Audit Inves tigasi · 5) Terpengaruh oleh teori -teori yang diajukan lawan. 6) Menyatakan dugaan -dugaan karena terlalu berprasangka. Sehingga melemahkan kesaksian yang diberikan

Modul Audit Investigasi

81

S1 Akuntansi Universitas Pamulang

PERTEMUAN 15:

PENYELESAIAN HUKUM

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penyelesaian hukum.Melalui

makalah ini, anda harus mampu:

15.1 Memahami upaya hukum untuk penyelesaian investigasi

15.2 Mengetahui peran auditor dalam peradilan putusan pengadilan

B. URAIAN MATERI

Tujuan Pembelajaran 15:

Menjelaskan upaya hukum untuk penyelesaian investigasi

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa audit investigasi

dilaksanakan karena adanya salah satu dari sumber informasi audit. Audit

investigasi memperjelas dan mengungkap indikasi kecurangan secara lengkap.

Audit investigasi berkaitan dengan proses penyelesaian hukum sampai dengan

pengadilan. Setiap orang yang dipanggil secara sah untuk memberikan

keterangan sebagai saksi maupun sebagai ahli) wajib untuk

memenuhinya. Namun demikian tidak dengan sendirinya seseorang

yang memberi keterangan di persidangan bebas untuk menerangkan apapun,

melainkan harus tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku, karena terhadapnya ada potensi untuk dapat dikenakan

sanksi maupun tuntutan hukum.

1. Tuntutan Pidana

a. Seorang auditor fraud, baik dalam kedudukannya sebagai

saksi maupun sebagai ahli, sebelum memberikan

keteranganwajib mengangkat sumpah atau janji terlebih

dahulu. Dengan demikian diharapkan ia tidak akan

memberikan keterangan yang tidak benar,

karena dalam sumpah/janjinya tersebut auditor akan

menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang


82


sebenarnya sebagai saksi), atau menerangkan sesuai dengan

pengetahuan yang dimiliki (apabila sebagai ahli). Apabila

ternyata keterangan yang diberikan di persidangan tidak

benar, maka ada kemungkinan ia dapat dituntut berdasarkan

pasal keterangan yang tidak benar (sumpah palsu).

b. Jika ternyata keterangan yang diberikan merupakan fitnah,

maka

terhadap auditor tersebut dapat diancam pidana berdasarkan

pasal 317 KUHP (penistaan).

c. Selain kedua ancaman tersebut, tidak tertutup kemungkinan

ancaman pidana berdasarkan pasal 322 KUHP (membuka

rahasia) jika ternyata auditor dengan sengaja tidak

mengindahkan adanya pasal KUHAP atau pasal 145 Ayat

(3) HIR (mengenai pengunduran diri dari kewajiban sebagai

saksi atau ahli karena jabatan, martabat ataupun kewajiban

untuk menyimpan rahasia).

Dalam hal terjadi perbedaan mengenai kesimpulan atas suatu

hasil audit yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit, yang

diajukan sebagai alat bukti surat oleh penuntut umum, dengan

Keterangan Ahli Audit Kecurangan dipersidangan, maka hakim

ketua sidang yang akan memberikan penilaian atas kekuatan

pembuktian kedua jenis alat bukti tersebut, yang akan

dipergunakan olehnya sebagai dasar untuk mengambil keputusan

(vonis).

2. Tuntutan Perdata

a. Selain ada kemungkinan dituntut secara pidana, terbuka

pula kemungkinan bagi auditor untuk dituntut secara perdata

berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan

melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pihak lain).

b. Tuntutan secara perdata terhadap auditor dapat diajukan oleh

pihak yang merasa dirugikan, baik secara bersamaan atau

terpisah dengan pengajuan tuntutan secara pidana.


