53
BAB I PENGERTIAN HUKUM PIDANA 1.1 Arti Kata Hukum Pidana Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang ”dipidanakan” yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. 1.2 Penggolongan Hukum Pidana Ternyata ada perbedaan pula antara ”hukum perdata” (privaatrecht) dan ”hukum publik” (publick recht), sedangkan hukum pidasna (strafrech) masuk golongan hukum publik. Hukum perdata ini juga dinamakan hukum sipil sebagai terjemahan belaka dari ”burgerlijk recht” dari bahasa Belanda. 1

ASas-Asas Hukum Pidana Indo

  • Upload
    laworo

  • View
    1.024

  • Download
    9

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

BAB I

PENGERTIAN HUKUM PIDANA

1.1 Arti Kata Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana”

berarti hal yang ”dipidanakan” yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan

kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang

tidak sehari-hari dilimpahkan.

1.2 Penggolongan Hukum Pidana

Ternyata ada perbedaan pula antara ”hukum perdata” (privaatrecht) dan

”hukum publik” (publick recht), sedangkan hukum pidasna (strafrech) masuk

golongan hukum publik.

Hukum perdata ini juga dinamakan hukum sipil sebagai terjemahan belaka

dari ”burgerlijk recht” dari bahasa Belanda.

1.3 Pembedaan Hukum Publik dari Hukum Perdata

Dalam dunia ilmu pengetahuan hukum kiranya tiada seorangpun yang

mengatakan bahwa ada perpisahan antara hukum publik dan hukum perdata

sedemikian rupa, sehingga pada segala hubungan-hubungan yang berada di

masyarakat selalu dapat dikatakan, bahwa hubungan-hubungan itu masuk golongan

hukum publik atau golongan hukum perdata. Banyak hubungan hukum itu masuk

1

Page 2: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

golongan hukum perdata. Selaku contoh dapat ditunjuk pada hukum perburuhan yang

mengatur hubungan-hukum antara buruh dan majikan, dan pada hukum ekonomi

pada umumnya.

Ini memang selayaknya. Pada pokoknya semua hukum mengatur tingkah laku

dalam masyarakat untuk keselamatan masyarakat, sedangkan masyarakat itu terdiri

dari manusia. Maka kepentingan masyarakatlah yang selalu menjadi faktor dalam

segala peraturan hukum.

Hanya saja dalam suatu hubungan hukum tertentu keadaannya adalah

sedemikian rupa, bahwa titik berat berada pada kepentingan satu orang menusia,

sedasngkan pada hubungan hukum lain yang keadaannya manusia yang merupakan

suatu kumpulan, yang kepentingannya nampak lain daripada kepentingan suatu orang

manusia yang tertentu.

Sudah barang tentu dalam keadaan yang tersebut pertama itu, lebih terserah

kepada kemauan seorang manusia yang tertentu itu untuk menetapkan, apakah suatu

hak dalam hubunga-hubungan harus dilaksanakan atau tidak. Sedangkan dalam

keadaan yang tersebut kedua tadi, harus dinyatakan kepada kumpulan orang-orang

manusia atau kepada wakilnya tentang ya atau tidaknya dilaksanakan hak-hak yang

ada pada hubungan-hukum itu. Disinilah letak perbedaan yang nampak antara yang

sejak dahulu kala dinamakan hukum publik dan hukum perdata.

2

Page 3: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

1.4 Ujud Hukum Pidana

Hukum publik terbagi ke dalam tiga golongan hukum, yaitu ke-1 hukum tata

negara, ke-2 hukum tata usaha negara, dan ke-3 hukum pidana, sehingga dengan

hukum perdata ada empat golongan hukum.

Hukum pidana yang tergambar ini dapat terwujud tiga macam, yaitu ke-1

secara dikumpulkan dalam satu Kitab Kodifikasi (Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana atau Wetboek van Strafrecth, atau code penal atau straf gezetsbuch), ke-2

secara tesebar dalam pelbagai undang-undang tentang hal-hal tertentu, yang dalam

bagian penghabisan memuat ancaman hukuman pidanan atas pelanggaran beberapa

pasl dari undang-undang itu, dan ke-3 secara ancaman hukuman pidana ”kosong”

(blanco strafbepaling) yaitu penentuan hukuman pidana pelanggaran suatu jenis

larangan yang mungkin sudah ada atau yang masih akan diadakan dalam undang-

undang lain.

1.5 Isi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab ini terdiri dari tiga buku. Buku I memuat ”ketentuan-ketentuan umum”

(Algmene Leerstukken). Yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua tindakan-tindakan

(perbuatna yang pembuatnya dapat dikenakan hukuman pidana, strafbare feiten), baik

yang disebutkan dalam buku II dan buku III maupun yang disebutkan dalam undang-

undang lain.

