BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang · 3. Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 4. ... Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan

Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 1

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Review Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Badung Tahun

2014 merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Dokumen

ini disusun berdasarkan pertimbangan adanya beberapa perubahan pada

indikator dan target kinerja pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan

Kabupaten Badung Tahun 2014 yang dianggap perlu diubah guna perbaikan

pencapaian sasaran pada RPJMD Kabupaten Badung tahun 2010 – 2015

serta disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan

Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung

Pemerintah Kabupaten Badung bersama dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Penetapan Peraturan

Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Badung,



dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan

masyarakat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu

memberikan pelayan yang optimal kepada masyarakat. Berdasarkan Perda

Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008, Struktur Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dalam

pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

3. Bagian Hukum dan HAM

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :

1. Bagian Administrasi Pembangunan

2. Bagian Administrasi Perekonomian

c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :

1. Bagian Keuangan

2. Bagian Umum

3. Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah

4. Bagian Humas dan Protokol

5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

2. Inspektorat Kabupaten Badung 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan

Pengembangan



4. Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga

2. Dinas Kesehatan

3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

6. Dinas Kebudayaan

7. Dinas Pariwisata

8. Dinas Bina Marga dan Pengairan

9. Dinas Cipta Karya

10. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

11. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

12. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

13. Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung

14. Dinas Pemadam Kebakaran

15. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

5. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

2. Badan Lingkungan Hidup

3. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

4. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera



5. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan

6. Satuan Polisi Pamong Praja

7. Kantor Perpustakaan Daerah

8. Kantor Arsip Daerah

9. Kantor Pemberdayaan Perempuan

10. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

6. Lembaga Teknis Lain : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

8. Kecamatan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Kuta Selatan

2. Kecamatan Kuta

3. Kecamatan Kuta Utara

4. Kecamatan Mengwi

5. Kecamatan Abiansemal

6. Kecamatan Petang



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Badung sebagai kerangka perencanaan jangka panjang

merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 1 (satu ) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang ada.

RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 memuat visi, misi, tujuan

dan sasaran strategis daerah yang dijadikan acuan untuk penyusunan

rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja yang merupakan pedoman

dalam pengelolaan program dan kegiatan pada kurun waktu satu tahun

anggaran yang dilaksanakan oleh instansi pada jajaran Pemerintah

Kabupaten Badung.

2.1 Visi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Badung secara

sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kabupaten Badung yang

disampaikan oleh Bupati terpilih Periode 2010 – 2015 adalah sebagai berikut:

“Melangkah Bersama Membangun Badung yang Shanti dan

Jagadhita Berlandaskan Tri Hita Karana”

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan

potensi besar dan tingkat keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun



menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan

berlandaskan falsafah Tri Hita Karana.

2. 2 Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, disusunlah 9 (Sembilan) Misi yang

harus dilaksanakan sebagai implementasi dari falsafah Tri Hita Karana, yang

dikelompokkan menjadi 3 fungsi yaitu:

A. Fungsi Parahyangan

1. Meningkatnya Srada & Bhakti masyarakat terhadap ajaran Agama,

serta eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di

Era kekinian.

B. Fungsi Pawongan

2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di

Kabupaten Badung.

3. Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan

sosial masyarakat.

4. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis

kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan.

5. Mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman &

ketertiban masyarakat.

6. Mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

(Good Governance & Clean Government).

C. Fungsi Pelemahan

7. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.



8. Mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang sesuai

fungsi wilayahnya.

9. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup

2.3 Tujuan

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pembangunan yang hendak

dicapai berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan yang ingin

diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelaksanaan Srada & Bhakti.

2. Meningkatnya pelestarian Adat dan Budaya Bali.

3. Meningkatnya rasa Srada & Bhakti yang damai (Shanti) antar umat

beragama dalam uapaya mewujudkan Ajeg Bali yang dinamis di era

kekinian.

4. Terwujudnya tuntas wajib Belajar 12 Tahun.

5. Terwujudnya kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang kompetitif

di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

6. Terwujudnya masyarakat yang sadar akan Perilaku Hidup yang

Bersih dan Sehat, ditunjang dengan pelaksanaan kesehatan prima

dengan biaya yang terjangkau dan akses yang memadai melalui

Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.

7. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana IPTEK yang tepat

guna dan peningkatan daya saing SDM.

8. Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang

tertib dan terpadu.



9. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan kependudukan dan

keluarga berencana menuju keluarga kecil, bahagia dan sejahtera

guna menekan laju pertumbuhan penduduk menuju penduduk

tumbuh seimbang tahun 2015.

