Politik dan Keputusan PolitikSenin, 23 Februari 2015 | 15:09
WIBKOMPASIlustrasi
Oleh: Ignas KledenJAKARTA, KOMPAS- Pada Rabu (18/2/2015) siang,
tepat sehari sebelum tahun baru Imlek 2566, Presiden Joko Widodo
mengumumkan keputusannya tentang kontroversi mengenai KPK dan
persoalan Kepala Polri yang sudah menggantung selama sebulan
lebih.Keputusan Presiden itu sudah diketahui oleh publik saat ini.
Peristiwa ini dapat dijadikan kesempatan untuk meninjau kedudukan
dan watak suatu keputusan politik oleh eksekutif tertinggi serta
dampaknya bagi pemerintah dan masyarakat.Dalam retrospeksi masih
bisa diingat bahwa salah satu alasan menunda keputusan yang
baru-baru ini diumumkan ialah bertumpuknya masalah yang harus
diurai satu per satu, yaitu masalah hukum, masalah politik, dan
perubahan APBN. Alasan Presiden itu hendaknya diterima sebagai
alasan politik, yang kebenarannya sebaiknya diterima sebagai
kebenaran politik, dalam kadar yang ditentukan oleh risiko politik
dan kemungkinan-kemungkinan dalam dinamika politik serta efeknya
terhadap para pendukung kebijakan presiden dan para lawan
politik.Bahan pembelajaranHal yang dapat menjadi bahan pembelajaran
bagi semua anggota komunitas politik ialah pertanyaan mengenai
bagaimana seorang pemimpin menyusun prioritas dalam pengambilan
keputusan, apakah ada kriteria dalam menentukan prioritas, dan
adakah sifat khusus tiap keputusan politik yang dibuat. Ambillah
tiga contoh yang telah disebut presiden, yaitu masalah politik,
masalah hukum, dan perubahan anggaran belanja negara.Kita tahu
masalah anggaran belanja negara mencakup kepentingan sangat luas
karena langsung berhubungan dengan berfungsinya pemerintahan dan
akibatnya pada kehidupan seluruh rakyat. Di samping itu, keputusan
mengenai anggaran tak dapat dibuat secara sepihak oleh Presiden,
tetapi perlu persetujuan DPR. Dibutuhkan waktu untuk pembicaraan
dan konsultasi antara eksekutif dan legislatif. Konsultasi ini
dilakukan agar dana yang tersedia dapat dialokasikan secara tepat
sasaran. Sifat tepat sasaran ini amat perlu karena anggaran yang
terbatas harus membiayai kebutuhan yang seakan tak terbatas
sehingga penggunaan anggaran harus bersifatcost-effective.Kalau
masalah anggaran menuntut keputusan yang tepat sasaran, maka
masalah politik sering kali meminta keputusan yang tepat waktu.
Dalam bisnis berlaku semboyan waktu adalah uang, tetapi kenyataan
politik menunjukkan waktu adalah perubahan. Suatu masalah politik
yang tak dibereskan pada waktunya dapat mengundang masalah lain,
yang mungkin lebih besar dan lebih rumit daripada masalah semula.
Di samping itu, karena waktu adalah perubahan, sebuah masalah
politik yang tertunda diputuskan dapat berubah sifat menjadi
masalah lain yang lebih kompleks.Sebagai contoh soal masalah yang
dihadapi Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) adalah status hukum
seorang individu yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,
setelah yang bersangkutan diusulkan sebagai Kepala Polri oleh
PresidenJokowike DPR. Tertunda-tundanya penetapan Kepala Polri
telah mengubah sifat masalah yang semula hanya menyangkut seorang
individu menjadi ketegangan dan konflik di antara dua lembaga
negara. Masalah yang semula bersifat individual berubah sifat
menjadi konflik antar-institusi, yang membawa serta langkah-langkah
dari pihak polisi yang dianggap mengakibatkan kriminalisasi
terhadap KPK.Pada tahapan sekarang, masalahnya jadi jauh lebih
besar daripada masalah semula. Seandainya keputusan mengenai Kepala
Polri dibuat lebih awal oleh Presiden, maka masalah-masalah susulan
yang mempersulit kerja KPK dapat dihindari atau diperkecil
dampaknya. Kita dapat bersyukur bahwa Presiden Jokowi akhirnya
membuat keputusan yang amat dinanti-nantikan itu pada 18 Februari
2015, tetapi sekarang dibutuhkan lebih banyak usaha dan kesabaran
untuk menciptakan rekonsiliasi politik antarlembaga, dengan tidak
mengorbankan lingkup wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap pihak.