3

Page 4: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

1.6 Hukum Adat Kebiasaan (Gewoonterecht)

Maka tidaklah ada hukum adat-kebiasaan atau gewoonteerecht dalam

rangkaian hukum pidana. Ini resminya menurut pasal 1 KUHP, tetapi sekitarnya di

desa-desa daerah pedalaman di Indonesia ada sisa-sisa dari peraturan kepidanaan

yang berdasar atas adat-kebiasaan dan yang secara kongkret mungkin sekali

berpengaruh dalam menafsirkan pasal-pasal dari KUHP.

Menurut Prof. Mr. W.F.C. Van Hattum dalam bukunya Hand en leerboek van

het Nederlandsche Strafrech jilid I halaman 46/47, sekarang merata diinsafi

(algemene ingezien) di Benua Eropa, di mana seperti di Indonesia dianut sistem

hukum tertulis bagi hukum pidana, ada pengaruh penting dari adat-kebiasaan dalam

melaksanakan hukum pidana.

Di Inggris dan Amerika Serikat adat kebiasaan ini secara resmi merupakan

sumber bagain besar dari hukum, termasuk hukum pidana dengan berlakunya apa

yang dinamakan ”Comon Law” yan terutama tercermin dalam putusan-putusan

pengadilan yang harus diperhatikan oleh hakim-hakim dalam memutuskan perkara-

perakara baru kemudian. Hukum semacam ini juga dinamakan ”case-law” yaitu

hukum yang perumusannnya didasarkan pada apa yang nampak dalam peristiwa-

peristiwa tertentu.

4

Page 5: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

BAB II

SIFAT HUKUM PIDANA

2.1 Dua Unsur Pokok Hukum Pidana

Diatas sudah disingguh adanya dua unsur pokok dari hukum pidana, yaitu ke-

1 adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah), ke-2 adanya sanksi

(sanctie) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana.

Norma-norma ini ada di salah satu dari bidang-bidang hukum lain, yaitu

bidang hukum tata negara (staatsrecht), bidang hukum tata usaha negara

(administratief recht) dan bidang hukum perdata (privaatrecht atau bugerlijjk recht).

2.2 Hubungan Dengan Hukum Publik

Seyogyanya pendapat dari para sarjana hukum itu merata, bahwa hukum

pidana termasuk ke dalam golongan hukum publik.

Juga menurut ukuran yang dipergunakan, hukukm pidana dapat dinyatakan

merupakan hukum publik. Ukuran seperti di atas telah saya terangkan, yaitu bahwa

hubungan hukum yang teratur dalam hukum pidana, adalah sedemikian rupa, bahwa

titik berat berada tidak pada kepentingan seorang individu, melainkan pada

kepentingan orang-orang banyak, yang juga dapat dinamakan ”kepentingan umum”.

Hanya sebagai kekecualian, ada beberapa tindak pidana yang hanya dapat

diajukan dimuka pengadilan atas pengaduan (klacht) dari oknum yang diganggu

5

Page 6: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

kepentingannya, seperti misalnya tindak pidana ”penghinaan” atau ”perzinaan” dan

sebagainya.

2.3 Sifat Perbuatan Melanggar Hukum

Hukum adalah serangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-

orang sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari

hukum ialah mengadakan keselamatna, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam

masyarakat.

2.4 Kapan Harus Ada Sanksi Pidana

Dari uraian di atas sudah dapat disimpulkan, bahwa norma-norma atau

kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus

pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi. Begitu pula norma-norma

dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata.

Hanya apabila administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai

tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana

sebagai senjata pamungkas (terakhir) atau ultimatum remedium.

2.5 Tujuan Hukum Pidana

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa menurut hemat saya, tujuan dari

hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadailan.

Di antara para sarjana hukum diutarkan, bahwa tujuan hukum pidana ialah :

6

Page 7: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara

menakut-nakuti orang banyak (generate preventive) maupun secara menakut-

nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar di kemudian hari

tidak melakukan kejahatan lagi

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka

melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnnya, sehingga

bermanfaat bagi masyarakat.

7

Page 8: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

BAB III

TEORI-TEORI HUKUM PIDANA

(Strafrecht-theorien)

3.1 Teori Absolut atau Mutlak

Menurut teori-teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana,

tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telah

melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang mungkin timbul dari

dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan apa dengan demikian masyarakat mungkin

akan dirugikan.

3.4 Teori-Teori Relatif atau Nisbi

Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan

suatu pidana. Untuk ini tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus

dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si

penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga pada masa

depan.

Maka harus ada tujuan lebih dari daripada hanya menjatuhkan pidana saja.

Dengan demikian teori-teori ini juga dinamakan teori-teori ”tujuan”. Tujuan ini

pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar di kemudiah hari, kejahatan yang

telah dilakukan itu, tidak terulang lagi.

8

Page 9: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

3.5 Konsekuensi dari Teori-Teori Relatif

Kalau menurut teori ”relatif” atau teori-teori ”tujuan” ini menjatuhkannya

pidana digantungkan kepada kemanfaatannya bagi masyarakat, maka ada

konsekuensinya sebagai berikut :

Untuk mencapai tujuan ”prevensi” atau ”memperbaiki si penjahat” tidak

hanya secara negatif, maka tidaklah layak dijatuhkan pidana, melainkan secara positif

dianggap baik, bahwa pemerintah mengambil tindakan yang tidak bersifat pidana.

9

Page 10: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

BAB IV

UJUD PERUNDANG-UNDANGAN DALAM HUKUM PIDANA

4.1 Kejahatan (Misdrijf) dan Pelanggaran (Overtreding)

Penggolongan tindak-tindak pidana yang terang dan tegas dengan beberapa

konsekuensi diadakan dalam perundang-undangan di Indonesia, ialah penggolongan

kejahatan dan pelanggaran, atau dalam bahasa Belanda misdrijven en overtredingen.

Penggolongan ini pertama-tama terlihat dalam kitab Undang-Undang Hukum

Pidana atau KUHP yang terdiri dari tiga buku. Buk I memuat penentuan-penentuan

umum. Buku II memuat penyebutan tindak-tindak pidana yang masuk golongan

kejahatan atau misdjriven. Buku III memuat penyebutan tindak-tindak pidana yang

masuk golongan ”pelanggaran” atau overtredingen.

Kesimpulan ini dapat saya setujui dan memang sesuai denagn kenyataan,

bahwa ada beberapa prinsip termuat dalam buku I KUHP yang hanya berlaku bagi

”kejahatan” dan tidak bagi ”pelanggaran” atau berlaku secara berlainan, seperti

misalnya :

1. Perbuatan percobaan (poging) dan membantu untuk pelanggaran pada umumnya

tidak merupakan tindak pidana

2. Tenggang waktu untuk daluwarsa (verjaring) bagi ”kejahatan” adalah lebih

panjang dari pada bagi ”pelanggaran”

3. Kemungkinan keharusan adanya pengaduan (klacht) untuk penuntutan di muka

hakim, hanya ada terhadap beberapa ”kejahatan” tidak ada terhadap pelanggaran

10

Page 11: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

4. Peraturan tentang gabungan tindak pidana (samenloop) adalah berlainan bagi

kejahatan dan pelanggaran

Dengan demikian penggolongan kejahatan terhadap pelanggaran ini penting

dengan adanya konsekuensi tersebut diatas. Maka dalam tiap ketentuan hukum pidana

dalam undang-undang di luar KUHP harus ditentukan, apa tindak pidana yang

bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran.

Kesimpulan ini dapat saya setujui dan memang sesuai dengan kenyataan,

bahwa ada beberapa prinsip termuat dalam Buku I KUHP yang hanya berlaku bagi

”kejahatan” dan tidak bagi ”pelanggaran” atau berlaku secara berlainan, seperti

misalnya :

a. Perbuatan percobaan (poging) dan membantu untuk pelanggaran pada umumnya

tidak merupakan tindak pidana

b. Tenggang waktu untuk daluwarsa (verjaring) bagi kejahatan adalah lebih panjang

dari pada bagi pelanggaran

c. Kemungkinan keharusan adanya pengaduan (klacht) untuk penuntutan di muka

hakim, hanya ada terhadap beberapa “kejahatan” tidak ada terhadap pelanggaran

d. Peraturan tentang gabungan tindak pidana adalah berlainan bagi kejahatan dan

pelanggaran

11

Page 12: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

4.4 Kejahatan Ringan (Lichte Misdrjiven)

Dalam KUHP ada beberapa kejahatan mengenai harta benda, apabila kerugian

yang diakibatkan tidak melebihi dua puluh rupiah, dinamakan “kejahatan ringan” dan

hanya diancam dengan hukuman seberat-beratnya hukuman penjara selama tiga

bulan.

12

Page 13: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

BAB V

LUAS-RUANG HUKUM PIDANA

Penentuan syarat perundang-undangan ini ada hubungan dengan kenyataan,

bahwa sanksi pidana pada sifatnya lebih keras dari pada sanksi perdata atau sanksi

administrasi, dan merupakan ultimatum remedium atau senjata pamungkas (terakhir)

untuk menegakkan tata hukum.

5.1 Kapasitas Hukum (Rechts-Zekerheid)

Biasanya larangan berlaku surut bagi hukum pidana dikatakan menegakkan

kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya harus tahu, bahwa perbuatan yang

ia lakukan merupakan tindak pidana atau tidak.

Bagi saya larangan berlaku surat ini memenuhi rasa keadilan, seusai dengan

sikap saya pada umumnya terhadap hukum.

5.2 Prinsip Teritorialitas

Prinsip ini menganggap hukum pidana Indonesia berlaku di dalam wilayah

Republik Indonesia, siapapun yang melakukan tindak pidana. Ini ditegaskan dalam

pasal 2 KUHAP yang menyatakan, bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana

Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah

Indonesia.

13

Page 14: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

5.3 Prinsip Teritorialitas

Prinsip ini menganggap hukum pidana Indonesia berlaku di dalam wilayah

Republik Indonesia, siapa pun yang melakukan tindak pidana. Ini ditegaskan dalam

pasal 2 KUHP yang menyatakan, bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana

Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah

negara di Indonesia.

14

Page 15: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

BAB VI

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

6.1 Subjek Tindak Pidana

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah

seorang manusia sebagai oknum.

Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam

KUHP, yang memaparkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu,

juga terlihat pada ujud hukuman / pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP,

yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

6.2 Perbuatan Dari Tindak Pidana

Ujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat pada perumusan tindak

pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana.

Sebaliknya perumusan secara ”material” memuat penyebutan suatu akibat

yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana, membunuh yang

dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai mengakibatkan matinya orang lain.

6.3 Kesalahan Pelaku Tindak Pidana

Maka harus ada unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana. Kesalahan ini

berupa dua macam, yaitu kesatu : kesengajaan (opzet), dan kedua : kurang hati-hati

(culpa).

15

Page 16: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

6.4 Kesalahan Pelaku Tindak Pidana

Sekarang, tiba waktunya unutk membahas suatu unsur yang menghubungkan

si pelaku dengan ketiga unsur tadi, yaitu perbuatan, akibat, dan sifat melanggar

hukum atau wederrechtelijkheid tadi.

6.5 Kesengajaan (opzet)

Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu ke-1;

perbuatan yang dilarang, ke-2 akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan

itu, dan ke-3 bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

16

Page 17: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

BAB VII

ALASAN-ALASAN MENGHILANGKAN SIFAT TINDAK PIDANA

(Straf-Uitsluiting-Gronden)

7.1 Dua Macam Alasan Menghilangkan Sifat Tindak Pidana

Satu dari dua macam alasan menghilangkan sifat tindak pidana adalah

menghilangkan sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid atau

onrechtmatigheid ini, yaitu :

a. Keperluan membela diri atau noodweer (pasal 49 ayat 1 KUHAP);

b. Adanya suatu peraturan undang-undang yang pelaksanaannya justru berupa

perbuatan yang bersangkutan (pasal 50 : uitvoering van een wettelijk voorschrift)

c. Apabila perbuatan yang bersangkutan itu dilakukan untuk melaksanakan suatu

perintah jabatan, yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang (pasal 51

ayat 1 : uitvoering van bevoegdelijk gegevan ambtelijk bevel).

Macam kedua dari alasan-alasan menghilangan sifat tindak pidana adalah demikian,

bahwa semua unsur pidana, termasuk unsur sifat melanggar hukum atau

wederrechtelijkheid, tetap ada, tetapi ada hal-hal khusus yang menjadikan si pelaku

toh tidak dapat dipertanggungjawabkan.

17

Page 18: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

Fait d’Excuse atau Hal Memaafkan Si Pelaku

a. Pasal 44 ayat 1 KUHP yang menyatakan, tidak dapat dihukum seorang yang

perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada orang itu berdasar

kurang bertumbuhnya atau ada gangguan penyakit pada daya berpikir seorang

pelaku itu.

b. Pasal 45 KUHP yang menyatakan, tidak dapat dihukum seorang yang untuk

melakukan perbuatan yang bersangkutan, didorong oleh suatu paksaan yang tidak

dapat dicegah

c. Pasal 49 ayat 2 KUHP yang menyatakan, tidak dapat dihukum seorang yang

melanggar batas membela diri disebabkan oleh suatu perasaan yang goyang

sebagai akibat serangan terhadap dirinya.

d. Pasal 51 ayat 2 KUHP yang menyatakan, bahwa suatu perintah jabatan yang tidak

sah tidak menghilangkan sifat tindak pidana, kecuali apabila si pelaku sebagai

orang bawahan secara jujur mengira, bahwa si pemberi perintah berwenang untuk

itu, dan lagi perbuatan yang bersangkutan berada dalam lingkungan pekerjaan

seorang bawahan tadi.

7.2 Hal Memaksa (Overmacht)

Mirip dengan hal keperluan membela diri dan hal pelampauan batas keperluan

membela diri, adalah hal ”keadaan memaksa” atau overmacht dari pasal 45 KUHAP

yang berbunyi ”tidaklah dihukum seorang yang melakukan perbuatan, yang didorong

oleh hal memaksa.

18

Page 19: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

7.3 Paksa Mutlak (Absoluti Dwang, Vis Absoluta)

Paksaan dapat bersifat mutlak (absolut) yaitu suatu paksaan yang tidak

mungkin dapat ditentang. Misalnya seorang A yang sepuluh kali lebih kuat dari pada

B, memegang tangan si B dan memukulkan tangan si B kepada si C. Ini adalah

paksan mutlak yang bersifat fisik.

7.4 Paksaan Tak Mutlak atau Relatif (Vis Compulsiva)

Ini selalu bersifat psikis, bukan fisik, dan inilah yang dimaksudkan oleh pasal

48 KUHP dengan hal memaksa atau overmacht.

19

Page 20: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

BAB VIII

PERCOBAAN

(Poging)

8.1 Pengertian Dalam Hukum Pidana

Pasal 53 KUHP berbunyi sebagai berikut :

1. Percobaan akan melakukan suatu kejahatan, dikenakan hukuman pidana, apabila

kehendak si pelaku sudah nampak dengan permulaan pelaksanaan, dan

pelaksanaan ini tidak selesai hanya sebagai akibat dari hal-hal yang tidak

tergantung dari kemauan si pelaku.

