BAB 4 TINJAUAN KASUS PENYELESAIAN SENGKETA …lib.ui.ac.id/file?file=digital/122557-PK III 636.8247-Perbedaan...PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA melawan BADAN PENYELESAIAN SENGKETA

BAB 4

TINJAUAN KASUS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBELUM

DAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN

KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK

Pasal 54 ayat (3) UUPK menegaskan bahwa putusan Majelis dari BPSK

bersifat final dan mengikat. Kata final dapat diartikan sebagai tidak ada upaya

banding dan kasasi tetapi yang ada adalah keberatan. Keberatan hanya dapat

dilakukan dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan dan

keberatana tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri.1

Adapun tata cara mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK diatur dalam

Peratutan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2006 (selanjutnya disebut PERMA).

Terhadap putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat pada hakikatnya tidak

dapat diajukan keberatan, kecuali dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur

dalam PERMA.2

4.1. Kedudukan PERMA dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai

daya mengikat suatu produk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh

lembaga Negara dan/atau Departemen/lembaga pemerintah. Bunyi pasal tersebut

adalah ”Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 diterangkan

bahwa “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara

lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah

1 Indonesia, op. cit., ps. 56 ayat (2). 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan

Terhadap Putusan BPSK, op. cit., menimbang bagian a.

Perbedaan proses..., Muhammad Adib Adam, FHUI, 2009

Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan,

lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau

pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”

Mahkamah Agung dalam Undang-undangnya yaitu Undang-undang Nomor 5

Tahun 2004 dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran

penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam

Undang-undang ini. Hal inilah yang menjadi dasar adanya Peraturan Mahkamah

Agung yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mengatur

lebih lanjut hal-hal yang belum diatur oleh Undang-undang mengenai peradilan.3

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan

Keberatan Terhadap Putusan BPSK merupakan peraturan yang dikeluarkan

Mahkamah Agung tetapi belum diatur lebih lanjut dengan peraturan yang lebih tinggi

yaitu Undang-undang. Oleh karena itu PERMA ini secara hukum tidak mengikat

secara umum tetapi hanya dapat digunakan dan mengikat hanya pada internal

Mahkamah Agung yang digunakan oleh Badan Peradilan yang berada di bawahnya.4

4.2. Pembahasan Kasus

Kasus yang akan dibahas adalah kasus mengenai penyelesaian sengketa

konsumen yang terjadi sebelum dan sesudah PERMA diberlakukan. Kasus yang

dibahas sebelum diberlakukannya PERMA adalah kasus antara PT. Securindo

Packatama Indonesia melawan BPSK Kota Bandung dan kasus yang dibahas setelah

berlakunya PERMA adalah kasus antara PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang

Bandung melawan Ahmad Ilyas Prayogi.

4.2.1. Kronologi Kasus Sebelum Diberlakukan PERMA

3 Indonesia, Undang-undang tentang Mahkamah Agung, UU No. 5 Tahun 2004, LN No.9

Tahun 2004, ps.79. 4 Indonesia, Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU

No. 10 Tahun 2004, LN No. 53 tahun 2004, TLN No. 4389, ps. 7 ayat 4.


PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA

melawan

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) Kota Bandung.

Kasus ini berawal dari adanya permasalahan yang melibatkan Riwandi

Kencana Mulya (selaku konsumen) dengan PT Securindo Packatama Indonesia

(selaku penyedia jasa perparkiran).

Pada tanggal 11 Februari 2005 seseorang bernama Riwandi Kencana Mulya

yang beralamat di Green Garden Blok B VI/14B memarkirkan kendaraannya, yaitu

sebuah motor Honda Tipe GLP dengan nomor polisi B 5632 TT atas nama dirinya di

perparkiran Ruko Gedung Gajah Jl. Dr Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan yang dikelola

oleh PT Securindo Packatama Indonesia. PT Securindo Packatama Indonesia

merupakan sebuah perusahaan yang memberikan jasa perparkiran secara profesional

dan “secure parking”, yang beralamat di Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 Jakarta,

Komplek Mangga Dua Mas Blok A No. 11-12 Jakarta.

Motor Honda milik Riwandi Kencana Mulya itu kemudian hilang dicuri oleh

seseorang di lokasi perparkiran Ruko Gedung Gajah Jl. Dr Saharjo, Tebet, Jakarta

Selatan yang dikelola oleh PT Securindo Packatama Indonesia. Tindak pidana

pencurian tersebut sempat diketahui oleh pihak penjaga keamanan setempat, dan

sempat mengejar tersangka pelaku pencurian motor milik Riwandi Kencana Mulya,

namun tidak tertangkap. Atas tindak pidana pencurian yang menimpanya, Riwandi

Kencana Mulya melaporkan ke pihak kepolisian setempat. Selain melaporkan tindak

pidana pencurian yang menimpanya ke pihak kepolisian, Riwandi Kencana Mulya

juga menggugat PT Securindo Packatama Indonesia selaku pihak yang bertanggung

jawab atas pengelolaan perparkiran di Ruko Gedung Gajah Jl. Dr Saharjo, Tebet,

Jakarta Selatan ke pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota

Bandungmelalui surat aduan yang diajukan pada tanggal 27 Mei 2005.

Pengajuan gugatan itu dilakukan atas dasar antara lain bahwa Riwandi

Kencana Mulya, selaku konsumen, merasa telah dirugikan dengan tidak adanya

pertanggungjwaban atas kehilangan motor yang seharusnya menjadi tanggung jawab

PT. Securindo Packtama Indonesia. Tanggung jawab atas kerugian yang diderita

konsumen dibebankan oleh PT Securindo Packatama Indonesia selaku penyedia jasa


perparkiran di Ruko Gedung Gajah Jl. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan yang

pengelolaannya dilakukan secara profesional dan “Secure Parking”. Karena selaku

penyedia jasa perparkiran tersebut maka PT. Securindo Packtama Indonesia harus

bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam lingkup tanggung jawabnya.

Dalam kasus ini PT. Securindo Packtama Indonesia bertanggung jawab atas setiap

kendaraan yang diparkirkan di Ruko Gedung Gajah Jl. Saharjo, Tebet, Jakarta

Selatan. Pengelolaan PT. Securindo Packtama Indonesia yang dilakukan secara

profesional dan “Secure Parking” maka konsekuensinya adalah PT Securindo

Packatama Indonesia berkewajiban untuk memberi jaminan keamanan yang

memadai atas kendaraan para pemakai jasa perparkiran yang dikelolanya.

Terhadap pengaduan yang diajukan oleh Riwandi Kencana Mulya terhadap

PT Securindo Packatama Indonesia, pada tanggal 14 Juli 2005 dibacakan surat

keputusan No. 66/Pts-BPSK/VII/2005 tentang proses arbitrase antara Riwandi

Kencana Mulya dengan PT Securindo Packatama Indonesia, yang isinya adalah:

1. Mengabulkan gugatan penggugat (Riwandi Kencana Mulya) untuk sebagian;

2. Menyatakan tergugat (PT Securindo Packatama Indonesia) telah melakukan

kelalaian dalam mengelola perparkiran di Ruko Gedung Gajah Jl. Saharjo,

Tebet, Jakarta Selatan yang mengakibatkan hilangnya kendaraan motor milik

penggugat;

3. Menghukum tergugat untuk mengganti atau membayar ganti kerugian

seharga motor yang hilang yaitu sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta

rupiah) kepada penggugat yang dibayarkan secara sekaligus dan tunai ;

4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Pihak tergugat, yaitu PT Securindo Packatama Indonesia merasa keberatan

atas putusan BPSK tersebut. Selanjutnya PT. Securindo Packtama Indonesia ke

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Agustus 2005, yang isi gugatan

keberatannya antara lain untuk membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen atas proses arbitrase antara Riwandi Kencana Mulya dengan PT

Securindo Packatama Indonesia, dan menyatakan bahwa PT Securindo Packatama

Indonesia keberatan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas

juta rupiah) atas hilangnya kendaraan milik Riwandi Kencana Mulya, sebagaimana

disebut dalam surat Putusan BPSK No. 66/Pts-BPSK/VII/2005.


Terhadap gugatan keberatan PT Securindo Packatama Indonesia terhadap

surat Putusan BPSK No. 66/Pts-BPSK/VII/2005, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

telah mengambil Putusan, yaitu Putusan No. 02/BPSK/2005/PN.JKT.PST. tanggal 8

September 2005, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan pemohon keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) yang diajukan pemohon keberatan tidak dapat

diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

2. Menghukum pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam

memutus perkara tersebut adalah:

1. PT Securindo Packatama Indonesia merupakan pelaksana usaha perparkiran

yang pengelolaanya dilakukan secara profesional dan “secure parking”

sehingga PT Securindo Packatama Indonesia berkewajiban untuk

memberikan jaminan keamanan yang memadai atas kendaraan para pemakai

jasa perparkiran yang dikelola PT Securindo Packatama Indonesia. Hal

tersebut merupakan kewajiban hukum dari PT Securindo Packatama

Indonesia;

2. Bahwa hilangnya motor tidak terlepas dari unsur kelalaian dan kekurang hati-

hatian atau melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan kehatian-hatian

pelaksana usaha perparkiran yaitu PT Securindo Packatama Indonesia;

3. Bahwa klausul baku yang dibuat PT Securindo Packatama Indonesia yang

tidak mau bertanggung jawab atas kendaraan yang menggunakan jasa PT

Securindo Packatama Indonesia merupakan perjanjian yang kesepakatannya

bercacat hukum karena timbul dari ketidakbebasan pihak yang menerima

klausul, sebab manakala pengendara motor memasuki areal parkir,

pengendara motor tidak punya pilihan lain selain memilih parkir disitu

sehingga dapat dikatakan kesepakatan itu berar sebelah, artinya kesepakatan

itu diterima seolah-olah dalam keadaan terpaksa oleh pihak pengendara

motor;


4. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran

diberikan hak bagi pengguna jasa parkir untuk menuntut jika pihaknya

dirugikan akibat adanya kelalaian pihak pengusaha yang menyelenggarakan

perparkiran secara profesional dan “secure parking”.

5. Bahwa BPSK yang merupakan pihak yang digugat tidak dapat diajdikan

pihak dalam perkara ini.

Dengan tidak diterimanya gugatan keberatan yang diajukan oleh PT

Securindo Packatama Indonesia, pada tanggal 20 September 2005 PT Securindo

Packatama Indonesia mengajukan permohonan kasasi secara lisan yang kemudian

diikuti dengan memori kasasi pada tanggal 3 Oktober 2005, yang dalam memori

kasasinya tersebut tertuang alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa

putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri dalam perkara konsumen ini telah

keliru dalam menerapkan hukum.

Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Per.Kons/2006 yang dibacakan pada

tanggal 8 Oktober 2007 menyatakan :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: PT Securindo

Packatama Indonesia tersebut;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

02/BPSK/2005/PN.Jak.Pst tanggal 8 September 2005.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak keberatan dari pemohon: PT Securindo Packatama Indonesia;

2. Menyatakan sah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota

Bandung Nomor 66/Pts-BPSK/VII/2005 tentang arbitrase;Menghukum

pemohon kasasi/pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua

tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp

500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Adapun alasan Mahkamah Agung memutus sengketa tersebut adalah

Mahkamah Agung mempunyai pertimbangan bahwa:


1. Bahwa Putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri dalam perkara

konsumen ini telah keliru dalam menerapkan hukum karena siapa pihak yang

digugat adalah kewenangan sepenuhnya dari pemohon kasasi/penggugat;

2. Bahwa meskipun di dalam karcis parkir disebutkan bahwa segala kehilangan

di tempat parkir menjadi tanggung jawab penitip atau pemakai tempat parkir,

tetapi klausul tersebut tidak dapat dibenarkan karena dilarang dalam UUPK

dan konsumen tidak mempunyai posisi yang seimbang dengan pengelola

parkir;

3. Bahwa keadaan yang tidak seimbang tersebut dipandang sebagai misbruik

van onstrandigheiden.

4. Bahwa PT Securindo Packatama Indonesia sebagai pihak yang

dititipi/pengelola parkir dengan memungut bayaran harus bertanggung jawab

atas hilangnya barang yang dititipkan kepadanya.

4.2.2. Kronologi Kasus Sesudah Diberlakukan PERMA

PT ADIRA DINAMIKA FINANCE Cabang Bandung

melawan

AHMAD ILYAS PRAYOGI

Pada tanggal 29 Januari 2003, PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang

Bandung membuat perjanjian hutang piutang, dengan penyerahan hak milik secara

fiducia sebagai jaminan, dengan Ahmad Ilyas Prayogi yang bertempat tinggal di Kp.

Sukasari No. 23 RT. 01 RW. 13 Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang,

Kabupaten Bandung, hal mana ternyata dengan perjanjian No. 020103101004

tertanggal 29 Januari 2003. Isi perjanjian tersebut antara lain menyatakan :

Pasal 1

PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Bandung dengan ini menyatakan setuju

untuk menyediakan fasilitas hutang piutang dengan penyerahan hak milik secara

fiducia sebagaimana Ahmad Ilyas Prayogi juga menyatakan setuju menerima fasilitas

hutang piutang dengan penyerahan hak milik secara fiducia kepada PT. Adira

Dinamika Multi Finance cabang Bandung dalam bentuk dana untuk pembelian motor

baru.


Keterangan obyek barang:

Obyek barang : Yamaha Vega;

Harga : Rp 9.700.000,-;

No. Rangka : 4 ST-519466;

No. Mesin : MH34ST1053K188864;

Warna : Hitam;

Pasal 2

Ahmad Ilyas Prayogi akan melakukan pembayaran atas hutang piutang dengan

penyerahan hak milik secara fidusia pada PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang

Bandung, dengan perincian pembayaran sebagai berikut:

1.1. Harga obyek barang : Rp 9.700.000,-;

1.2. Uang muka kepada penjual 15,46% : Rp 1.500.000,-;

1.3. Hutang pokok : Rp 8.730.000,-;

1.4. Bunga 25,37% : Rp 6.459.328,-;

1.5. Angsuran hutang pokok dan bunga perbulan : Rp 434.000,-;

1.6. Jumlah angsuran/dibayar dalam : 35 kali bayar;

1.7. Pembayaran pertama angsuran hutang pokok

dan bunga jatuh tempo pada : 4 Maret;

