitas Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari

bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti

yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan

dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor dan hasil-hasilnya.

Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

Kabupaten Bogor selama tahun 2015, sehingga beberapa program / kegiatan belum dapat

dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun

berikutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor perlu melakukan langkah-langkah untuk

mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tahun 2015, antara lain :

Kendala pencapaian kinerja sasaran :

a. Masih adanya daerah-daerah yang cukup sulit dijangkau oleh petugas kesehatan dalam

memberikan pelayanan kesehatan secara rutin karena kondisi geografis dan keterbatasan

sarana serta tenaga di puskesmas setempat sehingga beberapa cakupan program

kesehatan belum memenuhi target atau harapan.

b. Belum tercakupnya seluruh pelaporan dari pelayanan kesehatan swasta menyebabkan

pencapaian indikator sasaran belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang

sebenarnya, seperti cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan,

c. Penetapan target khususnya yang berkaitan dengan angka pertumbuhan penduduk tidak

sebanding dengan realisasi jumlah penduduk yang ada sehingga pada pencapaian hasilnya

terjadi kesenjangan yang cukup besar.

Kendala pencapaian kinerja kegiatan :

a. Beberapa kegiatan yang tidak terealisasi oleh karena belum terpenuhinya

persyaratan/kejelasan tentang kondisi yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut.


Tahun 2015

Upaya pemecahan masalah :

a. Meningkatkan pembinaan teknis ke pelayanan kesehatan swasta untuk pelaporan dan

mengupayakan adanya surat intruksi dari penentu kebijakan untuk mekanisme sistem

pelaporan di sarana pelayanan kesehatan swasta yang dikaitkan dengan insentif

kemudahan maupun sanksi bagi pelayanan kesehatan swasta.

b. Meningkatkan koordinasi lintas program dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan dalam rangka keterpaduan program

c. Mereview target dengan perhitungan proyeksi yang lebih tepat diselaraskan dengan

pertumbuhan penduduk sehingga memperkecil kesenjangan pencapaian

d. Meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberi masukan yang berarti dalam penyusunan

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015 secara tepat waktu.

Documents

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG LAKIP 2015... · c. Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi (dr Yesi Desputri) 4 ... Pada penanganan kasus sering ditemukan Trias Tiga Terlambat