83


Tujuan Pembelajaran12.1:

Menjelaskan peran auditor dalam putusan peradilan pengadilan

Selain hal-hal di atas ada juga titik rawan bagi auditor yang menyebabkan

timbulnya potensi untuk dituntut atau digugat. Hal-hal ini dapat ditemukan

pada praktik persidangan yang telah terjadi, antara lain:

a. Terdapat pertentangan kepentingan (conflicts of interest) pada diri

auditor, sehingga ia tidak dapat bertindak independen.

b. Kurang persiapan untuk tampil di depan sidang, sehingga

memengaruhi penampilan yang dapat berakibat melupakan apa yang

boleh ataupun tidak boleh dilakukan dalam sidang tersebut.

c. Dalam pemeriksaan silang di pengadilan sering terjadi:

1) Kekurang-akuratan dalam membaca.

2) Terlalu memroteksi diri.

3) Pertentangan dengan pernyataan sebelumnya.

4) Menyampaikan informasi baru.

5) Terpengaruh oleh teori-teori yang diajukan lawan.

6) Menyatakan dugaan-dugaan karena terlalu berprasangka.

Sehingga melemahkan kesaksian yang diberikan dan membuka

peluang untuk dituntut atau digugat. Undang-undang hukum acara pidana

(uu.nomor 8 tahun 1981) mengatur tahapan hukum acara pidana untuk

investigasi sebagai berikut:

1. Penyelidikan

2. Penyidikan

3. Penuntutan

4. Pemeriksaan di siding pengadilan

5. Putusan pengadilan

6. Upaya hukum

7. Pelaksanaan putusan pengadilan

8. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan

Keterangan ahliadalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang

memiliki keahlian khusus tentanghal yang diperlukan untuk membuat


84


terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Auditor

investigatif pada APIP perlu menguasai ilmu akuntansi dan auditing,

khususnya bidang investigatif serta pandai dan mahir dalam menerapkan

ilmu tersebut dalam bidang dan pekerjaan yang terkait dengan ilmu

tersebut sehingga dapat dinyatakan sebagai seorang ahli dan dapat

dipanggil untuk memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan dalam

perkara tindak pidana korupsi. Pemberi ketrangan ahli harus memiliki

kualifikasi tertentu yang telah ditetapkan dan memiliki surat permintaan

dari penyidik untuk menjadi pemberi keterangan ahli, sehingga secara

formal memenuhi syarat.

Salah satu peran auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) adalah peran sebagai

pemberi keterangan ahli yang merupakan salah satu jenis alat bukti (sesuai

KUHAP pasal 184). Auditor merupakan seorang yang mempunyai keahlian

dalam bidang akuntansi dan auditing, sehingga keahliannya dapat dipandang

sebagai suatu alat bukti dengan melakukan pemberian keterangan ahli di

sidang pengadilan tindak pidana korupsi. Pasal 1 butir 28 KUHAP

menyatakan bahwa keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan

oleh seorang yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk membuat terang

suatu perkara pidana guna kepentingan suatu pemeriksaan.

Seorang auditor yang ditugaskan sebagai pemberi keterangan ahli,

walaupun bukan seorang ahli dalam ilmu hukum, hendaknya perlu

memahami ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan pemberian

keterangan ahli. Beberapa ketentuan hukum yang perlu dipahami oleh auditor

adalah ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana. Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti diatur dalam pasal 184

KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi,

keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Pengertian Keterangan Ahli, Pemberi Keterangan Ahli dan Bentuk

Keterangan Ahli selanjutkan akan dijelaskan sebagai berikut.


85


a. Pengertian Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang

memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat

terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (KUHAP Pasal

1 ayat 28).

b. Pemberi Keterangan Ahli

Pengertian pemberi keterangan ahli adalahorang yang dapat memberikan

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan

tentangsuatuperkarapidanayangiamempunyaikeahlian khusus tentangnya.

Sebagai orang yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk membuat

terang suatu perkara pidana guna kepentingan suatu pemeriksaan, sehingga

auditor investigatif pada APIP adalah orang yang menguasai ilmu

akuntansi dan auditing khususnya bidang investigatif serta pandai dan

mahir dalam menerapkan ilmu tersebut dalam bidang dan pekerjaan yang

terkait dengan ilmu tersebut dapat dinyatakan sebagai seorang ahli dan

dapat dipanggil untuk memberikan keterangan ahli baik di sidang

pengadilan dalam perkara pidana.

3. Bentuk keterangan ahli

Bentuk keterangan ahli dapat dibedakan dalam 2 hal yaitu:

a. Laporan dengan mengingat sumpah jabatan.

Keterangan ahli dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh

penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk

laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu pemberi

keterangan ahli menerima jabatan atau pekerjaan (penjelasan Pasal

186 KUHAP).

b. Keterangan langsung secara lisan di sidang pengadilan.

Keterangan ahli juga dapat diberikan pada waktu pemeriksaan di

sidang pengadilan. Pemberian keterangan di sidang pengadilan

tersebut diberikan setelah pemberi keterangan ahli mengucapkan

sumpah atau janji di hadapan hakim, selanjutnya dicatat dan

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (penjelasan Pasal 186

KUHAP).


86


Persyaratan menjadi pemberi keterangan ahli

Pemberi keterangan ahli di sidang pengadilan pada perkara tindak

pidana korupsi, biasanya diberikan oleh orang yang ahli dalam bidang audit

investigatif. Ahli tersebut setidak-tidaknya harus memenuhi kualifikasi

sebagai berikut:

a. Memahami sistem dan issues keuangan, akuntansi keuangan, auditing

dan sebagainya.

b. Kemampuan membangun hypotesa, mengumpulkan informasi,

menganalisis dan memilah bukti.

c. Pengetahuan tentang bukti yang relevan, mencukupi, cara

memperoleh, menyimpan dan menyajikan bukti di peradilan.

d. Dokumen/informasi keuangan dapat merupakan alat bukti, oleh karena

itu harus dipahami dan diinterpretasikan secara tepat.

e. Harus mampu menyajikan temuan dengan alur pikir yg jelas, obyektif,

independen, sehingga dapat mendudukkan masalah secara

proporsional.

Biasanya persyaratan tersebut ditandai adanya sertifikat pernah

mengikuti diklat audit investigatif atau audit forensic.

Persiapan Pemberian Keterangan Ahli

Pemberi Keterangan Ahli harus mempersiapkan beberapa hal

sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Instansi Penyidik

Surat permintaan dari instansi penyidik atau pengadilan merupakan dasar

seorang auditor investigatif memberikan keterangan ahli.

2. Pengumpulan Dokumen / Kertas Kerja Audit

Sebelum memberikan keterangan ahli baik dalam proses penyidikan

maupun kehadiran di pengadilan, ahli harus memastikan bahwa semua

bukti/dokumen telah tersedia dan siap digunakan

3. Simulasi /Latihan Kegiatan (Dry Run)

Bila auditor akan memberikan keterangan ahli di pengadilan, sebaiknya

dilakukan ’dry run’ (latihan kegiatan) bersama, dengan melakukan

simulasi menyerupai suasana persidangan di Pengadilan yaitu ada hakim,


87


jaksa penuntut umum, terdakwa, penasehat hukum dengan menerima

beragam pertanyaan sehingga tidak grogi dalam persidangan sebenarnya.

4. Memfokuskan pada Keahlian Profesi sebagai Auditor

Sasaran pemberian keterangan ahli adalah memberikan pendapat

berdasarkan keahlian profesi auditor dalam suatu kasus yang menurut

pihak penyidik telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi

dan/atau perdata untuk membuat terang suatu peristiwa bagi penyidik

dan/atau hakim.


88


LATIHAN SOAL

1. Mengapa audit investigasi berkaitan erat dengan penyelesaian hukum di

pengadilan.

2. Sebutkan kualifikasi yang harus dimiliki oleh pemberi keterangan ahli di

persidangan

3. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh pemberi keterengan ahli di

persidangan

4. Jika terjadi perbedaan dalam laporan hasil audit atas kecurangan dengan

keterangan saksi ahli dipersidangan, apa yang sebaiknya dilakukan oleh

hakim ?

Documents

Audit Inves tigasi · 5) Terpengaruh oleh teori -teori yang diajukan lawan. 6) Menyatakan dugaan -dugaan karena terlalu berprasangka. Sehingga melemahkan kesaksian yang diberikan