10. Terwujudnya peningkatan peranan perempuan perlindungan anak

dan KB serta dan kesetaraan gender.

11. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan

pemerataan sehingga dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat

terutama oleh masyarakat miskin, cacat dan penyandang masalah

kesejahteraan sosial lainnya.

12. Meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing

dan menunjang ekonomi kerakyatan.

13. Meningkatnya usaha lembaga ekonomi mikro.

14. Meningkatnya pengelolaan sumber daya daerah yang

berkelanjutan.

15. Meningkatnya pengembangan ekonomi kerakyatan menuju

ekonomi kreatif.

16. Terwujudnya supremasi hukum di semua aspek kehidupan dan

kepastian hukum melalui tertib peraturan perundang-undangan

dengan indikator berkurangnya jumlah peraturan perundangan yang

tumpang tindih dengan aturan lain maupun di atasnya.

17. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap supremasi

hukum.



18. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan

dan ketertiban lingkungan secara konsisten dan bertanggungjawab.

19. Terciptanya sistem tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif,

transparan dan akuntabel serta profesional.

20. Terjaminnya terwujudnya good governance and clean government.

21. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan

publik.

22. Meningkatnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan sesuai dengan

prinsip-prinsip otonomi daerah.

23. Meningkatnya pelaksanaan akuntabilas pengelola keuangan

daerah.

24. Meningkatnya pelaksanaan koordinasi yang intensif dalam

pelaksanaan otomomi daerah.

25. Terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang

antarwilayah.

26. Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi

wilayah.

27. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan

prinsip pelestarian lingkunan yang berkelanjutan.

28. Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya

kualitas lingkungan hidup.

29. Meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan

dengan pelestarian lingkungan hidup.



30. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam keterpaduan

pengeloaan lingkungan hidup.

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Untuk mewujudkan kerangka pembangunan berdasarkan tujuan dan

sasaran strategis RPJMD periode 2010-2015 ditetapkan beberapa strategi

pembangunan dan arah kebijakan seperti tabel 1.

Tabel 1.

Strategi Dan Arah Kebijakan Kabupaten Badung

Visi : Melangkah Bersama Membangun Badung Yang Shanti dan Jagadhita

Berlandaskan TRI HITA KARANA

Misi I : Meningkatkan Srada & Bhakti masyarakat terhadap ajaran Agama, serta

eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di Era kekinian

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1. Meningkatnya

minat

masyarakat

terhadap

pelaksanaan

Srada &

Bhakti.

1 Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pelaksanaan

ajaran agama.

Peningkatan pendidikan keagamaan baik formal maupun non formal guna meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan nilai-nilai agama dan Budaya Bali dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga tercipta kerukunan hidup beragama di Kabupaten Badung

1. Meningkatkan pemahaman , penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai agama serta meningkatkan eksistensi adat dan Budaya Bali dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan



keagamaan di sekolah maupun dimasyarakat.

3. Meningkatkan kerukunan kehidupan antara umay beragama dan penganut aliran kepercayaan.

4. Mengembangkan lembaga- lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan agar dapat berperan secara aktif dalam menciptakan kerukunan kehidupan beragama di masyarakat

2. Meningkatnya

kerukunan

kehidupan

beragama di

masyarakat

Kabupaten

Badung.

Peningkatan pembinaan agama guna pengembangan dan peningkatan pemahaman nilai-nilai ajaran Agama, adat dan budaya Bali di masyarakat.

Miningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengetahuan ajaran Agama Hindu, Adat Budaya Bali dan kerukunan umat beragama dan penganut aliran kepercayaan.

2. Meningkatnya

pelestarian

Adat dan

Budaya Bali.

1. Terciptanya

kehidupan

sosial

masyarakat

Penguatan pemahaman adat dan agama

1. Meningkatkan wawasan keagamaan dan Budaya Bali seluruh



Kabupaten

Badung yang

dilandasi oleh

Adat dan

Budaya Bali

yang harmonis,

seimbang dan

selaras.

masyarakat dan pemberdayaan nilai-nilai agama dan adat daerah

2. Meningkatkan Pendidikan Sastra Agama dan Budaya Bali di sekolah dan di masyarakat.

3. Meningkatnya

kesatuan

pemahaman

sastra Agama

Hindu dan

Budaya Bali

dan

penyebarluasa

n akan nilai-

nilai ajaran

Agama Hindu

dan Sastra

Bali

1. Terwujudnya

kesatuan

pemahaman

terhadap

pelaksanaan

Sastra Agama

Hindu yang

dilandasi oleh

Budaya Bali

dan nilai-nilai

ajaran Agama

dan Sastra di

masyarakat

dalam

melaksanakan

kehidupan

beragama.

Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka pendidikan dan pengembangan nilai-nilai Agama di sekolah maupun di masyarakat

1. Meningkatkan sarana dan prasarana tempat ibadah dalam rangka melestarikan Budaya Bali

2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Agama dalam setiap aspek kehidupan.

4. Meningkatnya

rasa Srada &

Bhakti yang

damai (Shanti)

di antara

sesama umat

beragama

dalam upaya

mewujudkan

Ajeg Bali di

Era kekinian.

1. Terwujudnya

kerukunan

kehidupan

beragama dan

bermasyarakat

di Kabupaten

Badung yang

damai (Shanti).

Peningkatan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dan sesama umat beragama di Kabupaten Badung

Meningkatkan keharmonisan antar pemeluk agama dalam aspek kehidupan beragama dalam upaya mengajegkan Bali



Misi II: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Badung.

1. Terwujudnya

tuntas wajib

Belajar 12

tahun.

1. Tuntasnya wajib

belajar 12 tahun

bagi anak-anak

usia sekolah di

seluruh

Kabupaten

Badung.

Peningkatan pendidikan bagi masyarakat yang bermutu dan dapat diakses seluruh masyarakat Kabupaten Badung

1 Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan

2 Mewujudkan pendidikan bermutu, kompetitif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat

3 Mewujudkan manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing

4 Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan masyarakat.

2. Terwujudnya

kualitas

sumberdaya

manusia

dalam

penyediaan

tenaga

terampil yang

kompetitif di

pasar kerja

serta

meningkatkan

kualitas

pendidikan

untuk dapat

1. Terciptanya

kualitas SDM

yang terampil

dan berdaya

saing tinggi di

pasar kerja,

yang ditandai

dengan

menurunnya

angka pencari

kerja, dan

meningkatnya

jumlah tenaga

terampil usia

kerja.

Peningkatan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Badung yang berdaya saing di bursa kerja

1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat yang trampil dan kompetitif

2. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat termasuk bagi penyandang cacat.

3. Meningkatkan pendidikan kewirausahaan



melanjutkan

ke jenjang

pendidikan

yang lebih

tinggi.

bagi masyarakat

4. Meningkatkan daya saing masyarakat pencari kerja di dalam maupun di luar negeri

5. Meningkatkan ketersediaan tenaga trampil, profesional dan berdaya saing dibidangnya.

2. Terciptanya

kualitas lulusan

pendidikan

dasar dan

menengah

yang mampu

diterima di

jenjang yang

lebih lanjut.

Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan usia dini, dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau

1. Meningkatkan mutu pendidikan usia dini, dasar dan menengah serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan mencakup upaya untuk meningkatkan pemerataan dan efisiensi internal pendidikan usia dini, dasar dan menengah.

2. Meningkatkan akses terhadap pendidikan menengah yang berkualitas dan melanjutkan ke jenjang pendidikan



tinggi

3. Meningkatkan keberaksaraan.

1. Terwujudnya

pelayanan

kesehatan

prima dengan

biaya yang

terjangkau dan

akses yang

memadai

melalui

Puskesmas

dan Rumah

Sakit Umum

Daerah.

1. Terciptanya

sistem

pelayanan yang

prima di Rumah

Sakit,

Puskesmas dan

layanan

kesehatan

lainnya yang

terjangkau oleh

masyarakat

Kabupaten

Badung.

Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Badung

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di Puskesmas dan RSUD.

2. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan Puskesmas dan RSUD.

3. Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, swasta dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Meningkatnya

derajat

kesehatan

masyarakat

Kabupaten

Badung.

Pemerataan dan peningkatan kualitas kesehatan dasar

1. meningkatkan status kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat.

2. Meningkatkan pengetahuan pola prilaku hidup sehat bagi masyarakat luas termasuk pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat dan gizi



seimbang.

2. Terwujudnya

peningkatan

sarana dan

prasarana

IPTEK yang

tepat guna dan

peningkatan

daya saing

SDM.

1. Meningkatnya

penggunaan

dan penerapan

IPTEK di

masyarakat di

semua sektor

lapangan usaha

guna

peningkatan

daya saing

usaha dan daya

saing SDM.

Peningkatan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK bagi masyarakat.

Meningkatkan budaya penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK bagi masyarakat, meningkatkan penguatan kelembagaan IPTEK di sekolah maupun bagi masyarakat.

Misi III : Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial

masyarakat

1. Terwujudnya

penataan

sistem

administrasi

kependudukan

yang tertib dan

terpadu.

