Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan proses penanaman nilai – nilai melalui
aktifitas – aktifitas yang mengarahkan pada pengembangan kepribadian, serta
kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana dan memiliki tujuan. Hal ini
sebagaimana di nyatakan dalam Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dan PP No 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional pendidikan, menegaskan bahwa pendidikan adalah:
“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses yang kondusif agar peserta didik secara aktif mampu
mengembangkan potensi dirinya dengan baik sehingga peserta didik
mampu mengembangkan potensi dirinya dengan baik sehingga
peserta mampu memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan bernegara”.
Cogan (1999:4) mengartikan Civic Education sebagai “…the
foundational course work in school designed to prepare young citizens for an
active role in their communities in their adult lives”, maksudnya adalah suatu
mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga
negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam
masyarakatnya. Ini berarti Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada
penerapan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar teori.
Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran
yang mempunyai tujuan menurut Winataputra, (Taniredja,2009:17)
menegaskan bahwa:
Peranan Pembelajaran Pendidikan..., Mulyani S. Fadilah, FKIP UMP, 2013
2
“Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan
potensi individu warganegara Indonesia, oleh sebab itu, diharapkan
setiap individu memiliki wawasan, watak serta keterampilan
intelektual dan sosial yang memadai sebagai warganegara. Dengan
demikian, setiap warga negara dapat berpartisipasi secara cerdas dan
bertanggung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan
bermasyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, setiap jenjang
pendidikan harus mencakup pendidikan kewarganegaraan yang akan
mengembangkan kecerdasan peserta didik melalui pemahaman dan
pelatihan keterampilan intelektual”.
Menurut Branson, (1999:4) materi pendidikan kewarganegaraan
harus mencakup tiga komponen, yaitu Civic Knowledge (pengetahuan
kewarganegaraan), Civic skill (kecakapan kewarganegaraan) dan Civic
Dispotition (watak–watak kewarganegaraan).
Komponen pertama Civic knowledge “berkaitan dengan kandungan
atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warganegaranya”
(Branson,1999:8). Aspek ini menyangkut kemampuan akademik – keilmuan
yang dikembangkan dari berbagai teori politik, hukum dan moral. Komponen
kedua, Civic skill meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan
berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga Civic
Dispossition (watak–watak kewarganegaraan) merupakan dimensi yang paling
subtantif dan esensial dalam mata pelajaran PKn. Dimensi watak
kewarganegaraan dapat dipandang sebagai “pusat” dari pengembangan kedua
dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi dan tujuan mata
pelajaran PKn, karakter, sikap dan potensi lain yang bersifat afektif. Dilihat
dari segi permasalahan yang ada akan memfokuskan pada kompetensi civic
knowledge karena sangat berguna untuk melatih siswa aktif berpartisipasi
dalam kehidupan bermasyarakat terutama partisipasi secara langsung melalui
Peranan Pembelajaran Pendidikan..., Mulyani S. Fadilah, FKIP UMP, 2013
3
kesadaran hukum siswanya. Oleh karena itu dalam pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan diperlukan bentuk sajian yang berbeda dalam mengajar,
menggunakan metode pembelajaran, serta evaluasi (Zamroni, 2005:8). Guru
memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan proses
pembelajaran.
Sementara itu, masa Sekolah Menengah Atas (SMA) siswa berada
dalam masa remaja. Masa remaja menurut Mappiare (dalam Hartinah, 2008:
57) berlangsung antara umur 12 sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13
sampai dengan 22 tahun bagi pria. Masa remaja masih labil, karena pada masa
ini adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak memasuki dunia dewasa,
dimana masa peralihan pasti menimbulkan gejolak, dan masa dimana remaja
berusaha untuk bekal pengetahuan dan keahlian guna mewujudkan cita-
citanya, agar menjadi seorang ahli professional di bidangnya. Maka sangat
penting bagi remaja untuk mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya.
Salah satu hal yang sangat penting bagi remaja adalah pembentukkan
kesadaran hukum yang baik. Dalam bahasa Inggris istilahnya adalah
“conscentia” ini dapat diartikan sebagai “consciousness” yaitu kesadaran.
Secara harfiah kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar”, yang berarti insyaf;
merasa; tahu dan mengerti. Jadi, kesadaran adalah keinsyafan atau merasa
mengerti atau memahami segala sesuatu menurut Sudikno (1999:03).
Berbicara mengenai kesadaran akan selalu berkaitan dengan manusia
sebagai individu dan anggota masyarakat. Dengan kesadaran yang dimiliki
setiap individu, maka ia dapat mengendalikan diri atau menyesuaikan diri
Peranan Pembelajaran Pendidikan..., Mulyani S. Fadilah, FKIP UMP, 2013
4
terhadap setiap kesempatan serta dapat menempatkan dirinya sebagai individu
dan anggota masyarakat. Sebagai individu ia akan mengetahui dan
memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan sebagai anggota masyarakat, ia
akan mengadakan kontak dengan orang lain sehingga timbul interaksi diantara
mereka. Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaja (1984:14) mengemukakan
pendapatnya tentang kesadaran bahwa :
Sadar (kesadaran) adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum.
Sadar diartikan merasa, tahu, ingat keadaan sebenarnya dan ingat
keadaan dirinya. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti
dan merasa, misalnya tentang harga diri, kehendak hukum dan
lainnya.
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum
adalah suatu proses kesiapan diri untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu untuk menanggapi hal tertentu dengan didasari atas pengertian,
pemahaman, pertimbangan - pertimbangan serta nalar dan moral disertai
dengan kebebasan sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan secara sadar
dan masuk akal ntuk menciptakan perdamaian di masyarakat juga memiliki
kemampuan untuk mengarahkan masyarakat kepada suatu proses
pembaharuan dan pembangunan nasional. Karena kemajuan suatu bangsa
dapat terlihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi
kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya, jika kesadaran hukum penduduk
suatu negara rendah, yang berlaku di sana adalah hukum rimba.
Kemajuan suatu bangsa dapat terlihat dari kualitas sumber daya
manusia itu sendiri salah satunya dengan meningkatkan kesadaran hukum
Peranan Pembelajaran Pendidikan..., Mulyani S. Fadilah, FKIP UMP, 2013
5
pada setiap generasi penerus bangsa. Indonesia adalah negara hukum. Dalam
hidup di lingkungan masyarakat maupun sekolah tidak lepas dari aturan –
aturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis.
Aturan – aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut
adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat.
Apabila aturan – aturan tersebut dilanggar, akan mendapat sanksi yang tegas.
Di Indonesia, masalah kesadaran hukum mendapat tempat yang
sangat penting, kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum
yang ada serta hukum yang dikehendaki yang seharusnya. Sebagai contoh
sekarang ini, kesadaran hukum remaja cenderung memburuk. Ini terbukti dari
banyaknya tindakan negatif yang dilakukan oleh remaja, dari berita Satuan
Lalu Lintas Polrestabes Makassar menjaring, 227 sepeda motor. Pengendara
yang melanggar justru didominasi dari kalangan terpelajar. Baik pelajar
maupun mahasiswa “AKBP Lafri Setyono, profesi pengendara yang
melanggar lalu lintas yakni kalangan swasta sebanyak 41 orang, kalangan
mahasiswa dan pelajar, sebanyak 157 orang, dan lain-lain hanya 29 orang”.