2. Maksimum hukuman-hukuman pokok (hoofdstraffen) pada kejahatan yang

bersangkutan dikurangi dengan sepertiga.

3. Apabila suatu kejahatan dapat dikenakan hukuman mati atau hukuman penjara

seumur hidup, maka maksimum hukuman menjadi hukuman penjara selama-

lamanya lima belas tahun

4. Hukuman-hukuman tambahan (bijkomende straffen) bagi ”percobaan kejahatan”

adalah sama dengan kejahatan yang selesai diperbuat.

20

Page 21: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

8.2 Alasan Mempidana Percobaan

Teori-teori subjektif, yang mendasarkan semua tindak pidana pada tabiat si

pelaku, menganggap tabiat si pelaku ini sudah menjelma dalam percobaan melakukan

tindak pidana, maka pantaslah percobaan ini sudah dapat dikenakan hukuman pidana.

Teori-teori objektif yang mendasarkan semua tindak pidana pada sifat

membahayakan bagi kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, menganggap suatu

percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana sudah mulai membahayakan

kepentingan-kepentingan itu, maka pantaslah percobaan dapat dikenakan hukuman

pidana.

8.3 Kehendak Melakukan Tindak Pidana

Diatas telah dikemukakan, bahwa pasal 53 KUHP menentukan syarat-syarat

untuk mengenakan hukuman pidana pada percobaan tindak pidana. Syarat pertama

ialah kehendak (voornemen) melakukan tindak pidana.

21

Page 22: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

BAB IX

PESERTAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA

(Deelneming)

9.1 Rumusan Perundang-Undangan

Rumusan ini terlihat pada pasal 55 dan pasal 56 KUHP yang berbunyi :

Pasal 55

1. Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum

2. Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub ke 2) hanya perbuatan-perbuatan

yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya dapat

diperhatikan.

Pasal 56

Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum :

a. Yang melakukan perbuatan

b. Yang menyuruh melakukan perbuatan

c. Yang turut melakukan perbuatan

d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan

e. Yang membantu perbuatan

22

Page 23: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

9.2 Menyuruh Melakukan Perbuatan (Doen Plegen)

Ujud pesertaan (deelneming) yang pertama-tama disebutkan oleh pasal 55

ialah : menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen). Ini terjadi apabila seorang lain

menyuruh si pelaku melakukan perbuatan, yang biasanya merupakan tindak pidana,

tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku itu tidak dapat dikenakan hukuman pidana.

Jadi si pelaku (dader) itu seolah-olah menjadi alat belaka (instrument) yang

dikendalikan oleh si penyuruh. Si pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan

hukum dinamakan manus ministra (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh

dinamakan manus domina (tangan yang menguasai).

9.3 Menyuruh Melakukan diluar adanya alasan mengilangkan sifat tindak

pidana

Adanya kalanya seorang pelaku disuruh oleh orang lain tanpa paksaan dan

tanpa perintah jabatan, untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak merupakan

tindak pidana, oleh karena pada si pelaku tidak ada salah suatu unsur dari tindak

pidana tertentu, sedangkan unsur itu ada pada si penyuruh.

9.4 Membantu Melakukan Tindak Pidana (Medeplichtigheid)

Kalau istilkah ”turu melakukan” oleh KUHP tidak dijelaskan artinya,

sebaiknya istilah ”membantu melakukan” dijelaskan secara tegas dalam pasal 56

KUHP. Di situ diadakan dua golongan ”membantu melakukan” yaitu kesatu

perbuatan bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan, dan kedua perbuatan bantuan

23

Page 24: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

sebelum pelaku utama bertindak, dan bantuan itu dilakukan dengan cara memberi

kesempatan, sarana, atau keterangan.

9.5 Membujuk Melakukan Tindak Pidana (Uitlokking)

Di atas sudah pernah saya katakan, bahwa tidak semua pembujukan untuk

melakukan tindak pidana dikenakan hukuman, melainkan hanya pembujukan dnegna

cara-cara yang disebutkan dalam pasal 55 ayat 1 nomor 2. Mula-mula yang

disebutkan hanya pemberian kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat,

paksaan, ancaman, atau penipuan. Kemudian cara-cara ini ditambah dengan memberi

kesempatan, sarana, atau keterangan.

9.6 Perbedaan dengan Menyuruh Melakukan (Doen Plegen)

Diatas, dalam bab mengenai menyuruh melakukan, sudah saya utarakan,

bahwa perbedaan antara pembujukan dan penyuruhan ini ialah, bahwa orang yang

dibujuk dapat dikenakan hukuman, sedangkan orang yang disuruh, justru tidak.

Tegasnya, apabila dalam hal pembujukan, orang yang dibujuk, oleh suatu

sebab tertentu, pada akhirnya tidak dapat dikenakan hukuman, maka si pembujuk

hanya dapat dihukum apabila dapat dinamakan ”penyuruh”.

Menurut Hazewinkel-Suringa (halaman 257) ada berlainan pendapat dalam

hal seorang pembujuk mengira, bahwa orang yang dibujuk itu dapat dikenakan

hukuman tetapi sebenarnya tidak.

24

Page 25: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

9.7 Kesengajaan Dalam Membujuk

Dalam pasal 55 ayat 1 No. 2 adalah terang, bahwa pembujukan ini harus

dilakukan dengan sengaja, tetapi ini tidak berarti, bahwa hal kesengajaaan ini harus

meliputi semua bagian dari tindak pidana. Maka mungkinlah orang dengan sengaja

membujuk suatu tindak pidana yang berunsur culpa.

25

Page 26: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

BAB X

GABUNGAN TINDAK-TINDAK PIDANA

(Samenloop van Strafbare Feiten)

Ada tiga macam gabungan tindak-tindak pidana, yaitu :

a. Seorang dengan satu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana, yang dalam

ilmu pengetahuan hukum dinamakan ”gabungan berupa satu perbuatan” diatur

dalam pasal 63 KUHP

b. Seorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak

pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama yang lain, dianggap

sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, diatur dalam pasal 64 KUHP

c. Seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain,

dan masing-masing merupakan tindak pidana; hal tersebut dalam ilmu

pengetahuan hukum dinamakan gabungan beberapa perbuatan diatur dalam pasal

65 dan 66 KUHP

Dari ketiga macam gabungan ini, yang benar-benar merupakan gabungan ialah

yang tersebut yaitu beberapa perbuatan digabungkan menjadi satu, maka juga

dinamakan concursus realis, sedasngkan gabungan sub a dinamakan concurcus idealis

oleh karena sebenarnya tidak ada hal-hal yang digabungkan, melainkan ada satu

perbuatan yang memencarkan sayapnya kepada beberapa pasal ketentuan hukum

pidana.

26

Page 27: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

10.1 Gabungan Beberapa Perbuatan (Meerdaadcshe Samenloop)

Misalnya ada seorang pada suatu hari melakukan pencurian, beberapa hari

atau beberapa bulan kemudian melakukan penipuan, beberapa bulan lagi melakukan

pembunuhan.

Kalau baru kemudian lagi orang itu ditangkap dan diajukan di muka

pengadilan, maka mungkin sudah nampak, bahwa orang itu melakukan tiga tindak

pidana berturut-turut.

Dalam hal ini pasal 65 KUHP berlaku oleh karena ada beberapa perbuatan

yang masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana

”kejahatan” (bukan ”pelanggaran”), dan lagi hukuman pokok yang diancamkan pada

ketiga macam tindak pidana itu sama jenisnya yaitu hukuman penjara yang

maksimumnya mengenai pencurian lima tahun, mengenai penipuan empat tahun dan

mengenai pembunuhan lima belas tahun (pasal 338 KUHP).

Menurut pasal 65 ayat 1 oleh pengadilan harus dijatuhkan satu hukuman saja,

tidak tiga, dan ayat 2 menentukan, bahwa maksimumnya tidak boleh melebihi

maksimum yang terberat dengan ditambah dengan sepertiga, jadi kini tidak boleh

lebih dari satu dan sepertiga kali 15 tahun menjadi 20 tahun.

27

Page 28: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

10.2 Hukuman-Hukuman Tambahan

Mengenai hukuman-hukuman tambahan pasal 68 menentukan sebagai berikut :

Ke-1 : pencabutan hak-hak yang sama dijadikan satu hukuman, yang lamanya

melebihi pendeknya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun; apabila sebagai

hukuman pokok hanya dijatuhkan hukuman denda, maka lamanya pencabutan hak itu

harus minimum dua tahun dan maksimum lima tahun.

Ke-2 : pencabutan pelbagai hak harus dijatuhkan untuk maing-masing tindak

pidana tanpa dikurangi;

Ke-3 : perampasan barang-barang tertentu, seperti halnya dengan hukuman

kurungan sebagai gantinya hukuman perampasan, harus dijatuhkan untuk tiap-tiap

tindak pidana masing-masing tanpa dikurangi.

10.3 Gabungan Kejahatan dan Pelanggaran

Menurut pasal 70 ayat 1 KUHP, apabila beberapa tindak pidana tergabung

mengenai pelanggaran atau kejahatan bersama-sama pelanggaran, maka untuk tiap

tindak pidana pelanggaran dijatuhkan hukuman tanpa pengurangan.

Ayat 2 dari pasal ini menentukan, bahwa mengenai pelanggaran jumlah

lamanya hukuman kurungan sebagai hukuman pokok dan sebagai hukuman pengganti

tidak boleh melebihi satu tahun empat bulan, dan jumlah lamanya kurungan sebagai

hukuman pengganti tidak boleh lebih dari delapan bulan.

28

Page 29: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

10.4 Kejahatan Ringan (Lichte Misdrijen)

Pada tahun 1934 ditambahkan pasal 70 bis yang menentukan, bahwa dalam

melaksanakan pasal-pasal 65, 66 dan 70 tadi harus dianggap sebagai pelanggaran

beberapa kejahatan ringan, yaitu yang termuat dalam pasal 302 tentang penganiayaan

ringan terhadap hewan, pasal 352 tentang penganiayaan rinigan terhadap manusia,

pasal 364 tentang pencurian ringan, paal 373 tentang penggelapan ringan, pasal 379

tentang penipuan ringan, dan paal 482 mengenai perusakan barang secara ringan,

dengan pengertian bahwa sepanjang dijatuhkan hukuman penjara, jumlah lamanya

tidak boleh melebihi delapan bulan.

10.5 Perbedaan Dari Recidive

Nada peraturan tersebut tentang gabungan beberapa perbuatan adalah agak

mengurangi hukuman. Sebaiknya, apabila seorang sudah dijatuhi hukuman perihal

suatu kejahatan, dan kemudian, setelah selesai menjalani hukuman, melakukan suatu

kejahatan lagi, maka kini ada apa yang dinamakan recidive, yang berakibat, bahwa

hukuman yang akan dijatuhkan kemudian malahan diperberat, yaitu dapat melebihi

hukuman maksimum.

Perbedaan ini dapat dimengerti oleh karena seorang recidivist dapat dikatakan

tidak kapok meskipun sudah dijatuhi hukuman, maka ternyata ancaman maksimum

hukuman kurang berat baginya.

29

Page 30: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

10.6 Gabungan Berupa Satu Perbuatan (Eendaadsche Samenloop)

Hal ini diatur dalam pasal 63 KUHP yng menentukan apabila suatu perbuatan

meliputi lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana, maka hanya satu pasal

dilakukan; jika hukumannya berlainan, paal yang memuat hukuman yang terberat.

Ayat 2 mengemukakan suatu kekecualiaan, yaitu apabila pasal dengan

hukuman lebih ringan merupakan suatu ketentuan hukum khusus, sedangkan pasal

dengan hukuman lebih berat merupakan suatu ketentuan umum. Dalam hal ini, selalu

ketentuan khusus yang dilakukan. Ini menurut ajaran lex specialis derogat legi

generali.

10.7 Arti ”Satu Perbuatan”

Dalam hal ini terjadi suatu perubahan pendapat bagi Hoge Raad Belanda yang

sangat penting, yaitu sejak tahun 1932.

Dulu ”kata perbuatan” dari pasal 63 diartikan sebagai suatu kejadian, yang

terlepas dari perumusan suatu pasal ketentuan hukum pidana. Misalnya :

a. Seorang dengan tembakan satu kali mengakibatkan matinya dua orang sekaligus

b. Seorang naik sepeda di jalan raya tanpa bel dan tanpa tanda telah membayar pajak

c. Seorang sopir mengendarai mobil di jalan raya tanpa surat tanda nomor kendaraan

dari mobilnya, membahayakan lalu lintas secara jalan amat cepat, dan menabrak

orang lain yang sebagai akibatnya kemudian meninggal dunia.

30

Page 31: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

BAB XI

PENUNDAAN HAK MENUNTUT HUKUMAN

11.1 Absolut Klachtdelict (Mutlak)

Istilah ini dipakai untuk kejahatan-kejahatan yang selalu penuntutannya

tertunda sampai adanya suatu pengaduan, seperti misalnya berzinah, yaitu bersetubuh

dengan orang lain dari pada suami atau istirinya (pasal 284), melarikan orang

perempuan (pasal 332, schaking), membuka rahasia (pasal 322), mengancam dengan

penghinaan atau dengan memuka rahasia agar mendapat barang (pasal 369,

afdreiging), macam-macam penghinaan (pasal 310 dan seterusnya), kecuali

penghinaan terhadap seorang penguasa selama atau tentang melakukan jabatan.

11.2 Relatief Klachtdelict (Nisbi)

Istilah ini menunjuk pada kejahatan-kejahatan yang penuntutannya hanya

digantungkan kepada suatu pengaduan apabila antara si pelaku dan si korban ada

hubungan kekeluargaan, seperti misalnya pasal 367 ayat 2 KUHP, tentang pencurian

yang menentukan, bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan seorang,

terhadap seorang penguasa selama atau tentang melakukan jabatan.

31

Page 32: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

11.3 Relatief Klachtdelict (Nisbi)

Istilah ini menunjuk pada kejahatan-kejahatan yang penuntutannya hanya

digantungkan kepada suatu pengaduan apabila antara si pelaku dan si korban ada

hubungan kekeluargaan, seperti misalnya pasal 367 ayat 2 KUHP, tentang pencurian

yang menentukan, bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan seorang,

terhadap siapa hukum pidana dilakukan (si korban) apabila si pelaku (dader) atau si

pembantu (medeplichtige) adalah suami atau istirinya, yang dibebaskandari

kewajiban tinggal dirumah, atau sekeluarga sedarah atau keluarga semendo, baik

dalam keturunan yang lurus maupun di samping sampai derajat ke dua (kakak, adik,

atau ipar).

11.4 Mulai Pemeriksaan Penyidikan

Oleh karena yang ditunda sampai adanya pengaduan adalah penuntutan

(vervolging), maka timbul pertanyaan, apakah instansi kepolisian atau kejaksaan

dapat mulai dengan penyidikan atau pengusutan (opspring) sebelum ada diajukan

pengaduan.

Mengingat alasan tertundanya penuntutan ialah menghindarkan ketahuan oleh

khalayak ramai, maka adalah layak, bahwa mengenai absoluti klachtdelict kepolisian

dan kejaksanaan tidak dapat melakukan penyidikan sebelum ada pengaduan,

sedangkan mengenai relatief klachtdelict keadaan ini baru terjadi sesudah diketahui

hubungan kekelurgaan sebagai syarat harus adanya pengaduan.

32

Page 33: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

BAB XII

KEHILANGAN HAK MENUNTUT

DAN HAK MENJALANKAN HUKUMAN

12.1 Putusan Tetap Dari Hukum (Gewjisde)

Pasal 76 KUHP mengandung prinsip penting, yaitu bahwa seseorang tidak

dapat dituntut sekali lagi karena perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim

dengan putusan yang telah berkekuatan tetap (gewijsde atau res judicata).

Prinsip ini yang juga terkenal sebagai ne bis in idem (tidak dua kali dalam hal

yang sama), tidak hanya mengenai hal, bahwa seseorang yang telah dihukum karena

melakukan suatu tindak pidana, tidak boleh dituntut lagi mengenai perbuata itu lagi,

melainkan juga jika orang dalam perkara pertama dibebaskan (vrijspraak) atau

dilepaskan dari segala tuntutan (ontslag van rechsvervolging), maka atas perbuatan

yang sama itu tidak boleh dilakukan penuntutan lagi.

12.2 Kemungkinan Mengubah Bunyi Penuntutan

Di atas sudah saya singgung, bahwa hal ”perbuatan yang sama” ini ada

hubungan dengan (a) bunyi penuntutan oleh kejaksaan dan (b) kemungkinan

mengubah bunyi penuntutan selama pemeriksaan perkara berjalan.

Kesulitan-kesulitan tersebut yang berkisar pada pengertian ”perbuatan yang

sama” (hetzelfde feit) sebenarnya dapat dikatakan hampir lenyap dengan adanya

kemungkinan mengubah bunyi penuntutan secara yang dirumuskan dalam pasal 282

33

Page 34: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

HIR (Herzine Indonesia Reglement) sebagai ketentuan hukum acara pidana. Di situ

ada keluasaan mengubah bunyi surat tuduhan dengan suatu pembatasan, yaitu bahwa

dengan perubahan surat tuduhan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak boleh

menjadi lain kejadian (ander feit), jadi perubahan diperbolehkan asal perbuatan yang

dituduhkan tetap merupakan ”perbuatan yang sama” (hezelfde feit) yang termaksud

dalam pasal 76 KUHP.

12.3 Daluwarsa Penuntutan (Verjaring)

Apabila suatu tindak pidana oleh karena beberapa hal tidak saja diselidiki

dalam waktu yang agak lama, maka masyarakat tidak begitu ingat lagi kepadanya

sehingga tidak begitu dirasakan perlunya dan manfaatnya menjatuhkan hukuman

kepada si pelaku. Hal ini terutama berlaku bagi tindak-tindak pidana yang ringan,

yaitu golongan pelanggaran seluruhnya dan golongan kejahatan yang diancam dengan

hukuman kurungan, lebih-lebih denda.

12.4 Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan

Pasal 83 KUHP membuka kemungkinan dalam hal pelanggaran yang hanya

diancam dengan hukuman pokok berupa denda, bahwa soalnya dapat diselesaikan di

luar pengadilan, yaitu secara membayar kepada kejaksaan maksimum denda yang

diancamkan, ditambah dengan biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh jaksa.

Tetapi ini hanya dengan izin seorang pegawai negeri, yang untuk itu ditentukan

34

Page 35: ASas-Asas Hukum Pidana Indo

dalam suatu undang-undang, yang juga menentukan tempo yang di dalamnya

maksimum dendan harus dibayar.

12.5 Daluwarsa Hak Menjalankan Hukuman

Ini diatur dalam pasal 84 dan pasal 85 KUHP

Pasal 84 perkara :

1. Hak menjalankan hukuman hilang karena daluwarsa

2. Tenggang daluwarsa ini untuk pelanggaran adalah dua tahun, untuk kejahatan

yang dilakukan dengan alat percetakan lima tahun, dan untuk kejahatan-kejahatan

yang lain sepertiga lebih dari pada tenggang daluwarsa hak menuntut hukuman.

3. Tenggang daluwarsa ini sekali-sekali tidak boleh kurang dari lamanya hukuman

yang telah dijatuhkan.

4. Hak menjalankan hukuman mati tidak kena daluwarsa.

Sebetulnya, dengan adanya ayat 3, juga hukuman penjara seumur hidup

praktis tidak dapat kena daluwarsa.

35