Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB I
A. Latar Belakang Masalah
Kemajuan ilmu dan teknologi yang begitu pesatnya, mendorong berbagai
pihak untuk lebih meningkatkan pembangunan disegala bidang kehidupan.
Pembangunan yang adil dan merata sangat diharapkan oleh segenap lapisan
masyarakat. Usha pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur
dilakukan dalam berbagai bidang termasuk didalamnya adalah bidang ekonomi.
Pembangunan nasional Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan
manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan
pembangunan tersebut adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur
yang merata materiil, spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar
1945.
Peningkatan produksi nasional khususnya yang berasal dari luar sektor
pertanian merupakan bagian yang semakin penting, dan sektor industri akan menjadi
tulang punggung perekonomian Negara. Salah satu fenomena yang menentukan
peningkatan produksi nasional adalah adanya penggolongan-penggolongan sektor
industri kedalam industri besar, industri menengah, dan industri kecil.
Realita ini dapat terjadi karena ternyata negara-negara yang mengupayakan
sektor industri sebagai sektor utama pembangunan menunjukan keberhasilan
memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan bangsanya relatif tinggi, kenyataan lain
2
menyebabkan lahirnya pandangan bahwa negara yang berhasil dalam pembangunan
adalah negara industri.1
Pembangunan industi dalam negeri diarahkan untuk bisa meningkatkan
pemanfaatan sumbar daya manusia dan kekayaan alam Indonesia. Sumber daya
manusia berwujud manusia, didalamnya terdapat ketrampilan, melalui pemanfaatan
ketrampilan yang ada secara maksimal maka dapat dirintis sebuah industri kerajinan.
Industri kecil yang ada di Indonesia beraneka ragam mengingat bangsa
Indonesia memiliki latar belakang budaya yang bercorak ragam. Keaneka ragaman
industri kecil merupakan potensi bangsa yang perlu terus untuk dikembangkan.
Industri merupakan usaha yang sangat penting dimana tidak menyangkut
industi berat saja akan industri kecil yang menjadi sektor yang dapat diharapkan serta
dapat memenuhi akan terciptanya lapangan kerja baru dan usaha perbaikan berupa
perbaikan dan pertumbuhan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia dan
terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Industri kecil dan menengah
termasuk industri kerja dan industry rumah tangga perlu terus dibina menjadi usaha
yang makin efisien dan mampu berkembang mandiri.2
1 Insani Azhari Saleh, “Industri kecil sebagai sebuah tinjauan dan perbandingan” Penerbit LP3ES, Jkt 1986 hal 3
2 The Kian Wie, Industri kecil Indonesia dan catatan krisis, Pustaka Harapan Jaya, Jkt 1976 hal 68
3
Agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas yang mampu bersaing di
pasaran, maka dibutuhkan suatu keahlian maupun kemampuan bagi pengusaha dan
tenaga kerja dalam mengerjakan proses produksi sampai dengan pemasaran.
Seperti di kota Pekalongan memiliki beraneka ragam industri kecil. Salah
satunya adalah industri kerajinan batik, yang memang sudah menjadi warisan leluhur
turun temurun oleh sebagian masyarakat Kota Pekalongan. Di Kota Pekalongan ada
beberapa pengklasifikasian jenis usaha kerajinan batik diantaranya, yaitu yang
pertama pengrajin batik besar, dimana mereka biasanya memproduksi sendiri
kemudian memasarkanya hingga kepasaran Nasianol dan internasional. Yang kedua
adalah pengrajin batik sedang, dimana biasanya mereka tidak memproduksi sendiri
melainkan mereka hanya melakukan pemasaran terhadap produksi batik yang dibuat
oleh pengrajin-pengrajin kecil yang pada tahap sebelumnya telah diberikan modal
awal yaitu kain mori yang nantinya pengrajin kecil tersebut akan diberikan upah dari
garapan batik tersebut. Yang ketiga adalah pengrajin batik kecil yang biasa disebut di
Pekalongan dengan sebutan babaran, disini biasanya para pengrajin kecil hanya
mambuat batik pesanan yang memang sudah diminta oleh sebuah toko pemasaran
batik, toko pemesan biasanya sudah terlebih dahulu memberikan kain mori yang
nantinya akan digarap oleh pengrajin, modal dari pengrajin hanyalah membatik dan
mewarnai, mengenai masalah konveksi dan pengemasan akan dilakukan oleh toko
pemesan.
4
Usaha menengah, kecil dan mikro kerajinan batik mempunyai peran penting
dalam pembangunan ekonomi daerah Kota Pekalongan, oleh karena selain berperaan
dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam
pendistribusian hasil-hasil pembangunan ekonomi. Dalam krisis ekonomi yang terjadi
di Indonesia sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar
yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sector usaha kecil mikro dan
menengah khususnya kerajinan batik di Pekalongan terbukti masih mampu bertahan
dalam menghadapi krisis tersebut.
Menurut data Badan Pusat Statistik keberadan industri kerajinan batik di Kota
Pekalongan sangat strategis untuk menciptakan lapangankerja dan mengurangi
kemiskinan. Pasalnya, jumlah usaha kerajinan batik yang mencapai 483 unit usaha
dan bisa menyerap hingga 4500 tenaga kerja. Selain itu UMKM kerajinan batik
memberi kontribusi 15% hingga 40% terhadap pertumbuhan perekonomian di Kota
Pekalongan. Dalam penyaluran kredit UMKM kerajinan batik hanya menyerap dalam
kisaran 181 milyar, itu lebih sedikit dibandingkan usaha lain yang membutuhkan
kredit dengan nominal lebih banyak namun dalam penyerapan tenaga kerja lebih
sedikit dibandingkan UMKM kerajinan batik.
Pengembangan usaha kerajinan batik di Kota Pekalongan perlu mandapatkan
perhatian yang besar baik dari Pemerintah Kota maupun dari masyarakat agar dapat
berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainya. Kebijakan pemerintah
Kota Pekalongan kedepan perlu diupayakan lebih kondusif tumbuh dan
5
berkembangnya usaha kerajinan batik. Pemerintah Kota Pekalongan perlu
meningkatkan perananya dalam memberdayakan UMKM kerajinan baitik disamping
mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengrajin
dengan pengusaha besar, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Usaha kerajinan batik terbukti tahan krisis dan mampu survive dalam
menghadapi krisis moneter tahun 1997, karena pertama, usaha kerajinan batik jelas
tidak memiliki hutang luar negeri. Kedua, tidak banyak utang keperbankan. Ketiga ,
menggunakan input lokal. Keempat, berorientasi ekspor.
Seiring dengan berjalanya waktu banyak terjdi gejolak perekonomian di
negeri ini,semua itu berdampak kepada para pengusaha kecil batik dikota Pekalongan
pada khususnya. Yang sangat jelas dapat dirasakan dari dampak gejolak ekonomi
Indonesia adalah mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak pada tahun 2005,
dimulai dari kebijakan pemerintah tersebut, pada waktu itu banyak pengrajin-
pengrajin mengalami kesulitan dalam mempertahankan eksistensi usaha kerajinan
batik yang mereka kelola selama bertahun-tahun.
Efek domino yang terjadi pasca kenaikan harga bahan bakar minyak tersebut
jelas menimbulkan keprihatinan bagi para pengrajin yang bermodal pas-pasan, harga
bahan produksi yang melambung tinggi mengakibatkan banyak pengrajin memilih
untuk tidak meneruskan usahanya tersebut. Kenaikan harga bahan produksi tersebut
tidak bisa diiringi oleh kenaikan biaya produksi yang memang seharusnya menjadi
6
hak para pengrajin. Para pemilik toko bersikeras mempertahankan harga lama dengan
alasan mereka kesulitan melakukan pemasaran apabila harga batik dinaikan.
Belum lagi satu masalah terpecahkan, lagi-lagi pemerintah pusat pada tahun
2008 menetapkan kebijakan, yaitu mengurangi subsidi bahan bakar minyak untuk
masyarakat, dengan artian harga bahan bakar minyak kembali dinaikan. Peristiwa
demi peristiwa ini makin memperburuk keadaan yang dialami oleh para pengrajin
untuk bisa bertahan dalam dunia usaha batik. Memang tidak bisa dipungkiri
pemerintah daerah melalui Disperindagkop telah sering melakukan pembinaan
terhadap para pengrajin, namun demikian bukan hanya sebuah pembinaan-pembinaan
secara teoritis saja yang dibutuhkan. Hal utama yang menjadi pokok permasalahan
adalah modal usaha yang menipis akibat harga bahan produksi yang melonjak akibat
terkena efek domino dari kenaikan harga bahan bakar minyak selama ini
Survey terhadap pelaku UMKM di Kota Pekalongan menunjukan bahwa
kenaikan harga BBM menyebabkan 9. 734 pelaku usaha tersebut didaerah ini
semakin terpuruk. Berdasarkan pengakuan para pengrajin UMKM, sebanyak 73%
total reponden mengatakan usaha mereka terpengaruh oleh dampak kenaikan harga
BBM. Survey ini sejalan dengan survey yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat
Statistik) yang menyebutkan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak berpengaruh
7
terhadap kenaikan biaya produksi usaha mikro sebesar 34%, usaha kecil 24,6%, dan
usaha menengah 129,6%.3
Kemudian muncul rentetan permasalahan yang menjadi tantangan bagi usaha
kerajinan batik. Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang
administrasi dan oprasional. Kebanyakan usaha kerajinan batik dikelola oleh
perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta,
memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekat. Kedua, akses industri
usaha kerajinan batik terhadap lembaga kredit formil rendah, sehingga mereka
cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber
lain,seperti keluarga dekat, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir. Ketiga,
sebagian besar usaha kerajinan batik ditandai dengan belum adanya status badan
hukum. Mayoritas usaha kerajinan batik merupakan perusahaan perorangan yang
tidak berakta notaries, 4,7% tergolong perusahaan perorangan berakta notaris, dan
hanya 1,7% yang sudah memilikin badan hukum (PT/NV, CV, Firma atau Koprasi).
Keempat, tren nilai ekspor menunjukan betapa sangat fluktuatif dan berubah ubahnya
komoditas ekspor Indonesia selama periode 1999-2006. Penyebabnya adalah eksporir
masih menunggu order dari pembeli/pelanggan dari luar negeri, faktor musim dimitra
Negara dagang ikut berpengaruh, dan belum stabilnya bisnis kerajinan batik
berorientasi ekspor. Kelima, masalah terbesar yang dihadapi dalam pengadaan bahan
baku adalah mahalnya harga dan terbatasnya ketersediaan. Keenam, dalam bidang 3 Google Search, //http.seminarnasionalblognet.com, Agustus 2008
8
pemasaran, masalahnya terkait dengan banyaknya pesaing yang bergerak dalam
industry kerajinan batik.
Masalah mengenai permodalan adalah mejadi faktor internal utama yang
diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM,
oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan
atau perusahaan yang sifatnya individu.
Mengenai peran dari pemerintah Kota khususnya Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan koperasi selama ini dirasa oleh beberapa pengrajin industri batik
kecil belum cukup memberikan dampak baik. Terutama mengenai pinjaman modal
dengan bunga lunak, beberapa pengrajin membutuhkan cukup banyak modal
tambahan guna mengantisipasi devisit modal yang mereka alami pasca kenaikan
harga bahan bakar minyak periode tahun 2005.
Permasalahan yang sekarang sedang dihadapi memang tidak berdampak
buruk bagi para pengrajin yang mempunyai modal lebih, tapi yang menjadi
pertanyaan apakah semua pengrajin yang menjalankan usaha kerajinan batik di kota
Pekalongan semuanya mempunyai modal lebih? Tentu saja jawabanya adalah tidak,
sebagian dari mereka yang tidak mempunyai modal lebih memilih untuk tidak
memproduksi batik lagi, para pengajin cenderung putus asa dengan keadaan yang
mereka hadapi. Sementara kebanyakan pengusaha batik besar masih bisa tetap
bertahan dalam keadaan seperti ini dengan tetap menekan harga biaya produksi pada
9
pengrajin kecil yang mereka pekerjakan dengan memberikan kain mori sebelumnya.
Beberapa pengrajin yang masih tetap bertahan karena mereka beralasan dari pada
menjadi pengangguran, bertahan walaupun hasilnya hanya pas-pasan untuk modal
awal dan gaji karyawan dengan upah dari pengusaha batik besar.
Ketimpangan seperti inilah yang sampai sekarang belum mendapatkan solusi,
seharusnya disini pemerintah dapat membantu menyelesaikan masalah yang mungkin
tidak banyak diketahui oleh orang-orang yang memang tidak mengerti dengan dunia
usaha batik yang sebenarnya.
Pemerintah kota mempunyai pera penting, mengingat industi kerajinan batik
dalam pembangunan daerah haruslah menitik beratkan pada aspek sosial seperti
penciptaan lapangan pekerjaan, aspek kultur budaya seperti mengangkat nilai-
nilaiyang sesuai dengan agama dan adat istiadat setempat, dan aspek ekonomi dapat
menguntungkan devisa, pajak bagi pemerintah. Ini tidak dapat dipungkiri bahwa pada
pengembangan industri batik merupakan bagian dari pada ekonomi bisnis yang
memerlukan rencana yang sangat baik, secara empiris dapat ditunjukan bahwa dalam
pengmbangan industri batik harus menghilangkan rencana terdahulu (kuno) yang
mengalami banyak kerugian. Rencana pengembangan seharusnya adalah dapat
menjadikan batik sebagai konsen utama dengan melakukan pemberdayaan terhadap
UMKM kerajinan batik. Maka Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koprasi Kota
Pekalongan selaku pelaksana kebijakan dari pemerintah Kota Pekalongan
berperperan utama dalam memberdayakan UMKM kerajinan batik agar UMKM
10
dapat menjaga keberlangsungan usaha mereka. Dari sini perlu adanya strategi yang
jitu dan terarah mengingat pentingnya pengembangan sebuah seni kerajinan batik
agar tetap bisa menjaga eksistensi usaha mereka. Untuk melaksanakan perencanaan
strategi tersebut, Disperindagkop Kota Pekalongan haruslah melakukan
pemenajemenan atau mengatur divisi-divisi serta seksi-seksi yang ada untuk
melakukan kerja yang kongrit dalam pemberdayaan UMKM kerajinan batik. Dalam
penelitian ini penlis menginginkan agar bisa mengetahui strategi pemberdayaan dan
upaya pengembangan usaha kerajinan batik yang dilakukan oleh Disprindagkop Kota
Pekalongan.
B. Perumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan hal-hal yang
merupakan masalah dari penelitian ini, adalah:
“Bagaimana Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koprasi terhadap
pemberdayaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) kerajinan batik di kota
Pekalongan.”
C. Kerangka Dasar Teori
Menurut Sofyan Effendi, teori adalah merupakan unsur yang paling besar
perananya bagi penelitian, karena dalam unsur inilah peneliti mencoba menerangkan
fenomena alami yang menjadi pusat perhatianya. Lebih lanjut lagi F.N Kerlinger
menyatakan bahwa teori adalah serangkaian konsep, defenisi dan proporsi untuk
11
menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan
hubungan antara konsep.4
Kerangka teori akan memberi gambaran dalam menganalisa data tentang pembinaan
upaya peningkatan keberadaan industri kecil batik.
1. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), Ekonomi Kecil dan
Ekonomi kreatif
a. UMKM (Usaha Menegah , Kecil dan Mikro)
1) Pengertian UMKM (Usaha, Menengah, Kecil dan Mikro)
Perdebatan soal definisi atau batasan usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) masih terus bergulir. Berbagai institusi mempunyai definisi tentang sektor
UMKM. Salah satu upaya menyamakan persepsi soal strategi pengembangan sektor
UMKM adalah menyamakan definisi dari UMKM, kerena definisi UMKM di
Indonesia tidak sama dengan pengertian UMKM di Negara lain.
Namun dalam forum global, UMKM di Indonesia sering disetarakan dengan
UMKM di berbagai Negara. UMKM di Indonesia kerap dibandingkan dengan
UMKM di Negara maju seperti Amerika Serikat.
4 Sofyan Effendi dan Masri Singaribuan, metode Penelitian Survey, LP3ES
12
Dalam hal ini, Bank dunia menggunakan definisi yang dapat diberlakukan
secara global. Sementara pemerintah mendefinisikan UMKM sesuai dengan undang-
undang nomor 20 tahun 2008, yaitu undang-undang tentang usaha kecil.
Berdasarkan undang-undang No.20 tahun 2008, pengertian dari UMKM
adalah usaha yang memiliki asset diluar tanah dan bangunan sama atau lebih kecil
dari dua ratus juta rupiah dengan omset tahunan hingaa satu miliar rupiah,
dimilikioleh orang Indonesia dan independen atau tidak terinflasi dengan usaha besar,
boleh berbadan hukum dan boleh tidak berbadan hukum.5
Sedangkan BPS menggunakan tiga kategori dengan ukuran ketenaga kerjaan.
Disebut usaha mikro apabila mempekerjakan lima orang termasuk pekerja keluarga
yang tidak dibayar. Disebut usaha kecil apabila mempekerjakan orang antara lima
sampai sepuluh orang. Disebut usaha menengah apabila mempekerjakan antara dua
puluh sampai Sembilan puluh semblan orang.6
2) Cirri-ciri UMKM (Usaha Menengah, Kecil dan Mikro)7
a. Ciri-ciri usaha menengah
1) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih
5 Dr. Fahmy Radhi MBA, artikel Kerjasama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan BPD DIY, September 2008
6 Ibid
7 Ibid
13
baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang
jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian
produksi;
Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan
teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan
termasuk oleh perbankan;
Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada
Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin
tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
2) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan
terdidik.
b. Cirri-ciri usaha kecil
• Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang
berubah
• Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah
Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih
sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan
14
keluarga, sudah membuat neraca usaha, sudah memiliki izin usaha dan
persyaratan legalitas lainya termasuk NPWP.
• Sebagaian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.
c. Ciri-ciri usaha mikro
• Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat
berganti;
Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak
memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang
memadai;
Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses
ke lembaga keuangan non bank;
• Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya
termasuk NPWP.
d. Contoh UMKM (Usaha Menengah, Kecil dan Mikro)
e. Contoh usaha menengah
Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh
15
sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:
• Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah;
Usaha perdagangan (grosir) termasuk expor dan impor.
Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi
dan bus antar proponsi.
Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam.
• Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.
f. Contoh usaha kecil
• Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.
Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan,
industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.
Peternakan ayam, itik dan perikanan.
• Koperasi berskala kecil.
g. Contoh usaha mikro
• Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan
pembudidaya;
Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan
rotan,industri pandai besi pembuat alat-alat.
16
Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dll.
Peternakan ayam, itik dan perikanan.
• Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit
(konveksi).
Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang
cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya
karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu
dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain :
• Perputaran usaha (turn over) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana
yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap
berjalan bahkan terus berkembang;
Tidak sensitive terhadap suku bunga;
Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter;
• Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan
asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.
Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit
memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha
mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.
17
h. Fungsi UMKM (Usaha Menengah, Kecil dan Mikro)8
a. Untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
b. Menjalankanstrategi komprehensif kesinambungan
c. Mendorang menyisihkan sebagian keuntungan untuk ditabung dalam
bentuk tabungan di lembaga keuangan seperti perbankan
d. Memasarkan sebuah produk unggulan dalam berbagai bentuk produksi.
e. Menjalin kemitraan usaha terhadap beberapa instansi yang bersangkutan.
2. Manajemen Strategis
a. Pengertian Strategi
Dalam melakukan segala sesuatu untuk mencapai hal yang diinginkan dan
mendapatkan (kemenangan) diperlukan suatu strategi yang baik oleh setiap pelaksana
(manusia), seperti dalam kamus bahasa Indonesia pengertian strategi mengandung
arti adalah :
a. Siasat
b. Ilmu siasat
c. Rencana
8 Ibid
18
Ini semua semua dilakukan dengan cermat mengenai pada kegiatan untuk
mencapai sasaran khusus9 sama seperti langkah manajemen yang sistematik
dan komprehensif, selanjutnya strategi adalah suatu rencana untuk mencapai
tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi yang sesuai
pada visi dan misi yang nantinya hendak diraih yang sekaligus untuk
melakukan mandat atau tugas-tugas yang diemban dengan pertimbangan dan
pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal.
b. Konsep Perumusan Strategi Dalam Manajemen Strategis
Strategi adalah merupakan produk dari pengambilan keputusan yang dilakukan
oleh manajer terlepas apa yang dilakukan sendiri atau orang lain. Proses perumusan
strategi koorporasi adalah merupakan tanggung jawab manajer puncak, strategi
tingkat satuan bisnis dilakukan oleh manajer tingkat bisnis, strategi fungsional
dilakukan oleh manajer fungsional. Dengan demikian merupakan bagian dari
kegiatan-kegiatan manajemen dalam hal ini adalah manajemen strategis.
9 Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 859‐860
19
c. Ciri-ciri Strategi10
1) Ufuk Waktu (Time Horizon)
Istilah strategi digunakan untuk menerangkan aktivitas-aktivitas yang
mencakup sebuah waktu yang diperluas dengan memperhatikan waktu yang
akan diperlukan dalam melaksanakan aktivitas dan waktu yang diperlukan
guna dalam observasi dampaknya.
2) Dampak (Impact)
Sekalipun konsekuensi-konsekuensi mengikuti strategi tertentu akan
menjadi jelas untuk jangka waktu yang lama, dampaknya penting.
3) Perumusan Upaya (Concentration of effart)
Sebuah strategi yang efektif biasanya memerlukan perumusan aktivitas,
upaya atau perhatian terhadap sejulah tujuan yang relative sempit. Upaya
memuaskan perhatian atas aktivitas-aktivitas terpilih tersebut secara implisit
mengurangi daya yang tersedia untuk aktivitas-aktivitas lain.
4) Pola-pola Keputusan (The Pattern of decision)
Walaupun perusahaan tertentu hanya mengambil beberapa keputusan
dalam rangka upaya mengimplementasikan upaya yang dipilih mereka 10 Robert H Mays dan Steven C.W dan Prof. Dr. Winardi. SE., Strategi Pemasaran Monjur Madu, Bandung 1996
20
kebanyakan strategi mengharuskan diambilnya suatu jenis-jenis kepentingan
tertentu dengan berlangsungnya waktu.
5) Daya Tembus (perpasivencess)
Sebuah strategi mencangkup spektrum luas aktivitas-aktivitas yang
berkisar sekitar proses-proses mengalokasikan sumber daya. Dari beberapa
keterangan diatas suatu kesimpulan bahwa strategi peningkatan suatu usaha
adalah kesatuan rencana yang omprehensif dan terpadu untuk menjadikan atau
membuat obyek yang telah ada menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih
lengkap dan teratur.
d. Manfaat Manajemen Strategis
Dengan adanya manajemen strategis diharapkan dapat membantu Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi kota Pekalongan dalam menjalankan
program-program yang telah ditentukan khususnya dalam bidang pengelolaan
UMKM sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan apa yang telah ditargetkan
oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) tersebut.
Manajemen strategis juga berfungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan tujuan
tujuan Disperindagkop yang hendak ditempuh kepada pemilik, karyawan,
masyarakat, eksekuif dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan.
21
Adpun manfaat dari manajemen strategis yaitu :
1. Manfaat finansial
Manfaat paling utama adalah tendensi untuk menaikan tingkat keuntungan
tidak secara optimal dengan menerapkan manajemen strategis.
2. Manfaat non financial
a) Dapat membantu memperkecil pengaruh perubahan dan
menyiapkan pandangan tergadapmanajeman problem
b) Dapat membantu mengidentifikasikan, memprioritaskan dan
mengeksploitasi peluang.
c) Dapat memecahkan masalah utama organisasi dan memperbaiki
kinerja organisasi
d) Dapat memungkinkan putusan utama untuk mendukung tujuan
yang ditetapkan
e) Dapat memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih
efektif untuk mengidentifikasi peluang
f) Dapat memungkinkan pengguna peluang sumber daya dan waktu
yang singkat.
g) Dapat memperjelas arah masa depan dan menciptakan prioritas
22
h) Dapat membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi
di masa depan
i) Dapat membantu perilaku yang lebih berintegrasi dan individu
untuk mencapai local effort.
e. Tahap-tahap Manajemen Strategis
Dalam melangkah pengaturan selanjutnya strategi penelitian ini harus
menggunakan manajeman strategis dimana untuk menganalisa lebih lanjut data yang
digunakan pada proses analisis selanjutnya, adapun tahapan proses tersebut adalah :
1. Analisis lingkungan strategis
Bryson menyatakan bahwa untuk merespon secara efektif terhadap
perubahan lingkunganya, organisasi publik haruslah memahami lingkungan
eksternal dan lingkungan internal sehingga mereka dapat menggunakan dan
mengembangkan strategi yang efektif yang mengaitkan kedua lingkungan
tersebut. Pemahaman atas lingkungan internal berguna untuk mengetahui
kekuatan (strength), kelemahan (weakness), sedangkan lingkungan eksternal
untuk mengetahui peluang (opportunities), dan ancaman (threats). Pemahaman
atas kondisi keduanya tersebut digunakan sebagai pijakan dalam analisa SWOT
(strength, weakness, opportunities,threats)
Analisa lingkungan internal dilakukan terhadap :
23
1. Sumber daya yang dimiliki (input) meliputi: sumber daya manusia (SDM),
sumber daya alam (SDA), dana, sarana,/fasilitas, structural dan organisasi.
2. Strategi yang sedang digunakan dalam mengelola input.
3. Kinerja (output) yang dicapai saat ini, sedangkan analisa eksternal dilakukan
melalui:
1. Pemantauan terhadap ragam kecenderungan dan kekuatan politik, sosial,
teknologi, pendidikan, ekonomi dan fisik.
2. Adanya dukungan dari pemerintah untuk konsen mengelola UMKM di
kota Pekalongan.
3. Memperkenalkan kerajinan batik kepada dunia luar
2. Perumusan Strategi
Pada dasarnya strategi merupakan garis besar terhadap tantangan-
tantangan mendasar yang harus dihadapi, oleh karena itu strategi harus dapat
dirumuskan selaras dengan isu strategi yang telah diidentifsikasikan.
Dalam perumusan strategi pengelolaan UMKM digunakan pendekatan
sebagai berikut11:
11 John M Bryson. Perencanaan Strategi Bagi Organisasi Sosial, Pustaka Pelajar, (Anggota IKAPI) Yogyakarta 1999, hal 55
24
1. Mengidentifikasi alternatif-alternatif umum yang dapat digunakan untuk
menjawab isu-isu strategis.
2. Mempelajari kendala-kendala yang memungkinkan muncul dalam
pelaksanaan alternatif-alternatif umum tersebut.
3. Merumuskan usulan-usulan yang dapat digunakan untuk mewujudkan
alternatif tersebut, sekaligus mengantipasi adanya hambatan yang ada.
4. Merumuskan kegiatan utama apa yang harus dilakukan dalam satu atau dua
tahun kedepan.
5. Merumuskan langkah-langkah khusus yang harus dilakukan dalam enam
bulan kedepan dan menetapkan siapa saja yang bertanggung jawab untuk
melaksanakanya.
f. Macam-macam Strategi12
1. Strategi ditingkat organisasi (pusat)
a. Stability
Strategi dalam rangka menetapkan segala sumberdaya yang sudah
ada sehingga tidak ada pengadaan sumberdaya yang baru dan bukan
berarti status quo
12 Drs Ulung Pribadi, Catatan Kuliah Pengembangan Organisasi Publik, 14 November 2006
25
Spesifikasi Stability
1. Nochange
Tidak ada perubahan sama sekali, tidak mengurangi dan
menambah anggota
2. Profit
Mengambil keuntungan atau memaksimalkan manfaat dari apa
yang selama ini sudah dilakukan
3. Pause
Menghentikan sementara apa-apa yang telah direncanakan
4. Prosses With Caution
Dapat meneruskan tindakan-tindakan didalam organisasi yang
sudah ada sesuai dengan kemampuan organisasi itu, tetap
bersifat sangat hati-hati.
b. Growth
Menumbuhkan suatu organisasi agar dapat berkembang
Growth terdiri atas dua aspek yaitu:
a. Concentration
26
Bahwa suatu organisasi memutuskan perhatian pada tingkat tertentu saja atau
memusatkan dii pada inti bisnis (care bussines)
b. Diversification
Mengambil beberapa bidang garap sekaligus atau beraneka ragam bidang-
bidang garap (merangkap kesektor-sektor lain)
c. Retrenchment
a. Turn Around (berupa stir atau bahan yang berpindah)
b. Captive (hanya menekuni hal-hal yang sudah pasti)
c. Liquidation (pembubaran)
d. Divestment (pelepasan)
2. Strategi ditingkat unit atau divisi
a. Overall Coast Leadership
Memperkuat tim pelaksana (terutama kepemimpinanya)
b. Differentiation
Hal-hal yang berbeda atau spesifik kemudian dicari kenggulan.
27
3. Strategi Pemberdayaan
a. Pengertian Pemberdayaan
Istilah pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata “power” yang berarti
kemampuan, tenaga, atau kekuasaan. Dengan demikian, secara harfiah
“pemberdayaan” dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan, tenaga, kekuatan,
atau kekuasaan.13
Konsep pemberdayaan dikembangkan pertama kali di tahun 1970-an yang
bergulir dan mengalami berbagai penyesuaian. Konsep ini berasal dari pemikiran
masyarakat barat yang lahir karena adanya ketimpangan kekuasaan, dimana sebagian
manusia sangat berkuasa terhadap sebagian lainya (homo homini lupus). Menurut
Priono dan Pranaka (1997), konsep pemberdayaan perlu disesuaikan dengan alam
pikiran dan budaya indonesia
Pemberdayaan merupakan salah satu pendekatan untuk mengatasi persoalan
kemiskinan, ketidakberdayaan, dan kerentanan masyarakatlema. Secara konseptual,
pemberdayaan dapat didefinisikan dalam banyak oengertian tergantung dari lingkup
dan sudut pandang dari orang yang mendefinisikanya. Namun ide dasarnya adalah
upaya untuk mewujudkan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab.
13 Sri Najiyati, Pemberdayaan masyarakat Di Lahan Ganbut, Canadianne De Developtment International Agenci, Bogor 2005, hal 51
28
b. Prinsip-prinsip Pemberdayaan14
1. Kesetaraan
Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan adalah
adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat
dengan lembaga yang memerlukan program-program pemberdayaan.
2. Partisipatif
Dalam praktek, pemerintah dan praktisi pemberdayaan belum bersedia
sepenuhnya memberikan kesempatan dan kebebasan kepada
masyarakat untuk memilih dan merumuskan kebutuhanya (Ndraha,
1990). Mereka terjebak dalam keinginan untuk melihat keberhasilan
pemberdayaan secara fisik. Dibutuhkan partisipasi aktif dari kedua
belah pihak agar pembedayaan dapat terwujud.
3. Keswadayaan
Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan
kemampuan masyarakat daripada bantuan orang lain. Konsep ini tidak
memandang orang miskin sebagai obyek yang tidak berkemampuan
(the have not), melainkan sebagai subyek yang mempunyai
kemampuan serba sedikit (the have little) [Verhaghen, 1996].
14 Ibid, hal 54‐60
29
4. Berkelanjutan
Program pemberdayan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun
pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan
peran masyarakat itu sendiri. Tetapi secara perlahan dan pasti, peran
pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena
masyarakat sudah mampu mengelola kegiatanya sendiri.
Pemberdayaan masyarakat ataupun sebuah organisasi memerlukan strategi yang
tepat, karena kesalahan pendekatan justru dapat berakibat fatal. Demikian juga
kesalahan dalam menangkap permasalahan, mengakibatkan kesalahan dalam
menentukan cara pemecahanya. Apabila ini terjadi maka program pemberdayaan
akan tidak berjalan dengan efektif.
Menurut Ginanjar Kartasasmita (1995), implementasi pemberdayaan
masyarakat atau organisasi dapat dilakukan melalui tiga upaya. Pertama dengan
menciptkan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat atau
organisasi untuk berkembang. Kedua, memperkuat potensi daya yang dimiliki dengan
menerapkan langkah-langkah nyata, menyediakan lingkungan, sarana dan prasarana
baik fisik maupun social yang dapat diakses. Ketiga dengan melindungi dan membela
kepentingan masyarakat lemah atau mencegah persaingan yang tidak seimbang dan
eksploitasi terhadap yang lemah.
30
c. Tujuan Pemberdayaan
Adalah membentuk individu masyarakat atau organisasi menjadi mandiri.
Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan
mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat adalah
merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat dan ditandai
kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang
dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan
mempergunakan daya, kekuatan atau kemampuan yang dimiliki
4. Strategi Pemberdayaan UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah)
Pemberdayaan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) merupakan
langkah yang srategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan
perekonomian dari sebagian besar masyarakat, khususnya melalui penyediaan
lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan
demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan
menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro yang meliputi:15
1. Penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha
seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi
ekonomi.
15 Google Search, //http.www.blognetartikelpemberdayaan.com agustus 2007
31
2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan
akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan
memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya,
terutama sumberdaya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan kewirausahan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan
menengah.
4. Pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi disektor informal
yang bersekala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga
miskin.
Sejarah telah menunjukan bahwa UMKM di Indonesia tetap eksis dan
berkembang dengan adanya krisis ekonomi yang telah melanda negeri ini sejak tahun
1997, bahkan menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena
kemampuanya memberikan sumbangan cukup signifikan pada penyerapan tenaga
kerja.
Kecenderungan kemampuan UMKM memberikan sumbangan yang cukup
signifikan terhadap perkembangan perekonomian suatu Negara tidak saja terjadi di
Indonesia dan Negara-negara berkembang namun juga terjadi di Negara-negara maju
pada saat Negara-negara maju tersebut membangun kemajuan perekonomianya
sampai sekarang.
32
Dalam pemberdayaan UMKM, salah satu keterlibatan yang penting adalah
steakholder. Sejauh ini keterlibatan stekholder UMKM antara lain terdiri dari instansi
pemerintahan, lembaga pendidikan, LSM, koperasi, perbankan dan asosiasi usaha. Ini
mengalami perkembangan sesuai dengan berkembangnya cara pandang dan kebijakan
pemerintah terhadap UMKM.