Di Sleman dalam sepekan, tim gabungan yang terdiri atas Satpol PP,
Disdikpora, dan Polres sudah menjaring 37 pelajar. Mereka ditangkap karena
kedapatan berada di warnet saat jam sekolah berlangsung. Kepada petugas,
para siswa ini mengutarakan berbagai alasan. Ada yang terang-terangan
mengaku membolos, tapi ada pula yang berdalih sedang liburan. "Inti tujuan
sweeping ini tidak untuk mencari anak bolos, tapi sebagai pembinaan dan
antisipasi agar tidak terjadi pelanggaran pada pelajar," ungkap Kepala Bidang
Peranan Pembelajaran Pendidikan..., Mulyani S. Fadilah, FKIP UMP, 2013
6
Pemuda dan Olah Raga Disdikpora Sleman, (Suara Merdeka.com 23
November 2012). Senin, 24 September 2012 lalu, siswa SMA Negeri 70 Jakarta
dan SMA Negeri 6 Jakarta tawuran hingga menewaskan Alawy Yusianto Putra
(Jakarta, Kompas.com 1 Oktober 2012).
Budaya dasar yang terlepas dari seleksi masuk dan menyatu dengan
budaya timur telah membinasakan hukum yang berlaku selama ini. Kenakalan
remaja merupakan masalah nasional yang mengganggu masyarakat serta
kehidupan kita dan merupakan perilaku yang melanggar hukum. Sebagai
contoh yang diambil dari siswa - siswi saat ini, mengenai ketaatan hukum baik
dimasyarakat maupun lingkungan sekolah, yaitu misalnya tentang berkendara
dengan baik sesuai aturan yang berlaku yaitu seperti yang disebutkan pada
(pasal 59 ayat 1 UU No. 14 tahun 1992). Mengemudikan kendaraan, tidak
dapat menunjukan SIM (Surat izin Mengemudi) dipidana kurungan dua bulan
atatu denda maksimal Rp 2.000.000 kemudian berkelahi, mencuri, dan seks
bebas. Oleh karenanya sudah merupakan satu kewajiban baik bagi aparat
pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan
siapapun yang berkepentingan terhadap perkembangan remaja untuk terlibat
dalam satu sistem pembinaan sebagai upaya menuju ke arah yang lebih baik.
Melihat masalah kenakalan yang dilakukan para siswa ini perlu
adanya suatu usaha pencegahan dan penanggulangan yang benar-benar serius,
bijaksana dan tanggung jawab dari semua pihak yang terkait. Usaha untuk
menanggulangi kenakalan dan pelanggaran hukum pada pelajar merupakan
tanggung jawab semua unsur dalam masyarakat baik itu orang tua,
Peranan Pembelajaran Pendidikan..., Mulyani S. Fadilah, FKIP UMP, 2013
7
pendidikan, lembaga keagamaan, pendidikan sosial, instansi pemerintahan dan
lain sebagainya. Salah satu upaya menanggulangi kondisi tersebut antara lain
melalui pendidikan formal di sekolah, dimana sekolah merupakan tempat
untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi pelajar supaya dapat
berperilaku yang lebih baik dan positif serta memberikan bekal untuk masa
depan pelajar.
Mengingat peran pembelajaran Pkn sangat penting dalam
membentuk kesadaran hukum kepada peserta didiknya, tentunya pembelajaran
PKn memiliki kontribusi untuk menanggulangi pelanggaran – pelanggaran
tata tertib maupun hukum yang dilakukan oleh peserta didik sehingga
pelanggaran tersebut semaksimal mungkin dapat diminimalisir dan
ditanggulangi dengan baik. Begitu juga dengan pelanggaran hukum yang
terjadi di SMK N 3 Purwokerto, yang memiliki mayoritas siswa
perempuanpun tidak menjadikan terbebas dari perbuatan siswa melakukan
kenakalan di sekolah.
Banyak terjadinya bentuk – bentuk pelanggaran yang dilakukan
siswa, berdasarkan hasil data dokumentasi dengan guru BK pada tanggal 20
November 2012 tahun pelajaran 2011/2012 antara lain:
a. Pelanggaran yang menimbulkan korban fisik antara lain :
perkelahian dengan teman satu sekolah, dan perkelahian dengan
siswa dari sekolah lain
b. Pelanggaran yang menimbulkan korban materi antara lain:
pencurian helm, pencurian HP, dan pencurian uang.
Peranan Pembelajaran Pendidikan..., Mulyani S. Fadilah, FKIP UMP, 2013
8
c. Pelanggaran sosial antara lain: hamil diluar nikah, melawan guru,
melakukan tindak asusila.
d. Pelanggaran yang melawan status antara lain: membolos sekolah,
terlambat, tidak memakai atribut lengkap, seragam tidak rapi.
Siswa mengalami beberapa permasalahan yang mempengaruhi dalam
proses pembelajaran di kelas, antara lain.
Gambar 1.1. Permasalahan siswa yang Terjadi di SMK N 3
Purwokerto Tahun Pelajaran 2011/2012
Keterangan pelanggaran selama bulan Juli-September 2012 SMK Negeri 3
Purwokerto:
a) Pelanggaran karena permasalahan kenakalan remaja di terjadi
sebanyak 47,29%
b) Pelanggaran karena permasalahan keluarga sebanyak 11,08%
c) Pelanggaran karena permasalahan ekonomi sebanyak 7,31
d) Pelanggaran karena permasalahan belajar 15,33%
e) Pelanggaran karena permasalahan sosial 4,71%
47,29%
11,08%7,31%
15,33%
4,71%
26,53%
Grafik Permasalahan Siswa Tahun Pelajaran
2011/2012 SMK N 3 Purwokerto
Kenakalan RemajaKeluargaEkonomiBelajarSosialmasalah pribadi
Peranan Pembelajaran Pendidikan..., Mulyani S. Fadilah, FKIP UMP, 2013
9
f) Pelanggaran karena permasalahan pribadi 26,53%
Dapat disimpulkan bahwa dalam grafik diatas bahwa SMK Negeri 3
banyak pelanggaran yang terjadi karena berbagai permasalahan yang ada.
SMK Negeri 3 Purwokerto disini menerapkan sistem pemberian point negatif
kepada siswa yang melakukan pelanggaran, apabila point negatif siswa telah
mencapai 200, maka siswa akan dikembalikan lagi kepada orang tua/ wali
murid siswa. Pihak sekolah sudah melakukan beberapa usaha untuk
menanggulangi pelanggaran yang terjadi di sekolah seperti adanya mata
pelajaran bimbingan konseling, pemberian point bagi siswa yang melangar
aturan, tetapi memang belum menunjukkan hasil yang maksimal.
Upaya yang dilakukan untuk menangani siswa yang bermasalah,
khususnya yang terkait dengan pelanggaran disiplin sekolah dilakukan melalui
dua pendekatan yaitu pendekatan disiplin dan pendekatan bimbingan
konseling. Mekanisme penanganan siswa bermasalah yang diterapkan di SMK
N 3 Purwokerto:
Gambar 2.2 Mekanisme penanganan siswa bermasalah di SMK N 3
Purwokerto.
Masalah siswa
RinganSemua
guru/wali kelas
Sedang Guru BK
BeratPetugas yang berwenang
Peranan Pembelajaran Pendidikan..., Mulyani S. Fadilah, FKIP UMP, 2013
10
Usaha untuk menanggulangi pelanggaran memang bukanlah menjadi
tanggung jawab Guru PKn saja, tetapi seluruh pihak sekolah memiliki peran
untuk mengatasinya, salah satunya adalah guru yang berinteraksi secara
langsung dengan siswa. Guru PKn diharapkan memiliki peran yang lebih di
banding guru mata pelajaran lain dalam mengatasi pelanggaran tata tertib yang
terjadi di SMK N 3 Purwokerto.
Selain itu menurut Kapolres Banyumas AKBP Dwiyono (Suara
merdeka.com 12 Desember 2012) melalui Kasat Lantas AKP Chalid Mawardi,
mengatakan Operasi Zebra digelar mulai 28 November dan akan berakhir 11
Desember. Sasarannya lokasi rawan kecelakaan, rawan macet, dan rawan
pelanggaran.„‟Hingga 6 Desember, jumlah pengendara yang terjaring 3.344
orang sebagian besar pelanggaran dilakukan pelajar tapi tidak semuanya
ditilang, ada yang hanya mendapat teguran. Penilangan dilakukan bagi
pengendara yang pelanggarannya berpotensi menimbulkan kecelakaan dan
membahayakan pengguna jalan yang lain. Dalam melaksanakan operasi,
Satlantas Polres Banyumas menerapkan pola 40 persen tindakan preemtif,
yakni penyuluhan ke sekolah-sekolah, lembaga pendidikan keterampilan dan
klub-klub motor, serta perkumpulan pengemudi.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai pembelajaran PKn dalam membentuk
kesadaran hukum siswa. Dengan demikian penelitian ini mengambil judul
yaitu “Peranan Pembelajaran Pkn dalam membentuk kesadaran hukum siswa”.
(Studi Deskriptif di SMK N 3 Purwokerto)”.
Peranan Pembelajaran Pendidikan..., Mulyani S. Fadilah, FKIP UMP, 2013
11
B. Perumusan Masalah
Dalam penelitian ini dirumuskan masalah umum penelitian, yaitu:
Bagaimana peranan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam
membentuk kesadaran hukum siswa ?
Secara khusus dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana peranan pembelajaran PKn dalam membentuk
pengetahuan hukum siswa?
2. Bagaimana peranan pembelajaran PKn dalam membentuk
pemahaman hukum siswa?
3. Bagaimana peranan pembelajaran PKn dalam membentuk sikap
hukum siswa?
4. Bagaimana peranan pembelajaran PKn dalam membentuk pola
perilaku hukum siswa?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masih banyak pelajar
yang melanggar peraturan – peraturan yang berlaku di sekolah, baik itu
dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Mengenai permasalahan
tersebut maka peneliti tertarik mengadakan penelitian tentang kesadaran
hukum di kalangan pelajar di SMK Negeri 3 Purwokerto.
Pembuatan penelitian ini mempunyai tujuan yaitu
1. Tujuan Umum
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara faktual
dan aktual mengenai peranan pembelajaran hukum dalam mata pelajaran PKn
untuk membentuk kesadaran hukum siswa.
Peranan Pembelajaran Pendidikan..., Mulyani S. Fadilah, FKIP UMP, 2013
12
2. Tujuan Khusus
Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :
a) Peranan pembelajaran PKn yang diberikan oleh guru di sekolah
dalam membentuk pengetahuan hukum siswa
b) Peranan pembelajaran PKn dalam membentuk pemahaman
hukum siswa
c) Peranan pembelajaran PKn dalam membentuk sikap hukum siswa
d) Peranan pembelajaran PKn dalam membentuk perilaku hukum
siswa
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran
peranan Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana
pendidikan dalam membina kesadaran hukum siswa. Selain itu juga untuk
merangsang dilakukannya penelitian yang lebih mendalam dan menyeluruh
terhadap permasalahan dalam penelitian ini.
2. Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan siswa SMK Negeri 3
Purwokerto memiliki kesadaran hukum yang baik di lingkungan sekolah,
keluarga, maupun di lingkungan masyarakat.
a. Bagi Guru
Peranan Pembelajaran Pendidikan..., Mulyani S. Fadilah, FKIP UMP, 2013
13
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seorang guru baik itu
guru Pkn maupun guru mata pelajaran lainnya dalam hal memilih metode
pembelajaran yang tepat untuk memiliki kesadaran hukum siswa yang baik.
b. Bagi Sekolah
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
penyempurna dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan menjadi cara untuk
meningkatkan kualitas pendidikan di SMK Negeri 3 Purwokerto.
c. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang besar dalam
melatih berfikir ilmiah melalui penelitian. Dan sebagai bekal bagi peneliti
dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik.
Peranan Pembelajaran Pendidikan..., Mulyani S. Fadilah, FKIP UMP, 2013