1. Terwujudnya

sistem data

kependudukan

di seluruh

Kabupaten

Badung yang

tertib dan

terpadu.

Peningkatan sistem informasi administrasi kependudukan berbasis SIAK

1. Meningkatkan tertib sistem administrasi kependudukan mulai tingkat banjar/lingkungan sampai pemerintah kabupaten

2. Menyelenggarakan sistem informasi administrasi kependudukan secara komprehensif.

3. Meningkatkan pendayagunaan dan pemanfaatan data kependudukan berbasis SIAK di semua sektor pembangunan.



4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam kependudukan.

2. Meningkatnya

pelaksanaan

pembangunan

kependudukan

dan keluarga

berencana

menuju

keluarga kecil,

bahagia, dan

sejahtera guna

menekan laju

pertumbuhan

penduduk

menuju

penduduk

tumbuh

seimbang

2015.

1. Terpenuhinya

pelayanan KB

yang prima

menuju

keluarga kecil

bahagian dan

sejahtera bagi

seluruh

masyarakat

Kabupaten

Badung.

Peningkatan pembangunan kependudukan menuju keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera

1. Mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

2. Meningkatkan keseimbangan sebaran penduduk antara wilayah perdesaan dan perkotaan.

3. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

3. Terwujudnya

peningkatan

peranan

perempuan,

perlindungan

anak dan KB

serta dan

kesetaraan

gender.

1. Mewujudkan

kemandirian,

cakupan dan

mutu peranan

perempuan,

perlindungan

anak dan KB

serta ketahanan

dan

pemberdayaan

perempuan dan

keluarga.

Peningkatan peranan perempuan dan kesetaraan gender di segala bidang pembangunan

1. Meningkatkan peranan wanita dan kesetaraan gender di bidang yang strategis antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik.

2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui perluasan akses,



partisipasi dan peran perempuan dalam bidang kesempatan kerja, jabatan publik dan pengambilan keputusan.

3. Meningkatkan efektivitas dan kapasitas kelembagaan PUG

4. Meningkatkan pembangunan yang responsif terhadap gender di semua bidang

5. Mewujudkan keluarga sejahtera yang beriman, sehat dan bahagia.

1. Meningkatnya

pertumbuhan

ekonomi yang

dapat

dinikmati

secara luas

oleh

masyarakat

terutama oleh

masyarakat

miskin, cacat

dan

penyandang

1. Mempermudah,

memperlancar

dan

memperluas

akses

masyarakat

miskin maupun

cacat dan

penyandang

sosial lainnya

untuk dapat

memanfaatkan

sumber-sumber

Peningkatan sektor ekonomi kerakyatan yang kreatif termasuk sektor usaha pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan dan pengembangan usaha mikro pedesaan terutama bagi masyarakat miskin,

1. Meningkatkan dan mengembangkan sektor-sektor yang memiliki dampak ekonomi keluarga seperti pasar, peningkatan produktivitas pertanian, usaha pertanian,



sosial lainnya. usaha produktif

secara terbuka.

penyandang cacat dan korban bencana

perkebunan, kelautan dan perikanan dan pengembangan usaha mikro pedesaan.

2. Meningkatkan cakupan program pelayanan sosial, anak terlantar, lansia, penyandang cacat, bantuan korban bencana alam dan sosial.

3. Meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat termasuk masyarakat miskin, penyandang cacat dan sosial secara adil dan merata.

4. Penciptaan lapangan kerja yang bersifat labour intensivr (padat karya)

2. Meningkatkan

pendapatan

masyarakat

terutama

keluarga miskin

untuk

memperoleh

pendapatan

yang tetap,

Penguatan dan pemberdayaan UKM/IKM di Kabupaten Badung guna terciptanya UKM yang tangguh dan mandiri dan pengembangan UKM bagi masyarakat miskin

Pengembangan jiwa kewirausahaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang dibarengi



mandiri dan

berkelanjutan

dan siap

tumbuh dan

berdaya saing.

maupun penyandang cacat dan sosial

dengan pembinaan secara berkelanjutan dan dukungan permodalan.

3. Pemberdayaan

ekonomi

kerakyatan

yang kreatif

berbasis

unggulan lokal

yang sesuai

dengan prinsip

pemberdayaan

masyarakat.

Pengembangan ekonomi kreatif berbasis unggulan daerah

1. Mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah yang kreatif.

2. Meningkatkan UMKM melalui 4 akses (sumber daya, teknologi, informasi pasar dan pembiayaan)

Misi IV : Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis kerakyatan

dan ditunjang oleh iklim kemitraan

1. Meningkatnya

usaha kecil

dan menengah

yang mampu

bersaing dan

menunjang

ekonomi

kerakyatan.

