BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Manajemen Promosi Kesehatan …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/48325/4/Chapter II.pdf · kesehatan di masyarakat (Depkes, 2008) Perilaku hidup

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Promosi Kesehatan

2.1.1 Definisi

Notoatmodjo (2007) dalam Encylopedia of the Sosial Sience mengatakan

bahwa manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan

tertentu diselenggarakan dan diawasi. Selanjutnya, Hilman dalam Notoatmodjo

(2007) mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui

kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang

sama.

Menurut G.R. Terry manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang

melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-

tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata (Notoatmodjo, 2007).

Manajemen juga berarti seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang

terkait dengan pencapaian tujuan (Ernie & Kurniawan, 2005). Manajemen kesehatan

adalah manajemen yang diterapkan pada pelayanan kesehatan demi terciptanya

keadaan sehat.

Manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur

para petugas kesehatan dan non petugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan

masyarakat melalui program kesehatan. “Dengan kata lain manajemen kesehatan

masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan

Universitas Sumatera Utara

masyarakat sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem

pelayanan kesehatan masyarakat” (Notoatmodjo, 2003).

2.1.2. Kegiatan Manajemen Promkes

Menurut Notoatmodjo (2007), komponen fungsi manajemen dapat dijelaskan

sebagai berikut :

a. Planning (perencanaan) adalah sebuah proses yang dimulai dengan

merumuskan tujuan organisasi sampai dengan menetapkan alternatif kegiatan

untuk pencapaiannya.

b. Organizing (pengorganisasian) adalah rangkaian kegiatan manajemen untuk

menghimpun semua sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh organisasi dan

memanfaatkannya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

c. Actuating (directing, commanding, motivating, staffing, coordinating) atau

fungsi penggerakan pelaksanaan adalah proses bimbingan kepada staff agar

mereka mampu bekerja secara optimal menjalankan tugas-tugas pokoknya

sesuai dengan keterampilan yang telah dimiliki, dan dukungan sumber daya

yang tersedia.

d. Controlling (monitoring) atau pengawasan dan pengendalian (wasdal) adalah

proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi

penyimpangan.


2.1.3. Tujuan Promosi Kesehatan

Green (1991) dalam Maulana (2009), tujuan Promosi Kesehatan terdiri dari

tiga tingkatan yaitu:

a. Tujuan Program

Refleksi dari fase sosial dan epidemiologi berupa pernyataan tentang apa yang

akan dicapai dalam periode tertentu yang berhubungan dengan status kesehatan.

Tujuan program ini juga disebut tujuan jangka panjang.

b. Tujuan Pendidikan

Pembelajaran yang harus dicapai agar tercapai perilaku yang diinginkan. Tujuan

ini merupakan tujuan jangka menengah, contohnya : cakupan angka kunjungan ke

klinik perusahaan meningkat 75% setelah Promosi Kesehatan berjalan tiga tahun.

c. Tujuan Perilaku

Gambaran perilaku yang akan dicapai dalam mengatasi masalah kesehatan.

Tujuan ini bersifat jangka pendek, berhubungan dengan pengetahuan, sikap,

tindakan, contohnya: pengetahuan pekerja tentang tanda-tanda bahaya di tempat

kerja meningkat 60% setelah Promosi Kesehatan berjalan 6 bulan.

2.1.4. Ruang Lingkup Promosi Kesehatan

Adapun ruang lingkup promosi kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Kesehatan (perubahan perilaku)

2. Kampanye Sosialisasi (sosial marketing)

3. Penyuluhan (komunikasi, informasi dan edukasi)

4. Upaya peningkatan (upaya promotif)


5. Advokasi (upaya mempengaruhi lingkungan)

6. Pengorganisasian dan penggerakkan dan pemberdayaan masyarakat

7. Upaya lain sesuai dengan keadaan dan kebutuhan

2.1.5. Indikator Keberhasilan Promosi Kesehatan

Indikator keberhasilan perlu dirumuskan untuk keperluan pemantauan dan

evaluasi Promosi Kesehatan (Notoadmodjo, 2007). Indikator keberhasilan mencakup

indikator masukan (input), indikator proses, dan indikator (output).

1. Indikator Masukan

Masukan yang perlu diperhatikan adalah yang berupa komitmen, sumber daya

manusia, sarana/peralatan, dan dana dengan sasaran individu, kelompok, dan

masyarakat. Oleh karena itu, indikator masukan ini perlu diperhatikan secara detail

sebelum melakukan Promosi Kesehatan.

2. Indikator Proses

Proses yang dipantau adalah proses pelaksanaan Promosi Kesehatan yang

akan mempengaruhi orang lain. Hal ini bisa merupakan media dan metode yang

digunakan dalam Promosi Kesehatan.

3. Indikator Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari Promosi Kesehatan yaitu perilaku kesehatan

yang kondusif untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan yang terbagi atas:

a. Perubahan perilaku, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai

kesehatan dirubah.


b. Pembinaan perilaku, yaitu perilaku masyarakat yang sudah sehat tetap

dilanjutkan.

c. Pengembangan perilaku, yaitu membiasakan perilaku hidup sehat dimulai

bagi anak-anak.

2.1.6. Promosi Kesehatan

2.1.6.1 Pengertian Promosi Kesehatan

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2007), Promosi kesehatan adalah proses

untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan

kesehatannya untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental

dan sosial. Promosi kesehatan juga dirumuskan sebagai “upaya untuk meningkatkan

kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama

masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan

yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh

kebijakan publik yang berwawasan kesehatan” (Depkes RI, 2005).

Sedangkan WHO memberi pengertian bahwa promosi kesehatan merupakan

“the process of enabling individuals and communities to increase control over the

determinants of health and thereby improve their health” (proses mengupayakan

individu-individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam

mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, dengan demikian

meningkatkan derajat kesehatan).


2.1.6.2. Jenis Promosi Kesehatan

Ewlest & Simnet (1994) dalam Heri.D.J. Maulana (2009) halaman 26,

mengidentifikasi tujuan area kegiatan Promosi Kesehatan yaitu :

a. Progam Pendidikan Kesehatan

Program pendidikan kesehatan adalah kesempatan yang direncanakan untuk

belajar tentang kesehatan, dan melakukan perubahan-perubahan secara sukarela

dalam tingkah laku.

b. Pelayanan Kesehatan Preventif

Winslow (1920) dalam Level & Clark (1958) dalam Heri.D.J. Maulana (2009)

hal. 27, mengungkapkan 3 tahap pencegahan yang dikenal dengan teori five

levels of prevention, yaitu:

1) Pencegahan Primer

Dilakukan saat individu belum menderita sakit, meliputi:

a) Promosi Kesehatan (health promotion)

Kegiatan pada tahap ini ditujukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh

terhadap masalah kesehatan.

b) Perlindungan Khusus (specific protection)

Berupa upaya spesifik untuk mencegah terjadinya penularan penyakit

tertentu, misalnya melakukan imunisasi, dan peningkatan keterampilan

remaja untuk mencegah ajakan menggunakan narkotik, dan

penanggulangan stress.


2) Pencegahan Skunder

a) Diagnosis dini dan pengobatan segera.

b) Pembatasan kecacatan

3) Pencegahan Tersier

Pada tahap ini upaya yang dilakukan adalah mencegah agar cacat yang

diderita tidak menjadi hambatan sehingga indiviu yang menderita dapat

berfungsi optimal secara fisik, mental, dan sosial.

c. Kegiatan Berbasis Masyarakat

Promosi kesehatan menggunakan pendekatan “dari bawah”, bekerja dengan dan

untuk penduduk, dengan melibatkan masyarakat dalam kesadaran kesehatan.

d. Pengembangan Organisasi

Pengembangan organisasi berhubungan dengan pengembangan dan

pelalaksanaan kebijakan dalam oranisasi-organisasi yang berupaya meningkatkan

kesehatan para staf dan pelanggan.

e. Kebijakan Publik yang Sehat

Upaya ini melibatkan badan resmi atau sukarela, kelompok profesional, dan

masyarakat umum yang bekerja sama mengembangkan perubahan-perubahan

dalam situasi dan kondisi kehidupan.

f. Tindakan Kesehatan Berwawasan Lingkungan

Upaya yang dilakukan adalah menjadikan lingkungan fisik penunjang kesehatan,

baik di rumah, tempat kerja, atau tempat-tempat umum.


g. Kegiatan Ekonomi yang Bersifat Peraturan

Kegiatan politik dan edukasional ini ditunjukan pada politisi untuk kebijaksanaan

dan perencana yang melibatkan upaya lobi dan implementasi perubahan

perubahan legestalatif. Seperti peratuaran pemberian lebel makanan halal

mendorong praktek etik yang sukarela.

Jenis Promosi Kesehatan meliputi:

a. Pemberdayaan masyarakat

b. Pemgembangan kemitraan

c. Upaya advokasi

d. Pembinaan suasana

e. Pemgembangan SDM

f. Pemgembangan IPTEK

g. Pengembangan media dan sarana

h. Pengembangan infrastruktur

2.2. PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat)

Perilaku sehat adalah pengetahuan, sikap dan tindakan proaktif untuk

memelihara dan mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman

penyakit, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat (Depkes, 2008).

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku yang

dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong

dirinya sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan


kesehatan di masyarakat (Depkes, 2008) . Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

adalah sebagai wujud operasional Promosi Kesehatan dalam upaya mengajak,

mendorong kemandirian masyarakat berPerilaku Hidup Bersih dan Sehat (Fatma,

2008). Berdasarkan beberapa defenisi PHBS adalah upaya untuk mewujudkan

kesehatan anggota keluarga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat.

2.2.1. Indikator-indikator dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Dalam masa kedaruratan, diperlukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat untuk

melindungi kesehatan para pengungsi. Indikator-Indikator dalam Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat/ PHBS (KEMENKES, 2012) yaitu:

1. Terus memberikan ASI pada bayi

2. Biasakan cuci tangan pakai sabun

3. Menggunakan air bersih

4. Buang air bersar/ kecil di jamban dan buang sampah di tempatnya

5. Memanfaatkan pelayanan kesehatan

6. Melindungi anak

7. Makan makanan bergizi

8. Tidak merokok di pengungsian

9. Mengelola stress

10. Bermain sambil belajar

Menurut (Karkhi, 2011), Perilaku hidup bersih sehat di Rumah Sakit (PHBS)

1) Tidak membuang sampah sembarangan

2) Tidak meludah di lantai

3) Tidak merokok di ruangan


2.2.2. Tujuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat

Menurut Fatma (2008), tujuan perilaku hidup bersih dan sehat dimasyarakat

sebagai berikut :

1. Masyarakat mampu mengupayakan lingkungan sehat.

2. Masyarakat mampu mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan

yang dihadapinya.

3. Masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada untuk

penyembuhan penyakit dan peningkatan kesehatan.

4. Masyarakat mampu mengembangkan upaya kesehatan untuk pencapaian

PHBS di rumah tangga.

2.2.3. Manfaat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Menurut Fatma (2008) manfaat PHBS sebagai berikut :

1. Setiap individu meningkatkan kesehatannya dan tidak mudah sakit

2. Pengeluaran biaya dapat dialihkan untuk pemenuhan gizi, pendidikan, modal

usaha dan peningkatan pendapatan keluarga

3. Produktivitas kerja meningkat

4. Anak tumbuh sehat dan cerdas

2.2.4. Manajemen Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Menurut Fatma (2008) manajemen yang ada di dalam PHBS yaitu Puskesmas,

Rumah Sakit, Dinas Kesehatan.


1. Puskesmas

Merupakan pusat kegiatan promosi kesehatan dan PHBS ditingkat kecamatan

dengan sasaran baik individu yang datang ke Puskesmas maupun keluarga dan

masyarakat di wilayah Puskesmas.

2. Rumah Sakit

Bertugas melaksanakan Promosi Kesehatan dan PHBS kepada individu dan

keluarga yang datang ke Rumah Sakit.

3. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten/kota harus dapat mengkoordinasikan dan

menyusun kegiatan Promosi Kesehatan dan PHBS diwilayah dengan melibatkan

sarana-sarana kesehatan yang ada di kabupaten/kota tersebut.

2.2.5. PHBS dalam Kedaruratan Bencana

PHBS adalah Semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sendiri untuk

menolong diri sendiri, keluarga dan masyarakat untuk menjaga, melindungi dan

meningkatkan kesehatan. Sementara Kedaruratan bisa berupa konflik di masyarakat,

bencana alam, atau wabah penyakit yang biasanya menyebabkan orang menderita,

baik karena akibat langsung dari kedaruratan tersebut maupun akibat tidak langsung

seperti terjangkit oleh penyakit, malnutrisi, atau tindak kekerasan (Dinkes Kab.Karo,

2012).

Rahman (2013) mengatakan PHBS diutamakan pada kelompok rentan yaitu

anak-anak termasuk bayi dan balita, Ibu hamil dan ibu menyusui, lansia/orang tua,


orang-orang cacat dan orang-orang berkebutuhan khusus dan orang sakit. Manfaatnya

PHBS dalam kedaruratan adalah:

1. Tiap orang dapat menjaga kesehatannya.

2. Masyarakat mampu mengupayakan agar lingkungan tetap sehat.

3. Masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada.

4. Anak dapat terlindungi dari kekerasan dan stres.

5. Setiap ada masalah dapat diatasi segera.

Ada kelompok-kelompok tertentu di pengungsian yang menjadi kelompok

rentan terkena penyakit dan harus menjadi perhatian. Kelompok rentan tersebut

adalah Anak-anak termasuk bayi dan balita, ibu hamil dan ibu menyusui,

lansia/orang tua, orang-orang cacat dan orang-orang berkebutuhan khusus dan orang

sakit.

Kementrian Kesehatan yang bekerjasama dengan UNICEF mengeluarkan

sebuah buku tentang 10 pesan hidup sehat dalam kedaruratan. Buku ini

diperuntukkan bagi tenaga medis maupun relawan untuk memudahkan penyampaian

informasi atau penyuluhan mengenai pentingnya perilaku hidup bersih pada masa

kedaruratan. Sepuluh pesan kedaruratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terus memberikan asi pada bayi

2. Biasakan cuci tangan pakai sabun

3. Menggunakan air bersih

4. Buang air besar/kecil di jamban dan buang sampah di tempatnya

5. Memanfaatkan pelayanan kesehatan


6. Melindungi anak

7. Makan makanan bergizi

8. Tidak merokok di pengungsian

9. Mengelola stres

10. Bermain sambil belajar 2.3. Tanggap Darurat Bencana

2.3.1. Pengertian Tanggap Darurat Bencana

Menurut Pedoman Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana, Tanggap darurat bencana adalah

serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk

menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan

dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan

pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Sedangkan menurut Ramli (2010: 35), tanggap darurat bencana (respons)

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian

bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan

penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,

perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan

sarana.


2.3.2. Manajemen Bencana

Menurut Mary Paker Folet, manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan

pekerjaan melalui orang lain. Selain itu, UU No. 24 Tahun 2007 Tentang

Penanggulangan Bencana Bab I Pasal 1 angka 1, bencana adalah peristiwa atau

rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun

faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Disaster manajemen is ”An applied acience which seeks, by the systematic

observation and analysis of disaster, to improve measures relating to prevention,

mitigation, preparedness, emergency response and recovery.” (Carter, 1991: xxiii).

Menurut Willian Nick Carter bahwa penanggulangan bencana alam (disaster

Manajement) perlu diselenggarakan melalui tahapan-tahapan: persiapan

(preparation), penghadangan/penanganan (facing disaster), perbaikan akibat

kerusakan (reconstruction), pemfungsian kembali prasarana dan sarana sosial yang

rusak (rehabilitation), dan penjinakan gerak alam yang menimbulkan bencana

(mitigation).

Manajemen bencana adalah sebuah ilmu pengetahuan terapan yang berupaya

meningkatkan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pencegahan, mitigasi,

kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan dengan menggunakan pengamatan

dan analisa yang sistematis atas bencana.

Pada dasarnya manajemen bencana merupakan sebuah proses yang dinamis,

proses tersebut terdiri dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan,


pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian, dan pengawasan. Proses tersebut

juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerja sama untuk

melakukan pencegahan, mitigasi, kesiap-siagaan, tanggap darurat, dan pemulihan

akibat bencana.

Pasal 33 Undang-Undang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi: a.

Prabencana; b.Saat tanggap darurat; dan c. pasca bencana. Selanjutnya Pasal 48

Undang-Undang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa penyelenggaraan

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber

daya;

b. Penentuan status keadaan darurat bencana;

c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

d. Pemenuhan kebutuhan dasar;

e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Sementara itu Pasal 49 menyebutkan bahwa pengkajian secara cepat dan tepat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

a. Cakupan lokasi bencana;

b. Jumlah korban;

c. Kerusakan prasarana dan sarana;

d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;


e. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat

bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

a. Pencarian dan penyelamatan korban;

b. Pertolongan darurat; dan/atau

c. Evakuasi korban.

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 d

meliputi bantuan penyediaan:

a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;

b. Pangan;

c. Sandang;

d. Pelayanan kesehatan;

e. Pelayanan psikososial; dan

f. Penampungan dan tempat hunian.

2.3.3. Masalah Kesehatan pada Tanggap Darurat Bencana

Setiap bencana memiliki karakteristik dan sangat berkaitan erat dengan

masalah yang dapat diakibatkannya (Pedoman Bencana edisi revisi 2012). Masalah

yang dimaksud salah satunya adalah masalah kesehatan pada tanggap darurat bencana

seperti:


a. Pelayanan kesehatan korban, yaitu pelayanan untuk mencegah atau mengurangi

kecacatan yang diderita oleh korban dengan membuat Pusat Pengendali

Kesehatan (PUSDALKES).

b. Pelayanan kesehatan pengungsi, yaitu pelayanan untuk mengendalikan kesehatan

lingkungan dan penyakit yang rawan didaerah pengungsian seperti ISPA,

Malaria, Diare, dan Campak.

c. Air bersih dan sanitas, merupakan masalah yang sering muncul di daerah

bencana. Kurangnya akses air bersih serta sanitasi yang buruk bisa menyebabkan

terganggunya kesehatan pengungsi.

d. Pelayanan kesehatan gizi, merupakan hal yang penting untuk dipenuhi karena

ketika suatu bencana melanda suatu daerah, itu berarti juga melumpuhkan

perekonomian daerah tersebut. Pemenuhan gizi per hari perlu diperhatikan untuk

mendukung kelangsungan hidup pengungsi.

e. Pengelolaan obat bencana

f. Kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana

g. Penanganan kesehatan jiwa

2.3.4. Promosi Kesehatan pada Masa Tanggap Darurat Bencana

Penyehatan Lingkungan darurat dilakukan melalui upaya mengawasi kualitas

kesehatan lingkungan serta menyediakan fasilitas sanitasi dasar, yang diperlukan

untuk memenuhi kebutuhan orang banyak pada suatu tempat penampungan

pengungsi, serta mengawasi kondisi kualitas kesehatan lingkungan di tempat

penampungan pengungsi tersebut.


1. Pengawasan dan perbaikan kualitas kesehatan lingkungan

2. Pemberdayaan masyarakat untuk dapat menolong diri sendiri dan keluarganya

3. Penyuluhan Kesehatan dengan lingkup kegiatan:

a) Pengawasan dan perbaikan kualitas air bersih

b) Pengawasan dan perbaikan kualitas sarana pembuangan kotoran

c) Pengawasan dan perbaikan pembuangan sampah dan limbah

d) Pengendalian vektor

e) Pengawasan hygiene dan sanitasi makanan/minuman

f) Tempat penampungan pengungsi/tenda

g) Penyuluh kesehatan lingkungan (PHBS)

Penyelenggaraannya dilakukan sejak sebelum peristiwa keadaan darurat,

bencana dan perpindahan penduduk secara besar-besaran terjadi, terjadinya peristiwa

sampai tahap pasca peristiwa terjadi.

Penyehatan lingkungan darurat pada situasi darurat, kejadian bencana dan

lokasi perpindahan penduduk secara besar-besaran ini dapat diuraikan sebagai

berikut:

1) Pengawasan dan Perbaikan Kualitas Kesehatan Lingkungan

Upaya ini dilakukan terhadap:

a. Pengawasan dan perbaikan kualitas sarana dan kualitas air bersih.

Penyediaan air bagi para pengungsi adalah memanfaatkan potensi air yang

ada dilokasi penampungan pengungsi maupun mendatangkan air dari luar daerah


dengan mobil tangki air atau dengan cara mengalirkan melalui pipa yang

disediakan oleh instansi lain maupun LSM.

Dinas kesehatan kabupaten/kota berkewajiban melakukan pengawasan

dan perbaikan kualitas air yang disediakan bagi pengungsi dengan menggunakan

Penjernih Air Cepat (PAC) sehingga air menjadi jernih dan dilakukan desinfeksi

air dengan menggunakan Aquatab maupun Kaporit dengan dosis sesuai aturan

dan untuk keperluan air minum harus tetap dimasak.

Jumlah air yang disediakan bagi pengungsi sesuai standar adalah:

- Pada hari pertama mengungsi, harus tersedia 5 L/org/hari

- Hari ke dua dst, harus tersedia 20 L/org/hari

b. Pengawasan dan penyediaan sarana pembuangan kotoran (jamban)

Pengawasan terhadap pembuangan kotoran manusia terutama ditujukan

untuk mengurangi pencemaran terhadap sumber/penyediaan air bersih yang ada

dari tinja, sedangkan penyediaan sarana dilakukan dengan membuat sarana

pembuangan kotoran darurat dengan berkoordinasi dengan instansi pekerjaan

umum dan LSM serta melibatkan pengungsi.

Jumlah sarana pembuangan kotoran yang harus disediakan bagi pengungsi

adalah : 1 buah jamban bagi 20-100 orang pengungsi.

c. Pengawasan dan pengendalian pembuangan sampah

Pengawasan terhadap pembuangan sampah dilakukan untuk mengisolir

sampah sehingga tidak menimbulkan masalah bagi kesehatan pengungsi,


disamping untuk mengurani risiko pencemaran lingkungan dan mengurangi

tingkat kepadatan vektor.

Upaya penyehatan lingkungan darurat yang dilaksanakan adalah

menyediakan tempat sampah yang tertutup yang mudah diangkut, dan membuat

lubang sampah darurat.

Berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab untuk kebersihan

dan LSM serta melibatkan pengungsi, untuk mengangkut sampah lokasi TPA

yang ada.

Tempat sampah di tenda-tenda penampungan hendaknya kedap air, anti

serangga, dan anti tikus, sampah harus tertutup rapat dengan tutup plastik atau

logam. Kapasitas tempat sampah 50-100 liter untuk 25-50 orang. Pembuangan

akhir sampah hendaknya dengan pembakaran atau penanaman.

d. Pengawasan dan pengendalian vektor

Vektor di tempat penampungan pengungsi yang perlu mendapat perhatian

adalah lalat, tikus dan nyamuk. Upaya yang sangat perlu dilakukan oleh instansi

kesehatan adalah perbaikan pembuangan sampah/sisa makanan dan bilaman perlu

dilakukan dengan menggunakan insektisida.

Cara yang paling baik untuk mengendalikan serangga dan tikus adalah

dengan pencegahan melalui kebersihan pribadi, sanitasi, penyaluran air limbah

dan pembuangan sampah yang baik serta penyimpanan makanan dan kebiasaan

penanganan.


e. Pengawasan dan pengamanan makanan dan minuman, temasuk pengolahannya

yang disediakan bagi pengungsi bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan

penyakit melalui makanan/minuman.

Upaya yang perlu dilakukan adalah menjaga kebersihan dalam pengolahan

makanan yang memenuhi syarat kesehatan dan dengan cara-cara penanganan

yang benar. Penyimpanan bahan makanan maupun makanan yang matang tidak

menjadi bersarangnya vektor dan bibit penyakit.

f. Sanitasi tempat penampungan pengungsi perlu mendapat perhatian, sehingga

tidak menjadi tempat berkembangnya penyakit yang ditularkan melalui

pernafasan dan udara.

Tempat penampungan minimal harus menyediakan ruang untuk tinggal,

tempat menyimpan barang, privasi dan keamanan emosional. Jenis tempat

penampungan dapat berupa barak atau tenda. Penyediaan tempat penampungan

pengungsi perlu memperhatikan standar minimum, meliputi:

1) Luas tanah:

a) Tempat penampungan (barak) minimum 3,5 m2

b) Tenda dengan ukuran 85 m

/orang

2

2) Fasilitas air bersih dan sanitasi

dapat mengakomodasi 14-25 orang

a) Jamban : 1 (satu) jamban untuk 20 orang

b) Pancuran mandi : 1 (satu) unit untuk 50 orang

c) Jarak maksimum ke jamban : 50 meter

d) Tempat Tandon air : 1 buah untuk 200 orang (71/org/hr)


e) Jarak tendon air ke jamban: 100 meter

3) Pencahayaan : Cukup

2) Pemberdayaan Masyarakat untuk dapat Menolong Dirinya Sendiri dan Keluarganya

Upaya pemberdayaan masyarakat pengungsi ini ditujukan untuk

meningkatkan peran mereka dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh

mereka sendiri beserta keluarganya dengan cara melibatkan dalam setiap kegiatan

penyehatan lingkungan darurat yang dibangun atau dilaksanakan di tempat

penampungan khusus.

3) Penyuluhan Kesehatan

Kegiatan penyuluhan ini diarahkan untuk mewujudkan Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat agar pengungsi terhindar dari penularan penyakit baik melalui

air, tangan, serangga maupun tanah, dengan menganjurkan:

a. Peningkatan kebersihan pribadi termasuk kebersihan pakaian dengan

menggunakan sabun.

b. Cuci tangan sebelum makan dan menjamah makanan

c. Cuci tangan setelah buang air besar

d. Membuang sampah pada tempat sampah yang tertutup

e. Minum air yang telah dimasak sampai mendidih

f. Buang kotoran bayi/anak-anak ke lubang WC/jamban


Upaya penyehatan lingkungan darurat ini tidak hanya dilaksanakan oleh

petugas kesehatan sendiri, melainkan harus bekerjasama dengan lintas program

maupun lintas sektor terkait.

2.4. Profil Dinkes Kabupaten Karo

2.4.1. Visi Misi Dinkes Kabupaten Karo

Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2011-2015 adalah

“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seoptimal mungkin melalui upaya

pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau dan berkesinambungan serta

didukung perilaku hidup bersih dan sehat untuk menuju Indonesia sehat 2015”.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan

terjangkau pada individu, keluarga dan masyarakat.

2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS) dalam lingkungan yang sehat.

3. Menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dan swasta dalam

pembangunan berwawasan kesehatan termasuk pendanaan.

Untuk mencapai visi dan misi ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Memantapkan tata kerja dan prosedur kerja

2. Memantapkan ketersediaan sarana penunjang pelayanan kesehatan

3. Meningkatkan system pelayanan kesehatan

4. Meningkatkan pencapaian cakupan pemberantasan penyakit


5. Terlindunginya masyarakat akibat penyakit lingkungan

6. Meningkatkan pencapaian indikator kesehatan dari kesehatan ibu dan anak

7. Meningkatkan pencapaian indikator kesehatan dari program Gizi dan Usila

8. Meningkatkan pencapaian indikator kesehatan dari program PKM

9. Terlindunginya masyarakat dari kemungkinan penyakit dan gangguan kesehatan

akibat obat dan makanan

10. Meningkatnya ketertiban perizinan dan akreditasi sarana yanmed

11. Meningkatkan cakupan perlindungan kesehatan masyarakat melalui JPKM

12. Tersusun dan terlaksananya keserasian pelaksanaan program

13. Meningkatkan secara bermakna usia harapan hidup.

Tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Karo adalah:

a. Terwujudnya percepatan menuju Kabupaten Karo Sehat 2015

b. Tercapainya kualitas aparatur dan pelayanan yang diharapkan

c. Tercapainya kualitas kesehtan yang optimal secara individu, masyarakat dan

lingkungan

d. Tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas demi kesejahteraan masyarakat

e. Terwujudnya mobilisasi dan pembangunan di bidang kesehatan


2.4.2. Struktur Dinkes Kabupaten Karo

Gambar 2.1. Struktur Dinkes Kabupaten Karo

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Karo


2.4.3. Tugas dan Fungsi Setiap Bidang Dinkes Kabupaten Karo

Tugas Pokok dan Fungsi dalam Jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Karo

dapat diuraikan sebagai berikut (Profil Dinkes Kab.Karo, 2012) :

A. Kepala Dinas Kesehatan

Kepala dinas kesehatan mempunyai tugas pokok yaitu:

1. Melaksanakan Tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah (Bupati dan Sekretaris Daerah).

2. Memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan yang

diberikan kepada Unsur-unsur dibawahnya (Kepala bagian umum, Kepala bagian

keuangan, Kepala bagian program, dan Kepala bagian lainnya).

Fungsi :

1. Mengadakan Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Kolaborasi, baik dalam

Lingkungan Dinas Kesehatan maupun dengan Instansi – instansi lainnya diluar

Dinas sesuai dengan Tugas bagian dan Bidang masing-masing.

2. Mengevaluasi seluruh Program dan kegiatan bagian dan Bidang-bidang di

Lingkungan Kerja Dinas Kesehatan dan Unit-unit Pelaksanaan Teknis Dinas.

3. Memberikan Laporan Kegiatan Program secara berkala kepada Bupati Kepala

Daerah.

4. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala

Kantor/Instansi terkait di lingkungan kerja Pemerintah Kab. Karo.

5. Melaksanakan Konsultasi dengan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekertaris Daerah

atas pelaksanaan kegiatan dilingkungan kerja Dinas Kesehatan.


B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok yaitu: merencanakan, mengorganisasikan,

melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan

serta aset.

Fungsi :

1. Penyusunan perencanaan anggaran belanja satuan organisasi di lingkuangan

dinas.

2. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan,

rumah tangga, dokumentasi dan kepustakan.

3. Pelayanan teknis administrasi kepada semua satuan organisasi dinas dalam rangka

pelaksanaan tugas dinas.

4. Pelakasaan koordinasi secara lintas program dan lintas sektor dalam rangka

menggariskan kebijakan di bidang tugasnya.

5. Pelaksanaan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

administrasi.

6. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan dinas.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Program


C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok dan

fungsi yaitu:

Urusan Umum

1. Menyusun perencanaan kebutuhan dan pengelolaan urusan umum rumahtangga

dinas dan UPTnya.

2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang inventaris milik dinas,

daerah dan negara.

3. Melaksanakan persiapan rapat-rapat dinas dan arsip serta kehumasan.

4. Melaksanakan penataan administrasi barang inventaris.

5. Melaksanakan pembinaan terhadap petugas kehumasan dan bendahara barang.

Urusan Kepegawaian/Nakes

1. Merumuskan kebutuhan pegawai / nakes pada dinas dan UPTnya.

2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian/nakes dan penempatannya.

3. Merencanakan peningkatan sumber daya manusia (SDM) nakes melalui

pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus profesi.

4. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan kesejahteraan pegawai.

5. Melaksanakan pembinaan disiplin pegawai negeri sipil /nakes secara keseluruhan.

6. Melaksanakan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian.

D. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:

1. Membuat perencanaan kebutuhan anggaran dinas kesehatan dan UPTnya.


2. Menyusun/merumuskan ramperda retribusi pelayanan kesehatan.

3. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan bagian tata usaha.

4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan keuangan di lingkungan dinas dan

UPTnya.

5. Melaksanakan penataan dan pelaporan administrasi keuangan.

6. Melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi kuangan sesuai dengan

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

7. Melakukan konsultasi dengan sekretaris dinas atas pelaksanaan penyusunan

program/perencanaan dan urusan keuangan.

E. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan (Yankes)

Kepala sub bagian pelayanan kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi

yaitu: Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang Pelayanan

Kesehatan

Fungsi :

1. Merencanakan dan merumuskan program yankes di bidang Promosi Kesehatan

dan jaminan pemilihan kesehatan masyarakat.

2. Merencanakan dan merumuskan program farmasi dan alkes.

3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan.

4. Melaksanakan koordinasi program bimbingan kesehatan masyarakat, Promosi

Kesehatan serta program farmamin dan alkes baik lintas program maupun lintas

sektor.


5. Melaksanakan penataan sistim informasi kesehatan (SIK) di lingkungan bidang

yankes.

6. Melaksanakan pembinaan dan monitoring mutu pelayanan kesehatan di rumah

sakit. Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya baik pemerintah maupun milik

swasta.

7. Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan program di lingkungan bidang

Yankesmas.

8. Melaksanakan konsultasi dengan kepala dinas terkait dengan tugas pokok dan

fungsi bidang Yankesmas.

9. Mengambil kebijaksanaan apabila terjadi masalah/kasus di bidang pembinaan

dan pelayanan masyarakat.

10. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan dinas.

F. Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan

Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas pokok dan

fungsi yaitu: Melaksanakan sebagian tugas kepala dinas kesehatan dibidang

Pemberantasan Penyakit (P2) dan kesehatan lingkungan.

Fungsi :

1. Mengkoordinasikan program P2M-PL secara lintas program maupun lintas sektor.

2. Melakukan pembinaan terhadap wasor di lingkungan P2M-PL.

3. Melakukan penataan sistim informasi manajemen kesehatan (SIK) pada program

P2 Kesling .

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program P2 Kesling


5. Melakukan konsultasi dengan kepala dinas atas pelaksanaan program/kegiatan P2

Kesling

6. Mengambil kebijaksanaan bila terjadi masalah/kasus luar biasa di bidang P2

Kesling.

Bidang P2 Kesling terdiri dari :

1. Seksi Pemberantasan Penyakit (P2)

2. Seksi Kesehatan Lingkungan

G. Kepala Seksi Promkes

Kepala seksi bina PromKes mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:

1. Merencanakan dan merumuskan maupun mengkoordinasikan pelaksanaan

Promosi Kesehatan dan pesran serta masyarakat secara lintas program dan lintas

sektoral dengan melibatkan langsung unsur masyarakat dalam upaya peningkatan

status derajat kesehatan masyarakat.

2. Menyusun dan merencanakan secara lebih profesional pengelolaan upaya

kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang merupakan wujud partisipasi

masyarakat dalam menanggulangi masalah kesehatan yang mereka hadapi seperti

posyandu, dana sehat, pos obat desa, polindes, poskesdes dan lain-lain.

3. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan untuk memotivasi dan mendorong

pembentukan masyarakat untuk berbudaya / berPerilaku Hidup Bersih dan Sehat.

4. Melakukan advokasi dalam pembuatan kebijakan publik yang memberikan

dampak positif pada pembangunan kesehatan.


5. Merencanakan, merumuskan maupun mengkoordinasikan pelaksanaan

kelembagaan dan kepesertaan JPKM secara lintas program dan lintas sektor

dengan tujuan dapat memotivasi masyarakat dalam kepersertaan JPKM.

6. Menyusun dan merencanakan secara lebih profesional pengelolaan JPKM

sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, efisien dan

efektif serta membina peserta JPKM dan keluarganya dalam rangka meningkatkan

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat.

7. Melakukan advokasi dalam memperoleh persetujuan dan dukungan terhadap

kegiatan kelembagaan dan kepesertaan JPKM bagi masyarakat secara luas.

8. Membuat pencatatan dan pelaporan maupun analisa-analisa dalam bidang promosi

kesehatan.

9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas

kesehatan.

H. Kepala Seksi Bidang Farmasi dan Alkes

Kepala seksi bidang farmasi dan alkes mempunyai tugas pokok dan fungsi

yaitu:

1. Membuat perencanaan dan merumuskan program Farmamin, dan Alkes.

2. Melaksanakan Pembinaan terhadap Program Farmamin dan Alkes.

3. Melakukan Pengawasan dan pengendalian kepada Fasilitas dan Pengelolaan

Kefarmasian, Makanan, Minuman dan peralatan Kesehatan.

4. Melaksanakan Pendataan, Registrasi dan perijinan pada fasilitas farmasi, Rumah

makan/Industri, Rumah Tangga, PDAM/industri air minum dan Alat Kesehatan.


5. Mengkoordinasikan Program Farmasi dan Alkes baik Lintas Program maupun

Lintas Sektor.

6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Farmamin dan Alkes

7. Melaksanakan konsultasi dengan kepala bidang Yankesmas atas pelaksanaan

kegiatan farmamin dan alkes.

8. Membuat pencatatan dan pelaporan maupun analisa-analisa di bidang farmasi dan

alkes.

9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang

Yankesmas maupun oleh Kepala Dinas Kesehatan.

2.5 Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

- Kebijakan - Tenaga Kesehatan - Metode - Dana - Sarana dan Prasarana

Perencanaan Pengorganisasian Pemantauan dan

Evaluasi

Penerapan PHBS

Kedaruratan

Input

Proses

Out Put


Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa kerangka penelitian ini di

lakukan berdasarkan metode input, proses dan output manajemen promosi kesehatan

khususnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masa tanggap darurat

erupsi Gunung Sinabung tahun 2014 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Karo.

Adapun yang dinilai dari komponen input meliputi:

1. Kebijakan adalah seluruh aktivitas pemerintah yang dilakukan oleh badan/ kantor

pemerintah, secara langsung ataupun tidak langsung, dan berpengaruh pada

masyarakat/ individu/kelompok.

2. Tenaga Kesehatan merupakan komponen yang diperlukan dalam mewujudkan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kondisi tanggap darurat bencana.

3. Metode dan Media. Metode adalah suatu cara yang digunakan dalam melakukan

Promosi Kesehatan PHBS. Sedangkan media adalah suatu alat atau bahan yang

digunakan selain metode dalam menyampaikan pesan-pesan promosi kesehatan.

Metode dan media yang dipilih harus disesuaikan dengan kelompok sasaran yang

dituju dengan mempertimbangkan perilaku, budaya atau kebiasaan mereka agar

keberhasilan dari Promosi Kesehatan tersebut tercapai.

4. Dana merupakan kebutuhan finansial untuk suatu program atau kegiatan yang

ingin dilaksanakan. Kebutuhan dana ini sangatlah penting dalam melancarkan

promosi kesehatan PHBS yang dirancang.

5. Sarana dan Prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai

alat dalam mencapai maksud atau tujuan yang bisa berupa alat atau media.


Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya

suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Yang dinilai dari komponen proses meliputi:

1. Perencanaan adalah suatu proses penganalisaan dan pemahaman dari suatu

sistem, merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, memperkirakan

kemampuan yang dimiliki, menguraikan segala kemungkinan rencana kerja yang

dapat dilakukan untuk mencapai tujuan umum dan tujuan khusus tersebut,

menganalisa efektifitas dari pelbagai rencana kerja ini, memilih satu diantaranya

yang dipandang paling baik, menyusun perincian dari rencana kerja terpilih secara

lengkap agar dapat dilaksanakan, dan mengikatnya dalam suatu sistem

pengawasan yang terus menerus dalam rangka dapat dicapainya hubungan

optimal antara rencana kerja itu dengan sistem yang ada.

2. Pengorganisasian adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolong-

golongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan, penetapan tugas-tugas dan

wewenang seseorang, dan pendelegasian wewenang dalam rangka mencapai

tujuan.

3. Pemantauan Penggerakan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan

dengan aktivitas mempengaruhi orang lain agar mereka suka melaksanakan

usaha-usaha kearah pencapaian sasaran/tujuan administrasi.

4. Evaluasi adalah suatu tindakan yang dilakukan melalui proses pemantauan

sehingga menghasilkan suatu hal yang dibandingkan dengan rencana kerja.


Sedangkan yang dinilai dari komponen output berupa keberhasilan program

PHBS dinilai dari PHBS dilapangan dan targetnya yaitu penurunan angka kesakitan

dan tidak terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).


Documents

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Manajemen Promosi Kesehatan …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/48325/4/Chapter II.pdf · kesehatan di masyarakat (Depkes, 2008) Perilaku hidup