1.8. Pembayaran uang angsuran selanjutnya jatuh

tempo pada : tanggal jatuh tempo

pembayaran uang

angsuran selanjutnya;

1.9. Pembayaran lainnya yang harus dibayar

sebelum pencairan hutang piutang

a. Biaya Asuransi : Rp 465.600,-;

b. Biaya administrasi : Rp 64.400,-;

c. Uang muka 15,46% : Rp 1.500.000,-;

Dibayarkan pada tanggal : 29-01-2003 ;

1.10. Biaya Jasa Hukum & Notaris :

Pasal 3


Perjanjian hutang piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia ini berlaku

terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir pada tanggal lunasnya

hutang piutang Ahmad Ilyas Prayogi kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance

cabang Bandung.

Pasal 4

1. Ahmad Ilyas Prayogi menyerahkan jaminan atas perjanjian hutang piutang

dengan penyerahan hak milik secara fidusia pada PT. Adira Dinamika Multi

Finance cabang Bandung sebagai berkut:

- Surat kuasa atas barang;

- BPKB;

- Asuransi selama masa pembiayaan;

- Faktur pembelian;

2. Ahmad Ilyas Prayogi menyerahkan dokumen tambahan yang diperlukan

termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- Surat Instruksi Penyerahan BPKB;

- Surat pesanan;

- Kwitansi Blanko Rangkap 3.

Berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam surat perjanjian antara Ahmad

Ilyas Prayogi dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Bandung, Ahmad

Ilyas Prayogi berkewajiban untuk membayarkan hutangnya kepada PT. Adira

Dinamika Multi Finance cabang Bandung setiap tanggal 4 untuk setiap bulannya

selama 35 kali angsuran (35 bulan) sebesar Rp 434.000,- tiap bulannya. Telah

diperjanjikan juga antara kedua pihak tersebut bahwa jika terjadi keterlambatan

dalam pembayaran cicilan hutang oleh Ahmad Ilyas Prayogi, maka Ia akan

dikenakan denda sebesar 0,5% dari jumlah angsuran untuk setiap harinya.

Memasuki angsuran ke delapan, realisasi pembayaran angsuran oleh Ahmad

Ilyas Prayogi kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Bandung selalu

mengalami hambatan dan keterlambatan sampai dengan angsuran ke 18. Bahkan

pada saat pembayaran angsuran ke 17, terjadi keterlambatan hingga 65 hari, yang

menurut hukum sudah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi.


Meskipun demikian PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Bandung tetap

menunggu pembayaran angsuran ke 18, namun pembayaran angsuran berhenti

setelah pembayaran angsuran ke 18 dilakukan.

Atas keterlambatan dan hambatan yang terjadi, Ahmad Ilyas Prayogi

beralasan bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan kendaraan yang menjadi obyek

pembiayaan menurut perjanjian hilang pada tanggal 25 Juli 2004. Padahal

berdasarkan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, alasan tersebut tidak

dapat menangguhkan, menghentikan dan/atau membebaskan Ahmad Ilyas Prayogi

dari kewajiban untuk membayar angsuran hutangnya kepada PT. Adira Dinamika

Multi Finance cabang Bandung karena kendaraan tersebut hanya merupakan barang

jaminan atas pelunasan hutang Ahmad Ilyas Prayogi kepada PT. Adira Dinamika

Multi Finance cabang Bandung. Terlebih telah diketahui pula bahwa hilangnya

kendaraan tersebut bukanlah murni karena kasus pencurian melainkan penggelapan,

yang mana hal tersebut bisa terjadi akibat ulah dari Ahmad Ilyas Prayogi sendiri

yang telah meminjamkannya kepada pihak lain yang tidak lain adalah teman dari

Ahmad Ilyas Prayogi, yang kemudian karena kelalaiannya kendaraan tersebut

digelapkan.

Proses hukum untuk kasus penggelapan itu sendiri telah diselesaikan melalui

proses pengdilan di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan kendaraan tersebut telah

diambil kembali dan berada dalam kekuasaan Ahmad Ilyas Prayogi. Setelah

kendaraan tersebut berada dalam kekuasaannya, ternyata yang dilakukan oleh

Ahmad Ilyas Prayogi kemudian bukanlah melanjutkan pembayaran angsuran,

melainkan mengalihkan secara di bawah tangan kendaraan tersebut kepada

kakaknya, yang kemudian oleh sang kakak kendaraan tersebut dialihkan kembali

kepada Agus, dan kemudian dialihkan kembali oleh Agus kepada pihak lain yang

diketahui berdomisili di Kampung Citiru, Ciwidey Kabupaten Bandung. Hal tersebut

dilakukan oleh Ahmad Ilyas Prayogi tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT.