1. Meningkatnya

pertumbuhan

sektor UKM dan

koperasi dalam

sistem

perekonomian

masyarakat

Badung dan

sebagai

penunjang

sektor ekonomi

Badung.

Pemberdayaan pertanian, UMKM dan koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya.

1. Revitalisasi sektor pertanian dalammarti luas, sektor perikanan dan kelautan, sektor UMKM dan sektor pariwisata.

2. Meningkatkan daya saing UMKM, koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya.

2. Meningkatnya

usaha

lembaga

ekonomi

mikro.

1. Meningkatnya

daya saing

daerah

Kabupaten

Badung dengan

Peningkatan daya saing sektor UMKM, pertanian dalam arti luas dan pariwisata

1. Meningkatkan daya saing industri dan lembaga ekonomi mikro melalui



indikator

peningkatan

modal lembaga

ekonomi mikro

baik yang

bersumber dari

modal dalam

negeri (daerah

dan nasional)

maupun asing.

perbaikan iklim distribusi mata rantai produksi.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah serta mengembangkan produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang mampu bersaing dalam dan luar negeri.

3. Meningkatkan IPTEK dalam sistem produksi barang dan jasa.

4. Meningkatkan pembinaan dan penataan cluster industri yang berkembang

5. Meningkatkan pengembangan sentra-sentra industri.

6. Meningkatkan investasi PMDN maupun PMA.

3. Meningkatnya

pengembanga

n ekonomi

kerakyatan

menuju

1. Terwujudnya

UMKM yang

kreatif unggul

dan mampu

memberikan

Penguatan pemberdayaan sektor industri menuju industri yang kreatif, kokoh

1. Meningkatkan sektor industri pengolahan, industri pertanian dan



ekonomi yang

kreatif.

kontribusi

terhadap

peningkatan

pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten

Badung.

dan berdaya saing lokal, regional dan internasional

industri pariwisata yang kreatif dan berdaya saing secara lokal, regional, nasional dan internasional.

2. Mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan.

3. Peningkatan promosi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

4. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan.

5. Peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata.

6. Diversifikasi produk wisata yang berkualitas dan berdaya saing.

7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan



kepariwisataan.

8. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan manajemen kepariwisataan.

Misi V : Mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman &

ketertiban masyarakat

1. Terwujudnya

supremasi

hukum di

semua aspek

kehidupan dan

kepastian

hukum melalui

tertib

peraturan

perundang-

undangan

dengan

indikator

berkurangnya

jumlah

peraturan

perundangan

yang tumpang

tindih dengan

aturan lain

maupun di

atasnya.

1. Meningkatnya

peran

pemerintah

sebagai

fasilitator dan

mediator yang

kredibel dan

adil dalam

menjaga dan

memelihara

keamanan,

ketertiban dan

ketentraman

masyarakat

Peningkatan peran dan fungsi DPRD Badung dan eksekutif dalam pengembangan peraturan daerah yang sesuai dengan tuntutan/kebutuhan

1. Meningkatkan peran serta dan fungsi legislatif/DPRD Badung dan eksekutif dalam koridor kesejajaran dan kemitraan dalam hal kewenangan dan tanggung jawab.

2. Meningkatkan sosialisasi, evaluasi dan pengembangan peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan saat ini.

3. Meningkatkan SDM pada lembaga di bidang hukum.

2. Meningkatnya

kepercayaan

masyarakat

terhadap

1. Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

Penegakan hukum dan penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan

1. Meningkatkan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap



supremasi

hukum.

mewujudkan

fungsi kontrol

dalam

mewujudkan

ketentraman

dan ketertiban

serta

kepatuhan

kepada aturan

hukum yang

berlaku.

berwibawa. memperhatikan hak azasi manusia.

2. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan, jujur, akuntabel dan berkeadilan.

3. Menigkatkan budaya politik yang demokratis, bermartabat, bermoral yang berlandaskan Tri Hita Karana dan meningkatkan pendidikan politik dalam masyarakat menuju masyarakat yang damai, bermartabat, bermoral dan berbudaya

3. Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

dalam

menjaga

keamanan dan

ketertiban

lingkungan

secara

konsisten dan

bertanggungja

wab.

1. Meningkatnya

kesadaran,

ketaatan dan

kepatuhan

hukum

masyarakat,

dunia usaha

dan aparatur

pemerintah.

Peningkatan ketertiban dan keamanan diseluruh wilayan Kabupaten Badung

1. Meningkatkan tertib hukum dan tertib administrasi kependudukan pada masyarakat luas.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana dan operasional penegak hukum yang



memadai.

3. Meningkatkan pengawasan dan pemberantasan penyakit masyarakat.

4. Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja aparat penegak hukum dan pemberian reward dan punishment untuk mendorong kinerja aparat.

5. Menjaga ketertiban dan keamanan wilayah sehingga wisatawan yang berkunjung memperoleh rasa aman dan nyaman

2. Terwujudnya

penegakan

supremasi

hukum dan

meningkatnya

kesadaran

hukum serta

perlindungan

HAM dalam

rangka

mensejahterak

Mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi seluruh warga dari gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang

1. Meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu menjamin berfungsinya sistem keamanan swakarsa serta sistem



an masyarakat.

penegakan hukum sesuai dengan nilai-nilai lokal serta tetap menjamin hak azasi manusia.

2. Meningkatkan sistem pengamanan wilayah dengan melibatkan semua komponen kekuatan Pemerintah Daerah, Polri dan TNI (atas permintaan) serta masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan terjadinya bencana alam dan kerusuhan massa dengan tetap berpedoman pada perlindungan hak azasi manusia

Misi VI : Mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good

Governance & Clean Government),

1. Terciptanya

sistem tata

kelola

pemerintahan

yang efisien,

efektif,

transparan,

1. Terwujudnya

sistem

kelembagaan

dan

ketatalaksanaa

n

pemerintahan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, bertanggung jawab, efektif dan efisien



dan akuntabel,

serta

profesional.

yang bersih,

efektif, efisien,

transparan,

profesional,

responsif dan

akuntabel,

yang

dilaksanakan

melalui

manajemen

pengelolaan

keuangan

daerah yang

mantap; sistem

dan

manajemen

partisipatif yang

legitimate, dan

keterlibatan

masyarakat

dalam proses

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengawasan.

akuntabel untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat berdasarkan prinsip good government melalui pemanfaatan e-government

2. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur yang didukung oleh kelembagaan yang memadai

2. Terjaminnya

terwujudnya

good

government

and clean

government.

1. Meningkatnya

kualitas sumber

daya aparatur

secara dinamis

dan

berkelanjutan

yang mampu

menurunkan

praktek KKN;

meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik; dan

akses

informasi

dalam

Peningkatan mutu pelayanan umum yang prima dan akuntabel

1. Peningkatan pelayanan publik yang prima dan bermutu kepada seluruh masyarakat dengan penerapan standar pelayanan minimal.

2. Peningkatan supremasi hukum serta mendorong partisipasi masyarakat



penyelenggara

an

pemerintahan

dan

pembangunan.

dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban.

3. Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pengambilan

kebijakan

publik.

1. Meningkatnya

partisipasi dan

pelibatan

masyarakat

dalam

pengambilan

keputusan dan

kebijakan

publik melalui

partisipasi aktif

masyarakat

dalam kegiatan

pembangunan

daerah

Kabupaten

Badung.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat dan berwawasan pelestarian lingkungan hidup dan budaya lokal.

2. Menguatkan tatanan SDM perencana didaerah dan kesadaran masyarakat dalam partisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan publik.



Misi VII : Memantapkan pelaksanan Otonomi Daerah

1. Meningkatnya

pelaksanaan

tata kelola

pemerintahan

sesuai dengan

prinsip-prinsip

otonomi

daerah.

1. Terwujudnya

penyelenggara

an urusan

pemerintahan

daerah skala

kabupaten/kota

melalui

ketatalaksanaa

n

pemerintahan

yang bersih,

efektif, efisien,

transparan,

profesional,

responsif dan

akuntabel,

yang

dilaksanakan

melalui

manajemen

pengelolaan

keuangan

daerah yang

mantap; sistem

dan

manajemen

partisipatif yang

legitimate, dan

keterlibatan

masyarakat

dalam proses

perencanaan,

pelaksanaan

dan

Peningkatan SDM aparatur penyelenggara pemerintahan

1. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan terhadap tupoksi masing-masing melalui kegiatan loka karya, pelatihan dan seminar tentang otonomi daerah

2. Meningkatkan penguasaan terhadap sistem tata kelola pemerintahan dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan masing-masing satuan unit kerja Pemkab. Badung



pengawasan.

2. Meningkatnya

pelaksanaan

akuntabiltas

pengelolaan

keuangan

daerah.

1. Terwujudnya

tata kelola

keuangan

daerah yang

berbasis kinerja

dan tepat

sasaran, tepat

guna dan tepat

waktu.

