Bab 1 Aspek Ekonomi

5/22/2018 Bab 1 Aspek Ekonomi

1/5

1

BAB I

Pengertian Hukum & Hukum Ekonomi

1. PENGERTIAN HUKUMHukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku

manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting

dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai

tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Oleh karena itu setiap masyarakat berhak mendapatkan pembelaan didepan

hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan

tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakan dan

menyediakan sangsi bagi yang melanggarnya.

Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum:

a. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-

peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

b. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya

mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang

berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; karena kedudukan itulah undang-undang

mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-

orang yang bersalah.

c. Austin, hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi

bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang

berkuasa atasnya (Friedmann, 1993: 149).

d. Bellfoid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib

masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat.

e. Mr. E.M. Mayers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan

kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang

menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya

2. TUJUAN HUKUM & SUMBER-SUMBER HUKUM

Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman,

kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses

pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,

selain itu hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak

dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.

Dalam perkembangan fungsi hukum terdiri dari:


2/5

2

Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, Hukum sebagai norma

merupakan petunjuk untuk kehidupan manusia dalam masyarakat. Hukum Menujukan

mana yang baik mana yang tidak baik, hukum juga memberi petunjuk, sehingga

segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Begitu pula hukum dapat memaksa

agar hukum itu ditaati anggota mayarakat.

Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.

- Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang.

- Hukum mempunyai sifat memaksa.Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik

dan psikologis karena hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat, maka

hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah

dan siapa yang benar.

Sebagai sarana penggerak pembangunan, daya mengikat dan memaksa dari

hukum dapat digunakan atau di daya gunakan untuk menggerakan

pembangunan. Disini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah

yang lebih maju.

Sumber-Sumber Hukum Dapat Dilihat Dari Segi :

Sumber-Sumber Hukum Material

Sumber Hukum Materil adalah tempat dari mana materil itu diambil. Sumber hukum

meteril ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya

hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi

(Pandangan Keagamaan, Kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (Kriminologi, Lalulintas),

perkembangan internasional, keadaan geografis, dll.Contoh :

a. Seorang ahli ekonomi mengatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi

dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.

b. Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi

sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

Sedang Sumber Hukum Formal

Merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh

kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan

peraturan hukum itu formal berlaku.

Yang diakui umum sebagai sumber hukum formal ialah UU, perjanjian antara negara,

yurisprudensi dan kebiasaan.

Sumber-sumber hukum formal yaitu :

a. Undang-undang (statute)

Ialah suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuasaan hukum yang

mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara.

b. Kebiasaan (Costum)


3/5

3

Ialah suatu perbuatan manusia uang tetap dilakukan berulang-ulang dalam

hal sama . Apabila suatu kebiasaan tersebut diterima oleh masyarakat, dan

kebiasaan itu selalu berulang- ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan

yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran

perasaan hukum, maka dengan demikian timbul suatu kebiasaan hukum, yang

oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

c. Keputusan-keputusan hakim (Jurisprudentie)

Dari ketentuan pasal 22 A.B. ini jelaslah, bahwa seorang hakim mempunyai

hak untuk membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara. Dengan

demikian, apabila Undang undang ataupun kebiasaan tidak member peraturan

yang dapat dipakainya untuk menyelesaikan perkara itu, maka hakim haruslah

membuat peraturan sendiri.

d. Traktat (treaty)

Perjanjian yang diadakan oleh dua Negara atau lebih disebut perjanjian

antara Negara atau perjanjian internasional ataupun traktat. Traktat juga mengikat

warganeraga dari Negara-negara yang bersangkutan.e. Pendapat sarjana hukum (doktrin)

Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hukum sering berpegang pada

pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam

ilmu pengetahuan hukum. Dalam penetapan apa yang akan menjadi dasar

keputusannya, hakim sering menyebut pendapat seorang sarjana hukum

mengenai soal yang harus diselesaikannya, apalagi jika sarjana hukum itu

menentukan bagaimana seharusnya.

3. KODIFIKASI HUKUMKodifikasi hukum adalah : pembukuan hukum dalam suatu himpunan Undang-

Undang dalam materi yang sama. Tujuan kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu

rechtseenheid ( kesatuan hukum ) dan suatu rechts-zakerheid ( kepastian hukum).

Aliran-aliran (praktek) hukum setelah adanya kodifikasi hokum

a. Aliran Legisme, yang berpendapat bahwa hukum adalah undang-undang dan

diluar undang-undang tidak ada hukum.

b. Aliran Freie Rechslehre, yang berpenapat bahwa hukum terdapat di dalammasyarakat.Aliran Rechsvinding adalah aliran diantara aliran Legisme dan aliran

Freie Rechtslehre.

c. Aliran Rechtsvinding berpendapat bahwa hukum terdapat dalam undang-

undang yang diselaraskan dengan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Kodifikasi hukum di Perancis dianggap suaru karya besar dan dianggap memberi

manfaat yang besar pula sehingga diikuti oleh negara-negara lain. Maksud dan

tujuan diadakannya kodifikasi hukum di Perancis ialah untuk mendapatkan suaru

kesatuan dan kepastian hukum (rechseenheid dan rechszekerheid). yang dihasilakandari kodifikasi tersebut ialah code Civil Prancis atau Code Napoleon. Aliran hukum


4/5

4

yang timbul karena kodifikasi adalah aliran legisme. Kodifikasi hukum di Indonesia

antara lain KUHP, KUH Perdata, KUHD dan KUHAP.

4. KAIDAH ATAU NORMANorma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu,

misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa oranguntuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri.

Pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik

(dipenjara, hukuman mati).

Tujuan norma adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik aman dan

tertib, sehingga dapat teripta kehidupan bermasyarakat yang rukun dan saling

menghagai. Contoh jenis dan macam-macam norma :

a. Norma Sopan Santun

b. Agama

c. Hukum

Isi kaidah / norma

a. Perintah, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh

karena akibat2nya dipandang baik.

b. Larangan, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat

sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.

Guna kaidah / norma

Memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seorang harus bertindak dalam

masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-

perbuatan mana pula yang harus dihindari.

5. PENGERIAN EKONOMI & HUKUM EKONOMIEkonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan

menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan

antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang

jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya

kelangkaan (Ingg: scarcity). Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat

atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain

dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.

Hukum ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Hukum ekonomi pembangunan, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum

mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (misal

hukum perusahaan dan hukum penanaman modal)


5/5

5

2. Hukum ekonomi sosial, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai

cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata,

sesuai dengan hak asasi manusia (misal, hukum perburuhan dan hukum

perumahan).

Documents

Bab 1 Aspek Ekonomi