Terlihat di sini bahwa masalah politik, dalam banyak kasus,
membutuhkan keputusan yang bersifat time-effective.Masalah hukum,
seperti yang selalu kita dengar, berhubungan dengan dasar atau
alasan yang dapat membenarkan suatu tindakan. Pertanyaan para ahli
hukum: apa dasar hukumnya? Setiap tindakan dalam politik tak cukup
dibenarkan kalau hanya punya tujuan yang baik, tetapi harus
memiliki suatu dasar dalam UU yang membenarkan tindakan tersebut.
Dalam konteks hukum, tindakan yang benar merupakan pelaksanaan UU
dan tindakan yang salah melanggar UU, sementara tindakan yang tak
jelas dasar hukumnya dapat dipersoalkan. Kalau masalah politik
menuntut keputusan yang tepat waktu, maka masalah hukum menuntut
keputusan yang tepat dasarnya.Dengan demikian, perdebatan para ahli
hukum akan berputar sekitar dua soal utama, yaitu ada tidaknya
dalil dalam UU yang dijadikan dasar dalam membenarkan suatu
tindakan, dan apakah tafsir mengenai kutipan dari pasal UU itu
dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh yang masih aktual,
perbedaan tafsir itu berhubungan dengan soal bagaimana mengartikan
keadaan kekosongan hukum yang diakibatkan oleh belum adanya UU yang
mengatur suatu tindakan. Hakim Sarpin yang memimpin praperadilan
kasus BG berpendapat bahwa ada kekosongan hukum dalam status
tersangka BG karena KUHAP tidak mengatur status tersangka. Dengan
anggapan bahwa seorang hakim tidak boleh menolak perkara meskipun
belum ada hukum yang mengaturnya, hakim Sarpin berpendapat dirinya
dapat memutuskan soal status tersangka ini dalam sidang
praperadilan dengan menggali keadilan dalam masyarakat.Di pihak
lain, ahli hukum tata negara Refly Harun menunjuk dengan jelas
bahwa tidak ada kekosongan hukum seperti yang didalilkan hakim
Sarpin. Sebab, KUHAP secara eksplisit menyebutkan masalah apa saja
yang dapat dibawa ke praperadilan, yaitu 1) sah tidaknya
penangkapan atau penahanan; 2) sah tidaknya penghentian penyidikan
atau penuntutan; dan 3) ganti rugi dan rehabilitasi yang perkaranya
tidak diajukan ke pengadilan. Apa yang dilakukan hakim Sarpin
bukanlah mengisi kekosongan hukum, melainkan memperluas wewenangnya
sebagai hakim praperadilan melampaui wewenang yang diatur dalam
KUHAP (Kompas, 17 Februari 2015).Perdebatan seperti ini akan selalu
berulang di antara para ahli hukum karena hukumsebagaimana
didefinisikan oleh para ahli filsafat hukum dan politikmerupakan
suatu instansi yang melakukan mediasi sosial di antara fakta dan
norma, di antara faktisitas dan validitas. Akan selalu ada silang
pendapat tentang apa itu fakta dan ada tidaknya fakta tersebut
serta bagaimana suatu norma dihubungkan dengan fakta
termaksud.Dalam teori wacana tentang hukum dan negara hukum, norma
yang didalilkan itu, untuk mencapai validitasnya, harus memenuhi
syarat yang dituntut dari empat dimensi. Pertama, hubungan dalil
dengan bahasa (suatu dalil harus diungkapkan dalam rumusan yang
memenuhi syarat kebahasaan yang benar sehingga memungkinkan
pengertian yang dapat dipegang bersama oleh pihak yang berdebat).
Kedua, hubungan dalil itu dengan kenyataan obyektif (dan bukan
dengan kenyataan subyektif atau kenyataan fiktif). Ketiga, hubungan
dalil dengan orang yang mengucapkannya (dalil harus menyatakan apa
yang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya dan bukannya
menyembunyikan apa yang dipikirkannya). Keempat, hubungan dalil
dengan norma-norma kemasyarakatan (dalil tak boleh bertentangan
dengan norma yang diterima masyarakat) (Lihat: Juergen
Habermas,Faktizitaet und Geltung, 1992, atau edisi bahasa
InggrisBetween Facts and Norms, 1996). Dalam praperadilan tentang
kasus BG, hakim Sarpin ternyata telah salah mengartikan bahasa
dalil dalam KUHAP tentang praperadilan.KPK perlu dukungan
politikTak perlu diuraikan di sini bahwa masalah politik dan
masalah hukum perlu dibedakan, tetapi dalam praktik selalu ada zone
of intersection, di mana politik dan hukum berpotongan. Ini tak
mengherankan karena hukum berfungsi antara lain mengatur kehidupan
politik, dan hukum dilaksanakan sesuai politik hukum yang
ditetapkan. Yang harus diwaspadai adalah hukum tidak jadi alat
politik praktis, yaitu jadi instrumen kekuasaan politik.Dalam semua
hubungan itu, baiklah kita ingat kembali bahwa KPK telah didirikan
pada tahun 2002 dengan UU No 20/2002 sebagai dasar hukumnya, dan
mulai beroperasi sejak 2003. Berdirinya KPK sebagai kebijakan
politik Presiden Megawati Soekarnoputri bertujuan memperkuat
perjuangan menentang korupsi, khususnya korupsi-korupsi berukuran
besar. Kebijakan politik yang harus dilaksanakan KPK ini jelas
menghadapi risiko yang tidak kecil dan menuntut keberanian besar.
Sebab, pihak-pihak yang diduga melakukan korupsi besar mempunyai
dana besar untuk melindungi diri mereka dan dapat membiayai
perlindungan politik atas diri mereka.Cukup jelas kiranya bahwa
untuk melaksanakan tugas tersebut secara efektif, KPK memerlukan
dukungan politik dari masyarakat sipil, dari partai politik, dan
terutama dari pemerintah yang telah menugaskan KPK menjalankan
suatu misi yang barangkali sulit dilaksanakan oleh lembaga penegak
hukum lain. Ketegangan dan konflik antara KPK dan Polri saat ini
adalah kejadian yang mempersulit langkah pemberantasan korupsi
karena konflik ini langsung tidak langsung menyedot banyak energi
dua lembaga penegak hukum dan menghalangi mereka menjalankan
tugasnya masing-masing secara optimal.Buang egosentris
kelembagaanKeputusan politik yang dibuat Presiden Jokowi pada 18
Februari 2015 patut dihargai sebagai tindakan yang membawa kita
lepas dari keadaan tak menentu. Juga memberi kelegaan karena suhu
politik yang tinggi kembali diredam, setelah KPK dan Polri mendapat
pimpinan baru. Keputusan Presiden ini, dengan pertimbangan apa pun,
jelas keputusan yang tertunda selama lebih dari sebulan, dan
memberikan kesempatan bagi langkah-langkah yang memperlemah KPK
melalui kriminalisasi.Dalam kaitan ini patut dipertimbangkan
proporsi persoalan dan besar kecilnya kepentingan yang dibela.
Perjuangan menentang dan mengurangi korupsi besar yang merugikan
negara dan rakyat apakah harus dihentikan karena para penyidik KPK
tidak memenuhi ketentuan administrasi hukum, seperti tidak punya
izin memiliki senjata api (apa pun yang menjadi sebabnya)? Para
petugas KPK layak digugat secara hukum, kalau misalnya pimpinan dan
stafnya dapat dibuktikan memperkaya diri dalam tugasnya dengan
cara-cara ilegal. Dalam hal ini, dengan memperkaya diri secara
ilegal, lembaga KPK ini telah mengkhianati misi yang dipercayakan
kepadanya melalui UU. Dengan lain perkataan, sekalipun ada bukti
dan dasar untuk melakukan suatu gugatan, perlu dipertimbangkan
apakah gugatan itu benar-benar tepat sasaran dalam konteksnya dan
dalam keadaan sekarang apakah tepat waktunya.Dengan adanya pimpinan
baru kedua lembaga, timbul lagi harapan bahwa ketegangan dan
konflik dua lembaga negara ini dapat diredam melalui komunikasi dan
konsultasi antarpimpinan untuk memulihkan saling pengertian dan
memperkuat kolaborasi dalam penegakan hukum oleh lembaga-lembaga
yang diserahi tugas tersebut. Tiap lembaga jelas punya tugas dan
wewenang sendiri. Adalah suatu harapan yang sah bahwa tugas dan
wewenang itu tidak menimbulkan egosentrisme kelembagaan yang
cenderung sensitif kalau merasa wewenangnya dilanggar, tetapi tidak
sensitif mempertimbangkan apakah kepentingan nasional diselamatkan
atau dirugikan oleh apa yang dilakukan tiap-tiap pihak dalam
konflik.
Arus Balik Hukuman MatiSenin, 2 Februari 2015 | 17:29 WIB
Oleh: Rafendi DjaminJAKARTA, KOMPAS- Pernyataan Presiden Joko
Widodo yang enggan memberikan amnesti kepada terpidana matidan
diikuti oleh Kejaksaan Agung yang akan mengeksekusi sejumlah
terpidana matibaru-baru ini merupakan langkah mundur bagi
Pemerintah Indonesia.Kemunduran ini dapat dilihat secara komparatif
dengan pemerintahan sebelumnya, ketika Menteri Luar Negeri Marty
Natalegawa secara tegas menyatakan bahwa melihat kecenderungan
masyarakat internasional, Indonesia mengarah pada moratorium
hukuman mati.Di masa pemerintahan sebelumnya itu pula, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono mampu menghentikan sementara hukuman mati
selama empat tahun. Ia juga memberikan grasi kepada sejumlah
terpidana, di samping kepentingan Indonesia untuk menyelamatkan
sejumlah buruh migran di luar negeri yang juga terancam hukuman
mati.Arus balik"Arus balik hukuman mati" digambarkan sebagai
kemunduran Pemerintah Indonesia dalam menyikapi arus peradaban
penghapusan hukuman mati. Ada beberapa catatan yang dapat
dikemukakan di sini.Dalam semua perdebatan tentang hukuman mati,
setidaknya mengarah pada dua pandangan utama, yaitu yang
membolehkan hukuman mati dengan syarat yang sangat ketat, baik
secara substansi maupun prosedural. Jika syarat-syarat tersebut
tidak terpenuhi, hukuman mati dapat saja dibatalkan atau diganti
dengan hukuman berat lainnya. Dalam konteks ini, hukuman mati
adalah pilihan terakhir bagi negara untuk menghukum
kejahatan-kejahatan luar biasa.Pandangan kedua melihat bahwa
hukuman mati sudah tidak laik lagi dijadikan alternatif hukuman,
bahkan untuk kejahatan luar biasa, karena bertentangan dengan
keadaban dan peradaban kemanusiaan.Dengan demikian, pendapat kedua
cenderung untuk memaknai hukuman sebagai upaya untuk membangun
sebuah masyarakat yang lebih beradab dan menitikberatkan pada "efek
jera", yang dalam banyak kasus tidak semuanya dapat dicapai dengan
hanya memvonis mati kepada terdakwa.Dari dua arus pemikiran di
atas, saya membayangkan bagaimana kita dapat menerapkan hukuman
mati di tengah sistem peradilan yang masih "bolong- bolong", tidak
independen, dan sering kali masih diwarnai dengan praktik
suap-menyuap.Hal ini memunculkan pertanyaan lain yang harus dijawab
pemerintah dan penegak hukum di Indonesia, yaitu sejauh mana proses
pengadilan, penentuan putusan, bahkan proses eksekusi terpidana
mati dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan? Apakah ada jaminan
proses tersebut telah betul-betul terbebas dari praktik
suap-menyuap atau intervensi pihak tertentu yang memang menghendaki
hukuman mati itu dilakukan?Untuk itu, di luar jawaban pertanyaan di
atas, yang lebih penting saat ini adalah bagaimana pemerintah dan
penegak hukum mampu memberikan fase renungan kepada semua elemen
bangsa Indonesia sebagai jeda untuk lebih mengintrospeksi kembali
apakah hukuman yang diberikan kepada para terdakwa tersebut. Apakah
hukuman mati tersebut sebagai upaya "balas dendam" dan "kemarahan"
atau lebih maju lagi menitikberatkan hukuman pada pertimbangan
kesadaran penuh dan hati nurani.Menurut hemat saya, dengan
mengambil sikap moratorium hukuman mati, bangsa Indonesia akan
semakin mampu menentukan sikap selanjutnya dalam memperlakukan
mereka yang seharusnya mendapatkan hukuman mati, yang pada akhirnya
juga memajukan peradaban dan keadaban bangsa Indonesia. Bukan
justru berbalik arah, semakin menguatkan hukuman mati sebagai
gambaran dari "kemarahan" dan "balas dendam" terhadap mereka yang
bersalah.Mengapa harus ditolak?Secara filosofis, hukuman mati tidak
cukup menjadi alasan yang kuat untuk membuat efek jera. Sebab,
dalam konteks Indonesia, jika hukuman mati efektif memberikan efek
jera kepada masyarakat, pasti tidak ada lagi kejahatan-kejahatan
serupa yang berlangsung, seperti narkoba. Jika ternyata sebaliknya,
sangat dimungkinkan adanya permasalahan dalam penerapan hukuman
mati itu sendiri.Hukuman berat tetap penting dilakukan, bahkan
harus, tetapi dalam hukuman berat non-mati itu, negara masih
memberikan kesempatan kepada pelaku untuk membuka jaringan mafia
kejahatan. Untuk itu, efektifnya hukuman berat kepada para pelaku,
yang tidak dapat dicapai dengan hukuman mati, harus dihubungkan
dengan kemampuan hukuman itu untuk mengungkap seluruh rangkaian
kejahatan dan memberantas jaringan mafia yang ada di kejahatan
itu.Berdasarkan beberapa cerita dari keluarga terpidana mati, hal
ini memunculkan kekhawatiran bahwa putusan dan eksekusi mati justru
didukung oleh mafia besar yang tidak tersentuh hukum dan hendak
memutus mata rantai pengungkapan suatu perkara. Dalam beberapa
kasus, para terpidana yang hanya bertindak sebagai kurir atau
eksekutor lapangan telah dipidana seumur hidup di pengadilan
tingkat I dan II, tetapi diberatkan dengan hukuman mati ketika di
tingkat akhir pro justitia.Pertanyaannya kemudian, apakah
pemberatan ini berangkat dari pertimbangan nurani dan kejernihan
pikiran para hakim, hasil refleksi hakim yang menangkap kemarahan
publik? Atau malah ada sisi lain, yakni karena kuatnya desakan
mafia- mafia kasus yang hendak menghentikan proses pengungkapan
kasus hingga ke akar dan pelaku intelektualnya?Secara
sosiologis-yuridis, putusan pidana mati tentu memunculkan pula
pertanyaan: apakah hukuman ini mampu menertibkan masyarakat karena
efek jeranya? Hal ini, setidaknya, mengusik dua hal penting yang
harus dipikirkan lebih lanjut.Pertama, keberadaan doktrin agama
telah memberikan penekanan bahwa hukuman (mati) ditujukan agar
sebuah kejahatan tidak diulang (efek jera). Namun, di sisi lain,
agama menyediakan ruang bagi pelanggar yang divonis mati untuk
bertobat dan masih terbukanya ruang pemaafan dari korban.Dilihat
dari kacamata hukum, pertobatan ini meletakkan korban sebagai
pengembang kejahatan yang dikenal dengan justice
collaborator.Kedua, secara sosiologis kemasyarakatan, ketika
hukuman mati disiarkan kepada khalayak dan efeknya hanya sesaat
setelah eksekusi, hal itu menunjukkan bahwa efek jera itu tidak
terbangun dalam keadaban sosial masyarakat.Efek jera mendorong
masyarakat menjadi lebih tertib dan menaati hukum sehingga jika
hukuman mati ternyata gagal untuk mengurangi atau menghilangkan
kejahatan serupa, praktik tersebut harus dilihat dan dievaluasi
untuk kemudian diubah. Sebab, hukuman yang berat harus dilekatkan
dengan kemanfaatan sosial yang jelas dan konkret.Dari sini, hukuman
mati sebagai ultimum remedium ternyata tidak cukup membawa dampak
positif pada tata laku masyarakat atau bahkan pada perbaikan
institusi hukum. Sebaliknya, hukuman mati yang menjadi jalan
berliku praktik suap dalam sistem peradilan di Indonesia ini
harusnya dapat dihentikan, secara de facto atau de jure, agar
doktrin penghukuman yang dianut oleh Indonesia betul-betul dapat
membangun sebuah peradaban dan tertib sosial.Dengan kata lain, ia
bukan sebagai perpanjangan tangan para pihak yang justru hendak
menghentikan proses penegakan dan penyelesaian kasus-kasus
kejahatan sampai ke akar-akarnya.
Di Atas DPR Masih Ada RakyatJumat, 3 Oktober 2014 | 15:29
WIB
Oleh: Ikrar Nusa Bhakti
KOMPAS.com- PARA anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode
2014-2019 yang baru dilantik pada Rabu, 1 Oktober 2014,
mempertontonkan sidang paripurna yang tidak apik untuk ditonton,
kalau tidak dapat dikatakan memuakkan.
Pada Rabu malam hingga Kamis (2/10) dini hari itu, hujan
interupsi dan teriakan begitu membahana, hanya untuk menentukan
apakah sidang berlanjut malam itu atau ditunda keesokan harinya.
Semua ini terkait dengan jadwal sidang untuk memilih pimpinan DPR
dalam satu paket yang harus disetujui oleh paling sedikit lima
fraksi yang berbeda.
Sidang Paripurna DPR dini hari itu akhirnya dimenangi koalisi
partai pendukung Prabowo-Hatta yang menyebut dirinya Koalisi Merah
Putih (KMP) ditambah Fraksi Partai Demokrat yang menyapu bersih
semua posisi pimpinan di DPR.Kelima pimpinan DPR periode 2014-2019
tersebut adalah Ketua Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar), Agus
Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), Fahri Hamzah (PKS),
dan Fadli Zon (Gerindra). Ini berarti koalisi partai pendukung
Prabowo-Hatta yang kalah pada Pemilu Presiden 2014 memenangi
pertarungan politik di Dewan yang dapat dikatakan the loser takes
all.
Pertanyaan yang muncul di benak kita adalah, pertama, tidak
adakah lagi prinsip kebersamaan (togetherness), kebijaksanaan
(wisdom), dan musyawarah mufakat dalam politik Indonesia masa kini
dan mendatang?
Kedua, apakah politik Indonesia lebih ditentukan oleh
personalisasi, adu kekuatan, dan balas dendam politik antar-aktor
yang memiliki hegemoni dan dominasi kekuasaan di partai atau
koalisi partai?
Ketiga, tidakkah kepentingan bangsa, rakyat, dan negara
seharusnya lebih didahulukan ketimbang kepentingan individu,
kelompok, dan partai seperti sumpah dan janji para anggota DPR yang
terhormat?
Keempat, apakah pemerintahan Jokowi-JK akan menjadi pemerintahan
yang bagaikan Bebek Lumpuh (lame-duck government) dalam lima tahun
ke depan?
Kelima, masih adakah titik terang dari jalan buntu politik dalam
hubungan eksekutif dan legislatif ke depan?
Personalisasi politik
Pada siang harinya, sebenarnya Partai Demokrat (PD) dan Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) sama posisinya dengan koalisi empat
partai pendukung Jokowi-JK, yakni PDI-P, PKB, Partai Nasdem, dan
Partai Hanura, yang menginginkan agar rapat pemilihan paket
pimpinan Dewan dilaksanakan pada Kamis, 2 Oktober 2014. PPP
akhirnya berubah sikap dan kembali ke koalisi partai pendukung
Prabowo-Hatta, sementara PD juga mendesak rapat dilanjutkan malam
itu juga.
Posisi PD ini terjadi akibat gagalnya pertemuan antara Ketua
Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PDI-P Megawati
Soekarnoputri yang sedianya akan dilakukan di Hotel Sultan pada
Rabu (1/10) malam.
Di satu sisi, Presiden SBY yang juga Ketua Umum PD membuat
pernyataan pers yang menyayangkan gagalnya pertemuan antara dirinya
dan Megawati. Padahal, jika pertemuan tersebut terjadi, kedua
pemimpin itu dapat duduk bersama untuk membicarakan bagaimana
menyelamatkan bangsa ini dari situasi pemerintahan yang terbelah
ini.
Di sisi lain, politisi senior PDI-P, Pramono Anung, menyatakan
kepada pers bahwa Megawati mau bertemu dengan SBY pada Rabu malam
itu asalkan didahului kerja sama antara PD dan PDI-P beserta
koalisinya dalam mengegolkan paket pimpinan Dewan versi koalisi
partai pendukung Jokowi-JK.
Prasyarat ini sebagai ujian apakah SBY benar-benar serius untuk
menata bangsa ini ke depan ataukah SBY akan kembali menelikung di
tengah jalan seperti dialami Megawati pada pilpres langsung pertama
2004.
Politik balas dendam
Kita juga tahu bahwa terlepas adanya bantahan dari partai
koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta, masih ada dendam politik
akibat kekalahannya pada Pilpres 2014 lalu sehingga sulit bagi
koalisi itu untuk melakukan musyawarah mufakat dengan koalisi
partai pendukung Jokowi-JK dalam segala hal di parlemen.
Koalisi Prabowo-Hatta secara kebetulan merupakan partai
mayoritas di parlemen sehingga dapat melakukan politik sapu bersih
atas jabatan pimpinan Dewan dan posisi-posisi di alat-alat
kelengkapan Dewan.
Sebelumnya koalisi ini seminggu sebelumnya juga berjaya dalam
mengegolkan RUU Pilkada menjadi UU yang mengubah pilkada langsung
menjadi pilkada melalui DPRD. Ini berarti ada kelanjutan arah
kebijakan politik yang dilakukan koalisi Prabowo-Hatta pada DPR
periode 2009-2014 dan DPR 2014-2019.
Jika ini benar-benar terjadi, tampak jelas kita akan menyaksikan
pemerintahan yang terbelah dalam lima tahun mendatang jika tidak
ada perubahan peta koalisi dalam setahun mendatang, ketika beberapa
partai di koalisi Prabowo-Hatta ada yang harus melakukan musyawarah
nasional seperti Golkar atau muktamar seperti PPP.
Jika di kedua partai itu tak terjadi perubahan rezim, bukan
mustahil pemerintahan yang terbelah ini menjadi kenyataan karena
pemerintahan Jokowi-JK hanya didukung koalisi minoritas di parlemen
(DPR).
