ARGUMENTASI HUKUM SEBAGAI STRATEGI HAKIM DALAM BERPENDAPAT

Oleh ; Ruslan H.R. I. Pendahuluan Beberapa kali penulis mengikuti sidang di pengadilan tingkat banding,

baik pada waktu bertugas di Pengadilan Tinggi Agama Banten, Pengadilan

Tinggi Agama Jakarta maupun di Pengadilan Tinggi Agama Bandung sering

menemukan rekan-rekan hakim tinggi hanya mengemukakan pendapat

hukum, sehingga yang tercipta bukan argmentasi hukum. Menurut penulis

pendapat hukum berbeda dengan argumentasi hukum. Argumentasi hukum

itu akan melahirkan penalaran hukum yang kemudian dituangkan dalam

pertimbangan hukum. Sementara pendapat hukum belum tentu dapat

dijadikan dasar sebagai penalaran hukum. Pendapat hukum itu bisa

dikemukakan kapan dan di mana saja, termasuk pada saat terjadi debat

hukum di acara ”Lawyer Club Indonesia” di tv-one yang diasuh oleh bung

Karni.

Dalam persidangan perkara, biasanya terdapat tiga orang hakim yang

ikut memberikan pendapat dalam bentuk argumentasi hukum dalam rangka

mencapai kesepakatan untuk mengambil keputusan. Yang menarik dari

sebuah persidangan terkadang masing-masing dari tiga orang hakim itu

dalam memberikan kontribusi pemikirannya sering menggunakan

pendekatan pengetahuan yang berbeda baik di dalam memahami penerapan

hukum acara (hukum formal) maupun di dalam penerapan hukum materiil.

Tentu saja perbedaan pendapat majelis hakim dalam menyikapi sebuah

kasus yang sedang diperiksa adalah suatu hal yang lumrah dan dianggap

sebagai sesuatu yang biasa dalam suatu persidangan, bahkan tidak jarang

persidangan itu harus sampai pada mekanisme desention opinion. Rata-rata

dari mereka (para hakim) mampu mengemukakan pendapat hukum yang jitu

dan masuk akal, namun terkadang pula mereka mengemukakan pendapat

hukum yang tidak masuk akal. Pendapat hukum mereka lahir berdasar pada

latar belakang ilmu dan pengalaman yang mereka miliki. Kalau diantara

mereka berlatar belakang ilmu hukum, maka pendapat mereka berdasar pada

argumentasi hukum. Demikian halnya dalam dunia politik kalau mereka

berlatar belakang ilmu politik, maka pendapat mereka berdasar pada

argumentasi politik. Kedua argumentasi inilah yang sulit dipisahkan.

Mengapa ? karena hukum itu sendiri lahir dari produk politik dan di dalam

substansi hukum itu memang ada politik hukum, yang biasanya dikemas

oleh pihak eksekutif bersama legislatif yang di dalamnya dapat diduga pasti

ada political wil dari pemerintah. Karena yang ditonjolkan political wil dari

pihak eksekutif, maka terkadang substansi hukum di dalam pasal-pasal

tertentu menjadi kabur dan tidak jelas. Persoalannya sekarang, apakah

sengaja dikaburkan atau mungkin tidak sempat terpikirkan pada saat

diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan. Di sinilah

diperlukan kemampuan seorang praktisi hukum di dalam memahami dan

menyikapi pasal-pasal setiap perundang-undangan dan dalam tataran ini

tidak cukup bagi seorang hakim hanya selalu melihat pada aspek normatif,

namun diperlukan kemampuan memahami ruhnya sebuah peraturan

perundang-undangan. Di dalam memahami ruhnya sebuah peraturan

perundang-undangan diperlukan pengetahuan yang dikaji dari berbagai

aspek dan cabang ilmu pengetahuan.

Katakanlah misalnya, seorang hakim memerlukan pengetahun di

bidang ilmu filsafat, filsafat hukum (Islam), teori hukum, teori perundang-

undangan, teori psikologi, teori komunikasi, teori psikologi dan lain-lain.

Tanpa pemahaman terhadap cabang ilmu yang disebutkan di atas,

dapat diduga bahwa hakim yang bersangkutan tidak cukup alat untuk

mengajukan pendapat yang memiliki nilai argumentasi hukum. Dalam hal

pemahaman kita terhadap hukum Islam bila dipandang dari sudut filosofi

hukum Islam sendiri, maka sumber hukum Islam itu berasal dari potensi-

potensi insani dan sumber Ilahi. Oleh karena itu pada dasarnya sumber

hukum Islam adalah sumber naqliyah dan aqliyah. Penggabungan kedua

sumber ini melahirkan sumber ketiga yang disebut kasyfiyyah, yaitu

kebenaran yang bersumber dari intuisi atau kebenaran intuitif 1.

Adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa ketika hakim

memutus sebuah perkara pasti tetap akan menimbulkan kontroversi di

kalangan masyarakat, bahkan mungkin akan melahirkan opini dan dugaan

yang bermacam-macam yang tentu saja dapat merusak nama baik dan citra

lembaga peradilan. Contoh, ketika Mahkamah Agung RI memutus dan

menguatkan putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat pertama

dengan hukuman mati dalam kasus pidana narkoba, pada saat itu masyarakat

berkata ternyata di Mahkamah Agung masih ada hakim agung yang punya

hati nurani dalam menegakkan hukum dan keadilan. Akan tetapi ketika

Mahkamah Agung RI membebaskan seorang bandar narkoba dari hukuman

mati menjadi hukuman 12 tahun penjara, masyarakat pun berkata bahwa

Mahkamah Agung RI jauh dari penegakan hukum dan keadilan. Yang aneh

bin ajaib memang, bila hakim itu ikut bermain di arena perkara, sementara

hakim yang lain ikut pula memberikan opini dan pendapat yang kontroversi

seperti halnya pendapat masyarakat umum. Apapun putusan hakim, harus

dipandang benar dan bagi mereka yang tidak puas terhadap sebuah putusan

hakim termasuk masyarakat umum, dipersilahkan menggunakan mekanisme 1 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, Lathifah Press, Tasikmalaya, 2009, hlm. 50.

pengawasan melalui lembaga yang telah disiapkan oleh negara, misalnya ;

Dewan Kehormatan Hakim, KY (Komisi Yudisial), KPK (Komisi

Pemberantasan Korupsi) dan juga anggota LSM (Lembaga Swadaya

Masyarakat) yang tersebar di mana-mana di seluruh Indonesia.

II. Argumentasi Hukum

Argumentasi hukum berasal dari istilah argumenteren (Belanda), atau

argumentation (Inggris) yang selanjutnya dimaknakan argumentasi hukum

atau nalar hukum. Argumentasi hukum atau nalar hukum bukan merupakan

bagian dari logika, namun merupakan bagian dari teori hukum. Dalam

praktik di persidangan sebagaimana pengalaman penulis, terkadang

ditemukan seorang hakim dalam mengemukakan pendapatnya hanya

mengandalkan logika dan pendekatan normatif semata, padahal logika itu

sesungguhnya bukan bagian dari argumentasi hukum. Seorang hakim ketika

akan berpendapat, seharusnya ia memulai dari pendekatan teori-teori hukum,

karena pada dasarnya di dalam teori hukum akan mudah didapati asas-asas

hukum melalui pendekatan ilmu hukum. Oleh karena itu di dalam menyikapi

dan memahami substansi sebuah kasus konkret, sebelum sampai pada

tataran penerapan hukum, sebaiknya dikaji dari segi aspek ontologinya,

epistimologinya dan aspek aksiologinya. Sebagai contoh dalam penerapan

Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama, yang kini cenderung diabaikan sendiri oleh hakim-hakim

