BAB 1

Penyusunan Rencana Strategik Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok Tahun 2011 - 2016

L A P O R A N A K H I R

Infrastructure, Architecture, Planning & Engineering Consultant

BABBAB 1

Pendahuluan Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendaliadan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

mengamanatkan proses penyusunan Rencana Pembangunan yang ada di daerah

meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD, Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)

dan Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

RPJMD merupakan prioritas dari Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan oleh

Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam

Rencana Strategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Rancangan

RPJMD disusun oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA),

sedangkan rancangan Renstra-SKPD disusun oleh pimpinan masingmasing Satuan

Kerja Perangkat Daerah. Rancangan Renstra-SKPD ditelaah oleh Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) agar konsisten dengan sasaran

program prioritas Kepala Daerah.

Dengan demikian RPJMD Kota Depok menjadi landasan bagi semua dokumen

perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun

dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok, demikian pula

I - 1




halnya dalam perumusan Rencana Strategik Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Kota Depok.

Selain itu, berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP, setiap instansi

pemerintah diwajibkan menyusun suatu perencanaan stratejik untuk 5 (lima) tahun ke

depan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan

instrumen pertanggung jawaban, perencanaan stratejik merupakan langkah awal untuk

melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan stratejik instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber

daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan stratejik, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem

manajemen nasional. Memperhatikan hal tersebut, Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kota Depok secara organisatoris harus merumuskan Rencana

Stratejik (Renstra) untuk lima tahun kedepan, yaitu tahun 2011 – 2016 yang sangat

relevan dengan upaya pengembangan paradigma pembangunan, pengelolaan

kebijakan publik dan perumusan manajemen stratejik untuk meningkatkan pelayanan

publik dan sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Renstra merupakan target kwalitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut

merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya

Renstra maka jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kota Depok tahun 2011-2016 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan

dari PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain yang syah dengan

perencaan pengelolaan belanja langsung ataupun belanja tidak langsung selama

kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra Dinas PPKAD

merupakan ’guideline’ dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai

APBD Kota Depok dari tahun 2011-2016.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah tahun 2011-2016 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan

PPAS, PPA demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD,

RENJA Kota Depok dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang

tersedia.

I - 2




1.3 SASARAN

Sasaran penyusunan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kota Depok tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

a. Tersusunnya identifikasi kondisi umum, serta analisis potensi dan permasalahan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok

b. TersusunnyaVisi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kota Depok

c. Tersusunnya Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kota Depok

d. Tersusunnya Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kota Depok

e. Tersusunnya Program, Kegiatan dan pendanaan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok

1.4 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Secara rinci lingkup dari pekerjaan adalah:

a. Pengumpulan data-data primer dan sekunder, tentang kegiatan-kegiatan yang telah

dilaksanakan5 tahun kebelakang.

b. Pengumpulan bahan-bahan musrenbang kelurahan,kecamatan dan kota yang

berhubungan dengan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok

c. Melakukan tabulasi dan pengolahan data hasil survey, baik primer maupun

sekunder yang terkait dengan kegiatan tersebut. Tahap ini dilakukan dengan

maksud mengelompokan data-data hasil survey yang kemudian akan dijadikan

bahan acuan untuk tahapan selanjutnya.

d. Melakukan analisis, untuk mengidentifikasi dan merumuskan visi, misi, tujuan,

sasaran, kebijakan, strategi, perogram, kegiatan dan pendanaan ditahun 2011 –

2016.

e. Menyusuna Dokumen Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kota Depok tahun 2011-2016.

I - 3




1.5 LANDASAN TEORI RENCANA STRATEGIK DAN PEMEHAMAN

1.5.1 Kedudukan Renstra-SKPD Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah

A. Alur Penyusunan Renstra-SKPD

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam

Peraturan pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 mengamanatkan adanya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RPJPD 2006-2026 telah ditetapkan

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.

RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode satu tahun. RKPD

merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD dan memuat rancangan

kerangka ekonomi makro, antara lain adalah arah kebijakan fiskal dan

moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik

yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. RKPD memungkinkan adanya

pemutakhiran program prioritas Walikota serta penetapan kebijakan baru.

RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi pedoman

bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD).

B. Keterkaitan Renstra SKPD Dengan Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah

RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota

terpilih memuat sasaran dan strategi pembangunan Daerah selama 5 (lima)

tahun masa pemerintahan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat

pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan

pembangunan Daerah yang dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah

untuk mendukung pencapaian program prioritas Walikota. Dokumen rencana

tersebut adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan

SKPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada

RPJMN 2011-2015.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan

pembangunan dan sistem keuangan Daerah dapat dilihat dalam bagan

sebagai berikut:

I - 4




Gambar 1.1 Bagan Alur keterikatan Dokumen Perencanaan

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra SKPD yang

berpedoman pada RPJMD, dan kemudian menjadi pedoman penyusunan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dokumen Renstra SKPD

adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan SKPD

dalam mendukung prioritas Walikota. Sementara penetapan kebijakan baru

terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam

RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

C. Proses Penyusunan Renstra-SKPD dan RPJMD

Rencana strategis SKPD disusun berdasarkan RPJMD dan berpedoman

pada RPJPD, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang

sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi masyarakat. Alur

penyusunan Renstra-SKPD ditetapkan melalui proses sebagai berikut:

1. Proses Teknokratik;

2. Proses Politik; dan

3. Penetapan Renstra-SKPD

I - 5




Gambar 1.2 Alur Penyusunan Renstra-SKPD

1. Proses Teknokratik

Rancangan teknokratik Renstra-SKPD adalah perencanaan yang

dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah

untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa

skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

Proses penyusunan rancangan teknokratik Renstra-SKPD mengacu pada

rancangan teknokratik RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. Oleh

karena itu penentuan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan

kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun mendatang harus berfokus pada

pencapaian RPJMD.

2. Proses Politik

Proses politik merupakan proses penyusunan Renstra-SKPD yang

disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas (platform) Walikota.

Secara garis besar, proses politik dalam alur penyusunan Renstra-SKPD

adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD.

Rancangan Renstra-SKPD berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD

yang telah memuat visi, misi, dan program prioritas (platform) Walikota

terpilih. Rancangan Renstra-SKPD disusun berdasarkan Rancangan

I - 6




Teknokratik Renstra-SKPD dengan mempertimbangkan koordinasi

bersama Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasikan pembagian

tugas dalam pencapaian sasaran Daerah.

b. Penetapan Renstra-SKPD

RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Walikota, dan dijadikan pedoman

dalam menyempurnakan Rancangan Renstra-SKPD menjadi Renstra-

SKPD. Rancangan Renstra-SKPD ditetapkan menjadi Renstra-SKPD

dengan Peraturan Pimpinan SKPD, dan disampaikan kepada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Keuangan Daerah dan

Badan Pendayagunaan Aparatur Daerah.

1.5.2 SUBSTANSI YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA-SKPD

Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,

dan kegiatan pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Perangkat Daerah. Informasi baik tentang keluaran (output), maupun sumberdaya

yang tercantum di dalam dokumen rencana ini bersifat indikatif.

Visi yang terdapat di dalam Renstra-SKPD merupakan rumusan umum mengenai

keadaan yang ingin dicapai oleh SKPD pada akhir periode perencanaan melalui

misi. Masing-masing misi memiliki tujuan yang dilengkapi dengan sasaran

strategis sebagai ukuran kinerjanya.

Dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, SKPD menyusun

strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan serta rencana

sumber pendanaannya. Selain bertanggung jawab di lingkup kewenangannya

sendiri, SKPD memiliki sasaran- sasaran daerah yang harus dicapai sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka melaksanakan prioritas, fokus

prioritas, dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan platform Walikota

(sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD).

Strategi kebijakan dan pendanaan SKPD disusun sampai dengan tingkat program

dan/atau Lintas Program dalam SKPD yang dilengkapi dengan indikator-indikator

kinerja outcome dari masing-masing program serta rencana sumber

pendanaannya.

Sumber pendanaan program dan/atau Lintas Program dalam SKPD antara lain

berasal dari Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan/atau swasta (investasi dari

pihak swasta dalam atau luar negeri melalui mekanisme PPP - Public Private

Partnership).

Program disusun sesuai jenis dan jumlahnya yang terdapat di masingmasing

SKPD sesuai dengan kelompok karakteristik SKPD. Detail kinerja dan rencana

I - 7




pendanaan program/kegiatan yang dibiayai APBD disusun dalam matriks Kinerja

SKPD dan matriks Pendanaan SKPD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintan No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah. Pasal 25 yang dimaksud Renstra-SKPD memuat sekurang-kurangnya:

1. VISI, MISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh PD

pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi

kinerja PD selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh

mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Adapun dalam penentuan

Visi SKPD, perlu untuk mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut:

a. Visi harus dapat memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan

kinerja dan peranan organisasi SKPD;

b. Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang

ingin diwujudkan oleh organisasi SKPD;

c. Visi (Vision) SKPD Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

ingin dicapai oleh SKPD pada akhir periode perencanaan.

Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja SKPD selama 5 (lima) tahun

mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu

organisasi. Adapun dalam penentuan Visi SKPD, perlu untuk

mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut:

a. Visi harus dapat memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan

kinerja dan peranan organisasi SKPD;

b. Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang

ingin diwujudkan oleh organisasi SKPD;

c. Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami;

d. Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat;

e. Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian; dan

f. Visi harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang

mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi. Kriteria dalam penentuan Misi SKPD adalah sebagai

berikut:

a. Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian visi organisasi dan berlaku

pada periode tertentu;

b. Misi harus dapat menggambarkan penjabaran RPJMD serta tugastugas

yang dibebankan oleh Undang-undang terkait;

I - 8




c. Misi harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas

pokok dan fungsi organisasi SKPD atau bersifat unik terhadap organisasi

SKPD lainnya; dan

d. Misi harus dapat menjembatani penjabaran visi SKPD ke dalam tujuan

SKPD.

2. TUJUAN DAN STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran strategis SKPD disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi

dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam

rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi SKPD. Pada tingkat organisasi

SKPD, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis PD berada pada tingkat kinerja

dampak (impact).

Pernyataan tujuan harus dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran

kinerjanya. Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja sehingga menjadi

ukuran keberhasilan dari pencapaian visi dan misi PD.

Kriteria penentuan Tujuan SKPD adalah sebagai berikut:

a. Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi organisasi SKPD dan berlaku

pada periode jangka menengah;

b. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada

periode jangka menengah;

c. Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh SKPD;

dan

d. Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi

dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan

misi SKPD

Kriteria dalam penentuan Sasaran Strategis SKPD adalah sebagai berikut:

a. Sasaran strategis SKPD yang ditetapkan harus merupakan ukuran

pencapaian dari Tujuan SKPD;

b. Sasaran strategis mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua

program dalam SKPD;

c. Sasaran strategis SKPD harus dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan

d. Sasaran strategis SKPD harus dilengkapi dengan target kinerja.

Kriteria dalam menentukan target kinerja Sasaran Strategis SKPD adalah sebagai

berikut:

a. Specific: sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;

b. Measurable: target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur;

c. Achievable: target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan

sumberdaya yang ada;

I - 9




d. Relevant: mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target outcome

dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; dan

e. Time Bond: waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.

3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Strategi dan kebijakan disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan

permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam

kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar

terhadap pencapaian sasaran Daerah serta sasaran strategis SKPD.

Strategi dan Kebijakan yang dituangkan ke dalam Renstra-SKPD dibagi menjadi 2

(dua) bagian yaitu; (i) Arah Kebijakan dan Strategi Daerah (penugasan dari

RPJMD), dan (ii) Arah Kebijakan dan Strategi SKPD.

a. Arah Kebijakan dan Strategi Daerah

Strategi Kebijakan dan Pendanaan Daerah dalam RPJMD menjadi acuan dalam

menjabarkan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya. SKPD bertanggungjawab dalam mencapai sasaran-

sasaran Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian

program prioritas Walikota (sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD) selain

bertanggungjawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran

strategisnya sendiri.

Prioritas merupakan arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan

yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun

waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran

pembangunan. Sasaran pembangunan tersebut merupakan penjabaran dari visi

dan misi Walikota terpilih. Prioritas terdiri dari fokus prioritas yang digunakan

untuk mencapai sasaran strategis yang dapat bersifat lintas SKPD.

Kegiatan prioritas merupakan kegiatan pokok (kegiatan yang mutlak harus ada)

untuk mendapatkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome)

dari fokus prioritas.

Pada Proses politis, SKPD masih dapat mengusulkan strategi kebijakan dan

pendanaan Daerah yang berbeda dengan Rancangan Awal RPJMD sejauh

tetap dalam koridor untuk melaksanakan platform Walikota terpilih yang

dinyatakan dalam bentuk Prioritas Daerah.

Usulan strategi kebijakan dan pendanaan Daerah akan ditelaah melalui wadah

singkronisasi/pendampingan.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah

Arah Kebijakan dan Strategi SKPD memuat langkah-langkah yang berupa

program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan

mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka

I - 10




menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi,

tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut harus mencakup

kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMD sesuai dengan bidang terkait.

Strategi kebijakan dan Pendanaan SKPD merupakan uraian yang bersifat

lengkap, tidak hanya mencakup yang dilakukan langsung oleh SKPD, tetapi juga

mempertimbangkan keterlibatan peran daerah dan swasta berikut pendanaan

yang diperlukan untuk melaksanakannya. Uraian juga dilengkapi dengan

kelembagaan, ketatalaksanaan, pengelolaan SDM, dan struktur organisasi untuk

melaksanakan misi dalam mencapai visi yang ditetapkan.

Setiap uraian strategi kebijakan dan Pendanaan SKPD dilaksanakan melalui

Program dan/atau Lintas Program dalam SKPD yang bersangkutan dan harus

dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing

Program tersebut serta rencana sumber pendanaannya.

Sumber pendanaan program dan/atau Lintas Program dalam SKPD antara lain

dapat berasal antara lain dari Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan swasta

(investasi dari pihak swasta dalam atau luar negeri melalui mekanisme PPP-

Public Private Partnership).

4. PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

a. Program Perangkat Daerah

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan

serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang

dikoordinasikan oleh SKPD.

Program ditetapkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Program Teknis, merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal). Program Teknis disusun berdasarkan: Kelompok karakteristik SKPD

Program Teknis yang disusun harus dapat mencerminkan tugas dan fungsi

unit organisasi.

Nomenklatur Program Teknis bersifat unik/khusus (tidak duplikatif) untuk

masing-masing organisasi pelaksananya.

Program Teknis harus dapat dievaluasi pencapaian kinerjanya

berdasarkan periode waktu tertentu; dan

Program Teknis dilaksanakan dalam periode waktu jangka menengah,

dengan perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan

evaluasi.

2. Program Generik / Perangkat Kerja Aparatur, merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa organisasi yang bersifat pelayanan internal

I - 11




untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Program Generik disusun berdasarkan hal-hal sebagai berikut: Program Generik dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi SKPD yang

bersifat memberikan pelayanan internal;

Nomenklatur Program Generik dibuat unik untuk setiap SKPD dengan

ditambahkan nama SKPD dan/atau dengan membedakan kode program;

dan

Program Generik ditujukan untuk menunjang pelaksanaan Program

Teknis.

