Asesmen Program Kemasyarakatan oleh Kelompok Usaha RGElib.ui.ac.id/file?file=digital/20315628-LP 2012 7 Asesmen program.pdfANALISIS SWOT 4.1. Tinjauan dari sisi internal 4.1. Tinjauan

Asesmen Program Kemasyarakatan oleh Kelompok Usaha RGE

Laporan Akhir

Disusun oleh

Dr. Semiarto Aji Purwanto

Untuk

Pusat Kajian Antropologi

Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Indonesia

2011

Asesmen program..., Semiarto Aji Purwanto, FISIP UI, 2011

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang 1.2. Tujuan 1.3. Penekanan khusus. 1.4. Metodologi 1.5. Dasar pemilihan lokasi survei

1.5.1. Pemilihan lokasi survei di RAPP 1.5.2. Pemilihan lokasi survei di AA

2. ASESMEN PROGRAM SOSIAL RAPP 2.1. Masyarakat dan desa sekitar RAPP 2.2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat 2. 3. Program dan bantuan perusahaan untuk masyarakat

2.3.1. Sejarah dan kebijakan pengelolaan aspek sosial oleh RAPP 2.3.2. Pengetahuan masyarakat terhadap program 2.3.3. Relasi perusahaan dengan masyarakat desa

2. 4. Studi Kasus

3. ASESMEN PROGRAM SOSIAL DI ASIAN AGRI 3.1. Masyarakat dan desa sekitar PT. Asian Agri 3.2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat 3.3. Program dan bantuan perusahaan untuk masyarakat

3.3.1. Sejarah dan kebijakan pengelolaan aspek sosial oleh Asian Agri 3.3.2. Pengetahuan dan evaluasi masyarakat atas program 3.3.3. Relasi perusahaan dengan masyarakat

3. 4. Studi Kasus

4. ANALISIS SWOT 4.1. Tinjauan dari sisi internal 4.1. Tinjauan dari sisi eksternal 5. PENUTUP 5.1. Kesimpulan 5.2. Rekomendasi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Catatan pemilihan desa sampel di RAPP Lampiran 2 Catatan pemilihan desa sampel di AA Lampiran 3 Catatan tentang CECOM Lampiran 4 Studi kasus di RAPP Lampiran 5 Studi kasus di AA


1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar industri telah menjadi perhatian dari sebagian pengusaha besar negeri ini. Mereka mencoba untuk dapat memberikan manfaat dari keberadaan usaha yang telah memberikan keuntungan besar kepada pengusaha. Baik berupa inisiatif sendiri, didorong oleh pertimbangan kemanusiaan, maupun sebagai akibat dari peraturan yang dijalankan, beragam program bantuan kepada komuniti sekitar industri telah diberikan oleh kelompok usaha yang bernaung di bawah manajemen keluarga Tanoto. Dua di antaranya, Riau Andalan Pulp and Paper di Riau (selanjutnya akan sering disngkat RAPP) dan Asian Agri (selanjutnya akan sering disngkat AA) di Riau, Sumatra Utara dan Jambi juga telah berkontribusi kepada warga sekitar mereka selama puluhan tahun dari keberadaan mereka.

Keluarga Tanoto mendirikan Yayasan Tanoto sebagai bagian dari lembaga keluarga untuk memastikan kontribusi kepada komoniti sekitar industri dan keluarga besar karyawannya dapat berjalan dengan baik. Untuk maksud tersebut, Yayasan Tanoto bermaksud melakukan evaluasi beberapa dari proyek pembangunan masyarakat yang telah dijalankan oleh keluarga Tanoto maupun oleh kelompok bisnis RGE selama 30 tahun terakhir. 1.2. Tujuan Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk:

1. Menarik pelajaran dari sisi desain, implementasi dan dampak dari proyek-proyek pembangunan masyarakat tersebut; dengan melakukan penilaian terhadap hal-hal yang berhasil / tidak berhasil dilakukan selama oleh proyek-proyek tersebut. Evaluasi juga diarahkan untuk menilai kinerja total (overall performance) dari proyek-proyek bersangkutan.

2. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proyek-proyek bersangkutan, kemungkinan mensinergikan proyek tersebut dengan proyek lainnya, dan melihat kemungkinan untuk memperbesar skala (scaling up) dari proyek-proyek yang telah dilakukan; pada bagian ini melakukan identifikasi kelebihan dan kekurangan (strengths and weaknesses) dari proyek sebagaimana dilihat dari sisi desain dan implementasinya di lapangan.

3. Membantu upaya desain program pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan yang akan segera dijalankan oleh TF di wilayah wilayah pedesaan yang miskin.

1.3. Penekanan khusus. Ada tiga hal spesifik yang akan ditinjau dalam studi evaluasi ini:

1. Efektivitas dari proses dan struktur manajemen proyek. Tujuannya adalah untuk menilai kesesuaian antara tujuan proyek dengan desain kelembagaan (struktur manajemen) proyek;

2. Konsistensi antara komponen proyek dengan desain aktivitas dan tujuan proyek; 3. Efektivitas kemitraan antar pemangku kepentingan yang terlibat didalam proyek. Didalamnya

termasuk elemen pemerintah daerah, LSM dan Business Groups dari RGE. 1.4. Metodologi Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan tiga pendekatan. Pertama, melalui survei kepada satuan rumah tangga di desa desa terpilih. Beberapa kriteria yang dipertimbangkan sebagai lokasi adalah proksimitas atau jarak lokasi dengan kegiatan perusahaan, lokasi dimana sejumlah program dilakukan dan diterima warga dengan baik/buruk, lokasi dengan intensitas permasalahan yang dirasa tinggi oleh perusahaan. Dengan basis kebun (estate) akan diambil sampel dua kebun untuk setiap perusahaan, dengan masing-masing kebun diambil dua desa dan Setiap desa diambil 40 responden.


Setelah melakukan diskusi dengan staf di tingkat pusat, provinsi dan lapangan serta melakukan kunjungan lapangan dan berdiskusi dengan masyarakat sekitar, tim memutuskan memilih kebun dan desa-desa tertentu untuk dijadikan sebagai sampel studi. Rinciannya disarikan dalam tabel berikut:

No Propinsi Perusahaan Estate Desa Responden

1 Riau RAPP Mill Sering 40

Baserah Pasar baru 40

Logas Kuntu 40

Petai 40

PT. IIS – AA Buatan Simpang Perak (SP7) 40

Delik 40

2 Jambi PT. IIS – AA Tungkal Ulu Bukit Harapan 40

Lubuk Terap 40

3 Sumut PT. SMA – AA Aek Nabara Rintis 40

Ulumahuam 40

PT. ISJ – AA Tanjung Selamat Kampong Padang 40

Pematang Seleng 40

Total responden 480

Survei meliput tiga hal utama yaitu kondisi sosial ekonomi rumah tangga sekitar perusahaan,

identifikasi kebutuhan serta masalah sosial yang dirasa membebani kehidupan mereka dan tanggapan terhadap kinerja program kemasyarakatan yang pernah dilakukan perusahaan.

Ke dua, data untuk asesmen juga digali secara mendalam melalui studi kasus yang dipilih berdasar pada program tertentu yang telah dilakukan oleh perusahaan. Kriteria pemilihan kasus adalah pada program dengan kategori:

1. Program yang dianggap paling tinggi investasinya oleh perusahaan 2. Program yang dianggap paling berhasil oleh perusahaan 3. Program yang dianggap paling sulit atau gagal diimplemetasikan oleh perusahaan 4. Program yang dianggap masyarakat paling memberikan manfaat

Pada setiap kategori dipilih paling tidak dua kasus yang dikaji secara komprehensif dengan melibatkan penilaian 'subyektif' dari unsur perusahaan dan warga penerima program dan secara 'obyektif' dari tim asesor dari Puska UI. Unsur partisipatoris diwakili oleh kepentingan subyektif perusahaan dan warga penerima program. Kepada keduanya ditanyakan pendapat mereka tentang satu program tertentu yang dijadikan kasus. Diskusi diarahkan pada penilaian tentang kekuatan dan kelemahan program. Tim Puska UI akan mendalami kasus dengan mengkaji konteks program secara umum.

Ke tiga, di setiap provinsi dilakukan fokus group discussion (FGD) yang melibatkan unsur perusahaan, warga setempat dan instansi pemerintah terkait. FGD dilakukan sekali di setiap provinsi untuk mendapatkan gambaran umum dari kinerja perusahaan dalam memfasilitasi proses pembangunan di wilayah. Pada kenyataannya, FGD tidak bisa dilakukan di seluruh desa sampel mengingat adanya berbagai kendala seperti keterbatasan waktu dan adanya politik tinggat desa/lokal yang tidak memungkinkan mereka disatukan dalam satu forum. Sebagai gantinya, dilakukan wawancara kelompok dan konsultasi publik di tingkat komunitas dengan beberapa orang yang dianggap mengetahui masalah tertentu.


1.5. Pemilihan lokasi survei Pemilihan lokasi survei di RAPP1 ditentukan berdasarkan penerimaan masyarakat terhadap program dengan alasan walaupun program yang diberikan sama tetapi penerimaan masyarakat terhadap program berbeda beda. Setelah berdiskusi dengan manajer dan staf RAPP yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka diputuskan yang dijadikan sampel dalam studi ini adalah: satu desa yang berada di sekitar pabrik yaitu Desa Sering, satu desa di sekitar estate Baserah yaitu Desa Pasar Baru dan dua desa di sekitar estate Logas yaitu Desa Petai dan Desa Kuntu. Untuk survei di AA, pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan kriteria: (1) Jarak dan kemudahan akses. (2) Rekomendasi staff Humas berdasarkan kriteria lokasi dimana kegiatan kemasyarakatan perusahaan telah dimulai dan (3) jarak terdekat dan terjauh dari kebun. Dari ketiga kriteria tersebut, akhirnya di Riau dipilih desa Simpang Perak dan Desa Delik, di Jambi dipilih Desa Bukit Harapan dan Desa Lubuk Terap, dan di Sumatra Utara dipilih Desa Rintis dan Desa Ulu Mahuam.

1 Alasan dan kriteria untuk menentukan lokasi sampel di RAPP dapat dilihat pada Lampiran 1, sementara

di AA pada Lampiran 2


2. ASESMEN PROGRAM SOSIAL RAPP 2.1. Masyarakat dan desa sekitar RAPP Empat desa yang dijadikan sampel di sekitar wilayah operasional PT RAPP semuanya merupakan desa tempatan atau desa asli yang dihuni oleh mayoritas etnik Melayu. Sisanya adalah etnis pendatang dengan jumlah terbatas seperti Jawa, Batak, Minang, Nias dan Sunda seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel. Kelompok Etnis Penduduk

Perusahaan Desa Persentase Kelompok Etnis

A B C D E F

RAPP 1. Sering 0.5 98 0.5 - - 1

2. Kuntu 2.5 95 2.5 - -

3. Petai 15 75 5 - 5

4. Pasar baru 8 80 12 - - -

Keterangan: A=Jawa, B=Melayu, C=Batak, D=Minang, E=Nias, F= Sunda Adat istiadat Melayu di keempat desa ini masih cukup kuat dan dipelihara oleh masyarakat. Jabatan-jabatan adat ninik mamak masih operasional dalam mengatur tata kehidupan masyarakat desa. Di desa Kuntu misalnya terdapat lima gelar datuk sebagai pemimpin adat di desa kuntu yakni Datuk besar, Datuk merajo, Datuk Muhammad, Datuk Malin Putih dan Datuk Tumanggung. Masyarakat desa Kuntu masih mengakui adanya hak ulayat mereka. Keberadaan perusahaan di sekeliling mereka—salah satunya RAPP—dianggap mencaplok tanah-tanah yang masih dalam lingkup ulayat mereka. Pengetahuan mengenai ulayat ini tidak dimiliki oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang bergelar datuk yang memiliki pengetahuan yang rinci mengenai wilayah adat.

Sistem pengaturan penggunaan dan pengelolaan lahan diatur oleh adat dengan datuk sebagai pimpinannya. Hak ulayat adalah warisan leluhur masyarakat Melayu di desa Kuntu yang digunakan secara komunal oleh masyarakat. Pihak lain boleh memanfaatkan ulayat hanya dibolehkan seijin pemimpin adat. Dalam penggunaan ulayat tersebut dikenal mekanisme pancung alas yakni timbal balik dari pengguna ulayat kepada pemilik ulayat dalam hal ini masyarakat desa. Timbal balik dalam mekanisme pancung alas tersebut tidak ada ketetapan jumlah uang atau barang yang harus diberikan. Dengan kata lain, besarnya kompensasi yang diberikan kepada pemilik ulayat sebagai pancung alas sangatlah arbitrer tergantung dari ‘niat baik’ dari sang pengguna ulayat dalam membangun hubungan yang baik dengan pemilik ulayat. . Jabatan jabatan adat seperti di desa kuntu juga terdapat didesa lainnya seperti Sering, Petai dan Pasar Baru.

Jumlah penduduk masing masing desa berbeda beda satu dengan lainnya. Desa Sering dengan luas wilayah 10.058,4 Ha di tinggali oleh penduduk sebanyak 1.707 orang. Penduduk Desa Kuntu sebanyak 4.449 jiwa, penduduk Desa Petai sebanyak 2.465 dan Desa Pasar Baru sebanyak 7.110 orang. Dengan jumlah penduduk sebanyak 7.110 orang Desa Pasarbaru lebih terlihat sebagai kota kecil ketimbang desa.

Tabel. Jumlah Penduduk

No

Desa

Jumlah penduduk

Laki – laki Perempuan Total KK

1 Sering 830 877 1707 459


2 Kuntu 2267 2182 4449 1079

3 Petai 1282 1183 2465 800

4 Pasar baru 3545 3565 7110 1797

Untuk sarana pendidikan disetiap desa sudah Terdapat TK/PAUD sedangkan untuk sarana

pendidikan lanjutan seperti SMP dan SMA belum tersedia di setiap desa seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel. Fasilitas Pendidikan

Desa

Tingkat Pendidikan

TK/Paud SD SMP SMA PT

Riau/RAPP 1. Sering 1 1 1 - -

2. Kuntu 2 3 - 1 -

3. Petai 1 1 1 1 -

4. Pasar baru 4 7 4 2 -

Menilik ketersediaan sekolah di sekitar RAPP, boleh dikatakan bahwa pelayanan pendidikan relatif cukup tersedia. Sekolah setingkat SMA tersedia di tiga desa; hanya di Sering tidak ada SMA namun akses untuk sekolah ke Pangkalan Kerinci dan SP 7 untuk melanjutkan SMA relatif mudah. Selain kelengkapan sarana pendidikan, sarana kesehatan pun cukup baik. Dipastikan di setiap desa terdapat posyandu, dalam jumlah yang memadai. Tabel berikut menjelaskan sarana kesehatan:

Tabel. Fasilitas Kesehatan di Desa

Provinsi Desa Jenis Fasilitas Kesehatan

A B C D E F G

Riau/RAPP 1. Sering - - 3 - 1 5 -

2. Kuntu - - 3 - 1 2 1

3. Petai - 1 1 - 4 - -

4. Pasar baru - 1 8 - - - -

Keterangan: A=Rumah Sakit, B=Puskesmas, C=Posyandu, D=Dokter praktek, E=Bidan praktek, F=Pengobatan tradisonal, G=Mantri kesehatan Posyandu umumnya biasanya lebih fokus pada pelayanan kesehatan balita dan penyakit ringan yang diderita oleh masyarakat. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik penduduk biasanya pergi ke pusekesmas atau rumah sakit terdekat dari desa mereka. Berikut adalah fasilitas diluar desa yang sering diakses oleh penduduk.

Tabel. Jarak fasilitas kesehatan di luar desa yang bisa di akses

Provinsi Desa Jenis fasilitas kesehatan (Km)

RS Puskesmas Dokter praktek

Bidan praktek

Riau/RAPP 1. Sering 20 - 20 0

2. Kuntu 85 15 - 0

3. Petai 50 0 8 0

4. Pasar baru 33 0 - 0


Melihat jarak fasilitas kesehatan modern dalam tabel di atas terlihat bahwa di desa-desa sampel fasilitas tersebut absen. Jarak terdekat dengan rumah sakit adalah desa Sering, sekitar 20 km, paling jauh Kuntu yang mencapai 85 km. beruntung bahwa sarana jalan sudah baik, beraspal atau jalan tanah dengan pengerasan seperti di Sering. Puskesmas relatif mudah dijumpai, bahkan di Petai dan Pasar Baru terdapat Puskesmas. Sementara bidan praktek untuk kesehatan ibu dan anak relatif tersedia dalam jumlah cukup dan akses yang mudah di setiap desa. 2.2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Pendataan di tingkat desa, dengan merujuk pada monografi dan wawancara pimpinan desa, mengidentifikasi bidang-bidang pekerjaan yang menjadi tumpuan utama warga, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel. Pekerjaan Penduduk berdasar data desa

Provinsi Desa Pekerjaan (%)

A B C D E F G

Riau/RAPP 1. Sering 0 10 20 10 60 0 0

2. Kuntu 50 0 10 0 0 0 40

3. Petai 64 0 31 0 0 5 0

4. Pasar baru 75 6 3 0 0 16 0

Keterangan: A=Tani, B=Industri Pengolahan, C=Dagang, D=Jasa, E=Nelayan, F=Buruh, G=Lain-lain

Petai, Kuntu dan Pasar Baru didominasi para petani karet dan sawit; dan petani padi yang mencapai 40% di Kuntu yang muncul sebagai akibat program IFS. Dominasi petani absen di Sering yang lokasinya berada di jalur sungai sehingga banyak penduduk (60%) yang bekerja sebaga nelayan sungai. Variasi jenis mata pencaharian cukup banyak di Sering dan Pasar Baru. Melalui survei pada 160 responden di empat desa sekitar RAPP, teridentifikasi detail mata pencaharain penduduk secara lebih detail, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. Persentase Pekerjaan Responden

Bidang pekerjaan utama RAPP

1. Pertanian, perkebunan, perikanan, dll terkait 71.3

2. Pertambangan 1.9

3. Industri, pabrik, dll yg terkait 8.1

4. Perdagangan, toko, warung, dll yg terkait 3.8

5. Konstruksi 3.1

6. Transportasi 0.0

7. Lainnya 11.9

Total Persen 100

Total Responden 160

Penduduk tiga desa yang berada di sekitar RAPP yaitu desa Petai, Kuntu dan Baserah bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Karet merupakan komoditi andalan penduduk. Selain itu penduduk juga memiliki mata pencaharian lain seperti petani buah buahan, beternak ikan dan khusus di Petai mereka menjadi penambang emas. Di Desa Pasar Baru aktivitas perekonomian cukup ramai, para petani lokal menjadi pemasok bahan-bahan kebutuhan dari mulai beras, sayur mayur, ikan ke pasar lokal dan juga ke luar daerah. Tiga komoditas utama yang diidentifikasi dari wawancara pejabat desa menunjukkan data sbb.:


Tabel. Tiga komoditas unggulan di desa

No

Desa

Komoditas

Karet Sawit Padi Ikan Plwija

1 Sering x x x

2 Kuntu x x x

3 Petai x x

4 Pasar baru x x x

Terlihat dari data di atas, masyarakat keempat desa sampel sangat terpapar dengan kebun karet dan sawit. Usia tanaman sudah mencapai tahap produktif dan warga menerima penghasilan yang cukup dari berkebun. Tingkat ekonomi masyarakat cukup baik, tercermin dari rumah rumah penduduk yang umumnya permanen dengan kondisi layak dan memiliki kendaraan bermotor. Desa Sering yang berada dekat pabrik, kondisi ekonominya tidak sebaik ketiga desa lainnya. Mata pencaharian utama penduduk Sering adalah sebagai nelayan sungai tradisonal yang penghasilannya sangat rendah. Dari sisi penghasilan, 64% responden berpenghasilan di bawah 2 juta, secara khusus hampir 42% di antaranya berpenghasilan di bawah 1.5% atau berada di batas UMR Riau yang sedikit di atas satu juta perbulan. Sekitar 18% berpenghasilan 3 juta ke atas, menunjukkan tingkat yang lebih mapan dalam kehidupan ekonomi. Ditengarai mereka adalah petani sawit dan karet yang hasilnya sudah dapat diandalkan.

Tabel. Total Penghasilan Keluarga Responden Per Bulan

Total penghasilan RAPP

1. Kategori < 1.5 juta 41.9

2. Kategori 1.5 - 2juta 23.1

3. Kategori 2 - 2.5 juta 11.3

4. Kategori 2.5 - 3 juta 5.6

5. Kategori 3 - 3.5 juta 5.0

6. Kategori > 3.5 juta 13.1

Total persen 100

Total responden 160

Sekalipun, tingkat penghasilan responden lebih banyak yang berada di kisaran dua juta ke bawah perbulannya, namun pengeluaran mereka 58% berada di atas 1.800.000 rupiah. Bahkan hampir 32% responden membelanjakan uang di atas 2.370.000 rupiah perbulan; menarik untuk dilihat bahwa responden yang penghasilan di atas 2.5 juta perbulan kurang dari 24%. Hal ini berarti tingkat konsumsi mereka tinggi dan hanya sedikit di antara responden yang mempunyai surplus cukup untuk ditabung.

Tabel. Pengeluaran Keluarga Responden per bulan RAPP

Jumlah Pengeluaran keluarga Persen

1. Kurang dari Rp 1.310.000 15.0

2. Rp 1.310.00 - Rp. 1.800.000 26.9

3. Rp. 1.800.000 - Rp. 2.000.000 26.3

4. di atas Rp 2.000.000 31.9

Total persen 100

Total responden 160


Kecenderungan membelanjakan sebagian besar penghasilan jelas menyebabkan kemampuan saving berkurang, dan hal tersebut tercermin pada data mengenai kebiasaan menabung sebagaimana terlihat di tabel berikut:

Tabel. Keteraturan Menabung RAPP

Kebiasaan menabung Persen

1. Menabung secara teratur 26.3

2. Menabung tidak teratur 73.8

Total Persen 100

Total Responden 160

Hanya sekitar 26% di antara responden yang menyisihkan uang mereka secara teratur untuk ditabung; jauh lebih rendah angkanya dibanding mereka yang tidak teratur menabung, sebesar hampir 74%. Sebagian dari mereka menabung dalam bentuk emas (79%) dan hanya sedikit yang menyimpan dalam bentuk uang, tanah dan lainnya.

Tabel. Jenis Tabungan Responden AA

Jenis tabungan Responden Persen

1. Uang 5 13%

2. Emas 30 79%

3. Tanah 1 3%

4. Lainnya 2 5%

38 100%

2. 3. Program dan bantuan perusahaan untuk masyarakat 2.3.1. Sejarah dan kebijakan pengelolaan aspek sosial oleh RAPP Berbicara mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh RAPP, tak bisa dilepaskan dari lahirnya Program Pemberdayaan Masyarakat Riau (PPMR) pada tahun 1999. Integrated Farming System (IFS) dan Social and Infrastructure Programme (SIP) adalah dua program yang pertama kali diusung untuk memberdayakan masyarakat Riau yang tinggal di sekitar wilayah operasional RAPP. Setelah itu, setahun kemudian muncul: Program Pelatihan Kejuruan (Vocational Training) serta program pengembangan usaha kecil menengah.

Pengentasan kemiskinan menjadi tujuan dilahirkannya program-program pemberdayaan masyarakat tersebut. Program IFS dimaksudkan membantu peningkatan ekonomi masyarakat melalui sector pertanian terpadu dan Program Pelatihan Kejuruan dimaksudkan untuk mengurangi angka pengangguran dengan cara meningkatkan kemampuan para pemuda untuk membuka peluang-peluang kerja baru yang mandiri seperti kemampuan menjahit, bengkel motor, salon kecantikan dan lainnya. Program pengembangan usaha kecil menengah (UKM) pun hadir untuk membuka kesempatan usaha yang sejalan dengan kegiatan operasional perusahaan. Melalui program pengembangan usaha kecil menengah inilah cikal bakal lahirnya banyak vendor-vendor lokal yang bermitra dengan RAPP dalam hal penyaluran tenaga kerja HTI, cleaning service, dan lain sebagainya. Selain itu, program pengembangan UKM ini juga memfasilitasi bentuk-bentuk kewirausahaan lainnya yang tidak terkait dengan perusahaan seperti pembuatan mebel, pabrik batu bata, dan lainnya.


Program pemberdayaan masyarakat RAPP juga dilengkapi dengan sebuah program yang lebih berupa bantuan hibah SIP seperti pembangunan jalan, membangun dan merenovasi sarana ibadah serta pembangunan fasilitas pemerintahan desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidp masyarakat desa. Santunan kepada anak yatim, pemberia THR bagi para guru hingga menjadi sponsor dalam event-event yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selain PPMR, nama Yayasan CECOM adalah juga yang sering kali dikait-kaitkan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh RAPP2. Walaupun sudah bubar, CECOM nampaknya masih meninggalkan kesan baik di masyarakat. Jika ada yang oleh masyarakat dianggap sebagai suatu kekurangan pada masa kini, CECOM kerap menjadi acuan pembanding. Seorang warga dari Desa Sering menyoroti perbedaan proses pengajuan proposal kegiatan dengan mengatakan bahwa pada masa CECOM proposal warga lebih cepat ditanggapi ketimbang ketika ditangani langsung oleh RAPP seperti sekarang ini. Pada masa kejayaan CECOM, meskipun proposal warga dinyatakan akan ditolak, lantaran cepat ditanggapi warga tidak mudah resah dan kecewa. Kesan baik yang ditinggalkan yayasan CECOM bukan hanya karena caranya dalam memperlancar proposal tapi juga kedekatannya dengan masyarakat. Salah seorang mitra bina dari Desa Pasarbaru mengaku bahwa antusiasme para anggota kelompok tani untuk berkumpul kini tak lagi seperti masa CECOM. “Dulu kami ramai kalau berkumpul, dan bedanya dulu itu semua petinggi CECOM hadir”, katanya.

Melihat perkembangannya, rupanya tidak hanya persoalan ada atau tidak adanya program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh RAPP tapi juga tata komunikasi yang antara warga masyarakat dan perusahaan yang efektif merupakan salah satu prioritas penting demi keberlangsungan dan keberlanjutan program. Mengambil pelajaran dari pengalaman CECOM, tata komunikasi yang efektif dengan warga terkait dengan keprograman sangat dipengaruhi kedekatan perusahaan (dalam hal ini pengelola program) dengan warga masyarakat. 2.3.2. Pengetahuan masyarakat terhadap program Melalui survei, penelitian menjangkau pengetahuan masyarakat terhadap program dan bantuan yang selama ini sudah pernah dilakukan oleh RAPP. Dari tiga kategori bantuan: infrastruktur (air bersih, alat dan skill keterampilan kerja, bahan bangunan, bangunan sekolah, lampu penerangan desa, listrik, pembangunan gereja, pembangunan prasarana jalan, pembangunan sarana infrastruktur desa), pertanian terpadu (bibit sawit, perikanan, perkebunan karet, perkebunan sawit, pertanian, sarana produksi tani, ternak sapi, perkebunan sayur dan buah) dan bantuan sosial (dana untuk acara desa, dana untuk orang miskin/anak yatim, pemeriksaan kesehatan, pendidikan, sarana kesehatan, pembagian sembako, penjualan sembako murah, sunatan masal, bantuan untuk masjid/mushola, THR).

Hanya 10% dari responden yang tidak mampu menjawab. Mereka yang tidak mengetahui program tersebut adalah mereka yang sebenarnya mengetahui ada program tetapi tidak tahu persis siapa inisisator, pelaksana dan promotornya. Sebagian juga berasal dari mereka yang enggan memberikan komentar.

2 Catatan mengenai CECOM dapat dilihat pada Lampiran 3


Tabel. Nama program pengembangan masyarakat yang diketahui responden RAPP

Kategori Program Jenis dan Nama Program Responden Persen

Bantuan pertanian terpadu

1. Ternak Sapi 36 22.5

2. Sarana Produksi Tani 14 8.8

3. Perkebunan Sayur Dan Buah 6 3.8

4. Perikanan 2 1.3

5. Bibit Sawit 1 0.6

6. Pertanian 1 0.6

60

37.6

Bantuan fisik dan infrastuktur

7. Bantuan Untuk Masjid/Mushola 20 12.5

8. Pembangunan Prasarana Jalan 9 5.6

9. Air Bersih 5 3.1

10. Listrik 2 1.3

11. Pembangunan Sarana Infrastruktur Desa 2 1.3

12. Bahan Bangunan 1 0.6

13. Bangunan Sekolah 1 0.6

40

25

Bantuan sosial lainnya 14. Sunatan Masal 23 14.4

15. Dana Untuk Acara Desa 5 3.1

16. Pembagian Sembako 5 3.1

17. Alat Dan Skill Keterampilan Kerja 3 1.9

18. Dana Untuk Orang Miskin/Anak Yatim 3 1.9

19. Pendidikan 3 1.9

20. Penjualan Sembako Murah 1 0.6

43

26.9

Tidak Tahu 16 10

Total 159 100

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada lima program yang cukup menonjol dan diingat oleh warga yaitu: ternak sapi, sunatan masal, bantuan untuk masjid/mushola, sarana produksi tani, pembangunan prasarana jalan. Kalau memperhatikan ketiga kategori jenis bantuan, maka di tingkat popularitas program, kategori bantuan pertanian terpadu adalah yang tertinggi disusul dengan bantuan infrastruktur dan bantuan sosial lain. Walaupun demikian, angka-angka yang menunjukkan pengetahuan tentang program lain, relatif berimbang pada persentase yang kecil. Secara khusus, program bantuan pertanian terpadu berupa ternak sapi dan sarana produksi tani relatif sangat populer dengan total lebih dari 30%. menarik untuk melihat bantuan sosial yang bersifat aksidental, seperti sunatan massal, yang dikenal oleh hampir 15% responden, melebihi kategori bantuan infrastruktur seperti pembangunan jalan yang memiliki investasi besar namun hanya diketahui 12.5% responden.

Sementara itu, tingkat penerimaan masyarakat terhadap program seolah terbagi dua, ada yang mengatakan program sudah sesuai atau cocok dengan harapan masyarakat tetapi ada juga yang mengatakan sebaliknya, seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel. Kecocokan program dengan harapan masyarakat RAPP


Program sesuai harapan? Persen

1. Ya 72.0

2. Tidak 28.0

Total persen 100

Total responden 143

Responden yang mengatakan program belum sesuai dengan harapan masyarakat berpendapat selama ini program yang dijalankan belum merata kepada seluruh masyarakat, sehingga hanya sebagian masyarakat saja yang merasakan manfaat dari program. Pendapat lain adalah apa yang dilakukan oleh perusahaan tidak sebanding dengan besaran usaha perusahaan itu sendiri. Di mata warga, program yang dilaksanakan perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan seperti yang ditunjukkan tabel dibawah ini.Walaupun angka yang menyatakan program sudah cocok atau sesuai dengan keingin masyarakat cukup tinggi bukan berarti program tidak memiliki kekurangan atau kelemahan. Kekurangan dari program menurut para responden terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel. Kekuatan dan Kelemahan Program RAPP

Pernyataan Positif Negatif Kumulatif

Warga diajak dalam perencanaan 28.7 33.1 61.8 -4.4

Program perusahaan serius, sistematis 31.5 10.6 42.1 20.9

Petugas/staf sesuai dan kapabel 6.3 17.6 23.9 -11.3

Dana cukup, dikelola transparan 20.3 21.8 42.1 -1.5

Lainnya 12.6 15.5 28.1 -2.9

Tidak tahu 0.7 1.4 - -

Total persen 100 100 - -

Total responden 143 142 - -

Ada empat pernyataan yang menunjukkan hal-hal yang perlu diperhatikan manajemen perusahaan dalam melaksanakan program. Setiap responden boleh memberikan jawaban negatif atau positif atas pernyataan yang diberikan. Apabila jawaban positif dan negatif dijumlahkan maka kita mendapatkan kumulasi jawaban, yang angkanya dapat dimaknai sebagai hal-hal yang dirasakan harus diperhatikan manajemen dalam membantu masyarakat. Kemudian, bila jawaban positif dikurangi dengan jawaban negatif, maka akan diperoleh angka yang menunjukkan tingkat kekuatan dan kelemahan program yang ditawarkan perusahaan.

Melihat pada tabel di atas, maka partisipasi warga dalam tahap perencanaan program menempati urutan tertinggi dengan 61.8, disusul dengan sistematika program dan transparansi anggaran dengan level angka yang sama, 42.1. Urusan pelaksanaannya, dalam hal ini kapabilitas petugas, menempati prioritas kepentingan yang paling rendah; artinya petugas bukan merupakan masalah penting bagi keberhasilan program bila warga diajak dalam perencanaan, kemudian sistematika dan transparansi anggaran berjalan baik.

Namun sebaliknya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kelemahan terbesar adalah justru pada kapabilitas personel perusahaan. Walapun hanya sedikit yang menganggap isu tersebut sebagi bagian yang penting, namun responden yang menyatakan ketidakpuasan terhadap kapabilitas personel RAPP dalam mengurus program adalah yang paling tinggi angkanya. Isu transparansi bukan merupakan persoalan terlalu serius, hanya sedikit yang menyatakan ketidakpuasannya atas pengelolaan dana proyek; demikian pula dengan partisipasi dalam perencanaan. RAPP bahkan mendapat apresiasi dalam perencanaan program dengan nilai positif yang sangat besar di pernyataan tentang sistematika program yang dirancang: 20.9.


Evaluasi atas sikap masyarakat terhadap program dan pelaksanaannya menunjukkan bahwa masyarakat sekitar RAPP berminat tinggi terhadap program dan bantuan yang ditawarkan. Hampir 80% menyatakan persetujuan atas pernyataan minat masyarakat yang tinggi.

Tabel. Sikap masyarakat terhadap program RAPP

Sangat setuju

Setuju Tidak setuju

Sangat tidak

setuju

Total persen

Total respond

en

Masyarakat dilibatkan perencanaan

3.5 62.9 33.6 0.0 100 143

Masyarakat dilibatkan perencanaan

3.5 80.4 16.1 0.0 100 143

Masyarakat dilibatkan evaluasi 3.5 71.1 25.4 0.0 100 142

Minat masyarakat tinggi 5.6 79.0 15.4 0.0 100 142

Nampaknya, secara keseluruhan, sikap masyarakat atas pelibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program cukup positif. Angka persetujuannya di atas 60% bahkan mencapai 80% dalam partisipasi di saat pelaksanaan program. 2.3.3. Relasi perusahaan dengan masyarakat desa Dalam hal interaksi pegawai/staf perusahaan dengan masyarakat, tidak terlalu menonjol munculnya masalah; meskipun demikian tidak bisa pula dikatakan bahwa kondisinya memuaskan. Tabel skala intensitas interaksi dan kunjungan petugas ke desa dapat dilihat sbb.:

Tabel. Intensitas interaksi dengan RAPP

Sering berinteraksi

dengan pegawai/staff Kunjungan petugas

ke desa

1. Sangat sering 0.0 2.1

2. Sering 31.2 48.9

3. Jarang 34.8 42.6

4. Sangat jarang 34.0 6.4

Total persen 100 100

Total responden 141 141

Hampir 70% responden menyatakan bahwa interaksi pegawai dengan masyarakat lokal antara jarang dan sangat jarang. Walapun demikian, responden menyatakan bahwa para pegawai itu cukup sering mereka jumpai berkunjung ke desa. Kedua hal ini bisa ditafsirkan sebagai kemungkinan memang sejumlah pegawai berkunjung ke desa mereka, namun dengan tingkat interaksi atau perbincangan antar mereka yang rendah.

Masih terkait dengan hubungan antara pegawai perusahaan dan masyarakat setempat, penelitian juga menunjukkan bahwa hanya separo dari responden yang kenal pegawai atau staf RAPP. Sementara dengan pegawai atau staf dari vendor atau kontraktor yang bekerja untuk RAPP mereka lebih tidak kenal lagi. Hanya sekitar 26% yang menyatakan kenal dengan mereka. Hal ini barangkali disebabkan oleh asal pekerja kontraktor di RAPP yang berasal dari luar daerah. Data RAPP menunjukkan banyaknya pekerja dari Nias yang menjadi tenaga kerja borongan/kontrak di lingkungan RAPP. Relasi pekerja ini dengan warga desa nampaknya rendah.


Tabel. Relasi dengan RAPP dan Proyeksi Keinginan

Kenal dengan pegawai/staff

Kenal dengan orang/vendor di

perusahaan

Ingin ada keluarga kerja di perusahaan

1. Ya 50.9 26.3 82.5

2. Tidak 48.4 73.8 17.5

Total persen 100 100 100

Total responden 158 160 160

Sekalipun demikian, RAPP tetap dianggap sebagai perusahaan yang baik sehingga lebih dari 80% menyatakan keinginannya bila suatu saat ada anggota keluarga mereka yang dapat bekerja di RAPP. 2. 4. Studi Kasus Untuk melengkapi analisis kuantitatif, ditampilkan kajian atas kasus-kasus dengan klasifikasi program yang dinilai berhasil, gagal dan tinggi nilai investasinya oleh perusahaan dan program yang dinilai baik oleh masyarakat. Detail kasus dapat dilihat pada bagian Lampiran 4, sementara rekapitulasi studi kasus itu adalah sbb.:

Klasifikasi program Justifikasi Contoh kasus

Program yang dinilai berhasil oleh RAPP

RAPP sepertinya tidak memiliki indikator keberhasilan yang cukup jelas dalam mengevaluasi program dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan program. Semua program yang sudah teralisasi adalah program yang berhasil di mata CDO

Integrated Farming System (IFS): Pasar Baru

Social and Infrastructure Programme (SIP): jalan desa di Sering

Program yang menemui banyak kendala, bermasalah atau gagal

RAPP mengidentifikasi penyebab kendala sebagai berikut:

Latarbelakang historis penyelenggaraan program

Intensitas dan kedekatan hubungan petugas pelaksana dengan warga

Kapabilitas petugas pelaksana program (petugas lapangan)

Keterlibatan warga

Program Instalasi Air Bersih: Desa Sering

Nyaris semua program (IFS, infrastruktur) Desa Petai

Program dengan investasi tinggi

Alokasi anggaran pertahun yang tinggi, mencapai 500-an juta rupiah

Integrated farming system: 553 juta

Social Infrastructure: 468 juta

Program yang dinilai berhasil oleh masyarakat

peningkatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas individual dan kelompok-kelompok tani

peningkatan taraf hidup masyarakat

Integrated farming system: Kuntu dan Pasar Baru

Social Infrastructure


peningkatan fasilitas publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas

Keterlibatan masyarakat relatif lebih tinggi ketimbang program lainnya

3. ASESMEN PROGRAM SOSIAL DI ASIAN AGRI

3.1. Masyarakat dan desa sekitar PT. Asian Agri Di sekitar wilayah operasional PT. Asian Agri Riau desa yang menjadi sampel adalah satu desa transmigrasi yaitu desa Simpang Perak Jaya atau SP7 dan satu desa asli yaitu desa Delik. Untuk wilayah Jambi dipilih Desa Bukit Harapan yang merupakan desa transmigrasi dan Desa Lubuk Terap sebagai desa asli. Untuk wilayah Asian Agri Sumatera Utara yang di sekitar kebun Aek Nabara yang dipilih adalah Desa Ulumahuam dan Desa Rintis, sedangkan di sekitar kebun Tanjung Selamat yang dipilih adalah Desa Pematang Seleng dan Desa Kampung Padang. Desa Rintis dan Ulumahuam merupakan desa yang didominasi oleh etnis Melayu sedangkan Desa Pematang Seleng dan Desa Kampung Padang didominasi oleh etnis Jawa.

Etnis jawa yang ada di sekitar perkebunan Sumatera Utara merupakan generasi ke dua sampai ke tiga dari pendahulu mereka yang datang pertama kali ke daerah ini. Generasi yang saat ini hidup dan tinggal di wilayah sekitar kebun ini biasa menyebut diri mereka dengan istilah Pujakusuma yang artinya Putra atau putri Jawa Keturunan Sumatera. Mereka menyebut diri seperti itu untuk membuat identitas diri yang memiliki keturunan jawa namun tidak sepenuhnya sebagai orang jawa. Identifikasi pendatang-penduduk pendahulu perlu dilihat pada konteks siapa yang pertama kali hadir di lokasi ini. Untuk konteks area sekitar kebun AA Sumatera Utara, etnis Jawa memang bukanlah penduduk asli tetapi keberadaan mereka yang membuka lahan pertama kali di sekitar kebun AA membuat kelompok etnis ini merupakan pioneer dan dapat dikatakan sebagai “penduduk asli” di lokasi ini. Sedangkan etnis batak dan mandailing yang secara faktual merupakan penduduk asli pulau Sumatera datang ke lokasi ini belakangan.

Tabel. Kelompok Etnis Penduduk

Provinsi Desa Persentase Kelompok Etnis

A B C D E F G H

Sumatra Utara

5. Ulumahuam 20 80 - - - - - -

6. Rintis 2 98 - - - - - -

7. Pematang seleng 65 - 5 - - - 20 30

8. Kampong Padang 65 - 15 - - - - -

Jambi 9. Lubuk Terap 2 97 1 - - - - 1

10. Bukit Harapan 85 1 2 2 10 - - -

Riau/AA 11. Simpang Perak Jaya 66 5 10 5 5 5 - 4

12. Delik 48 26 20 2 1 2 - -

Keterangan: A=Jawa, B=Melayu, C=Batak, D=Minang, E=Sunda, F=Nias, G=Mandailing, H=Lain2 Penduduk di desa-desa sekitar kebun AA tidak memiliki kepadatan yang tinggi, karena dominasi

pemanfaatan lahan lebih banyak pada perkebunan. Diantara delapan desa, jumlah penduduk terbesar


terdapat pada Desa Kampung Padang dengan jumlah mencapi 8.324 jiwa. Jumlah rumah tangga berada pada kisaran angka 1.300an Kepala Keluarga (KK), dengan jumlah rata-rata anggota keluarga sebanyak 4-5 orang.

Tabel. Jumlah Penduduk

No

Desa

Jumlah penduduk

Laki – laki Perempuan Total KK

1 Lubuk Terap 388 382 770 214

2 Bukit Harapan 803 832 1625 365

3 Simpang Perak 1472 1363 2835 670

4 Delik 686 561 1247 307

5 Ulumahuam 2280 2032 4312 1273

6 Rintis 2425 2344 4769 1327

7 Pematang seleng 2738 2645 5383 1398

8 Kampong Padang 3860 3864 8324 1492

Di bidang pendidikan disekitar kawasan kebun terbilang cukup baik. Hal itu diindikasikan dari jumlah fasilitas sarana pendidikan yang terdapat di desa. Hamper setiap desa telah memiliki sarana pendidikan dari tingkat TK/ PAUD sampai SMP bahkan SMA. Dari delapan desa hanya Desa Lubuk Terap di Jambi yang minim sarana pendidikan, di desa ini sarana pendidikan yang tersedia hanyalah 1 buah SD.

Tabel. Fasilitas Pendidikan

No

Desa

Tingkat Pendidikan

TK/ PAUD SD SMP SMA PT

1 Lubuk Terap - 1 - - -

2 Bukit Harapan 2 2 1 1 -

3 Simpang Perak 3 2 1 1 -

4 Delik 1 3 1 - -

5 Ulumahuam 5 4 3 2 -

6 Rintis 3 2 1 - -

7 Pematang seleng 3 3 1 - -

8 Kampong Padang 3 5 1 1 -

Di bidang kesehatan, setiap desa telah memiliki posyandu dan puskesmas pembantu dengan

beberapa tenaga kesehatan, perawat dan bidan desa. Di Sumatera Utara, bagi desa-desa yang terletak dekat akses jalan kabupaten atau propinsi seperti Desa Ulumahuam, Desa Pematang Seleng dan Desa Kampung Padang, akses pengobatan ke Puskesmas dapat ditempuh sejauh 5 km dengan kondisi jalan relative bagus.

Tabel. Fasilitas Kesehatan di Desa

No Desa

Jenis Fasilitas Kesehatan

A B C D E F G

1 Lubuk Terap - 1 1 - - 1 -

2 Bukit Harapan - 1 1 - 1 7 -

3 Simpang Perak Jaya - 1 2 1 2 - -

4 Delik - 1 3 - - - 1


5 Ulumahuam - 1 6 1 4 4 -

6 Rintis - - 7 - 4 - -

7 Pematang seleng - 1 8 1 5 - -

8 Kampong Padang - - - - 1 4 1

Keterangan: A=Rumah Sakit, B=Puskesmas, C=Posyandu, D=Dokter praktek, E=Bidan praktek, F=Pengobatan tradisonal, G=Mantri kesehatan Kebutuhan akan pengobatan yang lebih lengkap dapat dipenuhi ke Puskesmas yang terdapat di kota kecamatan. Di Desa Lubuk Terap Jambi misalnya terdapat sebuah Polindes yang tidak aktif karena sudah hampir 6 bulan tidak ada tenaga kesehatan. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan tersebut tidak terlalu dihiraukan oleh masyarakat desa, karena mereka bisa langsung ke puskesmas Merlung yang dapat ditempuh dalam waktu 10 menit dengan kendaraan bermotor.

Tabel. Jarak fasilitas kesehatan di luar desa yang bisa di akses

No

Desa

Jenis fasilitas kesehatan (Km)

Rumah Sakit

Puskesmas Dokter praktek

Bidan praktek

1 Lubuk Terap 120 5 5 5

2 Bukit Harapan 130 30 30 30

3 Simpang Perak 15 – 20 25 15 – 20 -

4 Delik 5 2 15 15

5 Ulumahuam 20 7 20 15

6 Rintis 15 – 30 15 5 15

7 Pematang seleng 5 5 5 – 6 5

8 Kampong Padang 12 5 12 -

3.2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Berdasarkan data monografi desa, pekerjaan penduduk di sekitar wilayah operasional PT. Asian Agri bertumpu pada sector pertanian. Dari delapan desa hanya Desa Delik di propinsi Riau yang sebagian besar penduduknya bekerja di sector buruh. Hal ini dimungkinkan karena disekitar desa terdapat industry sawit dan industry pulp PT. RAPP. Penduduk delik biasanya menjadi buruh pada kontraktor kontraktor yang bekerjasama dengan PT. RAPP.

Tabel. Pekerjaan Penduduk berdasar data desa

No

Desa

Pekerjaan (%)

Tani Dagang Jasa Buruh Lain2

1 Lubuk Terap 93 2 5

2 Bukit Harapan 97 1 1 1

3 Simpang Perak 65 5 10 20

4 Delik 20 25 50 5

5 Ulumahuam 90 8 2

6 Rintis 97 1 1 1

7 Pematang seleng 80 5 10 5

8 Kampong Padang


Berdasarkan survey yang dilakukan kepada 320 responden, mata pencaharian penduduk di sekitar wilayah operasional PT. Asian Agri tercermin dalam tabel dibawah ini.

Tabel. Persentase Pekerjaan Responden AA

Bidang pekerjaan utama Total

1. Pertanian, perkebunan, perikanan, dll terkait 76.5

2. Pertambangan 0.4

3. Industri, pabrik, dll yg terkait 6.3

4. Perdagangan, toko, warung, dll yg terkait 7.7

5. Konstruksi 0.6

6. Transportasi 1.5

7. Lainnya 7.1

Total Persen 100.0

Total Responden 320.0

Komoditi yang menjadi andalan penduduk di delapan desa sekitar PT. Asian Agri adalah karet dan sawit. Karet merupakan komoditi tradisional yang telah diupayakan secara turun temurun, sedangkan sawit merupakan komoditi yang datang kemudian. Penduduk yang berada di sekitar perkebunan banyak yang merupakan petani Plasma dari PT. Asian Agri. Pada tahun tahun belakang ini terjadi pergeseran tanaman yang diusahakan penduduk dari karet ke sawit dikarenakan harga sawit yang cenderung lebih baik dibandingkan harga karet. Komoditi lain yang diupayakan penduduk adalah palawija dan ternak baik sapi maupun kambing.

Tabel. Tiga komoditas unggulan di desa

No

Desa

Komoditas

Karet Sawit Palawija Ternak

1 Lubuk Terap X x

2 Bukit Harapan x

3 Simpang Perak x X

4 Delik x

5 Ulumahuam X x X

6 Rintis X x

7 Pematang seleng X x X

8 Kampong Padang X x

Tingkat ekonomi penduduk yang memiliki kebun plasma cukup baik. Berdasarkan keterangan para petani sawit, satu hamparan kebun sawit dengan luas dua hektar, dapat panen dua kali dalam sebulan. Dalam satu bulannya, sebuah hamparan dapat menghasilkan pendapatan bersih sekitar empat juta rupiah. Hal inilah yang membuat masyarakat ingin menambah kebun sawit mereka. Di Sumatera Utara, secara umum kondisi ekonomi di desa-desa target asesmen relatif mampu. Dikatakan relatif karena terdapat sebagian kecil yang kurang mampu.

Kesejahteraan masyarakat terlihat jelas dari akses mereka kepada lahan perkebunan. Bagi masyarakat yang memiliki lahan sendiri maka kehidupannya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka yang sama sekali tidak memiliki lahan. Namun bagi mereka yang tidak memiliki tanah bekerja sebagai buruh juga masih dapat membantu perekonomian terutama pada desa-desa yang masih banyak perkebunan karet seperti di sekitar perkebunan Aek Nabara. Sedikit berbeda dengan masyarakat yang


berada di sekitar kebun Tj. Selamat atau Sepadan. Dominasi sawit di wilayah itu kurang mampu menopang ekonomi rumah tangga.

Tabel. Total Penghasilan Keluarga Responden Per Bulan AA

No Total penghasilan persen

1 Kategori < 1.5 juta 28.3

2 Kategori 1.5 - 2juta 24.5

3 Kategori 2 - 2.5 juta 15.0

4 Kategori 2.5 - 3 juta 8.5

5 Kategori 3 - 3.5 juta 12.6

6 Kategori > 3.5 juta 11.2

Total persen 100.0

Total responden 308.0

Biaya hidup di desa desa sekitar wilayah operasional PT. Asian Agri terbilang cukup tinggi, bahkan di beberapa desa harga bisa mencapai dua kali lipat harga di kota, namun demikian tingginya tingkat harga ini masih bisa tertutupi oleh penghasilan mereka. Berikut adalah tabel pengeluaran penduduk di sekitar wilayah operasional PT. Asian Agri.

Tabel. Pengeluaran Keluarga Responden per bulan AA

No Jumlah Pengeluaran keluarga

Total

1 Kurang dari Rp 1.310.000 25.7

2 Rp 1.310.00 - Rp. 1.800.000 26.4

3 Rp. 1.800.000 - Rp. 2.370.000 24.9

4 di atas Rp 2.370.000 23.1

Total persen 100

Total responden 479

Masih dimilikinya surplus oleh penduduk membuat mereka mampu menabung secara rutin. Kebiasaan menabung ini juga merupakan indikasi bahwa penduduk yang berada disekitar wilayah operasional PT. Asia Agri bukan lagi merupakan masyarakat desa tradisional tetapi masyarakat yang sudah berkembang lebih maju, sebagamana tercermin dalam tabel dibawah ini.

Tabel. Keteraturan Menabung AA

No Kebiasaan menabung Persen

1 Menabung secara teratur 42.1

2 Menabung tidak teratur 57.9

Total Persen 100.0

Total Responden 320.0

Sekalipun kesadaran menabung sudah relatf tinggi, jenis tabungan yang mereka pilih menunjukkan tabungan yang relatif kurang cair. Menabung dalam bentuk uang hanya 16%, yang sangat cair dan mudah dimanfaatkan, jauh lebih kecil dibanding emas dan tanah (81%) yang lebih permanen dan berjangka panjang.

Tabel. Jenis Tabungan Responden AA


Jenis tabungan Responden Persen

1. Uang 17 16%

2. Emas 78 75%

3. Tanah 6 6%

4. Lainnya 3 3%

104 100%

3.3. Program dan bantuan perusahaan untuk masyarakat 3.3.1. Sejarah dan kebijakan pengelolaan aspek sosial oleh Asian Agri Program kemasyarakatan perusahaan AA regional Sumatera Utara diimplentasikan langsung oleh perusahaan perkebunan di lapangan. Program-program tersebut disusun oleh perusahaan dengan cara menunggu permohonan dari masyarakat atau berdasarkan kegiatan rutin tahunan yang selama ini telah berjalan. Proses yang sama juga dilakukan di lingkungan Asian Agri Riau dan Jambi. Kebijakan perusahaan dalam pengelolaan aspek sosial ditekankan pada beberapa kondisi di antaranya bantuan harus datang dari permohonan masyarakat, permohonan harus diketahui dan disetujui oleh Manajemen.

Pada mulanya program pemberdayan di lingkungan Asian Agri lebih bersifat responsif menanggapi permintaan masyarakat dan bersifat stuasional untuk mengatasi gejolak dalam masyarakat. Program-program tersebut umumnya diberikan untuk mengatasi konflik ataupun perselisihan yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat. Baru sekitar tahun 2008 setelah dibentuknya divisi CSR mulai diadakan program yang bersifat long-term serta bertujuan untuk pengembangan masyarakat. Pada tahun tersebut pula mulai dilakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap program dan bantuan sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

Pendanaan program bantuan kemasyarakatan berasal dari tiga sumber antara lain Manajemen, Perusahaan Perkebunan, dan Bank. Sumber dana dari manajemen masih disesuaikan dengan tipe bantuan yang telah dijelaskan diatas. Sedangkan perusahaan juga ikut menyisihkan dana dari operasional mereka untuk program ini. Satu sumber lagi yaitu Bank diperlukan untuk jenis bantuan-bantuan bergulir seperti ternak bergulir.

Di Asian Agri regional Sumatera Utara, selama ini sistem internal bukan tidak menemui hambatan. Menurut pihak perusahaan terdapat beberapa kendala yang mereka hadapi selama ini antara lain proses persetujuan bantuan yang lambat disetujui oleh pihak manajemen di Medan, padahal dari pihak perusahaan berharap proses dapat berjalan cepat. Kendala lainnya biaya yang seharusnya dibebankan kepada pihak manajemen seringkali dilempar ke perusahaan. Pihak perusahaan Aek Nabara merasa pihak manajemen lebih memprioritaskan kebun-kebun yang sedang memiliki masalah. Setiap kali permohonan program termasuk anggaran yang dibuat perusahaan dan dikirim ke Medan, pihak manajemen meminta anggaran dikeluarkan dari operasional perusahaan. Pendanaan yang diserahkan kepada pihak perusahaan seringkali menjadi beban tersendiri bagi operasional di lapangan hingga melebihi 30%.

3.3.2. Pengetahuan dan evaluasi masyarakat atas program Pengetahuan masyarakat, yang diwakilkan oleh tokoh masyarakat dalam FGD, mengenai bantuan- bantuan yang diberikan perusahaan kepada masyarakat selama ini sama seperti apa yang diutarakan pihak perusahaan. Bantuan-bantuan itu dapat dibagi menjadi dua yaitu: bantuan sosial yang regular dan bantuan non-regular.


Bantuan regular Perusahaan setiap tahun melaksanakan program atau bantuan tanpa permohonan lagi dari masyarakat seperti pemberian bahan pokok untuk para manula dan masyarakat yang kurang mampu, bantuan gula-kopi untuk tadarusan pada saat ramadhan. Bantuan ini dinilai masyarakat memiliki niat yang baik dan tetap diterima namun demikian bantuan pemberian bahan pokok atau gula kopi ini justru mendapat penilaian yang kurang dimata masyarakat. Hal itu dikarenakan bantuan semakin berkurang jumlahnya dari tahun ke tahun. Selain itu bantuan yang diberikan tidak bisa mencakup semua orang yang membutuhkan. Sehingga yang muncul di masyarakat adalah kecurigaan. Masyarakat menduga pihak desa mempermainkan bantuan atau terjadi korupsi bantuan. Bantuan non regular Bantuan non regular adalah jenis bantuan atas permintaan warga, berupa bantuan berdasarkan permohonan masyarakat. Contohnya adalah saat PTSMA memberikan bantuan peminjaman alat berat untuk penggrederan jalan kampung, lapangan di desa sekitar mereka; alat olah raga dan tiang gawang. Di bidang pendidikan PTSMA pernah memberikan bantuan berupa renovasi kamar mandi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN). Selain itu pada waktu yang sama PTSMA juga membantu berupa pemberian meja kantor dan lemari buku beserta isinya. Bantuan ini masih diingat dan berkesan untuk masyarakat terutama guru dan kepala sekolah karena selain permohonan mereka dikabulkan, barang yang diberikan pun memiliki kualitas yang bagus sehingga sampai saat ini masih terpakai. Bantuan lainnya seperti pemerataan tapak masjid yang pernah dua kali diberikan di tahun 1997 dan tahun 2004 di Desa Rintis. Beberapa bantuan dibidang kesehatan masih diingat peserta FGD Desa Rintis, yaitu berupa tambahan gizi untuk balita di tahun 2007. Bantuan-bantuan berdasarkan pengajuan permohonan masyarakat umumnya dinilai baik oleh peserta FGD karena sesuai dengan permintaan yang diajukan. Namun demikian khusus untuk penggrederan jalan masyarakat mengatakan semakin sulit dan lama permohonan tersebut disetujui terutama sejak tahun 2009 sampai sekarang. Melalui survei, penelitian ini mengungkapkan 19 jenis bantuan atau program sosial yang pernah dilakukan oleh manajemen AA di tiga provinsi. Ada tiga kategori bantuan, yaitu : infrastruktur (air bersih, alat dan skill keterampilan kerja, bahan bangunan, bangunan sekolah, lampu penerangan desa, listrik, pembangunan gereja, pembangunan prasarana jalan, pembangunan sarana infrastruktur desa), pertanian terpadu (bibit sawit, perikanan, perkebunan karet, perkebunan sawit, pertanian, sarana produksi tani, ternak sapi, perkebunan sayur dan buah) dan bantuan sosial (dana untuk acara desa, dana untuk orang miskin/anak yatim, pemeriksaan kesehatan, pendidikan, sarana kesehatan, pembagian sembako, penjualan sembako murah, sunatan masal, bantuan untuk masjid/mushola, THR).

Hanya sekitar 3% dari responden yang tidak mampu menjawab yang menunjukkan bahwa mereka cukup memahami kontribusi AA dalam hal kegiatan yang terjadi di desa-desa mereka. Secara lengkap, berbagai jenis bantuan dan program yang diketahui responden adalah sbb.:

Tabel. Nama program pengembangan masyarakat yang diketahui responden AA

Kategori Program Jenis dan Nama Program Responden Persen

Bantuan pertanian terpadu

1. Ternak Sapi 34 10.6

2. Sarana Produksi Tani 3 0.9

3. Perkebunan Sayur Dan Buah 3 0.9

4. Perkebunan Karet 1 0.3

5. Perkebunan Sawit 1 0.3


42

13

Bantuan fisik dan infrastruktur

6. Pembangunan Prasarana Jalan 46 14.4

7. Air Bersih 32 10

8. Lampu Penerangan Desa 2 0.6

9. Pembangunan Sarana Infrastruktur Desa 2 0.6

10. Pembangunan Gereja 1 0.3

83

25.9

Bantuan sosial lain 11. Pembagian Sembako 42 13.1

12. Dana Untuk Acara Desa 28 8.8

13. Dana Untuk Orang Miskin/Anak Yatim 18 5.6

14. Bantuan Untuk Masjid/Mushola 10 3.1

15. Sarana Kesehatan 6 1.9

16. Pendidikan 5 1.6

17. THR 4 1.3

18. Sunatan Masal 3 0.9

19. Pemeriksaan Kesehatan 2 0.6

118

36.9

Tidak Relevan 66 20.6

Tidak Tahu 11 3.4

Total 320 100

Proyek infrastruktur, yaitu fasiltas jalan raya dan instalasi air bersih menjadi program yang paling banyak diketahui responden (hampir 25%). Namun, kategori bantuan sosial lain jauh lebih banyak diketahui oleh responden (hampir 37%), mulai dari pembagian sembako, bantuan masjid, bantuan anak yatim, dan bantuan sarana di desa merupakan program yang sangat dikenal warga. Secara umum, banyaknya jenis program bantuan sosial lain di AA menunjukkan bahwa manajemen bantuan nampaknya lebh bersifat aksidental ketimbang terencana dalam jangka panjang. Di lingkungan AA, program pertanian terpadu bukan merupakan sebuah proyek khusus, namun demikian program bantuan sapi cukup populer. Sebegitu jauh, responden menyatakan bahwa sebagian program cukup memenuhi harapan mereka. Hampir 60% menyatakan bahwa bantuan AA sudah memenuhi harapan mereka.

Tabel. Kecocokan program dengan harapan masyarakat AA

Program sudah sesuai harapan Persen

1. Ya 59.6

2. Tidak 40.4

Total persen 100

Total responden 244

Serupa dengan kasus RAPP, responden juga menempatkan partisipasi dalam perencanaan sebagai hal yang penting. Kemudian disusul rancangan program yang sistematis dan kemampuan petugas untuk melaksanakan program. Mereka menempatkan isu transparansi keungan di paling akhir; berbeda dengan responden di RAPP yang melihat isu keungan sebagai hal yang lebih penting, misalnya dibanding dengan kapabilitas petugas.


Tabel. Kekuatan dan Kelemahan Program AA

Pernyataan Persen Positif

Persen Negatif

Positif + Negatif

Positif - Negatif

Warga diajak dalam perencanaan 28.9 40.3 69.2 -11.4

Program perusahaan serius, sistematis 24.5 22.6 47.1 1.9

Petugas/staf sesuai dan kapabel 16.4 9.3 25.7 7.1

Dana cukup, dikelola transparan 11.5 13.4 24.9 -1.9

Lainnya 18.7 14.4 33.1 4.3

Total persen 100 100 - -

Total responden 236 236 - -

Dari tabel di atas juga terlihat bahwa masalah utama dengan pelaksanaan bantuan AA ke masyarakat adalah pelibatan warga dalam perencanaan program. Masalah ini harus diatasi dengan baik karena masalah pelibatan warga dalam perencanaan juga menjadi hal yang sangat dianggap penting oleh warga (69.2) sementara kapabilitas petugas, yang di RAPP merupakan masalah, justru dinilai sebagai kekuatan dari pelaksanaan program oleh responden. Juga berbeda dengan di RAPP, isu transparansi keuangan juga bukan merupakan suatu masalah. Tabel selanjutnya, juga memperlihatkan bagaimana pelibatan warga dalam program memang menjadi masalah serius. Lepas dari variasi program yang ada, responden menunjukkan adanya masalah dalam pelibatan di saat perencanaan dan evaluasi. Warga hanya dilibatkan dalam pelaksanaan, artinya hanya saat ada program warga diajak untuk berkumpul, berbicara, melaksanakan dan menerima program/bantuan.

Tabel. Sikap masyarakat terhadap program AA

Masyarakat dilibatkan

perencanaan

Masyarakat dilibatkan

pelaksanaan

Masyarakat dilibatkan evaluasi

Minat masyarakat

tinggi

1. Sangat setuju 3.7 6.8 3.7 7.0

2. Setuju 38.7 62.2 38.7 75.6

3. Tidak setuju 56.4 30.2 56.4 17.4

4. Sangat tidak setuju 1.1 0.9 1.1 0.0

Total persen 100.0 100.0 100.0 100.0

Total responden 268.0 268.0 268.0 268.0

Masalah pelibatan warga ini harus benar-benar diperhatikan karena lebih dari 80% warga menaruh minta yang tinggi bahkan sangat terhadap program dan bantuan dari AA. 3.3.3. Relasi perusahaan dengan masyarakat Relasi antara perusahaan dengan masyarakat desa seringkali ditentukan oleh peristiwa yang memiliki impresi kuat, terutama di sisi warga. Oleh karena itu intensitas interaksi pegawai/staf dengan warga desa dan kunjungan ke desa menjadi dua hal yang penting. Melihat tabel berikut, kita bisa melihat bahwa kedua hal tersebut tidak begitu baik dilakukan manajemen AA.

Tabel. Intensitas interaksi dgn AA

Sering berinteraksi

dengan pegawai/staff

Kunjungan petugas ke desa


1. Sangat sering 0.7 1.0

2. Sering 19.6 32.5

3. Jarang 35.4 38.9

4. Sangat jarang 44.3 27.7

Total persen 100 100

Total responden 275 284

Intensitas interaksi pegawai/staf AA dengan warga desa tidak begitu mengesankan responden. Hampir 80% menyatakan bahwa intensitas itu rendah: jarang dan sangat jarang. Kunjungan ke desa juga relatif jarang dilakukan; sebanyak 66% menyatakan pegawai/staf AA jarang atau sangat jarang berkunjung ke desa. Menurut keterangan penduduk di Sumatra Utara, umumnya para petugas tersebut lebih banyak berhubungan dengan aparat desa atau tokoh tokoh masyarakat saja ketimbang berinteraksi dengan masyarakat umum.

Tabel. Relasi dengan AA dan Proyeksi Keinginan

Kenal dengan pegawai/staff

Kenal dengan orang/ vendor di perusahaan

Ingin ada keluarga kerja di

perusahaan

1. Ya 37.1 21.3 63.7

2. Tidak 62.9 78.8 36.4

Total persen 100 100 100

Total responden 320 320 319

Rendahnya interaksi pegawai/staf dengan warga desa juga tercermin dari pengakuan responden yang lebih dari 60% menyatakan tidak kenal mereka; bahkan hampir 80% dari responden mengatakan tidak kenal dengan orang yang bekerja sebagai kontraktor atau vendor di AA. Namun di balik itu semua yang menarik adalah jumlah masyarakat yang ingin bekerja di perusahaan menunjukkan angka yang cukup tinggi, 63%. Relatif tingginya minat bekerja di AA ini menarik mengingat sebagain besar penduduk di sekitar AA adalah petani karet dan sawit yang penghasilannya cukup baik. Di banding dengan warga desa sekitar RAPP yang lebih dari 80% ingin ada keluarganya yang kerja di RAPP, keinginan kerja di AA memang lebih rendah. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan FGD mereka yang tidak tertarik bekerja di AA adalah karena penghasilan dari kebun mereka sendiri lebih besar dibandingkan dengan gaji bekerja di perusahaan. 3. 4. Studi Kasus Untuk melengkapi analisis kuantitatif, ditampilkan kajian atas kasus-kasus dengan klasifikasi program yang dinilai berhasil oleh perusahaan, gagal atau menemui banyak kendala, tinggi nilai investasinya dan program yang dinilai baik oleh masyarakat. Detail kasus dapat dilihat pada Lampiran 5, sementara rekapitulasi studi kasus tersebut adalah sbb.:

Klasifikasi program Justifikasi Contoh kasus

Program yang dinilai berhasil oleh AA

Kriteria kerberhasilan suatu program adalah program tersebut dapat dirasakan manfaatnya berhasil karena memenuhi kriteria tersebut.

Sapi (Riau, Jambi)

Pengadaan sanitasi dan listrik di SD Inpres PTGM (Sumut)

Program yang menemui banyak kendala, bermasalah atau gagal

AA mengidentifikasi penyebab kendala sebagai berikut:

Latarbelakang historis

Kredit sapi terkendala proses pengangsurannya (Riau dan Sumut) Pemeliharaan sapi


penyelenggaraan program, dalam hal ini perencanaan yang kurang

Intensitas dan kedekatan hubungan petugas pelaksana dengan warga

Keterlibatan warga

(Jambi)

Program dengan investasi tinggi

Alokasi anggaran pertahun yang tinggi, mencapai ratusan juta rupiah, sampai 400-an.

Sapi (Riau dan Jambi)

Program yang dinilai berhasil oleh masyarakat

Peningkatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas individual dan kelompok-kelompok tani

Peningkatan taraf hidup masyarakat

Peningkatan fasilitas publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas

Keterlibatan masyarakat relatif lebih tinggi ketimbang program lainnya

Tidak ada (Riau)

Pupuk kandang dan KUD (Jambi)

Infrastruktur jalan (Sumut)


4. ANALISIS S.W.O.T. Untuk melihat kinerja kelompok usaha RGE dalam kegiatan sosial dilakukan analisis SWOT dengan mendefinisikan kembali faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Elemen-elemen dari SWOT akan diungkapkan melalui hasil temuan survei dan studi kasus di lapangan. Model berikut menunjukkan ringkasan analisis SWOT atas kinerja RAPP dan AA dalam melakukan program/bantuan ke masyarakat.

Positif Negatif

Inte

rnal

Strength (kekuatan)

Dukungan dari pemilik dan kelompok perusahaan

Ketersediaan dan alokasi anggaran untuk program sosial memadai

Kemampuan merekrut SDM berkualitas

Perusahaan dan staf memiliki pengalaman dalam bidang pengembangan masyarakat

Weakness (kelemahan)

Perencanaan kegiatan

Koordinasi

Kinerja

Ekst

ern

al

Opportunity (kesempatan)

Kondisi masyarakat desa yang tengah berubah

Kebutuhan masyarakat untuk berkembang sangat tinggi

Kebijakan di tingkat nasional dan daerah yang memberi insentif (disinsentif) untuk program sosial

Threats (ancaman)

Riwayat konflik dengan masyarakat tinggi

Tingkat partisipasi rendah, apatis

Masy desa hanya memanfaatkan bantuan dan project-oriented

Kebijakan pemekaran wilayah

4.1. Tinjauan dari sisi internal Ada tiga tingkatan internal di perusahaan yang melibatkan proses pengambilan keputusan di tingkat kelompok usaha (RGE), kelompok perusahaan (Riau Andalan Pulp & Paper/RAPP dan Asian Agri/AA), dan perusahaan (misalnya: kebun dan pabrik; SMA dll). Strength (kekuatan) Dalam menjalankan kegiatan sosial kelompok usaha RGE memiliki kekuatan yang berasal dari potensi yang dimiliki kelompok tersebut berupa dukungan pemilik perusahaan dan manjemen, kemampuan penyediaan alokasi anggaran dan perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.

Dukungan dari pemilik dan kelompok perusahaan. Melalui yayasan Tanoto (Tanoto Foundation/TF) yang didirikan tahun 2001 yang kegiatannya ditujukan pada “...solusi kemiskinan antar generasi melalui perbekalan kesempatan pendidikan bagi generasi mendatang, memperkuat keluarga dan nilai-nilai sosial melalui perbaikan mata pencaharian dan program pemberdayaan bagi orangtua, serta membangun platform bagi lingkungan sekitar seperti akses ke air bersih dan sanitasi yang baik” (www.tanotofoundation.com), keluarga Tanoto memiliki komitmen yang kuat untuk berkontribusi pada komunitas luar yang berada di sekitar perusahaannya.


http://www.tanotofoundation.com/

Dalam semua kegiatan bisnisnya, Sukanto Tanoto menegaskan pentingnya tanggungjawab atas keberlanjutan masyarakat (people), bumi (planet) dan keuntungan usaha (profit). Keberlanjutan masyarakat berarti bahwa ada harapan bahwa perusahaan dapat berperan dalam pembangunan sosial-ekonomi dan bahwa mereka akan mempraktekkan kegiatan bisnis yang fair bagi masyarakat lokal. Kegiatan usaha juga diarahkan tidak merusak alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan bumi dapat terjaga. Selain itu, sebagian keuntungan juga akan diarahkan untuk mendorong kemajuan sosial-ekonomi kawasan. Secara khusus, dalam konteks lokal, dasar filosofi bisnis Sukanto Tanoto adalah “berbuat baik untuk masyarakat, baik untuk negeri, dan baik untuk perusahaan” (http://www.sukantotanoto.net/index).

Di tingkat kelompok perusahaan dan manajemen RAPP baik atas inisiatif sendiri maupun bekerja sama dengan TF, berbagai program telah dilakukan. Manajemen RAPP di Riau melakukan penguatan petani di tingkat lokal dan pengembangan pendidikan di lingkungan wilayah operasional RAPP. Manajemen Asian Agri Sumatra Utara, misalnya, meneruskan upaya TF untuk antara lain menyelenggarakan program peningkatan kapasitas guru. Sementara dari Riau, manajemen AA mengatur dan mengelola serangkaian program untuk mengembangkan plasma dan penguatan petani di tingkat lokal

Ketersediaan dan alokasi anggaran untuk program sosial memadai. Salah satu bentuk perwujudan komitmen kelompok perusahaan yang ramah terhadap masyarakat sekitar, maka alokasi anggaran pembangunan sosial – ekonomi disediakan cukup besar. Berdasarkan informasi dana yang dikeluarkan untuk kegiatan sosial oleh kelompok usaha RGE jauh lebih besar dibandingkan dana kegiatan social yang dikeluarkan oleh perusahaan lain sejenis yang berada di sekitar wilayah operasional mereka, baik di lingkungan AA maupun RAPP. Bahkan dapat dikatakan RAPP sebagai pioner dalam pengembangan masyarakat sekitar dibanding perusahaan lain sejenis.

Kemampuan merekrut SDM berkualitas. Komitmen tidak saja ditujukkan dengan memberikan dukungan dana, kemampuan untuk merekrut sumberdaya manusia untuk melaksanakan kegiatan dan program sosial juga relatif cukup tinggi. Di luar bidang sosial, perusahaan merekrut tenaga ahli sampai setingkat doktoral di bagian riset dan pengembangan tanaman di AAALI (AA). Sementara di bidang sosial, sumberdaya manusia dengan kualitas yang tak kalah dengan bidang teknis lainnya juga tersedia. Selain merekrut SDM sebagai tenaga kerja, perusahaan juga mampu mengembangkan jaringan kerja yang luas dan mantap. Di bidang pengembangan masyarakat, misalnya, RAPP pernah menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan LSM untuk membangun CECOM.

Pengalaman individual staf dan perusahaan di bidang pengembangan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Asian Agri telah menyusun program pengembangan masyarakat secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Saat ini cukup banyak SDM yang memiliki latar belakang dan berpengalaman di NGO bergabung dalam kelompok usaha ini. Sementara RAPP selama sepuluh tahun terakhir ini telah mempunyai program pengembangan masyarakat. Mereka berpengalaman melakukan kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan sendiri, bekerja sama dengan pihak ketiga atau melalui konsorsium.

Weakness (kelemahan) Secara garis besar, kelemahan dari kegiatan sosial kelompok usaha RGE terletak pada sisi perencanaan dan pelaksanaan yang tidak mengotimalkan potensi kekuatan yang dimiliki.


http://www.sukantotanoto.net/index

Perencanaan kegiatan. Setidaknya terdapat dua hal paradoksal dalam perencanaan. Pertama, ada program yang dirancang secara masif dan diharapkan untuk dapat dilaksanakan di wilayah yang luas. Misalnya dalam kasus program Serikat Petani Mandiri yang dirancang oleh AA dan diharapkan dapat dilaksanakan di Sumatra Utara. Sementara di wilayah lain, program sosial yang ditawarkan diintegrasikan dengan pengembangan plasma, baik di Riau maupun Jambi. Contoh kasus program yang dirancang secara masif di lingkungan AA baik di Sumut, Jambi maupun Riau adalah program bantuan sapi bergulir yang dirancang sendiri oleh AA kemudian ditawarkan kepada masyarakat. Selanjutnya masyarakat/kelompok tani yang berminat diminta mengajukan proposal ke perusahaan. Mekanisme pemberian bantuan dan pengguliran ditentukan oleh perusahaan seolah tanpa melibatkan masyarakat.

Namun sebaliknya, ada kesan bahwa di lapangan perusahaan lebih banyak menunggu permintaan bantuan dari masyarakat. Masih dalam program sapi bergulir apabila tidak ada permintaan dari masyarakat maka sapi tersebut tidak akan diberikan. Sikap menunggu dari perusahaan ini juga terlihat dalam program program bantuan seperti perbaikan jalan dan sebagainya. Di RAPP secara garis besar perusahaan membuat program dalam katagori IFS, SIP, program pelatihan kejuruan dan usaha kecil, tetapi apabila tidak ada permintaan atau masukan proposal dari masyarakat maka program tidak dijalankan. Menurut staf CSR perusahaan, ini dilakukan agar program bersifat bottom up atau berdasar keinginan masyarakat dan bukan top down yang dipaksakan oleh perusahaan.

Koordinasi. Selain masalah perencanaan, persoalan pencairan anggaran juga menjadi salah satu kelemahan yang terlihat dalam beberapa kasus. Anggaran sudah dialokasikan, seringkali secara detail tetapi jadwal turun sering terbentur masalah administrasi sehingga tidak dapat segera dicairkan ketika dibutuhkan. Kelambatan ini menyebabkan tenaga lapangan seringkali sulit menjelaskan tertundanya suatu program ke masyarakat.

Di RAPP, kasus ini biasanya terjadi pada program pengembangan pertanian yang terkait dengan musim, sebagai contoh bantuan bibit dan pupuk untuk pengembangan semangka di desa Pasar Baru tidak bisa digunakan oleh petani karena bantuan baru diberikan setelah habis musim tanam. Petani terpaksa menggunakan dana sendiri untuk membeli benih dan pupuk. Tetapi di pihak lain bantuan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tetap harus tersalurkan ke petani. Akibatnya walaupun bantuan tersebut diberikan tetapi tidak bisa dipergunakan. Bantuan yang diberikan juga tidak memungkinkan dirubah untuk pemanfaatan lain karena bantuan yang diberikan bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk natura atau barang.

Di AA, ada koordinasi program yang sepertinya terpusat dari kantor Riau untuk kemudian dijalankan di wilayah Riau dan Jambi, seperti pada kasus bantuan sapi untuk kegiatan sementara upaya replanting dilakukan dan pembentukan Serikat Petani Mandiri di Sumatera Utara. Walaupun relatif baru, keduanya merupakan upaya perusahaan untuk secara sistematis melakukan program bantuan sosial. Dalam hal expose ke masyarakat luas, misalnya melalui media massa, yang terlihat seringkali hanya aspek besaran program bukan rencana jangka panjang yang terkoordinasi dengan baik. Pesan berbeda mengenai program di media massa menunjukkan persoalan koordinasi bagian perencana program, manajemen pelaksana CSR/CD, manajemen AA di provinsi dan bagian PR.

Kinerja. Dari sisi pelaksanaan, perusahaan telah merekrut sejumlah tenaga pegembangan masyarakat yang berpengalaman lama di LSM sebagai garis depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Tetapi seringkali, kebijakan perusahaan bukanlah melakukan kegiatan pengembangan masyarakat namun menciptakan kesempatan berusaha bersama perusahaan.


Sehingga ketrampilan, kebiasaan dan keahlian mereka untuk menggali dan menyelesaikan masalah komunitas tidak termanfaatkan secara baik bahkan ada kesan justru mereka serba salah bergerak di masyarakat.

Walaupun staf lapangan memiliki kemampuan menggali dan mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat dan ada dukungan dana yang besar, dalam beberapa kasus staf lapangan tidak bisa berbuat banyak karena program lebih diarahkan untuk meredam gejolak dalam masyarakat ketimbang melakukan pengembangan masyarakat. Faktor lain adalah adanya system target untuk menghabiskan dana yang telah dialokasikan sehingga sulit untuk menyusun program yang terencana, yang terjadi adalah bagaimana mencairkan dana dengan program yang ditanyakan langsung kemudian masyarakat diminta membuat kelompok dan proposal.

4.2. Tinjauan dari sisi Eksternal Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja kegiatan sosial kelompok usaha RGE adalah hal-hal yang terkait dengan fenomena sosial di tingkat masyarakat dan perilaku/kebijakan di tingkat pemerintah daerah. Opportunity (kesempatan) Berbagai kesempatan yang memungkinkan kegiatan sosial dari kelompok usaha RGE cukup terbuka di lapangan. Di tingkat kebijakan, sejumlah aturan yang mensyaratkan perusahaan untuk membuat kegiatan sosial dan insentif yang diberikan menjadi faktor pendorong bagi perusahaan. Di tingkat masyarakat, konteks masyarakat yang dinamis dengan modal sosial yang ada nampaknya juga sejalan dengan kegiatan sosial perusahaan.

Kondisi masyarakat desa yang tengah berubah. Masyarakat desa sekitar perusahaan bukan lagi merupakan desa tradisional tetapi sudah menuju ke desa yang maju dan kompleks. Masyarakat mulai meninggalkan tradisi lama yang konservatif dan siap menyambut agen perubahan baru. Dalam kondisi seperti itu, maka perusahaan dapat menjadi partner perubahan yang diperlukan oleh masyarakat desa.

Sebagai contoh penduduk desa Kuntu di sekitar RAPP, mulanya adalah pembalak liar dan peladang berpindah. Dengan dilakukannya pencetakan sawah menunjukan trend positif untuk menunjukan perubahan kearah petani menetap yang lebih baik. Masyarakat menyadari pola hidup lama yang dulu mereka lakukan sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan di masa sekarang, karena semakin langkanya persedian kayu alam yang bisa mereka balak. . Demikian juga dengan di desa Pasar Baru penduduk yang umumnya petani karet dan memiliki banyak waktu luang, setelah diberikan program pertanian banyak memanfaatkan waktu luang yang mereka miliki untuk bertani buah buahan sehingga bisa menambah pendapatan ekonomi mereka. Masih di desa Pasar baru yang merupakan ibu kota kecamatan yang kehidupannya mulai kompleks, masyarakat juga mulai berminat mengisi sektor jasa perkotaan seperti membuka bengkel, salon dan kios.

Kebutuhan masyarakat untuk berkembang sangat tinggi. Pada masyarakat dengan dinamika dan perubahan sosial yang tinggi, cukup banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Peran negara seringkali tidak mencukupi untuk menopang kebutuhan yang tinggi. Dalam kondisi demikian, perusahaan dapat berperan penting dalam hal menunjung kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh negara.

Kasus ini terlihat di desa sekitar RAPP, Sering, dengan dibukanya akses jalan oleh perusahaan mobilitas penduduk semakin meningkat. Arus lalu lintas barang ke dalam dan ke luar desa juga semakin meningkat. Dalam bidang pendidikan minat masyarakat untuk


bersekolah juga cukup tinggi, maka pengembangan infrastruktur pendidikan merupakan peran yang bisa diambil oleh perusahaan atau lebih ditingkatkan lagi. Sementara penduduk Lubuk Terap Jambi di sekitar AA, hampir setiap akhir pekan berlibur dan berbelanja ke kota Jambi, beberapa bahkan membangun rumah di kota.

Sistem kedatukan. Masih kuatnya struktur sosial adat atau kedatukan dalam masyarakat merupakan modal sosial yang bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan program kemasyarakat. Struktur ini bisa dimanfaatkan secara lembaga maupun individu yang ada didalamnya. Keberhasilan program kemasyarakatan di estate Baserah misalnya karena petugas lapangan adalah seorang datuk yang disegani di masyarakat, sehingga masyarakat cenderung mendengar dan mengikuti program yang diterapkan oleh yang bersangkutan.

Kebijakan di tingkat nasional dan daerah yang memberi insentif (disinsentif) untuk program sosial. Ada beberapa kebijakan pemerintah yang menjadi faktor pendorong bagi kegiatan sosial perusahaan. Dari pemerintah pusat, upaya pengembangan masyarakat di sekitar perkebunan melalui program PIR-trans telah mendorong percepatan perubahan di sekitar kebun AA (PIR-TRANS yang dilandasi dengan INPRES Nomor 1 Tahun 1986). Sementara di sekitar RAPP, masyarakat menerima dampakpemerintah pusat berupa upaya pengembangan masyarakat di sekitar perkebunan melalui program KKPA didasarkan atas keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No.73/Kpts/KB.510/2/1998 dan No. 01/SKB/M/11/98. Dengan kebijakan ini maka pilihan pengelolaan kebun sawit menjadi lebih beragam dan perusahaan dapat mengambil peran di dalamnya

Threats (ancaman) Selain faktor pendorong, dari luar perusahaan ada pula faktor penghambat kegiatan sosial yang berasal dari masyarakat dan dari kebijakan. Sebagai akibatnya, program maupun kegiatan sosial yang semestinya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan warga justru menemui akibat yang kontraproduktif. Riwayat konflik dengan masyarakat tinggi. Salah satu hambatan yang susah dihindari oleh

perusahaan AA adalah riwayat konflik yang di beberapa tempat cukup tinggi intensitasnya. Lepas dari hakikat konflik itu sendiri, situasi yang tidak ideal ini menyebabkan perusahaan susah untuk masuk dan menawarkan program secara terencana. Kegiatan sosial pada kondisi demikian biasanya merupakan sebuah harga yang harus dibayar akibat konflik, bukan dirancang sebagai sebuah kegiatan yang sistematis.

Di RAPP, riwayat konflik dengan perusahaan yang telah lama menyebabkan bantuan sapi untuk penduduk Sering tidak dianggap bukan merupakan program tetapi sebagai bayar utang. Akibatnya pemeliharaan sapi oleh masyarakatpun menjadi tidak maksimal. Di Petai, Masjid yang dibangun dengan dana cukup besar hampir tidak bermanfaat sama sekali dan tetap ada penolakan dari masyarakat terhadap perusahaan. Di Petai, apapun yang dilakukan oleh perusahaan menjadi kontra produktif sebelum dasar konflik yaitu sengketa lahan terselesaikan. Berbagai upaya penyelesaian konflik beberapa kali dilakukan baik melalui pendekatan dan musyawarah langsung dengan warga maupun melibatkan pemda setempat sebagai mediator, namun sampai saat ini belum menemukan kesepakatan karena masing masing pihak bertahan pada pendiriannya. Warga tetap menuntut dibuatkan HTR seperti yang pernah dijanjikan RAPP.


Tingkat partisipasi masyarakat rendah dan cenderung apatis. Selain karena hubungan warga dengan perusahaan yang tidak harmonis, program dan kegiatan sosial juga seringkali mengalami kegagalan karena tingkat partisipasi warga yang rendah. Pendekatan yang diambil ketika menyusun program seringkali bersifat template dan imitasi dari wilayah lain tanpa melihat kebutuhan dan potensi masyarakat. Hal itu mengakibatkan, walaupun bantuan tersebut dibutuhkan, dalam pelaksanaan, penggunaan dan pemeliharaannya, seringkali tidak berkelanjutan.

Sebagai contoh program pengembangan sapi di lingkungan AA Riau, kegagalan program banyak diakibatkan karena tingkat partisipasi masyarakat rendah, mereka cenderung apatis terhadap program perusahaan. Sikap ini muncul karena program biasanya hanya dinikmati oleh pihak pihak tertentu saja yang dianggap dekat dengan perusahaan. Sementara di sekitar RAPP, di desa Sering, Riau, air bersih menjadi masalah. RAPP membantu membuat instalasi penjernihan air. Namun, karena dianggap sebagai utang, rasa kepemilikan masyarakat tidak tumbuh sama sekali dan pengelolaannya murni dari perusahaan. Walaupun sebenarnya masyarakat membutuhkan air bersih namun mereka sama sekali tidak melibatkan diri dalam pengelolaan.

Masyarakat yang project-oriented. Ada situasi dimana beberapa tokoh masyarakat belajar dari cara-cara pemberian bantuan, program dan kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan. Salah satu yang menonjol adalah kemampuan mereka untuk menganalisis kemungkinan perusahaan tidak punya pilihan untuk menolak keinginan warga. Contoh nyata adalah banyak pihak di desa sekitar AA yang memanfaatkan program sapi bergulir untuk keuntungan diri sendiri tanpa menghiraukan kelanjutan dari program tersebut atau hanya sekedar untuk memperoleh bantuan.

Di desa sekitar RAPP, desa Kuntu estate Logas, diluncurkannya program IFS memunculkan kelompok kelompok tani siluman yang mengajukan proposal hanya sekedar untuk mendapat bantuan setelah itu hilang. Selain itu juga muncul calo-calo atau broker pembuat proposal yang mengatas namakan masyarakat untuk meminta bantuan pada perusahaan atau mendapat keuntungan dari kehadiran perusahaan. Kasus lain, di estate Logas juga, perusahaan mengabulkan permohonan masyarakat desa Kota Baru untuk dibuatkan HTR, sebaliknya perusahaan menolak permohonan yang sama yang diajukan oleh desa Petai padahal tanah ulayat desa Kota Baru yang digunakan oleh perusahaan tergolong kecil dibandingkan dengan tanah ulayat desa Petai yang digunakan oleh perusahaan. Akibatnya desa Petai merasa tidak diperhatikan dan mengajukan proposal baru pada perusahaan.

Struktur adat kedatukan. Masih kentalnya struktur tradisional kedatukan dan ninik-mamak merupakan ancaman tersendiri dalam pelaksanaan program. Di Kuntu dan Petai misalnya seringkali informasi dan program bantuan dikuasai oleh para datuk dan ninik-mamak, sehingga masyarakat umum sama sekali tidak mengetahui mengenai informasi program perusahaan. Kelompok inilah yang biasanya memanfaatkan keuntungan dari program yang dijalankan oleh perusahaan. Contoh nyata ketika melakukan pertemuan dengan para datuk di Kuntu, mereka secara secara terang terangan mengatakan:” apabila bertanya tentang program pada masyarakat pasti mereka tidak tahu, karena informasi dari perusahaan biasanya hanya disampaikan pada kami kami ini’.

Adanya sistem kedatukan ini juga menyebabkan petugas lapangan sulit menentukan siapa sebenarnya orang yang paling berpengaruh dan merupakan pemimpin utama dalam masyarakat, karena setiap datuk menyatakan diri sebagai pemimpin sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang staf community relation estate Logas: ”di sini sulit sekali menentukan siapa sebenarnya yang paling berpengaruh, karena setiap orang mengaku sebagai pemimpin”. Apabila yang diberikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan keinginan mereka sering kali mereka mengerahkan masyarakat untuk berkonfrontasi dengan perusahaan. Mereka juga tidak segan untuk beseberangan sikap dengan datuk datuk lainnya. Kecenderungan negatif lain adalah mereka hanya


mengajak kerabat dekatnya saja yang terlibat dalam program, sehingga penerima program hanya orang orang itu saja.

Kebijakan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah pada sepuluh tahun terakhir ini menjadi gejala umum di daerah untuk mempercepat proses pembangunan dan pemerataannya. Pemekaran bisa terjadi di tingkat provinsi, kabupaten mapun desa. Di lapangan, kenyataannya, seringkali bukan percepatan pembangunan yang terjadi. Di Sumatra Utara, misalnya, pemekaran wilayah kabupaten Labuhan Batu menjadi Labuhan Batu (induk), Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan menjadi masalah ketika kabupaten baru harus mengangkat pegawai baru. Sebagai akibatnya 90% DAU Kabupaten Labuhan Batu Selatan lari ke kebutuhan belanja pegawai. . Pada kondisi demikian, bupati meminta perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah tersebut untuk berpartisipasi membiayai pembangunan fisik. Kondisi ini menyebabkan proses perencanaan dan prioritas kegiatan sosial di perusahaan menjadi terganggu. Kasus diatas persis terjadi di wilayah operasional AA kebun Aek Nabara yang dikelola oleh PT. SMA dan kebun Tanjung Selamat yang dikelola oleh PT. ISJ. Sementara di sekitar RAPP, hal serupa juga kemungkinan akan terjadi di desa Kuntu yang berdasarkan informasi statusnya akan ditingkatkan menjadi kecamatan dan mengalami pemekaran.


5. PENUTUP 5.1. Kesimpulan Ada empat hal utama yang dapat disimpulkan dalam hal bantuan/program kepada masyarakat di tingkat perusahaan, baik di RAPP maupun AA:

1. Program kemasyarakatan perusahaan-perusahaan RGE selama ini dijalankan berdasarkan (1) program tahunan yang disusun dari perusahaan, (2) bantuan sosial dan keagamaan yang telah rutin diadakan tiap tahun bagi yang mereka membutuhkan dan (3) inisiatif masyarakat yang mengajukan permohonan-permohonan. Di RAPP program yang muncul dari tuntutan masyarakat nampak mendominasi sebagian bantuan yang saat ini dilakukan.

2. Masyarakat mengharapkan inisiatif perusahaan yang tinggi dan peran yang lebih aktif lagi dalam menangkap kebutuhan mereka agar dapat membuat program yang lebih komprehensif melalui perencanaan partisipatoris. Hal ini sekaligus bisa menjawab pentingnya pendekatan yang lebih intensif untuk membangun relasi yang lebih kuat yang bukan lagi melihat satu sama lain sebagai pihak yang berjalan sendiri-sendiri. Silaturahmi menjadi tali yang penting untuk selalu dijalin dengan masyarakat sekitar, sehingga rasa memiliki untuk saling bekerjasama sebagai mitra dan kondisi saling melindungi satu sama lain akan kembali terjalin seperti yang terjadi beberapa tahun lalu. Di AA dan RAPP, tingkat intensitas dan frekuensi pertemuan/kunjungan staf/pegawai ke komunitas dirasa kurang.

3. Program bantuan sosial dan keagamaan yang selama ini dinilai perusahaan sebagai program menyentuh, ternyata dianggap kurang oleh masyarakat yang lebih pragmatis. Sifat bantuan yang massal, luas dan mampu mengatasi banyak permasalahan umum ternyata jauh lebih berkesan ketimbang rutinitas yang sering tidak merata.

4. Pelibatan masyarakat menjadi hal yang penting terutama tekait dengan pembangunan yang akan mereka nikmati. Hal itu sejalan dengan arus politik masa kini yang selama mengutamakan partisipasi secara penuh mulai perencanaan sampai evaluasi, transparan dan bertanggung jawab.

Sementara pada sisi masyarakat, sejumlah hal penting yang teridentifikasi adalah:

5. Kondisi masyarakat di sekitar RAPP dan AA berbeda dalam sejarah pembentukan komunitasnya. Di AA, komunitas sekitar kebun sudah tinggal dalam waktu cukup lama sebagai bagian dari pengerahan tenaga kerja di kebun di masa lalu, seperti di Sumatra Utara. Sementara di Jambi dan Riau, komunitas yang ada adalah mereka yang berasal dari transmigrasi. Di RAPP, tipe komunitas sekitar HTI adalah masyarakat pendatang yang tersusun lebih belakangan ketimbang komunitas di sekitar AA pada umumnya. Perkembangan kota Pangkalan Kerinci dan kabupaten menyebabkan arus pendatang semakin besar sepuluh tahun terakhir ini.

6. Walaupun ada komunitas tempatan dan pendatang, namun karakteristik mereka hampir serupa dalam merespons kesempatan yang muncul akibat interaksi dengan perusahaan. Sebagian elite desa menempatkan perusahaan sebagai lembaga alternatif untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan pembangunan desa. Warga desa di sekitar RAPP misalnya melakukan ‘pemberontakan’ sebagai bargaining mendapat perhatian perusahaan sehingga ada progam di desa mereka. Di AA Jambi dan Riau, hal serupa juga terjadi, warga mengklaim bahwa air tanah tercemar limbah sawit mereka mendapatkan proyek sumur.

7. Dinamika sosial budaya pada masyarakat desa yang demikian tinggi sebagai akibat terbukanya akses ke informasi, transportasi dan investasi dari pihak luar. Kesempatan untuk menjadi maju terbuka luas, namun di sisi lain, kelompok yang tidak siap cenderung akan tertinggal dan menyisakan kantung-kantung komunitas miskin.


5.2. Rekomendasi Menyimak data yang tersedia dan analisis yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan perusahaan-perusahaan dibawah RGE dalam menjalankan program/bantuan sosial dan hubungan sosial yang lebih baik dengan warga sekitar. Dalam urusan dengan warga desa ada dua hal yang layak dipertimbangkan:

1. Untuk peningkatan relasi antara perusahaan dengan masyarakat, penting untuk menjalin hubungan atau silaturahmi, sehingga pandangan masyarakat terhadap perusahaan yang hanya berkomunikasi dengan warga jika ada masalah saja tidak lagi muncul. Forum komunikasi dengan warga perlu dibentuk atau setidaknya ada event yang dibuat rutin sehingga ada kesempatan bagi kedua belah pihak berinteraksi.

2. Menempatkan komunitas sebagai bagian penting dalam hubungan industrial yang lebih baik. Setelah public relationship dilakukan untuk masyarakat umum dan government relationship dijalankan untuk berkoordinasi dengan pimpinan wilayah, saatnya mengembangkan community relationship yang lebih akrab dengan warga sekitar. Selama ini di AA dan RAPP telah berfungsi petugas khusus yang berhubungan dengan warga desa tetapi lebih sebagai ‘pemadam kebakaran’ yang baru bekerja setelah ada masalah.

Khusus untuk program-program pemberdayaan masyarakat, sebaiknya diperhatikan intensitas komunikasi terhadap program dan masyarakat harus lebih tinggi lagi.

3. Untuk itu dibutuhkan sumber daya (staf) khusus yang terfokus pada kegiatan dan dukungan sarana mobilitas yang baik. Sumber daya tadi tidak hanya berfungsi untuk mengontrol saja melainkan juga mengawal program agar berjalan secara konsisten sesuai dengan tujuannya.

4. Dalam perencanaan program pemberdayaan dibutuhkan kajian awal yang komprehensif agar program dapat tepat pada sasaran yang ingin dituju. Dalam kajian ini penting untuk melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi. Selain untuk mengetahui kebutuhan riil dan cara yang tepat untuk menjalankan program, pelibatan juga menjadi sosialisasi awal tentang program kepada masyarakat dan menjadikannya sebagai bagian dari percakapan sehari-hari. Harapannya, kelak masyarakat akan merasa ikut memiliki program dan tidak mudah menyalahkan kegagalan program hanya kepada perusahaan.

Terkait dengan jenis bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat, nampaknya divisi khusus untuk program sosial perlu lebih dikembangkan sehingga memungkinkan perusahaan. Rekomendasi bagian ini merujuk pada kelemahan (weakness) perusahaan dalam hal perencanaan kegiatan, koordinasi program dan performa di lapangan. Perlu untuk melakukan hal-hal sbb:

5. Mengintensifkan sosialisasi program agar masyarakat umum mengetahuinya dan bukan terbatas pada aparat desa saja. Sosialisasi secara luas juga perlu dilakukan untuk menghindarkan kecurigaan masyarakat bukan saja kepada perusahaan tetapi juga terhadap aparat desa.

6. Mengidentifikasi bantuan sehingga kecemburuan sosial dapat terhindar; penting untuk secara tepat dan cermat menentukan berapa dan siapa yang berhak menerima bantuan. Identifikasi penerima dan mekanisme penyalurannya sebaiknya dilakukan melalui bidang khusus di perusahaan.

7. Menelaah kembali sistem pemrosesan permohonan bantuan dalam internal perusahaan sehingga keputusan bisa diambil lebih cepat dan efisien. Hambatan yang muncul di internal ternyata membawa impak terhadap kegiatan dan juga imej perusahaan di masyarakat.


8. Mengidentifikasi lokasi bantuan fasilitas sosial dan umum dan aksesibilitas pengguna. Selain itu, juga harus diperhitungkan pranata sosial yang akan menjamin perawatan dan penggunaan berbagai fasilitas tersebut

9. Program pemberdayaan masyarakat yang mendorong peningkatan ekonomi melalui komoditas unggulan seperti perkebunan rakyat selama ini perlu terus dijalankan. Hal itu seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin mendesak untuk mengoptimalkan hasil perkebunan mereka.

10. Membuat evaluasi atas implementasi untuk setiap program kemasyarakatan perusahaan. Evaluasi program diharapkan melibatkan warga penerima sehingga ada umpan balik yang dapat dijadikan sebagai awalan kegiatan berikut.

11. Menyusun indikator keberhasilan program sebagai navigasi selama kegiatan monitoring dan pengukuran kinerja di akhir program

Dalam situasi sosial budaya di masyarakat yang tengah berubah dan dinamika politik ekonomi regional yang dinamis, ada peluang (opportunity) dan ancaman (threat) kepada perusahaan. Sehubungan dengan peluang yang dapat dikembangkan pada kondisi masyarakat yang tengah berubah, rekomendasi yang patut dipertimbangkan adalah sbb.:

12. Kondisi masyarakat desa yang tengah berubah. Di Riau dan Jambi, masyarakat transmigran tengah melepaskan diri dari budaya agraris-pertanian menuju agraris-perkebunan dengan sawit sebagai andalan. Kondisi ini memungkinkan kerjasama perusahaan dengan masyarakat a.l. dalam bentuk plasma dapat lebih diintensifkan. Pada masyarakat sekitar kebun di Sumatera Utara, transformasi demikian tidak terjadi, tatanan sosial yang berubah justru mengindikasikan ancaman bagi perusahaan (lihat di bagian bawah)

13. Kebutuhan masyarakat untuk berkembang sangat tinggi. Sebagai wilayah yang terbuka dan terus berkembang dengan investasi dari perkebunan, masyarakat di Riau, Jambi dan Sumatra Utara cenderung membutuhkan akses ekonomi, pendidikan, kesehatan dan gaya hidup modern. Oleh karena itu, bahasa perusahaan (yang berorientasi pasar dan keuntungan) relatif bisa diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini ajakan untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan bisnis perusahaan (created share value) niscaya dapat lebih mudah ditawarkan. Rekomendasi untuk identifikasi dan penyusunan program, yang selama ini merupakan kelemahan perusahaan, dapat disimak pada No. 5-11.

14. Sistem kedatukan. Sekalipun masyarakat dan kebudayaan lokal tengah berubah, kepemimpinan lokal berdasar kedatukan reatif masih kuat. Menyalurkan rencana dan program melalui para pemimpin tradisional sesekali masih dapat diandalkan. Meskipun demikian, karena posisi mereka tengah berubah pula, komunikasi dengan elite lain di luar sistem kedatukan harus tetap dilakukan.

Apabila peluang yang ada pada masyarakat dapat dimanfaatkan dengan baik, maka perusahaan dapat lebih mudah masuk ke dalam perbincangan sosial. Namun, bila hal itu gagal dilakukan, maka peluang tersebut justru akan berbalik menjadi ancaman. Berikut adalah sejumlah rekomendasi terkait dengan situasi ancaman yang dihadapi perusahaan

15. Riwayat konflik dengan masyarakat tinggi. Bahasa (language) dan perbincangan (conversation) yang sama dengan masyarakat merupakan salah satu kunci utama untuk mendekati mereka. Konflik tajam yang telah lama dan berakar dalam harus dibongkar tidak saja melalui kegiatan (practice). Setelah serangkaian kegiatan program dan bantuan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan sosial, perusahaan harus mulai mempergunakan bahasa yang sama dengan masyarakat dalam menyikapi keadaan. Selama ini, masyarakat seringkali berpegang pada adat dan peristiwa lokal, sementara perusahaan berpegang pada hukum dan trend global. Walaupun sulit dan


lama, identifikasi masalah, akar konflik dan penyelesaiannya sesuai persepsi lokal harus terus dilakukan. Rekomendasi ini terkait dengan pemahaman komuniti di No. 2

16. Tingkat partisipasi masyarakat rendah dan cenderung apatis. Partisipasi masyarakat yang rendah dapat dibaca dari dua hal: masih ada persoalan yang belum selesai dengan perusahaan dan anggapan bahwa program hanya dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Oleh karenanya kedua hal tersebut harus diselasaikan, lihat rekomendasi No. 5-11 dan No. 15

17. Masyarakat yang project-oriented atau short-term gain oriented. Kondisi ini merupakan implikasi dari masyarakat yang tengah berubah, yang pada waktu bersamaan memperoleh manfaat instan dari investasi usaha disekitarnya. Selain pemahaman mengenai komuniti, sebagaimana rekomendasi No.2, maka rangkaian proses perencanaan di No. 5-11, dan kapasitas petugas yang baik di No. 3, serta proses komunikasi program yang baik di No 1 dan No. 4 harus dilalui dengan baik

18. Struktur adat kedatukan. Sistem kepemimpinan lokal yang masih bertahan dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan program, sebagaimanan No. 14, namun bila situasinya berbeda, struktur feodal itu dapat menjadi ancaman. Seringkali informasi yang disampaikan melalui mereka disimpan dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan mereka/keluarga saja. Dengan melihat kuatnya pengaruh kelompok ini, kita tetap bsa memberikan peran kepada mereka, namun pada waktu bersamaan harus diperkuat pula kontrol melalui forum yang lebih egaliter (Rekomendasi No. 1).


Catatan Akhir :


Documents

Asesmen Program Kemasyarakatan oleh Kelompok Usaha RGElib.ui.ac.id/file?file=digital/20315628-LP 2012 7 Asesmen program.pdfANALISIS SWOT 4.1. Tinjauan dari sisi internal 4.1. Tinjauan