BAB I - dataprimer.sumenepkab.go.id fileb. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan tahun yang akan datang c. Meningkatkan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan

dalam setiap organisasi dikarenakan proses ini mempunyai fungsi

dan peran yang sangat strategis terhadap tercapainya tujuan

organisasi. Perencanaan mengarahkan organisasi bergerak sesuai

dengan arah dan tujuan yang dikehendaki oleh organisasi, selain itu

perencanaan juga menjadi tolok ukur keberhasilan dari langkah-

langkah atau kegiatan yang dilakukan sehingga harus disusun

secara konsisten dengan memperhatikan lingkungan strategis

organisasi baik internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaan

sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, perencanaan

strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran kinerja instansi

pemerintah daerah dan guna menjawab tantangan dan hambatan

organisasi dimasa yang akan datang melalui program dan kegiatan

yang sinergis dan terintegrasi. Rencana Kerja merupakan Integrasi

atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab

perkembangan dan perubahan lingkungan strategis, salah satu

perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan

paradigma kepemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal

dengan Good Governance yang memberikan nuansa peran dan

fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat,

sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu :

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Hal ini memudahkan

Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tanggungjawab

dan melaksanakan pemerintahan serta mempertanggungjawabkan

kinerjanya kepada masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah;

3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan;

5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2020

disusun dengan berpedoman kepada Renstra Inspektorat dan

mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD),

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Sumenep

Tahun 2020 disusun dengan maksud memberikan pedoman dalam

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada

tahun 2020.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renja

adalah :

a. Menjabarkan rencana strategis OPD

b. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi

berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan tahun

yang akan datang

c. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi

pelaksanaan program dan kegiatan OPD

d. Menciptakan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya

organisasi

e. Menciptakan kesinambungan kegiatan pembangunan dari tahun

ke tahun dan keselarasan program kegiatan OPD dengan

program dan kegiatan pemerintah daerah sebagaimana

tercantum dalam RKPD maupun RPJMD

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Tahun 2019 disusun ke dalam

bab-bab sebagai berkut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya

dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang OPD, proses

penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD

dengan dokumen OPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L

dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya

dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata

Kerja (SOTK), kewenangan OPD, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja OPD.

1.4 Latar Belakang

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD

serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra OPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan

capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD

tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan

Renja OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan

Pemerintah No 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis

yang terkait dengan pelayanan OPD; Permasalahan dan

hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas

dan fungsi OPD; dampaknya terhadap pencapaian visi dan

misi kepala daerah terhadap capaian program

nasional/internasional; seperti SPM dan MDGs (Millenium

Development Goals); Tantangan dan peluang dalam

meningkatkan pelayanan OPD;

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas yang direncanakan.

2.4 Tantangan dan Peluang

Dimaksudkan untuk menjabarkan tantangan dan peluang

yang dihadapi oleh OPD dalam mewujudkan kegiatan dan

programnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana

dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang

terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian

Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2019 dapat

dilihat melalui perkembangan capaian kinerja selama satu tahun

periode berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan. Secara

garis besar dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2018

Kabupaten Sumenep

KODE Urusan/Bidang

Urusan/Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/

kegiatan (Output)

Target kinerja Capaian Program (Renstra

OPD) Tahun 2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun (2018)

Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)

Target Program dan Kegiatan (Renja

OPD tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan

Target Renja OPD Tahun

2018

Realisasi Renja OPD Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun

2019)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=(10/4)

3 Urusan Administrasi dan Fungsi Penunjang Pemerintahan

3.05 Bidang Urusan Pengawasan

01 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

100%

01 Penyediaan jasa surat menyurat Prosentase surat yang

tersampaikan 100% 95% 95% 95% 100% 95% 285% 285%

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan

layanan jasa kantor 95% 90% 90% 90% 100% 90% 270% 284.2%

03 Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor

Prosentase kenyamanan lingkungan tempat kerja

90% 95% 95% 95% 100% 95% 285% 316.6%

04 Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor Prosentase penyelesaian administrasi perkantoran

95% 95% 95% 95% 100% 95% 285% 316.6%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Prosentase penyelesaian administrasi perkantoran

95% 95% 95% 95% 100% 95% 285% 316.6%

05 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Prosentase penerangan bangunan kantor

95% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 315.7%

06 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Prosentase penyerapan informasi bidang

pengawasan 95% 95% 95% 95% 100% 95% 285% 316.6%

Penyusunan Standart Operasional Prosedur Pengawasan

Jumlah SOP 5 - - - - - - -

07 Penyediaan makanan dan minuman

Prosentase penyediaan makanan dan minuman

95% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 315.7%

08 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

KODE Urusan/Bidang



kegiatan (Output)


OPD) Tahun 2021



dengan tahun (2018)



OPD tahun 2019)



2018


Tingkat Realisasi

(%)



2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=(10/4)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Prosentase tingkat penyelesaian masalah bidang pengawasan

95% 95% 95% 95% 100% 95% 285% 316.6%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Prosentase tingkat penyelesaian masalah bidang pengawasan

100% - - - - 95% 95% 23.75%

09 Peringatan Hari-Hari Besar Memberikan informasi yang

luas kepada masyarakat 95% 95% 95% 95% 100% 95% 285% 316.6%

14 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah penyediaan jenis peralatan kantor

2 - - - - - - -

15 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Prosentase pemenuhan peralatan kantor

95% 95% 95% 95% 100% 95% 285% 316.6%

Pengadaan Meubelair Tersedianya Peralatan

Kantor 2 - - - - - - -

Pengadaan Komputer Tersedianya Peralatan

Kantor 10 - - - - - - -

Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi

Tersedianya Peralatan Kantor

5 - - - - - - -

16 Rehabilitasi Gedung Kantor/rumah dinas

Prosentase rehabilitasi gedung kantor

95% - - - - - - -

17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas

Prosentase kenyamanan lingkungan tempat kerja

95% 95% 95% 95% 100% 95% 285% 316.6%

18 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Prosentase kelancaran mobilitas tugas operasional

95% 95% 95% 95% 100% 95% 285% 316.6%

19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Prosentase perlengkapan kantor penunjang

operasional 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 300%

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

Prosentase penggunaan mebeleur dalam penunjang

operasional 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 300%

Pemeliharaan rutin/berkala Komputer

Prosentase fungsi komputer sebagai penunjang

100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 300%

http://sippda.sumenepkab.go.id/sikd/index.php?par=RnJtUmVuc3RyYUtlZ2lhdGFuU2F0a2VyOjptb2R1bC9zaWtkXzIwMTEvbGFraXAvZm9ybS9mcm1fcmVuc3RyYV9rZWdpYXRhbl9zYXRrZXIucGhwOjo%3D&mode=vw_indikator&idPeriode=20191710118933101&idRenstra=20191710318937172&idUnit=40201&idProgram=20191712128940658&idKgtn=20191712128940675&idIndktr=20191712128940816&accRight=rw










KODE Urusan/Bidang



kegiatan (Output)


OPD) Tahun 2021



dengan tahun (2018)



OPD tahun 2019)



2018


Tingkat Realisasi

(%)



2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=(10/4)

operasional

Pemeliharaan rutin Jaringan Air, Listrik dan Telepon

Jumlah Cakupan Layanan Jasa Kantor

1 - - - - - - -

02 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

20%

01 Pendidikan dan pelatihan formal Prosentase kemampuan aparatur teknis bidang

pengawasan 95% 95% 95% 95% 100% 95% 285% 316.6%

02 Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian

Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas 75 - - - - - - -

Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

Terpenuhinya jumlah pejabat fungsional auditor

atas penilaian angka kredit yang dilakukan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 300%

Workshop Penanganan Kasus-Kasus

Jumlah APIP 25 - - - - - - -

Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Jumlah Laporan - 3 3 3 100% - - -

Workshop Pengawasan Tata Kelola Keuangan Secara Preventif

Jumlah OPD 85 - - - - - - -

Bimtek Audit Kinerja Jumlah Aparatur

Pengawasan 25 - - - - - - -

Bimtek Audit Investigatif Jumlah Aparatur

Pengawasan 25 - - - - - - -

Bimtek Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Aparatur Pengawasan

25 - - - - - - -

Bimtek Sistem Informasi Keuangan Desa


25 - - - - - - -

Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah


25 - - - - - - -

03 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

75%




http://sippda.sumenepkab.go.id/sikd/index.php?par=RnJtUmVuc3RyYVByb2dyYW1TYXRrZXI6Om1vZHVsL3Npa2RfMjAxMS9sYWtpcC9mb3JtL2ZybV9yZW5zdHJhX3Byb2dyYW1fc2F0a2VyLnBocDo6&mode=vw&idPeriode=20191710118933101&idRenstra=20191710318937172&idUnit=40201&idBidang=&idProgram=20191712128940660&accRight=rw



KODE Urusan/Bidang



kegiatan (Output)


OPD) Tahun 2021



dengan tahun (2018)



OPD tahun 2019)



2018


Tingkat Realisasi

(%)



2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=(10/4)

01 Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Prosentase penyampaian pelaporan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 300%

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Prosentase penyampaian pelaporan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 300%

Penyusunan RKA dan DPA OPD

Tingkat pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan terkait dengan penyusunan RKA

dan DPA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 300%

02 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

Prosentase penyajian laporan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 300%

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja OPD yang

telah tersusun 3 - - - - - - -

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan terkait denga 0n

penyusunan Renstra dan Renja OPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 300%

15

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

75% 75% 75% 75%

01 Pengawasan Internal OPD

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Prosentase pengendalian pelaksanaan pemerintahan

dan Pembangunan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 300%

Penanganan Kasus di lingkungan pemerintah daerah

Prosentase penanganan penyelesaian kasus

100% 100% 100% 100% 100% 85% 285% 285%

Gelar Pengawasan Daerah Jumlah OPD 60 - - - - - - -




(Larwasda)

Inventarisasi temuan pengawasan Prosentase pengendalian

pelaksanaan pemerintahan dan Pembangunan

100% 95% 95% 100% 100% 95% 290% 290%

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Jumlah Tindak lanjut yang diterima

75 70 75 75 100% 70 215 286,6%

Telaah Sejawat Hasil Pengawasan Jumlah Laporan 2 - - - - - - -

Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3

Kapabilitas APIP Level 3 - - - - - - - -

Klinik Konsultasi Hasil Pengawasan (Klik-HP)

Jumlah OPD 75 - - - - - - -

Peningkatan Pengelolaan SIM-HP Inventarisasi Hasil

Pengawasan pada Sistem SIM-HP

1 - - - - - - -

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)

Terlaksananya Pemeriksaan tujuan tertentu

5 - - - - - - -

02 Reviu, Monitoring dan Evaluasi

Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD )

Jumlah Laporan 3 3 3 3 100% 3 9 300%

Reviu dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Jumlah Laporan Penyelenggaraan

pemerintahan Daerah (LPPD)

3 - - - - - - -

Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)

Tersusunnya RAD-PPK

2 - - - - - - -

Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Jumlah Laporan 3 - - - - - - -

Reviu Penyusunan RKA APBD Jumlah Laporan 3 - - - - - - -

Review dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Jumlah Laporan Evaluasi 3 3 2 2 100% 3 7 233.3%

Review Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan

Jumlah Laporan - - 4 4 100% 4 12 -

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

Jumlah Laporan 2 - 1 1 100% 4 6 300%

Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Daerah

Prosentase keberhasilan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi 100% 100% 100% 100% 100% 95% 295% 295%

Reviu Pengadaan Barang dan Jasa

Laporan 5 - - - - - - -

Evaluasi Penerapan SPIP Jumlah OPD 75 - - - - - - -













03 Pelaksanaan Zona Integritas Jumlah OPD 75 - - - - - - -

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten

Sumenep yang tercantum dalam program dan kegiatan yang dilakukan

selama periode satu tahun sebagai penentuan tolok ukur dan indikator

kinerja perlu dilakukan analisis pencapaian kinerja. Analisis pencapaian

kinerja tersebut disajikan dengan format sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kabupaten Sumenep

No Indikator SPM/Standar Nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Prosentase laporan keuangan sesuai SAP

Meningkatnya ketaatan dan

kepatuhan pengelolaan

keuangan daerah

Perolehan Opini atas BPK

Prosentase pelaksanaan zona

integritas

Prosentase Penyelenggaraan

SPIP yang efektif

Prosentase tindak lanjut

temuan BPK

Prosentase tindak lanjut

terhadap temuan APIP

Prosentase kasus yang

ditindaklanjuti

50% 70% 80% 90% 99,91% 100% 90% 95% Dalam indikator ini

realisasi capaian tahun

2018 diperoleh dari

prosentase program

dan kegiatan

2 Prosentase penyelesaian tindak lanjut

80% 85% 90% 95% 99,91% 100% 90% 95%

3 Prosentase peningkatan cakupan pengawasan

80% 85% 85% 95% 100% 100% 85% 95%

4 Prosentase penyelesaian penanganan kasus yang

ditangani

60% 70% 80% 90% 100% 100% 80% 90%

5 Prosentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM aparatur pengawasan

80% 85% 90% 90% 30% 60% 90% 90%

6 Prosentase OPD yang memperoleh nilai sakip ≥ B Meningkatnya akuntabilitas

kinerja OPD

Prosentase peningkatan hasil

penilaian kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan

60% 70% 80% 90% 95% 100% 90% 90%

7 Kapabilitas APIP Level 3

Level 3 Prosentase peningkatan

kompetensi aparatur 60% 70% 80% 90% 95% 100% 90% 90%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Kabupaten.

Mengingat permasalahan dan tantangan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan yang semakin kompleks maka untuk

menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu penting dan

strategis perlu diidentifikasi serta dikelompokkan menurut skala prioritas

menyesuaikan isu-isu global, nasional, regional dan lokal sesuai dengan

dinamika yang berkembang serta mempengaruhi kinerja organisasi.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi serta

serta penjabaran kajian terhadap isu-isu penting penyelenggaran tugas

fungsi Inspektorat Kabupaten Sumenep, maka dapat dirumuskan isu-isu

penting dan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi

penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat.

Perumusan isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi

Inspektorat, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan

atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan

fungsi Inspektorat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Inspektorat Kabupaten tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra

Inspektorat.

Isu-isu strategis yang dihadapi dilihat dari faktor internal dan

eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal

a. Terbatasnya tenaga Auditor

b. Kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Aparatur Pengawasan yang terbatas

c. Sarana dan Prasarana yang menunjang Kegiatan Operasional

Pengawasan masih kurang memadai

Faktor Eksternal

Lemahnya pengendalian intern dari masing-masing unit kerja / OPD

2.4. Tantangan dan Peluang

Pelaksanaan Review terhadap rancangan awal RKPD

dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil analisa

kebutuhan yang telah disusun dengan target Renstra pada tahun yang

direncanakan. Berdasarkan analisa kebutuhan dapat digambarkan

melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan selama satu periode

tertentu dengan melakukan kajian-kajian menyeluruh terhadap

efektifitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat

Kabupaten Sumenep.

Dari rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan yang

dibutuhkan organisasi, dapat digambarkan melalui tabel berikut ini :

Tantangan

Tantangan (threats)meliputi:

a. Stakeholder belum sepenuhnya memahami paradigma

pengawasan;

b. Bertambahnya peran Inspektorat dalam menjamin tata kelola

pemerintahan yang baik;

c. Bertambahnya pengaduan masyarakat;

d. Masih adanya tunggakan tindak lanjut temuan terhadap hasil

pemeriksaan terutama yang menyangkut kerugian

Negara/Daerah;

e. Kemampuan untuk meningkatkan dan mempertahankan Opini

BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah;

f. Bertambahnya program/kegiatan yang dibebankan oleh

pemerintah.

Peluang

Peluang (oportunities)meliputi:

a. Respon positif stakeholder terhadap aktivitas Inspektorat dalam

rangka meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang

bersifat kemitraan dan keterkaitan dengan unit

pengawasanInspektorat Kabupaten Sumenep;

b. Mendapatkan dukungan dari Bupati terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi Inspektorat;

c. Kebijakan pemerintah pusat yang mendorong ke arah

transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah;

d. Memungkinkannya untuk dilakukan kerjasama dengan aparat

penegak hukum (APH) untuk melakukan program pencegahan

dan pemberantasan korupsi;

e. Tingkat keterbukaan serta semakin banyaknya PD dalam

melakukan konsultasi terkait penyelenggaraan pengelolaan

keuangan dan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sumenep;

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mendasari strategi dan visi serta misi yang telah dirumuskan

dalam kebijakan nasional harus memberikan keterkaitan hubungan

dan kontrol pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dalam kerangka prioritas pembangunan nasional.

Sebagai pelaksanaan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten

Sumenep periode 2016-2021, kebijakan yang diarahkan untuk

mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam

rangka upaya peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja

pemerintah guna terwujudnya prinsip-prinsip kepemerintahan yang

baik (Good Governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan

pada semua kegiatan, kondisi ini sejalan dengan kebijakan nasional

dan provinsi.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh

yang berwenang untuk menjadi pedoman, pegangan atau petunjuk

dalam pelaksanaan program atau kegiatan agar tercapai kelancaran

dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran

organisasi yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten

Sumenep.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja OPD

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari tugas

pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sumenep yang dapat

menggambarkan hasil akhir yang dicapai dalam jangka waktu 1

(satu) tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang dalam

penetapannya mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan

yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator

untuk melihat keberhasilan pelaksanaan kepemerintahan

(perfomance indicator) serta untuk mewujudkan pencapaian

indikator kinerja organisasi.

Adapun tujuan Inspektorat Kabupaten Sumenep sesuai

dengan rencana strategis Inspektorat Kabupaten Sumenep tahun

2016-2021 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan dan

kinerja pemerintah daerah.

B. Sasaran

Sasaran dibuat agar hasil yang akan dicapai secara nyata

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu

tertentu, yang merupakan penjabaran dari tujuan. Penetapan

sasaran didasari atas isu- isu strategis, analisis lingkungan internal

dan eksternal, untuk menentukan faktor kunci keberhasilan,

sejalan dengan proses perencanaan strategis. Fokus utama

penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi dana dan sumber

daya ke dalam kegiatan atau operasional untuk pencapaian kinerja

yang diinginkan.

Dalam penetapan sasaran juga dirancang dan

diidentifikasikan indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran

tingkat keberhasilan perwujudan pencapaiannya pada priode

tahun tertentu. Setiap indikator pencapaian sasaran disertai

dengan targetnya masing-masing. Adapun sasaran sesuai dengan

Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;

2. Meningkatnya sarana layanan perkantoran.

Tabel. 3.2 Tujuan dan Sasaran

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Prosentase Laporan Keuangan sesuai SAP 90%

Prosentase peningkatan cakupan pengawasan

97%

Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

95%

Prosentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan APIP

95%

Prosentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP ≥ B

90%

Prosentase penyelesaian penanganan kasus yang ditangani

95%

Kapabilitas APIP Level 3 Level 3

Meningkatnya sarana layanan perkantoran

Nilai SAKIP Inspektorat A

Prosentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM aparatur pengawasan

95%

Prosentase Pencapaian Program 90%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program Dan Kegiatan

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis

dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh organisasi guna

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui

kebijakan organisasi. kebijakan organisasi tersebut kemudian

dituangkan dalam bentuk program yang terangkum dalam uraian

sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan tindakan nyata Inspektorat

Kabupaten Sumenep dalam jangka waktu tertentu yang

dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis. Adapun yang

merupakan Kegiatan Prioritas Tahun 2019 adalah sebagai

berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

c. Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor

d. Penyediaan Kebutuhan Perkantoran

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Penyediaan Standart Operasional Prosedur

Pengawasan

g. Penyediaan Makanan dan Minuman

h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam

Daerah

i. Peringatan Hari-Hari Besar

j. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor/

Rumah Dinas

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Meubelair

Pengadaan Komputer

Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi

Rehabilitasi Gedung Kantor/Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah

Dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan

Gedung Kantor/Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

Pemeliharaan Rutin Jaringan Air, Listrik dan Telepon

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

b. Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kepegawaian


Bimtek Audit Pengelolaan Keuangan Desa

Bimtek Audit Berbasis Risiko

Bimtek Probity Audit

Bimtek Penyelenggaraan SPIP Integratif

Bimtek Reviu LKPD Akrual

3. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

a. Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan RKA dan DPA OPD

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja OPD

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

Penyusunan LPPD

4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

a. Pengawasan Internal OPD

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah

Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda)

Inventarisasi Temuan Pengawasan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

Telaah Sejawat

Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3

Klinik Konsultasi Hasil Pengawasan (Klik-HP)

Peningkatan Pengelolaan SIM-HP

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Audit Kinerja

b. Review, Monitoring dan Evaluasi

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Reviu dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD)

Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)

Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

Reviu Penyusunan RKA APBD

Reviu dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Reviu Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan



Reviu Pengadaan Barang dan Jasa

Evaluasi Penerapan SPIP

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reviu DAK Fisik

c. Pelaksanaan Zona Integritas

Pelaksanaan Zona Integritas

Survei Penilaian Integritas

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang menjadi

prioritas sebagaimana dijelaskan di atas diharapkan dapat

menjawab tantangan dan tanggung jawab Inspektorat

Kabupaten Sumenep dalam memberikan keyakinan yang

memadai (assurance activities), melakukan sistem deteksi dini

(early warning system), meningkatkan kualitas (consulting

activities) penyelengaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Dibawah ini, disajikan Rencana Program, Kegiatan,

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Inspektorat Kabupaten Sumenep dengan target kinerja yang

akan dicapai pada Tahun 2019.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kabupaten Sumenep

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

3 Urusan Administrasi dan Fungsi Penunjang Pemerintahan

Kabupaten Sumenep

APBD Terdapat 8

kegiatan baru dan strategis yaitu Survei Penilaian Integritas,

Bimtek Audit Pengelolaan Keuangan

Desa, Bimtek Audit Berbasis Risiko, Bimtek Probity Audit,

Bimtek Penyelenggaraa

n SPIP Integratif,

Bimtek Reviu LKPD Akrual, Larwasda dan

Reviu DAK Fisik

05 Bidang Urusan Pengawasan

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat dalam 1 tahun 3200 srt 30.459.000 3200 srt

33.504.900,00

002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Cakupan Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik 1 tahun 267.630.000 1 tahun

294.393.000,00

003 Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor

Jumlah kebutuhan bahan dan jasa kebersihan kantor

12 macam

106.492.500 12

macam

117.141.750,00

004 Penyediaan Kebutuhan Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan

selama 1 TA 36

macam 21.031.600

36 macam

133.242.010,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

selama 1 TA

14 macam

100.097.500 14

macam

005 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen listrik yang diadakan 15 jenis 22.582.000 15 jenis

24.840.200,00

006 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

yang tersedia

13 macam

35.850.000 13

macam

43.378.500,00

Penyusunan Standart Operasional Prosedur Pengawasan

Jumlah SOP 5 2.250.000 5

007 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah tersedianya makanan dan

minuman 2

macam 108.700.000

2 macam

131.527.000,00

008 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah perdin ke luar daerah 283 kali 161.158.000 283 kali 324.229.180,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumalah perdin ke dalam daerah 605 kali 106.800.000 605 kali


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

009 Peringatan Hari-Hari Besar Jumlah kegiatan peringatan hari-

hari besar yang dilaksanakan 2

kegiatan 60.500.000

2 kegiatan

66.550.000,00

015 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/ Rumah Dinas

Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor

Jumlat alat angkutan darat yang dibeli 13 unit 1.305.000.000 Baru

Pengadaan peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang

dibeli 1 paket 100.000.000

016 Rehabilitasi gedung kantor/ rumah dinas

Jumlah gedung kantor yang direhab 1 paket 600.000.000 1 paket 660.000.000

017 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas

Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan

1 unit gedung kantor

55.675.500

1 unit gedung kantor

61.243.050,00

018 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah perawatan kendaraan dinas/operasional

4 Kali /thn

138.204.000 4 Kali /thn

152.024.400,00

019 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan

pemeliharaan 30 unit 63.750.000 30 unit

155.848.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

Jumlah perawatan meubelair 2

kali/thn 17.500.000

2 kali/thn

Pemeliharaan rutin/berkala Komputer

Jumlah komputer yang siap pakai 20 unit 53.250.000 20 unit

Pemeliharaan rutin Alat-alat studio Jumlah pemeliharaan alat-alat

studio 1 7.180.000 1

02 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

N bn

001 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah kegiatan pendidikan dan

pelatihan formal yang diikuti 90 kali 100.000.000 90 kali 110.000.000

Bimtek Audit Pengelolaan Keuangan Desa

jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/bimtek

53 orang

80.530.000

Bimtek Audit Berbasis Risiko jumlah pegawai yang mengikuti

diklat/pelatihan/bimtek 53

orang 80.530.000

Bimtek Probity Audit jumlah pegawai yang mengikuti


orang 80.530.000

Bimtek Penyelenggaraan SPIP Integratif

jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/bimtek

53 orang

80.530.000

Bimtek Reviu LKPD Akrual jumlah pegawai yang mengikuti


orang 44.125.000

002 Pengelolaan dan Peningkatan


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

disiplin Kepegawaian


jumlah PFA yang dinilai 23 PFA 8.185.100 25 PFA

9.003.610,00

03 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

001 Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran

3 buku 3.054.600,00

3 buku 3.360.060,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

3 buku 2.912.100,00

3 buku 3.203.310,00

Penyusunan RKA dan DPA OPD jumlah RKA dan DPA

2 buku

7.304.500,00 2 buku

8.034.950,00

002 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 2 buku 3.006.100,00 2 buku

3.306.710,00

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Jumlah LPPD 1 buku 3.054.500,00 1 buku

3.359.950,00

15

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

001 Pengawasan Internal OPD

Inventarisasi temuan pengawasan Prosentase pengendalian

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

47 eksempl

ar 4.606.600,00

47 eksempl

ar

5.067.260,00

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Prosentase pengendalian pelaksanaan pemerintahan dan

pembangunan 80 LHP 324.608.900,00 80 LHP

357.069.790,00

Penanganan Kasus di lingkungan pemerintah daerah

Prosentase penanganan penyelesaian kasus 50 LHP 536.354.000,00 50 LHP

589.989.400,00

Peningkatan Kapabilitas APIP Jumlah Laporan Level 3 150.000.000,00 Level 3

-

Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK


pembangunan

35 eksempl

ar 7.344.750,00

35 eksempl

ar 8.079.225,00

Tindak lanjut hasil pengawasan APIP


pembangunan

35 eksempl

ar 8.000.000,00

35 eksempl

ar 8.800.000,00


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Larwasda Jumlah laporan TLHP 80

TLHP 60.000.000,00

80 TLHP

66.000.000,00

Audit Kinerja Jumlah Laporan 2

laporan 22.756.800,00

4 laporan

25.032.480,00

002 Reviu, Monitoring dan Evaluasi


Prosentase keberhasilan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi

80 Laporan 279.705.900,00

80 Laporan

307.676.490,00

Review dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Prosentase akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2 laporan 43.216.000,00

2 laporan

47.537.600,00

Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD )

Efisiensi pelaksanaan laporan keuangan pemerintah daerah

3 laporan

68.347.500,00 3

laporan

75.182.250,00

Review Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan

Tersedianya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

sesuai kebutuhan

4 laporan 19.287.400,00

4 laporan

21.216.140,00


Langkah prefentif terhadap upaya gratifikasi

2 laporan

5.689.200,00 2

laporan

6.258.120,00

Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Jumlah Laporan Reviu LKPD 2

laporan 5.689.200,00

2 laporan

6.258.120,00

Review DAK Fisik Jumlah Laporan Review DAK

Fisik 4

laporan 22.756.800,00

4 laporan

25.032.480,00

Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan 2

laporan 5.689.200,00

2 laporan

6.258.120,00

Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Jumlah Laporan Reviu LKPD 2

laporan 5.689.200,00

2 laporan

6.258.120,00

Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)

Prosentase akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2 laporan 5.689.200,00

2 laporan

6.258.120,00

003 Pelaksanaan Zona Integritas

Pelaksanaan Zona Integritas Jumlah OPD 40 OPD 39.830.000,00 57 OPD

43.813.000,00

Survei Penilaian Integritas Hasil Survei 3

laporan 115.790.000,00

3 laporan

127.369.000,00

Jumlah 5.588.922.650,00

4.077.346.295,00

BAB V

PENUTUP

Untuk menjamin agar kegiatan berjalan efektif, efisien, dan

tepat sasaran maka sebuah sistem perencanaan yang baik merupakan

syarat mutlak untuk tercapainya tujuan. Rencana Kerja (Renja)

Inspektorat merupakan bagian dari rencana kerja tahunan yang

menggambarkan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh

Inspektorat Kabupaten Sumenep dan dijabarkan kedalam program dan

kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran

pembangunan. Adapun prioritas pembangunan tahunan yang

dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep adalah berdasarkan

kritieria sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan.

2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga

langsung dapat dirasakan manfaatnya.

3. Kegiatan tersebut sifatnya mendesak dan penting untuk segera

dilaksanakan.

4. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu

tahun.

Renja Tahun 2020 merupakan pedoman dalam menyusun

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-OPD)

yang selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah.

Beberapa harapan dengan adanya Renja 2020, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif

dan efisien serta terkordinasi sesuai dengan tujuan dan sasaran

berikut berbagai indikator yang telah ditetapkan.

2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan

pengawasan Program dan Kegiatan di Inspektorat Kabupaten.

3. Mengakomodir berbagai aspirasi, perkembangan maupun perubahan

yang terjadi, yang belum terprediksi dalam Renstra Inspektorat

Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021.

Akhirnya, indikator keberhasilan pelaksanaan Renja akan sangat

tergantung kepada komitmen dan konsistensi para pelaksana program

dan kegiatan sehingga sasaran organisasi yang telah ditetapkan bersama

dapat dicapai dengan sebaik- baiknya.

Sumenep, Januari 2019

INSPEKTUR KABUPATEN S U M E N E P

Drs. R. IDRIS, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19590304 198503 1 018

Documents

BAB I - dataprimer.sumenepkab.go.id fileb. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan tahun yang akan datang c. Meningkatkan