Langkah-langkah penyusunan program meliputi:

Identifikasi Visi, Misi, dan Sasaran Strategis SKPD, yang bertujuan untuk

menentukan kinerja dan/atau bentuk pelayanan yang akan dicapai oleh

SKPD;

Identifikasi kinerja SKPD dan indikator kinerja SKPD ;

Penyusunan Outcome dan Indikator Kinerja Program; dan

Penamaan Program, yang didasarkan pada keterkaitan antara indikator-

indikator program (outcomes), sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi penanggungjawabnya, dan bersifat unik (tidak duplikatif) pada masing-

masing organisasi pelaksananya

b. Kegiatan Perangkat Daerah

Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh

satuan kerja yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik

yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan

dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis

sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran

(output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Kegiatan Teknis

Kegiatan Teknis dapat berupa :

a) Kegiatan Prioritas Daerah, yaitu kegiatan-kegiatan dengan output spesifik

dalam rangka pencapaian Sasaran Daerah. Kegiatan prioritas Daerah

harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut, antara lain:

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran

pembangunan Daerah;

Merupakan kegiatan yang mendesak dan penting untuk segera

dilaksanakan;

Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk

melaksanakannya;

I - 12




Memiliki ukuran kinerja yang spesifik, tegas dan terukur sehingga

dapat secara langsung dipantau manfaatnya terhadap masyarakat;

dan

Realistis untuk dilaksanakan dan dapat diselesaikan sesuai dengan

target jangka waktu yang telah ditetapkan.

b) Kegiatan Prioritas SKPD, yaitu kegiatan-kegiatan dengan output spesifik

dalam rangka pencapaian Sasaran SKPD.

c) Kegiatan Teknis Non-Prioritas, merupakan kegiatan-kegiatan dengan

output spesifik dan mencerminkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja (Satker) namun bukan termasuk

dalam kategori prioritas.

2. Kegiatan Generik / Perangkat Kerja Aparatur, adalah kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis.

Langkah-langkah penyusunan kegiatan meliputi:

Penyusunan Output Kegiatan, dan

Penamaan Kegiatan, yang didasarkan pada keterkaitan antara indikator-

indikator kegiatan (outputs), sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi penanggungjawabnya, dan bersifat unik (tidak duplikatif) pada

masing-masing organisasi pelaksananya.

5. INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT

DAERAH

Indikator ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan

dengan informasi kinerja (outputs, outcomes dan impacts).

Penetapan indikator kinerja, perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai

berikut:

a. Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi,

serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.

b. Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga

mudah untuk dimengerti dan digunakan.

c. Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian

tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas

ataupun biaya.

Indikator Kinerja Kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit,

Indikator Kinerja Kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan

tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi tentang

skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan); dan

Indikator Kinerja Biaya mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan

untuk mencapai sasaran kinerja.

d. Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan

pelayanan/kinerja.

I - 13




e. Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan

tingkatan kinerja.

f. Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem yang

digunakan untuk menghasilkan indikator.

g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan

data.

6. INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk

beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-

kegiatan dalam satu program.

Outcome dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja program

yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi SKPD. Kriteria rumusan

outcome program adalah sebagai berikut:

Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi SKPD sesuai dengan visi, misi

dan tupoksinya.

Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja SKPD (visi,

misi dan sasaran strategis SKPD).

Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu

tertentu.

Indikator kinerja program dalam kerangka Akuntabilitas Organisasi merupakan

ukuran pencapaian outcome/kinerja program. Metode pemilihan Indikator Kinerja

Program Teknis berdasarkan sumber ketersediaan dan pengumpulan datanya

dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Kelompok data/informasi tersedia

Indikator kinerja program dapat disusun dengan menggunakan indikator yang

sudah tersedia. Dimana data pengukuran pencapaian kinerjanya telah

tersedia/dilakukan pengumpulan dan penghitungannya oleh instansi lain

sehingga SKPD bersangkutan dapat data ini secara langsung.

b. Kelompok data/informasi dikumpulkan sendiri oleh PD bersangkutan Kelompok

indikator ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

Indikator kinerja program berasal dari indikator kinerja kegiatan terpenting;

Indikator kinerja program merupakan Indeks Komposit dari Indikator-

indikator kinerja kegiatannya; dan

Indikator kinerja program merupakan indikator survei penilaian

pencapaian kinerja program.

7. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)

I - 14




Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program. Output dalam

Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara

akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi SKPD setingkat Eselon III. Kriteria

rumusan output kegiatan adalah sebagai berikut:

Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon III sesuai dengan

tupoksinya;

Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur;

Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome program; dan

utput kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu

Indikator Kinerja Kegiatan dalam kerangka akuntabilitas organisasi merupakan

ukuran pencapaian output/kinerja keluaran. Kriteria penyusunan indikator kinerja

kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Indikator kinerja kegiatan harus memenuhi kriteria penyusunan indikator kinerja;

b. Indikator kinerja kegiatan disusun menjadi: (i) Indikator kuantitas, (ii) Indikator kualitas,

dan (iii) Indikator harga; dan

c. Indikator-indikator kinerja kegiatan harus dapat mendorong tercapainya output

kegiatan yang telah ditetapkan. Target Kinerja Target kinerja ditetapkan setelah

penyusunan indikator kinerja. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja

spesifik yang akan dicapai oleh PD, Program, dan Kegiatan dalam periode waktu

yang telah ditetapkan. Kriteria dalam menentukan Target Kinerja menggunakan

pendekatan “SMART”, yaitu:

Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;

Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi

indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya;

Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan

sumber daya yang ada;

Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output

dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara

target outcome dalam rangka mencapai target Impact yang ditetapkan;

dan

Time Bond : Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.

8. KERANGKA PENDANAAN RENTRA-SKPD

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi

pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD. Perencanaan

kebutuhan pendanaan untuk Renstra-SKPD yang disusun dalam perspektif jangka

menengah merupakan wujud dari penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka

Menengah (KPJM). Penerapan KPJM merupakan pendekatan pendanaan

berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan

I - 15




tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan

mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun

berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Penerapan pendanaan berjangka menengah dilakukan selama 5 (lima) tahun.

Langkah penyusunan pendanaan SKPD adalah sebagai berikut:

a. Penelaahan (review) program dan kegiatan.

Penelaahan (review) program dan kegiatan bertujuan untuk menetapkan apakah

program dan kegiatan pada periode RenstraSKPD sebelumnya akan

dilanjutkan, ditinjau kembali, atau dihentikan berdasarkan evaluasi yang

dilakukan oleh SKPD terhadap pencapaian sasaran dan target kinerja.

Hasil dari penelaahan program dan kegiatan pada Renstra-SKPD 2006- 2010

menjadi salah satu dasar dalam penyusunan program dan kegiatan baru untuk

periode 2011-2015.

b. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2011-2015.

Penyusunan program dan kegiatan baru periode 2011-2015 merupakan bagian

dari proses pada Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD.

Penyusunan program dan kegiatan mencakup penyusunan indikator kinerja

beserta target kinerjanya.

c. Penyusunan anggaran tahun dasar (2011) bagi program dan kegiatan baru.

Anggaran tahun dasar 2011 diperoleh dari hasil pemetaan antara pendanaan

program dan kegiatan 2006-2010 hasil evaluasi terhadap struktur program dan

kegiatan baru (Renstra-SKPD 2011-2015) dengan menggunakan Pagu Definitif

2011.

d. Menyusun Prakiraan Maju Jangka Menengah.

Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk tahun anggaran 2012, 2013, 2014,

hingga 2015 menggunakan tahun dasar 2011. Penyusunan prakiraan maju

jangka menengah dilakukan dengan menggunakan baseline terhadap struktur

program dan kegiatan baru. Dalam penyusunan prakiraan maju anggaran tahun

2012, 2013, 2014 dan 2015, minimal harus memperhitungkan kebutuhan-

kebutuhan yang meliputi:

Kebutuhan untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang disesuaikan

terhadap database kepegawaian;

Kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor termasuk di dalamnya

pembayaran untuk tunggakan pada pihak ketiga;

Kebutuhan anggaran untuk kegiatan yang bersifat tahun jamak (multi

years); dan

I - 16




Kebutuhan penyelesaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

Gambar 1.3 Bagan Penyusunan Pendanaan SKPD

9. MENGHITUNG PRAKIRAAN MAJU PENDANAAN

Dalam melalukan penghitungan prakiraan maju, perlu diperhatikan faktor-faktor

yang akan mempengaruhi besaran kebutuhan pendanaannya, yaitu antara lain :

a. Faktor Ekonomi antara lain:

Produk Domestik Bruto,

Pertumbuhan ekonomi tahunan,

Rata-rata inflasi tahunan,

Rata-rata nilai tukar Rupiah per US$,

Rata-rata suku bunga SBI 3 bulan,

Rata-rata harga minyak ICP (US$/barel),

Rata-rata lifting minyak Indonesia (juta barel/hari).

b. Faktor Non-Ekonomi antara lain:

Perubahan kebijakan pemerintah,

Jumlah penduduk,

Jumlah aset yang memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan

Standar biaya baik umum maupun khusus, dan sebagainya.

c. Kebutuhan untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang disesuaikan terhadap

database kepegawaian

d. Kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor termasuk di dalamnya pembayaran

untuk tunggakan pada pihak ketiga

e. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan yang bersifat tahun jamak (multi years); dan

I - 17




f. Kebutuhan penyelesaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

10. PERUBAHAN BASELINE ANGGARAN

Perubahan baseline dapat terjadi antara lain karena:

a. Perubahan sumber pendanaan

Penghematan dari pelaksanaan program.

Pemanfaatan cadangan (contingency reserve);

Peningkatan penerimaan anggaran.

Penghematan dari pelaksanaan program dihasilkan dari pencapaian output yang

sama dengan biaya yang lebih rendah. Penghematan tersebut digunakan pada

anggaran periode berikutnya Penggunaan perubahan penerimaan/ketersediaan

anggaran. Peningkatan penerimaan anggaran yang lebih besar dapat digunakan

untuk menambah resource envelope;

b. Pemanfaatan Dana

Perubahan makroekonomi. (misalnya inflasi, nilai tukar Rupiah, dll);

Perubahan keluaran yang bukan karena perubahan kebijakan. Contohnya

adalah Program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) bagi

penduduk miskin. Jika terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dari

yang diperkirakan sebelumnya, maka baseline mengalami peningkatan

dari baseline awal; dan

Pemanfaatan untuk kegiatan baru (new initiative). Perubahan baseline juga

dapat digunakan untuk mendanai kegiatan baru sepanjang pagu anggaran

mencukupi. Jika salah satu kegiatan telah selesai pelaksanaanya pada tahun

sebelumnya, maka dimungkinkan mengusulkan kegiatan baru. Pemanfaatan ini

tidak selalu diperuntukkan bagi kegiatan baru, tetapi dapat berupa penguatan

pendanaan terhadap kegiatan yang telah ada sebelumnya dan terus berlanjut.

1.6 HASIL KELUARAN YANG DIHARAPKAN

Dari kegiatan ini hasil keluaran yang diharapkan adalah Buku laporan penyusunan

Rencana Strategik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok

tahun 2011-2016

1.7 WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategik Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok tahun 2011-2016

I - 18

Documents

BAB 1