Upload
tranhuong
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
491 INSTRUMEN INTERNASIONAL PoKOK HAK AsASI MANUSIA
Aturan Standar Minimum untuk Administrasi Keadilan bagi
Anak (Aturan Beijing) (1985)
Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 40/33, 29 Nopember 1985
Bagian Satu Prinsip-prinsip Umum
1. Perspektif Dasar
1.1 Negara-negara anggota berusaha, sesuai dengan kepentingan umum mereka masing
masing, untuk memajukan kesejahteraan anak dan keluarganya.
1.2 Negara-negara Anggota berusaha untuk mengembangkan kondisi-kondisi yang akan
memastikan suatu kehidupan yang bermakna bagi anak dalam masyarakat, yang,
selama kurun waktu da1am kehidupan di mana ia paling rentan terhadap prilaku
menyimpang, akan memperkuat suatu proses perkembangan dan pendidikan
kepribadian yang sejauh mungkin bebas dari kejahatan dan kenaka1an anak.
1.3 Perhatian yang cukup harus diberikan kepada tindakan positif yang menyangkut
mobilisasi sepenuhnya semua sumber daya yang mungkin, termasuk keluarga, relawan
dan kelompok masyarakat lainnya, maupun sekolah serta lembaga-lembaga masyarakat
lainnya, untuk maksud meningkatkan kesejahteraan anak, dengan tujuan mengurangi
kebutuhan akan intervensi berdasarkan hukum, dan menangani anak yang bermasalah
dengan hukum secara efektif; adil dan manusiawi.
1.4 Peradilan anak harus dipandang sebagai suatu bagian yang tak terpisahkan dari proses
perkembangan nasional setiap negara, dalam suatu kerangka menyeluruh peradilan
sosial bagi semua anak, dan dengan demikian, bersamaan dengan itu, memberi
sumbangan untuk melindungi orang-orang muda dan memelihara suatu tatanan
masyarakat yang damai.
1.5 Peraturan ini dilaksanakan dalam konteks kondisi ekonomi, sosial dan budaya yang
berlaku dalam setiap Negara anggota.
1.6 Pelayanan peradi1an anak dikembangkan dan dikoordinasi secara sistematis dengan
tujuan untuk memperbaiki dan mendukung kemampuan personil yang terlibat dalam
pelayanan itu, termasuk metode, pendekatan dan sikap mereka.
492 ADNAN BuvuNG NASUTION DAN A. PATRA M. ZEN
Komentar
Perspektif dasar yang luas ini mengacu kepada kebijakan sosial menyeluruh pada umumnya
dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anak semaksimal mungkin mengurangi
kebutuhan akan intervensi oleh sistem peradilan anak, dan sebaliknya akan mengurangi
kerugian yang mungkin timbul oleh suatu intervensi. Tindakan perlindungan bagi anak
muda tersebut, sebelum munculnya kenakalan anak, merupakan syarat-syarat kebijakan
dasar yang dirancang untuk meniadakan kebutuhan akan penerapan Aturan ini.
Peraturan 1.1. sampai 1.3. menunjuk pada peran penting bahwa suatu kebijakan sosial
yang konstruktif untuk anak, antara lain, pencegahan kejahatan anak dan kenakalan anak,
sedangkan Peraturan 1.4. menetapkan peradilan anak sebagai bagian tak tcrpisahkan dari
keadilan sosial untuk anak, sedangkan peraturan 1.5. berusaha untuk memperhitungkan
kondisi-komlisi yang ada di Negara Anggota yang akan menyebabkan cara pclaksanaan
peraturan-peraturan tertentu berbeda dengan cara-cara yang ditempuh di Negara-negara
ini. Peraturan 1.6. mengacu pada keharusan untuk senantiasa memperbaiki peradilan anak,
tanpa meninggalkan penetapan kebijakan sosial progresif bagi anak pada umumnya dan
dengan mengingat kebutuhan untuk perbaikan pelayanan staf secara konsisten.
2. Lingkup Peraturan dan Definisi yang digunakan
2.1 Peraturan Standar Minimum berikut ini diterapkan pada para pelaku kejahatan anak
secara tidak memihak, tanpa perbedaan jenis apapun, seperti misalnya ras, warna
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul
nasional atau sosial, kekayaan, status kelahiran atau status lainnya.
2.2 Untuk keperluan Peraturan-peraturan ini, definisi berikut ini diterapkan olch Negara
negara Anggota dengan suatu cara yang sesuai dengan sistem dan konsep hukum
masing-masing:
(a) Seorang anak adalah seorang bocah atau orang muda yang, berdasarkan sistem
hukum yang bersangkutan, dapat ditangani untuk suatu kejahatan dengan suatu
cara yang berbeda dengan seorang dewasa;
(b) Suatu kejahatan adalah suatu perilaku (perbuatan atau tidak melakukan perbuatan)
yang dapat dihukum oleh undang-undang berdasarkan sistem hukum yang
bersangkutan;
(c) Seorang anak pelaku kejahatan adalah seorang bocah atau orang muda yang
dinyatakan telah melakukan atau yang telah tertangkap melakukan suatu kejahatan.
2.3 Usaha akan dilakukan untuk menetapkan, dalam setiap yurisdiksi nasional, seperangkat
undang-undang dan ketentuan yang khusus dapat diterapkan kepada anak pelaku
kejahatan dan lembaga serta badan yang dipercaya dengan fungsi mengenai pelaksanaan
pcradilan anak, dan dirancang:
493 INSTRUMEN INTERNASIONAL PoKOK HAK AsASI MANUSIA
(a) Untuk memenuhi berbagai kebutuhan anak pelaku kejahatan, sambil melindungi
hak-hak dasar mereka;
(b) Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
(c) Untuk melaksanakan peraturan berikut ini secara menyeluruh dan adil.
Komentar
Peraturan Standar minimum sengaja dirumuskan sehingga dapat diterapkan dalam sistem
hukurn yang berbeda-beda dan, dalarn pacta itu, menetapkan suatu standar minimum untuk
rncnangani anak pelaku kejahatan berdasarkan setiap definisi mengenai anak dan berdasarkan
setiap sistem yang menangani para pelaku kejahatan anak. Peraturan itu harus selalu
diterapkan secara tidak memihak dan tanpa pembedaan dari sesuatu jenis.
Oleh karena itu Peraturan 2.1. menekankan arti penting bahwa peraturan selalu ditetapkan
secara tidak memihak dan tanpa pembedaan dari jenis apapun. Peraturan mengikuti
perumusan prinsip 2 dari Deklarasi Hak-hak anak.
Peraturan 2.2. rnenetapkan "anak" dan "kejahatan" sebagai komponen dari gagasan
mengenai "anak pelaku kejahatan", yang rnerupakan subyek utama dari Peraturan Standar
Minimum ini (tetapi, lihat juga Aturan 3 dan 4)
Harus dicatat bahwa pembatasan umur akan tergantung pacta, dan secara eksplisit membuat
tergantung pacta, setiap sistem hukum yang bersangkutan, jadi sepenuhnya menghormati
sistem ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum Negara-negara Anggota. Hal ini
menyebabkan keanekaragaman yang luas mengenai umur yang termasuk dalam definisi
·'anak", yang usianya antara 7 tahun sampai 18 tahun atau lebih. Keanekaragaman itu
sarnpai tidak terelakkan mengingat berbagai sistem hukum nasional dan tidak mengurangi
dampak dari Peraturan Standar Minimum ini.
Peraturan 2.3. ditujukan kepada kebutuhan akan perundangan nasional khusus untuk
pelaksanaan optimal dari Peraturan Standar Minimum ini, baik secara hukum maupun
secara praktis.
3. Perluasan Peraturan
3.1 Ketentuan Peraturan yang relevan akan diterapkan tidak hanya kepada anak pelaku
kejahatan tetapi juga kepada anak yang mung kin dituntut karena suatu prilaku tertentu
kiranya tidak dapat dihukum kalau dilakukan oleh seorang dewasa.
3.2 Usaha akan dilakukan untuk memperluas prinsip-prinsip yang terkandung dalam
Peraturan itu kepada semua anak yang ditangani dalam program kesejahteraan dan
perawatan.
3.3 Usahajuga akan dilakukan untuk memperluas prinsip-prinsip yang terkandung dalam
Peraturan itu kepada para remaja pelaku kejahatan.
494 AoNAN BuvuNG NASUTION DAN A. PATRA M. ZEN
Komentar
Peraturan 3 memperluas perlindungan yang diberikan oleh Peraturan Standar Minimum
untuk Pelaksanaan Peradilan Anak yang meliputi:
(a) Apa yang disebut "kejahatan status" yang ditetapkan dalam berbagai sistem hukum
nasional di mana cakupan prilaku yang dipandang sebagai suatu kejahatan lebih Iuas
untuk anak ketimbang untuk orang dewasa (misalnya, membolos, tidak mematuhi
peraturan sekolah dan keluarga, mabuk di tempat umum, dan sebagainya.) (peraturan
3.1.);
(b) Program kesejahteraan dan perawatan anak (peraturan 3.2.);
(c) Program yang menangani para remaja pelaku kejahatan, tentu saja tergantung pacta
setiap batas umur yang ditetapkan (peraturan 3.3.)
Perluasan Peraturan yang mencakup tiga bidang ini bisa dibenarkan. Peraturan 3.1.
menetapkan jaminan minimum di bidang-bidang tersebut, dan peraturan 3.2. dianggap
sebagai suatu langkah yang dikehendaki ke arah peradilan yang lebih jujur, adil dan
manusiawi bagi semua anak yang mempunyai masalah dengan hukum.
4. Usia Tanggung jawab Pidana
4.1. Dalam, sistem hukum yang mengakui konsepsi mengenai umur untuk tangRt:I_ngjawab
pidana bagi anak, mulainya umur tersebut tidak akan ditetapkan pacta tingkatan yang
terlalu rendah, dengan mengingat kenyataan mengenai kematangan emosional, mental
dan intelektual.
Komentar
Umur minimum untuk tanggungjawab pidana sangat berbeda-beda disebabkan oleh sejarah
dan budaya. Pendekatan modern kiranya akan mempertimbangkan apakah seorang anak
dapat mengikuti komponen moral dan psikologis dari tanggungjawab pidana yaitu, apakah
seorang anak, disebabkan oleh ketajaman dan pengertian pribadi, dapat diminta untuk
bertanggung jawab atas prilaku yang pada dasarnya antisosial. Kalau umur untuk tanggung
jawab pidana ditetapkan terlalu rendah atau kalau tidak ada batas umur terendah sama
sekali, gagasan mengenai tanggung jawab menjadi tidak berarti.
Pada umumnya, ada suatu hubungan yang erat antara gagasan mengenai tanggung-jawab
atas kenakalan atau prilaku pidana dan hak-hak dan tanggung jawab sosial Iainnya (seperti
misalnya status perkawinan, mayoritas sipil, dan sebagainya.)
Oleh karena itu usaha harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang batas umur
terendah yang masuk aka! yang dapat diterapkan secara internasional.
495 INSTRUMEN INTERNASIONAL PoKOK HAK AsAsl MANUSIA
5. Tujuan dari peradilan anak
5 .1. Sistem peradilan anak menekankan kesejahteraan anak dan memastikan bahwa setiap
reaksi terhadap anak pelaku kejahatan harus selalu proporsional dengan keadaan para
pelaku kejahatan itu sendiri.
Komentar
Peraturan 5 mengacu pada dua tujuan peradilan anak yang paling penting. Tujuan pertama
adalah peningkatan kesejahteraan anak tersebut. Ini merupakan pusat perhatian utama dari
sistem hukum di mana anak pelaku kejahatan diurus oleh pengadilan, keluarga atau para
pejabat administratif, tetapi kesejahteraan anak tersebut juga harus ditekankan dalam sistem
hukum yang mengikuti model pengadilan pidana, dengan demikian memberi sumbangan
pada dihindarinya sanksi hukuman semata-mata (lihatjuga peraturan 14.)
Tujuan kedua adalah "prinsip proporsional". Prinsip ini dikenal sebagai suatu instrumen
untuk mengekang sanksi-sanksi hukuman, yang kebanyakan diungkapkan berdasarkan
ganjaran yang adil berkaitan dengan beratnya kejahatan. Tanggapan kepada orang-orang
muda pelaku kejahatan haruslah didasarkan pada pertimbangan tidak hanya mengenai
beratnya kejahatan tetapi juga mengenai keadaan pribadi. Keadaan pribadi dari pelaku
kejahatan (misalnya status sosial, situasi keluarga, kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku
kejahatan atau faktor-faktor lain yang memengaruhi keadaan pribadi) tentulah memengaruhi
proporsionalitas dari reaksi (misalnya dengan mempertimbangkan usaha pelaku kejahatan
untuk memberi ganti rugi kepada korban atau kemauannya untuk beralih kehidupan yang
sehat dan bermanfaat)
Demikian pula, reaksi-reaksi yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan orang muda
pelaku kejahatan mungkin berada di luar keharusan dan oleh karena itu melanggar hak-hak
dasar dari orang muda, sebagaimana telah diamati dalam beberapa sistem peradilan anak.
Juga di sini, proporsionalitas reaksi terhadap keadaan-keadaan pelaku kejahatan dan kejahatan
itu scndiri, termasuk korban, harus dilindungi.
Pada hakikatnya, peraturan 5 menghendaki tidak kurang dan tidak lebih dari suatu reaksi
yang adil dalam setiap kasus tertentu dari kenakalan dan kejahatan anak. Masalah-masalah
yang digabungkan dalam peraturan itu dapat membantu mendorong perkembangan di kedua
sisi: tipe reaksi yang baru dan inovatif seperti sikap hati-hati terhadap setiap perluasan
yang tidak pada tempatnya yang dilakukan jaringan kontrol sosial yang resmi atas anak.
6. Ruang Lingkup Kebijaksanaan
6.1. Mengingat keanekaragaman kebutuhan khusus anak walaupun keanekaragaman tindakan
yang tersebut, ruang lingkup yang tepat untuk kebijaksanaan harus diperbolehkan
pada semua tahap penanganan perkara dan pada tingkat pelaksanaan peradilan anak
yang berbeda-beda, termasuk investigasi, penuntun, keputusan pengadilan dan disposisi
tindak -Ianjut.
6.2. Tetapi usaha harus dilakukan untuk memastikan pertanggungjawaban yang cukup
pada semua tahapan dan tingkatan dalam menjalankan kebijaksanaan tersebut.
6.3. Orang-orang yang menjalankan kebijaksanaan haruslah memenuhi persyaratan khusus
atau dilatih untuk melakukannya secara bijaksana dan sesuai dengan fungsi dan mandat
mereka.
Komentar
Peraturan 6.1, 6.2 dan 6.3 menggabungkan beberapa ciri penting dari pelaksanaan peradilan
anak yang efektif, adil dan manusiawi: kebutuhan untuk memungkinkan pelaksanaan kekuasaan
kebijaksanaan pada semua tingkat pemrosesan yang penting sehingga orang-orang yang
membuat keputusan dapat mengambi! tindakan yang dianggap paling tepat dalam setiap
kasus tertentu; dan kebutuhan untuk memberikan pengawasan serta keseimbangan untuk
mengekang setiap penyalahgunaan dari kekuasaan kebijaksanaan dan untuk melindungi hak
hak dari anak pelaku kejahatan. Pertanggungjawaban dan profesionalisme merupakan instrumen
tepat yang paling baik untuk mengekang kebijaksanaan yang luas. Jadi, kualifikasi profesional
dan latihan keahlian ditekankan di sini sebagai suatu sarana berharga untuk memastikan
pelaksanaan kebijaksanaan yang adil dalam masalah anak pelaku kejahatan. (Lihat juga aturan
1.6 dan 2,2) Rumusan pedoman khusus tentang pelaksanaan dan kebijaksanaan ketentuan
sistem peninjauan kembali, permohonan banding dan sebagainya untuk memungkinkan
pemeriksaan yang teliti atas keputusan dan pertanggungjawaban ditekankan dalam konteks
ini. Mekanisme tersebut tidak diuraikan di sini, karena hal tersebut tidak dengan muJah
membuka kemungkinan untuk dimasukkannya ke dalam peraturan standar minimum
internasional, tidak dapat mencakup semua perbedaan dalam sistem peradilan.
7. Hak-Hak
7 .1. Perlindungan prosedural dasar seperti misalnya praduga tak bersalah, hak untuk diberi
tahu mengenai tuduhan, hak untuk tetap diam, hak untuk mendapat nasehat hukum,
hak atas kehadiran orangtua atau wali, hak untuk berkonfrontasi dan memeriksa
silang saksi-saksi dan hak umuk mengajukan banding ke suatu badan yang lebih
tinggi otoritasnya dijamin pada semua tahapan pemeriksaan perkara.
Komentar
Peraturan 7 .1. menekankan beberapa butir penting yang merupakan unsur fundamental
untuk suatu pengadilan yangjujur dan adil dan diakui secara internasional dalam instrumen
hak asasi manusia yang ada. (lihatjuga peraturan 14) Praduga tak bersalah misalnya, juga
terdapat dalam pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dalam pasal 14,ayat
496 AoNAN BuvuNG NAsUTION DAN A. PATRA M. ZEN
497 INSTRUMEN INTERNASIONAL PoKoK HAK AsASI MANUSIA
2, dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Peraturan 14 dan seterusnya.
Dari Peraturan Standar Minimum ini menguraikan secara khusus masalah-masalah yang
penting bagi pemeriksaan perkara terutama dalam kasus anak, sedangkan peraturan 7 .1.
menegaskan perlindungan prosedural yang paling dasar secara umum.
8. Perlindungan Terhadap Privasi
8.1 Hak anak terhadap privasi harus dihormati pada semua tingkatan untuk menghindari
kerugian yang ditimbulkan kepadanya oleh publikasi yang tidak semestinya atau oleh
proses pemberian label.
8.2 Pada prinsipnya, tidak ada informasi yang dapat mengungkapkan identifikasi seorang
anak pelaku kejahatan akan dipublikasikan.
