ARTIKEL

LEMBAGA PEMERINTAH YANG EFEKTIF

Disusun Oleh

Arynta Probowati Wiraguna

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2015

Pemerintahan yang baik (good governance), sekarang menjadi salah satu

kata kunci dalam wacana untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan

di Indonesia. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia,

dengan agenda pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, Pemerintah

menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tentang perubahan ketujuh

Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang

dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik merupakan

suatu sistem pengadaan yang mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip tata

pemerintahan yang baik. Pengadaan yang baik akan mendorong efisiensi dan

efektivitas belanja public dan menjamin terciptanya persaingan sehat. Negara

berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak

dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan

penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring

dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang

peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan

kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab

negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma

hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan

kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas

umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan

bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

Contoh kasus sistem pemerinta indonesia masih tinggi penyalagunaan

kewenangan dalam bnetuk KKN Upaya pemberantasan merupakan salah satu

tuntutan penting pada awal reformasi. Namun pada hari ini KKN semakin

meningkat dan menjadi permasalahan di seluruh lini pemerintahan dari pusat

hingga daerah. Tuntutan akan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia

aparatur negara yang berdaya guna, produktif dan bebas KKN serta sistem yang

transparan, akuntabel dan partisipatif masih memerlukan solusi tersendiri. Ini

berkaitan dengan semakin buruknya citra dan kinerja birokrasi dan rendahnya

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

selain itu permasalahan birokrasi yang panjang dan adanya tumpang tindih tugas

dan kewenangan. Ini menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi

panjang dan melalui proses yang berbelit-belit, sehingga besar kemungkinan

timbul ekonomi biaya tinggi, terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi,

kolusi, dan nepotisme, perlakuan diskriminatif, dan lain-lain. Pelayanan publik di

Indonesia masih sangat jauh dari pada yang diharapkan hendaknya perlu diadakan

evaluasi terhadap kinerja aparatur birokrasi serta infratruktur dalam pemenuhan

kebutuhan masyrkatat di tingkatkan. Diharpakan kepada pemimpin untuk

melakukan pengrekrutan peagawai birokrasi untuk lebih professional karena,

pegawai birokrasilah penyebab kurang berkualitasnya pelayanan yang diberikan.

Untuk meningkatkan pelayanan public di Indonesia tidak hanya diharapkan peran

internal dari aparatur pemerintah tetapi harus adanya peran masyarakat. Di

harapakan masyarakat lebih bekerja sama untuk mengawasi kinerja pegawai

birokrasi serta melaporkan setiap adanya kejanggalan yang terjadi.