Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Webinar PERSI “Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa Pada Keadaan Darurat”
11 April 2020
atok irawan
Atok Irawan, dr.SpP.
Sidoarjo, 1 Mei 1966
email : [email protected]
PENDIDIKAN Dokter Umum FK UNAIR Lulus 1991
Spesialis Paru FK Unair / RSUD Dr. Sutomo 2001
RIWAYAT PEKERJAAN
Dokter PTT Kabupaten Larantuka NTT 1992 - 1995
Dokter PNS Puskesmas Taman Sidoarjo 1996 - 1997
Dokter Paru Fungsional RSUD Sidoarjo 2002 - 2006
Kasi Pelayanan Medis RSUD Sidoarjo 2006 - 2008
Kabid Pelayanan Medis RSUD Sidoarjo 2008 – 2011
Wadir Pelayanan RSUD Sidoarjo 2011 – 2013
Direktur RSUD Sidoarjo 2013 - sekarang
Pengurus Bidang Diklat PERSI JATIM 2017 – 2020
Ketua ARSADA JATIM 2018 – 2021
Pengurus Bina RS Pintar ARSADA PUSAT 2019 - 2022
Pendahuluan
Dalam Penanganan Keadaan Darurat
Pemerintah memiliki kewajiban Untuk HADIR
memberikan pelayanan agar keadaan darurat segera
teratasi dan terkendali
Pengadaan dilakukan dengan PENUNJUKAN LANGSUNG
Tanpa batasan nilai namun yang membatasi adalah
kebutuhan Barang/jasa yang khusus
dalam keadaan tertentu
Salah satu penanganan
Keadaan Darurat diperlukan
Barang/Jasa yang bersifat
MENDESAK dengan
Prioritas KECEPATAN &
KETEPATAN
Pemenuhan kebutuhan
Barang/Jasa
Tidak direncanakan sebelumnya
dari aspek Jenis, Jumlah & Waktu
yang tidak dapat ditunda
dan harus dilakukan segera
Definisi
Keadaan yang disebabkan oleh bencana alam,
Bencana non alam dan/atau bencana sosial
Setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
Keadaan Darurat Bencana
Suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai
Keadaan Darurat Bencana disebabkan :
- Bencana Alam
- Bencana Non Alam : Gagal Teknologi, Gagal Modernisasi,
Epidemi, wabah penyakit dll
- Bencana Sosial : Konflik sosial, teror
Suatu keadaan yang ditetapkan oleh
Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu
Tertentu dalam rangka menanggulangi
Keadaan darurat
Kriteria Keadaan Darurat
1
Status Keadaan Darurat
2
3
Regulasi Pengadaan Barang/Jasa pada keadaan Darurat
Perpres 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bab VIII Pengadaan Khusus Bagian Kesatu : Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan keadaan darurat
Pasal 59 Butir 1 : Penanganan Keadaan Darurat tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera
Butir 2 : Jenis keadaan Darurat
Butir 3 : Penetapan Keadaan Darurat dilakukan sesuai ketentuan perundangan
Butir 4 : Keadaan Darurat meliputi Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan
Transisi Darurat Pemulihan
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan keadaan
Darurat
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020
Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan
Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 ( COVID-19 )
1
2
3
Langkah2 Pengadaan Barang/Jasa pada keadaan Darurat
Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 )
PA atau KPA menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam penanganan Covid-19
dan memerintahkan PPK untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
PPK melaksanakan langkah-langkah :
1. Menunjuk Penyedia yang pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi
pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik. Penunjukan penyedia
dilakukan walau harga perkiraannya belum dapat ditentukan
2. Untuk Pengadaan Barang :
a. Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui Penyedia
b. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang
c. Melakukan Pembayaran dengan uang muka atau setelah barang diterima
3. Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya / Jasa Konsultasi
4. Untuk Pengadaan Barang, Jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi diutamakan
menggunakan jenis kontrak HARGA SATUAN
1
2
Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan darurat dalam penanganan Covid-19
dapat dilaksanakan dengan SWAKELOLA
3
Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran
PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau BPKP
4
Regulasi Pengadaan Barang/Jasa pada keadaan Darurat
Surat Edaran KPK no 8 Tahun 2020 ( 2 April 2020 )
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada kondisi Darurat :
Efektif, Transparan & Akuntabel dengan tetap berpegang pada konsep
HARGA TERBAIK ( Value for Money ) sesuai dengan psl 4 Perpres 16/2018
Harga bukan variabel tunggal, ada variabel lain pembentuk harga
terutama kualitas dan wajtu ditengah situasi darurat
Anggaran Pengadaan Barang/Jasa pada keadaan Darurat
Sumber
Anggaran
- BNPB /
Gugus Tugas
- Kemenkes
- Kemendagri
132 RS
Prosedur
Lama
- Pelaksanaan
sesuai Perkada
- Tata Kelola
Keuangan lebih
FLEKSIBEL
- Likuiditas
Keuangan
APBN
BLUD Permendagri 20/2020
- Pemda dapat melakukan
pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya yang
selanjutnya diusulkan
dalam RP-APBD
- Pembebanan Langsung
pada Belanja Tak Terduga
- Gugus Tugas Daerah
- 75 RS Prop Jatim
APBD
- Tidak Mengikat
- Umumnya
berupa Barang
- Tunai : prosedur
anggaran
Hibah
27 Jan 2020
PDP-1
1 RIK
4 RIB
2012
14 Feb 2020
PDP- 2
14 Mar 2020
PDP- 3
Pengembangan
- 10 RIK
- 4 RIB
21 Mar 2020
PDP- 8
10 RIK
4 RIB
28 Mar 2020
PDP- 12
Pengembangan
- 16 RIK
- 4 RIB
16 RIK
4 RIB
Pengembangan
- 25 RIK
- 21 RIB
10 April 2020
PDP- 33
Pojok Covid-19 & Klinik Paru – Covid-19
PSC119 – Jejaring Rujukan Covid-19
Tim Covid-19 - 4 Dokter Ahli Paru
- 2 Dokter Anak
- 1 Dokter Interna
- 1 Dokter Mikrobiologi
- 1 Dokter Psikiatri
- 1 Dokter Patologi Klinik
- 1 Dokter Radiologi
- 1 Dokter Obsgyn
- Perawat
RIK : 32, RIB : 9
Surat MenPan RB
Nomor B/357/M.SM.01.00/2020
Perihal Percepatan Pemenuhan NAKES
di RSU/RSUD BLUD
Dalam Rangka Menghadapi
Keadaan Darurat Pandemi Covid-19
Bagaimana bila SDM terbatas ?
Situasi & Prediksi Covid-19
- Lonjakan Jumlah Terkonfirmasi Covid-19 : 2 Maret 2020 diumumkan 2 Positif
Covid-19 2 April 2020 : 1.790 kasus dengan Kematian : 170 jiwa ( 9,5 % )
- Pelayanan Covid-19 membutuhkan Penambahan RIK, sarpras, alat khusus,
APD & BMHP yang terus bertambah serta kesiapan SDM
Estimasi Matematis
Covid-19
Data 10 April 2020
Positif : 3.512 Sembuh : 282
Meninggal : 306 ( 8,7 % )
Pengadaan Pelayanan Covid 19
Diagnosis :
- Skrining Rapid Test
- Swab PCR : Balitbangkes
ITD Unair
- VTM & Flocked Swab
- PCR gene expert
Reagen ?
Pelayanan / Terapi :
- Ruang Isolasi Pengembangan RIK
- Alked : Ventilator, Bed Monitor dll
- Sarpras : Hepa Filter, Exhaust hood
Exhaust fan
- Obat : Antivirus ARV
kloroquin
- APD Ruang Isolasi
Pengadaan APD ( Zonasi )
-Rawat Jalan & IGD
-Rawat Inap
-Kamar Operasi
-Radiologi
-Laboratorium
-CSSD – Laundry
-Kamar Jenazah
- Desinfektan Area publik
& Seluruh Ruang Pelayanan
- Sarana Cuci Tangan
- Monitor Skrining Pengunjung & Staf
- Tata Kelola Limbah Covid-19
Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan
Transisi Darurat ke Pemulihan ( Perpres 16/2018 ) Justifikasi Kepala Daerah
1 2
3
4
Sosialisasi Pencegahan Covid-19
Permasalahan
Ketersediaan Barang yang dibutuhkan Sulit didapat
Pembatalan paket alked Pabrikan tidak bisa memproduksi karena
bahan baku langka
Nilai Tukar Rupiah Semakin Tinggi Tidak bisa order barang / alked
Pengadaan secara e katalog beberapa tidak direspon penyedia
karena barang kosong dan harga berubah
Beberapa barang yang dibutuhkan setiap hari harga berubah
& lebih Mahal, berlipat dari harga Normal
Barang yang dibutuhkan untuk Covid-19 belum ada ijin edarnya
Keterlambatan jadwal pengiriman barang terutama barang impor
Penyedia kesulitan mencukupi dokumen terkait pajak ppn dan pph yang
dipersyaratkan pertanggung jawaban bendahara sebagai pemungut pajak
1
2
3
4
5
6
7
8
Resume
Sudah Ada Regulasi & Legalitas
Pengadaan Barang/Jasa Pelayanan Covid-19
Pengadaan dalam Pelayanan Pasien Covid-19
Juga pencegahan penularan staf RS
Permasalahan keterbatasan sarana diagnostik
Barang untuk pelayanan Covid-19 LANGKA
Harga Berubah & Mahal, Rupiah terpuruk
Dalam Keadaan Darurat dengan waktu yang
tidak bisa diprediksi bahkan mungkin makin
meningkat lonjakan kasus Covid-19
Pengadaan Barang/Jasa dengan cara
diluar keadaan Normal / Darurat
Tetap mengacu Tata Kelola yang Benar
1
2
3
4