Adira Dinamika Multi Finance cabang Bandung.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Ahmad Ilyas Prayogi, yang hanya

melakukan pembayaran angsuran sebanyak 18 kali berjumlah Rp 434.000,- x 18

yaitu Rp 7.812.000,-, secara hukum dapat dikatakan bahwa sesuai perjanjian dimana

Ahmad Ilyas Prayogi berkewajiban mengangsur sebanyak 35 kali sebesar Rp


434.000,- per-angsurannya, maka Ahmad Ilyas Prayogi masih berkewajiban untuk

melunasi pembayaran sebanyak 17 kali lagi angsuran yaitu sebesar Rp 434.000,- x

17 yaitu sebesar Rp 7.378.000,-. Karena segala daya upaya yang dilakukan oleh PT.

Adira Dinamika Multi Finance cabang Bandung untuk meminta Ahmad Ilyas

Prayogi melunasi angsurannya tidak membuahkan hasil, maka PT. Adira Dinamika

Multi Finance cabang Bandung berniat untuk mengambil kendaraan yang dijaminkan

dari penguasaan pihak lain. Atas informasi langsung dari Ahmad Ilyas Prayogi, pada

tanggal 7 Juni 2005 PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Bandung berhasil

mengambil kendaraan tersebut dari penguasan pihak lain (tangan ke empat) yang

dilakukan oleh Indrianto Kuncoro yang ditunjuk oleh PT. Adira Dinamika Multi

Finance cabang Bandung berdasarkan surat kuasa penarikan nomor 020105T10214.

Untuk penarikan tersebut PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Bandung

mengeluarkan biaya sebesar Rp 1.200.000,-.

Setelah kendaraan tersebut berhasil ditarik kembali pada tanggal 7 Juni 2005,

posisi hutang Ahmad Ilyas Prayogi kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance

cabang Bandung menjadi sebesar Rp 11.893.563,- dengan perincian sebagai berikut:

a. Pokok : Rp 2.656.693,-

b. Tunggakan angsuran : Rp 4.340.000,-

c Tunggakan Denda : Rp 3.696.870,- +

Rp 10.693.870,-

Biaya penarikan : Rp 1.200.000,- +

Rp 11.893.563,-

Sebagaimana telah diperjanjikan oleh Ahmad Ilyas Prayogi dengan PT. Adira

Dinamika Multi Finance cabang Bandung bahwa kendaraan tersebut merupakan

barang jaminan atas pelunasan hutang Ahmad Ilyas Prayogi kepada PT. Adira

Dinamika Multi Finance cabang Bandung, dan dikarenakan Ahmad Ilyas Prayogi

tidak juga membayarkan sisa angsurannya kepada PT. Adira Dinamika Multi

Finance cabang Bandung maka pada tanggal 22 November 2005 kendaraan tersebut

dijual oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Bandung di muka umum dan

laku terjual dengan harga sebesar Rp 2.950.000,-. Jumlah hasil penjualan motor

tersebut belum memenuhi seluruh kewajiban Ahmad Ilyas Prayogi kepada PT. Adira

Dinamika Multi Finance cabang Bandung yaitu sebesar Rp 11.893.563,-, masih ada


Rp 8.943.563,- yang menjadi kewajiban dari Ahmad Ilyas Prayogi kepada PT. Adira

Dinamika Multi Finance cabang Bandung.

Atas permasalahan yang terjadi tersebut di atas, Ahmad Ilyas Prayogi

mengajukan gugatan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Bandung ke

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung dengan surat

gugatan tertanggal 26 November 2006 yang terdaftar di Sekretariat BPSK Kabupaten

Bandung dengan nomor 03/P3K/I/tanggal 25 Januari 2007 dengan menuntut

kerugian kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Bandung dan meminta

PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Bandung dihukum untuk membayar ganti

rugi materil sebesar Rp 30.000.000,-. Atas gugatan yang diajukan oleh Ahmad Ilyas

Prayogi tersebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten

Bandung menjatuhkan putusan tanggal 15 Maret 2007, Nomor

02/ARBT/BPSK/2007, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa

pengembalian uang muka dan 18 kali angsuran sebesar Rp 9.312.000,-

(sembilan juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar

Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten

Bandung tersebut telah merugikan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang

Bandung, dan karenanya PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Bandung

melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan keberatan terhadap

putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung

tersebut kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Dalam gugatannya, PT. Adira

Dinamika Multi Finance cabang Bandung memohon kepada Pengadilan Negeri Bale

Bandung agar membatalkan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung tertanggal 15 Maret 2007 Nomor

02/ARBT/BPSK/2007.


