ANALISIS ARGUMENTASI HUKUM HAKIM MENDALILKAN …/Analisis...ANALISIS ARGUMENTASI HUKUM HAKIM MENDALILKAN BAHWA ... dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

i

ANALISIS ARGUMENTASI HUKUM HAKIM MENDALILKAN BAHWA

DAKWAAN PENUNTUT UMUM BERSIFAT PREMATUR DAN

IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEBERLANJUTAN PROSES

PENUNTUTAN

DALAM PERKARA PENCURIAN

(Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk nomor :

09/Pid.B/2012/PN.Ngjk)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh

ANGGA CHRISTIAN

NIM. E0008110

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2013

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS ARGUMENTASI HUKUM HAKIM MENDALILKAN

BAHWA DAKWAAN PENUNTUT UMUM BERSIFAT PREMATUR

DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEBERLANJUTAN

PROSES PENUNTUTAN

DALAM PERKARA PENCURIAN

(Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk nomor :


Oleh

ANGGA CHRISTIAN

NIM. E0008110

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan

Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 17 Januari 2013

Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I PEMBIMBING II

Bambang Santoso, S.H., M.Hum NIP. 19620209 198903 1 001

Muhammad Rustamaji S.H., M.H NIP. 19821008 200501 1 001


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi) ANALISIS ARGUMENTASI HUKUM HAKIM MENDALILKAN

BAHWA DAKWAAN PENUNTUT UMUM BERSIFAT PREMATUR DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEBERLANJUTAN

PROSES PENUNTUTAN DALAM PERKARA PENCURIAN (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk nomor :


Oleh ANGGA CHRISTIAN

NIM. E0008110

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada :

Hari : Selasa Tanggal : 29 Januari 2013

DEWAN PENGUJI

1. Edy Herdyanto, S.H., M.H. : NIP. 19570629 198503 1002

Ketua 2. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. :

NIP. 19821008 200501 1 001 Sekretaris

3. Bambang Santoso, S.H., M.Hum. :

NIP. 19620209 198903 1 001 Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum NIP. 195702031985032001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Angga Christian

NIM : E0008110

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul

:

ANALISIS ARGUMENTASI HUKUM HAKIM MENDALILKAN

BAHWA DAKWAAN PENUNTUT UMUM BERSIFAT PREMATUR

DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEBERLANJUTAN

PROSES PENUNTUTAN DALAM PERKARA PENCURIAN (STUDI

KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 09/Pid.B/2012/PN.Ngjk) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal

yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi

dan ditunjukan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti

pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari

penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 17 Januari 2013 Yang membuat pernyataan,

Angga Christian E0008110


commit to user

v

MOTTO

Takut akan TUHAN, adalah Permulaan pengetahuan

(Amsal 1:7a)

Keberhasilan yang kamu raih bukanlah hanya dari usaha yang kamu lakukan

tetap oleh karena karunia TUHAN yang diberikan kepada mu dan doa orang tua

serta orang-orang yang mengasihi kamu, maka kamu sukses.

(Disciples)

Hanya mereka yang berani gagal dapat meraih keberhasilan

(Robert F. Kennedy)

Kegagalan tidak diukur dari apa yang telah Anda raih, namun kegagalan yang

telah Anda hadapi, dan keberanian yang membuat Anda tetap berjuang melawan

rintangan yang bertubi-tubi

(Orison Swett Marden)

Bila Anda berpikir Anda bisa,maka Anda benar. Bila Anda berpikir Anda tidak

sesungguhnya dia telah membuang kesempatan untuk menjadi bisa.

(Henry Ford)


commit to user

vi

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati sebuah karya yang sederhana ini, penulis

persembahkan kepada :

1. Puji Syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus

yang begitu luar biasa dalam hidupku.

2. Keluargaku tercinta (Papa, Mama, dan adikku tercinta Lola), serta Keluarga

Besar A.Moelyono di Gresik terima kasih atas dukungan, dan semangat yang tak

pernah padam, atas kepercayaan & harapan yang diberikan untukku.

3. Rizki Puspita Widia Putri, yang telah memberikan dukungan, semangat dan cinta

yang tiada habisnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Nanang, Erico, Tata, Shelma, Lina, Vika, Tito, Arseto, Nanda, Dyah NA, Titis,

Yudha, Cori, Maya, Bambang, Citra, Ratna, Nur Saefodin, Cindhy, Hengky,

Hifni, Indah, Aji, Reni, Trisna, Helena, Salmi, Bowo, Gunawan, Maulida Prima,

Faradina, Siska, Vanya, Hima, Kikit, Ika, Rizka, Ria tak lupa juga Santi, Dyah,

Tulus Pardosi,dan Putra (Pseudorechtspraak FH UNDIP), Nency Silalahi, Josye,

Farah Devi (FH UI) serta Lores Pardede(FH UNPAD) terima kasih semua atas

dukungan dan doanya hingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi.

5. Keluarga besar MCC (Moot Court Community) FH UNS. Terima kasih atas

kebersamaannya, semoga kita tetap menjadi keluarga selamanya.

6. Keluarga Besar Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK FH UNS) angkatan 2008

Ardy, Piter, Reni, Amel, Nico, Alvin, David, Mega, Eli dan Ndaru, terima kasih

sahabatku atas doa dan dukungannya, kita sahabat untuk selamanya.

7. Semua yang telah mendukung saya sampai penulisan hukum ini selesai, terima

kasih banyak dan Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.


commit to user

vii

ABSTRAK

Angga Christian, E0008110. 2013. ANALISIS ARGUMENTASI HUKUM HAKIM MENDALILKAN BAHWA DAKWAAN PENUNTUT UMUM BERSIFAT PREMATUR DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEBERLANJUTAN PROSES PENUNTUTAN DALAM PERKARA PENCURIAN (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NGANJUK NOMOR : 09/Pid.B/2012/PN.Ngjk). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini untuk mengetahui argumentasi hukum hakim dalam mendalilkan bahwa dakwaan penuntut umum bersifat prematur mempunyai payung hukum dalam pertimbangannya dan Untuk mengetahui implikasi yuridis dakwaan penuntut umum yang diputus bersifat prematur terhadap keberlanjutan proses penuntutan dalam perkara nomor : PDM-198/Ep.1/01/2012 mengenai tindak pidana pencurian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif bahan yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan melalui pengumpulan peraturan perundang- undangan, buku, dan dokumen lain yang mendukung, diantaranya Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 09/Pid.B/2012/PN.Ngjk. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Premis Minor yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 09/Pid.B/2012/PN.Ngjk kedua hal tersebut, kemudian dapat ditarik suatu konklusi guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah Apakah argumentasi hukum Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang mendalilkan bahwa dakwaan penuntut umum bersifat prematur dalam perkara nomor : PDM-198/Ep.1/01/2012 mengenai tindak pidana pencurian, mempunyai payung hukum dalam pertimbangannya dan Bagaimanakah implikasi yuridis dakwaan penuntut umum yang diputus bersifat prematur terhadap keberlanjutan proses penuntutan dalam perkara nomor : PDM-198/Ep.1/01/2012 mengenai tindak pidana pencurian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan : Pertama, bahwa hakim pengadilan negeri nganjuk yang memutus perkara, dengan nomor : PDM-198/Ep.1/01/2012 yang tertuang dalam putusan nomor : 09/Pid.B/2012/PN.Ngjk tidak memiliki argumentasi hukum yang kuat dan jelas sebagai dasar penjatuhan putusan dan hakim juga tidak penerapan asas hukum acara pidana sederhana, cepat dan biaya ringan. Kedua, bahwa penuntut umum dapat mengajukan banding dengan berdasarkan putusan hakim perkara perdata menyatakan bahwa tanah tersebut milik dari saksi korban. Kata kunci : pra-yudisial, Argumentasi Hukum Hakim, Upaya Hukum


commit to user

viii

ABSTRACT

Angga Christian, E0008110. 2013. THE ANALYSIS OF THE LEGAL ARGUMENT THE JUDGE POSTULATED THAT CHARGES THE PUBLIC PROSECUTOR ARE PREMATURE AND IMPLICATION OF JURIDICAL FOR THE SUSTAINABILITY OF THE PROCESS OF PROSECUTION IN THE CASE OF THEFT (A Case Study in Nganjuk of District Court: 06/Pid. b/2012/PN.Ngjk). faculty of law of Surakarta Sebelas Maret University. The research to find out the legal argument the judge in the postulated that charges the public prosecutor are prematurely had a legal umbrella in the reasoning and to know the implications of the public prosecutor's indictment was legally terminated are prematurely against the sustainability process of prosecution in the case number: PDM-198/EP. 1/01/2012 concerning the criminal offence of theft. This research is research that is prescriptive normative legal materials used consist of primary law and secondary law materials. Legal materials collection techniques in this research is to study how the library through the collection of the regulation militate-invitations, books, and other documents that support the District Court's verdict, including Her number: 09/Pid. B/2012/PN.Ngjk. in the writing of this law, the author uses the analysis with the method of deduction stemmed from the filing of the major premise that the book of the law of Criminal Procedure Law and the Minor Premise that the verdict of the District Court Her Number: 09/Pid. B/2012/PN.The second Ngjk it, then a conclusion can be drawn in order to get answers to your problem formulation Is a legal argument the judge District Court a Chance postulated that charges the public prosecutor are prematurely in the case number: PDM-198/EP. 1/01/2012 concerning the criminal offence of theft, have a legal umbrella in consideration. ased on the research results and conclusions generated discussion : First, that district court judge nganjuk cutting off cause, with number: pdm-198 / ep.1 / 01 / 2012 stipulated in a verdict number: 09 / pid.b / 2012 / pn.ngjk not having argumentation legal strongly and distinctly penjatuhan as the basis of the award and judge was not the application of the principle of law event criminal simple, quick and charge mild. Second, that public prosecutor can appeal with based on the judgment judge matters of civil stating that the land belonging to victims of witnesses. Keyword: prejudicial, the legal argument the judge, Legal remedy


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat

ANALISIS

ARGUMENTASI HUKUM HAKIM MENDALILKAN BAHWA DAKWAAN

PENUNTUT UMUM BERSIFAT PREMATUR DAN IMPLIKASI

YURIDISNYA TERHADAP KEBERLANJUTAN PROSES PENUNTUTAN

DALAM PERKARA PENCURIAN (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI NGANJUK NOMOR : 09/Pid.B/2012/PN.Ngjk)

Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat

memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta. Penulisan hukum ini membahas tentang analisis argumentasi hukum hakim

mendalilkan bahwa dakwaan penuntut umum bersifat prematur dan implikasi

yuridisnya terhadap keberlanjutan proses penuntutan dalam perkara pencurian.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh

karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang dapat

memperkaya pengetahuan penulis di kemudian hari.

Dengan selesainya penulisan hukum ini, maka dengan segala kerendahan hati

penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-

pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penulisan hukum ini :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan, Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang

penuh kebijaksanaan dan kesabarannya membantu penulis dalam mengatasi

kendala-kendala administratif hingga penulis dapat mengikuti sidang skripsi.

3. Bapak Bambang Santoso, S.H.,M.Hum. dan Bapak Muhammad Rustamaji, S.H.,

M.H. selaku Pembimbing MCC FH UNS dan Pembimbing penulisan hukum

(Skripsi) yang telah memberikan segala ilmu dan dengan penuh kesabaran


commit to user

x

4. bimbingan serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum

(Skripsi) ini dengan baik.

5. Bapak Sugeng Praptono, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah

memberikan bimbingan, motivasi dan arahan selama penulis belajar di Fakultas

Hukum UNS.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang

dengan keikhlasan dan kemuliaan hati telah memberikan bekal ilmu kepada

penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum UNS.

7. Bapak dan Ibu tercinta (Didik dan Yati) serta adikku tersayang Laura dan

Keluarga Besar A.Moelyono yang senantiasa memberikan dukungan baik secara

moril maupun materiil.

8. Keluarga besar MCC FH UNS yang telah menjadi bagian dari keluarga, terima

kasih atas pengertian dan dukungannya.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsiku yang tidak

dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan bapak, ibu dan

teman-teman semua mendapat balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa

10. Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan

ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 17 Januari 2013

Angga Christian


commit to user

xi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ............................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .............................................. iii

HALAMAN PERNYATAAN ................................................................ iv

HALAMAN MOTTO ............................................................................. v

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................. vi

ABSTRAK .............................................................................................. vii

KATA PENGANTAR ............................................................................ ix

DAFTAR ISI ........................................................................................... xi

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL ....................................................... xiii

BAB I. PENDAHULUAN ........................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ........................................... 1

B. Perumusan Masalah .................................................. 4

C. Tujuan Penelitian ...................................................... 5

D. Manfaat Penelitian .................................................... 6

E. Metode Penelitian ..................................................... 7

F. Sistematika Penelitian .............................................. 9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .................................................. 12

A. Kerangka Teori ......................................................... 12

1. Tinjauan Umum tentang Surat Dakwaan .......... 12

2. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim .......... 17

3. Tinjauan Umum tentang Pra Yudisial ............... 27

B. Kerangka Pemikiran ................................................. 29

BAB III. 31


commit to user

xii

A. Hasil Penelitian ......................................................... 31

1. Kasus Posisi ....................................................... 31

2. Dakwaan ............................................................ 32

3. Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk ................. 34

4. Kesimpulan................................... ..................... 37

B. Pembahasan .............................................................. 38

1. Analisis Argumentasi Hukum Hakim

Pengadilan Negeri Nganjuk yang Mendalilkan

Bahwa Dakwaan Penuntut Umum Bersifat

Prematur dalam Perkara Nomor: PDM-

198/Ep.1/01/2012 Mengenai Tindak Pidana

Pencurian, Mempunyai Payung Hukum dalam

Pertimbangannya ................................................. 39

2. Analisis Argumentasi Hukum Hakim

Pengadilan Negeri Nganjuk yang Mendalilkan

Bahwa Dakwaan Penuntut Umum Bersifat

Prematur dalam Perkara Nomor: PDM-

198/Ep.1/01/2012 Mengenai Tindak Pidana

Pencurian, Mempunyai Payung Hukum dalam

Pertimbangannya ................................................ 49

BAB IV. PENUTUP ....................................................................... 52

A. Simpulan ................................................................... 52

B. Saran ......................................................................... 53

DAFTAR PUSTAKA


commit to user

xiii

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Halaman

Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran .......................................... 29

Gambar 2. Konsep Teori Kehendak John Austin ................................ 39

Gambar 3. Metode Penemuan Hukum Hakim .................................. 43

Tabel 1. Metode Penafsiran dan A


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mencermati konsepsi dalam sebuah negara hukum (rechts staats) seperti

Indonesia, pengadilan adalah suatu badan hukum atau lembaga peradilan yang

merupakan tumpuan harapan masyarakat untuk mencari keadilan, dalam

menjalankan tugasnya Hakim berpedoman pada peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik

dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang

diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan

pemutus perkara tidak boleh menolak memeriksa perkara yang diajukan

kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, karena

hakim dianggap tahu hukumnya (ius curia novit).

Proses tentang acara perkara pidana sipil sebagaimana yang terjadi pada

masa lalu dengan berpedoman pada Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

pada masa sekarang ini dikenal dengan istilah hukum acara pidana, yaitu hukum

yang mengatur tentang tata cara beracara di badan peradilan dalam lingkup

hukum pidana. Istilah hukum acara pidana di Indonesia sekarang ini diatur dalam

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau dikenal dengan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tanggal 31 Desember 1981. Undang-

undang ini disambut oleh segenap Bangsa Indonesia dengan perasaan penuh suka

cita dan penuh harapan akan terwujudnya kepastian hukum dan tertib hukum

berdasarkan kebenaran dan keadilan. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan


commit to user

2

bahwa setelah membaca perumusan Pasal-Pasal dalam KUHAP, warga

masyarakat yang mencari keadilan mengetahui bahwa secara tersirat maupun

tersurat KUHAP telah mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap harkat

dan martabat manusia yang lebih dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam KUHAP bukan

saja mengatur tentang tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat

penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi secara

sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh

aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi

secara sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati

oleh aparat penegak hukum dalam upaya menjaga dan melindungi Hak Asasi

Manusia.( Satjipto Rahardjo, 1998:17)

Jika dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang tidak

memberikan peluang diskresi bagi hakim, namun dalam prakteknya, banyak

ditemukan bahwa undang-undang ternyata tidak lengkap atau tidak jelas

meskipun dalam penjelasan undang-undang sudah disebutkan dengan jelas. Maka

seorang hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (rehtcsvinding) karena

setiap aturan hukum perlu dijelaskan dan ditafsirkan sebelum diterapkan pada

peristiwa hukum tertentu (Jonny Ibrahim, 2006:215).

Hakim dalam memeriksa perkara dapat menggunakan konstruksi hukum

dalam rangka pembentukan hukum (judge made law) maupun interpretasi atau

penafsiran dalam rangka mencari dan menemukan hukumnya (rehtcsvinding).

Hakim dapat menggunakan konstruksi hukum apabila ternyata hukumnya tidak

ada atau dengan perkataan lain hukum Indonesia belum mengatur mengenai

perkara tersebut, dan menggunakan penafsiran apabila aturan hukumnya tidak

jelas, dengan demikian tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak perkara yang

diajukan kepadanya dengan dalil bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas

(Sudijono Sastroatmodjo, 2005:197-198). Namun dalam prakteknya, penemuan

hukum oleh hakim harus dilakukan dengan bertanggung jawab sesuai dengan


commit to user

3

peraturan perundang-undangan yang ada serta perlu mendapat pengawasan dari

lembaga peradilan diatasnya supaya menghindari kesesatan hukum oleh hakim.

Seperti yang dikemukan oleh William Baude :

Because judges are human, that judgment may be wrong, either misinterpreting law or misapplying fact. Therefore, we have erected constitutional and statutory procedures designed to reduce that possibility of error and its costs, and have vested appellate review, so that more judges review a judgment before the Judicial Branch makes it final (William Baude, 2008:1808).

Hukum pidana formil dalam menggerakkan dan mempertahankan hukum

pidana materiil di Indonesia diatur oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keberadaan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses

peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan mengedapankan Hak

Asasi Manusia (Yesmil Anwar dan Adang, 2009:64). Asas presumption of

innonce merupakan salah satu penerapan pentingnya menjunjung hak asasi

manusia dalam hukum pidana. Adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang

sangat penting. Hal ini senada dengan pandangan Paul R. Dubinsky dalam

tulisannya yang mengatakan

(harmonisasi hukum

prosedural, gerakan untuk memajukan hak asasi internasional) (Paul R. Dubinsky,

2005:225). Hukum acara pidana dapat diartikan juga sebagai peraturan yang

mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum pidana materiil.

Dalam menjalankan hukum pidana formil ini, seringkali terdapat hambatan-

hambatan dari tahap penyidikan maupun penyelidikan sampai dengan

pemeriksaan di persidangan bahkan sampai pada tahapan upaya hukum yang

setiap tahun tunggakannya semakin bertambah (Laden Marpaung, 2000: 91).

Dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Kasmin alias Nyoman

Sukarnyo bin Saripin Sowiryo, yang dalam hal ini Kasmin alias Nyoman


commit to user

4

Sukarnyo bin Saripin Sowiryo yang diancam Pasal 362 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) tentang Pencurian, kasus ini bermula pada bulan Oktober

2012 Terdakwa menyuruh orang untuk mengambil buah mangga gadung di

pekarangan milik Sdr.Yati tetapi perkara ini tidak hanya mengenai perkara pidana

tetapi juga sebelumnya sudah terlebih dahulu masuk dalam sengketa perdata

antara Terdakwa dengan korban Sdr.Yati mengenai perebutan hak milik atas

pekarangan tersebut dan belum diputus sampai proses persidangan perkara pidana

berjalan. Berdasarkan hal tersebut, dalam putusan hakim menyatakan bahwa

dakwaan yang diajukan oleh Jaksa dinyatakan prematur dikarenakan sengketa

mengenai hak milik tanah pekarangan tersebut masih berjalan. (Putusan

Pengadilan Nganjuk Nomor :09/Pid.B/2012/PN.Ngjk). Perlu dilakukan kajian

yang mendalam terhadap putusan ini untuk mengetahui secara jelas mengenai

dasar hukum yang mendasari hakim dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan

putusan, yang mendalilkan bahwa dakwaan serta implikasi yuridisnya mengenai

keberlanjutan proses penuntutan. Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik

untuk mengadakan penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum

dengan judul:

BAHWA DAKWAAN PENUNTUT UMUM BERSIFAT PREMATUR DAN

IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEBERLANJUTAN PROSES

PENUNTUTAN DALAM PERKARA PENCURIAN (STUDI KASUS

DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NGANJUK NOMOR :

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya,

serta agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian


commit to user

5

hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan yang akan dibahas

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah argumentasi hukum Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang

mendalilkan bahwa dakwaan penuntut umum bersifat prematur dalam

perkara nomor : PDM-198/Ep.1/01/2012 mengenai tindak pidana

pencurian, mempunyai payung hukum dalam pertimbangannya?