Pimpinan partai di kedua kubu koalisi itu tentu masih memiliki
hegemoni politik untuk memengaruhi cara pandang atau langkah
politik partainya. Kelompok mayoritas di parlemen juga akan terus
berupaya untuk tetap menjadi kekuatan hegemoni dan dominan di
parlemen.
Ini yang menimbulkan jalan buntu di parlemen dalam setiap
persidangan jika tidak ada perubahan peta koalisi atau paling tidak
niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini secara bersama.
Sinar di ujung terowongan gelap
Kita masih menunggu apakah ego personal antara SBY dan Megawati
akan luluh ketika PDI-P dan PD sama-sama mendukung dua perppu yang
diajukan SBY untuk mempertahankan pilkada langsung terus bertahan
di negeri ini.
Sebetulnya, SBY tidak perlu menandatangani UU Pilkada yang baru
karena yang menyetujui RUU itu menjadi UU hanya 226 anggota dari
496 anggota yang hadir, yang berarti kurang dari 50 persen dan
harus batal demi hukum.
Jika kerja sama itu benar-benar terwujud, bukan mustahil ini
adalah awal kerja sama yang baik kedua partai demi masa depan
bangsa dan demokrasi di negeri ini. Di tengah berbagai kebuntuan
politik, sesungguhnya masih ada sinar di ujung terowongan
gelap.
Jika ini terjadi, berarti kepentingan rakyat, bangsa, dan negara
benar-benar diperjuangkan. Jika tidak, rakyat sebagai pemilik
kedaulatan bukan mustahil akan membentuk parlemen jalanan.
Itukah warisan politik yang ditinggalkan SBY? Ini juga taruhan
politik bagi pemerintahan SBY yang harus menjawab berbagai
pertanyaan peserta asing yang akan menghadiri Bali Democracy Forum,
10 Oktober mendatang, apakah kita mengalami kemunduran demokrasi
atau akan mematangkan demokrasi kita.
Soal Eksekusi Mati, Jokowi Instruksikan Jaksa Agung Perhatikan
Permintaan AustraliaRabu, 4 Maret 2015 | 20:59 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto
mengungkapkan, Presiden Joko Widodo menyadari adanya ketegangan
yang terjadi antara Indonesia dan Australia terkait pelaksanaan
hukuman mati. Oleh karena itu, Presiden sudah menginstruksikan
Jaksa Agung HM Prasetyo untuk memperhatikan secara serius
permintaan dari pihak Australia."Saya pikir Pemerintah Australia
sudah berinteraksi dengan pemerintah kita, dengan Ibu Menlu, dan
juga dengan Presiden kita. Dalam sidang kabinet kita barusan,
Presiden memberi tahu Jaksa Agung untuk memperhatikan apa yang
menjadi perhatian Pemerintah Australia secara serius," ujar Andi di
Istana Kepresidenan, Rabu (4/3/2015).Presiden Jokowi, kata Andi,
menyadari bahwa isu hukuman mati ini membuat hubungan Indonesia dan
Australia semakin tegang. Ketegangan yang sama juga sempat
dirasakan Indonesia dengan Belanda dalam isu yang sama."Jadi, kami
memperhatikan apa yang menjadi perhatian negara tetangga baik kami
secara serius. Jadi, Presiden meminta Jaksa Agung untuk
berkoordinasi dengan Menlu dalam memproses eksekusi ini," ucap
dia.Kejaksaan Agung memindahkan para terpidana mati ke LP
Nusakambangan. Total ada 10 terpidana mati yang akan menjalani
eksekusi tahap II. Setidaknya sudah ada sembilan terpidana mati
yang berada di Lapas Nusakambangan. Tiga terpidana mati yang baru
tiba pagi tadi adalah dua anggota kelompok "Bali Nine", Andrew Chan
dan Myuran Sukumaran (warga Australia), dan Raheem Agbaje Salami
(warga Nigeria). (Baca:Duo "Bali Nine" Tiba, 9 Terpidana Mati Sudah
Berada di Nusakambangan)Sementara itu, enam terpidana mati lainnya
dalam kasus narkoba yang telah berada di Nusakambangan adalah
Zainal Abidin (Indonesia), Serge Areski Atlaoui (Perancis), Rodrigo
Gularte (Brasil), Silvester Obiekwe Nwaolise alias Mustofa
(Nigeria), Martin Anderson alias Belo (Ghana), dan Okwudili
Oyatanze (Nigeria).Jika mengacu pada daftar nama terpidana mati
yang akan dieksekusi berdasarkan rilis Kejaksaan Agung beberapa
waktu lalu, hingga saat ini masih ada satu terpidana mati yang
belum dipindahkan ke Nusakambangan, yakni Mary Jane Fiesta Veloso
(warga negara Filipina), yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan
Wirogunan, Yogyakarta.Penolakan terhadap eksekusi hukuman mati
terus dilakukan dunia internasional. Paling gencar dilakukan oleh
Pemerintah Australia. Perdana Menteri Australia Tony Abbott bahkan
berang saat mengetahui Pemerintah Indonesia tidak mengindahkan
lobi-lobi yang dilakukan pihaknya.
Jelang UN, Presiden Jokowi Didesak Revisi PP tentang Ujian
NasionalRabu, 4 Maret 2015 | 20:19 WIB
BANDUNG, KOMPAS.com- Hingga saat ini,standard operating
procedur(SOP) ujian nasional (UN) belum juga dikeluarkan.
Sementara, pelaksaan UN sudah tinggal satu bulan lagi. Federasi
Guru Independen Indonesia (FGII) menyayangkan hal ini.
Dengan belum juga dikeluarkannya SOP UN tersebut, Sekretaris
Jenderal FGII, Iwan Hermawan, menilai, PresidenJokowidan Wapres JK
setengah hati untuk tidak menjadikan UN sebagai penentu kelulusan
siswa. Hal itu terbukti hingga kini mereka belum merevisi Pasal 72
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 jo PP 32 tahun 2013
tentang kelulusan siswa ditentukan oleh UN.
"Padahal UN tinggal 1 bulan lagi, sekarang saja sudah mulai
praktik. Jadinya, sekolah kebingungan," kata Iwan Hermawan saat
ditemui di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Rabu (4/3/2015).
Oleh karena itu, Iwan mendesak Presiden Jokowi segera merevisi
PP 19/2005 yang menyebutkan bahwa kelulusan siswa ditentukan oleh
hasil Ujian Nasional (UN).
Iwan mengatakan, sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Anies Baswedan sudah menyampaikan ke publik bahwa UN tidak
dijadikan penentu kelulusan, namun sampai sekarang aturannya belum
terbit. Saat dikonfirmasi, kata Iwan, Menteri Anies mengatakan
bahwa PP tersebut akan segera direvisi namun waktunya belum
dipastikan.
"Kemarin sudah kita sampaikan kepada Menteri Anies secara lisan,
tapi jawaban Menteri, katanya, tunggu. Kita enggak bisa nunggu,
karena ini, sekolah kebingungan soalnya UN tinggal sebentar lagi
tetapi SOP UN belum keluar," sesalnya.
Kriminolog Melihat Motif Begal Lebih HedonisRabu, 4 Maret 2015 |
20:11 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com- Aksi komplotan begal yang terjadi sekarang
ini tidak hanya karena faktor ekonomi. Motif tersebut berkembang
menjadi ekonomi plus.
Kriminolog Universitas Indonesia, Iqrak Sulhin mengatakan,
meskipun jika dikaji secara akarnya adalah ekonomi, namun sekarang
ini berubah menjadi motif ekonomi plus.
"Artinya, begal bukan kejahatan yang dilakukan utk memenuhi
kebutuhan pokok, seperti membeli makan untuk diri pelaku atau
keluarganya. Tetapi sudah berkaitan dengan kebutuhan yang hedonis,"
kata Iqrak saat dihubungi olehKompas.com, Rabu (4/3/2015).
Iqrak menjelaskan, perilaku hedonis ini mengarah pada murni
kesenangan. Beberapa kesenangan di antaranya seperti pada kebutuhan
narkotika dan mengonsumsi alkohol.
Belum mengkhawatirkan
Iqrak menilai fenomena begal beberapa pekan terakhir ini harus
dilibat secara proposional. Dia menyarankan aksi begal tidak perlu
ditanggapi berlebihan.
Sebab, kata dia, data jenis kejahatan ini belum dianggap
mengkhawatirkan. "Saya sendiri lebih cenderung menganjurkan agar
kita tidak terlalu memandang berlebihan soal begal ini, karena
datanya ini belum bisa dikatakan sangat mengkhawatirkan," ucap
Iqrak.
Meski belum bisa dianggap mengkhawatirkan, Iqrak menganggap
masyarakat tidak boleh meremehkan kejahatan jenis ini.
"Saya tidak sedang mengatakan kita bisa meremehkan, karena
kualitas kejahatan ini tentu berbeda karena melibatkan penggunaan
kekerasan," ucapnya.
Dia menganjurkan agar masyarakat melihat kasus begal dalam
lonteks kejahatan yang serupa seperti pencurian dengan
kekerasan.
