Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana

7/27/2019 Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana

1/12

Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana

Pasal 1 ayat (1) KUHP: Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas

kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan

dilakukan

!alam hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bah"a

tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana #ika tidak ditentukan

terlebih dahulu dalam undang-undang$ !alam bahasa latin, dikenal sebagai %ullum

delictum nulla p&ena sine prae'ia lege p&enalli yang artinya lebih kurangnya adalah tidak

ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu sas ini di masa kini lebih

sering diselaraskan dengan asas n&n retr&akti, atau asas bah"a peraturan perundang-

undangan tidak b&leh berlaku surut$ *ecara mudah, asas ini menyatakan bah"a tidak

dipidana kalau belum ada aturannya$

*yarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya

suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu

dan memberikan suatu sanksi terhadapnya$ Kalau, misalnya sese&rang suami yang

menganiaya atau mengancam akan menganiaya istrinya untuk memaksa bersetubuh tidak

dapat dipidana menurut KUHP yang berlaku$ *ebab Pasal + KUHP (Pasal +.+ /etb&ek

'an *trarecht0*r) hanya mengancam perk&saan di luar pernikahan$ *yarat tersebut di

atas bersumber dari asas legalitas$A. Sejarah Asas Legalitas

Ucapan nullum delictum nulla p&ena sine prae'ia lege p&enalli ini berasal dari

nselm '&n euerbach, sar#ana hukum pidana 2erman (133-144)$ !ialah yang

merumuskannya dalam pepatah latin tadi dalam bukunya: 5ehrbuch des peinlichen

6echt (171)$ !alam kaitannya dengan ungsi asas legalitas yang bersiat memberikan

perlindungan kepada undang undang pidana, dan ungsi instrumental, istilah tersebut

dibagi men#adi tiga yaitu:

a$ %ulla p&ena sine lege: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-

undang8

b$ %ulla p&ena sine crimine: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana8

c$ %ullum crimen sine p&ena legalli: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut

undang-undang$

1


2/12

!i dalam hukum r&ma"i kun&, yang memakai bahasa latin, tidak dikenal pepatah

ini8 #uga asas legalitas tidak dikenal$ !alam sebuah karangan dalam : Ti#dschrit '$

*trarecht dalam halaman 443 dikatakan bah"a di 9aman 6&ma"i itu dikenal ke#ahatan

yang dinamakan criminal etra &rdinaria, artinya ke#ahatan-ke#ahatan yang tidak disebut

dalam Undang-Undang$

!i antara crimina etra &rdinaria ini yang sangat terkenal adalahcrimina stelli&natus,

yang letterli#k artinya: perbuatan #ahat, dur#ana$ 2adi tidak ada ditentukan perbuatan

berupa apa yang dimaksud di situ$ *e"aktu hukum 6&ma"i kun& itu diterima di ;r&pa

uieu dalam bukunya 5?esprit des

5&is (13., dan 22 6&usseau !us @&ntrat *&cial (13A+), pertama tama dapat

diketemukan pemikiran tentang asas legalitas ini$ sas ini, diad&psi dalam undang-

undang adalah dalam pasal !eclarati&n des !r&its de l?h&mme et du cit&yen (13B),

semacam undang-undang dasar pertama yang dibentuk dalam tahun pecahnya 6e'&lusi

Perancis$


3/12

dikemukakan sehubungan dengan te&ri '&m psych&l&gischen 9"ang, yaitu yang

mengan#urkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam

peraturan bukan sa#a tentang macam perbuatan yang dituliskan dengan #elas, tetapi #uga

tentang macam pidana yang dikenakan$ !engan cara demikian ini, maka setiap &rang

yang akan melakukan perbuatan yang dilaran tersebut terlebih dahulu telah mengetahui

pidana apa yang akan di#atuhkan kepadanya #ika nanti perbuatan itu dilakukan$ !engan

demikian, dalam hatinya, lalu terdapat suatu kesadaran atau tekanan untuk tidak berbuat

hal tersebut$ !an kalau akhirnya perbuatan tadi tetap dilakukan, maka apabila pelaku

di#atuhi hukuman atas perbuatan pidana tersebut, dapat dianggap pelaku telah

mneyetu#uinya$ 2adi, pendirian '&n euerbach mengenai pidana ialah pendirian yang

terg&l&ng abs&lut$ *ama halnya dengan te&ri pembalasan (retributi&n)$

B. Arti Pasal 1 KUHP

Pasal 1 Kitab Undang undang hukum pidana men#elaskan kepada kita bah"a:

1$ *uatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-

undang$ Dleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak

dimungkinkan8

+$ Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada daripada perbuatan itu, dengan kata lain,

ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan$ Dleh karena

itu ketentuan tersebut tidak berlaku surut (asas n&n retr&akti), baik mengenai

ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya$

4$ Pasal 1 ayat (+) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut

untuk kepentingan terdak"a$ 2adi, sepan#ang menguntungkan terdak"a, maka

pemberlakuan hukum pidana yang baru (meskipun berlaku surut) dapat

dilaksanakan$ *esuai dengan #i"a pasal 1 KUHP, disyaratkan #uga bah"a ketentuan

undang-undang harus dirumuskan secermat mungkin$ Cni dinamakan asas le certa$

Undang-undang harus membatasi dengan ta#am dan #elas "e"enang pemerintah

terhadap rakyat (le certa: undang-undang yang dapat dipercayai)$ Pengertian dasar

pasal 1 KUHP #uga berkaitan dengan #i"a pasal 4 KUHP: hukum pidana harus

di"u#udkan dengan pr&sedur yang memadai dan dengan #aminan hukum$

*at&chid Kertanegara dalam buku Hukum Pidana (kumpulan bahan kuliah) menyatakan

bah"a dengan adanya Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut di atas, maka KUHP tidak dapat

4


4/12

berlaku surut$ Hal ini berarti bah"a:

1$ KUHP tidak dapat berlaku surut, ini adalah asas yang pertama$ dapun rasi&nya

adalah bah"a KUHP harus bersumber pada peraturan tertulis (asas n&n retr&akti)8

+$ KUHP harus bersumber pada peraturan tertulis$

2adi hukum pidana tidak b&leh bersumber pada hukum adat, atau hukum tidak

tertulis lainnya$ 5ain dengan hukum perdata dimana hukum adat masih men#adi salah

satu sumber hukum$ Hal ini bertentangan dengan pendapat Pr&$ =&el#atn& yang

menyatakan bah"a hukum pidana adat itu masih berlaku "alaupun hanya untuk &rang-

&rang tertentu dan sementara sa#a$ !asarnya adalah Pasal 1. ayat + UU! *ementara$

2adi dengan menin#au ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dimana

tekanan diletakkan pada perkataan sebelumnya, ini menun#ukkan bah"a hukum pidana

tidak dapat berlaku surut$ %amun asas ini bukan merupakan asas yang mutlak$

*ebagaimana telah disampaikan dalam buah pemikiran Pr&$ =&el#atn& diatas, senada

dengan itu, Pr&$ *at&chid Kartanegara #uga menyampaikan bah"a terhadap asas n&n

retr&akti ini, terdapat pengecualian dalam Pasal 1 ayat (+) yang berbunyi: 2ika sesudah

perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang

paling ringan bagi terdak"a$ !ari aturan tersebut, dapat diambil kesimpulan bah"a ayat

ini memungkinkan memperlakukan KUHP secara surut, pada umumnya untuk

memperlakukan undang-undang secara surut (asas retr&akti), sepan#ang, undang-undang

yang baru ini lebih menguntungkan terdak"a0tersangka$ Untuk memahami aturan ayat (+)

ini, pertama-tama harus dipahami apa yang dimaksudkan dengan perubahan di dalam

undang-undang$ Perubahan dimaksud adalah perubahan yang ter#adi setelah sese&rang

melakukan perbuatan yang dilarang, dan diancam dengan hukuman &leh undang-undang,

dan apabila undang-undang yang baru ini lebih menguntungkan daripada undang-undang

yang lama maka undang-undang yang baru itu harus diperlakukan kepada dirinya$ 2adi

singkatnya, KUHP b&leh diperlakukan surut apabila:

1$ !ilakukan perubahan undang-undang8

+$ Perubahan ini ter#adi setelah sese&rang melakukan perbuatan yang dilarang dan

diancam dengan hukuman &leh undang-undang, akan tetapi sebelum di#atuhkan

hukuman terhadap perbuatan tersebut8

4$ Undang-undang yang baru terlebih menguntungkan bagi si tersangka, daripada

.


5/12

undang-undang yang lama$


6/12

kepentingan$ !alam hal ini kita berada di lapangan p&litik hukum kriminal$

D. Berbagai Aspek asas legalitas


7/12

undang-undang untuk kepentingan terdak"a, maka Pengadilan %egeri, Pengadilan

Tinggi dan = harus menerapkan Pasal 1 ayat (+) KUHP$ Cngat, larangan kekuatan

surut hanya berlaku untuk ketentuan pidana$ Tidak untuk peraturan yurisdiksi

misalnya yang berhubngan dengan "e"enang pembentuk undang-undang nasi&nal

lainnya$ %amun *ahetapy menambahkan lagi empat aspek yakni:

d$ Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan$ Pemidanaan #uga harus

berdasarkan undang-undang, tidak diperb&lehkan berdasarkan kebiasaan$ 2adi

pelanggaran atas kaidah kebiasaan dengan sendirinya belum menghasilkan perbuatan

pidana$ =eskipun demikian, tidak berarti bah"a kaidah kaidah kebiasaan tidak

berperan dalam hukum pidana$ dakalanya undang-undang pidana secara implisit

atau eksplisit menun#uk ke situ$ Penun#ukan secara implisit ke kebiasaan terdapat

pada blanket n&rm seperti dalam pasal ++ KUHP, dan beberapa delik &misi di mana

tidak berbuat dapat dipidana$ Penun#ukan secara eksplisit ke kebiasaan terdapat

dalam Pasal /et D&rl&gsstrarecht1B7 (UU Hukum Pidana Perang di


8/12

menciptakan pidana lain daripada yang telah diatur dan ditentukan &leh undang-

undang dalam artian &rmal$ Hakim #uga tidak diperb&lehkan men#atuhkan pidana

lain daripada yang telah ditentukan &leh undang-undang$ =eskipun demikian, pasal

1.a KUHP memberikan "e"enang kepada hakim untuk menetapkan syarat khusus

kepada pidana bersyarat berupa ke"a#iban-ke"a#iban tertentu yang harus dipenuhi

&leh terpidana, namun hal ini ada batasan-batasannya$

g$ Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang$ Penuntutan

pidana adalah seluruh pr&ses pidana, mulai dari pengusutan sampai pelaksanaan

pidana (bandingkan pasal 1 butir 3 KUHP: penuntutan adalah tindakan penuntut

umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan negeri yang ber"enang

dalam hal ini menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan

supaya diperiksa dan diputus &leh hakim di sidang pengadilan$ Peraturan acara

pidana dengan demikian sama di seluruh negara$ 5arangan membuat peraturan acara

pidana berlaku untuk pembentuk undang-undang yang lebih rendah, tidak untuk

pembentuk undang-undang dalam arti &rmal

. !asalah" masalah dalam asas Legalitas

sas yang berlaku di Cnd&nesia sesuai dengan Pasal 1 (1) KUHPidana 8 le temp&ris

delicti E n&nretr&akti$ Cde a"al dari perlindungan H=$UU %&$ 4B tahun 1BBB khusus

untuk pelanggaran H= yang berat yaitu ke#ahatan gen&sida dan ke#ahatan terhadap

kemanusiaan (Pasal 3 sampai Pasal B #&$ Pasal 4APasal .+) dan UU %&$ +A tahun+777

tentang Pengadilan H=

1$ Permasalahan muncul dari :Pen#elasan Pasal . UU %&$ 4B tahun 1BBB 8 hak untuk

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal

pelanggaran berat terhadap H= yang dig&l&ngkan dalam ke#ahatan terhadap

kemanusiaan$ Pasal .4 UU %&$+A Tahun +777 8 pelanggaran H= yang berat yang

ter#adi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus &leh

Pengadilan H= ad h&c$

=*5H TU6% P;65CH% (TP;6)


9/12

sas 5egalitas (Pasal 1 KUHP) merupakan asas mengenai Fruang berlakunya hukum

pidana menurut"aktu? yang terdiri dari + asas,yaitu : tidak berlaku surut (n&n retr&akti)

dan kepastian hukumb$ dengan adanya ketentuan Pasal 1 (+) maka sebenarnya didalam

KUHP sudah ada aturan umummengenai TP;6, namun dalam realitas penegakan

hukum dan pratek legislati, pernah ramaidipermasalahkan tidak adanya

TP;6$=*5H =;5;=H 0


10/12

1$


11/12

!alam praktiknya, #ika ada #enis nark&tika yang tidak0belum disebutkan dalam

5ampiran UU %ark&tika, para pelaku ke#ahatan nark&tika tidak dapat dituntut secara

pidana$ *ebagai c&nt&h adalah kasus presenter tele'isi 6ai hmad$ !alam artikel

%ark&ba


12/12

nark&tika #uga$ !alam artikel +1 2enis %ark&ba

Documents

Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana