Asas Dan Tipologi Pemerintahan Daerah

8/16/2019 Asas Dan Tipologi Pemerintahan Daerah

1/50

Asas dan Tipologi

Pemerintahan Daerah

Pertemuan 3

Politik dan PemerintahanLokal

Andri Rusta


2/50

Course Management

• Tugas (1) : contoh pelaksanaan asasasas pemerintahan daerah!

•

Tugas merupakan tugas indi"idu!• Deadline 1# Maret $#11

• Perhatikan lagi deadline tugas di

%e&site ilearn!


3/50

'um&er acaan

• urcholish* +ani, Teori dan Praktik Pemerintahandan Otonomi Daerah ( -akarta: PT .ramedia/idiasrana 0ndonesia* $##)* hal! 13* 12$#

• 'mith* !C! (!!)* Decentralization in Theory • +oessein* hen4amin* ………($##1)* hal! 3* 15* $6

$5!

• .ad7ong* Agussalim A! ($##8)* Pemerintahan

Daerah: Kajian Politik dan Hukum ( ogor: .halia0ndonesia)* hal! 19


4/50


5/50

Peru&ahan Paradigma

• A&ad ke$# dan ke$1* pemerintahan daerah dinegara arat mengalami peru&ahan sangatpesat

• Peru&ahan paradigma dari Ne Pu!lic"ana#ement men7adi Ne Pu!lic $ervice*mengutamakan pemerintahan daerah se&agaipela4an mas4arakat!


6/50

+akekat

• Pemerintahan daerah sangat dekat sekalidengan kehidupan kita seharihari mulaidari pengurusan pernikahan* kelahiran*

sampai kematian* kita akan &erurusandengan pemerintahan daerah


7/50

onsep Teoritis PemerintahanDaerah

• Lahir dari konsep desentralisasi 4ang ter&agimen7adi dua aliran* 4aitu li&eralis dan mar


8/50

'iapa Pemerintahan Daerah

• Tergantung dari pilihan &angunan negara

• ila pemerintahan lokal atau daerah &erada didalam egara esatuan atau %nitary $tate& makapemerintahan daerah merupakan &agian dari

pemerintahan sentral atau pusat sehinggake&eradaann4a sama sekali tidak dapatdipisahkan satu sama lainn4a!

• Di dalam &angunan egara =ederasi atau 'ederation $tate& maka pemerintah pusat atau&iasa dise&ut se&agai pemerintah ,ederalmemiliki ,ungsi se7a7ar dengan pemerintah lokalatau pemerintah negara &agian!


9/50

Pemerintahan Daerah er&agai>ersi 1

• The %nited Nation o) Pu!lic *dminitration+pemerintahan daerah ataulocal #overnment se&agai su&di"isi politik

nasional 4ang diatur oleh hukum dansecara su&stansial mempun4ai kontrolatas urusanurusan lokal* termasukkekuasaan untuk memungut pa7ak atau

memecat pega%ai untuk tu7uan tertentu!


10/50

Pemerintahan Daerah er&agai>ersi $

• hen4amin +oessein ($##1) merangkum&er&agai pengertian tentang local #overnment kedalam tiga arti* 4aitu pertama* &erartipemerintahan lokal? kedua* &erarti pemerintahan

lokal 4ang dilakukan oleh pemerintah lokal? danketiga* &erarti daerah otonom! Dengan demikian*+oessein meru7uk de@nisi pemerintahan daerahse&agai lem&aga* ,ungsi* dan daerah otonom!


11/50

Per&edaan PemerintahanDaerah: Asas dan /e%enang


12/50


13/50

P.RT0AD'TRAL0'A'0

• Pustaka 0nggris: mencakup konsep: de"olution*deconcentration!

• Mengem&alikan konsentrasi administrasi daripemerintah pusat kepada pemerintah daerah!

•

=enomena politik dalam administrasi danpemerintahan* dimana desentralisasi diartikanse&agai pendelegasian %e%enang ke tingkathirarkhi teritorial 4ang le&ih rendah!

• Pengertian desentralisasi perlu di&edakan dengan

pengertian tentang pemencaran ke tingkatca&angca&ang dan pendelegasian dalam artiseorang atasan memperca4akan &a%ahann4auntuk tanggung 7a%a& terhadap dirin4a!


14/50

• Dalam studi politik diartikan &ah%a desentralisasiakan meru7uk pada distri&usi kekuasaan teritorial*se7auh mana kekuasaan dan %e%enang dise&arkanmelalui hirarkhi geogra@s* institusi dan proses!

• =okus perhatian desentralisasi adalah su&di"isinegara kesatuan atau ,ederalisme* dimana masingmasing mempun4ai sistem pemerintah daerahinternaln4a sendirisendiri!

• Desentralisasi dalam lem&aga nasional dimanakementerianBperusahaan pu&lik mendelegasikan

otoritas kepada pe7a&at 4ang menanggung 7a%a&kegiatan terse&ut* sehingga dapat diartikan &ah%adesentralisasi akan meli&atkan &entuk hirarkhi 4ang&er&eda 4ang mengkom&inasikan institusi dan,ungsi 4ang &er&eda!


15/50

ARATR0'T0D'TRAL0'A'0

(Cheema dan Rondinelli: 1253)• =irst local units o, go"ernment are autonomous,independent* and clearl4 percei"ed as separate level ofgovernment o"er %hich central authorities e


16/50

TEP D'TRAL0'A'0

• DCFCTRAT0F: handling o"er some amount o,administrati"e authorit4 or responsi&ilit4 to lo%erle"els %ithin the go"ernment ministries or agencies

• DL.AT0F: trans,erring responsi&ilit4 ,or speci@call4de@ned ,unctions to organiGations that are outside the

regular &ureaucratic structure and are onl4 indirectl4controlled &4 the central go"ernment

• D>FL;T0F: i!e!* creation and strengthening o, su&national units o, the go"ernment* acti"ities o, %hichare su&stantiall4 outside the direct control o, thecentral go"ernment? and

• PR0>AT0HAT0F: i!e!* passing all responsi&ilit4 ,or,unctions to non go"ernmental organiGations o, pri"ateenterprises independent o, the go"ernment!


17/50


18/50

F'P D'TRAL0'A'0 D00DF'0A

• Dalam kaitann4a dengan &angun negara* $ nilaitelah dicapai konsensus nasional oleh the,ounding ,athers* 4aitu egara esatuan dandesentralisasi!

+al ini &erarti pen4elenggaraan negara &angsadianut pemikiran sentralisasi dan desentralisasimerupakan kontinum dan tidak dikotomi!

• Asas sentralisasi dan dekonsentrasi untuk

mencirikan negara &angsa!• Desentralisasi 4ang dianut mengakomodasikan

aspirasi kema7emukan mas4arakat dan daerahserta pendemokrasian!


19/50

T;-;A D'TRAL0'A'0

• MR;PAA 0LA00LA0 DAR0 FM;0TA'PFL0T0 EA. DAPAT R;PA 'AT;AA.'A (AT0FAL ;0TE)*

• PMR0TA+A DMFRA'0(DMFCRAT0' .F>RMT)

• MAD0R0A 'A.A0 P-LMAA

DAR0 FTFFM0* =0'0'0 ADM00'TRA'0*DA PMA.;A 'F'0AL FFM0!


20/50

+u&ungan daerah Ftonom

• +u&ungan daerah otonom dan Pemerintahmerupakan hu&ungan antar organsasi dan&ukan hu&ungan intra organisasi!

•Pola hu&ungan terdapat ciri Iketerpisahan(separateness) dan kema7emukan strukturdalam sistem pemerintahan secarakeseluruhan sesuai dengan karakteristik

mas4arakatn4a!• Daerah otonom su&ordinate dan dependent

terhadap Pemerintah!


21/50

>FL;'0 DAR0 F'P

D'TRAL0'A'0

Perumusan dan Penerapkan


22/50

Perumusan dan PenerapkanProgramprogram

Desentralisasi!• 126#a: ,okus pada penggunaan inter"ensi untuk mem&antusuatu koloni memulai transisi menu7u kemerdekaan*kesamaan politik* dan merespon meningkatn4a permintaan&arang dan 7asa!

• 128#125#: Para ahli pemerintah negara ma7u maupunnegara &erkem&ang meningkatkan tu7uan danperkem&angan seperti memper&aiki &idang mana7emen danmendukung pendanaan program serta pro4ek* distri&usipertum&uhan ekonomi 4ang merata* dan mem,asilitasipartisipasi rak4at dalam proses perkem&angan!

• Pertengahan 125#an:penam&ahan kondisionalitas strukturaluntuk menekan pemerintah dalam penggunaan program

program desentralisasi administrati,! Meningkatkankemunculan mas4arakat sipil* mendukung pertum&uhanlem&aga demokrasi* 7uga mem&erikan respon padapermintaan mas4arakat mengenai otonomi 4ang le&ih &esar


23/50

PRT0MA.AD'TRAL0'A'0

• Pertim&angan di&erikan untuk men4elesaikantugastugas pemerintah pusat dan harusdia7ukan dalam proses pengem&angan!

• Penilaian di&erikan untuk keempat &entuk

desentralisasi: politik* spatial* administrati,* danpasar!

• Perhatian di&erikan pada tipetipe desentralisasiadministrati,* 4aitu dekonsentrasi* de"olusi dan

delegasi!• Pedoman di&uat untuk mem&antu mereka 4ang

mendesain dan menerapkan tipetipedesentralisasi administrati,!


24/50

AgenBFR.A0'A'0 &antuan:

• menekan pemerintah dan memaksa negaranegara menerima &antuan mereka dalam:

(1) Meningkatkan proses dan desentralisasidemokratis?

($) Mengkhususkan tanggung 7a%a&pemerintah ke dalam unitunitpemerintahan 4ang le&ih kecil?

(3) Mem&angun ;nit Pelaksanaan Pro4ek

4ang mandiri?(9) Men4erahkan se&agian pro4ek dan

program pada L'ML'M!


25/50

Elemen-elemenDesentralisasi

• Desentralisasi mengharuskan adan4a pem&atasandaerah* 4ang didasarkan pada prinsipprinsip nilaiadministrati, dan politik tertentu* dimana gunamemenuhi ke&utuhan atau kehendak komunitas danpem&atasan daerah harus mencerminkan pola

pemukiman dan distri&usi spasial!• Pengalihan kekuasaan kepada pemerintah daerah

untuk kekuatan politik harus di&uat peta politik 4angmemisahkan suatu komunitas dengan komunitas laindan dapat dihu&ungkan dengan &an4ak ,aktor lainseperti se7arah* &ahasa* ke&uda4aan dan tradisi!

• Prinsip e@siensi dapat di&erlakukan dalampem&agian daerah kekuasaan* sehingga pem&atasandaerah mengandung gagasan tentang ukuran dan&entuk optimal 4ang ditetapkan secara teknis


26/50

Desentralisasi meli&atkan pendelegasian%e%enang 4ang &ersi,at politis maupun

&irokratis:

• Ftoritas politik didelegasikan &ila kekuasaandialihkan melalui ketentuan Legislati, kepadapemerintah daerah atau dialokasikan antarapemerintah nasional dan pemerintah daerahmelalui konstitusi! Disini keleluasaan pemerintahdaerah ter&atas karena pengaruh dan kontrol daripemerintah nasional!

• Ftoritas &irokrasi &erasal dari pendelegasiantanggung 7a%a& dari kantor pusat se&uahorganisasi kepada unit lapangan! eleluasaan unit

lapangan &ergantung pada keputusankeputusan4ang siap untuk didelegasikan oleh atasann4a*4ang pelaksanaann4a dari otoritasn4a tundukpada kontrol dan pengaruh organisasional!


27/50


28/50

=DRALA'D 'E'TM'

• De@nisi: terdesentralisasi han4a minimal pada satutingkat* dengan masingmasing tingkat memiliki&e&erapa kedaulatan terhadap tugastugas sektorpu&lik dalam 4urisdiksi teritorial tertentu!

•

=ederalisme dapat dipandang se&agai suatu&entuk pemerintahan 4ang sangatterdesentralisasi* karena seperti de"olusi* daerahkekuasaan utama pemerintah diterima &ukan daripemerintah nasional melainkan dari konstitusi

4ang menetapkan %ila4ah 4uridiksi daripemerintah pusat atau pemerintah ,ederal*sehingga kedua tingkat itu &ersi,at koordinati, danindependen!


29/50

;0TARE 'E'TM'

• De@nisi: tidak harus terdesentralisasisecara legal* namun melalui hierarkiunitunit 4ang le"eln4a le&ih rendah

memiliki 4urisdiksi geogra@ tertentu!Dalam sistem ini* kedaulatanterhadap sektor pu&lik di7aga dengan

mendesentralisasikann4a terhadapunitunit 4ang le"eln4a le&ih rendah!


30/50


31/50

'4arat Desentralisasi

• Desentralisasi han4a muncul ketika unitpemerintah lokal:

• 1! Di&angun oleh legislasi

• $! erada dalam &atasan 4urisdiksi 4ang 7elas

• 3! Dipimpin oleh per%akilan dan petugas terpilih

• 9! Di&eri ke%enangan untuk mem&uat danmondorong selesain4a tugastugas sektor pu&lik

• ! Di&eri ke%enangan untuk mengumpulkan pa7ak

• 6! Di&eri kuasa untuk mengatur anggaran merekasendiri


32/50

Dekonsentrasi

• Deconsentrasi adalah pengalihan ke%enanganuntuk pem&uatan keputusan* keuangan dan,ungsi mana7emen dari arti administrasi, padatingkat 4ang &er&eda di&a%ah tanggung 7a%a&

7urikdiksi dari pemerintah pusat!• Pen4elenggaraan Deconsentrasi selama ini ada

kecenderungan dianutn4a model integrated @eldadministration* 4ang &er&eda dengan ,ragmented@eld administration ( men4eragamkan &atas

&atas %ila4ah ker7a J4urisdiksi instansi "ertikaldari &er&agai Departemen sesuai dengan &atas&atas %ila4ah ker7a!


33/50


34/50


35/50


36/50


37/50


38/50

De"olusi

• Muncul ketika ke%enangan dialihkandari pemerintah pusat pada unitpemerintahan lokal! De"olusi tidak

&erarti pem&agian kekuatan dalamsistem pemerintahan ,ederal ataukon,ederal!


39/50

'4arat De"olusi

De"olusi mem&utuhkan aturan 4ang :• 1! Mem&entuk status unit lokal tertentu!• $! Mem&angun 4uridiksi dan &atasan ,ungsional 4ang

7elas untuk unit ts&!• 3! Menggunakan kekuatan untuk merencanakan*

mem&uat keputusan* dan mengatur tugastugaspu&lik thd unit ts&!

• 9! Mem&erikan ke%enangan pada unti terse&ut untukmerekrut sta, mereka sendiri

• ! Mem&angun aturan untuk interaksi unit ts& dgn unit

lain dalam sistem pemerintahan!• 6! Mem&olehkan unit ts& meningkatkan pa7ak• 8! Mem&eri ke%enangan unitunit ts& untuk

mem&angun dan mengatur anggaran mereka sendiri!


40/50

Delegasi

• Merupakan trans,er daripengam&ilan keputusan pemerintahdan ke%enangan administrati, untuk

mende@nisikan tugas dengan 7elaspada organisasi &aik 4ang &eradadalam kontrol tidak langsung

maupun 4ang mandiri


41/50

Paradigma Desentralisasi

• Desentralisasi dan 'entralisasi tidak dapatdipisahkan dalam suatu negara! ecuali dalamnegara 4ang men4erupai kota (polis* cit4 state)*misaln4a 'ingapore!

• ila dipilih desentralisasi* maka len4aplah negara

dan &angsa! ila dipilih sentralisasi* makamem&aha4akan kemampuan negara dalammelaksanakan ,ungsi,ungsin4a!(=esler: 128$)

• e&erhasilan agenda desentralisasi memerlukanpemerintahan 4ang kuat dan a&sah (Rondeneli* ellisdan Cheema* 1253)!

• 'entralisasi &er,ungsi terciptan4a keseragaman*sedangkan desentralisasi &er,ungsi menciptakanke&eragaman dalam pen4elenggaraanpemerintahan!

'0MA.A


42/50

'0MA.AD'TRAL0'A'0

DA 'TRAL0'A'0• CentraliGation and decentraliGation arenot mutuall4 e


43/50

Pem&agian ekuasaan Antarangunan egara


44/50

Tipologi pemerintahan

daerah


45/50


46/50


47/50


48/50


49/50


50/50

Documents

Asas Dan Tipologi Pemerintahan Daerah