Terhadap gugatan yang diajukan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance

cabang Bandung tersebut, Pengadilan Negeri Bale Bandung memutus dengan

putusan No. 40/Pdt/G/2007/PN-BB tanggal 8 Agustus 2007, dengan amar putusan

sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan Penggugat atas putusan BPSK Kabupaten Bandung

No. 03/P3K/I/ tanggal 15 Maret 2007 tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar

Rp 174.000,- (seratus tuhuh puluh empat ribu rupiah).

Adapun pertimbangan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam memeriksa

dan mengadili perkara tersebut adalah:

1. Bahwa ternyata dalam fakta persidangan di dalam surat keberatan penggugat

dalam uraian posita bukan suatu gugatan baru melainkan pengajuan keberatan

sehubungan dengan putusan BPSK NO. 03/P3/I/tanggal 15 Maret 2007;

2. Bahwa pokok keberatan Penggugat adalah terhadap putusan BPSK

Kabupaten Bandung dan bukan merupakan gugatan baru maka acuan hukum

acaranya untuk pemeriksaan keberatan adalah:

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen;

b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengajuan Keberatan Atas Putusan BPSK.

3. Bahwa Majelis Hakim hanya memliki kewenangan untuk mengadili sengketa

ini terbatas pada huruf a, b, c, dari pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdapat

juga di Pasal 6 ayat (3) PERMA yang isinya adalah:

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah

putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang

bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah

satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.


Putusan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut kembali merugikan

PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Bandung, atas putusan tersebut PT. Adira

Dinamika Multi Finance cabang Bandung mengajukan permohonan kasasi secara

lisan pada tanggal 29 Agustus 2007. Pengadilan di tingkat kasasi ini memutus:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Adira Dinamika

Multi Finance cabang Bandung tersebut;

2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No.

02/ARBT/BPSK/2007 tanggal 15 Maret 2007 dan putusan Pengadilan Negeri

Bale Bandung No. 40/Pdt/G/2007/PN-BB tanggal 8 Agustus 2007.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar

Rp 1.062.000,- (satu juta enam puluh dua ribu rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

4. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara

dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan

sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Adapun pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili

perkara tersebut adalah:

1. Bahwa Pengadilan Negeri tidak mempunyai alasan untuk memeriksa

permohonan keberatan atas putusan BPSK Kabupaten Bandung telah salah

menerapkan hukum serta tidak sesuai dengan pasal 6 ayat (5) PERMA yang

memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk mengadili sendiri

sengketa konsumen yang bersangkutan;

2. Bahwa meskipun Termohon kasasi atau konsumen telah terbukti melakukan

wanprestasi tetapi Termohon Kasasi atau konsumen telah membayar

angsuran 18 kali atau sebesar Rp 7.812.000,- Disamping Pemohon Kasasi

juga ternyata telah tanpa alasan menarik kembali sepeda motor cicilan


tersebut kemudian menjual lelang dengan harga Rp 2.950.000,- karena

sepeda motor tersebut telah dipakai selama 18 bulan;

3. Bahwa sesuai tuntutan subsidair dan masih tetap dalam batas-batas posita

gugatan mengingat kedua belah pihak telah membuat kesalahan maka

dipandang adil jika uang yang telah dibayarkan oleh Termohon Kasasi atau

Konsumen sebesar Rp 7.812.000,- + Rp 2.950.000,- (harga jual lelang) = Rp

10.762.000,- yang sudah diterima Pemohon Kasasi atau Pelaku Usaha,

dikurangi harga pokok sepeda motor tersebut yaitu sebesar Rp 9.700.000,- =

Rp 1.062.000,- yang patut dikembalikan oleh Pemohon Kasasi atau Pelaku

Usaha.

4.2.3. Analisis Kasus

Kasus pertama yang terjadi sebelum diberlakukannya PERMA NO.1/2006

maka dapat diketahui bahwa dasar hukum yang menyebabkan keberatan atas putusan

BPSK dapat diterima ataupun tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri dan

Mahkamah Agung adalah

1. Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili upaya keberatan di dalam

Putusan yang penulis terima tidak dicantumkan alasan-alasan Pengadilan

Negeri tidak menerima keberatan Pelaku Usaha atas putusan BPSK dengan

alasan bahwa pihak Tergugat yang diajukan oleh pemohon keberatan adalah

tidak dapat dijadikan pihak sengketa. Karena BPSK merupakan Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mempunyai tugas dan kewenangan

sama seperti Pengadilan Negeri atau disebut juga Kuasi Yudisial. Dalam

putusan yang diterima penulis tidak tertulis dasar hukum yang digunakan

Pengadilan Negeri dalam memutus Keberatan yang diajukan PT Securindo

Packatama Indonesia. Bila dilihat dari pasal 16 ayat (1) Undang-undang

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan

bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan

memutus suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.

2. Alasan diajukan upaya keberatan sebelum dan sesudah PERMA No.1/2006

mempunyai perbedaan. Dalam upaya keberatan yang diajukan sebelum

diberlakukannya PERMA No.1/2006, pertimbangan hakim dalam memeriksa


dan mengadili upaya keberatan tersebut adalah bahwa tidak ada suatu aturan

yang mengatur mengenai syarat-syarat untuk mengajukan upaya keberatan

tersebut. Di dalam kasus, tidak diberikan suatu alasan mengenai ketentuan

yang mengatur upaya keberatan dapat diterima. Sedangkan setelah

diberlakukannya PERMA No.1/2006, ada syarat dan ketentuan yang harus

dipenuhi untuk upaya keberatan tersebut dapat diterima, diperiksa dan diadili.

Sehingga setelah adanya PERMA No.1/2006 ini terdapat keterbatasan dalam

mengajukan upaya keberatan.

3. Tetapi berbeda dengan Mahkamah Agung yang memberikan putusan untuk

menerima keberatan yang diajukan Pelaku Usaha dengan alasan bahwa yang

menentukan siapa pihak yang digugat adalah kewenangan sepenuhnya dari

Pemohon Kasasi, siapa saja yang digugat adalah hak dari penggugat sehingga

BPSK dapat diajukan sebagai pihak dalam sengketa konsumen ini. Dasar

hukum yang digunakan dalam mempertimbangkan perkara tersebut dalam

putusan adalah

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen

b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok

Kehakiman

c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Bahwa pada dasarnya Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili

perkara kasasi harus mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam pasal

30 ayat (1) Undang-undang tentang Mahkamah Agung yang menyatakan

bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan

atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan

karena:

a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

putusan yang bersangkutan.


Dalam kasus ini Mahkamah Agung telah menerapkan pasal 30 ayat 1 UU

Mahkamah Agung huruf b. Mahkamah Agung memberikan alasan

Mahkamah Agung menerima keberatan yang diajukan PT Securindo

Packatama Indonesia dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri telah salah

menerapkan hukum yang berlaku. Mahkamah Agung telah memberikan

pendapat bahwa yang disebut sebagai tergugat adalah yang ditentukan oleh si

penggugat. Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa

penggugat bebas menentukan siapa yang akan dijadikan tergugat.

Dapat penulis ketahui bahwa yang dijadikan dasar hukum Pengadilan Negeri

dan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili upaya keberatan terhadap

putusan BPSK sebelum diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK adalah

Undang-undang Mahkamah Agung, Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman

dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Terhadap putusan BPSK yang final yang mengikat pada hakekatnya tidak

dapat diajukan keberatan, kecuali dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006. Sebelum diberlakukannya

PERMA No.1/2006, belum ada ketentuan yang mengatur tata cara pengajuan

keberatan terhadap putusan BPSK. Setelah diberlakukannya PERMA No.1/2006

maka ada tata cara yang telah ditetapkan untuk mengajukan keberatan terhadap

putusan BPSK, sehingga setiap keberatan yang diajukan harus memenuhi syarat-

syarat yang telah diatur dalam PERMA No.1/2006 tersebut.

Kasus yang kedua yaitu kasus antara PT Adira Dinamika Finance Cabang

Bandung melawan Ahmad Ilyas Prayogi merupakan sengketa konsumen yang terjadi

setelah diberlakukannya PERMA No.1/2006 sehingga dalam upaya keberatan yang

diajukan PT Adira Dinamika Finance Cabang Bandung sudah menerapkan PERMA

No.1/2006. Uapaya keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri oleh PT Adira

Dinamika Finance Cabang Bandung tidak dapat diterima oleh PN dengan alasan

bahwa Majelis Hakim tidak berwenang untuk mengadili upaya keberatan apabila

tidak terpenuhinya syarat-syarat mengajukan keberatan yaitu:5

5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan

Terhadap Putusan BPSK, Op.Cit., ps. 6 ayat (3).


1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan

dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;

2. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat

menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;

3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak

dalam pemeriksaan sengketa.

Berbeda dengan Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung atas Kasasi yang

diajukan oleh PT Adira Dinamika Finance Cabang Bandung. Mahkamah Agung

mempunyai pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung dapat mengadili

sendiri atas upaya keberatan yang diajukan PT Adira Dinamika Finance Cabang

Bandung dengan alasan lain di luar ketentuan pasal 6 ayat (3).6 Dalam mengadili

sendiri, Majelis Hakim wajib memperlihatkan ganti rugi sebagaimana diatur dalam

pasal 19 ayat (2) UUPK.7 Majelis Hakim yang memeriksa permohonan kasasi oleh

PT Adira Dinamika Finance Cabang Bandung dalam putusannya telah

memperlihatkan ganti rugi yang seharusnya diberikan oleh PT Adira Dinamika

Finance Cabang Bandung kepada konsumen yaitu Ahmad Ilyas Prayogi.