2. Bagaimanakah implikasi yuridis dakwaan penuntut umum yang diputus

bersifat prematur terhadap keberlanjutan proses penuntutan dalam perkara

nomor : PDM-198/Ep.1/01/2012 mengenai tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan jelas, tujuan

tersebut adalah untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud

penelitian yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis

dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui argumentasi hakim dalam menerapkan hukum

mengenai sengketa Pra-Yudisial.

b. Untuk mengetahui implikasi yuridis atas dakwaan penuntut umum

yang dinyatakan bersifat prematur terhadap keberlanjutan proses

penuntutan dalam perkara pidana pencurian

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk menambah, memperluas wawasan, pengetahuan, dan

kemampuan penulis dalam mengkaji masalah di bidang Hukum

Acara Pidana, terutama menyangkut argumentasi hakim dalam

memutus perkara pidana dengan kesesuaian dalam Undang-


commit to user

6

Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan

peraturan lainnya.

b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar

akademik Sarjana di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan ini akan

bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat

diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan

sumbangan pemikiran dalam terkait pengembangan ilmu di

bidang hukum acara pidana.

b. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah

referensi dan literatur dalam pengembangkan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan

penalaran, membantu dan memberikan masukan terhadap

berbagai pihak yang berminat dalam mengkaji masalah yang

sama.

b. Diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi

berbagai pihak dalam melakukan penelitian-penelitian sejenis

ditahap berikutnya.


commit to user

7

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki,2006:35). Untuk mendapatkan

bahan hukum dan prosedur penelitian dalam menemukan kebernaran berdasarkan

logika hukum mengenai argumentasi hukum hakim atas dakwaan Jaksa Penuntut

Umum yang bersifat prematur beserta keberlanjutan proses penuntutan dalam

perkara dengan putusan nomor: 09/Pid.B/2012/PN.Ngjk. Adapun metode

penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini dapat dijelasakan sebagai

berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal

atau disebut juga penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum

normatif merupakan suatu perosedural penelitian ilmiah demi menemukan

fakta atas logika keilmuan hukum yaitu dari sisi normatifnya. Penelitian

hukum doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif

bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam (Peter Mahmud

Marzuki, 2006 : 33).

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum memiliki karakteristik sebagai ilmu yang bersifat

preskriptif dan terapan, Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang

preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum

memelajari tujuan hukum,konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum

(Peter Mahmud Marzuki, 2006:22)

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pandangan Peter Mahmud Marzuki bahwa dalam

penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk

mendapatkan informasi dari berbagai aspek guna menjawab isu hukum yang


commit to user

8

diteliti, adapun beberapa pendekatan yang dimaksud yaitu ; pendekatan

perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach),

pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan

(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach)

(Peter Mahmud Marzuki,2006:93). Berkenaan dengan pandangan Peter

Mahmud Marzuki tersebut, penulis menggunakan beberapa pendekatan yang

relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pendekatan kasus (case

approach) karena pendekatan ini dianggap relevan dengan penelitian hukum

yang dikaji oleh penulis.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki

(2006:141) mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak

mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam

hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah norma atau

kaidah dasar dalam hukum di Indonesia, yakni :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

3) Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 09/Pid.B/2012/PN.Ngjk

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya

dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu memahami dan

menganalisis bahan hukum primer, misalnya buku-buku, literatur,

dokumen resmi, atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini

terdiri dari buku-buku referensi, jurnal-jurnal hukum yang terkait, dan

internet yang mengulas mengenai Putusan Hakim Mengenai Dakwaan

Penuntut Umum bersifat Prematur.


commit to user

9

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini dengan

menggunakan teksik studi pustaka, pengumpulan bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder diinventarisasi dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan

masalah yang diteliti. Bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang

dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan

hukum yang berlaku (Johny Ibrahim,2008:296).

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan adalah metode penalaran hukum

dengan metode penalaran deduksi. Johny Ibrahim (2008:296) menjelaskan

bahwa metode penalaran hukum adalah kegiatan penalaran ilmiah terhadap

bahan-bahan hukum yang dianalisis dapat menggunakan penalaran deduksi,

penalaran induksi, dan penalaran abduksi. Metode ini menitikberatkan pada

logika, karena logika mengajarkan segala sesuatu yang diperlukan untuk

menghindari kesalahan dalam rangka mencapai kebenaran materi pemikiran.

Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang

bersifat umum menjadi kasus yang individual dan konkret yang dihadapi.

Penalaran induktif dengan merumuskan fakta, mencari hubungan sebab-

akibat, serta mengembangkan penalaran berdasarkan kasus-kasus terlebih

dahulu yang telah diputus kemudian membandingkan kasus faktual yang

dihadapi kemudian menghasilkan temuan dan kesimpulan. Sedangkan

penalaran abduktif adalah penalaran hukum yang mengandung unsur induksi

dan deduksi secara bersamaan.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan,

serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika

penulisan hukum ini sebagai berikut :


commit to user

10

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang

a. latar belakang masalah;

b. perumusan masalah;

c. tujuan penelitian;

d. manfaat penelitian;

e. metode penelitian; dan

f. sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu :

a. kerangka teori, yang menguraikan mengenai :

1) Tinjauan umum tentang Surat Dakwaan;

2) Tinjauan umum tentang Putusan Hakim; dan

3) Tinjauan umum tentang Prejudicieel Geschil/Pra

Yudisial.

b. Kerangka pemikiran yang menjelaskan mengenai pemikiran

penulis dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan

yang telah ditentukan sebelumnya :

a. Mengenai dasar argumentasi hukum Hakim Pengadilan Negeri

Nganjuk mendalilkan bahwa dakwaan penuntut umum bersifat

prematur dalam perkara pencurian, mempunyai payung hukum

dalam pertimbangannya.


commit to user

11

b. Mengenai implikasi yuridis dakwaan penuntut umum bersifat

prematur terhadap keberlanjutan proses penuntutan dalam

perkara pencurian

BAB IV : PENUTUP

Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang

kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan

permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas

hasil keseluruhan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA


commit to user

12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Surat Dakwaan

a. Pengertian Surat Dakwaan

Pembicaraan tentang teori-teori penyusunan surat dakwaan

yang terdapat dalam hukum acara pidana, maka ada baiknya untuk

mengetahui secara umum tentang hukum acara pidana, diamana

sebenarnya letak hubungan antara hukum acara pidana dengan

penyusunan surat dakwaan serta bentuk-bentuk surat dakwaan dan

tujuan surat dakwaan beserta dengan isi dari surat dakwaan

tersebut.

Yahya Harahap menyatakan bahwa pada umumnya surat

dakwaan diartikan oleh para ahli ilmu hukum berupa pengertian:

surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan

kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari

hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal

tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan

surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi

hakim dalam sidang pengadilan (Yahya Harahap, 2010:414).

Sehingga dirumuskan bahwa surat dakwaan adalah suatu akta

yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada

terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan

penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di

persidangan.


commit to user

13

b. Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Menurut Pasal 143 KUHAP, surat dakwaan mempunyai dua

syarat yang harus dipenuhi yaitu :

a) Syarat Formil

Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a

KUHAP yang meliputi :

(1) Diberi tanggal;

(2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi

nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis

kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan;

(3) Ditandatangani oleh penuntut umum.

b) Syarat Materiil

Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, surat

dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap

mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut

waktu (tempus delicti) dan tempat tindak pidana itu dilakukan

(locus delicti). Adapun pengertian dari cermat, jelas, dan lengkap

adalah sebagai berikut:

(1) Cermat Cermat berarti dalam surat dakwaan itu dipersiapkan

sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa,

tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan. Penuntut umum

sebelum membuat surat dakwaan selain harus memahami

jalannya peristiwa yang dinilai sebagai suatu tindak pidana,

juga hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya surat

dakwaan.

(2) Jelas

Jelas berarti bahwa dalam surat dakwaan, penuntut

umum harus merumuskan unsur-unsur delik yang


commit to user

14

didakwakan dan uraian perbuatan materiil (fakta) yang

dilakukan terdakwa. Dalam hal ini tidak boleh memadukan

dalam uraian dakwaan antar delik yang satu dengan yang

lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama yang lain atau

antar uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian

sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

(3) Lengkap

Lengkap berarti bahwa uraian surat dakwaan harus

mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-

undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur

delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak

diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas, sehingga

berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana

menurut undang-undang

Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika

terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika

terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebutkan dalam

dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana. Dalam KUHAP Pasal

143 disebut syarat yang mutlak ialah dicamtumkannya waktu

dan tempat terjadinya delik dan delik yang didakwakan.(Andi

Hamzah,2009:168)

c. Bentuk Surat Dakwaan

KUHAP tidak menetapkan bagaimana bentuk surat dakwaan

yang dibuat oleh penuntut umum. Mengenai bentuk-bentuk surat

dakwaan yang dikenal sekarang ini adalah merupakan produk yang

timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan.

Bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

a) Dakwaan Tunggal


commit to user

15

Penyusunan surat dakwaan ini hanya didakwakan satu

perbuatan pidana dan hanya dicantumkan satu Pasal yang

dilanggar. Penyusunan dakwaan ini sangat mengandung resiko

karena kalau dakwaan satu-satunya ini gagal dibuktikan dalam

persidangan maka tidak ada alternatif lain kecuali terdakwa

dibebaskan. Dalam pratek kadang-kadang ditemui suatu keadaan

perkara yang berdasarkan bukti-bukti yang ada sulit dicari alasan

untuk mendakwa secara tunggal. Penyusunan surat dakwaan

tunggal merupakan penyusunan surat dakwaan yang teringan jika

dibandingkan dengan surat dakwaan lain, karena penuntut umum

hanya memfokuskan pada sebuah permasalahan saja. Hal ini

berarti bahwa penyusunan surat dakwaan tunggal mempunyai

sifat sederhana yaitu sederhana dalam perumusannya maupun

sederhana dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

b) Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan ini didakwakan beberapa perumusan tindak

pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama

ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara

tindak pidana yang didakwakan. Dakwaan ini digunakan dalam

hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi

tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama

atau hampir bersamaan dan bila belum didapat keputusan tentang

tidak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam

dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara

berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat

mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Meskipun

dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetap hanya satu dakwaan

yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu

dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung


commit to user

16

kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu

telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu

dibuktikan lagi.

c) Dakwaan Subsidair

Susunan dakwaan subsidair ini umumnya dalam lingkup

suatu perbuatan yang paralel atau satu jurusan yang dalam

dakwaan disusun berdasar pada urutan berat ringannya perbuatan

yang tentu akan berbeda tentang berat ringan ancaman

pidananya. Dalam dakwaan ini terdiri dari beberapa lapisan

dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan

yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya.

Sistematik lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak

pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai dengan

tindak pidana yang diancam dengan pidana teringan. Pembuktian

dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai

dengan lapisan terbawah.

d) Dakwaan Kumulatif

Bentuk surat dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana

masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara

tindak pidana yang satu tehadap yang lain dan didakwakan

secara serempak. Dalam hal ini didakwakan beberapa tindak

pidana sekaligus dari kesemua dakwaan harus dibuktikan satu

demi satu. Tindak pidana yang didakwakan masing-masing

berdiri sendiri, tetapi didakwakan secara serempak asal saja

pelaku dari tindak pidana itu adalah sama. Dakwaan yang tidak

terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan

dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal

terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-

masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.


commit to user

17

e) Dakwaan Kombinasi atau Gabungan

Dakwaan kombinasi adalah merupakan kombinasi dari

dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan subsidair

atau antara dakwaan komulatif dengan dakwaan subsidair atau

antara dakwaan komulatif dengan dakwaan alternatif, dan

sebagainya. Dakwaan ini harus diperhatikan secara teliti

mengenai bentuk-bentuk dari kumulasinya, dan jangan sampai

upaya untuk mencegah terdakwa lepas dari dakwaan. Timbulnya

bentuk ini seiring dengan perkembangan di bidang kriminalitas

yang semakin variatif baik dalam bentuk atau jenisnya maupun

dalam modus operandi yang dipergunakan (Lilik Mulyadi,

2007:111-125).

2. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

1) Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan

jawaban seperti itu. Oleh karena hakim dianggap tahu hukum (ius

curia novit), maka putusan itu harus memuat pertimbangan-

pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar di

kalangan institusi kehakiman, forum ilmu pengetahuan hukum,

masyarakat luas, dan para pihak yang berperkara (Shidarta,2011:4).

Pengertian Putusan Hakim menurut Andi Hamzah (2009:485)

adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah

dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk

putusan tertulis maupun lisan.

Sedangkan dalam Bab I angka 11 Kitab Undang-Undang

sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau


commit to user

18

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal sertaa

menurut cara yang diatur dalam undang-

Menurut Lilik Mulyadi (2007:203)

adalah :

persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan

.

Gray dalam Darmodiharjo dan Shidarta (2004:138),

mengatakan bahwa Putusan hakim adalah hukum yang sebenar-

benarnya (the real law). Asumsi dasar itu dikemukakan oleh aliran

realisme hukum yang menyatakan bahwa all the law is judge made

law, artinya semua hukum itu pada hakikatnya adalah putusan

hakim, sehingga posisi dan kedudukan hakim menjadi pusat

lahirnya hukum.

Putusan harus sah untuk dapat dilaksanakan. Syarat sahnya

putusan diatur dalam Pasal 195 KUHAP yakni apabila diucapkan di

sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan agar

masyarakat dapat mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan

juga dapat memantau apakah jalannya persidangan sesuai dengan

ketentuan di dalan KUHAP atau tidak.

Kemudian, apabila kita melihat dari ketentuan KUHAP, dapat

disimpulkan bahwa putusan hakim itu pada hakikatnya dapat

dikategorisasikan kedalam dua jenis, yaitu putusan akhir dan

putusan yang bukan putusan akhir. Apabila suatu perkara oleh

majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya, hal ini

berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8), Pasal 197,


commit to user

19

dan Pasal

Pada jenis putusan seperti ini prosedural yang harus dilakukan

adalah setelah persidangan dinyataka dibuka dan terbuka untuk

umum, pemeriksaan identitas terdakwa, dan peringatan agar

mendengar dan memerhatikan segala sesuatu di dalam persdangan,

pembacaan surat dakwaan, keberatan, pemeriksaan alat bukti, replik

dan duplik kemudian re-replik dan re-duplik, pernyataan

pemb

Adapun mengenai putusan yang bukan putusan akhir dalam

bersumber pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini

secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa/penasihat

hukum dan penuntut umum telah menerima putusan itu. Akan

tetapi, secara materiil perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila

salah satu pihak (terdakwa atau penasihat hukum atau penuntuut

umum) mengajukanperlawanan dan perlawanan tersebut oleh

pengadilan tinggi dibenarkan sehingga pengadilan tinggi

memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara

yang bersangkutan.

2) Bentuk-Bentuk Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

a) Putusan Bebas (Vrijspraak)

Putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental

lazim disebut dengan putusan , sedangkan dalam

rumpun Anglo-Saxon disebut putusan . Pada

asasnya, esensi dari putusan bebas terjadi karena terdakwa

dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan


commit to user

20

jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Hal tersebut

tertuang dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan

bebas/Vrijspraak dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim oleh

karena :

(1) Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.

(2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan

kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

hukum.

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan

bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan

kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup

terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan

menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Alasan hakim dalam memutus bebas adalah :

(1) Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum

pembuktian menurut undang-undang secara negative

(negative wettelijke bewijs theorie) sebagaimana dianut oleh

KUHAP. Pada prinsipnya Majelis Hakim dalam persidangan

tidak cukup dapat membuktian tentang kesalahan terdakwa

serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut.

(2) Majelis Hakim berpandangan terhadap asas minimum

pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah

terpenuhi misalnya berupa adanya dua orang saksi atau

adanya petunjuk, tetapi Majelis Hakim tidak yakin akan

kesalahan terdakwa. (Lilik Mulyadi,2007:217-218)

b) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag

van alle Rechtsvervolging)

Pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur secara Eksplisit


commit to user

21

Pada ketentuan Pasal

tersebut, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dirumuskan

dengan redaksional bahwa Jika pengadilan berpendapat bahwa

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka

terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum

Dengan demikian, bahwa putusan pelepasan, tindak pidana

yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum memang terbukti

secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa

tidak dapat dipidana dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut

misalnya termasuk dalam yurisdiksi hukum perdata ataukah

hukum dagang. (Lilik Mulyadi, 2007:223-224)

c) Putusan Pemidanaan

Putusan Pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat

(1) KUHAP. Apabila dijabarkan lebih detail, terhadap putusan

pemidanaan dapat terjadi jika :

(1) Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan

(2) Majelis hakim berpendapat, bahwa:

a) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan

jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti

secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

b) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup

tindak pidana (kejahatan/misdrijven atau

pelanggaran/overtredingen)

c) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di

persidangan (Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) KUHAP)

Oleh karena itu majelis hakim lalu menjatuhkan putusan

pemidanaan kepada terdakwa


commit to user

22

Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh

para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa

penghukuman terdakwa dapat berupa pidana seperti yang diatur

dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

(1) Pidana Pokok

(a) Pidana mati

(b) Pidana penjara

(c) Kurungan

(d) Denda

(2) Pidana Tambahan

(a) Pencabutan hak-hak tertentu

(b) Perampasan barang-barang tertentu

(c) Pengumuman putusan hakim

3) Isi Putusan

Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai seperti yang

diatur dalam Pasal 182 ayat 1 KUHAP, tahap proses persidangan

selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Dan kalau

tahap proses penuntutan, pembelaan, dan jawaban telah berakhir,

ti

musyawarah hakim, guna menyiapkan putusan yang akan

dijatuhkan pengadilan (M. Yahya Harahap, 2002 : 347). Dalam

Pasal 182 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) ditentukan bahwa musyawarah yang disebut diatas harus

didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti

dalam persidangan. Ditentukan selanjutnya dalam Pasal 182 ayat 5

KUHAP bahwa dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis

mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai


commit to user

23

yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya

adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai

pertimbangan beserta alasannya. Dalam ayat berikutnya, yakni ayat

6 Pasal 182 KUHAP itu diatur bahwa sedapat mungkin musyawarah

majelis merupakan permufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah

diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh

dua cara yaitu :

a) Putusan diambil dengan suara terbanyak;

b) Jika yang tersebut pada huruf a tidak dapat diperoleh, maka yang

dipakai ialah pendapat hakim yang menguntungkan bagi

terdakwa.

Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus

dipenuhi suatu putusan hakim, dan menurut ayat (2) Pasal itu, kalau

ketentuan tersebut tidak dipenuhi kecuali yang tersebut pada angka

g dan i putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah

Kepala putusan yang ditulis berbunyi:

a) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur dan tanggal lahir,

jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan

pekerjaan terdakwa.

b) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.

c) Pertimbangan yang disusun secara singkat mengenai fakta dan

keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari

pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuankesalahan

terdakwa.

d) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.

e) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

pemidanaan atau tindakan dan Pasal perundang-undangan yang


commit to user

24

menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang

memberatkan dan memperingan terdakwa.

f) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim

kecuali perkara oleh hakim tunggal.

g) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi

semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan

kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

h) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan

menyebutkan jumlahnya pasti dan ketentuan mengenai barang

bukti.

i) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan

dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik

yang dianggap palsu.

j) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan

atau dibebaskan.

k) Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim

yang memutus dan nama Panitera.

Kemudian, dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat

putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah

putusan tersebut diucapkan.

4) Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung

penghukuman terdakwa, harus ditujukan kepada hal terbuktinya

suatu peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh

sebab itu, suatu tindak pidana selalu terdiri dari beberapa bagian

yang merupakan syarat perbuatan tersebut dapat dipidana, sehingga

tiap-tiap bagian tersebut harus ditinjau apakah perbuatan tersebut

dapat dianggap nyata telah terjadi. Hakim juga mempunyai


commit to user

25

pertimbangan-pertimbangan untuk meringankan maupun

memberatkan terdakwa, faktor-faktor yang meringankan merupakan

refleksi sifat yang baik dari terdakwa dan faktor-faktor yang

memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa.

5) Penemuan Hukum Oleh Hakim/Judge Made Law

Dalam teori Ruscou Pound tersebut, sebagaimana dikutip oleh

Mochtar Kusumaatmadja, hukum dapat memainkan suatu peranan

yang berarti dalam proses pembaharuan. Peranan hukum dalam

bentuk keputusan-keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat

dalam mewujudkan persamaan hak bagi warga yang berkulit hitam

merupakan contoh yang paling mengesankan dari peranan progresif

yang dapat dimainkan oleh hukum dalam masyarakat (Mochtar

Kusumaatmadja, 2002 : 13-14)

Dalam proses lahirnya putusan hakim itu, berlangsunglah apa

yang disebut penalaran hukum. Kenneth J. Vandevelde menekankan

dua hal setiap kali orang berbicara tentang penalaran hukum atau

berpikir ala ahli hukum. Menurutnya,

(Kenneth J.

Vandevelde,1996:1) Persoalan yang pertama (goal pursued)

berdimensi aksiologis, sedangkan yang kedua (method used)

berdimensi epistemologis. Aspek epistemologis berupa metode yang

dimaksud dalam konteks ini adalah hal-hal yang terkait dengan cara-

cara penarikan kesimpulan dalam suatu proses penalaran hukum.

Pada galibnya, penalaran hukum (legal reasoning) direpresentasikan

dengan mengikuti rangkaian proses bekerja (berpikir) seorang hakim

(judicial reasoning).( Sudikno Mertokusumo, 1990 : 4-5)

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa seorang sarjana hukum

(termasuk hakim, tentu saja) selayaknya menguasai kemampuan


commit to user

26

menyelesaikan perkara yuridis (the power of solving legal problems).

Kemampuan ini terdiri dari tiga kegiatan utama yakni merumuskan

masalah hukum (legal problem indentification), memecahkannya

(legal problem solving), dan terakhir mengambil keputusan (decision

making). Ada dua metode cara menemukan hukum yakni:

a. Interpretasi atau penafsiran, merupakan metode penemuan

hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai

teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat

ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode

interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui

makna undang-undang. Interpretasi adalah metode penemuan

hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk

dapat diterapkan pada peristiwanya. Interpretasi atau

penafsiran ini dapat dilakukan dengan beberapa metode,

yaitu secara:

1) Gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-

hari.

2) Historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum.

3) Sistimatis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai

bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

4) Teleologis, yaitu penafsiran menurut makna/tujuan

kemasyarakatan.

5) Perbandingan hukum, yaitu penafsiran dengan cara

membandingkan dengan kaedah hukum di tempat

lain.

6) Futuristis, yaitu penafsiran antisipatif yang

berpedoman pada undang-undang yang belum

mempunyai kekuatan hukum.


commit to user

27

b. Konstruksi hukum, dapat digunakan hakim sebagai metode

penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada

peraturan yang mengatur secara secara khusus mengenai

peristiwa yang terjadi. Konstruksi hukum ini dapat dilakukan

dengan menggunakan logika berpikir secara:

1) Argumentum per analogiam atau sering disebut

analogi. Pada analogi, peristiwa yang berbeda

namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam

undang-undang diperlakukan sama.

2) Penyempitan hukum. Pada penyempitan hukum,

peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap

peristiwa atau hubungan hukum yang khusus

dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi

ciri-ciri.

3) Argumentum a contrario atau sering disebut a

contrario, yaitu menafsirkan atau menjelaskan

undang-undang yang didasarkan pada perlawanan

pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi

dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang

(http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0aa

8449485b/kapan-dan-bagaimana-hakim-

melakukan-penemuan-hukum).

3. Tinjauan Mengenai tentang Pra Yudisial (Prejudiciel Geschill)

Dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea, prejudiciel

geschill (prejudicele geschillen) berarti sengketa yang diputuskan lebih

dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara di belakang.

Dalam Black Laws Dictionary, Prejudicial publicity adalah Extensive

media attention devoted to an upcoming civil or criminal trial under


commit to user

28

the Process clause, extensive coverage of a criminal trial may deprive

the defendant of a fair trial.

Di Indonesia, ketentuan prejudiciel geschill diatur dalam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 1956 dan Surat Edaran

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980.

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956,

an perkara pidana harus diputuskan hal adanya

suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan

hukunl antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana

dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan

dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya

hak perdata itu. Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) Nomor 4 Tahun 1980. SEMA itu membagi prejudiciel

geschill menjadi dua.

1) prejudiciel a l' action, yaitu mengenai perbuatan pidana tertentu

yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), antara lain Pasal 284 KUHP, dimana disebutkan

ketentuan perdata diputus lebih dulu sebelum mempertimbangkan

penuntutan pidana.

2) question prejudiciel au jugement, yakni menyangkut permasalahan

yang diatur dalam Pasal 81 KUHP. Pasal tersebut sekedar memberi

kewenangan -bukan kewajiban- kepada hakim pidana untuk

menangguhkan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim

perdata mengenai persengketaan. Lebih lanjut, jika hakim hendak

menggunakan lembaga ini, hakim pidana tidak terikat pada

putusan hakim perdata yang bersangkutan. Demikian bunyi

Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 1956.

(http://www.hukumonline.com/Berita/Penerapan/Prejudiciel/Gesc

hill/dalam/Perkara/Publik/dan/Privat.html).


commit to user

29

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran

Perkara Pencurian PDM-198/Ep.1/03/2012

- Pasal 81 KUHP - PERMA No. 1

Tahun 1956 - SEMA No. 4

Tahun 1980

Putusan Hakim Nomor:

09/Pid.B/2012/PN.Ngjk

Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Keberlanjutan Proses Penuntutan

Argumentasi Hakim

Dakwaan Batal Demi Hukum

Masih adanya proses

penyelesaian

perkara perdata

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Prematur


commit to user

30

Keterangan :

Permasalahan yang cukup menarik yaitu dalam perkara tindak

pidana pencurian dengan nomor register perkara :PDM-

198/Ep.1/03/2012 tertanggal 20 Maret 2012 dengan terdakwa

Kasmin alias Nyoman Sukarnyo bin Saripin Sowiryo, dimana

terdakwa didakwa Pasal 362 tentang Pencurian oleh penuntut umum,

yang kemudian terdakwa dan penasihat hukum mengajukan nota

keberatan yang pada intinya bahwa tanah tersebut masih menjadi

sengketa perdata antara terdakwa dan saksi pelapor Sdr.Yati yang

kemudian berlanjut sampai dengan pengajuan tuntutan pidana oleh

penuntut umum, nota pembelaan (pledooi), tanggapan penuntut

umum (Replik), dan duplik oleh penasihat hukum terdakwa kemudian

hakim penjatuhkan putusan.

Terkait putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan

nomor : 09/Pid.B/2012/PN.Ngjk. yang dalam pertimbangan hakim

menyatakan dakwaan Penuntut Umum bersifat Prematur sehingga

tidak dapat diterima, hal tersebut dijelaskan dalam pertimbangan

hakim dalam putusan tersebut yang menyatakan bahwa masih terjadi

proses persidangan dalam sengketa perdata sehingga proses perkara

pidana tidak dapat dilanjutkan sampai proses sengketa perdata

diputus. Hal tersebut sangat menarik untuk dikaji secara yuridis

mengenai bagaimana argumentasi hakim Pengadilan Nganjuk apakah

sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP serta bagaimana kelanjutan

perkara pidana atas putusan pengadilan negeri nganjuk yang

membatalkan dakwaan penuntut umum dikaitkan sengketa Pra-

Yudisial


commit to user

31

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Kajian terhadap perkara pencurian dalam putusan nomor

09/Pid.B/2012/PN.Ngjk, menghasilkan temuan-temuan penting diantaranya,

kasus posisi, dakwaan, putusan Pengadilan Negeri Ngajuk. Adapun lebih rinci

dapat peneliti diuraikan sebagai berikut.

1. Kasus Posisi

Kasus ini berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2011 sekira

pukul 09.00 WIB KASMIN alias NYOMAN SUKARNYO bin SARIPIN

dan SAIMUN dengan memberi mereka upah masing-masing sebesar Rp.

17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus Rupiah) untuk mengambil buah mangga

gadung yang ada di pekarangan milik YATI, perbuatan tersebut kemudian

diketahui oleh YATI yang saat melintas depan pekarangannya tersebut

sepulang dari menjemput anak YATI dengan mengendarai sepeda motor dan

melihat di pekarangannya ada ranting pohon manga milik YATI berserakan

serta ada jejak bekas buah mangganya baru diambil seseorang selanjutnya

YATI bertanya kepada Mbah SAERAN siapa yang mengambil buah mangga

yang ada di pekarangan YATI dan dijawab oleh Mbah PAERAN bahwa yang

mengambil buah mangga milik YATI tersebut adalah KASMIN. Kemudian

YATI yang mengetahui hal tersebut kemudian pulang dan memberitahukan

kejadian tersebut kepada anak YATI yaitu saksi NARWANTO dan suami

YATI, SUPIYO selanjutnya NARWANTO bersama dengan SUPIYO langsung

menuju pekarangannya yang terletak di sebelah Barat Pure dan melihat ada 6

(enam) orang sedang mengambil buah mangga yang ada di pekarangan milik


commit to user

32

YATI tersebut yaitu KASMIN, WAIMIN, KARSI, JOKO PURNOMO,

AIMUN, mengambil buah mangga tersebut dengan cara

menggunakan alat berupa 2 (dua) orok-orok untuk mengambil buah mangga

yang masih ada di pohon kemudian dimasukkan ke dalam orok-orok setelah

buah mangga masuk ke dalam orok-orok lalu ditarik begitu seterusnya hingga

orok-orok penuh dengan buah mangga, kemudian setelah orok-orok telah

penuh dengan buah mangga selanjutnya dipindahkan ke dalam keranjang.

Bahwa NARWANTO yang melihat KASMIN, WAIMIN, KARSI, JOKO

ada di dalam pekarangan ibunya kemudian menegur 6 (enam) orang tersebut

namun mereka diam/ tidak menghiraukan sedangkan KASMIN saat itu

selanjutnya NARWANTO dan suami YATI, SUPIYO pulang ke rumah dan

menceritakan kejadian tersebut kepada YATI yang menunggu di rumah,

karena perbuatan KASMIN tersebut akhirnya NARWANTO dan YATI

melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Loceret;

2. Dakwaaan

Bahwa ia Terdakwa KASMIN alias NYOMAN SUKARNYO bin SARIPIN

SOWIRYO pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2011 sekira pukul 09.00 WIB

atau di sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu tertentu dalam bulan

Oktober tahun 2011 bertempat di atas pekarangan milik saksi korban Sdri.

YATI Dsn. Semanding Ds. Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk

atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, mengambil barang sesuatu berupa : buah

mangga dengan berat kurang lebih 2 (dua) ton yang ditaksir seharga Rp.

8.000.000,- (delapan juta Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain, yaitu kepunyaan saksi korban Sdri. YATI dengan maksud untuk


commit to user

33

dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-

cara sebagai berikut :

a. Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa

KASMIN alias NYOMAN SUKARNYO bin SARIPIN SOWIRYO

tanpa ijin dari pemiliknya yang berhak telah menyuruh saksi

WAIMIN, saksi KARSI, saksi JOKO PURNOMO, sdr. IMAM

-

masing sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus Rupiah)

untuk mengambil buah mangga gadung yang ada di pekarangan

milik saksi korban sdri. YATI, perbuatan tersebut kemudian

diketahui oleh saksi korban YATI yang saat melintas depan

pekarangannya tersebut sepulang dari menjemput anak saksi korban

dengan mengendarai sepeda motor dan melihat di pekarangannya

ada ranting pohon manga milik saksi korban berserakan serta ada

jejak bekas buah mangganya baru diambil seseorang selanjutnya

saksi korban bertanya kepada Mbah SAERAN siapa yang

mengambil buah mangga yang ada di pekarangan saksi korban dan

dijawab oleh Mbah PAERAN bahwa yang mengambil buah mangga

milik saksi korban tersebut adalah Terdakwa.

b. Bahwa saksi korban yang mengetahui hal tersebut kemudian pulang

dan memberitahukan kejadian tersebut kepada anak saksi korban

yaitu saksi NARWANTO dan suami saksi korban sdr. SUPIYO

selanjutnya saksi NARWANTO bersama dengan sdr. SUPIYO

langsung menuju pekarangannya yang terletak di sebelah Barat Pure

dan melihat ada 6 (enam) orang sedang mengambil buah mangga

yang ada di pekarangan milik saksi korban tersebut yaitu Terdakwa,

saksi WAIMIN, Saksi KARSI, Saksi JOKO PURNOMO, sdr. IMAM

dengan cara menggunakan alat berupa 2 (dua) orok-orok untuk


commit to user

34

mengambil buah mangga yang masih ada di pohon kemudian

dimasukkan ke dalam orok-orok setelah buah mangga masuk ke

dalam orok-orok lalu ditarik begitu seterusnya hingga orok-orok

penuh dengan buah mangga, kemudian setelah orok-orok telah

penuh dengan buah mangga selanjutnya dipindahkan ke dalam

keranjang;

c. Bahwa saksi NARWANTO yang melihat Terdakwa, saksi WAIMIN,

saksi SAIMUN mengambil buah mangga yang ada di dalam

pekarangan ibunya (saksi korban sdri. YATI) kemudian menegur 6

(enam) orang tersebut, namun mereka diam/ tidak menghiraukan

sedangkan Terdakwa saat itu mengatakan pada saksi NARWANTO

NARWANTO dan suami saksi korban SUPIYO pulang ke rumah

dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi korban yang

menunggu di rumah, karena perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya

saksi NARWANTO dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut

ke Polsek Loceret;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP;

3. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk

Dalam pertimbangan Hakim sebagai berikut :

a. Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, sebagaimana termuat pula

dalam nota keberatannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa

dakwaan Penuntut Umum prematur. Bahwa dalam putusan mengenai

keberatan atas nota keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis

mempertimbangkan bahwa alasan Penasihat Hukum tentang dakwaan

prematur, telah masuk dalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan

di persidangan, oleh karena itu maka sebelum mempertimbangkan lebih


commit to user

35

lanjut mengenai unsur-unsur delik dari pasal dalam dakwaan Penuntut

Umum, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan alasan keberatan

Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

b. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

persidangan telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2011

sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa KASMIN menyuruh saksi WAIMIN,

saksi

SAIMUN dengan memberi mereka upah masing-masing sebesar Rp.

17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus Rupiah) untuk mengambil buah

mangga gadung yang ada di pekarangan yang terletak di sebelah Barat

Pure di Dsn. Semanding Ds. Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten

Nganjuk;

c. Menimbang, bahwa akan tetapi untuk dapat dikatakan bahwa Terdakwa

telah mengambil barang milik orang lain, in casu mangga milik saksi

YATI, harus dipastikan terlebih dahulu kepemilikan atas tanah yang

diatasnya tumbuh pohon mangga tersebut;

d. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban YATI, saksi SAMAUN

AHMAD, dan Saksi NARWANTO, pekarangan yang terletak disebelah

Barat Pure di Dsn. Semanding Ds. Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten

Nganjuk yang di atasnya tumbuh pohon mangga yang buahnya Terdakwa

ambil tersebut adalah milik saksi korban sdri. YATI, sedangkan menurut

Terdakwa, dan juga keterangan saksi DAMI RAHAYU, dan saksi

SUDARMO, dan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat

Hukum Terdakwa, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 213 dan Sertifikat Hak

Milik No. 216 Desa/ Kelurahan Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten

Nganjuk atas nama DAMI RAHAYU, tanah yang di atasnya tumbuh

pohon manga yang buahnya Terdakwa ambil tersebut semula adalah milik

Terdakwa yang berasal dari orang tuanya, dan pada tahun 2005 tanah-


commit to user

36

tanah tersebut telah dijual kepada saksi DAMI RAHAYU dan telah terbit

sertifikat hak milik atas nama DAMI RAHAYU;

e. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengenai

kepemilikan atas barang tersebut, yaitu tanah dan pohon mangga masih

terdapat sengketa, dan berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh

Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu Surat gugatan yang terdaftar di

Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Nganjuk dengan register perkara

No. 45/Pdt.G/2011/PN.Ngjk. antara KASMIN (Terdakwa) sebagai

Penggugat melawan YATI sebagai Tergugat, ternyata menjadi obyek

dalam perkara tersebut yang masih dalam proses pemeriksaan;

f. Menimbang, bahwa kepemilikan atas barang tersebut harus dipastikan

terlebih dahulu, karena hal ini akan menimbulkan konsekuensi hukum

yang berbeda terhadap perkara a quo, yaitu :

1) Apabila tanah dan pohon mangga tersebut terbukti milik saksi

YATI, maka Terdakwa dapat didakwa telah melakukan tindak

pidana pencurian;

2) Apabila tanah dan pohon mangga tersebut terbukti milik

Terdakwa, maka Terdakwa tidak dapat didakwa telah melakukan

tindak pidana pencurian;

g. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang perbedaan konsekuensi

tersebut, maka pemeriksaan perkara a quo sangat bergantung pada putusan

perkara perdata No. 45/Pdt.G/2011/PN.Ngjk. antara KASMIN (Terdakwa)

sebagai Penggugat melawan YATI sebagai Tergugat, sementara perkara

No. 45/Pdt.G/2011/PN.Ngjk. tersebut masih dalam proses pemeriksaan di

Pengadilan Negeri Nganjuk;

h. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo

bersifat prematur, oleh karena itu maka dakwaan Penuntut Umum harus

dinyatakan tidak dapat diterima;


commit to user

37

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 09/Pid.B/2012/

PN.Ngjk, tanggal 14 Mei 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1) Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

2) Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) ikat ranting dan daun manga;

- 2 (dua) keranjang;

- (dua) orok-orok.

Dikembalikan ke Terdakwa;

3) Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

4. Kesimpulan

Mencermati temuan-temuan di atas, penulisan menemukan beberapa hal yang

patut untuk dikaji secara mendalam, yaitu :

a. Hakim dalam pertimbangannya tidak memberikan dasar hukum

yang jelas, mengapa dakwaan penuntut umum bersifat prematur.

b. Bahwa hakim telah lalai dalam mengkaji peraturan perundang-

undangan yang lain selain yang diatur dalam KUHAP.

c.

barang tersebut harus dipastikan terlebih dahulu, karena hal ini

akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda terhadap

perkara mengenai hal tersebut hakim lalai dalam

mempertimbangkan mengenai asas Sederhana, cepat dan biaya

ringan, karena dikarenakan apabila kepemilikan tanah adalah milik

saksi korban, Terdakwa tidak dapat diajukan kembali

kepersidangan dikarenakan Terdakwa dinyatakan bebas dari segala

tuntutan.

d. Perkara tersebut termasuk dalam perkara yang disebut perkara

Pra-Yudisial.


commit to user

38

B. Pembahasan

1. Analisis Argumentasi Hukum Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang

Mendalilkan Bahwa Dakwaan Penuntut Umum Bersifat Prematur dalam

Perkara Nomor : PDM-198/Ep.1/01/2012 Mengenai Tindak Pidana

Pencurian, Mempunyai Payung Hukum dalam Pertimbangannya

Dalam tradisi keluarga civil law system, norma positif dalam sistem peraturan

perundang-undangan dipandang sebagai sumber formal hukum yang paling utama.

Hal ini terlebih-lebih sangat ditekankan dalam ranah hukum pidana. Dalam alam

pikiran demikian, keberadaan hukum tertulis menjadi sangat penting. Makna

hukum tertulis dalam konteks hukum pidana kerap dibatasi denotasinya yaitu

hanya berupa undang-undang. Alhasil, undang-undang perlu dibuat selengkap

mungkin agar mampu mengakomodasi dan mengantisipasi setiap perilaku

pelanggaran hukum.

Pembentuk undang-undang umumnya berkeyakinan bahwa undang-undang

yang dihasilkannya mampu mengakomodasi dan mengantisipasi pelanggaran-

pelanggaran hukum terkait dengan materi muatan yang tercantum dalam peraturan

tersebut. Jika mengikuti konsepsi teori kehendak dari John Austin, keyakinan

demikian dapat dibenarkan mengingat para pembentuk undang-undang sudah

memastikan bahwa undang-undang itu dibuat dengan menampung kehendak penuh

semua pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, undang-undang yang dihasilkan

sudah dipastikan telah menampung rasa keadilan dan memuat jaminan

kemanfaatan jika diterapkan (Shidarta.2011:1). Hakim yang menjumpai adanya

peristiwa konkret yang dihadapkan di muka persidangan, dengan sendirinya

tinggal menerapkan saja undang-undang itu. Jadi, menerapkan undang-undang

dengan sendirinya sudah menjamin tegaknya keadilan dan kemanfaatan.


commit to user

39

Empiri A

Empiri B

Empiri C

Gambar 2. Konsep Teori Kehendak John Austin

Namun, keyakinan seperti di atas sebenarnya hanya sebatas asumsi. Het recht

hinkt achter de feiten aan: hukum selalu berjalan tertatih-tatih di belakang

peristiwa konkret. Oleh sebab itu, cepat atau lambat, undang-undang akan

tertinggal oleh fakta. Jurang ketertinggalan itu kian melebar seiring dengan

berubahnya tatanan sosial tempat hukum itu hidup di dalam alam kenyataannya. Di

Norma hukum ditetapkan

secara top-down menjadi

hukum positif

Norma hukum positif direvisi

(ditetapkan kembali)

Diterapkan secara

rasional rasional rasional

Peristiwa kongkret A

Peristiwa kongkret B

Peristiwa kongkret C

Pengalaman dari waktu ke waktu

adalah penentu nilai kebaikan suatu

norma hukum positif


commit to user

40

sinilah terjadi legal gap antara hukum di atas kertas (law in the books) dan hukum

yang hidup dalam kenyataan (law in action;the living law). Dalam praktik di

ruang-ruang Pengadilan, kesenjangan yang terjadi ini harus disiasati oleh hakim.

Hakikat dari tindakan untuk menyiasati kesenjangan inilah yang disebut dengan

penemuan hukum (rechtsvinding). Kesenjangan-kesenjangan ini, dalam kaca mata

penganut legisme, merupakan anomali dalam penegakan hukum. Anomali adalah

sesuatu yang buruk karena ia berpotensi menggerogoti kewibawaan hukum

(Shidarta.2006:90)

Bahwa hakim sebegai penegak hukum dalam memeriksa dan memutus

perkara di persidangan, sering menghadapi kenyataan bahwa ternyata hukum

tertulis (undang-undang) tidak selalu dapat menyelesaikan persoalan yang

dihadapi. Bahkan seringkali atas inisiatif sendiri hakim harus menemukan

hukumnya (rechtsvinding) dan atau menciptakan hukum (rechtsschepping) untuk

melengkapi hukum yang sudah ada, dikarenakan begitu pentingnya peranan hakim

dalam penegakan hukum, sehingga putusannya nanti tidak hanya bersfat legal

justice (keadilan menurut hukum) tetapi juga mengandung nilai moral justice

(keadilan moral) dan social justice (keadilan masyarakat) (Moch. Yulihadi,

2012:2).

Menurut M. Yulihadi (2012:3), pada hakekatnya semua perkara yang harus

diselesaikan oleh Hakim di Pengadilan membutuhkan metode penemuan hukum

agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya

sehingga dapat dihasilkan putusan yang ideal, yang mengandung aspek juridis

(kepastian), filosofis (keadilan) dan kemanfaatan (sosiologis). Fungsi hakim

dirnaksud, diatur dalam Pasal 28 UU Nornor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman sebagai berikut.:

Pasal 28


commit to user

41

1. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

a. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Memperhatikan ketentuan Pasal 28 UU Nomor 4 Tahun 2004 di atas, dapat

dipahami bahwa hakim dalam sistem hukum Indonesia bukanlah hakim yang pasif

yang merupakan corong dari peraturan perundang-undangan, namun aktif berperan

di dalam menemukan hukum dan atau menciptakan hukum. Karena itu, dapat

dikatakan bahwa Pengadilan atau hakim itu merupakan unsur yang cukup penting,

baik dalam menemukan hukum maupun dalam mengembangkan hukum dan

menerapkan hukum berdasarkan konsep keadilan dalam spirit reformasi (Mochtar

Kusumaatmadja, 2000:98)

Berkaitan dengan penemuan hukum, mantan Ketua Mahkamah Agung RI

Purwoto Gandasubrata mengatakan, dalam perkara yang dihadapi oleh hakim

sudah jelas hukum atau undang-undangnya, hakim menjadi terompet undang-

undang; dalam kasus yang hukumnya belum atau tidak jelas, maka hakim akan

menafsirkan hukum melalui cara-cara atau metoda penafsiran hukum. Maka hakim

termasuk hakim agung dapat menggunakan metode berpikir yuridis dalam bentuk

metode penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan metode

argumentasi hukum. Hal dimaksud, dapat dilihat pada Tabel berikut ini,

diantaranya (Saifullah Bombang.2008:6) :


commit to user

42

Tabel I. Metode Penafsiran dan Argumentasi Hukum

Metode Penafsiran Metode Argumentasi

Penafsiran Bahasa

Penafsiran Sistematis

Penafsiran Sejarah

Penafsiran Sosiologi

Penafsiran Autentik

Penafsiran Komparatif

Penafsiran Restriktif dan Ekstensip

Penafsiran Analogi dan a contrario

Metode Analogi

Metode Argumentum a Contrario

Metode Pengkonkritan Hukum

Metode Fiksi Hukum

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa, interpretasi atau penafsiran

merupakan salah satu metode berfikir yuridis dalam penemuan hukum yang

memberikan penjelasan secara gambalang mengenai teks peraturan perundang-

undangan agar ruang lingkup kaidah hukum dapat ditetapkan sesuai dengan

peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus

menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai

peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit (Sudikno Mertokusumo,

2003:154). Untuk itu hakim harus memahami mengenai metode penemuan hukum

hakim. Gr. van der Brught dan J.D.C. Winkelman menyebutkan tujuh langkah

yang harus dilakukan seorang hakim dalam menghadapi suatu kasus : (B. Arief

Sidharta, 1994 : 35-36)

1) meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau

memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar (peta), artinya:

memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus

(menskematisasi);

2) menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis

(mengkualifikasi, pengkualifikasian);


commit to user

43

3) menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan;

4) menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan

hukum itu;

5) menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus;

6) mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan

penyelesaian;

7) merumuskan (formulasi) penyelesaian.

mendukung

Didasarkan pada Didukung oleh

Menjadi dasar untuk melakukan

bila hukumnya Bila hukumnya sudah jelas belum jelas

Gambar 3.Metode Penemuan Hukum Hakim

KETERANGAN DAN ARGUMEN ALAT BUKTI YANG KUAT

FAKTA DAN PERISTIWA YANG ADA DALAM

PERKARA

MENGKONSTANTIR

MENGKUALIFISIR

MENGKONSTITUIR MENAMBAH, MELENGKAPI, MENEMUKAN HUKUMNYA


commit to user

44

Di dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara :

a. Arus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada

dalam perkara tersebut (keterangan dan argumen dari para pihak yang

berperkara yang didukung alat bukti yang kuat)

b. Majelis hakim harus mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan

fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit

c. Majelis hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan

akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu.

d. Mengkonstatir mengandung pengertian melihat, mengakui atau

membenarkan tentang telah terjadinya peristiwa yang diajukan

tersebut. Untuk sampai pada konstateringnya, hakim harus memiliki

kepastian yang diperolehnya melalui pembuktian. Oleh karena itu

mengkonstatir berarti pula membuktikan.

e. Mengkualifisir menunjukkan bahwa dalam tindakan ini dilakukan

penilaian terhadap peristiwa yang telah dianggap terbukti itu termasuk

hubungan hukum apa atau yang mana. Dengan perkataan lain,

mengkualifisir merupakan tindakan menemukan hukumnya bagi

peristiwa yang telah dikonstatir.

f. Mengkonstituir merupakan tindakan memberi konstitusinya terhadap

peristiwa yang telah dikonstatir dan dikualifisi (memberikan hukum

terhadap suatu peristiwa konkrit (in-concreto) / membuat keputusan).

Sehingga jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, dalam

hal Hakim mengkonstantir, tercantum dalam amar pertimbangan hakim yang

menyatakan :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban YATI, saksi SAMAUN AHMAD, dan Saksi NARWANTO, pekarangan yang terletak disebelah Barat Pure di Dsn. Semanding Ds. Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang di atasnya tumbuh pohon mangga yang buahnya Terdakwa ambil


commit to user

45

tersebut adalah milik saksi korban sdri. YATI, sedangkan menurut Terdakwa, dan juga keterangan saksi DAMI RAHAYU, dan saksi SUDARMO, dan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 213 dan Sertifikat Hak Milik No. 216 Desa/ Kelurahan Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atas nama DAMI RAHAYU, tanah yang di atasnya tumbuh pohon manga yang buahnya Terdakwa ambil tersebut semula adalah milik Terdakwa yang berasal dari orang tuanya, dan pada tahun 2005 tanah-tanah tersebut telah dijual kepada saksi DAMI RAHAYU dan telah terbit sertifikat hak milik atas nama DAMI RAHAYU;

Dalam hal ini hakim melihat fakta-fakta dalam persidangan dan kesaksian

para saksi yang menjadi pertimbangan hakim, yang kemudian hakim

mengkualifisir terhadap kesaksian para saksi, yang tercantum dalam

pertimbangannya yang mengatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengenai kepemilikan atas barang tersebut, yaitu tanah dan pohon mangga masih terdapat sengketa, dan berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu Surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Nganjuk dengan register perkara No. 45/Pdt.G/2011/PN.Ngjk. antara KASMIN (Terdakwa) sebagai Penggugat melawan YATI sebagai Tergugat, ternyata menjadi obyek dalam perkara tersebut yang masih dalam proses pemeriksaan;

f. Menimbang, bahwa kepemilikan atas barang tersebut harus dipastikan terlebih dahulu, karena hal ini akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda terhadap perkara a quo, yaitu :

1.Apabila tanah dan pohon mangga tersebut terbukti milik saksi YATI, maka Terdakwa dapat didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;

2.Apabila tanah dan pohon mangga tersebut terbukti milik Terdakwa, maka Terdakwa tidak dapat didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;

Kemudian jika dijelaskan dalam metode penemuan hukum hakim menurut

Gr. Van Der Brught dan J.D.C Winkelman, dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Dalam hal hakim memcermati kasus tersebut yang kemudian dipetakan

mengenai duduk perkara yang sebenarnya, hakim pengadilan negeri nganjuk

sudah benar, yaitu dengan mendengarkan keterangan para saksi dan


commit to user

46

terdakwa untuk menengetahui duduk perkara yang sebenarnya supaya

hakim mengetahui fakta dan peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam

perkara tersebut dan diperkuat adanya alat bukti dan barang bukti yang

dihadirkan ke dalam persidangan.

2) Kemudian setelah hakim memahami duduk perkara sebenarnya, hakim

memasukannya kedalam peristilahan yuridis yaitu mengkualifikasi dan

pengkualifikasian, hakim pengadilan negeri ngajuk menentukan hubungan

hukum bahwa dalam perkara ini, dan ditemukan dua hubungan hukum yang

saling bertentangan antara hukum pidana dan hukum perdata.

3) Namun dalam hal hakim menemukan aturan hukum guna pemyelesaian

permasalahan ini, hakim pengadilan negeri nganjuk telah gagal karena

hakim tidak dapat menemukan aturan hukum , seharusnya hakim menyadari

bahwa dalam perkara ini dapat dikatagorikan sebagai perkara pra-yudisial.

4) Lalu hakim dalam melakukan analisis dan penafsiran aturan-aturan hukum

itu pun hakim pengadilan negeri nganjuk juga tidak dapat memberikan

penjelasan dan penafsiran peraturan perundang-undangan dikarenakan

hakim pengadilan negeri nganjuk tidak memberikan dasar pertimbangan

yang kuat, dikarenakan hakim hanya mempertimbangkan Pasal 156 ayat (2)

KUHAP tetapi dalam amar pertimbangan hakim hanya mendasarkan pada

nota keberatan penasihat hukum semata bukan Pasal 81 KUHP, Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 1956 dan Surat Edaran

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor :4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan " PREJUDICIEEL

GESCHIEF"

5) Dikarenakan hakim dalam putusannya hanya memperhatikan Pasal 156 ayat

(2) KUHAP dan hakim sependapat dan menguatkan pendapat penasihat

hukum dengan bukti gugatan yang diajukan oleh Terdakwa kepada saksi

korban, tetapi tidak memberikan landasan yuridis yang kuat dalam

pertimbangannya yang sebenarnya bukan merupakan sumber hukum, hal ini


commit to user

47

juga menyalahi tiga niai dasar hukum, yang dalam hal ini hakim dalam

putusannya diharapkan memberikan nilai keadilan, nilai kepastian dan nilai

kemanfaatan.

6) Mengenai argumen-argumen hukum hakim dalam pertimbangan yang ada

termuat dalam amar putusan, sebenarnya sudah ada sedikit pertimbangan

mendasar yang diuraikan oleh hakim, tercantum pada huruf (f) :

f. Menimbang, bahwa kepemilikan atas barang tersebut harus

dipastikan terlebih dahulu, karena hal ini akan menimbulkan

konsekuensi hukum yang berbeda terhadap perkara a quo, yaitu :

1.Apabila tanah dan pohon mangga tersebut terbukti milik saksi

YATI, maka Terdakwa dapat didakwa telah melakukan tindak pidana

pencurian;

2.Apabila tanah dan pohon mangga tersebut terbukti milik Terdakwa,

maka Terdakwa tidak dapat didakwa telah melakukan tindak pidana

pencurian;

7) Walaupun dalam menterjemahkan aturan-aturan hukum, hakim pengadilan

nganjuk gagal memberikan analisis aturan hukum yang tepat untuk

digunakan dan hakim sedikit memberikan argumentasi yang mendasar

mengenai duduk perkara yang menjadi nilai penting dalam inti

pertimbangan hakim dalam pemutus perkara ini, namun yang menarik

bahwa hakim pengadilan negeri nganjuk menjatuhkan putusan dengan

benar.

Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian bagi hakim dalam menemukan

penemuan aturan hukum terhadap perkara yang ditangani. Kurangnya hakim

dalam mengakaji aturan-aturan hukum yang ada menyebabkan lemahnya

pengetahuan hukum hakim, yang sebenarnya hakim dengan mudah ditemukan

dalam kompilasi aturan hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Padahal

Mahkamah Agung sendiri sudah memberikan petunjuk dalam setiap perkara-


commit to user

48

perkara yang sulit dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung dan Surat

Edaran Mahkamah Agung, sebagai peraturan yang diterbitkan dengan tujuan untuk

memperlancar jalannya peradilan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dibuat

dalam hal terjadinya kekosongan ataupun kekurangan aturan di dalam undang-

undang hukum acara. Kesemuanya itu dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai

sarana penemuan hukum dan dalam rangka melakukan penegakan hukum di

Indonesia. Bahwa terhadap perkara ini hakim seharusnya pencermati Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 1956, dalam :

Pasal 1

Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Selain Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Mahkamah Agung juga

mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor :4 Tahun

1980 Tentang Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan

PREJUDICIEEL GESCHIEF" , dimana tercantum dalam :

Bab II

1. " Prejudiciel geschil" ini ada yang merupakan suatu "question prejudicielle a I' action" dan ada yang merupakan suatu " question prejudicielle au jugement "

2. " Question prejudicielle a I' action" adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP).

3. Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana.

Selain sumber hukum diatas ini, sumber hukum pokok yang menjadi dasar atas

terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah

Agung (SEMA) yaitu Pasal 81 KUHP yang mengatakan bahwa Penundaan

penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda

daluwarsa. utama


commit to user

49

hakim dalam putusannya, dikarenakan pasal 81 KUHP sudah mengatur secara

tegas yang kemudian diakomodasi oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkan

PERMA Nomor 1 Tahun 1956 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1980 yang menjadi

landasan hukum dalam penyelesaian perkara Pra-Yudisial. Untuk itu hakim dalam

perkara ini seharusnya mencermati PERMA ini dan menjadikan landasan hukum

dalam pertimbangan putusannya dengan menunda proses perkara pidana sampai

dengan proses perkara perdatanya selesai, seharusnya majelis hakim memutus

penundaan proses penuntutan terdakwa dalam putusan sela, namun karena majelis

hakim menjatuhkan putusan mengenai dakwaan tidak dapat diterima dalam

putusan akhir maka hakim telah mengesampingkan asas hukum acara pidana,

sederhana, cepat dan biaya ringan, hal ini menyebabkan timbulnya konsekuensi

yuridis mengesampingkan asas hukum acara pidana.

Apabila hakim terlebih dahulu mengetahui bahwa perkara tersebut merupakan

perkara pra-yudisial maka sejak awal seharusnya hakim sudah memutus putusan

sela untuk menunda proses perkara pidana sampai menunggu perkara perdata

terlebih dahulu diputus. Berdasarkan alasan-alasan yang telah penulis uraikan di

atas, hakim pengadilan negeri nganjuk yang memutus perkara, dengan nomor :

PDM-198/Ep.1/01/2012 yang tertuang dalam putusan nomor :

09/Pid.B/2012/PN.Ngjk tidak memiliki argumentasi hukum yang kuat dan jelas

sebagai dasar penjatuhan putusan dan hakim juga tidak penerapan asas hukum

acara pidana sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Implikasi Yuridis Dakwaan Penuntut Umum yang Diputus Bersifat Prematur

Terhadap Keberlanjutan Proses Penuntutan dalam Perkara Nomor : PDM-

198/Ep.1/01/2012 Mengenai Tindak Pidana Pencurian

Bahwa setelah diuraikan mengenai payung hukum hakim dalam menjatuhkan

putusan yang dalam hukum terdapat kekurangan dalam hakim memberikan

dasarkan hukum yang kuat dan jelas pada pertimbangannya dikarenakan


commit to user

50

ketidakcermatan hakim dalam menggali nilai-nilai sumber hukum dalam peraturan

perundang-undangan yang ada. Maka selanjutnya penulis hendak menguraikan

terlebih dahulu mengenai konsekuensi yuridis terhadap dakwaan Jaksa Penuntut

Umum tidak dapat diterima dikarenakan bersifat prematur oleh hakim yang

menyebabkan terhentinya proses penuntutan oleh penuntut umum terhadap

terdakwa. Sehingga untuk itu penuntut umum diberikan 2 (dua) bentuk upaya

hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

a. Perlawanan (Verzet)

Perlawanan atau Verzet merupakan salah satu upaya hukum hukum biasa

yang diatur dalam Pasal 1 angka 12, Pasal 149 ayat (1), Pasal 156 ayat (3)

dan Pasal 214 KUHAP. Pada dasarnya perlawanan atau verzet

menyangkut 2 (dua) tahap, mengenai pelimpahan perkara dan terhadap

putusan Pengadilan Negeri yang belum diperiksa pokok perkaranya.

Dalam hal mengenai putusan Pengadilan Negeri yang tidak menyangkut

pokok perkara setelah adanya keberatan atau eksepsi dari terdakwa atau

penasihat hukumnya dan dibenarkan oleh Majelis Hakim sehingga perkara

tersebut diputus dalam bentuk penetapan atau putusan sela (tussen-vonnis)

b. Banding (Revisi)

Permintaan banding dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat

hukumnya dan jaksa atau penuntut umum. Upaya hukum tersebut diatur

pada Bab XVII Bagian Kesatu Pasal 233 sampai dengan Pasal 243

KUHAP. Permohonan banding dilakukan terhadap putusan pada tingkat

pertama atau Putusan Pengadilan Negeri.

Dikarenakan putusan nomor : 09/Pid.B/2012/PN.Ngjk yang menyatakan

bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima merupakan putusan dari

proses beracara telah selesai dilakukan. Namun dikarenakan dalam putusan

pengadilan negeri ngajuk mempertimbangkan Pasal 156 ayat (2) KUHAP yang

mengatakan :


commit to user

51

Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak

diperiksa lebih .lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim

berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka

sidang dilanjutkan

Dikarenakan dalam putusan sela hanya memutus mengenai kewenangan

Absolut. Maka hakim dalam menjatuhkan putusan sela dapat dilakukan diawal

atau diahir dengan digabungkan dengan putusan. Oleh karena pada proses beracara

pada tingkat satu yaitu pada tingkat pengadilan negeri telah selesai. Sehingga

konsekuensi yuridis yaitu dengan mengajukan banding tetapi dalam penuntut

umum mengajukan upaya hukum banding sebelumnya penuntut umum harus

bersabar telebih dahulu guna menunggu putusan pengadilan negeri perkara perdata

sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Setelah

putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka penuntut umum baru

dapat mengambil upaya hukum banding apabila dalam putusan hakim perdata

menyatakan bahwa pemilik tanah tersebut merupakan milik Sdri. YATI maka

penuntut umum mengajukan banding dengan dalil bahwa terdakwa telah

kelakukan pencurian berdasarkan putusan hakim perdata yang menguatkan bahwa

pemilik tanah tersebut bukanlah terdakwa melainkan saksi korban Sdri.YATI.

Namun apabila hakim perkara perdata menyatakan bahwa tanah tersebut milik

terdakwa maka penuntut umum untuk segera pengeluarkan Surat Perintah

Penghentian Penuntutan (SP3). Apabila penuntut umum tidak sabar dan langsung

mengejukan banding maka akan menimbulkan konsekunsi yuridis bahwa banding

yang diajukan oleh penuntut umum akan dimentahkan kembali oleh hakim

pengadilan tinggi.

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka penuntut umum dalam hal ini dapat

mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi. Dalam hal ini

penuntut umum mengajukan banding dengan dalil bahwa berdasarkan putusan

hakim perkara perdata menyatakan bahwa tanah tersebut milik dari saksi korban.


commit to user

52

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan serta dalam pembahasan atas

masalah yang timbul tersebut berdasarkan teori-teori yang telah digunakan serta

bahan dan literatur yang ada, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa hakim yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam penyelesaian

perkara, guna mengisi kekosongan hukum dalam perkara-perkara yang

terdapat kekosongan hukum. Untuk itu hakim-hakim yang berkualitas dapat

berperan dalam penemuan hukum. Hakim pengadilan negeri nganjuk yang

memutus perkara, dengan nomor : PDM-198/Ep.1/01/2012 yang tertuang

dalam putusan nomor : 09/Pid.B/2012/PN.Ngjk tidak memiliki argumentasi

hukum yang kuat dan jelas sebagai dasar penjatuhan putusan supaya putusan

tersebut dapat dikatakan sebagai putusan yang berkualitas. Apabila hakim

pengadilan negeri nganjuk apabila dari awal memutus perkara ini merupakan

perkara pra-yudisial maka hakim dapat menyelenggarakan peradilan yang

berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga apabila perkara

pidana ditunda sampai proses perkara perdata mempunyai kekuatan hukum

tetap (inkracht van gewijsde).

2. Lalu mengenai upaya hukum yang dilakukan penuntut umum dapat

mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi. Dalam hal ini

penuntut umum mengajukan banding dengan dalil bahwa dakwaan yang telah

dibuatnya telah memenuhi syarat formil dan materiil surat dakwaan, dengan

dibuat secara cermat, jelas dan lengkap serta bahwa berdasarkan putusan

hakim perkara perdata menyatakan bahwa tanah tersebut milik dari saksi

korban. Namun diperlukan kesabaran penuntut umum untuk menunggu hasil

putusan hakim perkara perdata.


commit to user

53

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini

dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bahwa hakim dalam melakukan penemuan hukum diharapkan lebih

mendalam dalam mengkaji peraturan perundang-undangan khususnya

Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang dapat

dijadikan sumber hukum guna sebagai pengisi kekosongan hukum, pengisi

kekurangan hukum, sarana penegakan hukum, sarana penemuan hukum dan

sebagai sarana sumber hukum.

2. Bahwa diharapkan hakim dapat memberikan putusan yang berkualitas dan

dapat dipertanggungjawabkan sehingga putusan tersebut dapat menjadi

yurisprudensi sebagai sarana pembaharuan hukum.

3. Bahkan Mahkamah Agung sendiri dalam intruksinya No.

KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 juni 1998 mengintruksikan agar para

hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang

berkualitas, dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel, berisikan

ethos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis

(berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai

budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta logos (dapat diterima akal

sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan

kehakiman.


commit to user

Documents

ANALISIS ARGUMENTASI HUKUM HAKIM MENDALILKAN …/Analisis...ANALISIS ARGUMENTASI HUKUM HAKIM MENDALILKAN BAHWA ... dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta