BAB 9 KELEMBAGAAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARATsippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen...Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat. 5. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA 2016 - 2021

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur

IX. 1

BAB 9 KELEMBAGAAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang berperan dalam Bidang Ke Cipta Karya-an

dan terkait langsung dalam pelaksanaan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten Kutai

Barat meliputi :

1. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Kutai Barat.

2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Barat.

3. Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran (DKPP) Kabupaten Kutai

Barat.

4. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

5. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat.

6. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat.

9.1 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Masing-masing Unit Terkait.

Keorganisasian yang dimaksud dalam pedoman ini adalah struktur, tugas, dan fungsi pemerintah

daerah yang menangani Bidang Cipta Karya. Untuk mengetahui kondisi dari keorganisasian Bidang Cipta

Karya di Kabupaten Kutai Barat, informasi yang perlu disajikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah yang menjadi dasar penetapan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kutai

Barat.

2. Gambaran struktur organisasi instansi yang menangani urusan bidang Cipta Karya saat ini di

Kabupaten Kutai Barat.

3. Penjelasan tentang tugas dan fungsi organisasi bidang Cipta Karya dalam Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

9.1.1 Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Barat.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat mempunyai tugas :

1. Melaksanakan urusan dalam bidang Pekerjaan Umum yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Melakukan tugas lainnya yang diberikan Bupati.




IX. 2

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat mempunyai

fungsi :

a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan,

peninjauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

b. Memberikan bantuan teknis sesuai bidangnya kepada instansi lainnya yang memerlukan.

c. Melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan

perundang – undangan yang berlaku.

d. Pengamanan dan pengendalian teknis kebijakan yang ditetapkan Bupati sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

e. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten maupun

dengan instansi vertikal lainnya di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

f. Mengawasi pelaksanaan proyek fisik (waskat) agar pelaksanannya sesuai dengan program dan

prosedur yang telah ditentukan.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Jabatan Struktural Pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kutai Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati

dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum.

Adapun Rincian Tugas dan Tata Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat,

adalah :

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok memimpin Dinas Pekerjaan Umum dalam

perumusan kebijakan organisasi dan perencanaan skala prioritas kegiatan, tata laksana

perkantoran, penyusunan anggaran, perencanaan, kebijakan, pelaksanaan pembangunan dibidang

Pekerjaan Umum yang meliputi penataan ruang dan bangunan, sumber daya air, bina marga,

maupun cipta karya serta penyelenggaran pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis dalam

bidang Pekerjaan Umum, penyusunan dan pengevaluasian laporan serta pembinaan pegawai.

a. Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan dan pembinaan umum maupun teknis di bidang Pekerjaan Umum

2. Penyelenggaraan pelayanan umum

3. Penyelenggaraan pengawasan dan pengamanan teknis Pelaksanaan dan kewenangan dan

tugas pokok dalam rangka pelaksanaan otonom daerah sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Uraian Tugas :




IX. 3

1. Melaksanakan kebijakan operasional sesuai dengan kewenangan yang dimiliki seperti

pendapatan dan penyusunan perencanaan program bidang Pekerjaan Umum sesuai

kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan

berlaku;

2. Melakukan koordinasi/kerjasama dengan semua lembaga di Kabupaten Kutai Barat;

3. Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan bidang Penataan Ruang dan Perumahan;

4. Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan bidang Sumber Daya Air;

5. Merumuskan kebijakan dan Pelaksanaan bidang Bina Marga;

6. Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan bidang Cipta Karya;

7. Mengkoordinasikan Penyusunan Kebijakan dan Program Bidang Pekerjaan Umum;

8. Melaksanakan Administrasi dan Kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum;

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretaris.

a. Tugas ;

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka

melaksanakan kebijakan dan standarisasi pelayanan administratif dan ketatausahaan yang

diberikan oleh Kepala Dinas, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

b. Fungsi ;

1. Penyelenggaraan fungsi administratif dan tugas-tugas ketata-usahaan;

2. Penyelenggaraan Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan dan

ketatausahaan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Uraian Tugas ;

1. Perencanaan kegiatan sekretaris;

2. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan

pegawai;

3. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

4. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;

5. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, pengadaan, kearsipan;

6. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pengurus pemeliharaan, kebersihan dan

keamanan kantor;

7. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan;




IX. 4

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan bidang

tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bidang Penataan Ruang dan Perumahan.

a. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam urusan Penataan

Ruang dan Perumahan.

b. Fungsi

1) Penyelengaraan kebijakan pelaksanaan Program Penataan Ruang dan Perumahan;

2) Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Bidang Penataan

Ruang dan Perumahan.

4. Bidang Sumber Daya Air.

a. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam urusan Sumber Daya

Air

b. Fungsi

1) Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya

Air; dan

2) Penyelenggaraan kebijakan pelakasanaan pemantauan dan evaluasi bidang Pengelolaan

dan Pengembangan Sumber Daya Air.

5. Bidang Bina Marga.

a. Tugas Pokok

Memimpin Bidang Bina Marga dalam perumusan kebijakan organisasi dan

perencanaan skala prioritas kegiatan, tata laksana perkantoran, penyusunan anggaran,

perencanaan, kebijakan, pelaksanaan pembangunan di bidang jalan, jembatan, penerangan

jalan umum dan pembangunan pelengkap/penunjangnya, serta penyelenggaraan

pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, jasa konstruksi,

pengelolaan, pemeliharaan jalan, jembatan, penerangan jalan umum dan pembangunan

pelengkap/penunjang beserta pengendaliannya, penyusunan dan pengevaluasian laporan

serta pembinaan pegawai.

b. Fungsi

1. Penyelengaraan kebijakan Program Bina Marga;

2. Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Bidang Bina

Marga.