Peningkatan tata kelola keuangan daerah

1. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang transparan, jujur, akuntabel dan berkeadilan.

3. Meningkatnya

pelaksanaan

koordinasi

yang intensif

dalam

pelaksanaan

otonomi

daerah.

1. Terwujudnya

pelaksanaan

kebijakan

norma, standar,

prosedur dan

kriteria

pembinaan,

sosialisasi,

bimbingan,

konsultasi,

supervisi,

koordinasi,

monitoring dan

evaluasi serta

pengawasan

penyelenggara

an urusan

pemerintahan

pemerintahan

yang bersih,

efektif, efisien,

Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah

1. Meningkatkan koordinasi antar SKPD baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah.

2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat dalam



transparan,

profesional,

responsif dan

akuntabel.

melaksanakan pembangunan terintegrasi

Misi VIII : Mewujudkan pembangunan yang selaras & seimbang sesuai fungsi

wilayahnya

1. Terwujudnya

pembangunan

yang selaras

dan seimbang

antar wilayah.

1. Terwujudnya

pelaksanaan

pembangunan

yang sesuai

program

pemanfaatan

ruang wilayah

kabupaten dan

kawasan

strategis

kabupaten.

Peningkatan pembangunan yang seimbang antar wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung

1. Meningkatkan pembangunan yang seimbang antar sektor dan antar wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat setempat (berwawasan kondisi lokal masyarakat)

2. Terwujudnya

pembangunan

yang sesuai

dengan pola

dan fungsi

wilayah.

1. Terwujudnya

manajemen

penataan ruang

yang efektif,

guna

meningkatnya

percepatan

pembangunan

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Badung

2. Pembangunan yang seimbang

1. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan.



di wilayah

pertumbuhan;

terkendalinya

pertumbuhan

wilayah

perkotaan;

pemanfaatan

tanah yang

efisien dan

efektif.

antar wilayah

3. Peningkatan pengendalian pembangunan wilayah

2. Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan

3. Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (Green Infrastructure)

2. Terwujudnya

percepatan

pembangunan

wilayah

perkotaan dan

perdesaan

yang

seimbang,

berkelanjutan,

dan sinergistas

keterpaduan

kebijakan dan

program

pembangunan.

3. Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

dan pelaku

pembangunan

lainnya akan

fungsi strategis

lingkungan

sebagai upaya

konservasi



hutan dan

rehabilitasi

lahan;

pengendalian

dan

penanggulanga

n pencemaran

lingkungan;

dan penegakan

hukum

lingkungan

untuk

mengurangi

perusakan dan

pencemaran

lingkungan.

Misi IX : Melestarikan sumber daya alam & lingkungan hidup.

1. Meningkatnya

pemanfaatan

sumber daya

alam yang

sesuai dengan

prinsip

pelestarian

lingkungan

yang

berkelanjutan.

1. Terwujudnya

penataan

sumber daya

dan alam

lingkungan

yang didasari

oleh konsep Tri

Hita Karana,

dalam

pengaturan

ruang, tata

letak, bentuk,

serta

penggunaan

lahan,

berpedoman

pada

pemikiran,

hubungan

manusia

dengan Tuhan,

hubungan

Peningkatan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

1. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang menagcu pada pola tata ruang dan kaedah-kaedah pemanfaatan ruang.



manusia

dengan

manusia

lainnya, dan

hubungan

manusia

dengan

lingkungannya

guna

terwujudnya

lingkungan

pemukiman

yang bersih,

aman, indah

dan lestari.

2. Meningkatnya

pelestarian

lingkungan

hidup dan

meningkatnya

kualitas

lingkungan

hidup.

1. Meningkatnya

kualitas

pelestarian

lingkungan

hidup di

seluruh wilayah

Kabupaten

Badung

menuju

Badung yang

bersih dan

hijau.

Mewujudkan pelestarian lingkungan hidup

1. Melindungi serta melestarikan kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air hujan.

2. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam aksi penyelamatan lingkungan

3. Meningkatnya

pengawasan

dan

penegakan

hukum yang

berkaitan

dengan

pelestarian

lingkungan

hidup.

1. Terwujudnya

penegakan

hukum yang

berkaitan

dengan

pelestarian

lingkungan

hidup.

Peningkatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan SDA

1. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana.

2. Mengendalikan pencemaran lingkungan dengan mengurangi penggunaan



bahan-bahan yang berpotensi menimbulkan degradasi kualitas lingkungan

4. Meningkatnya

peran serta

masyarakat

dalam

keterpaduan

pengelolaan

lingkungan

hidup.

1. Terwujudnya

pembinaan dan

pengawasan

keselamatan

dan kesehatan

kerja,

lingkungan

pertambangan

termasuk

reklamasi

lahan pasca

tambang,

konservasi dan

peningkatan

nilai tambah

terhadap

usaha

pertambangan,

pada wilayah

kabupaten.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan, pengawasan dan pelestarian lingkungan hidup.

1. Meningkatkan peran banjar, desa maupun masyarakat secara luas terhadap pengawasan pemanfaatan lingkungan hidup terutama di wilayah masing-masing

2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup.



BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

3.1 Sasaran Strategis

Sasaran Pemerintah Kabupaten Badung yang telah mengalami revisi

sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah dan berdasarkan hasil evaluasi

akuntabilis kinerja instansi pemerintah tahun 2014 oleh Tim Kementrian PAN

dan RB adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan seni masyarakat berdasarkan adat dan budaya bali.

2. Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di

Kabupaten Badung yang damai (Shanti).

3. Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di

sekolah Kabupaten Badung.

4. Meningkatnya ketercapaian dan keterjangkauan memperoleh

layanan pendidikan di Kabupaten Badung.

5. Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif di Kabupaten

Badung.

6. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi pada

tingkat provinsi, nasional dan regional.

7. Terwujudnya peningkatan produktivitas tenaga kerja.

8. Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

9. Terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah Sakit,

Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh

masyarakat Kabupaten Badung.



10. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Badung.

11. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif dan

efisien.

12. Terwujudnya system data kependudukan diseluruh Kabupaten

Badung yang tertib dan terpadu.

13. Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh

masyarakat Kabupaten Badung.

14. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung sadar ber KB.

15. Meningkatnya peranan perempuan.

16. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak.

17. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara

perempuan dan laki-laki.

18. Meningkatnya ekomomi masyarakat miskin, cacat dan penyandang

sosial lainnya.

19. Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam

system perekonomian masyarakat Badung dan sebagai penunjang

sector ekonomi Badung.

20. Pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi.

21. Tercapainya target produksi dan produktivitas pertanian dan

perkebunan.

22. Tercapainya target pemasaran.

23. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam

pemenuhan kebutuhan protein hewani.



24. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan

protein yang bersumber dari ikan.

25. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi

perikanan.

26. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

27. Terwujudnya opini positif terhadap pemerintahan daerah.

28. Meningkatkan kualitas lembaga ekonomi pedesaan.

29. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien

berorientasi pada kepentingan publik yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

30. Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD.

31. Peningkatan pengawasan yang lebih menyeluruh dan terpadu.

32. Meningkatkan sistem pengendalian intern.

33. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akuntabilias

instansi Pemerintah Kabupaten Badung.

34. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

35. Meningkatnya kondisi kemantapan jalan dan jembatan.

36. Terwujudnya kualitas sarana dan prasarana pengairan yang

berkondisi baik.

37. Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif dan efisien

38. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana

perhubungan.

39. Meningkatnya pelayan umum dibidang perhubungan.



40. Meningkatkan kualitas dan kuantitas objek dan daya tarik wisata

serta sarana pariwisata yang nyaman dan aman.

41. Meningkatkan kunjungan wisatawan.

42. Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik.

43. Terwujudnya pelestarian dan kualitas lingkungan hidup.

44. Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Badung.

3.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang dimaksud adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah

ditetapkan. Dalam penyusunan review dokumen Rencana Kinerja Tahunan

ini, Pemerintah Kabupaten Badung telah merencanakan 82 indikator kinerja

(16 indikator mengalami penyesuaian) yang tercakup dalam 44 sasaran

strategis.

Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Badung di tahun 2014 berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah Tahun 2014 oleh Tim Kementrian PAN dan RB secara rinci dapat

dilihat sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen ini.



BAB IV

PENUTUP

Review Dokumen Rencana Kinerja Tahunan merupakan komitmen

Pemerintah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang

baik (good governance) serta sebagai upaya dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih (clean government). Dokumen ini diharapkan

dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan oleh masing

– masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Badung dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Badung Tahun 2010-2015.

Dokumen ini memberikan gambaran rencana kinerja Pemerintah

Kabupaten Badung kepada semua pihak baik sebagai stakeholders ataupun

pihak lain yang telah berpartisipasi aktif membangun Kabupaten Badung

untuk bersama sama “Melangkah Bersama Membangun Badung yang

Shanti dan Jagadhita Berdasarkan TRI HITA KARANA”

Demikian review rencana kinerja tahunan Kabupaten Badung dibuat

untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BADUNG

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Documents

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang · 3. Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 4. ... Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan