BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015

8/18/2019 BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015

1/35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)

yang memiliki peranan penting dalam eksistensi suatu negara. Beberapa

bidang maupun sektor pembangunan bangsa Indonesia ditetapkan dan

dilakukan yang dilakukan oleh permerintahan dipegang kendali oleh PNS

melalui kebijakan, keputusan strategis, perenanaan pembangunan, dan

pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga dalam memainkan peranan

tersebut, diperlukan sosok PNS yang pro!esional, yaitu PNS yang mampu

memenuhi standar kompetensi dan melaksanakan tugas jabatannya seara

e!ekti! dan e!isien.

"itra Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini dalam pandangan

masyarakat memiliki nilai yang negati!. Pandangan tersebut sangat

dipengaruhi oleh beberapa sikap, perilaku dan kinerja PNS yang dianggap

belum optimal dalam pelayanan publik, kurangnya sikap pro!esionalisme dan

tanggung jawab sebagai abdi negara dengan ditunjukannya beberapa

kejadian yang menampilkan PNS memiliki banyak waktu luang di saat jam

kerja dan kurangnya disiplin waktu oleh beberapa oknum PNS. #al$ hal

tersebut membuat masyarakat belum memberikan apresiasi yang

memuaskan terhadap kinerja PNS sehingga sudah menjadi wajar apabila

masyarakat saat ini menuntut perbaikan dalam kinerja seorang PNS yang

dapat bekerja seara optimal untuk menjadi abdi negara dan dapat melayani

masyarakat dengan prima. %asyarakat menyimpan akan harapan besar bagi

perubahan kinerja dan perubahan dalam budaya kerja PNS sehingga kesan

negati! yang selama ini ada didalam persepsi masyarakat dapat hilang sedikit

demi sedikit menjadi itra yang lebih baik.

1


2/35

Perilaku PNS yang diidentikan dengan penyelewengan dari

kewenangan seorang pelayan masyarakat telah mengidenti!ikasikan itra

negati! sedangkan PNS merupakan barometer pelayan masyarakat. &ntuk

memperbaiki dan mengembalikan peran PNS yang lebih baik perlu adanya

re!ormasi birokrasi. Selama ini kemajuan pelayanan publik ditentukan oleh

kemampuan aparatur birokrasi dalam hal ini PNS dituntut untuk memiliki

integritas dan kompetensi di bidangnya. Namun selama ini birokrasi belum

ideal dan birokrasi lebih mengabdi kepada kepentingan politik yang sedang

berkuasa. Perubahan birokrasi dapat dimulai dari sumberdaya manusia yang

kompeten dari perubahan dalam sistem, rekrutmen, manajemen dan budaya

kerja PNS. 'ujuannya adalah menjadi abdi Negara yang bersi!at melayanidan dapat dihandalkan karena bekerja seara pro!essional.

&ndang$&ndang Nomor tahun *+ tentang Aparatur Sipil Negara

saat ini menjadi dasar dan tolok ukur perubahan birokrasi , sejatinya birokrasi

merupakan abdi negara yang melayani publik. Birokrasi menjadi alat Negara

untuk memenuhi dan melayani kebutuhan publik. &ntuk itu diperlukan

birokrasi yang pro!esional dan memiliki sumber daya. -alam && ASN ini

mengedepankan independensi, kinerja dan pro!esionalisme aparatur sipilnegara. && ASN membawa perubahan besar dalam birokrasi mulai dari

sistem perenanaan, pengadaan, pengembangan karier, penggajian, serta

sistem dan batas pensiun. Perubahan itu didasarkan pada sistem merit yang

mengedepankan prinsip pro!esionalisme, kompetensi, kuali!ikasi, kinerja,

transparansi, obyektiitas, serta bebas dari interensi politik dan //N.

-engan diterapkannya && ASN menjadi peluang bagi pemerintah untuk

meningkatkan mutu pelayanan. PNS bisa bekerja seara pro!esional sesuai

dengan tanggungjawab dan tugasnya. Pada sisi lain birokrasi dituntut untuk

adanya peningkatan kemampuan melalui ilmu dan teknologi sebab nantinya

ASN akan bersaing dengan pegawai dari daerah lain atau ahli yang memiliki

kompeten dalam bidang yang akan diisinya sesuai dengan !ormasi dan

2


3/35

keahliannya di posisi tertentu dalam pemerintahan. && ASN ini menjadi

pondasi penting dalam menata birokrasi di Indonesia namun && ASN ini juga

akan lebih menekan kepada ASN sebagai pelayan kepentingan publik .

&ntuk mendapatkan sosok PNS yang pro!esional, perlu dilaksanakan

pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (-iklat). -iklat ini

dilaksanakan dalam rangka membentuk nilai$nilai dasar pro!esi PNS yang

tergabung dalam singkatan AN0/A (Akuntabilitas, Nasionalisme, 0tika

Publik, /omitmen %utu dan Anti /orupsi). /ompetensi inilah yang kemudian

berperan dalam membentuk karakter PNS yang kuat, yaitu PNS yang

berintegritas, serta mampu bersikap dan bertindak pro!esional dalam

melayani masyarakat.

Pembaharuan atas pola penyelenggaraan diklat yang ada saat ini

perlu dilakukan pembaharuan untuk membentuk PNS pro!esional. Praktik

penyelenggaraan -iklat Prajabatan dengan pola pembelajaran yang

didominasi oleh metode materi dan ealuasi pemahaman, tidak menunjukkan

perubahan yang membentuk nilai$nilai dasar pro!esi PNS. 1leh karena itu,

diperlukan metode yang lebih baik dalam proses internalisasi pada diri

masing$masing peserta diklat. %etode yang digunakan dalam -iklat Pola

Baru mengau pada nilai dasar AN0/A yang diinternalisasikan melalui kuliah

umum yang lebih menarik dan mudah diterima oleh peserta. Selain itu,

dilakukan proses implementasi nilai dasar tersebut dalam bentuk magang

atau bekerja di instansi masing$masing. -engan ara aktualisasi pada tempat

tugas, maka peserta dapat merasakan man!aatnya seara langsung

sehingga nilai$nilai dasar pro!esi PNS tersebut dapat tertanam kuat dalam diri

masing$masing peserta diklat.

Pada diklat prajabatan ini penulis yang merupakan alon pegawai

negeri sipil ("PNS) /ota Salatiga diberi kesempatan untuk magang di

Bappeda /ota Salatiga dengan !ormasi analis pengembangan wilayah.

3


4/35

Bappeda (Badan Perenanaan Pembangunan -aerah) /ota Salatiga adalah

suatu badan yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang perenanaan pembangunan daerah, statistik,

penelitian dan pengembangan di wilayah /ota Salatiga.

%elalui -iklat Prajabatan pola baru ini dapat menginternalisisasikan

prinsip$prinsip AN0/A melalui nilai yang berorientasi pada keahlian dan

kebijakan yang dapat digunakan untuk kesejahteraan bersama dalam bidang

perenanaan kota yang lebih baik sehingga menipkan kota yang berkualitas.

-alam menerapkan nilai AN0/A perlu juga dukungan partisipasi seluruh

lapisan publik baik dari masyarakat dan sektor swasta maupun non

goernment organi2ation (N31) sehingga harus memiliki empati, simpati, dan

hubungan yang baik kepada publik agar perenanaan dan pembangunan

dapat berjalan sesuai dengan isi misi bersama membangun /ota Salatiga

yang berkualitas. Produk yang dihasilkan oleh bappeda ini adalah produk

bersama dalam perenanaan sehingga dalam menjalankannya sangat

penting untuk menerapkan nilai$nilai AN0/A. Nilai akuntabilitas diperlukan

pada setiap produk perenanaan yang dapat dipertanggungjawabkan

kebijakannya kepada publik. Nasionalisme dimana dalam merenanakansuatu kota perlu adanya nilai$nilai dasar satu tujuan, isi misi yang berupaya

dalam kemajuan bersama, kepentingan bersama dan meningkatkan

kesejahteraan bersama sesuai dengan Panasila. Nilai etika publik dimana

dalam perenanaan perlu adanya nilai$nilai yang menjujung kode etik

seorang PNS yang berorientasi pada prinsip dasar pro!esionalisme untuk

melayani, merenanakan, dan membangun kota bersama. Nilai komitmen

mutu dengan mengenalkan produk perenanaan dan kebijakan terkait

pembangunan melalui berbagai upaya yang dapat menjadi e!ekti! dan e!isien

dalam meningkatkan sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat

perkotaan yang lebih baik. Nilai anti korupsi dengan merenanakan suatu

perenanaan yang berorientasi pada kualitas hidup masyarakat perkotaan

4


5/35

bersama tanpa adanya kon!lik kepentingan sehingga perenanaan harus

bersi!at independen tidak berpihak kepada salah satu sektor namun harus

dapat melihat seluruh lapisan masyarakat seara holistik atau menyeluruh

tidak pada priatisasi suatu golongan. /arena pada prinsip dasarnya

perenanaan adalah memperbaiki kepinangan dalam segala sendi bidang

baik !isik maupun non !isik dan mengkonsepkan suatu masalah dan

tantangan untuk dengan melihat suatu peluang pada masa depan untuk

perbaikan dan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik dari segi

lingkungan perkotaan dan sosial masyarakatnya.

-alam diklat ini diharapkan dengan menerapkan nilai dasar AN0/A

dalam aktualisasi di Bappeda dapat menjadikan dasar untuk menjadi PNS

yang pro!esional, berintegritas dan memiliki loyalitas pada orientasi

pelayanan publik dan dapat memiliki sumbangsih yang berkonrtibusi lebih

baik demi kemajuan dan peningkatan produk perenanaan Bappeda /ota

Salatiga.

1.2. TUJUAN Adapun tujuan dari ranangan aktualisasi nilai$nilai dasar pro!esi

PNS adalah sebagai berikut4+ %enumbuhkembangkan PNS yang pro!esional dalam mengemban

tugasnya sebagai abdi negara dan pelayan masayrakat5 %ampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima bagi

masyarakat untuk kebaikan aparatur demi bangsa Indonesia5

6 %ampu memahami lebih nilai akuntabilitas dalam melaksanakan

tugas jabatannya5 %ampu mengedepankan kepentingan nasional dalam pelaksanaan

tugas jabatannya5

%ampu menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan

tugas jabatannya57 %ampu berinoasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas

jabatannya5

5


6/35


7/35

BAB II

NILAI–NILAI DASAR PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PNS sebagai pro!esi harus berlandaskan pada prinsip nilai$nilai dasar

yang telah tertuang dalam && No. 'ahun *+. Nilai$nilai dasar kompetensi

pro!esi PNS tersebut dijabarkan dalam Peraturan /epala :embaga

Administrasi Negara (P0;/A :AN) No. 69 dan 6< 'ahun *+ dengan

(lima) nilai$nilai dasar yang disebut dengan AN0/A (Akuntabilitas,

Nasionalisme, 0tika publik, /omitmen mutu dan Anti korupsi).

2.1 Nilai Dasar A!"#a$ili#as

Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung

jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang

berbeda. ;esponsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab,

sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus

diapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap indiidu, kelompok atau

institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya.

As%& ' As%& A!"#a$ili#as

Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a

relationship)

#ubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara

indiidu=kelompok=institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi

kewenangan bertanggungjawab memberikan arahan yang memadai,

bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas

dan !ungsinya. 1leh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yangterjadi adalah hubungan yang bertanggungjawab antara kedua belah

pihak.

Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results-

oriented)

7


8/35

#asil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat

pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inoati!. -alam konteks

ini, setiap indiidu=kelompok=institusi dituntut untuk bertanggungjawab

dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak

dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk menapai hasil yang

maksimal.

Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability

requiers reporting)

:aporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. -engan

memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap

tindakan dan hasil yang telah diapai oleh indiidu=kelompok=institusi,serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah

dilakukan. -alam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap indiidu

berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja,

sedangkan untuk institusi adalah :A/IP (:aporan Akuntabilitas /inerja

Instansi Pemerintah).

Akuntabilitas memerlukan konsekuensi ( Accountability is meaningless

without consequences)

Akuntabilitas adalah kewajiban. /ewajiban menunjukkan

tanggungjawab, dan tanggungjawab menghasilkan konsekuensi.

/onsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi.

Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves

performance)

'ujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. -alam hal ini

proses setiap indiidu=kelompok=institusi akan diminta

pertanggungjawaban seara akti! yang terlibat dalam proses ealuasi

dan ber!okus peningkatan kinerja.

P&"#i"(")a A!"#a$ili#as

Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada

8


9/35

setiap leel=unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam

memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya.

Akuntabilitas publik memiliki tiga !ungsi utama (Boens, **8), yaitu4

• &ntuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi)5• &ntuk menegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran

konstitusional)5&ntuk meningkatkan e!isiensi dan e!ektiitas (peran belajar).

Ti"(a#a" A!"#a$ili#as

Akuntabilitas memiliki tingkatan yang berbeda diantaranya4

• Akuntabilitas Personal (Personal Accountability ), Akuntabilitas

personal mengau pada nilai$nilai yang ada pada diri seseorang

seperti kejujuran, integritas, moral dan etika. Pribadi yang akuntabeladalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan

masalah.

• Akuntabilitas Indiidu, Akuntabilitas indiidu mengau pada hubungan

antara indiidu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan

instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan

bertanggungjawab untuk memberikan arahan yang memadai,

bimbingan, dan sumber daya serta menghilangkan hambatan kinerja,

sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung jawab untuk

memenuhi tanggung jawabnya.

• Akuntabilitas /elompok

/inerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok.

-alam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian

kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai

kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang

penting dalam terapainya kinerja organisasi yang diharapkan.

• Akuntabilitas 1rganisasi

Akuntabilitas organisasi mengau pada hasil pelaporan kinerja yang

telah diapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh indiidu terhadap

organisasi=institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders

9


10/35

lainnya.

• Akuntabilitas Stakeholder

Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna

layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan

kritik terhadap kinerjanya. >adi akuntabilitas stakeholder adalah

tanggungjawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan

dan kinerja yang adil, responsi! dan bermartabat.

M&a"is*& A!"#a$ili#as Bir+rasi I",+"&sia

Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat

akuntabilitas. -i Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah4

• Perenanaan Strategis (Strategic Plans) yang berupa ;enana

Pembangunan >angka Panjang (;P>P$-), %enengah (;enana

Pembangunan >angka %enengah=;P>%$-), dan 'ahunan (;enana

/erja Pemerintah=;/P$-), ;enana Strategis (;enstra) untuk setiap

Satuan /erja Perangkat -aerah (S/P-) dan Sasaran /erja Pegawai

(S/P) untuk setiap PNS.

• /ontrak /inerja. Semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa terkeuali

mulai + >anuari *+ menerapkan adanya kontrak kerja pegawai.

/ontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan

antara pegawai dengan atasan langsungnya. /ontrak atau perjanjian

kerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 7 'ahun *++ tentang Penilaian Prestasi /erja PNS.

• :aporan /inerja yaitu berupa :aporan Akuntabilitas /inerja Instansi

Pemerintah (:A/IP) yang berisi perenanaan dan perjanjian kinerja

pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis apaian kinerja, serta

akuntabilitas keuangan.

M&"-i%#aa" Li"(!"(a" K&ra )a"( A!"#a$&l

+) /epemimpinan

:ingkungan yang akuntabel teripta dari atas ke bawah dimana

pimpinan memainkan peranan yang penting dalam meniptakan

10


11/35

lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel

dapat dilakukan dengan memberikan ontoh pada orang lain ( lead by

example), adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan.

) 'ransparansi

'ujuan dari adanya transparansi adalah4

%endorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara

kelompok internal dan eksternal

%emberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak

seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan

%eningkatkan akuntabilitas dalam keputusan$keputusan

%eningkatkan keperayaan dan keyakinan kepada pimpinanseara keseluruhan.

6) Integritas

-engan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk

menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang$

undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. -engan

adanya integritas institusi, dapat memberikan keperayaan dan

keyakinan kepada publik dan=atau stakeholders.

) 'anggungjawab (;esponsibilitas)

;esponsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan

memberikan kewajiban bagi setiap indiidu dan lembaga, bahwa ada

suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena

adanya tuntutan untuk bertanggungjawab atas keputusan yang telah

dibuat.

) /eadilan

/eadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. /eadilan harus

dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan

organisasinya. 1leh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena

dapat menghanurkan keperayaan dan kredibilitas organisasi yang

mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal.

11


12/35

7) /eperayaan

;asa keadilan akan membawa pada sebuah keperayaan.

/eperayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. -engan kata lain,

lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal$hal yang tidak dapat

diperaya.

8) /eseimbangan

&ntuk menapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka

diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan

kewenangan, serta harapan dan kapasitas.

9) /ejelasan

Agar indiidu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dantanggungjawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas

tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. -engan

demikian, !okus utama untuk kejelasan adalah mengetahui

kewenangan, peran dan tanggungjawab, misi organisasi, kinerja yang

diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik indiidu

maupun organisasi.


13/35

berbagai sektor dan urusan publik di Indonesia. Salah satu tema

penting yang berkaitan dengan isu ini adalah perwujudan transparansi

tata kelola keterbukaan in!ormasi publik, dengan diterbitkannya &&

Nomor + 'ahun **9 tentang /eterbukaan In!ormasi Publik

(selanjutnya disingkat4 /IP). /onteks lahirnya && ini seara

substansial adalah memberikan jaminan konstitusional agar praktik

demokratisasi dan good governance bermakna bagi proses

pengambilan kebijakan terkait kepentingan publik, yang bertumpu

pada partisipasi masyarakat maupun akuntabilitas lembaga

penyelenggara kebutuhan publik.

$. Ti,a a,a")a Pra#& K&-!ra"(a" 0Fra!, ,a" P&rila!

K+r!%

Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan

pelayanan yang baik untuk publik. #al ini berkaitan dengan tuntutan

untuk memenuhi etika birokrasi yang ber!ungsi memberikan pelayanan

kepada masyarakat. 0tika pelayanan publik adalah suatu panduan

atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau

birokratuntuk menyelenggarakanpelayanan yang baik untuk publik.

Buruknya sikap aparat sangat berkaitan dengan etika.

-. P&lara"(a" P&"((!"aa" S!*$&r Da)a Mili N&(ara !"#!

&%&"#i"(a" Pri$a,i

?asilitas publik dilarang pengunaannya untuk kepentingan pribadi,

sebagai ontoh motor atau mobil dinas yang tidak boleh digunakan

kepentingan pribadi. #al$hal tersebut biasanya sudah diatur seara

resmi oleh berbagai aturan dan prosedur yang dikeluarkan

pemerintah=instansi. Setiap PNS harus memastikan bahwa4

Penggunaannya diaturan sesuai dengan prosedur yang berlaku

Penggunaannya dilaklukan seara bertanggung$jawab dan

e!isien

Pemeliharaan !asilitas seara benar dan bertanggungjawab.

13


14/35

,. P&")i*%a"a" ,a" P&"((!"aa" Da#a ,a" I"/+r*asi

P&*&ri"#a

%ulgan (+


15/35

melaksanakan tugas, menghargai keberagaman beragama,

mendorong nilai$nilai ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat

dan bernegara.

b. Nilai /emanusiaan bagi ASN, setiap ASN harus mengetahui danmewujudkan tujuan nasional, dan politik luar negeri yang digunakan

yaitu bebas akti!.. Nilai Persatuan Indonesia bagi ASN, setiap ASN harus mempunyai

semangat gotong royong dan hidup bersama baik ke dalam maupun

ke luar.d. Nilai Permusyawaratan bagi ASN, dilandasi semangat kekeluargaan

untuk musyawarah mu!akat. &ntuk menghidupkan semangat

persaudaraan dan kesederajatan semua warga dalam pergaulanhidup berbangsa.

e. Nilai /eadilan Sosial bagi ASN, mewujudkan masyarakat adil dan

makmur 3emah ;ipah :oh >inawi, 'ata 'entrem /erta ;aharja.

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), harus memiliki sikap dan

perilaku yang sesuai dengan nilai$nilai yang ada pada Panasila, yaitu 4

a. #ormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan

penganut$penganut keperayaan yang berbeda$beda sehingga

terbina kerukunan hidup.b. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan

agama dan keperayaannya.. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat

manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat$menghormati dan

bekerjasama dengan bangsa lain.d. %engakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan

kewajiban antara sesama manusia.

e. %enempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan

bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.!. ;ela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.g. %engutamakan musyawarah mu!akat dalam mengambil keputusan.h. 'idak memaksakan kehendak kepada orang lain.

15


16/35

i. %elakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan

bersama. j. %enghormati hak$hak orang lain.

I",ia#+r "ilai "asi+"alis*&Indikator nilai nasionalisme sesuai lima sila Panasila, meliputi 4

a. /etuhanan @ang %aha 0sa

+) %enghormati pemeluk agama lain

) 'oleransi terhadap kegiatan agama lain

6) Peraya dan tawa kepada 'uhan sesuai dengan agama dan

keperayaan masing$masing

) 'idak memaksakan agama atau keperayaan kepada orang lain

b. /emanusiaan yang adil dan beradab

+) %enghargai persamaan hak dan kewajiban sesama manusia

) Saling menintai sesama manusia

6) %engembangkan sikap tenggang rasa

) 'idak semena$mena terhadap orang lain

) %enjunjung tinggi nilai kemanusiaan

7) 3emar melakukan kegiatan kemanusiaan

8) Berani membela kebenaran dan keadilan9) Sikap hormat$menghormati dengan bangsa lain

. Persatuan Indonesia

+) %enempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan

bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

) ;ela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

6) "inta 'anah Air dan Bangsa.

) Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan bertanah Air Indonesia.

) %emajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang

ber$Bhinneka 'unggal Ika.

d. /erakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksaan dalam

permusyawaratan perwakilan

16


17/35

+) %engutamakan kepentingan negara dan masyarakat

) 'idak memaksakan kehendak kepada orang lain.

6) &tamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk

kepentingan bersama.

) %usyawarah untuk mu!akat dalam semangat kekeluargaan.

) Iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan

hasil musyawarah.

7) %usyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani

yang luhur.

8) /eputusan harus dapat dipertanggung jawabkan seara moral

kepada 'uhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusiaserta nilai kebenaran dan keadilan.

e. /eadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

+) Perbuatan yang erminkan sikap kekeluargaan=gotong$royong.

) Bersikap adil.

6) /eseimbangan antara hak dan kewajiban

) %enghormati hak$hak orang lain

) Suka memberi pertolongan kepada orang lain

7) %enjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain

8) 'idak boros.dan bergaya hidup mewah

9) 'idak merugikan kepentingan umum

adi nasionalisme merupakan bentuk sikap inta kita pada tanah air

yang kita wujudkan melalui penghayatan panasila dimana nilai$nilai

panasila tersebut merupakan dasar bagi seorang PNS untuk bertindak dan

berbuat keadilan sehingga menjadi pelayanan publik yang sejati.

17


18/35

2.3 Nilai Dasar E#ia P!$li

P&"(&r#ia" E#ia

0tika lebih dipahami sebagai re!leksi atas baik=buruk, benar=salah yangharus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar,

sedangkan moral mengau pada kewajiban untuk melakukan yang baik

atau apa yang seharusnya dilakukan. -alam kaitannya dengan pelayanan

publik, etika publik adalah re!leksi tentang standar=norma yang

menentukan baik=buruk, benar=salah perilaku, tindakan dan keputusan

untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan

tanggung jawab pelayanan publik.

Ada tiga !okus utama dalam pelayanan publik, yakni4

• Pelayanan publik yang berkualitas dan relean.

• Sisi dimensi re!lekti!, 0tika Publik ber!ungsi sebagai bantuan dalam

menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat ealuasi.

• %odalitas 0tika, menjembatani antara norma moral dan tindakan

!aktual.

K+,& E#i A%ara#!r Si%il N&(ara

/ode 0tik adalah aturan$aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu

kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal$hal prinsip

dalam bentuk ketentuan$ketentuan tertulis.

Berdasarkan &ndang$&ndang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN

yakni sebagai berikut4

+) %elaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan

berintegritas tinggi.

) %elaksanakan tugasnya dengan ermat dan disiplin.

6) %elayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.

) %elaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku.

18


19/35

) %elaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau

Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang$undangan dan etika

pemerintahan.

7) %enjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.

8) %enggunakan kekayaan dan barang milik negara seara

bertanggung jawab, e!ekti! dan e!isien.

9) %enjaga agar tidak terjadi kon!lik kepentingan dalam

melaksanakan tugasnya.


20/35

i. %emberikan layanan kepada publik searaa jujur, tanggap, epat,

tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. j. %engutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.k. %enghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama.

l. %engutamakan penapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.m. %endorong kesetaraan dalam pekerjaan.n. %eningkatkan e!ekti!itas sistem pemerintahan yang demokratis

sebagai perangkat sistem karir.

>adi etika publik merupakan dasar bagi seorang ASN untuk bertindak

yang lebih mengedapankan norma$norma sosial, bertindak seara

pro!esional dan mengutamakan pada pelayanan publik berdasarkan kode etik

yang telah disepakati bersama yang mengatur tingkah laku bersama.

2. Nilai Dasar K+*i#*&" M!#!&ntuk mewujudkan sistem pelayanan publik yang bermutu harus

memerlukan komitmen. /omitmen atau kesungguhan hati untuk melakukan

perubahan dengan ara berinoasi guna meningkatkan mutu pelayanan.

-alam melakukan suatu inoasi artinya ada proses menghasilkan suatu

produk atau jasa yang berkaitan pelayanan yang mengandung nilai nilai

kebaharuan. Inoasi bisa berupa nilai tambah atau modi!ikasi dari hal hal

yang sudah ada maupun menggunakan ara yang berbeda untuk

mengerjakan sesuatu untuk menapai tujuan dengan ara yang lebih e!ekti!

dan e!isien.

Indikator nilai$nilai dasar komitmen mutu sebagai berikut4

+. 0!ekti! 4 tepat sasaran. 0!isien 4 penggunaan sumber daya sesuai kebutuhan6. Inoati! 4 menghasilkan layout kearah perubahan yang lebih baik. /reati! 4 memiliki daya imajinasi, mengembangkan dan

mengekspresikan gagasan yang diperkirakan berman!aat.. %utu 4 pengukuran tingkat kepuasan terhadap produk = jasa yang

diterimanya

20


21/35

Nilai$nilai dasar orientasi mutu yang mendasarkan pada ASN sebagai

aparatur, antara lain4

a. /omitmen pada kepuasan masyarakat

b. Pemberian layanan yang epat dan dengan senyuman yang

ramah

. Pemberian layanan yang menyentuh hati, tanpa aat, tanpa

kesalahan, dan tidak ada pemborosan

d. Pemberian layanan yang dapat memberi perlindungan kepada

publik, terutama ketika terjadi perubahan

e. Pendekatan ilmiah dan inoati! dalam pemeahan masalah dan

pengambilan keputusan!. Perbaikan seara berkelanjutan melalui berbagai ara, antara lain

pendidikan, pelatihan pengembangan ide kolaborasi, dan

benchmark .

>adi /omitmen mutu merupakan upaya seorang ASN untuk dapat

berkreasi dengan mengedepankan perbaikan$perbaikan kualitas di

lingkungan masyarakat sekitar dengan metode penapaian yang e!ekti!

(epat waktu) dan e!isiensi (berdaya guna) dengan melakukan dan

mengembangkan suatu kreati!itas yang berguna bagi pelayanan publik

2.4 Nilai Dasar A"#i K+r!%si

/orupsi berasal dari bahasa latin corruptio yang berarti kerusakan,

kebrobokan, dan kebusukan. -ampak korupsi sangat luar biasa,

menyebabkan kerusakan baik dalam lingkup pribadi, keluarga, masyarakat.

/esadaran anti korupsi melalui pendekatan spiritual membentengi PNS

melakukan korupsi, mendorong memiliki isi misi organisasi yang baik,

terpau melakukan yang terbaik agar dapat dipertanggungjawabkan seara

publik (:AN, *+).

/orupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai

negeri yang seara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau

21


22/35

memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan ara

menyalahgunakan kekuasaan publik yang diperayakan kepada mereka.

-ampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan

negara namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya

bersi!at jangka pendek tetapi dapat pula bersi!at jangka panjang.

&ntuk itu sebagai Aparatur Negara, merupakan suatu tanggung jawab

dan merupakan suatu amanah untuk menghindari sikap sikap korupsi

dengan menanamkan kesadaran diri tentang nilai nilai anti korupsi.

Adapun nilai dasar anti korupsi yang dimaksud yaitu 4

+. /ejujuran>ujur merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam korupsi,

karena tanpa kejujuran seseorang tidak akan mendapat keperayaan

dalam berbagai hal, termaksud dalam kehidupan sosial.. /epedulian

Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan

menghiraukan. ;asa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan

sekitar dan berbagai hal yang berkembang didalamnya.6. /emandirian

/emandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting harus dimiliki

oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak

akan mampu memimpin orang lain.. /edisiplinan

%an!aat dari disiplin ialah seseorang dapat menapai tujuan dengan

waktu yang lebih e!isien. /edisplinan memiliki dampak yang sama

dengan nilai nilai anti korupsi lainnya yaitu dapat menumbuhkan

keperayaan dari orang lain dalam berbagai hal. /edisplinan dapat

diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu

dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang

berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu dan !okus

pada pekerjaan.. 'anggung jawab

/ata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala

sesuatunya. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki

22


23/35

keenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik, sehingga

mendapatkan keperayaan dari orang lain.7. /erja keras

/erja keras didasari dengan kemauan. -i dalam kemauan terkandung

ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian,

ketabahan, keteguhan dan pantang mundur.8. /esederhanaan

-engan gaya hidup yang sederhana manusia dibiasakan untuk tidak

hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. -engan gaya hidup

yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan

kebutuhan diatas keinginannya.9. /eberanian

/eberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan danmembela kebenaran dan berani bertanggung jawab. /eberanian sangat

diperlukan untuk menapai kesuksesan dan keberanian akan semakin

matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin

kuat jika pengetahuannya juga kuat.


24/35

. itas u etis atas dasar

prinsip dan nilai

!oral uni"ersal

#$udiati% 2&14'

•

e(a)i ban

pertanggung)a(aban

*ang harus di+apai

#,AN% 2&14b'

•$erorientasi pada hasil

•e!butuhkan laporan

•e!erlukan

konsekuensi

•e!perbaiki kiner)a

#,AN% 2&14b'

pinan

• anggung)

a(ab #responsibilitas'

• esei!ba

ngan• ranspara

nsi

• eadilan

• e)elasan

• Integritas

• eper+a*a

an

• onsisten

si #$udiati% 2&14'

2

.

Nasionali

s!e

Pandangan

tentang rasa +inta *ang(a)ar terhadap bangsa

dan negara% sekaligus

!enghor!ati bangsa

lain#,AN% 2&14f'

• Pelaksa

na kebi)akan publik

• Pela*an

publik

• Perekat

dan pe!ersatu

bangsa#,AN% 2&14f'

Sila Pan+asila

1. euhanan /ang aha0sa

2. e!anusiaan *ang

Adil dan $eradab

3. Persatuan Indonesia

4. erak*atan *ang

Dipi!pin oleh ik!at

ebi)aksanaan dala!

Per!us*a(aratan

Per(akilan

5. eadilan Sosial $agi

Seluruh ak*atIndonesia

3

.

0tika

Publik

efleksi tentang

standar nor!a *ang

!enentukan

baikburuk% benarsalah

perilaku% tindakan dan

keputusan untuk

!engarahkan kebi)akan

publik dala! rangka

!en)alankan tanggung

)a(ab pela*anan

publik#,AN% 2&14d'

Di!ensi

•ualitas pela*anan

publik

•odalitas

#akuntabilitas%

transparansi%

netralitas'

•indakan integritas

publik #,AN% 2&14d'

• ebersa!

aan

• 0!pati

• epedulia

n

• ede(asa

an

• rientasi

organisasi

• Respect

• eba)ikan

• Integritas

• Ino"atif

• eunggul

an

24


25/35

• elu(esa

n

• earifan#

,AN% 2&14d'

4.

o!it!en utu

• Suatukondisi dina!is

berkaitan dengan

produk% )asa%

!anusia% proses% dan

lingkungan *ang

sesuai atau bahkan

!elebihi harapan

konsu!enpengguna

#oets+h6 Da"is%

2&&7'

• Penilai

an !utu produk)asa

tergantung persepsi

indi"idual

berdasarkan

kesesuaian nilai

*ang terkandung di

dala!n*a dengan

kebutuhan dan

keinginann*a% tanpa

kesalahan dan pe!borosan

#8hristopher 6

hor% 2&&1'

•Perubahan produk barang)asa

•Proses produksi

• Nilai-nilai kele!bagaan

•Perubahan +ara ker)a

•ekanan *ang

digunakan

•,a*anan siste!

!ana)e!en

•indset pega(ai

#,AN% 2&14e'

• 0fisiensi• 0fektifitas

• Ino"asi

• utu#,A

N% 2&14e'

5

.

Anti

orupsi

$ahasa latin

corruptio *ang berarti

kerusakan% kebrobokan%

dan kebusukan#,AN%

2&14+'

• esediaan

#compliance'

• Identifikasi

#identification'

• Internalisasi

#internalization'

#,AN% 2&14+'

• e)u)uran

• epedulia

n

• e!andiri

an

• Disiplin

• anggung)

a(ab

• er)a

keras

• Sederhana

• $erani

• Adil#,AN

25


26/35

% 2&14+'

BAB III

TUGAS UNIT KERJA DAN TUPOKSI PESERTA

3.1. I,&"#i#as Or(a"isasiBappeda (Badan perenanaan Pembangunan -aerah) diatur dengan

Peraturan -aerah Nomor ++ tahun **9 sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan -aerah /ota Salatiga Nomor < 'ahun *++

tentang Perubahan /edua atas Peraturan -aerah /ota Salatiga Nomor ++

'ahun **9 tentang 1rganisasi dan 'ata /erja :embaga 'eknis -aerah danSatuan Polisi Pamong Praja /ota Salatiga.

Badan Perenanaan Pembangunan -aerah /ota Salatiga

beralamatkan di >l.:etjen. Sukowati, No.+ Salatiga /ode Pos *8 'elp.

(*


27/35

institusi yang diharapkan mampu menyusun berbagai dokumen

perenanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan

melibatkan berbagai stakeholder dan berpijak pada isu dan

permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan

pembangunan daerah dapat terlaksana seara e!ekti!, e!esien dan

berkelanjutan serta dapat menjamin eksistensi daerah di masa depan.

$. Misi Ba%%&,a K+#a Sala#i(a

-alam rangka mewujudkan Eisi, maka perlu disusun rumusan %isi

yang merupakan uraian umum mengenai upaya$upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi tentang masa depan. Sesuaidengan Eisi di atas, maka dirumuskan %isi Bappeda /ota Salatiga

untuk periode tahun *++$*+7, sebagai berikut 4

Misi 1 : M&;!!,a" P&r&"-a"aa" P&*$a"(!"a" Da&ra )a"(

Par#isi%a#i/ ,a" T&ri"#&(rasi#al tersebut disebabkan karena terpenuhinya perenanaan

pembangunan daerah yang partisipati! dan terintegrasi merupakan

tolok ukur utama bagi terwujudnya perenanaan pembangunan daerah

yang berkualitas di berbagai bidang, dan merupakan dijadikan pijakan

bagi implementasi misi selanjutnya. Perenanaan partisipati! adalah

suatu tahapan proses pemberdayaan masyarakat yang dimulai

dengan tahap kajian keadaan seara partisipati! yang didapat dari

in!ormasi yang dikumpulkan. Perenanaan partisipati! berman!aat bagi

masyarakat untuk mengarahkan kegiatan atau program tersebut.

Perenanaan partisipati! menurut &ndang$&ndang Nomor 'ahun

** tentang Sistem Perenanaan Pembangunan Nasional adalahFperenanaan yang dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang

berkepentingan terhadap pembangunan. /eterlibatan para pihak yang

berkepentingan tersebut adalah untuk memperoleh aspirasi dan

meniptakan rasa memiliki.G Sedangkan yang dimaksud dengan

27


28/35

perenanaan yang terintegrasi dalah keterpaduan semua dokumen

perenanaan yang ada, sehingga terdapat keterkaitan yang saling

menunjang dan saling melengkapai antara dokumen perenanaan

yang ada.Misi 2 : M&;!!,a" P&"i"(a#a" K!ali#as S!*$&r,a)a A%ara#!r

P&r&"-a"a )a"( Di,!!"( K&rs&,iaa" Sara"a Prasara"a )a"(

M&*a,ai#al tersebut disebabkan karena terpenuhinya dan tersediainya

sumberdaya manusia atau aparatur perenana yang berkualitas

merupakan salah satu unsur pendukung menuju teriptanya

perenanaan pembangunan daerah yang berkualitas.Misi 3 : M&;!!,a" K&rs&,iaa" Da#a )a"( A!"#a$&l s&$a(ai

Dasar P&r&"-a"aa" P&*$a"(!"a" Da&ra%enunjukkan bukti komitmen Bappeda /ota Salatiga sebagai institusi

perenana yang akuntabel. #al tersebut disebabkan karena data

merupakan unsur utama yang menjadi dasar dalam setiap analisis

kebijakan publik. /etersediaan data yang akuntabel akan menunjang

hasil analisis yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas produk

perenanaan pembangunan daerah.Misi : M&;!!,a" P&r&"-a"aa" P&*$a"(!"a" Da&ra )a"(

M&",!!"( $a(i B&r&*$a"(")a P!sa#'%!sa# P&r#!*$!a"

E+"+*iPerekonomian -aerah berbasis ekonomi kerakyatan merupakan salah

satu pilar pembangunan ekonomi yang memperhatikan potensi

ekonomi lokal, selain itu salah satu unsur yang menunjang dalam

pelaksanaan pembangunan daerah adalah diperlukannnya partisipasi

publik dalam pelaksanaan pembangunan daerah. 'erkait dengan hal

tersebut, maka Bappeda /ota Salatiga melalui misi keempat ini

mem!okuskan perenanaan pembangunan daerah yang mendukung

tumbuhnya pusat$pusat pertumbuhan ekonomi dengan tetap

berpegang pada upaya pada upaya pemberdayaan ekonomi lokal,

baik melalui &/% dan /operasi maupun pemberdayaan rumah tangga

28


29/35


30/35

sosial yang tidak segera ditangani seara dini dapat menimbulkan

masalah sosial yang besar seperti terbentuknya generasi muda yang

tidak berkualitas, menajamnya kesenjangan sosial baik ertikal

maupun hori2ontal, disintegrasi sosial dan sebagainya. Penangananan

masalah sosial yang tidak tuntas bisa mengakibatkan meningkatnya

jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.-. T!%+si Ba%%&,a K+#a Sala#i(a

Berdasarkan Peraturan Calikota Nomor 'ahun *++ tentang 'ugas

Pokok ?ungsi dan &raian 'ugas Pejabat Struktural pada :embaga

'eknis -aerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. 'ugas Pokok

Badan Perenanaan Pembangunan -aerah (Bappeda) memiliki

tugas pokok dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah dibidang perenanaan pembangunan daerah,

statistik, penelitian dan pengembangan. ?ungsi Bappeda

+. Perumusan kebijakan teknis di bidang perenanaan

pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan.. Pengkoordinasian penyusunan perenanaan pembangunan

daerah statistik, penelitian dan pengembangan,

6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perenanaanpembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan,

pengendalian dan ealuasi.. Pelaksanaan pelayanan ke sekretariatan badan.. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai

dengan tugas dan !ungsinya.

3.3. T&laaa" R&"-a"a Ta#a R!a"( Wila)a ,a" Kaia" Li"(!"(a"

Hi,!% S#ra#&(is

-alam merenanakan suatu kegiatan lima tahun kedepan tentunya

tidak terlepas dari wilayah dimana kegiatan tersebut berlangsung. Cilayah

adalah ruang yang merupakan kesatuan geogra!is beserta segenap unsur

terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrati!

dan=atau aspek !ungsional. 'elaahan renana tata ruang wilayah ditujukan

30


31/35

untuk mengidenti!ikasikan implikasi renana struktur dan pola ruang terhadap

kebutuhan pelayanan Bappeda /ota Salatiga.. -ibandingkan dengan struktur

dan pola ruang eksisting maka Bappeda dapat mengidenti!ikasi arah

(geogra!is) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan

prioritas wilayah pelayanan Bappeda dalam lima tahun mendatang.

'ujuan penataan ruang /ota Salatiga sebagaimana tertuang dalam

;enana 'ata ;uang Cilayah /ota Salatiga 'ahun *+**6* adalah

mewujudkan /ota Salatiga sebagai pusat pendidikan dan olahraga di

kawasan /edungsepur yang berkelanjutan didukung sektor perdagangan dan

jasa yang berwawasan lingkungan. -alam mewujudkan tujuan penataan

ruang tersebut dilakukan kebijakan dan strategi sebagai berikut 4+) Pengembangan struktur ruang 4

a) Pemantapan pusat pelayanan kegiatan sesuai dengan

!ungsinya5

b) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem

prasarana dan sarana umum5

) Pengembangan sistem jaringan transportasi jalan yang

memperlanar pergerakan antarpusat kegiatan.

) Pengembangan pola ruang 4

a) Peningkatan !ungsi kawasan lindung5

b) Penyediaan ;'# kota yang proporsional5

) Perwujudan pengembangn kegiatan budi daya yang optimal

dan e!isien5

d) Peningkatan !ungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan

negara.

6) Pengembangan kawasan strategis 4

a) Pengembangan kawasan strategis sosial budaya5

b) Pengembangan kawasan strategis ekonomi.

-ikaitkan dengan indikasi program peman!aatan ruang jangka

menengah dalam ;';C, pelaksanaan peman!aatan ruang telah terjadi

31


32/35

simpangan yang ukup signi!ikan sehingga menimbulkan permasalahan

dalam penerapan renana detail tata ruang kota yang sudah ada. &ntuk

penyempurnaan pedoman ;';C sebagai auan pembangunan perlu ditinjau

kembali ;enana -etail 'ata ;uang /ota.

3.. T!%+si Bi,a"( Sara"a ,a" Prasara"a

Bidang Sarana Prasarana dan 'ata ;uang mempunyai tugas pokok

merenanakan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan,

menganalisis dan pengendalian pengembangan pembangunan bidang bina

marga, ipta karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan in!ormatika.

/ebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dansumber daya mineral serta melakukan penilaian pengendalian dan ealuasi

atas pelaksanaan kegiatan Bidang Sarana, Prasarana, dan 'ata ;uang.

&ntuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Sarana, Prasarana, dan

'ata ;uang menyelenggarakan !ungsi4

a. Perumusan kebijakan perenanaan pembangunan di bidang bina

marga, ipta karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan

in!ormatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup,

serta energy dan sumber daya mineral5b. Perenanaan kegiatan pembangunan di bidang bina marga, ipta

karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan in!ormatika,

kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta

energy dan sumber daya mineral5. Pengoordinasian kegiatan perenanaan pembangunan di bidang bina

marga, ipta karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan

in!ormatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup,

serta energy dan sumber daya mineral5d. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan perenanaan

pembangunan di bidang bina marga, ipta karya, pengairan,

perhubungan, komunikasi dan in!ormatika, kebersihan dan

32


33/35

pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energy dan sumber

daya mineral5e. Pengendalian dan ealuasi pelaksanaan perenanaan pembangunan

di bidang bina marga, ipta karya, pengairan, perhubungan,komunikasi dan in!ormatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang,

lingkungan hidup, serta energy dan sumber daya mineral5!. Pembinaan dan pengarahan kepada bawahan5g. Peniliaian pelaksanaan tugas bawahan5 danh. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Subbidang 'ata ;uang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan

perumusan kebijikan dibidang perhubungan, kebersihan dan pertamanan,

tata ruang, lingkungan hidup, serta energy dan sumber daya mineral sertamenyajikan data sebagai bahan ealuasi.

3.4. A"alis P&"(&*$a"(a" Wila)a

?ormasi Analis Pengembangan Cilayah ditempatkan di S/P-

Bapedda pada Subbidang tata ruang. Analis pengembangan wilayah memiliki

peran jabatan mengumpulkan in!ormasi dan mengolah data di bidang

perenanaan tata ruang.

Adapun beberapa uraian tugas pada Analis Pengembangan Cilayah,

diantaranya4

+. %empelajari peraturan yang terkait dengan tata ruang sebagai bahan

masukan atasan5. %enghimpun dan membantu menganalisa renana kerja dari dinas

terkait seperti "iptakarya dan 'ata ;uang sebagai bahan masukan56. %engumpulkan in!ormasi, monitoring dan menyajikan data tentang

peman!aatan ruang sebagai bahan masukan atasan5

. %engumpulkan in!ormasi, monitoring dan menyajikan data tentang

ealuasi perijinan peman!aatan ruang yang telah ditetapkan sebagai

bahan masukan atasan5 dan

33


34/35

. %embantu dalam penyiapan penyusunan renana kegiatan subbidang

tata ruang, dan laporan serta ketatalaksanaannya untuk kelanaran

pelaksanaan kegiatan.

-alam melaksanakan tugas dan !ungsi, Analis Pengembangan wilayah

memiliki tanggung jawab pekerjaan sebagai berikut5

+. /eakuratan laporan dan dokumen pelaksanaan kegiatan. /erahasiaan data6. /esesuaian pelaksanaan tugas, program dan kegiatan terhadap

regulasi yang ada

3.5. S#r!#!r Or(a"isasi

34


35/35

3ambar .+Bagan Struktur 1rganisasi Bappeda /ota Salatiga

Documents

BAB I-III rancangan aktualisasi prajab ANEKA 2015