11

BAB 2

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

Pada bagian ini akan di paparkan mengenai tinjauan literatur disertai

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Didalam tinjauan

literatur dijelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Kerangka pemikiran berisi uraian singkat tentang permasalahan yang diteliti,

sedangkan hipotesis adalah pernyataan singkat yang disimpulkan dari tinjauan

pustaka.

2.1.1 Pajak

Sebelum membahas lebih jauh tentang tax avoidance, ada baiknya

mengetahui arti dari pajak itu sendiri. Banyak para ahli mendefinisikan arti dari pajak

itu sendiri, karena dengan memahami tentang pajak, akan mudah untuk mempelajari

dan mengerti tentang seluk-beluk perpajakan yang ada di Indonesia. Sementara

pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul

karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga untuk

menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara.

Pajak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1

dijelaskan bahwa:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

“dapat dipaksakan” mempunyai arti apabila utang pajak tidak terbayar, utang

tersebut dapat ditagih dengan surat paksa, sita, lelang dan sandera.

menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya (Prof. Dr.

Mardiasmo, 2016: 3):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum.”

12

Dari pengertian mengenai pajak diatas, terdapat ciri-ciri pajak yang dapat

disimpulkan sebagai berikut adalah:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.Yang berhak memungut pajak hanyalah

Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) Berdasarkan undang-

undang.

2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta

aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat

ditunjuk.Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Herscel M, & Brock HorarceR

pengertian pajak yaitu:

“pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor

pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan,

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan

yang proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk

menjalankan pemerintahan”.

Menurut Prof.Dr.P.J.A Adriani Beliau pernah menjabat guru besar hukum

pajak pada Universitas Amsterdam dan pemimpin International Bureau of Fiscal

Documentantion di Amsterdam mengatakan bahwa :

“pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang

oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi

kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang kegunaanya untuk membiayai

pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam penyelengaraan

pemerintahan”.

Menurut Mr. Dr. NJ Feldmann dalam buku De Over Heidsmiddelen van

Indonesia (terjemahan) pengertian pajak yaitu :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada

pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran umum”.

Dimana secara umum jenis-jenis pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan

pajak daerah. Berikut beberapa contoh yang menjadi pajak pusat dan pajak daerah

adalah :

13

1. Pajak Penghasilan (PPh)

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sebagai masyarakat kesadaran serta keaktifan mereka sangat diperlukan

dalam melakukan pembayaran pajak. Namun terdapat berbagai pertentangan dalam

pelaksanaan pembayaran pajak dari masyarakat pembayar pajak terhadap pungutan

pajak. Namun menurut Wajib Pajak, pajak merupakan biaya atau beban yang dapat

mengurangi profit bagi Wajib Pajak, oleh karena itu Wajib Pajak mencari cara untuk

mengurangi biaya pajaknya dengan memanfaatkan kelemahan pada peraturan

Undang-Undang Perpajakan.

Terlepas dari kesadaran warga negara dan solidaritas nasional serta kewajiban

warga negara terhadap negara terkait dengan pajak, sebagian besar rakyat tidak akan

pernah suka membayar pajak Brotodihardjo, 1982:11 dalam (Saptono, 2016: 61).

Sebagaimana diuraikan diatas, penyebabnya adalah bahwa pajak merupakan

pungutan yang bersifat memaksa. Jika ada kesempatan sedikit saja pada umumnya

mereka cenderung meloloskan diri dari setiap pajak.

Perlawanan pajak yang timbul karena adanya keinginan dari wajib pajak

untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu

perlawanan pasif dan perlawanan aktif. (Saptono, 2016: 62) :

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan Pasif ini berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak

dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara dengan

perkembangan intelektual dan moral penduduk dan dengan tehnik pemungutan

pajak itu sendiri (Saptono, 2016: 62). Perlawanan pasif juga akan muncul apabila

sistem control tidak dilakukan dengan efektif atau bahkan tidak dapat dilakukan.

Di beberapa negara, perlawanan pasif ini tidak begitu kuat terhadap pajak tidak

langsung jika dibandingkan dengan pajak langsung. Karena itu, pada umumnya

kebanyakan negara cenderung menerapkan pajak tidak langsung.

2. Perlawanan Aktif

Brotodihardjo, (1982) dalam (Saptono, 2016: 62) menjelaskan bahwa

perlawanan aktif meliputi semua usaha atau perbuatan yang secara langsung

ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya

dapat seperti berikut :

14

1) Penghindaran diri dari pajak, yaitu pajak dapat dengan mudah dihindari

dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat dikenakan pajak atau Tax

Avoidance.

2) Pengelakan/penyelundupan pajak, yaitu penghidaran pajak dengan cara

pengelakan dilakukan dengan cara melanggar hukum (ilegal) atau tax

evasion.

3) Melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yan telah ditetapkan

dan menolak memenuhi ketentuan formal yang harus dipenuhi, misalnya

dengan cara menghalangi proses penyitaan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi

(Prof. Dr. Mardiasmo, , 2016: 4), terdapat dua fungsi pajak yang berlaku, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) sebagai salah satu sumber dana bagi

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur

atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan

ekonomi.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Prof. Dr.

Mardiasmo, , 2016: 4), yaitu sebagai berikut:

1. Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri –

ciri dari Official Assessment System adalah:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

2) Wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat

ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.Ciri - ciri

self assessment system adalah:

15

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib

pajak sendiri.

2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang.Fiskus tidak ikut campur dan hanya

mengawasi.

3. Withholding System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga

(bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri - ciri withholding system

adalah:

1) Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak

ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.4 Asas Perpajakan

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas

pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian

pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih di perlukan lagi yaitu

pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut (Waluyo, 2017: 13) menyebutkan

beberapa asas dalam perpajakan antara lain:

1. Asas Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan

kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak

(ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk

pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang

diminta.

2. Asas Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak.

Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya

pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Asas Convenience

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-

saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh pada saat Wajib Pajak

memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut pay as you earn.

16

4. Asas Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban

pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban

yang ditanggung Wajib Pajak.

2.1.5 Tarif Pajak

Pungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat

menciptakan keseimbangan social yang sangat penting untuk kesejahteraan

masyarakat. Dalam penetapan tarif pajak harus mendasar pada keadilan. Menurut

(Waluyo, 2017: 17) menyebutkan beberapa tarif pajak antara lain:

1. Tarif Marginal

Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak.

Sebagai contoh tarif Pajak Penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2008 tentang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Bahwa tarif

marginal untuk setiap tambahan Penghasilan Kena Pajak yang melebihi 0 sampai

dengan Rp 50.000.000 sebesar 5% yang diikuti pula untuk setiap tambahan

Penghasilan Kena Pajak di atas Rp.50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000

dengan tarif marginal 15% dan seterusnya.

2. Tarif Efektif

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar

pengenaaan pajak tertentu. Struktur tarif yang berhubungan dengan pola

persentase tarif pajak dikenal 4 (empat) macam tarif, adalah sebagai berikut:

1) Tarif Pajak Proporsional/Sebanding

Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap tehadap

jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.Tarif Pajak

Progresif.

2) Tarif pajak progresif

Tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang

menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Pengenaan tarif pajak progresif ini

sekaligus merupakan wujud dari teori daya pikul dimana pajak dibebankan

kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan ekonominya.contoh tarif pajak

penghasilan tahun pajak 2009 yang berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak

17

Orang Pribadi. Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi

beberapa tarif, sebagai berikut :

a) Tarif Progresif

Progresifdalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.

b) Tarif Progresif Tetap

kenaikan persentase pajaknya tetap.

c) Tarif Progresif Degresif

kenaikan persentase pajaknya semakin kecil.

3. Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun

apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya menjadi semakin besar.

4. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama

besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh

karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap. Sebagai contoh tarif bea

materai.

Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseoran Terbuka

dapat memperoleh fasilitas berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar

5% dari tarif normal atau tarif PPh nya menjadi sebesar 20%. Untuk memperoleh

fasilitas penurunan tarif tersebut, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri berbentuk

Perseroan Terbuka harus memenuhi persyaratan :

1. paling sedikit 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk

diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan masuk dalam penitipan

kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

2. saham-saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak dengan

ketentuan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5%

dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; dan

3. Ketentuan pada butir (1) dan (2) harus dipenuhi dalam jangka waktu paling

singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu Tahun Pajak.

Fasilitas atau insentif berupa penurunan tarif ini diatur dalam Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan

Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseoraan Terbuka yang

ditetapkan tanggal 21 November 2013 dan mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013.

18

Peraturan Pemerintah ini juga merupakan amanat dari Pasal 17 ayat (2b) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Fasilitas penurunan tarif

ini diharapkan dapat meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan

dunia usaha dan mampu mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka serta

meningkatkan kepemilikan publik pada perseoran terbuka tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan

final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan :

1. Wajib Pajak orang pribadi; dan

2. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau

perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan

peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 ( empat miliar delapan ratus

juta rupiah ) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:

1. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi

2. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi,

persekutuan komanditer, atau firma;dan

3. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas. \

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Tahun

Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya

Peraturan Pemerintah ini, ataunTahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini,

bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

2.1.6 Hukum Pajak

Menurut Brotodihardjo (1982:1) dalam (Saptono, 2016: 59), hukum pajak,

yang disebut juga hukum Fiskal, adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang

meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan

menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara, sehingga

ia merupakan bagian dari Hukum Publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum

antara Negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban

membayar pajak (selanjutnya sering disebut “Wajib Pajak”).

Setiap kaidah hukum selalu mengandung suatu arti yang mendalam. Barang

siapa hendak mengetahui dengan sungguh-sungguh arti yang terkandung

19

didalamnya, ada dua jalan yang dapat ditempuh. Cara pertama adalah dia harus

berusaha mencoba menyelami gambaran apakah yang ada pada para pembuat kaidah

hukum pada saat kaidah hukum tersebut dibuat. Untuk mencapai hal tersebut, dia

harus mengusut apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan kaidah hukum yang

dibuat melali penyelidikan sejarahnya.

Penafsiran yang benar adalah penafsiran yang sesuai dengan pembuat

undang-undang. Pembuat undang-undang selalu berpegang teguh pada keadilan.

Karena itu tujuan penafsiran adalah untuk mendapatkan suatu putusan yang sedapat

mungkin harus sesuai dengan rasa keadilan.

2.1.7 Reksa dana

Reksa dana adalah produk investasi seperti layaknya deposito di bank. Reksa

dana akan menjadi wadah uang dari masyarakat yang selanjutnya akan digunakan

untuk membeli sekumpulan surat berharga, baik dalam bentuk saham, obligasi,

deposito, atau lainnya yang dikelola oleh manajer investasi.

reksa dana bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu reksa dana pasar

uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana saham dan reksa dana campuran.

Masing-masing jenis reksa dana tersebut memiliki karakter yang berbeda dan bisa

dijadikan alternatif pilihan disesuaikan dengan sifat investornya.

Danareksa merupakan nama salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

yang bergerak di bidang investasi. Salah satu anak usahanya, Danareksa Investment

Management, menjual produk investasi sehingga disebut sebagai manajer investasi.

2.1.8 Manajemen Pajak

Menurut Pohan (2015:13) Dalam buku (Saptono, 2016: 86), Manajemen

Perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu

perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari

perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan

ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. (Pohan, 2013)

menyebutkan bahwa tujuan utama manajemen pajak dapat dibagi dua, yaitu

menerapkan peraturan perpajakan dengan benar dan sebagai usaha efisiensi untuk

mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan manajemen pajak ini dapat

dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas perencanaan pajak

20

(tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), dan

pengendalian pajak

2.1.8.1 Perencanaan Pajak (Tax Planning)

(Saptono, 2016), Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah membuat tujuan

berupa pelaksanaan kewajiban pajak yang efektif dan efisien, menetapkan strategi,

dan mengembangkan rencana untuk mengordinasikan kegiatan-kegiatan sesuai

rencana tersebut. Hal ini berkaitan dengan kutipan yang dikutip oleh (Puspitasari,

2014), perencanaan pajak (tax planning) adalah proses pengembalian pajak faktor

yang relevan dan material non pajak faktor untuk menentukan apakah, kapan,

bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) yang melakukan transaksi operasi dan

hubungan dagang yang memungkinkan dan sejalan dengan tercapainya tujuan usaha

maupun lainnya. Perencanaan pajak (tax planning) ini dilakukan terhadap berbagai

aspek perpajakan yang bersifat legal karena tujuannya adalah meminimalisasi beban

dan pembayaran pajak atau memaksimalisasi setelah pajak. Dalam hal ini

perencanaan pajak dilakukan dengan masih berada di dalam peraturan perpajakan

yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak (tax planning) ini dilegalkan oleh

pemerintah. Tujuan utama tax planning adalah mencari berbagai celah yang dapat

ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat

membayar pajak dalam jumlah minimal (Pohan, 2013: 87). ada tiga macam cara

yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya dalam tax

planning, yaitu:

1. Penghindaran pajak (tax avoidance)

Merupakan upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari

pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak.

2. Penggelapan pajak atau penyelundupan pajak (tax evasion)

Merupakan upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal

dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman

bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam

koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh beresiko

tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana

fiskal/kriminal. Oleh sebab itu cara ini tidak direkomendasi untuk diaplikasikan.

Tax evansion adalah kebalikan dari tax avoidance.

3. Penghematan pajak (tax saving)

21

Merupakan upaya wajib pajak mengelak hutang pajaknya dengan cara diri

untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau

dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya

sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari

pengenaan pajak penghasilan yang besar.Dalam melakukan perencanaan pajak,

terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1) Tidak melanggar peraturan Undang Undang Perpajakan agar tidak

munculnya sanksi atas tindakan pelanggaran tersebut. Hal ini dapat

dilakukan dengan cara mengerti dan memahami betul isi dari undang-

undang perpajakan dan memanfaatkan apa yang disebut dengan

loopholes, agar dalam proses pelaksanaanya dapat sesuai dengan rencana

yang sudah dibuat dan tepat.

2) Tidak berlawanan dengan kegiatan usaha atau bisnis dan masuk akal.

Karena perencanaan pajak merupakan bagian dari perencanaan

perusahaan keseluruhan, maka perencanaan pajak harus berjalan seiringan

dengan jalannya perencanaan perusahaan, baik itu perencanaan jangka

panjang maupun jangka pendek.

3) Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang ada dan kuat, misalnya

dukungan perjanjian (agreement), faktur pajak (invoice), dan perlakuan

akuntansi (accounting treatment).

2.1.9 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Meminimalkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik

yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan

perpajakan. Istilah yang sering digunakan adalah tax evasion dan tax avoidance. Tax

evasion (penggelapan pajak) penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan

peraturan perpajakan. Menurut (Prof. Dr. Mardiasmo, , 2016: 11), penghindaran

pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-

undang yang ada.

Senada dengan (Prof. Dr. Mardiasmo, , 2016: 11), menurut Anwar (Pohan,

2013: 87) penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal dan aman

bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana

metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan

(grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri,

22

untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.berikut beberapa contoh dari grey

area :

1. Keadaan atau transaksi yang sebenarnya terekspos pajak, akan tetapi tidak

ada aturan yang mengaturnya,.

2. Ada aturannya tapi tidak jelas karena tidak lengkap, tidak implementatif,

tidak informatif, memunculkan multi tafsir, berbeda antara aturan dan praktek

dan sebagainya

3. ada aturannya, akan tetapi jumlahnya lebih dari satu sehingga mengakibatkan

terjadinya kesimpangsiuran peraturan.

Upaya ini cenderung dilakukan perusahaan karena beban pajak yang

dibayarkan dianggap sebagai transfer kekayaan dari perusahaan kepada pemerintah

sehingga perusahaan akan berusaha untuk dapat membayar pajak dengan seefisien

mungkin.

Pada umumnya, peraturan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan

biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (Tax

Saving), penghindaran pajak (Tax Avoidance) dan penyelendupan pajak (Tax

Evasion) yang kesemuanya bertujuan untuk meminimalkan beban pajak (Zain,

2007). Adanya keinginan dari wajib pajak untuk tidak memenuhi peraturan

perpajakan membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan.

Penghindaran pajak dapat menjadi hambatan dalam pemungutan pajak karena

dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Hal ini dilakukan

dengan cara melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atas

pendapatan yang bisa dikenai pajak. Penghindaran pajak ini telah membuat basis

pajak atas pajak pendapatan menjadi sempit dan mengakibatkan begitu besarnya

kehilangan potensi pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban

defisit anggaran negara.

Tidak semua Wajib Pajak dapat seluruhnya melakukan tindakan

penghindaran pajak ( tax avoidance). Seperti Wajib Pajak yang pengenaaan pajaknya

dikenakan PPh Final. Karena seberapa besar biaya yang di keluarkan perusahaan

tidak mempengaruhi perhitungan pajak badan di akhir tahun karena penghasilannya

sudah dikenakan PPh Final.

Dalam penelitian Hoque, et al. (2011) dalam (Puspita, 2014: 13) diungkapkan

beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu:

23

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal

sehingga mengurangi laba bersih dan hutang pajak perusahaan tersebut.

2. Mengakui pembelajaran modal sebagai pembelajaran operasional, dan

membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi hutang

pajak perusahaan.

3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba

bersih.

4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan

peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.

5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri

manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

2.2 Profitabilitas

Menurut Simamora, 2000:528 dalam (Setiawan, 2017: 1243) Profitabilitas

adalah ukuran pokok untuk keseluruhan keberhasilan perusahaan. Profitabilitas dapat

digunakan untuk melihat suatu perusahaan itu dapat menghasilkan laba berdasarkan

rasio-rasio perhitungan profitabilitas itu sendiri. Fungsi dari rasio profitabilitas

adalah untuk menunjukkan seberapa baiknya perusahaan dijalankan. Dari rasio ini,

perusahaan bisa melihat berapa banyak peruntungan laba dari operasi perusahaan.

Investor bisa melihat progress perusahaan dari rasio profitabilitas.

Profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian penting

karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus berada dalam

keadaan yang menguntungkan (profitable). Tanpa adanya keuntungan (profit), maka

akan sangat sulit bagi peusahaan untuk menarik modal dari luar. Para kreditur,

pemilik perusahaan, dan terutama sekali dari pihak manajemen perusahaan akan

berusaha meningkatkan keuntungan karena disadari benar betapa pentingnya arti dari

profit terhadap kelangsungan dan masa depan perusahaan.

Return On Assets (ROA) menunjukkan efektivitas perusahaan dalam

mengelola aktiva baik dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan

melihat seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola assets. Semakin tinggi

tingkat Return On Assets (ROA) maka akan memberikan efek terhadap penjualan

saham, artinya tinggi rendahnya Return On Assets (ROA) akan mempengaruhi minat

investor dalam melakukan investasi sehingga akan mempengaruhi penjualan saham

perusahaan begitu pula sebaliknya.

24

ada beberapa rasio untuk menghitung profitabilitas suatu perusahaan, berikut

adalah beberapa jenis-jenis rasio profitabilitas :

1. Gross Profit Margin

Gross Profit Margin merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian

harga pokok atau biaya produksinya berdasarkan persentase laba kotor

dibandingkan dengan penjualan. Semakin besar gross profit margin semakin baik

keadaan operasi perusahaan. Karena hal ini menunjukan bahwa harga pokok

penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan penjualan.

2. Net Profit Margin

Net Profit Margin Merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian

berdasarkan laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan penjualan. Semakin

tinggi net profit margin semakin baik keadaan operasi suatu perusahaan.

3. Operating Profit Margin

Operating Profit Margin merupakan perbandingan antara laba usaha dan

penjualan. Apabila semakin tinggi operating profit margin maka akan semakin

baik pula operasi suatu perusahaan.

4. Return On Asset

Return on asset merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dan

total asset. Return on asset adalah kemampuan suatu perusahaan dalam

menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang ada. Semakin tinggi return

on asset maka semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin

tinggi profitabilitasnya.

Menurut Sartono 2010:123 dalam (Setiawan, 2017: 1243) rasio keuangan

yang dapat difungsikan untuk mengetahui profitabilitas suatu perusahaan salah

satunya adalah Return on Asset (ROA). Semakin besar ROA suatu perusahaan maka

semakin besar pula profitabilitas perusahaan tersebut. Dengan begitu, semakin tinggi

ROA suatu perusahaan pun akan menambah atau meningkatkan jumlah beban pajak

perusahaan itu sendiri. Makin besar ROA makin besar juga tingkat keuntungan yang

didapatkan perusahaan itu dan juga makin baik posisi perusahaan dari sisi pemakaian

asset.

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua

investor. Hasil perhitungan rasio ini menunjukkan efektivitas dari manajemen dalam

menghasilkan profit yang berkaitan dengan ketersediaan asset perusahaan.

25

2..3 Kepemilikan Insitusional

Struktur kepemilikan saham pada perusahaan publik dapat digolongkan

menjadi dua kelompok yaitu pemegang saham perorangan, pemegang saham institusi

dan kepemilikan saham manajerial termasuk dalam pemegang saham yang dimiliki

oleh eksekutif atau direktur dengan demikian masuk dalam kategori pemegang

saham perorangan (Pohan, 2013) dalam (Puspitasari, 2014: 412).

Pada perusahaan yang berbentuk hukum perseroan terbatas, kebutuhan dana

jangka panjang dapat dibiayai dengan modal sendiri, yang terdiri dari modal saham

yang disetor, laba yang tidak dibagi dan atau menggunakan pendanaan bukan modal

sendiri yang berasal dari pinjaman dana dari pihak ketiga. Seiring dengan

berjalannya waktu, perusahaan yang semula berstatus sebagai perusahan tertutup

(prvasi) dapat go public hingga berganti status menjadi perusahaan terbuka (tbk).

Kepemilikan saham institusional adalah persentase saham yang dimiliki

institusi dan kepemilikan blockholder, yaitu kepemilikan individu atau atas nama

perorangan diatas 5% tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau

manajerial (Faisal, 2004: 199) dalam (Puspitasari, 2013: 412).

Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar

terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham (Murwaningsari, 2009:

32) dalam (Bunaidi, 2013: 5160). Menurut (Jati, 2014: 253), kepemilikan

institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan

asuransi, investor luar negeri, atau bank, kcuali kepemilikan individual investor.

Kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengawasan pihak

eksternal terhadap perusahaan Mursalim, 2009 dalam (Bunaidi, 2013: 5160). Sebagai

konsekuensinya, tingkat kepemilikan yang tinggi oleh institusi dalam suatu

perusahaan akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh investor

institusional sehingga akan dapat mengontrol manajer untuk tidak melakukan

perbuatan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham (Widjaja dan

Kasenda, 2008 dalam (Bunaidi, 2013: 5160).

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen

karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan

pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin

kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai

26

agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar

modal.

Manajer yang dipilih dan dibayar oleh pemegang saham harus berusaha

mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan prinsipal.

Peningkatan kesejahteraan ini identik dengan tujuan perusahaan yaitu meningkatkan

nilai perusahaan melalui peningkatan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham

yang dapat dilakukan melalui kebijakan investasi dan keuangan yang tercermin

dalam harga saham di pasar modal.

kepemilikan institusional yang besar mempunyai kesempatan, pengetahuan

dan kemampuan untuk memonitor serta mempengaruhi manajer dalam membuat

keputusan. Pengawasan perusahaan yang dilakukan oleh investor institusional dapat

mendorong manajer untuk lebih fokus pada kinerja perusahaan dan mengurangi

kesempatan manajer untuk mengutamakan kepentingan pribadinya.

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat

menguji keandalan informasi.

2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat

atas aktivitas yangterjadi di dalam perusahaan.

Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan isntitusional maka akan

mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan dan semakin besarnya

konsentrasi short-term shareholder institusional akan meningkatkan kebijakan

agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan long-term shareholder maka

akan semakin mengurangi tindakan kebijaka pajak agresif, Khurana dan Moser, 2009

dalam (Kurniasih, 2012: 125)

Semakin tinggi kepemilikan institusional maka penghindaran pajak akan

semakin kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki corporate governance yang

semakin baik, ditunjukan dengan kepemilikan institusional dapat mengurangi agency

cost. Keberadaan kepemilikan institusional tersebut mengindikasikan adanya tekanan

dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan

yang tidak melanggar peraturan yang ada, hal ini menunjukan bahwa peran

kepemilikan institusional sebagai pengawas eksternal perusahaan. Kepemilikan

institusional yang diproksikan pada tingkat persen.

Persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusional dibagi

total jumlah seluruh saham perusahaan.

27

2.4 Ukuran Perusahaan (Size)

Ukuran perusahaan adalah suatu pengukuran dimana dapat diklasifikasikan

besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan kegiatan operasional

perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan (Ardyansyah, 2014: 253).

Ukuran perusahaan dapat tercermin dari total asetnya (Jati, 2014: 251). Menurut

(Kurniasih, 2012: 125), aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang cukup

berkesinambungan.

Dyreg et al (2010) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan memiliki

peranan dalam manajemen pajak. Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai

menejemen dan sumber dana yang baik dalam menjalankan perusahaan. Perusahaan

besar akan lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk

melakukan tax planning yang baik (Prakosa, 2014: 4). Adanya tax planning

mengindikasikan adanyan aktivitas penghindaran pajak yang merupakan cara yang

dapat dilakukan wajib pajak dalam tax planning (Pohan, 2013: 117).

perusahaan besar cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak

karena perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah. Maka berdasarkan teori

politik dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai hubungan yang

negatif terhadap penghindaran pajak.

Teori kekusaan politik memberikan arti yang berlawanan, yaitu perusahaan

besar memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik sesuai

keinginan mereka termasuk perencanaan pajak sehingga akan lebih agresif untuk

melakukan penghindaran pajakagar mencapai penghematan beban pajak yang

optimal (Sukartha, 2014: 147). Maka berdasarkan teori kuasaan politik ukuran

perusahaan memiliki hubungan yang positif dengan panghindaran pajak.

2.5 Delisting

Penghapusan Pencatatan (Delisting) terjadi apabila saham yang tercatat di

Bursa mengalami penurunan kriteria sehingga tidak memenuhi persyaratan

pencatatan, maka saham tersebut dapat dikeluarkan dari pencatatan di Bursa.

Tindakan penghapusan pencatatan saham dari daftar saham yang tercatat dibursa

juga dapat dilakukan atas permohonan pihak emiten sendiri atau disebut voluntary

delisting. Persyaratan delisting saham atas permohonan perusahaan tercatat adalah :

1. Pengajuan permohonan delisting dapat dilakukan setelah saham tercatat

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

28

2. Rencana delisting telah memperoleh persetujuan dalam RUPS.

3. Perusahaan tercatat atau pihak lain yang ditunjuk wajib membeli saham dari

pemegang saham yang tidak menyetujui rencana delisting tersebut.

Delisting saham oleh Bursa. Bursa akan menghapus pencatatan saham

apabila perusahaan sekurang-kurangnya mengalami satu kondisi berikut:

1. Kelangsungan hidupnya tidak terjamin atau tidak dapat menunjukkan adanya

pemulihan yang memadai.

2. Saham di suspense di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, serta hanya

diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 bulan

terakhir.

2.6 Initial Public Offering (IPO)

Initial Public Offering (IPO) Dalam bahasa Indonesia, Initial Public Offering

(IPO) disebut sebagai Penawaran Saham Perdana. Dengan demikian Initial Public

Offering (IPO) adalah saham suatu perusahaan yang pertama kali dilepas untuk

ditawarkan atau dijual kepada masyarakat/publik. Karena itu perusahaan yang

melakukan Initial Public Offering (IPO) sering disebut sedang "Go Public".

Umumnya saham yang dilepas ke public hanyalah sebagian kecil dari seluruh jumlah

saham perusahaan.

Suatu perusahaan mau melepas atau menjual sahamnya kepublik/masyarakat.

Ada berbagai macam tujuan perusahaan melakukan Initial Public Offering (IPO),

diantaranya adalah:

1. Mendapatkan dana murah. Perusahaan bias mendapatkan dana dari berbagai

sumber misalnya mengeluarkan obligasi, meminjam uang dari bank. Tapi

kedua cara tersebut memiliki kewajiban, yaitu membayar bunga. Sedangkan

kalau perusahaan melepas saham untuk mendapat dana, perusahaan tidak

terbebani bunga.

2. Kinerja keuangan perusahaan lebih baik. Dengan mendapatkan dana murah

tersebut, perusahaan bias membayar utang dan memperbaiki laporan

keuangannya dengan cepat.

3. Potensi pertumbuhan lebih cepat. Perusahaan bias saja menggunakan dana

internal untuk ekspansi, misalnya untuk membuka cabang. Tetapi jika

memiliki dana murah, ekspansi bias lebih cepat dan dalam jangka panjang

potensi pertumbuhan perusahaan bias lebih besar.

29

4. Meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan public akan selalu disorot media.

Bila mampu dikelola dengan baik, sorotan media bias menjadi alat marketing

tidak langsung bagi perusahaan.

5. Meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dengan go publik, nilai

perusahaan berpeluang jauh meningkat dimasa depan seiring dengan

kenaikan harga sahamnya. Jika perusahaan dipersepsi memiliki kinerja yang

baik oleh investor, maka peluang kenaikan saham juga meningkat.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan penghindaran pajak (tax avoidance) telah dilakukan

oleh beberapa peneliti terdahulu. Berikut adalah uraian mengenai beberapa peneliti

yang membahasa tentang penghindaran pajak.

(Puspitasari, 2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh leverage,

kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax

avoidance) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia 2010-2012. Hasil penelitian menunjukan bahwa leverage tidak

berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan variabel kepemilikan

institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance

(Setiawan, 2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh good corporate

governance, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas pada tax avoidance.

Hasil analisis menunjukan bahwa profitabilitas, kepemilikan institusional, komite

audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh pada tax avoidance dan komisaris

independen tidak berpengaruh pada tax avoidance.

(Sukartha, 2014) melakukan penelitian mengenai corporate governance,

leverage, ROA, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. hasil penelitian

menunjukkan corporate governance, ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh

terhadap penghindaran pajak. Sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap

penghindaran pajak.

Hairul Azlan Annuar, Ibrahim Aramide Salihu & Siti Normala Sheikh Obid

(2014) dalam Corporate ownership, governance and tax avoidance. Corporate

ownership,governance berepengaruh terhadap tax avoidance.

Christopher S.Armstrong a, JenniferL.Blouin a,n, AlanD.Jagolinzer b,

DavidF.Larcker c (2015) dalam Corporate governance,incentives,and tax avoidance.

Corporate governance,incentives berpengaruh terhadap tax avoidance.

30

Berikut tabel 2.1 menunjukan mengenai ringkasan beberapa penelitian

sebelumnya dengan berbagai variabel dan hasil penelitian

Tabel 2. 1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Peneliti Variabel Penelitian Hasil Penelitian

1

Ngadiman dan

Christiany

Puspitasari

(2014)

Variabel dependen:

Penghindaran pajak (tax

avoidance) Variabel

Independen: leverage,

kepemilikan institusional dan

ukuran perusahaan

leverage tidak

berpengaruh signifikan

terhadap tax avoidance.

Sedangkan variabel

kepemilikan

institusional dan ukuran

perusahaan berpengaruh

signifikan terhadap tax

avoidance.

2

Ni Koming Ayu

Praditasari dan

Putu Ery

Setiawan (2017)

Variabel dependen:

Penghindaran pajak (tax

avoidance) Variabel

independen: corporate

governance, ukuran

perusahaan, leverage dan

profitabilitas

Profitabilitas

kepemilikan

institusional, komite

audit, dan ukuran

perusahaan berpengaruh

pada tax avoidance dan

komisaris independen

tidak berpengaruh pada

tax avoidance.

3

I Gede Hendy

Darmawan dan I

Made Sukartha

(2014)

Variabel dependen:

Penghindaran pajak (tax

avoidance). Variabel

independen: corporate

governance, leverage, ROA,

dan ukuran perusahaan

corporate governance,

ROA dan ukuran

perusahaan berpengaruh

terhadap penghindaran

pajak. Sedangkan

leverage tidak

berpengaruh terhadap

penghindaran pajak.

4

Hairul Azlan

Annuar, Ibrahim

Aramide Salihu

& Siti Normala

Sheikh Obid

(2014)

Corporate ownership,

governance and tax

avoidance

Menyimpulkan bahwa

Corporate ownership,

governance and tax

avoidance berpengaruh.

5

Christopher

S.Armstrong,

JenniferL.B

louin a,n,

AlanD.Jagolinze

r,

DavidF.Larcker

c (2015)

Corporate

governance,incentives,and tax

avoidance

Menyimpulkan bahwa

corporate

governance,incentives,a

nd tax avoidance

berpengaruh terhadap

tax avoidance

Sumber : Diolah Pembuat Skripsi

31

2.8 Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Profitabilitas,

kepemilikaninstitusionaldanukuranperusahan terhadap penghindaran pajak pada

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diketua oleh Inarno

Djayadi sebagai direktur utama yang memberikan informasi laporan keuangan pada

situs resmi www.idx.co.id

Populasi yang digunakan oleh penelitian ini adalah seluruh perusahan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2016.

Pengambilan sampel pada dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

motode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah pengambilan sampel

berdasarkan pertimbangan subjek peneliti, sampel dipilih berdasarkan pada

kesesuaian karakteristik dengan kriteria sampel yang ditentukan agar diperoleh

sampel yang representative.

Penghindaran pajak adalah salah satu cara perusahaan dalam melakukan

sebuah perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengefisiensikan besarnya pajak

yang terhutang dengan tidak keluar dari bingkai undang-undang dan peraturan

perpajakan. Perencanaan pajak merekayasa agar beban pajak (tax burden) serendah

mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan

pembuatan undang-undang.

Return on Assets atau tingkat pengembalian aset adalah rasio profitabilitas

yang menunjukan persentase keuntungan (laba bersih) yang diperoleh perusahaan

sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset. Dengan kata

lain, Return on Assets atau sering disingkat dengan ROA adalah rasio yang

mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk

menghasilkan laba selama suatu periode.

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam

meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham.

Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring

yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan

investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak

mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Ukuran perusahaan bisa didefinisikan sebagai rata-rata hasil penjualan pada

periode berjalan sampai dengan beberapa tahun yang akan datang. Hasil penjualan

ini tentunya sudah dikurangi dengan besaran biaya yang dikeluarkan setiap bulannya

32

dalam periode tahun berjalan dan beberapa tahun yang akan datang. Apabila jumlah

penjualan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan maka pendapatan yang diperoleh

akan semakin besar tentunya besaran penghasilan ini adalah sebelum dikenai

pengurangan pajak.

Dalam penelitian ini variabel dependen adalah penghindaran pajak (tax

avoidance) diproksikan dengan menggunakan Effective Tax Rate. Sementara variabel

indipendennya adalah profitabilitas, kepemilikan institusional, dan ukuran

perusahaan. Kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan dalam gambar

2.1 berikut.

Gambar 2. 1

Kerangka Konseptual

Sumber : Diolah Pembuat Skripsi

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Profitabilitas merupakan rasio untuk menggambarkan kemampuan suatu

perusahaan dalam menciptakan laba perusahaan. Untuk mencari profitabilitas suatu

perusahaan, banyak rasio-rasio perhitungan yang dapat digunakan. Salah satunya ada

return on asset (ROA). ROA merupakan rasio perbandingan yang digunakan untuk

menghitung profitabilitas suatu perusahaan berdasarkan kemampuan suatu

perusahaan dalam menciptakan laba perusahaan dengan memanfaatkan aktiva dari

perusahaan tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu ROA berpengaruh terhadap

Variabel

Independen

Variabel

Dependen

Profitabilitas (Ha1)

Ukuran Perusahaan (Ha3)

KepemilikanInstitusional

(Ha2)

Penghindaran

Pajak(Tax Avoidance)

33

penghindaran pajak. Semakin besar ROA, maka semakin besar juga laba yang

diperoleh perusahaan (Sukartha, 2014).

Untuk menciptakan laba yang tinggi pada perusahaan bisa dengan

memperbesar penjualan atau dengan memperkecil biaya pada perusahaan.

Peningkatan nilai ROA akan meningkatkan jumlah beban pajak yang harus dibayar

oleh perusahaan, sehingga peningkatan nilai ROA akan meningkatkan tari pajak

efektif (Gupta dan Newberry,1997) dalam (Setiawan, 2017: 1243).

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance.

2.9.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan

mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya

konsentrasi short-term shareholder institusional akan meningkatkan kebijakan pajak

agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan long-term shareholder maka

semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak agresif Khurana dan Moser, 2009

dalam (Kurniasih, 2012: 125)

Menurut Faisal (2004:199) dalam (Puspitasari, 2014: 412), kepemilikan

institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan

institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasikan kemampuannya untuk

memonitor manajemen lebih besar. Institusi dapat berupa yayasan, bank, perusahaan

asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT),

dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional sebagai pengawas dapat mengawasi

dan mendisiplinkan manajemen dalam mengambil kebijakan perusahaan,

Kepemilikan institusional yang diproksikan pada tingkat presentase kepemilikan

saham yang dimiliki oleh pihak institusional dibagi total jumlah seluruh saham

perusahaan.

H2: Keberadaan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax

avoidance.

2.9.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap tax avoidance

Pada dasarnya perusahaan yang besar selalu memperoleh laba yang besar.

Laba yang bersar akan menarik perhatian pemerintah untuk dikenakan pajak yang

sesuai (Asfiyati, 2012) dalam (Utama, 2013: 314). Ukuran perusahaan dapat

menentukan besar kecilnya nilai total aktiva yang dimiliki perusahaan dimana

34

semakin besar total aktiva perusahaan maka akan meningkat juga jumlah

produktivitas perusahaan tersebut. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin

meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. Perusahaan besar

cenderung mempunyai ruang yang lebih luas untuk perencanaan pajak yang baik dan

mangadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan effective tax rate

perusahaan (ardyansah dan zulaikha, 2014: 6).

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance.