ASPEK HUKUM ABORSI

Dr. Hj. Suci Nirmala

DEFINISIBahasa latin : abortus berhentinya kehamilan

sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin

Abortus provokatus merupakan jenis abortus yang sengaja dibuat/dilakukan, yaitu dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibu

Bayi dianggap belum dapat hidup diluar kandungan apabila usia kehamilan belum mencapai 28 minggu, atau berat badan bayi kurang dari 1000 gram

Abortus Provokatus Medisinalis/Artificialis/Therapeuticus. Abortus yang dilakukan dengan disertai indikasi medik,

yaitu demi menyelamatkan nyawa ibuSyarat-syarat :1. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

keahlian dan kewenangan untuk melakukannya sesuai dengan tanggung jawab profesi.

2. Harus meminta pertimbangan tim ahli.3. Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau

suaminya atau keluarga terdekat.4. Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki

tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah.

5. Prosedur tidak dirahasiakan.6. Dokumen medik harus lengkap

Indikasi : 1. Abortus yang mengancam (threatened abortion)

disertai dengan perdarahan yang terus menerus, atau jika janin telah meninggal (missed abortion).

2. Mola Hidatidosa atau hidramnion akut.3. Infeksi uterus akibat tindakan abortus kriminalis.4. Penyakit keganasan pada saluran jalan lahir5. Prolaps uterus gravid yang tidak bisa diatasi.6. Telah berulang kali mengalami operasi caesar.7. Penyakit-penyakit dari ibu yang sedang

mengandung

8. Penyakit-penyakit metabolik, misalnya diabetes yang tidak terkontrol yang disertai komplikasi vaskuler, hipertiroid, dan lain-lain.

9. Epilepsi, sklerosis yang luas dan berat.10.Hiperemesis gravidarum yang berat, dan chorea

gravidarum.11.Gangguan jiwa, disertai dengan kecenderungan

untuk bunuh diri. Pada kasus seperti ini, sebelum melakukan tindakan abortus harus dikonsultasikan dengan psikiater

Abortus Provokatus Kriminalisyang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi

medik (ilegal)menggunakan alat-alat atau obat-obat tertentutujuannya selain untuk menyelamatkan/mengobati

ibu, dilakukan oleh tenaga medis/non-medis yang tidak kompeten, serta tidak memenuhi syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh peraturan perundangan

Biasanya mengandung unsur kriminal atau kejahatan.

faktor-faktor dilakukan abortus provokatus kriminalis :

1. Alasan kesehatan, di mana ibu tidak cukup sehat untuk hamil.

2. Alasan psikososial, di mana ibu sendiri sudah enggan/tidak mau untuk punya anak lagi.

3. Kehamilan di luar nikah.4. Masalah ekonomi5. Masalah sosial, misalnya khawatir adanya penyakit

turunan, janin cacat.6. Kehamilan yang terjadi akibat perkosaan atau akibat

incest (hubungan antar keluarga).7. Selain itu tidak bisa dilupakan juga bahwa

kegagalan kontrasepsi juga termasuk tindakan kehamilan yang tidak diinginkan.

Dari segi medis adapun tahapan-tahapan aborsi spontan adalah sebagai berikut:

1. Aborsi iminens, yaitu adanya tanda-tanda perdarahan yang mengancam adanya aborsi, di mana janin sendiri belum terlepas dari rahim. Keadaan seperti masih dapat diselamatkan dengan pemberian obat hormonal serta istirahat total.

2. Aborsi insipiens, yaitu aborsi yang sedang berlangsung, di mana terjadi perdarahan yang banyak disertai janin yang terlepas dari rahim .Jenis seperti ini biasanya janin sudah tidak dapat lagi diselamatkan.

3. Aborsi inkomplit, yaitu sudah terjadi pembukaan rahim, janin sudah terlepas & keluar dari dalam rahim namun masih ada sisa plasenta yang menempel dalam rahim, & menimbulkan perdahan yang banyak sebelum akhirnya plasenta benar-benar keluar dari rahim. Pengobatannya harus dilakukan kuretase untuk mengeluarkan sisa plasenta ini.

4. Aborsi komplit, yaitu aborsi di mana janin & plasenta sudah keluar secara lengkap dari dalam rahim, walaupun masih ada sisa-sisa perdarahan yang kadang masih memerlukan tindakan kuretase untuk membersihkannya

ASPEK HUKUMAspek hukum pada aborsi mengenai :1. Wanita yang menggugurkan kandungan2. Orang lain yang menggugurkan kandungan si

wanita (bisa dokter, atau tenaga medis lainnya, dan juga dukun beranak, atau orang lain)

3. Orang lain yang membantu atau turut serta menggugurkan kandungan si wanita

4. Orang yang menyuruh menggugurkan kandungan si wanita.

Di Indonesia adapun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan soal aborsi & penyebabnya dapat dilihat pada:

A. KUHP Bab XIX Pasal 229,346 s/d 349, 535:1. Pasal 229: Barang siapa dengan sengaja mengobati

seorang perempuan atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

2. Pasal 346: Seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

3. Pasal 347:(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.(2)  Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.4. Pasal 348:

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, diancam dengan pidana penjara tujuh tahun.

5. Pasal 349: Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

6. Pasal 535 : Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangn atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

B. UU HAM, pasal 53 ayat 1(1): Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup & meningkatkan taraf kehidupannya.

C. UU Kesehatan:Pasal 75(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.(2)  Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; ataub.  kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(3)  Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dane.  penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri

Pasal 77Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pada penjelasan UU Kesehatan pasal 77 dinyatakan sebagai berikut:Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan  yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

Meskipun dalam KUHP tidak terdapat satu pasal pun yang memperbolehkan seorang dokter melakukan abortus atas indikasi medik, sekalipun untuk menyelamatkan jiwa ibu, dalam prakteknya dokter yang melakukannya tidak dihukum bila ia dapat mengemukakan alasan yang kuat dan alasan tersebut diterima oleh hakim (Pasal 48).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Pasal 15 ayat 1 dan 21)    Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan  jiwa ibu hamil atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan :Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan

diambilnya tindakan tersebut.Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian

dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggungjawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.

Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.

Pada sarana kesehatan tertentu

D. UU Penghapusan KDRTPasal 10 mengenai hak-hak korban pada butir (b): Korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.Di sini dicoba disimpulkan sesuatu dan mempunyai persepsi dari pernyataan butir-butir pasal UU KDRT sebelumnya yang saling berkaitan:1.Pasal 2(a): Lingkup rumah tangga ini meliputi: Suami, isteri, anak.2.Pasal 5: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumahtangganya dengan cara:

1.Kekerasan fisik2.Kekerasan psikis3.Kekerasan seksual4.Penelantaran rumah tangga5.Pasal 8(a): Kekerasan seksual meliputi:

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

TERIMA KASIH