Berikut adalah pola alternatif hubungan antar masing-masing stekholder
UMKM yang diharapkan mampu memberikan sumbangan yang sugnifikan bagi
kemajuan UMKN16:
1) UMKM
UMKM sebagai pelaku memegang peran yang sangat penting dalam
rangka pemberdayaan mereka sendiri. Dalam pemberdayaan UMKM perlu
diberikan motifasi dan manfaat dari berbagai peluang dan fasilitasi yang
diberikan oleh berbagai pihak (stekholder yang lain) karena tanpa
patisipasi dari UMKM secara individu atau kelompok akan berakibat
gagalnya usaha pemberdayaan yang dilakukan.
2) Kelompok/koperasi
Beragamnya jenis usaha dan skala usaha memang memerlukan
keberagaman perlakuan yang berbeda. Untuk itu, perlu dilihat dari masalah
16 Ravik Karsidi, Strategi Pemberdayaan UMKM, BDS LPPM UNS, Solo 2001
33
demi masalah, apakah ada masalah yang perlu penanganan secara
kelompok atau individual. Masalah pemodalan misalnya akan lebih mudah
penangananya dengan sistem kelompok karena dapat mengurangi resiko
dan mudah dalam pembinaanya Kelompok usaha mikro kemudian menjadi
lebih besar dan teradministrasi dengan baik, maka kemudian dapat
dikembangkan menjadi koperasi. Melalui koperasi diharapkan bias
mamperkuat kekuatan tawar pasar baik dalam mendapatkan bahan baku
maupun penjualan produk.
3) BDS (Bussines Development Services)
BDS ini berperan sebagai konsultan pengembangan usaha dalam berbagai
aspek, seperti aspek manajmen, produksi, pasar dan pemasaran bahkan
sampaifasilitas dalam menghubungkan UMKM ke lembaga keuangan baik
bank maupun non bank.
4) Asosiasi Usaha
Asosiasi usaha dapat membantu UMKM dalam berbagai aspek melalui
anggotanya terutama dalam hal ini keterkaitanya dengan pasar akan
memperkuat posisi tawar dalam perdagangan, baik dalam harga maupun
sistem pembayaran dan menciptakan persaingan usaha sehat.
34
5) Lembaga Keuangan (Bank dan non Bank)
Salah satu masalah klasik pemberdayaan UMKM adalah masalah
kekurangan modal, namun UMKM enggan untuk datang ke bank
khususnya karena terkait oleh banyaknya persyaratan yang diperlukan
untuk memperoleh fasilitas kredit dari perbankan. Sebaliknya sering
lembaga keuangan menghadapi masalah bagaimana memasarkan “modal”
yang dihimpun dari masyarakat tersebut agar dapat tersalur kepada
pengusaha UMKM dengan aman. Artinya adalah kedua belah pihak
sebenarnya saling membutuhkan, dan dapat membentuk suatu hubungan
yang salain menguntungkan untuk itu perlu diupayakanya pendekatan baru
perbankan dengan UMKM.
6) Pasar
Pasar perdagangan hasil produksi UMKM dapat berupa pasar dalam negeri
maupun pasar ekspor. Hubungan baik antara pelaku UMKM dan pelaku
pasar (pembeli maupun eksportir) perlu dijaga kesinambunganya.
Demikian pula dengan adanya perubahan kondisi pasar harus cepat
diantisipasi.
7) Pemerintah
35
Pemerintah mempunyai peran penting dalam menjadi fasilitator bagi
UMKM. Peran tersebut dapat diwujudkan dengan kebijakan yang berpihak
terhadap pengembangan usaha maupun fasilitasnya, seprti:
a. Layanan perijinan satu atap dengan harga yang wajar
b. Pejaminan kredit UMKM
c. Fasilitas BDS, Asosiasi dan Koprasi untuk kemajuan UMKM
Secara konseptual pemberdayaan UMKM terutama dapat dilakukan dengan
sistem pemberdayaan pelaku UMKM itu sendiri. Keberhasilan pemberdayaan sangat
bergantung pada partisipasi UMKM sebagai pelaku maupun stekholder lain yang
turut serta dan berperan dalam pengembanganya.
Dalam praktek untuk menggugah partisipasi masyarakat sasaran langkah-
langkah yang dapat dilakukan adalah:
a. Identifikasi potensi
b. Analisis kebutuhan
c. Rencana kerja bersama
d. Pelaksanaan
e. Monitoring dan evaluasi
36
5. Pengrajin
Menurut Larasati Sulisantoro Sulaiman. pengrajin adalah:
“pengrajin adalah mereka yang memiliki suatu ketrampilan khusus yang
didapatnya dari penyampaian turun temurun nenek moyangnya atau yang
didapat melalui proses sosialisasi dari lingkungan budayanya , seorang
pengrajin biasanya adalah seorang alamiah, yang mendapatkan ketrampilan
lewat pendidikan khusus.”17
Sebagai salah satu pengusaha salah satu fungsi penting yang mesti
dilakukan adalah menentukan tujuan, sasaran perusahaan. Seluruh aktivitas
perusahaan disarankan untuk mencapai tujuan. Tujuan ini menentukan cirri
perusahaan dan merupakan titik pusat yang dituju oleh berbagai aktivitas
perusahaan termasuk perencanaan, kebijakan dan program-program.
Perusahaan kecil yang sering menghadapi dilemma, jika pemilik
perusahaan kecil tidak efisien atau sedang-sedang saja kemampuanya ia akan
mengalami kegagalan dan bila terlalu sukses maka perkembangan perusahaan
itu menyebabkan hilangnya kebebasan. Patut diperhatikan bahwa menjadi
perusahaan kecil bukan berarti gagal, sebaliknya perusahaan kecil menyajikan
kesuksesan, kepuasan dan posisi tertentu dalam dunia usaha, kalau pemiliknya
17 Larasati Sulistiantoro Sulaiman, Kerajinan Peluang Kerja Dan Peluang Berusaha Bagi Wanta Pedesaan, BPFE, Jgj 1995 hal 360
37
melaksanakan kegiatan dengan efektif dan sukses perusahaan kecil akan
mendapat tempat khusus dalam dunia usaha perusahaan kecil menyuguhkan
dinamisme, inovasi dan efektivitas yang memungkunkan produktivitasnya
system perekonomian.
6. Industri Kerajinan Batik
Kerajinan batik merupakan kerajinan yang dibuat dari berbagai macam
bahan dasar, diantaranya adalah kain mori, lilin (malam), obat pewarna, dan
beberapa bahan lainya. Pembuatan dilakukan dengan cara, yaitu kain mori yag
telah disesuaikan dengan ukuranya dicap dengan canting atau ditulis dengan
canting tulis yang telah di isi dengan lilin, kemudian setelah proses tersebut
kain mori yang telah bermotifkan gambaran dari lilin tadi diberi pewarna
dengan obat batik sesuai dengan desain dan detail yang telah disetujui, setelah
semua proses situ dilalui maka proses terakhir dari tahapan pembuatan yaitu
kain mori tersebut dicuci didalam air yang telah mendidih dan yang telah
diberikan beberapa obat batik yang mengandung unsur kimia, atau istilah
populernya adalah dilorot. Itu adalah beberapa gambaran singkat dari sebuah
proses pembuatan kerajinan batik. Yang nantinya dari semua kerajinan itu
akan menghasilkan beberapa bentuk, yaitu longdress, bed cover, kemeja, dan
beberapa jenis lainya.
38
D. Definisi Konsepsional
1. Strategi Pemberdayaa adalah tindakan-tindakan atau usaha-usaha yang
dilakukan untuk kemajuan, perkembangan dan keberhasilan dalam sektor
perindustrian.
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koprasi adalah lembaga pemerintah
dan juga sebagai lembaga yang mengatur dan membina dan
megembangkan sektor industri dinegara ini memiliki kompetensi dalam
melakukan pembinaan terhadap industri kecil.
3. Kerajinan Batik adalah suatu seni kerajinan melukis halus pada kain, yang
membutuhkan ketrampilan alami atau warisan bakat keturunan untuk
membuatnya.
4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu kegiatan yag
lebih menentukan pada kemampuan manusia atau dengan menggunakan
mesin yang sederhana, dimana didalamnya ada perubahan sifat barang
serta mempunyai satu sampai Sembilan.
E. Definisi Oprasional
Dalam hal ini dioprasionalkan apa yang telah dirumuskan dalam
definisi konsep sehingga nantinya akan mendekati empiris oleh karena itu
39
akan ditentukan iindikator dari peranan pemerintah daerah dalam pembinaan
usaha kecil menengah dan mikro (UMKM) kerajinan batik :
1. Analisis Faktor Lingkungan Eksternal
Analisis peluang dan ancaman dalam proses pemberdayaan
2. Analisis Faktor Lingkungan Internal
Analisis kekuatan dan kelemahan dalam proses pemberdayaan
3. Peningkatan fungsi pemberdayaan
a. Frekuensi pemberian pembinaan didalam upaya peningkatan
industry batik oleh pemerintah daerah :
1) Memberikan penyuluhan tentang manajemen dan
kewirausahaan
2) Memberikan pelatihan ketrampilan sehingga dapat
menghasilkan barang-barang berkualitas tinggi dan
mempunyai lebih banyak produk batik yang bervariasi.
3) Memberikan sarana dalam proses promosi.
40
b. Pemberian bantuan oleh pemerintah
1) Memberikan bantuan dengan menjadi fasilitator antara
pengrajin dan lembaga keungan
2) Memberikan bantuan yang berupa alat
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan ex post facto karena
penelitian ini hanya mengungkapkan fakta saja tanpa adanya manipulasi
variable atua menciptakan kondisi tertentu. Dilihat dari sifatnya penelitian
dikategorikan sebagai peneliian kualitatif, karena hanya mencari fakta dan
selanjutnya menjelaskan scara deskriptif tentang fakta yang bersangkutan
dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi
menggambarkan apa adanya18
2. Unit Analisis
Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini,
maka unit analisisnya adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan
Koprasi Kota Pekalongan dengan kebijakan-kebijakannya yang
menyangkut pemberdayaan sector usaha kerajinan batik. 18 Arikunto, Metode Penelitian Sosial, Gramedia Pustaka Tama, 1992, hal 107
41
3. Jenis Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi dua unsur yaitu:
a. Data primer
Semua informasi mengenai konsep penelitian atau yang terkait
denganya yang diperoleh secara langsung dari unit yang dianalisa
yang dijadikan sebagai objek penelitian.
b. Data skunder
Semua informasi yang diperoleh secara tidak langsung, melalui
dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian
(ataupun yang terkaik dengannya) didalam unit analisa yang
dijadikan sebagai objek penelitian. Berisi informasi mengenai
monografi dan penelitian, data ini berguna untuk memberikan
gambaran latar belakang penelitian. Gambaran latar belakang atau
setting penelitian ini mempunyai fungsi sebagai rekomendasi bagi
penelitian lebih lanjut.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Interview atau Wawancara
Interview adalah teknik pengambilan data dengan cara melakukan
wawancara atau bertanya langsung kepada responden guna
42
mendapatkan informasi yang diperlukan secara langsung dengan
responden ditempat penelitian.
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah bahan-bahan tertulis yang mendukung
kelengkapan data dari objek penelitian, misalnya otobiografi, surat-
surat pribadi, buku-buku harian, majalah, makalah-makalah seminar
tentang pemberdayaan usaha kerajinan batik dan lain sebagainya.
Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah
arsip-arsip, catatan-catatan monografi dan lain yang sejenis yang
terdapat di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koprasi Kota
Pekalongan.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data ialah proses penyederhanaan data kedalam bentuk
yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan19. Metode analisis data
yang dignakan adalah metode analisis kualitatif dimana pengertian
kualiatif tiak selalu mencari sebab akibat, tetapi lebih berupaya untuk
memahami situasi dengan menginterpretasikan dari berbagai arti
permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya.
19 Soekamto. S, Teori Perubahan Sosial, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta 1979, hal 22