Bila melihat dari hasil yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bale bandung

dan Mahkamah Agung terhadap keberatan yang diajukan oleh PT Adira Dinamika

Finance Cabang Bandung dapat dianalisa bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis

Hakim dalam menerima ataupun menolak upaya keberatan terhadap putusan BPSK

adalah:

1. Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan dengan syarat-syarat:







6 Ibid., ps. 6 ayat (5). 7 Ibid., ps. 6 ayat (6).


2. Majelis Hakim dapat mengadili sendiri dalam upaya keberatan yang diajukan

atas dasar alasan lain selain dari ketentuan Pasal 6 ayat (3) PERMA

No.1/2006.8 Dalam mengadili sendiri, Majelis Hakim wajib memperlihatkan

ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK.9 Atau dengan

kata lain alasan yang digunakan adalah alasan keberatan terhadap ganti rugi

yang harus diberikan kepada konsumen atau Ahmad Ilyas Prayogi.

PERMA No.1/2006 telah mengatur tata cara mengajukan upaya keberatan.

Bila melihat PERMA No.1/2006 tersebut secara keseluruhan sebenarnya banyak

persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan upaya keberatan terhadap

putusan BPSK, antara lain:

1. Keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan

oleh BPSK;10

2. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 haru kerja terhitung sejak

pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK;11

3. Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila

memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur

dalam pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:12







8 Ibid., ps. 6 ayat (5). 9 Ibid., ps. 6 ayat (6). 10Ibid., ps. 2. 11 Ibid., ps. 5 ayat (1). 12 Ibid., ps. 6 ayat (3).


4. Keberatan dengan alasan lain dari Pasal 6 ayat (3) mengenai ganti rugi yang

tercantum dalam Pasal 18 ayat (2).13 Jadi keberatan yang diajukan karena

dasar keberatan atas ganti rugi dapat diterima oleh Pengadilan Negeri.

Setelah diberlakukannya PERMA No.1/2006 ternyata dalam prakteknya

masih menimbulkan permasalahan yang belum dapat terselesaikan, bahkan dengan

adanya PERMA No.1/2006 tersebut menimbulkan masalah baru. Misalnya ketentuan

Pasal 6 ayat (4) PERMA No.1/2006 yang menyatakan bahwa

“dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis

Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK”.

Ketentuan ini memberikan arti bahwa setiap keberatan yang diajukan dengan bukan

alasan Pasal 6 ayat (3) PERMA No.1/2006 maka putusan BPSK tidak dapat

dibatalkan. Padahal setiap putusan yang diajukan upaya hukum akan mengakibatkan

putusan yang telah diputus menjadi batal karena ada putusan yang lebih baru yang

mempunyai kekuatan hukum. Apabila dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (4) PERMA

No.1/2006 tersebut maka bagaimana bisa Pengadilan Negeri dalam hal menerima

keberatan yang diajukan oleh Pemohon keberatan dengan alasan di luar ketentuan

Pasal 6 ayat (3) PERMA No.1/2006 tidak dapat dibatalkan? Dalam memutuskan

suatu upaya keberatan Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung harus

membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh BPSK ataupun Pengadilan Negeri

karena Pengadilan Negeri atupun Mahkamah Agung akan mengeluarkan Putusan

baru sebagai pengganti putusan sebelumnya.

Selain itu mengenai mengadili sendiri yang dapat dilakukan oleh Majelis

Hakim dalam hal menerima upaya keberatan masih memberikan tanda tanya karena

yang dijadikan alasan dalam mengadili sendiri adalah alasan lain selain ketentuan

Pasal 6 ayat (3) PERMA No.1/2006.14 Ketentuan ini terlihat memberikan

kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada pihak yang bersengketa dengan

alasan di luar ketentuan Pasal 6 ayat (3) PERMA No.1/2006. Walaupun dalam

ketentuan yang selanjutnya disebutkan bahwa Majelis Hakim berkewajiban untuk

13 Ibid., ps. 6 ayat (6). 14 Ibid., ps. 6 ayat (5).


memperlihatkan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK.15

Dalam hal Majelis Hakim wajib memperlihatkan ganti rugi mencerminkan tentang

sangat pentingnya suatu formalitas, dengan kurang memperhatikan materi dari ayat

tersebut.

Walaupun PERMA No.1/2006 ini telah diberlakukan untuk membantu

kelancaran pemeriksaan keberatan terhadap putusan BPSK oleh Mahkamah Agung

ternyata masih kurang cukup membantu. Hal ini disebabkan oleh masih adanya pasal

yang masih belum jelas, memberikan pengertian yang rancu dan bertentangan satu

sama lainnya.

15 Ibid., ps. 6 ayat (6).


Documents

BAB 4 TINJAUAN KASUS PENYELESAIAN SENGKETA …lib.ui.ac.id/file?file=digital/122557-PK III 636.8247-Perbedaan...PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA melawan BADAN PENYELESAIAN SENGKETA