BAB 1 PCT rev. 1

PUSKESMAS CIMAHI TENGAH

BAB IPENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Puskesmas merupakan bagian terintegrasi dari pembangunan kesehatan daerah yang

merupakan sub sistem dari pembangunan daerah. Berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.

582/MENKES/SK/VI/1997 menyebutkan bahwa Puskesmas adalah sarana kesehatan yang

menyelenggarakan kesehatan secara merata dengan mengutamakan penyembuhan

penyakit dan pemulihan kesehatan.

Dalam kegiatan operasional, Puskesmas Cimahi Tengah akan selalu menerapkan konsep

keseimbangan antara fisik bangunan, estetika dan lingkungan. Kondisi lingkungan

merupakan hal yang paling utama, dimana akan diusahakan semaksimal mungkin untuk

tidak banyak melakukan perubahan kontur sehingga keseimbangan tanah dan lingkungan

yang ada akan tetap terjaga.

Pada dasarnya Puskesmas Cimahi Tengah akan selalu berharap selama kegiatan

operasional Puskesmas ini diupayakan tidak akan merusak kondisi awal dan bahkan akan

memberikan kontribusi terhadap peningkatan kondisi-kondisi sosial, ekonomi, budaya dan

lingkungan yang lebih baik dikemudian hari setelah proyek ini terwujud dan dapat berjalan

dengan semestinya.

Kegiatan operasional Puskesmas Cimahi Tengah disadari akan menimbulkan dampak, baik

dampak positif maupun negatif terhadap manusia dan lingkungan. Seiring dengan adanya

Puskesmas Cimahi Tengah, timbul dampak baik yang positif maupun negatif terutama yang

berhubungan dengan lingkungan. Dampak positif bagi masyarakat dengan terpenuhinya

berbagai macam kebutuhan hidup dan tersedianya lapangan pekerjaan, namun hal ini juga

dapat membawa dampak negatif karena limbahnya sering menimbulkan permasalahan

lingkungan melalui proses yang dikenal sebagai pencemaran. Sebagai salah satu bentuk

tanggung jawab dan komitmen Puskesmas Cimahi Tengah terhadap lingkungan tersebut

adalah dengan menyusun studi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu

persyaratan dalam Dokumen Administrasi Puskesmas Cimahi Tengah. Berdasarkan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen

Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan /Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau

Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, Pasal 2 menyebutkan bahwa

DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha/ dan atau kegiatan terhadap usaha

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) I -


dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria :

- Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau

rencana tata ruang kawasan; dan

- Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup

tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Karena Puskesmas Cimahi Tengah diketahui merupakan suatu kegiatan yang telah berjalan

namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup, maka diketahui bahwa kegiatan

tersebut diwajibkan untuk membuat Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012,

tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, maka Puskesmas Cimahi

Tengah menyampaikan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang terdiri dari

bagian I s/d VII yang telah disusun secara benar sesuai dengan kondisi spesifik kegiatan

dan spesifik lokasi dari kegiatan.

1.2.TUJUAN DAN FUNGSI PUSKESMAS CIMAHI TENGAH

Tujuan dan fungsi dilaksanakannya Kegiatan Puskesmas Cimahi Tengah adalah untuk :

Tujuan Umum

Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah mendukung

tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, yakni meningkatkan kesadaran,

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujudnya derajat

kesehatan yang setinggi-tingginya dalam mewujudkan Indonesia Sehat 2017.

Tujuan Khusus

1. Tersedianya data informasi tentang upaya kesehatan umum dan lingkungan

Puskesmas Cimahi Tengah yang meluputi cakupan kegiatan dan sumber daya

kesehatan.

2. Tersedianya alat untuk pemantauan (monitoring) dan penilaian (evaluasi) tahunan

tentang program -program kesehatan yang ada di Puskesmas Cimahi Tengah.

3. Tersedianya alat untuk memacu penyempurnaan sistem pencatatan dan pelaporan

kesehatan.

4. Tersedianya data untuk penyusunan Profil Kesehatan Puskesmas Cimahi Tengah dan

Profil Kesehatan Cimahi.



Fungsi Puskesmas

1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.

2. Pusat pemberdayaan Masyarakat.

3. Pusat pelayanan strata pertama

a) Pelayanan kesehatan perorangan

Pelayanan yang bersifat pribadi (private goods) dengan tujuan utama

menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa

mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.

b) Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan kesehatan masyarakat antara lain adalah promosi kesehatan,

pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan

kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa masyarakat serta

berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

1.3.LANDASAN HUKUM

Undang-undang

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati

dan Ekosistemnya;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran

Udara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air;



3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

4. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajeman dan Rekayasa

Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Men.Kes./Per./IX/1990 tentang Syarat-

Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ruang Terbuka

Hijau Kawasan Perkotaan;

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2009 Tentang

Pemanfaatan Air Hujan;

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 tahun 2010 Tentang Tata

Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan

Kualitas Air Minum;

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2010 tentang Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis

Rencana Kegiatan dan/atau Usaha yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup;

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang

Penyusunan Dokumen Lingkungan.



10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air

Limbah.

Keputusan Menteri

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 716.K/40/MEM/2003

tentang Batas Horizontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura;

2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48/MENLH/11/1996 tentang

Baku Tingkat Kebisingan;

3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air

Limbah Domestik.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk

Pengelolaan Sumberdaya Air di Jawa Barat;

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengendalian

Pengambilan Air Bawah Tanah, Air Permukaan dan Pembuangan Limbah;

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan

Sumber Air;


Kawasan Lindung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian

Pencemaran Udara;


Sampah di Jawa Barat;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi

Jawa Barat tahun 2009-2029;

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008;


Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Jawa Barat.

Peraturan Daerah Kota Cimahi

1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota

Cimahi sebagai Daerah Otonom;



2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2003, tentang Penanggulangan

Kebakaran;

3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan

Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan;

4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengendalian Air bawah

Tanah;

5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pembuatan

Sumur Resapan bagi Perusahaan, Rumah, Perumahan, Rumah Sakit dan Perkantoran;


Perhubungan;

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2003 tentang Penyelengaraan Jalan;

8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 32 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Cimahi;

9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2003 tentang Ijin Peruntukan dan

Penggunaan Tanah (IPPT);

10. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2003 tentang IMB;

11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengganti Perda No. 19

Tahun 2003 tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair;


Perhubungan di Kota Cimahi;

13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah

14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan

15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan

Ruang

16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Cimahi Tahun

2012 - 2032.

Keputusan Walikota

1. Surat Keputusan Walikota Cimahi No 660.105/Kep.42-KLH/2010, tentang

Pembentukan Tim Pengarah Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan

(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

2. Surat Walikota Cimahi No 503/2062-Bappeda, tentang Persetujuan Pemanfaatan

Ruang.



1.4.IDENTITAS KEGIATAN

Data Kegiatan

Pemrakarsa Kegiatan : DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI

Nama Kegiatan : PUSKESMAS CIMAHI TENGAH

Alamat Kegiatan : Jl. Djulaeha Karmita No. 5, Kota Cimahi

Telepon / Fax : (022) 6630213/-

Nama Pimpinan : Drg. Rasmita Bangun

NIP : 195807011969112001

Jabatan : Kepala Puskesmas Cimahi Tengah

Data Penanggung Jawab Pengelolaan dan Pemantauan

Penanggung Jawab : Kepala Puskesmas Cimahi Tengah

Nama : drg. Rasmita Bangun

NIP : 195807011969112001

Alamat : Jl. Djulaeha Karmita No. 5, Kota Cimahi.

Telepon / Fax : (022) 6630213/-

Data Penyusun UKL-UPL

Nama Perusahaan : PT. CIPTA BUANA KUNSHULIYYAH

Nama Direktur Utama : Deyna Handiyana, S.Si

Alamat : Jl. Pagadean No. 24, Antapani Bandung 40291

Telepon / Fax : 022-7807108

Ketua Tim : Aris Wulandani, S.Si.

Anggota Tim : Veny Usviany, S.Si.

Andri Yanto, S.Sos.

1.5.STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS CIMAHI TENGAH

Berikut adalah Struktur Organisasi Puskesmas Cimahi Tengah :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Puskesmas Cimahi Tengah Sumber : Profil Puskesmas Cimahi Tengah, 2014


Documents

BAB 1 PCT rev. 1