6. Bidang Cipta Karya.




IX. 5

a. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam urusan Cipta Karya.

b. Fungsi;

1. Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan Program Cipta Karya;

2. Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Bidang Cipta

Karya.

9.1.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda.

Berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja,

Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat mempunyai tugas membantu

Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan di

daerah, serta penilaian atas pelaksanaannya.

Sedangkan tugas pokok Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat adalah

menjalankan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan.

b. Pengkordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.

d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Perda tersebut di atas, kewenangan Bappeda adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Menyusun Program Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Jangka Menengah yang memuat

Visi dan Misi Serta Strategi Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam RPJP dan RPJMD.

c. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan kegiatan Tahunan.

d. Melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Sektoral dan Regional.

e. Menyelenggarakan Musrenbang Kabupaten baik RPJPD, RPJMD, RKPD dan Rencana

Program Tahunan baik yang dibiayai Pemerintah Kabupaten, maupun yang diusulkan untuk

dibiayai Pemerintah Provinsi dan Pinjaman/hibah Luar Negeri.

f. Melakukan Koordinasi Perencanaan dengan SKPD Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan

Satuan Organisasi lain dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten, Instansi Swasta yang berada

dalam Wilayah Kalimantan Provinsi Kalimantan Timur.




IX. 6

g. Menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta

RAPBD Kabupaten bersama-sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Koordinasi

Sekretaris Daerah.

h. Melaksanakan Koordinasi dan Mengadakan Kerjasama Pembangunan.

i. Menyusun Standar Pelayanan dan Perkiraan Biaya Satuan Komponen Kegiatan.

j. Mengikuti Persiapan, Monitor, Mengendalikan dan Evaluasi serta Pelaporan Perkembangan

Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kutai Barat.

k. Melaksanakan Kegiatan lain dalam rangka Perencanaan sesuai dengan Petunjuk Kepala

Daerah.

l. Menyelenggarakan kegiatan pengelola unsur Tata Usaha Bappeda.

m. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.




IX. 7

Gambar 9.1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Barat

KEPALA

BIDANG EKONOMI

SUB BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

HIDUP

SUB BIDANG PENGEMBANGAN

DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

BIDANG SOSIAL BUDAYA

SUB BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

SUB BIDANG SUMBERDAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

BIDANG PRASARANA DAN PENGEMBANGAN

WILAYAH

SUB BIDANG PRASARANA WILAYAH

SUB BIDANG PENGEMBANGAN

WILAYAH

BIDANG PENELITIAN, PENDATAAN DAN

KERJASAMA PEMBANGUNAN

SUB BIDANG PENDATAAN DAN

PELAPORAN

SUB BIDANG PENELITIAN DAN

KERJASAMA PEMBANGUNAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN

PERENCANAAN PROGRAM




IX. 8

9.1.3 Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Dasar pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kutai Barat adalah Peraturan

Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah

kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kabupaten Kutai Barat.

a. Tugas Pokok.

Melaksanakan sebagian urusan kebersihan, persampahan, pertamanan, pemakaman dan

penerangan jalan umum berdasarkan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.

b. Fungsi.

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan sesuai dengan Rencana

Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di

bidang kebersihan, persampahan, pemakaman dan penerangan jalan umum.

3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang

kebersihan, persampahan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum

4. Penyelenggaraan urusan di bidang pelayanan kebersihan, persampahan, pertamanan,

pemakaman dan penerangan jalan umum

5. Penyelenggaraan urusan di kesekretariatan

6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

c. Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas.

2. Sekretariat, terdiri atas :

a) Sub Bagian Umum

b) Sub Bagian Keuangan

c) Sub Bagian Perencanaan Program

3. Bidang Kebersihan dan Persampahan, terdiri atas :

a) Seksi Pelayanan Kebersihan

b) Seksi pemanfaatan dan Pengelolaan Persampahan

4. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum, terdiri atas:

a) Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum

b) Seksi Penataan Pemakaman Umum

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.




IX. 9

9.1.4 Dinas Pendapatan Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Adapun tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat adalah :

1. Tugas Pokok:

Berdasarkan Perda tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pendapatan berdasarkan asas Otonomi Daerah

dan tugas pembantuan.

2. Fungsi :

Sedangkan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan sesuai dengan Rencana Strategis yang

telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di

bidang Pendapatan;

c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang

Pendapatan;

d. Penyelenggaraan urusan di bidang Pendapatan dan Pelayanan Umum;

e. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;

f. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Perda

Nomor 08 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat

Nomor 05 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat

yang meliputi :

- Kepala Dinas,

- Sekretariat, membawahi :

Sub Bagian Umum;

Sub Bagian Keuangan;




IX. 10

Sub Bagian Perencanaan Program.

- Bidang Pendataan, membawahi :

Seksi Penatausahaan Data;

Seksi Pendataan.

- Bidang Penetapan, membawahi :

Seksi Administrasi Perhitungan;

Seksi Penetapan.

- Bidang Penagihan, membawahi :

Seksi Administrasi Penerimaan;

Seksi Penagihan dan Keberatan.

- Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan :

Seksi Pendataan dan Penilaian ;

Seksi Penagihan dan Keberatan PBB dan BPHTB.

- Kelompok Jabatan Fungsional;

- Unit Pelaksana Teknis Dinas.

9.1.5 Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Kutai Barat dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu unsur pelaksana

Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Jabatan Struktural Pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat, maka tugas pokok Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Kutai Barat adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan rumah

tangga daerah di bidang lingkungan hidup yaitu perumusan, perencanaan, kebijakan, pelaksanaan teknis

pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta melakukan pembinaan, koordinasi pengawasan dan

pengendalian teknis operasional di bidang lingkungan hidup. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan pembinaan

umum maupun teknis di bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan pelayanan umum dan

penyelenggaraan pengawasan dan pengamanan teknis atas pelaksanaan kewenangan dan tugas pokok

dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati

menurut peraturan perundang-undangan




IX. 11

Adapun yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi dari Pejabat Struktural pada bagian Struktural

Organisasi antara lain sebagai berikut :

1. Kepala Badan.

Tugas Pokok

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina,

mengkoordinasikan dan kerjasama dalam pelaksanaan Lingkungan Hidup yang ditetapkan

Bupati

Fungsi

1) Perumusan kebijakan dan pembinaan umum maupun teknis di bidang Lingkungan

Hidup.

2) Penyelenggaran pelayanan umum.

3) Penyelenggaran pengawasan dan pengamanan teknis atas pelaksanaan kewenangan

dan tugas pokok dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan kebijakan

yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretaris

Tugas Pokok :

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perencanaan, evaluasi dan

pelaporan program Badan Lingkungan Hidup, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan

umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga,

hubungan masyarakat, urusan keuangan;

Fungsi :

1) Perencanaan kegiatan kesekretariatan

2) Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan

pegawai;

3) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;

4) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;

5) Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;

6) Pengelolaan administrasi, perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan

keamanan kantor;

Pengkoordinasian perencanaan pembangunan, evaluasi dan pelaporan progam

3. Sub Bagian Umum

Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam melaksanakan urusan surat-menyurat,

ketatausahaan, kearsipan, urusan kepegawaian dan urusan rumah tangga.




IX. 12

Fungsi :

1) Penyelenggaraan tugas ketatausahaan;

2) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

ketatausahaan.

4. Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam mengelola anggaran belanja rutin,

penggajian pegawai, penatausahaan keuangan dan verifikasi keuangan;

Fungsi :

1) Penyelenggaraan administrasi keuangan;

2) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kegiatan bagian keuangan.

5. Sub Bagian Perencanaan Program

Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam perencanaan dan penyusunan program.

Fungsi :

1) Penyelenggaraan penyusunan rencana serta program kegiatan Badan Lingkungan;

2) Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data;

3) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kegiatan bagian perencanaan program.

6. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta melaksanakan pembinaan dan pengendalian

pencemaran air, tanah dan bahan berbahaya dan beracun.

Fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan

Pelestarian Sumber Daya Alam

2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengendalian pencemaran

lingkungan dan pelestarian sumber daya alam

7. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Tugas Pokok :

Melaksanakan pembinaan, monitoring dan pengendalian pencemaran air; udara, tanah

serta bahan berbahaya dan beracun (B3)

Fungsi :

1) Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengendalian pencemaran lingkungan




IX. 13

2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengendalian pencemaran

lingkungan.

8. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,

pengendalian kerusakan lahan dan hutan, tata air, keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Fungsi :

1) Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengendalian pencemaran lingkungan dan

konservasi;

2) Pelaksanaan pemnatauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengendalian kerusakan

lingkungan dan konservasi

9. Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta melaksanakan pembinaan, pengawasan dan

pengembangan pengkajian dampak lingkungan

Fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dampak lingkungan;

2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengkajian dampak

lingkungan.

10. Sub Bidang Penataan Hukum

Tugas Pokok :

Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap peraturan-pertauran tentang

lingkungan;

Fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dampak lingkungan;

2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengkajian dampak

lingkungan;

11. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan

Tugas Pokok :

Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dampak lingkungan

Fungsi :

1) Menyelenggarakan kebijakan teknis dibidang pengkajian dampak lingkungan;

2) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengkajian dampak

lingkungan




IX. 14

12. Bidang Pengembangan

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta melaksanakan pembinaan dan pengendalian

kapasitas dan teknologi lingkungan.

Fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan.

2) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di Bidang Pengembangan

13. Sub Bidang Kapasitas Lingkungan

Tugas Pokok :

Melaksanakan pembinaan, pengumpulan/penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian

kapsitas lingkungan.

Fungsi :

1) Penyelenggaraan kebijakan teknis di Sub Bidang Pengembangan

2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di Sub Bidang Kapasitas Lingkungan

14. Sub Bidang Teknologi Lingkungan

Tugas Pokok :

Melaksanakan pembinaan, pengumpulan/penyiapan bahan koordinasi pengendalian dan

pengembangan teknologi lingkungan

Fungsi :

1) Penyelenggaraan kebijakan teknis di Sub Bidang Teknologi Lingkungan

2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan sub bidang teknologi lingkungan

15. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah

Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga, dalam

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

keahliannya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat.

Ketentuan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat adalah Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 60 Tahun 2008

tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat, Badan




IX. 15

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat. Susunan

organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat, terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretarias, membawahi :

Sub Bagian Umum

1) Sub Bagian Keuangan

2) Sub Bagian Perencanaan Program

c. Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, membawahi :

1) Sub Bidang Penataan Hukum;

2) Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan;

d. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam,

membawahi :

1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

2) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi;

e. Kepala Bidang Pengembangan, membawahi :

1) Sub Bidang Kapasitas Lingkungan;

2) Sub Bidang Teknologi Lingkungan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Kelompok Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT Laboratorium Lingkungan)




IX. 16

Gambar 9.2

Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat

SUBBID KAPASITAS LINGKUNGAN

BIDANG PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA

ALAM

BIDANG PENGEMBANGAN

Kepala Badan

SUBBAG

PERENCANAAN

PROGRAM

SUBBAG UMUM

SUBBAG KEUANGAN KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUBBID PENATAAN HUKUM

SUBBID PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

SUBBID PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI

SUBBID TEKNOLOGI LINGKUNGAN

UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN

DAN IPAL

SUBBID PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN




17

9.1.6 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Barat.

Dasar pembentukan PDAM Kabupaten Kutai Barat adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat

Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat dan

kemudian mengalami perubahan dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04

Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 38 Tahun 2005

Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat.

PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan

kegiatan perencanaan dan pengurusan kebutuhan masyarakat di bidang air bersih dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli

Daerah (PAD).

Maksud dan Tujuan PDAM dalam lingkup penyediaan air bersih adalah:

1. Melaksanakan pembangunan daerah di bidang pelayanan air bersih.

2. Memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Struktur Organisasi PDAM Kabupaten Kutai Barat.

1. DIREKTUR PDAM

Direktur memimpin dan mengelola PDAM secara profesional sehingga dapat mendatangkan

konstribusi pendapatan asli daerah (PAD).

Tugas Pokok Direktur :

Dalam memimpin perusahaan Direktur mempunyai tugas sbb:

Menyusun perencananaan,melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh operasional

PDAM

Membina pegawai

Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM

Menyelenggarakan adm umum dan keuangan

Menyusun Rencna Strategis Bisnis 5 tahunan yg disyahkan oleh Bupati melalui Dewan

Pengawas

Menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan setiap tahun utk disyahkan Bupati melalui

Dewan Pengawas

Menyampaikan laporan neraca secara berkala kepada Bupati melalui Dewan Pengawas

Wewenang Direktur :

Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM

Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dg persetujuan Dewan Pengawas

Mengangkat pegawai utk jabatan dibawah Direksi




18

Mewakili PDAM didalam dan diluar Pengadilan

Menandatangani setiap laporan PDAM

Menjual,menjaminkan atau melepaskan aset PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas

pertimbangan Dewan Pengawas

Melakukan pinjaman,mengikatkan diri dlm perjanjian dan melakukan kerjasama dg pihak lain

dg persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dg menjaminkan aset PDAM

2. KEPALA BAGIAN TEKNIK

Melaksanakan urusan di bidang perencanaan tehnik, teknis produksi, transmisi, distribusi,

peralatan meter air, mekanikal, elektrikal dan pengolahan air serta kajian laboratorium.

2.1 Sub Bagian Produksi dan Laboratorium

a) Menyelenggarakan pengendalian atas kualitas dan kuantitas air, termasuk rencana

kebutuhan material produksi

b) Mengatur dan menyelenggarakan fungsi-fungsi mekanik mesin, ketenagaan, kualitas

dan laboratorium

c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

d) Mengadakan penelitian terhadap proses produksi agar lebih efisien dan efektif

e) Membuat laporan kegiatan bagian produksi

2.2 Sub Bagian Transmisi dan Distribusi

a) Mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa distribusi agar dapat berfungsi

dengan baik

b) Mengatur distribusi air secara merata kepada pelanggan dan menyelesaikan angsuran

dibagian distribusi

c) Membuat peta jaringan pipa dan perlengkapannya

d) Membuat laporan kegiatan distribusi

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2.3 Sub Bagian Perencanaan Teknik dan Distribusi

a) Merencanakan pembangunan instalasi pengolahan air bersih pada lokasi yang belum

tersedia pengolahan air bersih

b) Merencanakan pengembangan instalasi pengolahan air bersih dan jaringan perpipaan

serta sarana atau prasarana penunjang lainnya

c) Mengevaluasi pelaksanaan sambungan rumah

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

e) Membuat laporan kegiatan bagian perencanaan teknik




19

2.4 Bagian Peralatan dan Perawatan Teknik

a) Membuat program kerja tentang perawatan/peralatan teknik

b) Meneliti dan menilai peralatan teknik sesuai dengan kebutuhan perusahaan

c) Membuat laporan kegiatan bagian peralatan teknik

d) Mengusulkan tentang pemeliharaan/perbaikan bangunan umum

3. KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN PEMBUKUAN

4. KEPALA BAGIAN UMUM DAN ASET

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan :

Melaksanakan kegiatan dibidang adm umum,ketatausahaan dan kepegawaian

Melaksanakan dan meyelenggarakan kegiatan dibidang pembukuan keuangan,anggaran dan

pelaporan

Melaksanakan dan menyelenggarakan perencanaan dan pengawasan penggunaan sumber-

sumber pendapatan dan kekayaan lain milik PDAM

Melaksanakan perencanaan pengelolaan pendapatan secara menyeluruh dan target PDAM

Melaksanakan penagihan rekening pemakaian air, serta denda kpd pelanggan yg belum

membayar dg batas waktu yg ditentukan.

Bagian Administrasi Umum dan Keungan terdiri dari :

Sub bagian keuangan dan akuntansi

Sub bagian Umum dan Personalia

Masing masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala yg berada dibawah dan

bertanggung jawab kpd Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

Tugas Bidang Umum

Bagian Keuangan Mempunyai Tugas :

a) Mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan

b) Mengadakan program pendapatan dan pengeluaran keuangan

c) Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan

kekayaan perusahaan

d) Membuat laporan kegiatan bagian keuangan


Bagian Hubungan Langganan Mempunyai Tugas :

a) Menyelenggarakan pemasaran, pelayanan pelanggan dan mengurus penagihan rekening

langganan




20

b) Menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan pelanggan, pengolahan rekening serta pengolahan

data langganan

c) Menyelenggarakan fungsi pengawasan pencatatan meter air, pengendalian pencatatan

d) Membuat laporan kegiatan bagian hubungan langganan


Bagian Personalia Mempunyai Tugas :

a) Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang administrasi kepegawaian

b) Melaksanakan proses kegiatan penggajian, kenaikan pangkat, kenaikan berkala, mutasi,

kesejahteraan pegawai dan pembinaan pegawai

c) Mengurus proses askes, taspen dan proses pegawai yang telah mencapai usia pension dan

penghargaan

d) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada direksi tentang langkah-langkah atau

tindakan-tindakan yang perlu tentang kepegawaian

e) Membuat laporan kegiatan bagian kepegawaian dan melaksanakan tugas lain yang

berhubungan dengan tugasnya yang diberikan oleh atasan

Bagian Umum Mempunyai Tugas :

a) Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang administrasi kesekretariatan

b) Menyelenggarakan kegiatan dibidang kerumah tanggaan, peralatan kantor dan perundang-

undangan

c) Mengurus perbekalan material dan peralatan teknik

d) Memberikan informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan

e) Membuat laporan kegiatan bagian umum

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan




21

STRUKTUR ORGANISASI PDAM CABANG MELAK

DIREKTUR

KA.SUB.BAG

PRODUKSI DAN

LABORATORIUM

KA.SUB.BAG.

KEUANGAN

KA.SUB.BAG.

TRANSMISI DAN

DISTRIBUSI

KA.SUB.BAG.

PEMBUKUAN

KA.SUB.BAG.

PELAYANAN

PELANGGAN DAN

REKENING

KA.SUB.BAG.

PERENCANAAN

TEKNIK DAN

DISTRIBUSI

KA.BAG.

KEPEGAWAIAN

DAN SDM

KA.SUB.BAG.

SDM

KA.SUB.BAG.

PROGRAM

CABANG-CABANG

BOOSTER-BOOSTER

BUPATI

DEWAN PENGAWAS

KA.BAG.

UMUM DAN

ASET

KA.SUB.BAG.

KEPEGAWAIAN

KA.BAG.

KEU. DAN

PEMBUKUAN

KA.BAG.

TEKNIK

KA. SUB.BAG.

UMUM DAN

ASET

KA.SUB.BAG.

LOGISTIK

KA.SUB.BAG.

PERALATAN DAN

PERAWATAN

TEKNIK

DIREKTUR

KEPALA CABANG

KA.SIE.PRODUKSI DAN

DISTRIBUSI

KA.SIE.PENAGIHAN DAN

PELAYANAN PELANGGAN

PELANGGAN

PELANGGAN




22

STRUKTUR ORGANISASI PDAM CABANG BARONG TONGKOK

STRUKTUR ORGANISASI PDAM CABANG LINGGANG BIGUNG

DIREKTUR

KEPALA CABANG

KA.SIE.PRODUKSI DAN

DISTRIBUSI

KOORDINATOR KA.SIE.PENAGIHAN DAN

PELAYANAN PELANGGAN

PELANGGAN

PELANGGAN

DIREKTUR

KEPALA CABANG

KA.SIE.PRODUKSI DAN

DISTRIBUSI

KA.SIE.PENAGIHAN DAN

PELAYANAN PELANGGAN

PELANGGAN

PELANGGAN




23

STRUKTUR ORGANISASI WTP.1.BOOSTER.1 DAN BOOSTER.2

STRUKTUR ORGANISASI PDAM CABANG MUARA PAHU, PENYINGGAHAN, MUARA KEDANG, TANJUNG

ISUY DAN DAMAI

Gambar 9.3 Struktur Organisasi PDAM Kabupaten Kutai Barat

DIREKTUR

KA.BAG.TEKNIK

KOORDINATOR BOOSTER.2 KOORDINATOR BOOSTER.1 KOORDINATOR WTP.1

DIREKTUR

KEPALA CABANG

Plk. Produksi dan Distribusi Plk. Penagihan dan Pelayanan

Pelanggan

PELANGGAN

PELANGGAN




24

9.2 Potensi dan Persoalan Terkait Organisasi dan Tata Laksana Pembangunan Infrastruktur.

Dengan mengacu pada kondisi eksisting kelembagaan perangkat daerah, bagian ini menguraikan

analisis permasalahan kelembagaan Pemerintah kabupaten/kota yang menangani bidang Cipta Karya.

9.2.1 Analisis Keorganisasian Sub Bidang Permukiman.

Dalam penyelenggaraan program investasi permukiman Kabupaten Kutai Barat, banyak

pihak/instansi yang terkait yang terlibat langsung. Tiap dinas yang mempunyai tupoksi langsung pada

masing-masing bidangnya. Peran Bappeda sebagai koordinator tiap dinas dalam perencanaan teknis

pembangunan pada masing-masing bidang. Peran DPU bidang Cipta Karya mempunyai peran penuh dalam

perencanaan fisik pembangunan tiap-tiap sub bidang.

Berdasarkan kajian kelembagaan dapat dilihat bahwa dalam lingkup instansi permukiman masih

diketemukan beberapa hal diantaranya:

a. Dalam pelaksanaan program–program pengembangan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melakukan

pembinaan jalinan kemitraan baik itu Instasi Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat sendiri, masyarakat,

dan swasta. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pengembangan dan pembangunan kabupaten benar-

benar dapat terarah dan terlaksana dengan dukungan sumber dana yang cukup serta sesuai dengan

kebutuhan pembangunan di Kabupaten Kutai barat.

b. Peran swasta dalam pengembangan infrastuktur di Kabupaten kutai Barat juga cukup besar terutama

dalam pengembangan permukiman. Dalam hal ini terlihat bahwa kunci kelembagaan dalam menjalin

kemitraan sangatlah dibutuhkan guna menselaraskan pembangunan dan mendorong tercapainya

keberhasilan pembangunan baik dalam bidang pendanaan maupun dalam hal lainnya yang terkait

dengan program – prorgram pengembangan dan pembangunan.

c. Sasaran pembangunan dan pengelolaan sub bidang permukiman pada tahun 2016 berorientasi pada

tersedianya pelayanan kepada publik ketersediaan permukiman sesuai dengan standar pelayanan

minimal. Selanjutnya dengan terpenuhinya pelayanan minimal kepada publik akan mendorong

peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi yang dapat mendorong meningkatnya faktor

produksi. Sasaran kedua adalah meningkatnya partisipasi swasta yang antara lain dalam bentuk

investasi dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman di Kabupaten kutai Barat.

9.2.2 Analisis Keorganisasian Bidang Air Bersih.

Pada penyediaan air bersih dalam pelaksanaannya adalah untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten, PDAM, maupun masyarakat. Upaya memperkuat tugas dan fungsi regulator dan

operator penyelenggaraan SPAM (PDAM dan Dinas PU) di Kabupaten Kutai Barat dilakukan dengan cara

meningkatkan sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan, peningkatan kualitas air minum,




25

memperkuat fungsi dinas-dinas terkait dan memperkuat PDAM. Secara teknis kewenangan kelembagaan

PDAM dan Dinas PU adalah sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan program dan rencana teknis bidang Pengairan;

b. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi,

peningkatan, operasi serta pemeliharaan dan bina manfaat bidang Pengairan;

c. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan pekerjaan di bidang Pengairan;

d. Melakukan tugas kedinasaan lain yang diberikan oleh atasan.

9.2.3 Analisis Keorganisasian Bidang Air Limbah dan Persampahan.

Secara umum Organisasi pengelola sektor air limbah dan persampahan (fasilitas sanitasi) di

Kabupaten Kutai Barat adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan DPU bidang Cipta Karya serta DPU

bidang Pengembangan Sumber Daya Air (PSDA) dengan tugas adalah melaksanakan perencanaan,

pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang teknik penyehatan yang

meliputi urusan-urusan air bersih, air buangan, kebakaran, kebersihan, pertamanan, dan pemakaman.

Untuk penanganan sanitasi air limbah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum bidang Cipta Karya dan bidang

PSDA Kabupaten Kutai Barat. Kelembagaan SANIMAS berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya bisa dibagi

menjadi 2 yaitu Panitia Pembangunan dan Badan Pengelola. Kelembagaan SANIMAS di masyarakat disebut

sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM-SANIMAS.

Saat ini, baik pemerintah Kabupaten Kutai Barat maupun Propinsi menangani pengaturan drainase

dan pengendalian banjir alasanya adalah bahwa tidak semua kewenangan yang berkaitan dengan

pengelolaan dan pengaturan drainase dan penganan banjir diserahkan dari pemerintah pusat dan atau dari

pemerintah propinsi ke pemerintah kota untuk masing-masing dinas kota seperti misalnya:

(a) Pengoperasian dan pemeliharaan sungai-sungai termasuk sungai-sungai yang mengalir di dalam dan

melalui drainase Kabupaten Kutai Barat masih menjadi tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum


(b) DPU Kabupaten Kutai Barat hanya menangani pengoperasian drainase dan pemeliharaan saluran-

saluran yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai sungai atau anak sungai. Contoh tersebut diatas

merupakan salah satu kasus yang tetap menunjukan adanya masalah-masalah struktur kelembagaan

bagi sistem operasional dan pemeliharaan drainase, juga sistem pengelolaan pengendalian banjir di





26

9.3 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM).

9.3.1 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pekerjaan Umum.

Sampai dengan akhir bulan Desember 2016 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai

Barat berjumlah 207 Orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 116 orang, sedangkan Honorer/TKK sebanyak

91 orang. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat dilihat pada tabel – tabel di bawah ini:

Tabel 9.1 Daftar Pegawai berdasarkan status

Status Pegawai Jumlah Keterangan

1. Pegawai Negeri Sipil 112 Orang

2. Tenaga Kerja Kontrak 105 Orang

Tabel 9.2 Daftar Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan

1. Strata 2 (S2) 14 Orang

2. Strata 1 (S1) 70 Orang

3. Sarjana Muda 23 Orang

4. SLTA 105 Orang

5. SLTP 2 Orang

6. SD 3 Orang

Tabel 9.3 Daftar Pegawai berdasarkan Kepangkatan

Kepangkatan Jumlah Keterangan

1. IV/c -1 Orang

2. IV/b -

3. IV/a 4 Orang

4. III/d 11 Orang

5. III/c 8 Orang

6. III/b 19 Orang

7. III/a 11 Orang

8. II/d 17 Orang

9. II/c 18 Orang

10. II/b 22 Orang

11. II/a 27 Orang

12. I/d 1 Orang




27

Tabel 9.4 Daftar Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural Jumlah Keterangan

1. Eselon II/b 1 Orang Kepala Dinas

2. Eselon III/a 1 Orang Sekretaris

3. Eselon III/b 4 Orang Kepala Bidang

4. Eselon IV/a 16 Orang Ka. Sub Bidang/ Ka. Sub Bagian/Ka. UPT

5. Esselon IV/b 2 Orang Ka. Tata Usaha UPT

6. Staf 102 Orang

9.3.2 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda.

Sampai dengan akhir bulan Desember 2016 Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Kutai Barat berjumlah 207 Orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 116 orang, sedangkan

Honorer/TKK sebanyak 91 orang. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat dilihat pada tabel – tabel di

bawah ini:

Tabel 9.2

Komposisi Pegawai dalam Unit Kerja Bappeda

Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Sumber : Hasil Analisis, 2016

JABATAN GOLONGAN PENDIDIKAN

KET IV III II I S2 S1 D3 SMA SMP SD

Kepala Dinas 1 1

Sekretaris 1 1

Kepala Bidang 1 3 3 1

Kepala Seksi 13 3 10

Kasubag 1 2 2 1

Kepala UPT 2 1 1

Staf PNS Non Ess 7 84 1 4 31 10 47

Staf TKK 25 13 49 4

JUMLAH 4 27 84 1 14 70 23 96 4




28

9.3.3 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Sampai dengan akhir bulan Desember 2016 Jumlah Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)

Kabupaten Kutai Barat berjumlah 330 Orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 25 orang, sedangkan


bawah ini:

Tabel 9.6

Komposisi Pegawai dalam Unit Kerja DKP


Sumber : Lakip DKP, 2015

9.3.4 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pendapatan Daerah.

Jumlah keseluruhan sumber daya manusia pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai

Barat per 31 Desember 2015 adalah 234 orang dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) orang Eselon II.b;

- 1 (satu) orang Eselon III.a;

- 4 (empat) orang Eselon III.b;

- 11 (sebelas) orang Eselon IV.a;

- 58 (Lima puluh delapan) orang staf PNS;

- 153 (seratus lima puluh tiga) orang pegawai TKK di kantor dispenda ;

- 6 (enam) orang petugas teknis yang ditempatkan di Kecamatan ;

- 9 (sembilan) orang staf PNS Kecamatan yang diperbantukan untuk petugas teknis.

Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat dilihat pada tabel – tabel di bawah ini:

Tabel 9.6

Komposisi Pegawai dalam Unit Kerja Dispenda




PNS 5 12 7 1 5 10 2 7 1

Staf TKK 15 6 163 72 49

JUMLAH 5 12 7 1 5 25 8 170 73 49

JABATAN GOLONGAN PENDIDIKAN KET




29


9.3.5 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Lingkungan Hidup.

Sampai dengan akhir bulan Desember 2016 Jumlah Pegawai Badan Lingkungan Hidup (BLH)

Kabupaten Kutai Barat berjumlah 207 Orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 116 orang, sedangkan


bawah ini:

Tabel 9.5

Komposisi Pegawai dalam Unit Kerja BLH


IV III II I S2 S1 D3 SMA SMP SD

Kepala Dinas 1 1

Sekretaris 1 1



Kasubag 1 2 2 1

Kepala UPT 2 1 1

Staf PNS Non Ess 7 84 1 4 31 10 47

Staf TKK 25 13 49 4

JUMLAH 4 27 84 1 14 70 23 96 4



Kepala Dinas 1 1

Sekretaris 1 1



Kasubag 1 2 2 1

Kepala UPT 2 1 1

Staf PNS Non Ess 7 84 1 4 31 10 47

Staf TKK 25 13 49 4

JUMLAH 4 27 84 1 14 70 23 96 4




30


9.4 Kondisi Prasarana dan Sarana Kerja Instansi Terkait.

9.4.1 Kondisi Prasarana dan Sarana Kerja Dinas Pekerjaan Umum.

Sedangkan dalam rangka menjamin terlaksananya pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan masyarakat dan sekaligus untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan

demikian Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat terus menerus melengkapi kebutuhan

tersebut dalam setiap tahun.

Secara umum sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum tersebut dapat dirinci sebagai

berikut :

1. Prasarana

1) Luas Tanah : 2200 m2

2) Luas Bangunan : 675 m2

2. Sarana, terdiri dari :

1) Kendaraan;

a. Kendaraan Roda 4 : 8 Unit

b. Kendaraan Roda 2 : 26 Unit

2) Meja ;

a. Meja Kerja : 119 Unit

b. Meja Rapat : 22 Unit

c. Meja Komputer : 25 Unit

3) Kursi;

a. Kursi Kerja : 220 Unit

b. Kursi Rapat : 57 Unit

c. Kursi Hadap : 6 Unit

d. Kursi Lipat : 55 Unit

e. Sofa dan Meja : 6 Unit

4) Lemari

a. Lemari Besi : 9 Unit

b. Lemari Arsip : 27 Unit

5) Komputer

a. CPU : 30 Unit




31

b. Printer : 54 Unit

c. Monitor : 30 Unit

d. UPS : 22 Unit

6) Telepon

a. Telepon : 2 Unit

b. Fax : 1 Unit

7) Generator Set : 2 Unit

8) Mesin Tik : 4 Unit

9) Televisi : 8 Unit

10) AC : 22 Unit

11) Kipas Angin : 9 Unit

12) Laptop : 42 Unit

13) Mesin Rumput : 5 Unit

14) Infocus : 2 Unit

15) Layar : 1 Unit

9.4.2 Kondisi Prasarana dan Sarana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Tabel 9.7 Kondisi Prasarana dan Sarana Kerja Bappeda

Jenis Peralatan Kantor dan

Kendaraan Bermotor Jumlah (unit)

Kondisi Pemanfaatan

Keterangan Baik Kurang

Cukup

Padat Kurang

Sumber : Lakip Bappeda, 2015

9.4.3 Kondisi Prasarana dan Sarana Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

Tabel 9.8 Komposisi jumlah Perlengkapan

No Barang Inventaris Jumlah

1 TPA 15 Ha

2 Almari arsip kayu 1 unit




32

No Barang Inventaris Jumlah

3 Brankas 1 bh

4 Kulkas 2 bh

5 Meja Kerja Eselon II 1 bh

6 Meja Kerja Eselon III 3 bh

7 Meja Kerja Eselon IV 4 bh

8 Meja Staf 20 bh

9 Meja Kerja Eselon IV 20 bh

10 Kursi Staf 20 bh

11 Mesin Tik 5 bh

12 Mesin Potong Kertas 1 bh

13 Mesin Penghancur Kertas 3 bh

14 Komputer/PC 16 bh

15 Note Book/Lap Top 11 bh

16 Printer 23 bh

17 UPS Stabilizer 8 bh

18 Mesin Rumput 20 bh

19 Chainshow 5 bh

20 Mesin Pompa Air 1 bh

21 Tangga Alumunium 2 bh

22 Tandon 1200 Ltr 2 bh

23 Gerobak Sorong 5 bh

24 Cangkul 160 bh

25 Sekop 58 bh

26 Gunting Taman 6 bh

27 Arit 16 6 bh

28 Batu Asah 1 bh

29 Penggaruk 1 bh

30 Kikir 1 bh

Sumber : Lakip DKP, 2015




33

9.4.4 Kondisi Prasarana dan Sarana Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pendapatan Daerah dilengkapi

dengan sarana dan prasarana gedung kantor, serta didukung oleh sarana berupa:

- Kendaraan Dinas Jabatan roda empat sebanyak 6 unit;

- Kendaraan Dinas Jabatan roda dua sebanyak 15 unit;

- Kendaraan operasional kantor roda empat sebanyak 6 unit;

- Kendaraan operasional kantor roda dua sebanyak 11 unit;

- serta 3 unit kendaraan operasional roda dua untuk petugas teknis di Kecamatan;

- dan perahu ketinting/ces sejumlah 8 unit serta inventaris dan fasilitas/perlengkapan kantor

lainnya.

9.4.5 Kondisi Prasarana dan Sarana Kerja Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Tabel 9.10 Kondisi Prasarana dan Sarana Kerja BLH



Kondisi Pemanfaatan


Cukup

Padat Kurang

Sumber : Lakip BLH, 2015

9.4.6 Kondisi Prasarana dan Sarana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Tabel 9.11 Kondisi Prasarana dan Sarana Kerja PDAM



Kondisi Pemanfaatan


Cukup

Padat Kurang

Sumber : PDAM, 2015

9.5 Usulan Rencana Peningkatan Kelembagaan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

9.5.1 Kedudukan, Fungsi, Tugas Dalam Pelaksanaan RPIJM.




34

Menguraikan usulan kedudukan fungsi dan tugas serta tanggung jawab antar instansi yang terkait

dalam RPIJM sebagai draft surat keputusan untuk ditandatangani Bupati Kutai Barat.

9.5.2 Diagram Hubungan Antar Instansi.

Berisi narasi dan diagram hubungan antar instansi untuk pelaksanaan dan pengelolaan serta

pengembangan RPIJM.

9.5.3 Rencana Tindakan Peningkatan Kelembagaan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

9.5.3.1 Rencana Peningkatan SDM.

Dalam kaitannya dengan Reformasi Birokrasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur perlu

ditingkatkan tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas. Bagian ini menguraikan kondisi kebutuhan

SDM di keorganisasian instansi yang berkaitan dengan RPIJM.

Berdasarkan jumlah pegawai yang ada ditiap instansi, beberapa instansi masih memerlukan

penambahan untuk dapat menunjang kegiatan masing-masing instansi. Dinas Pekerjaan Umum dari jumlah

pegawai dan tingkat pendidikan yang ada masih membutuhkan…………………………..Instansi Bappeda masih

membutuhkan …………………………… Instansi DKP masih membutuhkan …………………………… Instansi Dispenda

dari kondisi pegawai yang ada masih membutuhkan …………………………… Instansi BLH dari kondisi pegawai

yang ada masih membutuhkan …………………………… Instansi PDAM dari kondisi pegawai yang ada masih

membutuhkan………………………………..

Mengingat bahwa kualitas SDM juga perlu penyegaran dan ditingkatkan maka untuk itu

direncanakan program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 9.12

Jenis DIKLAT yang Dibutuhkan

No Jenis DIKLAT Keterangan


9.5.3.2 Rencana Peningkatan Prasarana dan Sarana Kerja.




35

Tabel 9.13

Penambahan Prasarana dan Sarana Kerja

Jenis Peralatan Kantor dan Kendaraan Bermotor Jumlah (unit)

Eksisting Penambahan


Documents

BAB 9 KELEMBAGAAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARATsippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen...Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat. 5. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten