Aspek Hukum Koperasi IndonesiaAfriva Khaidir, PhD.

Filosofi koperasi Badan organisasi koperasi memiliki karakteristik

dan cara tersendiri dalam melakukan kegiatan perekonomiannya.

Lebih jauh lagi dalam aktivitas perekonomian dunia, bahwa eksistensi koperasi benar-benar hadir didalam kehidupan sehari-hari; seperti dilingkungan para pelajar, mahasiswa, pegawai negeri, pedagang, dan pejabat pemerintahan.

Pada dasarnya ideologi perekonomian itu sendiri memang menghendaki berkooperasi, yang biasa disebut dengan ekonomi kerakyatan

Ideologi koperasi Ideologi Koperasi muncul pada era

kejayaan kapitalisme, yang lebih mengutamakan peranan manusia dalam memupuk modal. Dalam arti bahwa menjalankan suatu usaha haruslah bekerja sama satu dengan yang lainnya dalam suatu wadah yang diorganisir dan mempunyai program yang teratur dan dikelola bersama-sama secara demokratis.

definisi UU No. 25 tahun 1992 tentang

perkoperasian memberikan definisi koperasi sebagai “badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Bapak koperasi Mohammad Hatta dalam bukunya The

Cooperative Movement in Indonesia, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.

Bung HattaBapak Koperasi Indonesia

Unsur Koperasi Merupakan perkumpulan orang, bukan semata perkumpulan modal. Adanya persamaan baik dalam tujuan kepentingan maupun dalam kegiatan

ekonomi, yang menyebabakan lahirnya beragam bentuk sejenis koperasi. Merupakan usaha yang bersifat social Bukan bertujuan untuk keuntungan badan koperasi itu sendiri, tetapi untuk

kepentingan kesejahteraan anggota. Diurus bersama, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Netral. Demokratis. Menghindari persaingan antaranggota. Merupakan suatu sistem. Sukarela. Mandiri dengan kepercayaan diri. Keuntungan dengan manfaat sama. Pendidikan. Moral. Pengaturan beragam untuk setiap anggota dengan prinsip-prinsip koperasi.

Pengaturan koperasi zaman kolonialisme Veror op de cooperative verenigingen

(staatsblad 431 tahun 1915) Dalam pasal 1 (1) regeling der

cooperatieve verenigingen stb.227 tahun 1876, sama halnya dengan peraturan koperasi pertama di Indonesia yakni verordening op de cooperatieve verenigingen stb.431 tahun 1915.

Koperasi sebagai hukum perdata pada dasarnya koperasi yang

dimaksudkan dalam peraturan-peraturan tersebut adalah suatu perkumpulan berbadan hukum yang tunduk pada pertauran hukum perdata yang termuat dalam burgerlijk wetboek (KUH perdata) dan wetboek van koophandel (KUH Dagang).

Aturan berikutnya Regeling Inlanndsche Cooperatieve Verenigingen (Staatsblad No.91 tahun

1927) Sebagai kelanjutan dari adanya reaksi keras dan desakan dari rakyat

hindia belanda, maka pada tanggal 10 juni 1920 berdasarkan gouvernements-besluit No. 1, dibentuklah cooperatieve commisie

Aglemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen Stb. 108 tahun 1933 Dengan adanya aglemene regeling op de coopertieve ini (himgga masa-

masa berikutnya) syarat-syarat untuk mendirikan koperasi tidak lagi menjadi masalah dan memberatkan bagi orang-orang asli hindia belandaRegeling Cooperatieve Verenigingen (Stb. 179 tahun 1949)

Pada tanggal 7 juli 1949 diterbitkan regeling cooperatieve verenigingen (stb. 179/1949), yakni mengenai koperasi yang berlaku untuk orang Indonesia ini tidak mencabut peraturan yang sebelumnya yaitu algemene regeling op de cooperatieve verenigingen stb. 108/1933

Pengaturan zaman kemerdekaan

Undang-undang tentang perkumpulan koperasi No. 79 tahun 1958

Undang-undang ini memang dibuat secara tergesa-gesa dan telah berulang kali disusun dan disempurnakan oleh jawatan koperasi, tetapi menjelang hingga akhir tahun 1958 belum pernah diajukan kepada perlemen. Dengan adanya hal itu, maka tidak banyak membawa perubahan dan masih belum memenuhi kebutuhan untuk mengatur tentang perkumpulan koperasi.

Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi.

Untuk merumuskan pola perkoperasian sehubungan dengan PP No. 60 tahun 1959, maka pada tanggal 25 s/d 28 mei 1960 di Jakarta dilakukan musyawarah kerja koperasi dengan hasil keputusan bahwa :

Menjadikan manipol-usdek sebagai landasan idiil koperasi Pelaksaan ekonomi terpimpin memberikan peluang besar kepada koperasi, yang berarti bahwa

koperasi dikendalikan secara intensif oleh pemerintahan dan itu menyimpang dari UUD 1945.

Pengaturan zaman orde lamaInpres No. 3 tahun 1960 sebagai berikut:Pendidikan koperasi untuk kader-kader masyarakat, untuk kader-kader pemerintah, tenaga pengajar dan pendidikan sekolah menengah atas serta akademi koperasi.Pemasukan mata pelajaran koperasi di sekolah-sekolah sejak SD-SMU.UU Perkoperasian No. 14 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.Pada tanggal 2 s/d 10 Agustus 1965 di Jakarta diadakan musyawarah nasional koperasi kedua. Hadirnya utusan daerah ke Munaskop II ini pada dasarnya hanya diperlukan untuk mengesahkan keputusan-keputusan yang telah dipersiapkan terlebih dulu, keputusan yang lebih bersifat politis. Serta pengesahan UU No. 14 tahun 1965 oleh presiden Soekarno tentang pokok-pokok perkoperasian (lembaran Negara No. 75 tahun 1965), yang didalamnya diterapkan prinsip Nasakom.

Pengaturan zaman orde baru UU No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok

perkoperasian dilandasi oleh pemikiran dan kaidah ekonomi.

Dengan berlakunya undang-undang ini yang didalamnya mengharuskan koperasi-koperasi melakukan penyesuaian dalam penertiban organisasi koperasi tersebut. Seiring dengan mulai dilaksanakanya REPELITA I, pertumbuhan koperasi mendapat dukungan pemerintah secara akomodatif serta terpenuhilah keinginan masyarakat, aktivis koperasi untuk memiliki landasan pokok untuk mengatur kegiatan perkoperasian yang sesuai dengan jiwa dan semangat pemerintah orde baru; berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Reformasi pengaturan koperasi di Indonesia UU No. 25 tahun 1992 ini diterbitkan untuk

menyesuaikan gerak langkah koperasi dengan perkembangan keadaan perekonomian pada secara umum.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945. selain itu, UU No. 25 tahun 1992 juga memberi kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun bukan anggota.

Syarat pendirian Syarat mendirikan sebuah koperasi baik yang

diatur dalam UU koperasi tahun 1992 maupun yang diatur dalam UU koperasi tahun 1967 sangat simpel, yaitu hanya memerlukan calon pendiri sebanyak minimal 20 orang, dari dua puluh orang tersebut kemudian semuanya dapat menjadi anggota, dan diantara mereka dapat dipilih menjadi anggota pengurus, maupun anggota pengawas.

Setelah terpenuhi jumlah anggota minimal dan kesemua anggota, maka proses selanjutnya adalah menuangkan kesepakatan bersama kedalam anggaran dasar yang berbentuk akta pendirian koperasi.

Modal koperasi merupakan sebuah organisasi swadaya

yang mandiri yang didirikan menjadi sebuah wadah untuk berkumpul, bekerja sama dalam berusaha untuk meningkatkan kegiatan ekonomi para anggotanya. Jadi, organisasi koperasi merupakan suatu organisasi yang didirikan dengan tanpa modal karena koperasi merupakan salah satu dari organisasi perusahaan, yang didirikan untuk mengakumulasikan potensi keuangan (modal).

Nama dan domisili Ketentuan mengenai nama dan tempat

kedudukan koperasi merupakan salah satu dari ketentuan minimal yang harus dicantumkan dalam AD koperasi. UU perkoperasian harus memberikan aturan yang jelas mengenai nama yang bagaimana yang dapat dipergunakan sebagai suatu koperasi, seperti yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan terhadap nama yang dapat dipakai oleh sebuah perseroan terbatas, asal tidak bertentangan dengan hak atas kekayaan intelektual dan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, termasuk ketentuan perundang-undangan.

Jangka waktu berdiri Jangka waktu berdirinya koperasi dapat

ditetapkan terbatas dalam jangka waktu tertentu atau untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sesuai dengan tujuan dan kehendak  para pendiri.

Pengesahan akte pendirian Di dalam akta pendirian atau anggaran

dasar suatu koperasi yang dibuat (autentik) oleh dan ditandatangani dihadapan notaris harus dicantumkan nama-nama anggota atau orang-orang yang dipercayai atau ditunjuk untuk duduk dalam organisasi manajemen koperasi.

Status badan hukum koperasi Dengan mendapatkan status badan

hukum maka sebuah badan usaha koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga terhadap pihak ketiga apabila diperlukan dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggung jawab atas jalannya usaha badan hukum koperasi tersebut.

Anggaran dasar koperasi Anggaran dasar dari suatu perkumpulan

merupakan sebuah kumpulan dari aturan-aturan main yang dibuat oleh para pendiri perkumpulan itu; mengatur hubungan hukum dalam kehidupan perkumpulan itu baik secara eksternal maupun internal. Demikian juga anggaran dasar dari suatu badan usaha koperasi memuat semua ketentuan hukum yang berlaku bagi semua anggota koperasi tersebut.

pasal 7 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa:“Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan kata pendirian yang memuat Anggaran Dasar.”

Unsur anggaran dasar Menurut Pasal 8 UU No. 25 Tahun 1992 menyatakan

bahwa Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya daftar nama pendiri; nama dan tempat kedudukan ; maksud dan tujuan serta bidang usaha; ketentuan mengenai keanggotaan ; ketentuan mengenai Rapat Anggota ; ketentuan mengenai pengelolaan ; ketentuan mengenai permodalan ; ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya ; ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha ; ketentuan mengenai sanksi.

Modal koperasi Modal koperasi terdiri dari: Modal dasar Modal sendiri Modal pinjaman. Modal PenyertaanBerdasarkan SK menteri koperasi No. 145/menkop/1998,

penanaman modal penyertaan dapat diperoleh dari pemerintah, dunia usaha dan badan usaha lainnya baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun luar negeri, serta dari masyarakat umum. Untuk menawarkan atau mengundang para modal yang mau ikut memasukkan modal penyertaan ke dalam usaha koperasi, dapat dilakukan melalui media masa. Dari ketentuan inilah maka koperasi dapat menghimpun modal dari masyarakat luas di lingkungan sekitarnya, bahkan menarik modal dari luar negeri, baik secara manual konvensional maupun secara modern.

Keanggotaan koperasiDalam keanggotaan suatu Koperasi ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu:a)      Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi;b)      Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar;c)      Keanggotaan koperasi dapat di pindahtangankan.d)     Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi.

Kewajiban anggota

Disamping prinsip – prinsip diatas, setiap anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban setiap anggota koperasi adalahKewajiban1.      Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;2.      Berpartisipasi dalam kegiatan yang di selenggarakan oleh koperasi;3.      Mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar kekeluargaaan.  

Hak anggota

1.      Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan sesuatu dalam Rapat anggota;

2.      Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;

3.      Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam ketentuan Anggaran Dasar;

4.      Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar Rapat Anggota, baik di minta

maupun tidak di minta;5.      Memanfaatkan Koperasi dan mendapatkan pelayanan

yang sama antara sesame anggota;6.      Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi

menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Mekanisme pembubaranMekanisme Pembubaran koperasi berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian diatur di dalam BAB XIII tentang Pembubaran, Penyelesaian, dan Hapusnya Status Badan Hukum. Berdasarkan pasal 102 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan :a.         Keputusan Rapat Anggota;b.        Jangka waktu berdirinya telah berakhir;dan/atau;c.         Keputusan Menteri. 

Bubarnya koperasi Apabila seluruh prosedur telah dilaksanakan, maka

Pejabat yang berwenang, baru dapat membubarkan Koperasi, baik yang atas permintaan sendiri maupun yang atas kehendak- Pejabat. Untuk bubarnya Koperasi maka Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Pembubaran. Surat Keputusan Pembubaran tersebut harus dicatat dalam daftar Umum di tempat Koperasi yang bersangkutan terdaftar. Karena koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial, maka akibatnya banyak pihak yang tersangkut di dalam pembinaan Koperasi, dan banyak pula pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pembubaran Koperasi yang bersangkutan, untuk itu pihak-pihak tersebut harus pula menerima tembusan pembubaran tersebut.

Bubarnya koperasi Pada saat semua prosedur pembubaran

koperasi sudah dilaksanakan, Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sekian, terima kasih