Komentar
Peraturan 8 menekankan arti penting dari perlindungan hak anak terhadap privasi. Orang
orang muda terutama rentan terhadap stigmatisasi. Penelitian kriminologi mengenai proses
pemberian label telah memberikan bukti mengenai pengaruh yang sebaliknya (dari jenis
yang berbeda) yang timbul dari identifikasi permanen terhadap orang muda sebagai "nakal"
atau "jahat". Peraturan 8 menekankan arti penting untuk melindungi anak dari pengaruh
sebaliknya yang mungkin timbul dari publikasi dalam media massa mengenai informasi
tentang kasus itu (misalnya nama dari anak yang melakukan kejahatan, yang dituduh atau
dinyatakan bersalah). Kepentingan pribadi harus dilindungi dan dijunjung tinggi, sekurang
kurangnya secara prinsip. (isi umum dari peraturan 8 selanjutnya diuraikan dalam peraturan
21)
9. Klausula Keselamatan
9.1 Tidak ada dalam Peraturan ini akan ditafsirkan sebagai menghalangi penerapan
Peraturan Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap narapidana yang disahkan
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan instrumen hak asasi manusia lainnya serta standar
yang diakui oleh masyarakat internasional yang berkaitan dengan perlakuan dan
perlindungan terhadap anak muda.
Komentar
Peraturan 9 dimaksud untuk menghindari suatu kesalah-pahaman dalam menafsirkan dan
melaksanakan Peraturan ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam instrumen
dan standar hak asasi manusia internasional terkait yang ada atau yang muncul seperti
misalnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik,
dan Deklarasi mengenai Hak-hak Anak dan rancangan konvensi tentang hak anak. Harus
dimengerti bahwa penerapan dari Peraturan ini adalah tanpa prasangka terhadap etiap
instrumen internasional tersebut yang mungkin mengandung ketcntuan-kctentuan mengenai
penerapan yang lebih Iuas. (Lihat juga aturan 27)
10. Kontak Awal
Bagian Dua
Investigasi dan Penuntutan
10.1 Setelah seorang anak ditahan, orangtua atau walinya harus segera dibcri tahu mengenai
penahanan tersebut, dan di mana pemberitahuan segera itu tidak mungkin, orangtua
atau wali tersebut harus diberi tahu dalam waktu secepatnya sesudah penahanan itu.
10.2 Seorang hakim atau pejabat atau badan lain yang kompeten, tanpa menunda-nunda
lagi, harus mempertimbangkan masalah pembebasan.
10.3 Kontak antara badan penegakan hukum dan seorang anak melakukan kejahatan harus
dilakukan sedcmikian rupa sehingga menghormati status hukum dari anak tcrscbut,
memajukan kesejahteraan anak dan menghmdari kerugian terhadapnya, dcngan
mengingat dengan semestinya keadaan-keadaan kasus tersebut.
Komentar
Peraturan 10.1 pada prinsipnya terkandung dalam Peraturan 92 dari Peraturan Standar
Minimum untuk perlakuan terhadap Narapidana. Persoalan pembebasan (peraturan l 0.2)
harus dipertimbangkan tanpa ditunda-tunda lagi oleh seorang hakim atau pcjahat lain yang
kompeten. Yang tersebut belakangan mengacu kepada setiap orang atau lcmbaga selua
luasnya, termasuk badan pengurus !IJasyarakat a tau pejabat kepolisian yang mempunyai
kekuasaan untuk membebaskan seseorang yang ditahan. (Lihatjuga Kovenan lnterna ional
Hak-hak Sipil dan Politik, pasal 9 ayat 3).
Peraturan 10.3 menangani beberapa aspek mendasar dari prosedur dan prilaku di pihak
kepolisian dan para penegak hukum lainnya dalam kasus-kasus kejahatan anak. Untuk
"menghindari kerugian" yang diakui merupakan perumusan yang luwcs dan mencakup
banyak ciri dari interaksi yang mungkin (misalnya penggunaan kata-kata kasar, kekerasan
fisik atau mengungkapkan kepada lingkungan) Keterlibatan dalam proses peradilan anak
itu sendiri dapat "merugikan" bagi anak; istilah "menghindari kerugian" harus ditafsirkan
secara luas, sebagai menimbulkan kerugian sesedikit mungkin kepacta anak pacta instansi
pertama, maupun suatu kerugian tambahan atau kerugian yang tak pada tempatnya. Ini
terutama penting dalam kontak awal dengan badan-badan pcnegakan hukum, yang mungkin
sangat memengaruhi sikap anak tersebut terhadap Negara dan masyarakat. Tambahan pula,
keberhasilan suatu intervensi lebih lanjut sangat tergantung pacta kontak awal tersehut.
Empati dan dukungan penuh penting dalam situasi-situasi ini.
498 ADNAN BuvuNG NASUTION DAN A. PATRA M. ZEN
499 INSTRUMEN INTERNASIONAL POKOK HAK ASASI MANUSIA
11. Pengalihan
11. 1 Pertimbangan akan diberikan, apabila tepat, untuk menangani anak pelaku kejahatan
tanpa rnenggunakan pengadilan formal oleh kekuasaan yang kompeten, yang diacu
dalarn peraturan 14.1 di bawah ini.
11.2 Kepolisian, kejaksaan atau instansi lain yang menangani kasus anak akan diberi
kekuasaan untuk menyelesaikan kasus-kasus semacam itu atas kebijaksanaan mereka,
tanpa menggunakan pemeriksaan formal, sesuai dengan criteria yang diletakkan untuk
keperluan itu dalam sistem hukum yang bersangkutan dan juga sesuai dengan prinsip
-prinsip yang terkandung dalarn Peraturan ini.
11.3 Sctiap pengalihan yang menyangkut penyerahan kepada masyarakat atau ( instansi
instansi Jain yang tepat membutuhkan persetujuan dari anak yang bersangkutan,
orangtua atau walinya dengan syarat bahwa keputusan untuk menyerahkan suatu kasus
scrnacarn itu bisa ditinjau kembali oleh penguasa yang kompeten, setelah dilaksanakan.
ll.4Untuk mcmfasilitasi disposisi berdasarkan kebijaksanaan rnengenai kasus anak, usaha
harus dilakukan untuk menyediakan program kemasyarakatan, seperti misalnya
pengawasan dan bimbingan sementara restitusi dan kompensasi kepada para korban.
Komentar
Pengalihan, yang menyangkut pemindahan dari proses peradilan pidana dan, sering kali,
penyerahan kembali ke instansi-instansi pendukung dalam masyarakat biasa dilakukan secara
formal dan informal dalam banyak sistern hukum. Kebiasaan ini berfungsi untuk mencegah
pengaruh ncgatif dari perneriksaan perkara yang kemudian dilakukan dalam pelaksanaan
peradilan anak ( misalnya stigma mengenai keputusan bersalah dan hukuman). Dalam
banyak hal, non-intervensi merupakan tanggapan paling baik. Jadi pengalihan pada awa!
perkara dan tanpa penyerahan kepada instansi-instansi ( sosial) alternatif mung kin tanggapan
optimal. Hal ini tcrutama benar di mana kejahatan bersifat tidak serius dan di mana keluarga,
sekolah atau lcmbaga kontrol sosial informal sudah bereaksi, atau mungkin sekah akan
bereaksi, atau mungkin sekali akan bereaksi, dengan cara yang tepat dan konstruktif.
Scbagaimana dinyatakan dalam peraturan 11.2, pengalihan dapat digunakan pada setiap
tahap pengambilan keputusan-oleh kepolisian, kejaksaan atau badan-badan lain seperti
misalnya pengadilan, mahkamah, pengurus atau dewan. Pengalihan dapat dilakukan oleh
satu otoritas atau heherapa atau semua otoritas, sesuai dengan peraturan dan kebijakan dari
sistem yang hersangkutan dan sejalan dengan Peraturan ini. Pengalihan tidak perlu dibatasi
pada kasus-kasus kecil, dan dengan demikian menjadi pengalihan suatu instrumen yang
penting.
Peraturan 11.3 mcnekankan persyaratan penting untuk mendapatkan persetujuan dari pelaku
kejahatan muda (atau orangtua atau walinya) terhadap tindakan-tindakan pengalihan yang
direkomendas1kan. (Pcngalihan kepada instansi masyarakat tanpa persetujuan semacam itu
akan bertentangan dengan Penghapusan Konvensi Kerja Paksa). Namun demikian persetujuan
ini tidak boleh dibiarkan tanpa tantangan, karena kadang-kadang persetujuan itu diberikan
hanya karena rasa putus-asa di pihak anak yang bersangkutan. Peraturan itu menggaris
bawahi bahwa harus diambillangkah hati-hati untuk memperkecil potensi untuk pemaksaan
dan intimidasi pada semua tingkatan dalam proses peralihan. Anak tidak boleh merasa
ditekan ( misalnya untuk menghindari kehadiran di sidang pengadilan ) atau ditekan untuk
menyetujui program pengalihan. Jadi, dianjurkan agar ketentuan itu seyogyanya menuju
ke suatu penilaian obyektif mengenai ketepatan disposisi-disposisi yang menyangkut para
pelaku kejahatan muda oleh suatu "otoritas yang kompeten setelah dilaksanakan". ("otoritas
yang kompeten " itu mungkin berbeda dari yang diacu dalam aturan 14)
Peraturan 11.4 merekomendasikan ketentuan mengenai alternatif-alternatif yang aktif
terhadap pemrosesan peradilan anak dalam bentuk pengalihan yang berbasis masyarakat.
Program-program yang menyangkut penyelesaian dengan pemberian restitusi kepada korhan
dan yang berusaha untuk menghindari konflik dengan hukum di masa mendatang lewat
pengawasan dan bimbingan sementara sangat dianjurkan. Manfaat masing-masing kasus
kiranya membuat pengalihan menjadi tepat, bahkan apabila kejahatan yang lebih serius
telah dilakukan ( misalnya kejahatan pertama, perbuatan yang dilakukan di bawah tekanan
ternan sejawat dan sebagainya.)
12. Spesialisasi dalam Organisasi Kepolisian
12.1 Untuk memenuhi fungsinya dengan sebaik-baiknya, para perwira polisi yang seringkali
atau secara khusus menangani anak atau yang terutama terlibat dalam pencegahan
kejahatan anak harus diberi pendidikan dan Iatihan secara khusus. Di kota-kota hesar,
satuan-satuan polisi khusus seyogyanya dibentuk untuk keperluan itu.
Komentar
Peraturan 12 menarik perhatian kepada kebutuhan akan latihan khusus untuk semua pejabat
penegakan hukum yang terlibat dalam pelaksana peradilan anak. Karena polisi adalah titik
kontak pertama dengan sistem peradilan anak, adalah sangat penting bahwa mereka bertindak
setelah mendapat informasi sepenuhnya dan dengan suatu cara yang tepat.
Sekalipun hubungan antara urbanisasi dan kejahatan jelas adalah rumit, suatu peningkatan
dalam kejahatan anak telah dikaitkan dengan pertumbuhan kota-kota besar, terutama dengan
pertumbuhan yang cepat dan tidak terencana. Satuan-satuan polisi khusus oleh karenanya
menjadi sangat diperlukan, tidak hanya demi kepentingan pelaksanaan prinsip-prinsip tertentu
yang terkandung dalam instrumen ini (seperti misalnya peraturan 1.6) tetapi secara lebih
umum untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian atas kejahatan anak serta
penanganan anak yang diperlukan.
500 ADNAN BUYUNG NASUTION DAN A. PATRA M. ZEN
501 INSTRUMEN INTERNASIONAL PoKOK HAK AsASI MANUSIA
13. Penahanan Menunggu Pengadilan
13. I Penahanan menunggu sidang pengadilan akan digunakan hanya sebagai suatu tindakan
terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin.
13.2 Di mana mungkin, penahanan menunggu sidang pengadilan akan digantikan oleh
tindakan-tindakan alternatif, seperti misalnya pengawasan dari dekat perawatan atau
penempatan bersama keluarga atau dalam suatu suasana atau rumah pendidikan.
13.3 Anak yang ditahan sementara menunggu sidang pengadilan berhak atas semua hak
danjaminan dari Peraturan standar Minimum untuk Perlakuan terhadap para narapidana
yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
13.4 Anak yang ditahan sementara menunggu sidang pengadilan akan ditahan terpisah dari
orang-orang dewasa dan akan ditahan di suatu lembaga terpisah dari suatu lembaga
yang juga digunakan untuk menahan orang dewasa.
13.5 Sementara dalam penahanan, anak akan menerima perawatan, perlindungan dan semua
bantuan pribadi yang perlu-sosial, pendidikan, ketrampilan, psikologis, medis dan fisik
yang mungkin mereka butuhkan mengingat umur, jenis kelamin dan kepribadian mereka
Komentar
Bahaya bagi anak berupa "kontaminasi kejahatan" selama dalam tahanan sementara
menunggu sidang pengadilan tidak boleh diremehkan, Oleh karena itu adalah penting untuk
menekankan kebutuhan akan tindakan-tindakan alternatif. Dengan berbuat demikian
pcraturan 13. I mendorong dirancangnya tindakan-tindakan baru dan inovatif untuk
rncnghindari penahanan semacam itu demi kepentingan kesejahteraan anak tersebut.
Anak yang ditahan sementara menunggu sidang pengadilan berhak atas semua hak dan
jaminan dari Peraturan Standar Minimum untuk Perlakuan para Narapidana maupun Kovenan
lnternasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, khususnya pasal 9 dan pasal 10, ayat 2(b)
dan 3.
Peraturan 13.4 tidak mencegah Negara untuk mengambil tindakan lain terhadap pengaruh
negatif dari para pelaku kejahatan dewasa yang paling kurang sama efektifnya dengan
tindakan-tindakan yang disebutkan dalam peraturan ini.
Berbagai bentuk bantuan yang mungkin perlu telah dirinci untuk menarik perhatian kepada
kebutuhan khusus yang luas dari para Narapidana muda untuk diperhatikan (misalnya
perempuan atau lelaki, pecandu obat, pecandu alkohol, anak yang sakit secara mental,
orang muda yang menderita karena trauma, misalnya, karena penahanan, dan sehagainya.)
Berbagai ciri fisik dan psikologis dari para Narapidana muda mungkin memhutuhkan
tindakan klasifikasi di mana beberapa orang di antaranya ditahan tersendiri sementara
dalam penahanan sementara menunggu sidang pengadilan, dan dengan demikian memberi
sumbangan kepada dihindarinya jatuhnya korban dan memberikan bantuan yang Iebih tepat.
Kongres keenam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan perlakuan
terhadap para Pelaku Kejahatan, dalam resolusinya no. 4 tentang standar peradilan anak,
menguraikan bahwa peraturan ini, antara lain haruslah mencerminkan prinsip dasar bahwa
penahanan sebelum sidang pengadilan seyogyanya digunakan hanya sebagai usaha terakhir,
bahwa tidak ada anak yang ditahan dalam suatu fasilitas di mana mereka rentan terhadap
pengaruh-pengaruh negatif dari para Narapidana dewasa dan bahwa perhitungan harus
selalu diambil mengenai kebutuhan-kebutuhan khusus bagi tahap perkembangan mereka.
Bagian Tiga
Putusan Pengadilan dan Disposisi
14. Kekuasaan yang kompeten untuk mengadili
14.1 Apabila kasus pelaku kejahatan anak tidak dialihkan (berdasarkan peraturan no. 11),
maka dia akan berhadapan dengan kekuasaan yang kompeten persidangan, mahkamah,
dewan pengurus, dewan dll) menurut prinsip sidang yang jujur clan adil.
14.2 Prosedur yang ditempuh haruslah mcngacu pada kepcntingan terbaik anak dan harus
dilakukan dalam suasana pcngertian, dan harus mengijinkan anak yang bcrsangkutan
untuk ikut serta di dalamnya dan untuk mengekpresikan dirinya secara bebas.
Komentar
Merupakan hal yang sulit untuk merumuskan definisi tentang lembaga atau orang kompeten
yang secara universal menggambarkan suatu kekuasaan yang mengadili "Kekuasaan
Kompeten" berarti mencakup mereka yang mengetahui sidang atau pengadilan (terdiri dari
hakim tunggal atau beberapa anggota), termasuk hakim profesional dan :1tau heberap<
anggota"i. termasuk hakim profesional dan umum, seperti halnya dewan administrasi
(misalnya sistem Skotlandia dan Skandmavia) atau komunitas yang lebih informal lainnya
serta badan-badan penyelesaian kontlik yang mempunyai sifat menghakimi.
Prosedur untuk berhubungan dengan anak yang melakukan kejahatan dalam kasus apapun
mengikuti standar minimum yang diterapkan hampir secara universal untuk pihak yang
dituduh melakukan kejahatan berdasarkan prosedur yang dikenal sebagai "proses hukum
yang semestinya". Sesuai dengan proses yang semestinya, suatu "sidang pengadilan yang
jujur dan adil" mencakup upaya palindungan dasar seperti praduga tak bersalah, pengajuan
dan pemeriksaan saksi-saksi, pembelaan hukum yang umum, hak untuk tctap diam, hak
untuk mengucapkan kata-kata penutup dalam pemeriksaan, hak untuk naik banding. dan
sebagainya. (lihat juga peraturan 7.1)
15. Penasehat Hokum, Orangtua dan Wali
15.1 Dalam seluruh proses pengadilan anak yang bersangkutan mempunyai hak untuk
diwakili oleh penasihat hukum atau untuk memohon bantuan hukum gratis di mana
ada ketentuan semacam itu di negara bersangkutan.
502 AoNAN BuvuNG NAsUTION DAN A. PATRA M. ZEN
503 INSTRUMEN INTERNASIONAL POKOK HAK ASASI MANUSIA
15.2 Orangtua atau wali berhak untuk turut serta dalam proses pengadilan dan mungkin
diperlukan oleh penguasa yang kompeten untuk mendatangkan mereka demi
kepentingan anak yang bersangkutan. Namun, keikutsertaan mereka dapat ditolak
oleh penguasa yang kompeten jika ada a1asan untuk beranggapan bahwa ketidak
hadiran tersebut ada1ah perlu demi kepentingan anak tersebut.
Komentar
Peraturan 15.1 menggunakan terminologi yang mmp dengan yang ditemukan dalam
peraturan 93 dari Peraturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahanan. Sementara
penasehat hukum dan bantuan hukum gratis dibutuhkan untuk menjamin bantuan hukum
bagi anak, hak orangtua atau wali untuk ikut serta seperti yang dinyatakan dalam peraturan
15.2 harus dilihat sebagai bantuan psikologis dan emosional umum untuk anak tersebut
suatu fungsi yang mencakup seluruh proses.
Pencarian yang dilakukan penguasa berkompeten untuk disposisi yang memadai bagi kasus
dapat memanfaatkan, terutama sekali, kerjasama penasehat hukum anak (atau, dalam hal
ini, beberapa bantuan pribadi lainnya yang dapat dan benar-benar dipercaya oleh anak)
Pertimbangan semacam itu dapat ditarik apabila kehadiran orangtua atau wa1i pada saat
sidang menunjukkan pengaruh negatif, misalnya, jika mereka memperlihatkan sikap
bermusuhan terhadap anak, sehingga kemungkinan untuk mengeluarkan mereka harus tetap
terbuka.
16. Laporan Penyelidikan Masyarakat
16.1 Dalam semua kasus kecuali yang melibatkan kejahatan ringan, sebelum penguasa
yang kompeten memberikan disposisi akhir sebelum menjatuhkan hukuman, Jatar
belakang dan situasi di mana anak tersebut tinggal atau dalam situasi bagaimana
kejahatan tersebut dilakukan harus diselidiki dengan benar untuk memfasilitasi
pengambilan keputusan-hakim terhadap kasus ini oleh penguasa yang kompeten.
Komentar
Laporan penyelidikan masyarakat (laporan masyarakat atau Pra-hukuman) merupakan
bantuan yang sangat diperlukan dalam sebagian besar kasus yang melibatkan anak. Penguasa
yang kornpeten harus diberitahu fakta-fakta yang relevan tentang anak tersebut, seperti
Jatar belakang sosial dan keluarga, prestasi sekolah, jenjang pendidikan, dan sebagainya.
Untuk keperluan ini, beberapa yurisdiksi menggunakan pelayanan masyarakat khusus atau
orang yang ditempatkan dalam pengadilan atau dewan. Pejabat lain, termasuk pejabat yang
mcngurus masa percobaan, dapat melakukan fungsi yang sama. Peraturan tersebut oleh
karenanya menyebutkan bahwa pelayanan masyarakat yang memadai harus tersedia untuk
melakukan laporan penyelidikan masyarakat yang bersifat memenuhi syarat.
17. Panduan Prinsip Dalam Keputusan Pengadilan dan Disposisi
17.1 Disposisi penguasa yang kompeten harus dipandu oleh prinsip-prinsip tersebut:
(a) Reaksi yang diambil harus selalu dalam proporsi, tidak hanya terhadap keadaan
dan beratnya kejahatan tapi juga terhadap keadaan dan kebutuhan anak maupun
kebutuhan masyarakat;
(b) Pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak harus dikenakan hanya setelah
melalui pertimbangan yang teliti dan harus dibatasi pada kemungkinan yang
paling minimum;
(c) Pencabutan kebebasan pribadi tidak harus dikenakan kecuali jika anak itu diadili
karena perbuatan serius yang melibatkan kekerasan terhadap orang lain atau
terus menerus melakukan kejahatan serius lainnya dan kecuali kalau tidak ada
tanggapan yang tepat lainnya;
(d) Kesejahteraan anak harus menjadi faktor penuntun dalam mempertimbangkan
kasusnya.
17.2 Hukuman mati tidak boteh dijatuhkan bagi kejahatan apapun yang dilakukan anak.
17.3 Anak tidak boleh menjadi sasaran hukuman badan.
17.4 Penguasa yang kompeten harus mempunyai kekuasaan untuk menghentikan proses
pengadilan setiap saat.
Komentar
Kesulitan utama dalam merumuskan panduan untuk pengadilan anak terletak pada fakta
adanya kontlik yang bersifat filosofis yang tidak terselesaikan, seperti berikut ini:
(a) Rehabilitasi versus ganjaran yang adil;
(b) Pendampingan versus represi dan hukuman;
(c) Reaksi menurut kebaikan tersendiri dalam suatu kasus versus reaksi menurut
perlindungan terhadap masyarakat secara umum;
(d) Penangkal umum versus ketidakmampuan individu.
Kontlik antara pendekatan-pendekatan ini lebih menonjol pada kasus anak dibandingkan
pada kasus orang dewasa. Dengan keragaman akibat dan reaksi yang menjadi ciri pada
kasus anak, alternatif-alternatif ini menjadi jalinan yang rumit.
Bukanlah fungsi Peraturan Standar Minimum bagi Pelaksanaan Peradilan anak untuk
menentukan pendekatan mana yang akan diikuti, tetapi lebih untuk mengidentifikasi peraturan
yang paling cocok dengan prinsip yang diterima secara internasional. Oleh karena itu
elemen penting seperti yang tertuang dalam peraturan 17.1, khususnya dalam butir (a) dan
(c). secara umum dipahami sebagai panduan praktis yang harus menjamin titik awal yang
504 ADNAN 8UYUNG NASUTION DAN A. PATRA M. ZEN
505 INSTRUMEN INTERNASIONAL PoKOK HAK AsAsl MANUSIA
sama; jika diperhatikan oleh kekuasaan yang berkaitan (lihat juga peraturan 5). Mereka
dapat memberi sumbangan sangat penting untuk menjamin bahwa hak-hak dasar anak
pelaku kejahatan terlindungi, terutama hak-hak dasar pengembangan dan pendidikan
pribadinya.
Peraturan 17. I (b) menyiratkan bahwa pendekatan untuk menghukum yang ketat tidaklah
tcpat. Scmentara dalam kasus orang dewasa, dan kemungkinan juga dalam kasus-kasus
kejahatan berat oleh anak. Hukuman yang adil dan sanksi retributif dapat dipertimbangkan
sebagian bermanfaat, dalam kasus anak pertimbangan semacam itu harus selalu diingat
untuk kepentingan usaha perlindungan kesejahteraan dan masa depan anak muda. Sejalan
dcngan resolusi 8 Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa keenam, peraturan 17.1 (b)
mendorong penggunaan alternatif-alternatif terhadap pelembagaan semaksimal, mungkin,
mengingat keperluan untuk menanggapi kebutuhan anak yang khusus. Jadi, penggunaan
sepenuhnya harus dilakukan dari sejumlah sanksi alternatif yang ada dan alternatif baru
harus dikembangkan keselamatan umum. Masa percobaan harus diberikan seluas-luasnya
melalui hukuman yang ditangguhkan, hukuman bersyarat, perintah dewan dan disposisi
lain.
Peraturan 17.1 (c) sesuai dengan suatu panduan prinsip dalam resolusi 4 dari Kong res
keempat yang bertujuan untuk menghindari penahanan dalam kasus anak kecuali kalau
tidak ada tanggapan yang tepat lainnya guna melindungi keamanan umum.
Kctentuan yang melarang hukuman maksimum dalam pcraturan 17.2 sejalan dengan ayat
6, alinea 5, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.
Kctcntuan yang menentang hukuman badan sejalan dengan ayat 7 dari Kovenan Internasional
tentang Hak Sipil dan Politik serta Dcklarasi tentang Perlindungan terhadap Semua orang
agar tidak Menjadi Korban Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam,
Tidak Manusiawi atau Mcrendahkan Martabat Manusia dan rancangan konvensi tentang hak-
hak anak.
Kekuasaan untuk menghentikan proses hukum pada setiap saat (peraturan ( 17.4) merupakan
suatu ciri yang fundamental dalam menangani kasus anak yang melakukan kejahatan yang
bcrbeda dengan kejahatan oleh orang dewasa. Pada setiap saat, suatu keadaan dapat menjadi
pengetahuan penguasa berkompeten yang membuat dihentikannya intervensi sama sekali
akan terbukti merupakan disposisi terbaik dari kasus tersebut.
18. Berbagai Tindakan Disposisi
11\. I Tindakan disposisi yang sangat beragam harus dibuat tersedia bagi penguasa yang
kompetcn, yang memungkinkan tleksibilitas sehingga menghindari institusionalisasi
semaksimalmungkin. Tindakan semacam itu, beberapa mungkin merupakan gabungan,
termasuk:
506 ADNAN BUYUNG NASUTION DAN A. PATRA M. ZEN
(a) Perintah perawatan, bimbingan dan pengawasan;
(b) Masa percobaan;
(c) Perintah pelayanan masyarakat;
(d) Hukuman berupa denda, kompensasi dan restitusi;
(e) Perlakuan peraturan dan perintah perlakuan lainnya;
(f) Perintah untuk ikut serta dalam kelompok konseling dan kegiatan sejenis;
(g) Perintah mengenai pengangkatan anak, hidup di tengah masyarakat, atau
pengaturan pendidikan lainnya;
(h) Perintah lain yang relevan.
18.2 Tidak ada anak yang dapat dipisahkan dari pengawasan orangtua, baik sebagian atau
seluruhnya, kecuali kondisi dari kasusnya membuat hal tersebut perlu.
Komentar
Peraturan 18.1 berusaha untuk memberikan rincian beberapa reaksi dan sanksi penting
yang telah dilakukan dan sejauh ini terbukti berhasil, dalam sistem hukum yang berbeda.
Secara keseluruhan peraturan tersebut mewakili pendapat yang menjanjikan yang layak
dicontoh dan dikembangkan lebih lanjut. Peraturan tersebut tidak memberikan rincian
kebutuhan staf disebabkan oleh kemungkinan kurangnya staf yang memadai di beberapa
daerah; di daerah tersebut tindakan yang memerlukan staf lebih sedikit bisa dicoba atau
dikembangkan.
Contoh-contoh yang diberikan dalam peraturan 18.1 memiliki kesamaan, di atas semuanya,
kepercayaan dan permohonan kepada masyarakat bagi pelaksanaan dari alternatif disposisi
yang efektif. Koreksi yang berdasarkan masyarakat merupakan tindakan tradisional yang
telah diambil dalam banyak segi. Atas dasar itu, penguasa yang relevan harus didorong
untuk menawarkan pelayanan yang didasarkan pada partisipasi masyarakat.
Peraturan 18.2 menunjuk pada pentingnya keluarga yang, menurut pasal 10, ayat 1 dari
Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, merupakan "kelompok yang
wajar dan mendasar dari masyarakat". Di dalam keluarga, orangtua tidak hanya memiliki
hak tapi juga tanggung jawab untuk memelihara dan mengawasi anak mereka.
Karenanya, peraturan 18.2 menyatakan bahwa pemisahan anak dari orangtua merupakan
suatu tindakan terakhir. Tindakan ini diambil hanya jika fakta mengenai kasus tersebut
secarajelas membutuhkan langkah yang menyedihkan ini (sebagai contoh penyiksaan anak)
19. Penggunaan Pelembagaan Sesedikit Mungkin
19. J Penempatan anak dalam rumah tahanan harus selalu mcrupakan disposisi langkah
terakhir dan untuk jangka waktu minimum yang perlu.
507 INSTRUMEN INTERNASIONAL PoKoK HAK AsAsl MANUSIA
Komentar
Kriminologi progresif menyarankan penggunaan perlakuan non-rumah-tahanan dibandingkan
rumah tahanan. Sedikit atau tidak ada perbedaan yang telah ditemukan dalam hubungan
kesuksesan rumah tahanan dibandingkan dengan non-rumah-tahanan. Beberapa pengaruh
buruk pada individu yang tampaknya tidak terhindarkan dalam penempatan di rumah
tahanan terbukti tidak dapat mengimbangi usaha perawatan. Hal ini benar khususnya dalam
kasus anak, yang mudah mendapat pengaruh negatif, Lebih lanjut lagi, pengaruh negatif,
tidak hanya hilangnya kebebasan namun juga pemisahan dari lingkungan masyarakat yang
biasa, dapat dipastikan lebih terasa bagi anak dibandingkan orang dewasa karena tingkat
pcrkembangan mereka yang masih dini.
Pcraturan 19 bertujuan membatasi penahanan di lembaga pemasyarakatan dalam dua hal:
dalam kuantitas ("langkah terakhir") dan dalam waktu ("jangka waktu minimum yang
dipcrlukan"). Peraturan 19 mencerminkan suatu panduan prinsip dasar dari resolusi 4
Kongres PBB keenam: pelaku kejahatan anak tidak boleh ditahan kecuali tidak ada tanggapan
lain yang tepat. Oleh karenanya, peraturan membuat seruan bahwa jika anak harus
dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan, kehilangan kemerdekaan harus dibatasi
pada tingkat minimum yang paling mungkin, dengan pengaturan institusional khusus untuk
kurungan dan dengan mengingat perbedaan dalam jenis-jenis pelaku kejahatan, kejahatan
dan institusi. Pada kenyataannya, prioritas harus diberikan pada institusi "terbuka" lebih
daripada institusi "tertutup". Lebih jauh, fasilitas apapun harus lebih bersifat perbaikan
atau pendidikan ketimbang bentuk pemenjaraan.
20. Dihindarinya Penundaan yang Tidak Perlu
20.1 Setiap kasus harus ditangani secara cepat sejak dari awal, tanpa penundaan yang tidak
perlu.
Komentar
Langkah prosedur formal yang cepat pada kasus anak merupakan pertimbangan utama.
Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka kebaikan apapun yang mungkin dicapai oleh prosedur
dan disposisi menjadi berisiko. Sejalan dengan waktu, anak akan merasa semakin sulit,
jika tidak mustahil, untuk menghubungkan prosedur dan disposisi dengan kejahatan, baik
secara intelektual maupun psikologis.
21. Arsip
21. 1 Arsip mengenai anak yang melakukan kejahatan harus disimpan sangat ketat dan
lertutup bagi pihak ketiga. Akses ke catatan semacam itu harus dibatasi pada orang
yang sccara langsung berhubungan dengan disposisi kasus tersebut atau orang yang
seharusnya bcrhak.
AoNAN BuvuNG NASUTION DAN A. PATRA M. ZEN 508
21.2 Arsip mengenai anak yang melakukan pelanggaran tidak akan digunakan dalam proses
hukum orang dewasa dalam kasus yang kemudian terjadi yang melibatkan pelaku
kejahatan yang sama.
Komentar
Peraturan tersebut berusaha untuk mencapai keseimbangan antara konflik kepentingan yang
berhubungan dengan arsip atau catatan: yaitu kepentingan polisi, kejaksaan atau penguasa
lain dalam meningkatkan kontrol versus kepentingan anak yang melakukan kejahatan.
22. Kebutuhan Untuk Profesionalisme dan Pelatihan
22.1 Pendidikan profesional, pelatihan selama bertugas, khusus penyegaran dan cara-cara
pelatihan yang cocok lainnya harus dipakai untuk memantapkan dan menjaga
kompetensi profesional yang penting dari semua orang yang berhubungan dengan
kasus anak.
22.2 Personil peradilan anak harus mencerminkan keragaman anak yang berhubungan
dengan sistem peradilan anak. Usaha harus dilakukan untuk menjamin perwakilan
perempuan dan kaum minoritas yang adil dalam badan peradilan anak.
Komentar
Penguasa yang kompeten untuk disposisi mungkin terdiri dari orang-orang dengan Jatar
belakang yang berbeda-beda (hakim di Inggris dan Irlandia Utara dan di daerah yang
dipengaruhi oleh sistem hukum umum; hakim yang dilatih secara sah di negara yang
menggunakan hukum Romawi dan daerah pengaruhnya; dan di lain tempat orang awam
atau juri yang dipilih atau ditunjuk, anggota dewan masyarakat, dan sebagainya) Untuk
semua otoritas ini, pelatihan minimal di bidang hukum, sosiologi, psikologi, kriminologi
dan ilmu prilaku akan dibutuhkan. Hal ini dianggap sebagai hal yang sama pentingnya
seperti spesialisasi organisasi dan kemandirian dari penguasa yang berkompeten.
Bagi pekerja sosial dan petugas masa percobaan, merupakan hal yang tidak mungkin untuk
meminta spesialisasi profesional sebagai prasyarat untuk mengambil alih fungsi manapun
yang berhubungan dengan anak yang melakukan kejahatan. Jadi, pendidikan profesional
dalam pekerjaan merupakan kualifikasi minimal.
Kualifikasi profesional merupakan unsur penting untuk menjamin pelaksanaan peradilan
anak yang tidak memihak dan efektif. Sesuai dengan hal itu, merupakan hal yang penting
untuk meningkatkan rekrutmen; promosi, pelatihan personil profesional dan untuk (Lihat
juga aturan 8) "Orang yang seharusnya berhak lainnya secara umum termasuk di antaranya,
para peneliti, memberikan mereka sarana yang diperlukan agar memungkinkan mercka
untuk memenuhi fungsinya secara besar.
509 INSTRUMEN INTERNASIONAL PoKoK HAK AsASI MANUSIA
Scmua diskriminasi politik, sosial, jenis kelamin, ras, agama, budaya atau bentuk-bentuk
diskriminasi lain dalam pemilihan, penunjukan dan promosi personil peradilan anak yang
harus dihindarkan untuk mencapai pelaksanaan peradilan anak yang tidak memihak. Hal
ini dirckomendasikan oleh Kongres Keenam. Selanjutnya, Kongres Keenam meminta Negara
anggota untuk menjamin perlakuan yang adil dan setara terhadap perempuan sebagai personil
pcradilan pidana dan merekomendasikan bahwa tindakan khusus harus diambil untuk
merekrut, melatih dan memfasilitasi promosi personil perempuan dalam pelaksanaan
peradilan anak.
Bagian Keempat
Perlakuan dalam Non-Rumah Tahanan
23. Pelaksanaan Disposisi yang Efektif
23.1 Ketentuan yang layak harus dibuat untuk pelaksanaan perintah penguasa yang
kompeten, sebagai mana diacu dalam peraturan 14.1 di atas, oleh penguasa itu sendiri
atau oleh beberapa otoritas lain sebagaimana yang dibutuhkan oleh kondisi.
23.2 Ketentuan semacam itu harus termasuk kekuatan untuk mengubah perintah sebagaimana
penguasa yang kompeten mungkin menganggapnya perlu dari waktu ke waktu, dengan
syarat bahwa perubahan semacam itu harus ditentukan sesuai dengan prinsip yang
terkandung dalam Peraturan ini.
Komentar
Disposisi dalam kasus anak, lebih dari dalam kasus orang dewasa, cenderung untuk
memcngaruhi kehidupan pelaku kejahatan untuk jangka waktu yang lama. Jadi, merupakan
hal yang penting bahwa penguasa yang kompeten atau penguasa independen (lembaga
pembebasan bersyarat, petugas percobaan, institusi kesejahteraan pemuda atau lainnya)
dengan kualifikasi yang setara dengan penguasa berkompeten yang secara langsung
mendisposisikan kasus tersebut harus memantau pelaksanaan disposisi. Di beberapa negara,
juga lembaga khusus telah ditugaskan untuk keperluan tersebut.
Komposisi, kekuasaan dan fungsi penguasa harus bersifat luwes, yang digambarkan secara
umum dalam peraturan 23 untuk menjamin penerimaannya secara luas.
24. Ketentuan Tentang Pendampingan yang Dibutuhkan
24.1 Usaha harus dilakukan untuk memberikan kepada anak, pada semua tingkat proses
hukum, dengan pendampingan yang diperlukan seperti penginapan, pendidikan atau
latihan kejuruan, pekerjaan atau bantuan lain, yang bermanfaat dan praktis, untuk
memudahkan proses rehabilitasi.
Komentar
Peningkatan kesejahteraan anak merupakan pertimbangan utama. Dengan demikian,
peraturan 24 menekankan pentingnya untuk menyediakan fasilitas persyaratan, pelayanan,
pendampingan lain yang mungkin meningkatkan kepentingan terbaik anak pada seluruh
proses rehabilitasi.
25. Mobilisasi Relawan dan Pelayanan Masyarakat Lainnya
25.1 Relawan, organisasi relawan, lembaga lokal dan sumber daya masyarakat lainnya
harus diminta untuk menyumbang secara efektif bagi rehabilitasi anak dalam suasana
tatanan masyarakat, sejauh mungkin, dalam unit keluarga.
Komentar
Peraturan ini mencerminkan kebutuhan untuk orientasi rehabilitasi dalam semua pekerjaan
dengan pelaku kejahatan anak. Kerjasama dengan masyarakat merupakan-hal yang sangat
penting jika tujuan penguasa yang kompeten ingin dilaksanakan secara efektif Relawan dan
pelayanan suka reia, secara khusus, telah terbukti merupakan sumberdaya yang berharga
namun saat ini kurang digunakan. Dalam beberapa hal, kerjasama dengan mantan pelaku
kejahatan (termasuk mantan pecandu) dapat sangat membantu.
Aturan 25 berasal dari prinsip yang tertuang daftar aturan 1.1 sampai 1.6 dan mcngikuti
ketentuan yang relevan dari Kovenan Internasional Hak-hak sipil dan Politik.
Bagian Lima
Perlakuan dalam Rumah Tahanan
26. Tujuan Perlakuan Dalam Rumah
Tahanan
26.1 Tujuan pelatihan dan perlakuan terhadap anak yang ditempatkan di rumah tahanan
adalah untuk memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan ketrampilan,
dengan tujuan untuk membantu mereka menjalankan peranannya yang secara sosial
konstruktif dan produktif dalam masyarakat.
26.2 Anak dalam rumah tahanan harus menerima perawatan, perlindungan dan semua
bantuan yang dibutuhkan-sosial, pendidikan, ketrampilan, psikologis, pengobatan dan
psikis yang mungkin mereka butuhkan karena umur, jenis kelamin, dan kcpribadian
mereka dan untuk kepentingan perkembangan mereka secara keseluruhan.
26.3 Anak dalam rumah tahanan harus dipisah dari orang dewasa dan harus ditahan dalam
rumah tahanan yang berbeda atau dalam bagian yang tcrpisah pada lembaga yang
juga dipergunakan untuk orang dewasa.
26.4 Pelaku kejahatan anak perempuan yang ditempatkan dalam rumah tahanan herhak
mendapat perhatian khusus sesuai dengan kebutuhan dan masalah prihadi mereka.
510 ADNAN BUYUNG NASUTION DAN A. PATRA M. ZEN
511 INSTRUMEN INTERNASIONAL PoKoK HAK AsASI MANUSIA
Mereka tidak boleh mcnerima perawatan, perlindungan, bantuan dan pelatihan yang
kurang dibanding dcngan pelaku kejahatan lelaki. Perlakuan adil terhadap mercka
harus dijamin.
26.5 Demi kepentingan, dan kesejahteraan anak dalam rumah tahanan, orangtua atau wali
harus memiliki hak untuk masuk.
26.6 Kerjasama antar-kementerian dan antar-departemen harus membantu pcrkembangan
untuk tujuan memberikan pendidikan yang layak atau, jika tepat, pelatihan kejuruan
bagi anak dalam rumah tahanan, dengan tujuan untuk menjamin bahwa mereka tidak
meninggalkan rumah tahanan dengan menderita kerugian pendidikan.
Komentar
Tujuan perlakuan rumah tahanan seperti yang ditetapkan dalarn pcraturan 26. 1 dan 26.2
akan dapat ditcrima pada sistem dan budaya manapun. Namun, tujuan tersebut belum
tcrcapai di manapun, dan lebih banyak lagi yang harus dilakukan dalam hal ini.
Bantuan medis dan psikologis, secara khusus, sangat penting bagi anak muda pecandu
narkotika, suka kckerasan, dan pcnderita sakit jiwa yang dimasukkan ke dalam rumah
tahanan.
Dihindarinya pengaruh negatif melalui pelaku kejahatan dewasa dan perlindungan terhadap
kesejahteraan anak dalam suasana rumah tahanan, seperti yang ditetapkan dalam peraturan
26.3, sejalan dengan panduan prinsip dasar dari Peraturan terscbut, seperti yang ditetapkan
oleh Kongres Ke-6 dalarn resolusi kecmpatnya. Aturan terse but tidak mcncegah Negara
melakukan tindakan lain mclawan pengaruh negatif dari pelaku kejahatan dewasa, yang
sedikitnya sama efektifnya dengan tindakan yang disebutkan dalam peraturan (lihat juga
peraturan 13.4)
Peraturan 26.4 menunjukkan fakta bahwa pelaku kejahatan perempuan secara normal
mendapatkan perhatian yang kurang dibandingkan dengan pelaku kejahatan laki-laki, seperti
yang ditunjukkan oleh Kongres Ke-enam. Secara khusus, resolusi 9 dari Kongres Keenam
mengamanatkan pcrlakuan yang adil bagi pelaku kejahatan perempuan pada setiap tingkat
proses peradilan pidana dan perhatian khusus untuk masalah dan kebutuhan khusus mereka
sclama dalam tahanan. Lebih lanjut, peraturan ini juga dipertimbangkan dalam komentar
Dcklarasi Caracas pada Kongrcs Ke-6 yang antara lain, meminta perlakuan yang setara
dalam pclaksanaan peradilan pidana, dan dengan latar belakang Deklarasi tentang
Penghapusan Semua Bcntuk Diskriminasi terhadap Percmpuan serta Konvensi tentang
Penghapusan Scmua Bentuk Diskriminasi Tcrhadap Perempuan.
Hak untuk akses (peraturan 26.5) be rasa! dari ketentuan peraturan 7. I, I 0. I, I 5.2 dan
18.2. Kcrjasama antar kementerian dan antar departemen (peraturan 26.6) secara khusus
penting demi kcpcntingan peningkatan kualitas secara umum perlakuan dan pelatihan di
rumah tahanan.
27. Pencrapan Pcraturan Standar Minimum ten tang Perlakuan bagi Narapidana
yang Disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
27. 1 Peraturan standar minimum tentang perlakuan bagi narapidana dan rekomendasi yang
berhubungan harus diterapkan sejauh hal itu relevan dengan perlakuan terhadap pelaku
kejahatan anak di rumah tahanan, termasuk mereka yang mencrirna keputusan
penundaan penahanan.
27.2 Usaha harus dilakukan untuk melaksanakan prinsip tcrkait yang tcrtuang dalarn
Peraturan Standar Minimum tentang Perlakuan bagi Narapidana seluas-luasnya
sehingga rncmenuhi berbagai kebutuhan anak yang sesuai dengan tingkat umur, jcnis
kelamin, dan kepribadian mereka.
Komentar
Peraturan Standar Minimum tentang Pcrlakuan bagi Narapidana adalah salah satu dari
instrumen pcrtama dari jenis ini yang disebarluaskan oleh Pcrscrikatan Bangsa-Bangsa.
Pada umumnya disctujui bahwa peraturan terscbut mempunyai clampak yang mcnclunia.
Meskipun masih ada negara di mana pelaksanaannya lcbih bersifat aspirasi daripada
kenyataan, Pcraturan Standar Minimum itu terus mempunyai pengaruh yang penting dalam
pelaksanaan lembaga rehabilitasi secara manusiawi dan adil.
Beberapa perlindungan penting yang mencakup pelaku kejahatan anak dalarn rumah tahanan
terkandung dalam Peraturan Standar Minimum tentang Perlakuan bagi Narapidana
(akomodasi, arsitektur, tempat tidur, pakaian, keluhan dan permintaan. kontak clengan
dunia luar, makanan, perawatan medis, pelayanan kcagamaan, pemisahanmcnurut umur.
staf, pekerjaan; dan sebagainya) seperti halnya ketentuan yang menyangkut hukuman dan
disiplin. dan penahanan pelaku kejahatan yang berbahaya. Merupakan hal yang tidak layak
untuk mcngubah Aturan Standar Minimum tersebut sesuai dcngan karaktcristik khusus
rumah tahanan untuk pelaku kejahatan anak dalam lingkup Peraturan Standar Minimum
bagi Pelaksanaan Peradilan Anak.
Peraturan 27 memfokuskan pada pentingnya kebutuhan bagi anak dalam rurnah tahanan
(peraturan 37 .I) maupun keragaman kebutuhan sesuai dengan umur, jcnis kelarnin, dan
kepribadian mereka (peraturan 27.2) Jadi, tujuan dan isi pcraturan itu saling herhubungan
dengan ketentuan yang relevan dari Peraturan Standar Minimum tentang Perlakuan bagi
Narapidana.
28. Jalan Lain yang Cepat dan Sering Digunakan untuk Pembebasan Bcrsyarat
28.1 Pembebasan bcrsyarat dari rumah tahanan harus digunakan oleh penguasa yang tepat
seluas-luasnya, dan mendapat jaminan pada waktu secepat mungkin.
28.2 Anak yang dibebaskan bersyarat dari rumah tahanan harus dibantu dan diawasi oleh
penguasa yang tepat dan seharusnya mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
512 ADNAN BuvuNG NASUTION DAN A. PATRA M. ZEN
513 INSTRUMEN INTERNASIONAL PoKoK HAK AsASI MANUSIA
Komentar
Kekuasaan untuk mcmerintahkan pembebasan bersyarat dapat mengandalkan diri pada
penguasa yang kompeten ("competent autority "), seperti yang disebutkan dalam peraturan
14.1 atau oleh beberapa penguasa lain. Dalam konteks ini, lebih tepat menggunakan istilah
otoritas yang tepat ("appropriate authority") ketimbang otoritas yang kompeten ("competent
autority ").
Keadaan yang memperoleh pembebasan bersyarat haruslah lebih disukai ketimbang hukuman
penuh. Berdasarkan bukti-bukti mengenai kemajuan yang memuaskan ke arah rehabilitasi,
bahkan pelaku kejahatan yang dianggap berbahaya pada saat ditahan di rumah tahanan,
dapat dibebaskan bersyarat apabila memungkinkan. Seperti halnya masa percobaan,
pembebasan semacam ini mungkin bersyarat mengenai terpenuhinya secara memuaskan
kebutuhan-kebutuhan yang ditetapkan oleh penguasa yang relevan dalam jangka waktu
yang ditetapkan dalam keputusan, misalnya sehubungan dengan "kelakuan baik" dari prilaku
kejahatan, kehadiran dalam program kemasyarakatan, tinggal dalam rumah penampungan,
dan sebagainya.
Dalam hal pe!aku kejahatan yang dibebaskan bersyarat dari rumah tahanan, pendampingan
dan pengawasan oleh petugas masa percobaan, atau lainnya (khususnya di mana masa
percobaan belum disahkan) harus diberikan dan dukungan masyarakat harus ditumbuhkan.
29. Pcngaturan semi-rumah tahanan
29.1 Usaha harus dilakukan untuk memberikan pengaturan semi-rumah tahanan seperti
rurnah penarnpungan, rumah pendidikan, pusat latihan sehari dan pengaturan lain
yang tepat yang dapat membantu anak yang dalam upaya integrasi kembali dengan
masyarakat yang semestinya.
Komentar
Pentingnya perawatan setelah menjalani jangka waktu penahanan dalam rumah tahanan
tidak boleh diremehkan. Peraturan ini menekankan pada kebutuhan membentuk jaringan
pengaturan semi-rumah tahanan.
Peraturan ini juga menekankan kebutuhan untuk bermacam ragam fasilitas pelayanan yang
dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari pelaku kejahatan anak, guna
masuk kembali ke dalam masyarakat dan untuk memberikan panduan dan dukungan struktural
sebagai langkah penting menuju integrasi kembali dalam masyarakat yang berhasil.
Bagian Enam
Penelitian, Perencanaan, Perumusan Kebijakan dan EYaluasi
30. Pcnclitian sebagai dasar untuk percncanaan, pcrumusan kebijakan dan cvaluasi.
30.1 Usaha harus dilakukan untuk mengatur dan mcningkatkan pcnelitian yang pcrlu scbagai
dasar perencanaan dan perumusan kebijakan yang efcktif.
30.2 Usaha harus dilakukan untuk meninjau, menilai secara periodic kecendcrungan,
masalah dan scbab-sebab kenakalan dan kejahatan yang dilakukan olch anak scpcrti
juga berhagai kebutuhan khusus anak yang ada dalam tahanan.
30.3 Usaha harus dilakukan untuk mcnctapkan mekanisme penelitian evaluatif sccara bcrkala
yang melekat dalam sistem pelaksanaan peradilan anak dan untuk mcngumpulkan dan
menganalisis data dan informasi yang relevan bagi pcnilaian yang tcpat serta
pengembangan dan memperbaiki pelaksanaan di rnasa mendatang.
30.4 Penyampaian pelayanan dalam pelaksanaan peradilan anak harus secara sistematis
direncanakan dan dilaksanakan sebagai bagian yang tidak tcrpisal!kan dari usaha
pembangunan nasional.
Komentar
Penggunaan penelitian sebagai dasar bagi masukan kehijakan peradilan a1uk telah diakui
secara luas sebagai mekanisme yang penting untuk menjaga agar pelaksanaan tidak
ketinggalan dari kemajuan ilmu pcngctahuan dan pcrkembangan serta perhaikan dari sistem
peradilan anak yang berkclanjutan. Umpan balik yang saling menguntungkan antara
penelitian dan kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam peradilan anak. Dcngan
perubahan yang cepat dan seringkali drastis dalam gaya hidup dari anak muda dan dalam
bcntuk dan dimensi kejahatan anak. tanggapan masyarakat dan peradilan tcrhadap kcjahatan
dan kenakalan anak dengan ccpat menjadi ketinggalan jaman dan tidak mcncukupi.
Pcraturan 30 dcngan demikian menetapkan standar untuk mcngintegrasikan penelitian dalam
proses perumusan kcbijakan dan penerapan dalam pelaksanaan pcraclilan anak. Pcraturan
ini sccara khusus mcnarik perhatian pada kebutuhan untuk meninjau dan mcngevaluasi
sccara tcratur program-program dan tindakan yang telah ada dalam konteks yang lchih
luas dari kcseluruhan tujuan pembangunan.
Pcnilaian tcrus-mcncrus terhadap kebutuhan anak, maupun keccnderungan dan masalah
kcnakalan. merupakan suatu prasyarat untuk memperhaiki mctode mcrumuskan kcbijakan
yang tepat dan menctapkan intervensi yang memadai, haik di tingkat formal maupun
informal. Dalam kontcks ini, pcnelitian oleh orang dan icmhaga yang indcpendcn harus
difasilirasi olch hadan yang bertanggung jawah. dan hal ini bcrharga untuk memperolch
dan mcmperhitungkan pandangan anak itu sendiri, tidak hanya pamlang;m para pihak y:mg
Inempunyai akscs atas sistem yang herlaku.
514 AoNAN BuYUNG NASUTION DAN A. PATRA M. ZEN
515 INSTRUMEN INTERNASIONAL PoKOK HAK AsAsl MANUSIA
Prust:s pnencanaan harus secara khusus menckankan sistem yang lehih efcktif dan layak
untuk melaksanakan kebutuhan pelayanan. Ke arah tujuan itu, harus ada penilaian yang
menyeluruh dan bcrkala mengenai kcbutuhan dan masalah khusus dan berjangkauan luas
dari anak serta idcntifikasi prioritas yang jclas dan tegas. Dalam hubungan itu. harus ada
juga koordinasi dalam penggunaan sumber daya yang ada, tcnnasuk alternatif dan dukungan
masyarakat yang kiranya cocok untuk menetapkan prosedur khusus yang dirancang untuk
melaksanakan dan memantau program yang telah ada.
H. I 0. Dcklarasi mcngcnai Prinsip-prinsip Keadilan Dasar bagi Korban Kejahatan
dan Pcnyalahgunaan Kckuasaan (1985)
Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan
Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985)
Disahkan oleh Resolusi Majclis Umum 40/34, 29 Nopember 1985
A. Korban Kejahatan
I. "Korban" berarti orang-orang yang, secara pribadi atau kolektif, telah menderita
kerugian, tcrmasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi
atau perusakan cukup besar atas hak-hak dasarnya, lewat tindakan atau penghapusan
yang bntcntangan dengan hukum pidana yang bcrlaku di Negara-negara Anggota,
tcnnasuk hukum yang mclarang pcnyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana.
2. Seorang dapat dianggap korban, berdasarkan Deklarasi ini, tanpa menghiraukan apakah
pclaku kejahatannya dikenali, ditahan, diajukan ke pengadilan atau dihukum dan tanpa
menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku kejahatan dan korban. Istilah
"korban" juga termasuk, di mana tepat, kcluarga dekat atau tanggungan korban
langsung orang-orang yang telah menderita kerugian karena campur tangan untuk
mcmbantu korban yang dalam keadaan kesukaran atau mencegah jatuhnya korban.
3. Ketentuan-ketentuan yang terkandung di sini akan bcrlaku bagi semua orang, tanpa
perbcdaan segala macam jenis, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, umur, bahasa,
agama, kekayaan, status kelahiran atau keluarga, asal usul etnis atau sosial, dan
ketidakmampuan.
Kcsempatan untuk mempcroleh keadilan dan perlakuan adil.
4. Korban harus dipcrlakukan dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya. Korhan
bt:rhak mt:ndapat kesempatan menggunakan mekanisme keadilan dan memperoleh
ganti rug1 dcngan scgera, sebagaimana ditetapkan oleh perundangan nasional, atas
kerugian yang dideritanya.