Pengadilan Agama. Secara sederhana dapat dikemukakan metode

berpikirnya sebagai berikut ;

Secara Ontologi (filosofinya) Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 itu

adalah ishlah atau perdamaian dan ini berkaitan dengan al-Quran surat an-

Nisa ayat 35. Inilah yang membedakan antara perkara syikak dengan

menggunakan jasa hakam dengan perkara non syikak yang tidak perlu

menggunakan jasa hakam. Perbedaan yang penulis maksudkan, bukan

perbedaan dari sisi jenis perkara, tetapi berbeda dari sisi kualitas perkara

yang berawal dari kata perselisihan dan percekcokan itu. Dengan demikian

hukum acaranya pun harus berbeda. Kalau yang dikehendaki adalah ishlah

atau perdamaian, maka epistimologinya hakim harus menerapkan ketentuan

Pasal 76 itu secara utuh dan sempurna dengan proses perkara melalui

mekanisme hakam. Maksudnya bila telah diterapkan saksi dari keluarga

dekat suami istri, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1),

maka hakim harus melangkah pada proses hakam sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76 ayat (2), dengan cara mengangkat satu orang hakam dari

keluarga dekat suami dan satu orang hakam dari keluarga dekat istri. Pada

akhirnya secara aksiologi, hakim akan menerapkan hukumnya apakah

berhasil dengan perdamaian atau harus berakhir ikatan perkawinan itu

dengan perceraian. Hal ini tergantung dari hasil kesepakatan antara dua

hakam yang kemudian akan disampaikan kepada majelis hakim. Majelis

hakimlah yang memutus perkara tersebut. Dalam konteks itu hakim tidak

boleh menyimpang dari bunyi undang-undang dan dalam teori hukum,

dikenal istilah “tiada imperatif tanpa suatu imperator ” dan imperatornya

adalah hakim yang memutus perkara 2.

Bagaimana dengan perkara yang konteksnya non syikak, hukum

acaranya harus kembali kepada penerapan Pasal 121 HIR/145 Rbg jo Pasal

22 PP No. 9 Tahun 1975. Perlu dijelaskan di sini bahwa Pasal 76 UU No. 7

Tahun 1989 itu, tidak tepat jika dikatakan lex specialis derogat legi

generalis dari Pasal 121 HIR/RBg, karena kedua ketentuan ini berbeda.

Syarat untuk dikatakan adanya lex specialis generalis itu ada tiga, yaitu ;

1) Kedua peraturan hukum itu sama dan sederajat 2 Munir Fuady, Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum, Prenada Media Group, 2011, hlm. 21.

> Kita uji Pasal 121 HIR/Pasal 145 RBg dan UU No. 7 Tahun

1989, kedudukannya sama dan sederajat.

2). Kedua peraturan hukum itu ada yang lebih dahulu dan ada yang

kemudian

> Kita uji HIR/RBg lahir lebih dahulu dari pada undang-undang

3). Kedua peraturan hukum itu mengatur hal yang sama 3.

> Kita uji, HIR/RBg mengatur tentang dibolehkannya pihak

lawan untuk mengajukan jawaban dan saksi-saksi, sedangkan

Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 mengatur tentang saksi-saksi

keluarga atau orang dekat dan hakam. HIR/RBg sama sekali

tidak mengatur tentang adanya hakam.

Kata “dapat”, merupakan diskresi hakim, akan tetapi harus dilihat

dari sisi manfaat dan tujuan yang ingin dicapai, terutama bagi kepentingan

pihak-pihak prinsipal. Mungkin ada hakim yang berpendapat bahwa teori

hukum itu tidak diperlukan dalam mempertimbangkan dan memutus suatu

perkara, apalagi kalau volume perkara di sebuah pengadilan cukup besar

jumlahnya. Pendapat seperti ini tidak keliru, terutama di kalangan hakim

tingkat pertama, akan tetapi bagi hakim yang lebih tinggi termasuk hakim

tingkat banding sangat memungkinkan menggunakan teori-teori hukum itu

yang mampu melahirkan argumentasi hukum dan nalar hukum, karena

sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebesar apapun perkara di tingkat

banding , tidak akan sebesar dengan perkara yang ada di tingkat pertama dan

di tingkat kasasi. Oleh karena itu ruang waktu bagi hakim tingkat banding

sangat memungkinkan untuk lebih banyak mempelajari dan memahami

teori-teori hukum itu.

3 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 37.

Memang masih ada segelintir orang yang beranggapan, bahwa teori

berada di kawasan yang jauh dari pada praktis, bahkan sering menimbulkan

kesan tidak praktis dan kurang membantu memecahkan persoalan-persoalan

secara konkret. Singkat kata, teori itu menghambat, bertele-tele, dan

memusingkan. Pendapat tersebut, tentu saja tidak benar. Fungsi utama teori

adalah memberikan kejelasan terhadap suatu masalah. Semakin baik

kemampuan suatu teori untuk menjelaskan, semakin tinggi penerimaan

terhadap teori tersebut. Apabila di kemudian hari muncul teori baru yang

mampu memberikan penjelasan yang lebih baik, maka teori yang lama pun

akan ditinggalkan. Hal tersebut sangat lumrah dalam dunia ilmu

pengetahuan. Menurut penulis suatu ilmu tanpa didukung dengan teori yang

kuat, bagaikan bangunan tanpa pondasi yang kukuh. Demikian juga ilmu

hukum sebagai suatu sistem keilmuan sangat membutuhkan penguasaan

wawasan berbagai ”teori hukum” (Legal Theory, The Philosophy of Law,

Jurisprudence), maupun ”konsep hukum” (The Legal Precepts), terutama

dalam rangka mengisi dan memperkaya wawasan dan pengetahuan hakim

dalam rangka membuat dan menyusun reasoning pertimbangan hukum. Di

sini bukan hanya tuntutan lahirnya suatu putusan yang argumentatif, tetapi

lebih dari itu bagaimana melahirkan pola pemikiran dan paradigma baru

serta pola perilaku aparat hukum dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Penulis pernah ditanya oleh salah seorang sesama profesi hakim,

mana yang berat menurut Anda memeriksa perkara di tingkat pertama atau

memeriksa perkara di tingkat banding, penulis katakan ketika itu bahwa

jauh lebih berat memerika perkara di tingkat banding. Kenapa ?, karena

peradilan tingkat banding adalah yudex facti dan juga peradilan ulangan,

sebab hakim banding harus memeriksa ulang semua yang berkaitan dengan

perkara, termasuk dalil gugatan, jawaban, provisi, eksepsi, rekonvensi,

pembebanan pembuktian, penilaian alat bukti dan lain-lain . Di samping itu

hakim banding harus mampu menilai putusan hakim tingkat pertama,

karena pada saatnya akan menjatuhkan pula putusan pada tingkat banding.

Oleh karena itu bila seorang hakim banding hanya mengandalkan

pengetahuan hukumnya yang hanya berkisar pada pengalamannya pada

waktu bertugas sebagai hakim tingkat pertama, rasanya keadaan seperti itu

tidak cukup untuk dijadikan modal dalam mengemukakan sebuah

argumentasi hukum. Kalau sekedar mengemukakan pemikiran hukum

mungkin tidak ada masalah, tetapi ketika hakim itu harus mengemukakan

nalar hukum, yang pada saatnya akan dituangkan dalam pertimbangan

hukum, maka mau tidak mau pendekatan ilmu hukum dalam bentuk

pemahaman terhadap teori-teori hukum, asas-asas hukum, filsafat hukum

dan lain-lain sangat diperlukan dan sangat membantu hakim dalam

memecahkan kasus konkret di persidangan.

Perlu diketahui bahwa ilmu hukum itu adalah ilmu yang memiliki

kepribadian yang khas (suigeneris). Argumentasi hukum yang juga disebut

dengan legal reasoning merupakan suatu proses berpikir yang terikat dengan

jenis hukum, sumber hukum dan jenjang hukum. Dalam hal ini berarti selalu

berkaitan dengan pemahaman terhadap konsep hukum yang terdapat di

dalam norma-norma hukum dan asas-asas hukum4. Argumentasi hukum

memang sulit dalam tataran aplikasi, akan tetapi kesulitan tidak akan terjadi

bila seorang hakim mempunyai pemahaman yang cukup mengenai legal

consept dan logika hukum sebagai dasar pemikirannya.

Antara argumentasi hukum dengan logika tidaklah sama. Berpikir

adalah objek materiil logika. Argumentasi hukum merupakan suatu hasil

dari proses berpikir mengenai suatu masalah hukum. Suatu proses berpikir 4 Asri Wijayanti, Strategi Belajar Argumentasi Hukum, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm,. 2.

ini didasarkan pada dua hal, yaitu objek dan cara. Objek yang dijadikan

sebagai bahan kajian dalam argumentasi hukum adalah suatu argumentasi

yang mendasarkan pada legal concept atau konsep hukum. Konsep hukum

bersifat spesifik yang didasarkan pada teori hukum dan filsafat hukum.

Adapun cara berpikir untuk memperoleh kebenaran hukum dilakukan

melalui suatu penalaran dalam logika. Proses untuk menghasilkan suatu

argumentasi hukum yang berkaitan dengan legal concept dijalankan secara

bertahap. Tahap awal dimulai dari pengertian. Pengertian diberikan

berdasarkan teori hukum dan pemahaman terhadap filosofi hukum. Tahap

selanjutnya teori hukum dan filosofi hukum itu digunakan untuk

merumuskan suatu penerapan hukum, yang tentu saja didahului dengan

pembuktian dan pembuktian itu dikaji secara formal dan materiil, yang di

dalamnya terdapat lagi teori hukum pembuktian objektif dan subjektif.

Putusan hakim, haruslah benar dan sesuai dengan teori kebenaran, paling

tidak di dalamnya mengandung teori kebenaran ilmiah. Karena kebenaran

mutlak hanya ada di tangan Allah SWT. Putusan hakim itu sedapat mungkin

tidak terlepas dari nilai filosofi hukum. Selain itu juga tidak terlepas dari

logika hukum dan bahasa hukum yang baik dan benar. Pemahaman hakim

yang terus bertambah menjadi dasar analisis bagi pemecahan kasus hukum

atau disebut dengan legal problem solving. Prinsip dasar dari legal problem

solving adalah adanya suatu putusan yang benar.

Benar tidaknya suatu putusan atau pemecahan masalah hukum

tergantung pada ada tidaknya kekuatan nilai alat bukti dalam sebuah kasus

konkret. Dalam hukum pembuktian terdapat lagi pembebanan dan penilaian

alat bukti yang tepat dan benar. Dalam pembebanan pembuktian ditemukan

lagi apa yang disebut dengan teori pembuktian objektif dan subjektif dan

dalam penilaian alat bukti harus pula dinilai secara formal dan materiil.

Selain itu diperlukan adanya kesesuaian antara pertimbangan hukum dan

putusan berdasarkan alat bukti yang kuat dan relevan. Analisis yang tajam

dalam pertimbangan hukum oleh hakim dengan mendasarkan pada norma,

teori hukum dan filosofi hukum menjadikan putusan itu dinilai sebagai

putusan hakim yang argumentatif.

Salah satu contoh putusan yang berargumentasi tetapi tidak

argumentatif dan terkadang oleh KY (Komisi Yudisial) dinilai sebagai suatu

putusan yang tidak profesional, antara lain pertimbangan hukumnya sebagai

berikut ; ”Menimbang, bahwa berhubung karena pertimbangan hukum

hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka hakim banding dapat

mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat

hakim banding”. Semestinya pertimbangannya kalau dianggap tepat dan

benar, mengapa benar dan mengapa tepat atau apa yang tepat dan apa yang

benar ?. Jawaban dari pertanyaan ini akan melahirkan filosofi hukum di

dalam pertimbangan tersebut. Hakim banding seharusnya mampu

menemukan hukum di dalam pasal undang-undang yang akan diterapkan.

Dalam mengambil kesimpulan hukum, harus diulas dan dikemas oleh hakim

banding melalui pendekatan teori hukum dan filosofi hukum, terutama bila

hakim banding akan mencoba melakukan sebuah konstruksi hukum dalam

rangka menguatkan putusan atau pun membatalkan putusan hakim tingkat

pertama dengan mengadili sendiri. Di sini hakim harus berhati-hati dalam

menyusun format putusan, terutama di dalam menentukan apa pokok

masalah dalam perkara tersebut.

III. Peran Logika dan Bahasa sebagai Dasar Belajar Argumentasi Hukum

Tidak dapat disangkal bahwa untuk dapat mempelajari dan memahami

argumentasi hukum sangat dibutuhkan pemahaman awal mengenai bahasa

dan logika. Dalam hal ini bahasa secara khusus adalah bahasa hukum,

demikian pula logika hukum. Terdapat kekhususan dalam bahasa hukum

bila dibandingkan dengan ilmu bahasa pada umumnya. Bahasa hukum selalu

mendasarkan pada konsep-konsep hukum (legal concept) dalam

merumuskan kalimat-kalimat, termasuk di dalamnya seperti apa yang

diwujudkan dalam norma hukum, baik dalam bentuk rumusan pasal-pasal

maupun rumusan klausul yang ada dalam undang-undang. Argumentasi pada

dasarnya merupakan salah satu cara untuk melakukan komunikasi atau untuk

menyampaikan pendapat. Adapun pemahaman logika diperlukan karena

untuk menyatakan suatu pendapat bahwa seseorang sangat membutuhkan

dasar berpikir yang baik, tepat dan benar. Jadi alur berpikir untuk

menghasilkan suatu argumentasi hukum yang baik, harus mendasarkan pada

prinsip-prinsip dasar logika dan penuangannya dalam pernyataan tertulis

atau secara lisan dengan tetap memperhatikan tata bahasa Indonesia yang

baik dan benar, tentu saja sesuai dengan kaidah EYD (Ejaan yang

Disempurnakan). Apa jadinya bila terdapat suatu rumusan pasal dalam

sebuah peraturan perundan-undangan yang tidak jelas menyebutkan subjek

kalimatnya. Minimal norma hukum yang tertuang dalam suatu aturan hukum

atau klausul yang mengandung subjek dan predikat. Apabila dimaknai

secara hukum, terdapat kejelasan hubungan hukumnya, baik subjek hukum,

maupun objek hukunya. Ketepatan dalam merumuskan norma yang

memenuhi prinsip dasar logika maupun ketepatan dari segi bahasanya sangat

mempengaruhi dasar berpijak hakim dalam menerapkan hukum melalui

putusannya.

IV. Pengertian Nalar dan Penalaran

Nalar, menurut kamus bahasa Indonesia, artinya ; pertimbangan

tertentu tentang baik dan buruk, akal budi, aktivitas yang memungkinkan

seseorang berpikir logis, jangkauan pikir, kekuatan pikir5.

Jadi bernalar atau menggunakan penalaran, artinya berpikir logis. Sedangkan

penalaran artinya cara menggunakan nalar atau pemikiran logis.

Dari pengertian di atas, penulis dapat memberikan contoh konkret

dalam pengertian aktivitas seseorang berpikir logis.

Contoh ; Hakim tingkat banding menjatuhkan putusan sela, untuk

tambahan pemeriksaan dengan memerintahkan kepada ; Pengadilan

Agama, untuk melakukan pemanggilan kepada Pembanding dan

Terbanding, agar supaya hadir pada persidangan di Pengadilan Tinggi

Agama guna dimintai keterangannya. Tetapi pada amar yang lain,

memerintahkan pula Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk

melakukan sidang di tempat atas obyek sengketa, yang terletak di

beberapa daerah di Indonesia, tanpa menyebutkan ketentuan batas waktu.

Pernyataan ini sesungguhnya tidak memiliki kandungan nalar dan

penalaran yang tepat dan benar, karena ada dua hal yang tidak masuk

akal, yaitu;

1. Bagaimana mungkin sidang di Pengadilan Tinggi Agama

digelar yang pada intinya, bertujuan untuk mengetahui secara

jelas dan konkret atas obyek sengketa dengan penentuan waktu

yang lebih dahulu, sementara memerintahkan pula Pengadilan

Agama untuk melakukan sidang pemeriksaan di tempat, tanpa

menyebutkan batas waktunya.

2. Apa yang mau diperjelas dan konkret pada persidangan di PTA

pada tanggal yang telah ditentukan, sementara pemeriksaan 5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm.772

setempat oleh Pengadilan Agama di beberapa daerah di

Indonesia belum dilakukan.

V. Proses Nalar dan Penalaran

Proses nalar merupakan proses berpikir yang sistemik untuk

memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan. Dari proses bernalar, maka

penalaran dibagi atas ;

1. Penalaran induktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan

dari prinsip/sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang

bersifat khusus (induksi)

2. Penalaran deduktif, kebalikan dari penalaran induktif yaitu; menarik

kesimpulan dari prinsip/sikap yang berlaku khusus berdasarkan fakta-

fakta yang umum (deduktif)6.

Dalam proses menulis paragraf dapat digunakan penalaran deduktif

dan penalaran induktif. Paragraf deduktif menempatkan kalimat utama pada

awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif menempatkan kalimat utama

pada akhir paragraf.

Penalaran juga dapat digunakan untuk membuat analogi. Sedangkan

yang dimaksud dengan analogi adalah kesimpulan tentang kebenaran suatu

gejala, ditarik berdasarkan pengamatan terhadap sejumlah gejala khusus

yang bersamaan.

Dari isinya analogi dibedakan, atas ;

1. Analogi deklaratif, yaitu ; ”Menjelaskan sesuatu yang sudah dikenal

berdasarkan persamaannya dengan sesuatu yang sudah dikenal.

Analogi jenis ini tidak memberikan pengetahuan baru dan tidak

merupakan kesimpulan.

Contoh ; Seharum bunga, seindah warna pelangi. 6 Kinayati Djojosuroto, Filsafat Bahasa, Pustaka Book Publisher, Jogyakarta, 2007, hlm. 202.

Adapun analogi deklaratif yang di dalamnya terdapat kesimpulan.

Contoh ; Suami istri di atas mobil. Ketika di dalam mobil, mereka

ribut dengan menggunakan bahasa Inggris dan ketika istri turun dari

mobil, ia menghempaskan pintu mobil dengan keras dan ketika suami

masuk rumah, ia menghempaskan pintu rumah dengan keras.

Analogi yang lahir dari kasus ini sebagai bentuk penalaran dan

kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa suami istri itu, sedang

bertengkar atau cekcok di atas mobil atau telah terjadi perselisihan.

Analogi seperti ini bisa dijadikan sebagai bukti persangkaan

dan merupakan fakta hukum oleh hakim, bila peristiwa itu telah

didukung dengan alat bukti misalnya dengan alat bukti kesaksian dua

orang saksi dari pihak yang berperkara.

2. Analogi induktif, yaitu menarik kesimpulan tentang fakta yang baru

berdasarkan persamaan ciri dengan sesuatu yang sudah pernah terjadi.

Kebenaran yang berlaku untuk yang satu (lama) berlaku pula untuk

yang lain (baru).

Contoh ; A meminta kepada B untuk mampir sejenak (transit) di

rumahnya, karena menempuh perjalanan KA. Argo Anggrek,

sepanjang malam dari Surabaya ke Jakarta. Karena sesuai pengalaman

A yang lalu dalam acara yang sama (Seminar Nasional), ia transit di

rumah B tersebut. Lalu dijawab oleh B yang tinggal di Jakarta itu.

Untuk singgah di rumah boleh-boleh saja, tetapi di rumah saya saat ini

banyak orang, karena anak dan cucu-cucu sedang berlibur di Jakarta.

Analogi yang bisa kita tarik sebagai suatu kesimpulan, bahwa

B sebagai teman A, tidak berkenan untuk transit dan singgah transit di

rumahnya, walaupun terdapat persamaan antara peristiwa lama

dengan peristiwa baru.

VI. Fungsi Penalaran Dalam Ilmu

Fungsi ilmu, menjelaskan, meramalkan dan mengendalikan. Untuk

dapat meramalkan, seorang ilmuwan terlebih dahulu harus dapat

menjelaskan ; apa, mengapa dan bagaimana memecahkan/mengatasi sebuah

masalah yang dihadapi. Semua itu memerlukan penalaran.

Jadi penalaran adalah sarana untuk memecahkan dan menemukan sesuatu

yang baru dari sebuah masalah, sehingga kita dapat menarik sebuah

kesimpulan.

Contoh; Seorang pencari keadilan mengajukan pengaduan atas sita

eksekusi yang telah dilaksanakan oleh pihak Pengadilan Agama. Melihat

berita acara sita eksekusi itu, ternyata objek sengketa pada dasarnya bisa

dilakukan eksekusi riil, karena hanya tanah kosong dan di atasnya ada los

kaki lima yang sifatnya sementara. Pertanyaan pun lahir mengapa pihak

Pengadilan Agama melakukan sita eksekusi. Bukankah sita eksekusi itu

berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang dan atau ganti rugi ?.

Bukankah sita eksekusi itu biasanya didahului dengan sita jaminan. Dengan

melihat putusan Pengadilan Agama, tidak ada alasan dan tidak memenuhi

syarat untuk dilakukan sita eksekusi. Tetapi penerapan hukum acaranya

cukup melalui eksekusi riil. Dari kasus ini dapat melahirkan nalar hukum

bahwa pihak Pengadilan Agama belum dapat membedakan antara eksekusi

riil dengan sita eksekusi. Dan langkah yang dilakukan itu tidak mengandung

nilai penalaran ilmiah.

Adapun yang dimaksud dengan penalaran ilmiah adalah penalaran

yang dilakukan sesuai dengan alur atau pola penalaran deduktif yang

rasional dan penalaran induktif yang empiris7. Sebuah penalaran ilmiah

harus didukung dengan ; penemuan dan perumusan masalah, 7 Ibid

penyusunan/perumusan hipotesis, pengumpulan data, verifikasi dan

penarikan kesimpulan8

Penalaran juga dapat digunakan dalam membuat silogisme. Silogisme

merupakan sebuah bentuk cara berpikir di mana dua premis/statemen

dihubungkan satu sama lain untuk kemudian sampai pada suatu kesimpulan.

Contoh ;

a. Premis mayor ; Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang

dilakukan menurut agama Islam

b. Premis minor ; Chica Mokhtar dan Moerdiono menikah secara

Islam

c. Kesumpulan ; Perkawinan Chica Mokhtar dengan Moerdiono sah

menurut agama Islam.

Kesimpulan di atas terdiri dari tiga term, yaitu ; premis mayor, premis

minor dan kesimpulan. Term-term inilah yang disebut proposisi.

Selain itu dikenal pula istilah ”Entimen”, dasarnya adalah silogisme,

tetapi salah satu premis dihilangkan atau tidak diucapkan, karena sama-sama

sudah diketahui.

Contoh ; Berzina adalah dosa, karena merugikan diri sendiri dan

orang lain.

Kalimat di atas dapat dipenggal menjadi dua, yaitu ;

a. Berzina adalah dosa

b. Berzina merugikan diri sendiri dan orang lain.

VII. Beberapa Kekeliruan Dalam Penalaran

Dalam sebuah penalaran tidak selalu tepat dan kemungkinan

terjadi kekeliruan. Kekeliruan yang biasa terjadi dapat dilihat dalam

bentuk ; 8 Op cit, hlm. 204

1. Suatu kesesatan logis, yaitu penalaran yang tidak mengikuti atau

melanggar aturan-aturan penyimpulan.

Contoh ;

Pertimbangan hukum ; Obyek harta waris ”X” tidak pernah

disebutkan dalam posita dalam perkara waris antara Penggugat dan

Tergugat

Amar putusan ; Hakim, menetapkan obyek harta waris ”X” adalah

budel waris dari almarhum ”A”. Atau sebaliknya

Contoh ;

Pertimbangan hukum ; Menyatakan perkara ini adalah wewenang

Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU No. 7 Tahun

1989, padahal tidak pernah ada eksepsi dari Tergugat.

Amar putusan ; Tidak ditemukan amar yang menyatakan Pengadilan

Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

2. Suatu argumen yang tidak terarah dalam arti bahwa argumen itu tidak

tepat, tetapi dapat meyakinkan orang-orang mengenai ketepatannya.

Contoh ;

Pertimbangan hukum ; Hakim tidak menemukan alat bukti kesaksian

saksi-saksi yang melihat, mendengar atau mengalami adanya

perselisihan dan percekcokan antara Penggugat dan Tergugat.

Amar putusan ; Hakim menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat

terhadap Penggugat .

3. Suatu argumen yang cacat, karena tidak tepat, di mana kesimpulan

tidak dibenarkan oleh pernyataan-pernyataan yang mendukungnya.

Contoh ;

Pertimbangan hukum ; Hakim mempertimbangkan tentang

ketidakbenaran pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat, sehingga perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Amar putusan ; Hakim menjatuhkan amar putusan ; membatalkan

Akta nikah antara Penggugat dan Tergugat.

Kesimpulan hakim di sini keliru dan tidak tepat, karena ;

a. Pertimbangan hukumnya adalah ”batalnya perkawinan”

b. Amar putusannya ”batalnya Akta nikah”

Kedua substansi ini berbeda. Batal perkawinan adalah kewenangan

Pengadilan Agama. Sedangkan batal Akta nikah adaalah kewenangan

Pengadilan Tata Usaha Negara.

VIII. Macam-macam Kekeliruan Dalam Penalaran

1. Kekeliruan amfiboli ; kekeliruan yang terjadi bila kalimat-kalimat

seseorang memungkinkan kata-katanya ditafsir lebih dari satu arti.

Contoh ; “Marzuki Alie kacau dalam berwacana”

Ada dua tafsir yang mungkin timbul dari kalimat di atas, yaitu ;

a. Yang kacau adalah Marzuki Alie atau

b. Yang kacau adalah wacana Marzuki Alie.

2. Kekeliruan aksen ; kekeliruan yang terjadi bila perkataan dibiarkan

berubah artinya selama argumen berlangsung sebagai akibat derajat

tekanan yang diberikan.

Contoh ; ”Jangan-jangan hakim A salah paham dalam memahami

hukum acara”.

Penalaran bisa terjadi tetapi belum tentu benar.

3. Kekeliruan ekuivokari ; kekeliruan yang dilakukan bila suatu kata

digunakan pertama dalam satu arti dan kemudian dalam arti lain

selama argumen berlangsung, yang memungkinkan sebuah

kesimpulan yang sebetulnya tidak mungkin.

Contoh ; ”Bimtek (Bimbingan Teknis) yang saya dapat di pelatihan

hakim, sebaiknya digunakan pula untuk pembinaan administrasi

umum”.

Dua analogi yang tidak mungkin akan terjadi, yaitu ;

a. Bimtek ; menyangkut administrasi perkara dan administrasi

peradilan

b. Bimum ; menyangkut administrasi umum, kepegawaian dan

keuangan

4. Kekeliruan komposisi ; kekeliruan yang dilakukan bila kita bernalar

dari sifat-sifat bagian dari suatu keseluruhan ke sifat-sifat keseluruhan

itu sendiri tanpa suatu kualifikasi.

Contoh ; ”Waluyo selaku panitera pengganti, selalu bekerja atas dasar

petunjuk Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat ; karyawan lainnya

memang tak pernah bekerja dengan otaknya sendiri”.

Nalar kita berkata bahwa Waluyo juga adalah karyawan, maka pasti

ia tidak bekerja dengan otaknya sendiri. Tetapi butuh bantuan otak

orang lain.

5. Kekeliruan devisi ; kekeliruan yang dilakukan bila bernalar dari sifat-

sifat suatu keseluruhan ke sifat-sifat bagian-bagiannya.

Contoh ; ”Si A mestinya sudah menjadi wakil ketua PTA, karena dia

memiliki kemampuan di segala bidang pengetahuan dan pengalaman”.

Nalar kita berkata bahwa tidak semua orang yang menjadi wakil ketua

mempunyai kemampuan di segala bidang pengetahuan dan

pengalaman.

6. Kekeliruan argumentum ad populum ; kekeliruan yang dilakukan bila

suatu kesimpulan dikemukakan bukan dengan evidensi, tetapi dengan

menggunakan bahasa yang menggugah perasaan.

Contoh ; ”Tuada Uldilag menghimbau kepada hakim-hakim

Pengadilan Agama untuk ikut dalam program studi S3, tetapi pada

saatnya reputasi gemilang seorang hakim tetap menurun, karena

lemah pengetahuannya dalam bidang teknis justisial dan pola

bindalmin”.

Nalar kita berkata, kalau sudah masuk dalam program studi S3, hakim

tidak boleh lagi lemah pengetahuan dalam bidang teknis justisial dan

pola bindalmin.

7. Kekeliruan reifikasi atau hipostatisasi ; kekeliruan terjadi dengan

membuat sesuatu dari yang bukan sesuatu dan menarik kesimpulan

darinya. Salah satu bentuknya yang umum adalah personifikasi.

Contoh ; Aneka ragam pertanyaan tim penguji kepada promovendus,

menambah semarak jalannya ujian terbuka tersebut. Mereka berbicara

dalam bahasa filsafat.

Nalar kita berkata, semaraknya ujian terbuka, bukan karena bahasa

filsafat, tetapi ratusan warga peradilan agama yang datang

berbondong-bondong memenuhi auditorium UGM, karena yang ujian

terbuka adalah Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan

Peradilan Agama.

8. Argumentum ad baculum ( argumen dengan tongkat) ; kekeliruan

yang dilakukan bila seseorang menggunakan kekuasaan atau ancaman

guna mendapatkan persetujuan atas kesimpulan yang dibuatnya.

Contoh ; Kalau ada hakim yang memutus ringan perkara narkoba,

maka bubarkan saja MA.

Nalar kita berkata, apakah kalau ada orang yang keliru memutus

perkara, maka MA harus dibubarkan. .

9. Argumentum ad Hominen (argumen tunjuk langsung orang) ;

kekeliruan yang dilakukan bila seseorang mengarahkan argumennya

kepada orang dan bukan kepada pokok masalah.

Contoh ; Memori banding yang dibuat oleh kuasa hukum

pembanding, hanya isapan jempol, karena ia hanya asal bicara saja,

dan pandai bersilat lidah.

Nalar kita berkata, apakah betul memori banding pembanding

tersebut, tidak memiliki sekucil apapun dari segi aspek hukum ?

10. Argumentum ad misericordiam (argumen minta kerahiman) ;

kekeliruan yang dilakukan ketika dimintakan kerahiman seseorang,

guna menerima kesimpulan dan bukan bukti.

Contoh ; Jika diangkat menjadi KPTA, X akan memimpin PTA

dengan baik. Dia telah berkorban banyak dalam membangun PA di

daerah ini dan telah berjuang keras dengan pihak pemerintah daerah.

Nalar kita berkata, apa hubungannya antara jabatan KPTA dengan

kontribusi perjuangan X dengan pemda di daerah tersebut ?

11. Kekeliruan pertanyaan kompleks ; kekeliruan yang dilakukan ketika

tidak diketahui bahwa jawaban untuk suatu pertanyaan tertentu

mengandaikan suatu jawaban sebelumnya untuk pertanyaan

sebelumnya.

Contoh ; Adakah sejarahnya PTWP Pengadilan Tinggi Agama

menjuarai Mahkamah Agung Cup ?

Nalar kita berkata, apakah PTWP PTA tidak layak untuk menjadi

juara dalam Mahkamah Agung Cup yang akan datang di Surabaya ?.

12. Kekeliruan hipotesis kompleks ; kekeliruan yang dilakukan, ketika dari

dua hipotesis, diangkat yang lebih kompleks. Padahal hipotesis yang

kurang kompleks, cukup memadai untuk menjelaskan sebuah fakta.

Contoh ; Mengapa PTA harus memanggil hakim-hakim PA, bila

ditemukan ada kekeliruan/kesalahan (satu hipotesis) dalam

putusannya. Putus sela saja untuk pemeriksaan tambahan sesuai

kewenangannya (satu hipotesis).

Nalar kita berkata, apakah PTA hanya memiliki fungsi justisial.

Bukankah PTA memiliki pula fungsi pembinaan dan pengawasan

sebagai kawal depan MA saat ini ?.

13. Kekeliruan hitam putih ; kekeliruan ini dilakukan ketika kita diberitahu

untuk memilih antara dua alternatif dan tidak dipedulikan alternatif

lainnya, padahal masih ada alternatif lain yang bisa dilakukan.

Contoh ; Anda memilih karir untuk diangkat sebagai KPA di luar

Jawa atau tetap akan melanjutkan kuliah S3 di Unisba ?

Nalar kita berkata, apakah tidak ada kemungkinan saya diangkat

menjadi KPA di daerah Jawa Barat atau saya juga diangkat sebagai

KPA yang ada sekolahnya untuk program S3 .

14. Kekeliruan argumen spekulatif ; kekeliruan yang terjadi dengan

mengangkat sebuah hipotesis yang berlawanan dengan fakta, dan

kemudian mengatakan benar apa yang menjadi kesimpulannya.

Contoh ; Kalau mau efektif pemberantasan korupsi di Indonesia,

maafkan koruptor atau putihkan kasus-kasus korupsi dan kembalikan

uang negara serta bayar pajak uang korupsi itu.

Nalar kita berkata, apa betul dengan cara itu, pemberantasan korupsi

bisa diatasi secara efektif ? Apakah koruptor tidak bertepuk tangan

dan tertawa terbahak-bahak ?.

15. Kekeliruan contradictio in adjecto ; kekeliruan yang dilakukan bila

sebuah sifat tidak konsisten dengan kata benda yang diterangkannya.

Contoh ; Semua hakim pengadilan, nakal.

Nalar kita berkata, apakah tidak ada hakim pengadilan yang tidak

nakal. Tentu yang nakal adalah oknum.

Dari beberapa contoh argumen yang keliru di atas,

menyebabkan lahirnya penalaran yang keliru dan pada akhirnya

akan melahirkan pula kesimpulan yang keliru. Kiranya sebagai warga

pengadilan, terutama hakim sedapat mungkin terhindar dari nalar dan

penalaran yang keliru, terutama dalam membuat reasoning

pertimbangan hukum. Dan ketika hakim tingkat pertama salah dalam

penalaran hukum, maka hakim tingkat banding berkewajiban

meluruskan atau membenarkan penalaran hukum yang keliru itu.

Demikian pula hakim agung, wajib hukumnya untuk meluruskan

penalaran yang keliru yang terjadi di peradilan di bawahnya, sebab

sesuai praktek di persidangan, hakim salah dalam menerapkan hukum

pada umumnya disebabkan karena salah dalam mengemukakan

argumentasi hukum dalam penalaran hukum.

IX. Penalaran Dalam Pertimbangan Hukum

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, penalaran merupakan suatu

proses berpikir logis, artinya berpikir menggunakan cara atau metode

tertentu yaitu logika. Pada dasarnya penalaran hukum merupakan kegiatan

berpikir problematis9, sehingga kegiatan berpikir berada dalam wilayah

penalaran praktis. Sebagai contoh ; hakim pada saat bersidang menggunakan

hukum acara, pada saat ini hakim selalu berusaha sesuai dengan hukum

9 Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan, CV. Utomo, Bandung, 2006, hlm. 155.

formal dan pada saat yang sama, ia selalu berpikir problematis dan

menggunakan penalaran praktis. Demikian pula ketika hakim akan

menerapkan hukum materiil, pada saat ini hakim pun selalu berusaha

menggunakan ketentuan hukum yang tepat pada kasus konkret. Di sini pun

hakim selalu berpikir problematis dan harus menggunakan penalaran praktis.

Studi penalaran hukum atau argumentasi yuridis yang berintikan

hubungan antara hukum dan logika, mulai berkembang pada tahun 1980-an

dan memperoleh perhatian besar tahun 1990-an. Menurut Sudikno

Mertokusumo, seorang sarjana hukum khususnya hakim, selayaknya

menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (the power of solving

legal problems), yang terdiri dari tiga kegiatan utama, yakni : Merumuskan,

masalah hukum (legal problem identification), memecahkannya (legal

problem solving),dan terakhir mengambil keputusan10.

Menurut Kenneth J. Vandevelde, secara epistimologis penalaran

hukum terdiri dari lima langkah, yaitu ;

1.Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (identify the

applicable sources of law)

2. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menerapkan aturan

hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (analyze

the souces of law)

3. Mensintesiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang

koheran, yakni strktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di

bawah aturan umum (synthesize the applicable rules of law in to a

coherent structure)

10 Sudikno Mertokusumo Pendidikan Hukum di Indonesia Dalam Sorotan, dalam Sidharta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Kofonteks Keindonesiaan, CV. Utmo, Bandung, 2006, hlm. 196.

4. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (research the available facts)

5. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk

memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu

dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan

hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (apply the structure

of rules to the facts)11

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa penalaran hukum

merupakan keseluruhan tahapan berpikir dari ; identifikasi perkara, aturan

hukum, pengujian dengan teori kebenaran serta membuat formulasi konklusi

dan solusi. Penalaran hukum digunakan sebagai alat menyusun argumen-

argumen pada pertimbangan hukum putusan. Argumen-argumen tersebut

menggiring alur pikir yang dibangun hakim untuk menjatuhkan putusan,

sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan. Penerapan penalaran

hukum dalam pertimbangan hukum dapat membimbing para pencari

keadilan untuk mengetahui, memahami pemikiran dan pendapat hakim

dalam memutus perkara12

Dengan penalaran yang benar, suatu pertimbangan hukum putusan

dapat diketahui logika berpikir yang digunakan hakim untuk membuktikan

benar tidaknya suatu peristiwa atau suatu dalil gugat. Sebaliknya

pertimbangan hukum yang tidak menggunakan penalaran yang benar, dapat

membingungkan pencari keadilan dalam memahami putusan pengadilan.

Pemikiran dapat dikatakan tepat, jika jalan pikiran sesuai dengan keteraturan

berpikir, sebagaimana disebutkan dalam logika. Ukuran pemikiran yang

benar bukan karena rasa senang dan enak didengar atau tidak, melainkan

sesuai dengan fakta yang ada. 11 Kenneth J.Vandevelde, Thinking Like A Lawyer ; An Introduction to Legal Reasoning, Westview Press, Colorado, 1996, hlm, 2. 12 Abdullah, Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan, Bina Ilmu Offset, Surabaya, 2008, hlm, 69.

Syarat pokok suatu penalaran yang dapat menghasilkan kesimpulan

yang benar, adalah pemikiran harus berpangkal dari teori atau kenyataan

serta titik pangkalnya harus benar, alasan-alasan yang diajukan harus tepat

dan kuat dan jalan pikiran harus logis13.

Penerapan penalaran induktif dan deduktif seorang hakim dalam

pertimbangan hukum dan suatu putusan tidak dapat dipisahkan. Keduanya

sangat berperan dalam proses mencari dan menarik kesimpulan yang benar.

Secara teoritis, penalaran deduktif bertolak dari aturan hukum yang berlaku

pada kasus individual secara konkrit dan digunakan untuk mendapatkan

kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada kasus yang bersifat

individual. Pada tahap menggali fakta hukum dengan memeriksa surat-surat

bukti ataupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan. Ketika hakim

mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa berdasarkan

surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat atau Tergugat yang

dihubungkan dengan dalil-dali Penggugat atau sangkalan Tergugat,

kesemuanya telah bersesuaian satu sama lain dan menyimpulkan bahwa

pasal-pasal yang dijadikan dasar hukum telah terpenuhi, adalah

menggunakan penalaran induktif. Dalam hal pertimbangan hukum, hakim

menyatakan bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat dapat

dikabulkan atau ditolak, adalah menggunakan penalaran deduktif.

X. Argumentasi Dalam Pertimbangan Hukum

Esensi argumentasi dalam pertimbangan hukum, merupakan alasan

dan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya, baik karena

menggunakan pendekatan normatif, yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, maupun karena sifatnya sosiologis

(pendekatan kemanfaatan) dan sifatnya folosofis (pendekatan keadilan). 13 W. Poespoprodjo, dan EK.T. Gilarso, Logika Ilmu Menalar, Pustaka Grafika, Bandung, 1999, hlm.20.

Menurut Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 ; ”Putusan pengadilan

selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu

dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum

tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Argumentasi hukum merupakan jenis penalaran yang melibatkan

proses intelektual insan hukum dalam menjustifikasi rasionalita, konsistensi

logika dan konsistensi doktrinal untuk mencapai kesimpulan dalam

memutuskan suatu problem permasalahan (perkara). Argumentasi hukum

yang rasional (Drie niveaus van rationale juridische argumentatie), terdiri

dari tiga lapisan antara lain ;

1. Lapisan logika, lapisan ini merupakan struktur intern dari suatu

argumentasi, juga bagian dari logika tradisional. Isu yang muncul

berkaitan dengan premis-premis yang digunakan dalam menarik suatu

kesimpulan logis dan langkah dalam menarik kesimpulan, misalnya

deduksi dan analogi

2. Lapisan dialektik, lapisan ini membandingkan argumentasi pro dan

argumentasi yang kontra. Ada dua pihak yang berdialog atau

berdebat, yang bisa saja pada akhirnya tidak menemukan jawaban

karena sama-sama kuatnya.

3. Lapisan prosedural (struktur, acara penyelesaian sengketa) ;

Prosedur tidak hanya mengatur perdebatan, tetapi perdebatan itupun

menentukan prosedur. Suatu aturan dialog harus berdasarkan pada

aturan main yang sudah ditetapkan dengan syarat-syarat prosedur

yang rasional dan syarat penyelesaian sengketa yang jelas. Dengan

demikian terdapat saling keterkaitan antara lapisan dialektik dan

lapisan prosedural14.

Menurut Bernard Arief Sidharta, argumentasi hukum terdiri dari unsur

discourse hukum, retorika hukum dan logika hukum, sehingga melibatkan

penerapan perangkat kaidah logika formal dan metode pemaparan jalan

pikiran yang lain15.

Ada beberapa sebab kegagalan argumen, antara lain ;

1. Memuat premis (pernyataan) dari proposisi yang keliru. Jika premis

keliru, argumen tersebut akan gagal dalam menetapkan kesimpulan

2. Kegagalan dapat terjadi karena argumen ternyata memuat premis-

premis yang tidak berhubungan dengan penarikan kesimpulan

3. Penalaran yang disebabkan karena kecerobohan dan kurangnya

perhatian orang terhadap pokok persoalan yang terkait16.

Oleh karena itu dalam menyajikan argumentasi hukum sebagai

manifestasi pertanggungjawaban, argumentasi disusun dengan menggunakan

penalaran hukum, baik secara induktif, maupun deduktif.

Tahap berikutnya hakim menggabungkan penalaran deduktif dan

induktif dengan mendasarkan berbagai teori hukum yang relevan. Dengan

mendasarkan pada teori-teori yang relevan dan rasional, argumentasi hukum

yang dikemukakan secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan secara

ilmiah. Kesimpulan yang didasarkan pada argumentasi hukum yang tepat ini

dinamakan pendapat hakim yang kemudian dituangkan dalam putusan. Jika

pertimbangan hukum telah dibuat dan dilakukan analisis dengan

14 Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, GajahMada Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 18. 15 B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Op cit, hlm. 164. 16 Abdullah, Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan, Op cit, hlm. 84.

menggunakan metodologi yang tepat, sehingga putusan dapat

dipertanggungjawabkan secara yuridis.

XI. Sistimatika Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum pada esensinya merupakan pertanggungjawaban

yuridis atas perkara yang disidangkan oleh hakim dengan

mempertimbangkan berbagai aspek. Sebagai pertanggungjawaban,

pertimbangan hukum harus disajikan secara alur dan runtut serta

intedependensi, artinya harus sistimatis dan kronologis. Jadi semua kerangka

penalaran reasoning yang terurai dalam pertimbangan hukum merupakan

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Maksud dan

tujuan mensistematisir pertimbangan hukum, agar para pencari keadilan

mudah memahami isi putusan tersebut. Kedudukan pertimbangan hukum,

merupakan bagian putusan yang paling penting dan menentukan. Secara

substansial memuat uji korelasi dan penilaian majelis hakim terhadap

perkara yang disidangkan dengan menggunakan penalaran hukum yang

benar dan tepat.

Uraian sistematika pertimbangan hukum, banyak referensi yang bisa

dijadikan acuan, antara lain misalnya ; Prof. Paulus Latulung, Ellyana

Tansah, L.J. Ferdinandus, M. Taufiq dan lain-lain. Namun yang sangat

sederhana dan mudah dipahami, seperti yang telah diuraikan oleh M.

Taufiq, yang pada pokoknya memberikan uraian sebagai berikut ;

1. Dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan, merupakan informasi

dari Penggugat dan jawaban Tergugat juga merupakan informasi dari

Tergugat, yang biasa disebut dengan fakta biasa.

2. Dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat bukan

merupakan pokok masalah, sehingga tidak perlu dipertimbangkan

lebih lanjut sebagai suatu sengketa.

3. Dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, merupakan

pokok masalah, sehingga harus dipertimbangkan lebih lanjut sebagai

suatu sengketa.

4. Rumusan pokok masalah tersebut harus ditentukan lebih awal,

dalam suatu bentuk kalimat yang singkat, sederhana dan konkret.

5. Pokok masalah tersebut ; harus disertai dan dengan diuji dengan

alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan.

6. alat bukti-alat bukti yang diajukan itu ; berdasarkan pembebanan

pembuktian oleh hakim kepada para pihak yang berperkara.

7. Berdasarkan alat bukti-alat bukti tersebut ; ada dua kemungkinan

yang bisa terjadi, yaitu ;

a. Memperkuat atau memperlemah dalil gugatan

b. Memperkuat atau memperlemah dalil-dali sangkalan.

Dan itulah merupakan fakta hukum di persidangan

8. Fakta hukum itu ; lahir dari nilai alat bukti yang terungkap di

persidangan.

9. Penerapan hukum ; bersumber dari peraturan perundang-undangan

yang berlaku ataupun sumber-sumber hukum lainnya yang diambil

oleh hakim, dengan berdasar pada fakta-fakta hukum .

10. Amar putusan ; merupakan jawaban dari petitum yang dijatuhkan

oleh hakim, berdasar pada penerapan hukum yang ada.

Bagaimana halnya, jika Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

dan tidak mengajukan tanggapan ataupun jawaban, sehingga hakim sulit

untuk merumuskan pokok masalah. Dalam situasi seperti ini, hakim tidak

perlu merumuskan bukan pokok masalah, tetapi cukup merumuskan pokok

gugatan karena kemungkinan akan dijatuhkannya putusan verstek.

Sebagaimana diketahui yang dimaksud dengan pokok masalah adalah

rumusan gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, sedangkan yang

dimaksu dengan pokok gugatan adalah rumusan atau resume dari uraian

posita dan petitum yang dituangkan dalam surat gugatan.

XII. Amar Putusan

Esensi amar putusan adalah merupakan jawaban hakim atas petitum

Penggugat atau jawaban atas petitum Tergugat, baik yang diajukan dalam

gugat pokok perkara, maupun yang diajukan dalam jawaban, eksepsi

ataupun rekonvensi. Substansi amar putusan merupakan perintah atau

pernyataan sikap hakim dalam mengadili dan memutus perkara yang

diajukan kepadanya. Sehingga apabila petitum gugatan Penggugat didukung

dengan posita gugatannya, maka amar putusan hakim harus mengabulkan

gugatan tersebut. Sebaliknya apabila suatu petitum tidak didukung oleh

positanya, maka amar putusan harus dinyatakan N.O (tidak diterima).

Setiap amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus jelas, tegas dan

konkret, jangan sampai mengandung multi tafsir, sehingga menimbulkan

interpretasi dan masalah baru, yang pada akhirnya para pihak yang

berperkara tidak menemukan kepastian hukum dari pengadilan agama.

Apabila ada petitum gugatan, sebagian dikabulkan dan sebagian

dinyatakan tidak dapat diterima serta yang lainnya ditolak, maka dalam amar

putusan harus jelas ; petitum mana yang dikabulkan, petitum mana yang

tidak diterima dan petitum mana yang ditolak. Sehingga penulisan amar

putusan harus dituangkan secara lengkap satu demi satu. Hanya dengan cara

seperti itu para pihak yang berperkara tidak bingung dan tidak akan

menggunakan penalaran hukum yang keliru, akibat adanya putusan

pengadilan agama yang tidak jelas dan konkret.

XIII. Penutup

Begitu pentingnya penalaran, termasuk penalaran hukum sebagai

sebuah alat dalam argumentasi hukum. Maka tidak satupun orang terlepas

dari fungsi dan penggunaan penalaran, baik di kalangan hakim, advokat

ataupun masyarakat pencari keadilan pada umumnya. Dan dalam

penggunaan penalaran hukum itu, hakim atau penegak hukum lainnya

kadang-kadang memang sering ditemukan salah dalam menggunakan

argumentasi hukum dan logika hukum. Sehingga timbul penafsiran hukum

yang keliru. Kekeliruan itu bisa teratasi melalui pembelajaran, baik secara

foramal maupun informal, bahkan mungkin bisa didapat melalui pengalaman

masing-masing (pengalaman yang benar). Itulah sebabnya sistem pembinaan

karir hakim yang tepat bila dilakukan mutasi atau promosi dari satu tempat

ke tempat yang lain, artinya dari kelas pengadilan yang lebih rendah ke kelas

pengadilan yang lebih tinggi . Bukan harus dilihat dari latar belakang daerah

di mana hakim itu berasal, di situlah hakim ditempatkan, dimutasi dan atau

dipromosi. Cara berpikir seperti itu adalah cara berpikir yang tidak

berwawasan nasional, tetapi hanya berpikir sektoral dan tidak banyak

mengandung manfaat, baik terhadap diri hakim yang bersangkutan maupun

terhadap lembaga peradilan.

Keliru memang bila sistem pembinaan karir hakim ; ada hakim yang

diberi tugas sejak ia menjadi hakim tingkat pertama sampai ia menjadi

hakim tinggi, hanya bertugas di satu tempat tertentu dan tidak pernah

dimutasi ke tempat lain. Kondisi hakim seperti ini akan mendapat tantangan

yang berat bagi dirinya sendiri terutama di dalam mengembangkan

pengetahuannya di bidang hukum, baik hukum acara maupun hukum

materiil dan juga dalam keadaan seperti itu sudah dapat dipastikan bahwa

hakim yang bersangkutan akan kurang pengalaman dalam praktik hukum,

terlebih lagi kalau seorang hakim hanya ditempatkan pada pengadilan kelas

II. Mereka akan sadar dan merasakan betapa kekurangan yang dimilikinya

pada saat ia melaksanakan tugas pada daerah tertentu yang memang

memerlukan energi pemikiran hukum yang lebih luas, karena ia dituntut

untuk bertindak lebih profesional, sebagaimana yang diamanatkan dalam

Rapat Kerja Nasional 2012 beberapa waktu lalu di Manado. Namun bila

waktu telah berlalu, tidak akan mungkin dikejar dan akan kembali lagi.

Wallahu a’lam.

Bengkulu, 19 November 2012.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan, Bina Ilmu Offset,

Surabaya, 2008.

Asri Wijayanti, Strategi Belajar Argumentasi Hukum, Lubuk Agung,

Bandung, 2011.

B. Arief Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks

Keindonesiaan, CV. Utomo, Bandung, 2006.

B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai

Pustaka, Jakarta, 2001.

Kenneth J.Vandevelde, Thinking Like A Lawyer ; An Introduction to Legal

Reasoning, Westview Press, Colorado, 1996.

Kinayati Djojosuroto, Filsafat Bahasa, Pustaka Book Publisher, Jogyakarta,

2007.

Poerwandari, K, Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia,

LPSP3, Jakarta,2005.

Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah

Mada Press, Yogyakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo Pendidikan Hukum di Indonesia Dalam Sorotan,

dalam Sidharta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Kofonteks

Keindonesiaan, CV. Utmo, Bandung, 2006.

Ujian terbuka promovendus Andi Syamsu Alam, UGM, Jogyakarta, 12 Juli

2011.

W. Poespoprodjo, dan EK.T. Gilarso, Logika Ilmu Menalar, Pustaka

Grafika, Bandung, 1999.