18
ARAH KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DESA DAN PENGEMBANGAN BUMDESA AHMAD ERANI YUSTIKA Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan/ Plt. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 18 Mei 2017 1

ARAHKEBIJAKANPENDAMPINGANDESADAN … PPMD_Kemendes... · o Materi pokok pelatihan ttg UU Desa, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa o TAPM telah dilatih pratugas sebanyak

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ARAHKEBIJAKANPENDAMPINGANDESADAN … PPMD_Kemendes... · o Materi pokok pelatihan ttg UU Desa, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa o TAPM telah dilatih pratugas sebanyak

ARAH  KEBIJAKAN  PENDAMPINGAN  DESA  DAN  PENGEMBANGAN  BUMDESA  

AHMAD  ERANI  YUSTIKA  Direktur  Jenderal  Pembangunan  Kawasan  Perdesaan/  

Plt.  Dirjen  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  

Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  18  Mei  2017  

1  

Page 2: ARAHKEBIJAKANPENDAMPINGANDESADAN … PPMD_Kemendes... · o Materi pokok pelatihan ttg UU Desa, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa o TAPM telah dilatih pratugas sebanyak

OUTLINE

A. Kebijakan  Pendampingan  Desa  B. Kebijakan  Pengembangan  BUMDesa  

Page 3: ARAHKEBIJAKANPENDAMPINGANDESADAN … PPMD_Kemendes... · o Materi pokok pelatihan ttg UU Desa, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa o TAPM telah dilatih pratugas sebanyak

Dukungan Dana Desa dan Pendampingan

PENDAMPINGAN  MASYARAKAT  

CAPAIAN  YANG  DIHARAPKAN  

MENINGKATNYA  KAPASITAS&KAPABILITAS  

MASYARAKAT  DESA  

MENINGKATNYA  PRAKARSA,  KESADARAN,  DAN  PARTISIPASI  

MASYARAKAT  DALAM  PEMBANGUNAN  LOKAL  

OPTIMALISASI  PEMANFAATAN  ASET  DESA  SECARA  BERKELANJUTAN  

DANA  DESA  

Page 4: ARAHKEBIJAKANPENDAMPINGANDESADAN … PPMD_Kemendes... · o Materi pokok pelatihan ttg UU Desa, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa o TAPM telah dilatih pratugas sebanyak

1.  TA Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2.  TA Pembangunan Partisipatif, 3.  TA Pemberdayaan Ekonomi Desa, 4.  TA Pengembangan Teknologi Tepat Guna, 5.  TA Infrastruktur Desa, 6.  TA Pengembangan Pelayanan Dasar

Tenaga Pendamping Profesional di Kab/Kota dan Kecamatan

Pendamping Lokal Desa di Desa Pendamping Desa &

Pendamping Teknis di Kecamatan

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat di Kab/Kota

© PP 47 Tahun 2015 yang mengatur perubahan ayat (1) Pasal 129 PP 43 Tahun 2014, tenaga pendamping profesional di kabupaten/kota dan kecamatan sbb:

Komposisi TA ditetapkan oleh Kemendesa, PDTT berdasarkan lingkup Tugas Ditjen PPMD

Page 5: ARAHKEBIJAKANPENDAMPINGANDESADAN … PPMD_Kemendes... · o Materi pokok pelatihan ttg UU Desa, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa o TAPM telah dilatih pratugas sebanyak

No Posisi Tugas Pokok

1 Pendamping Lokal Desa Mendampingi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerjasama desa, pengembangan BUM Desa dan pembangunan berskala lokal desa.

2 Pendamping Desa Mendampingi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerjasama desa, pengembangan BUM Desa dan pembangunan berskala lokal desa.

3 Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (Bid. Pemberdayaan, partisipatif, ekonomi desa, TTG, infrastruktur dan pelayanan dasar)

•  Fasilitasi Pemda dalam penyusunan regulasi daerah sesuai kebutuhan desa, •  Fasilitasi pengembangan kapasitas dan kaderisasi masyarakat desa dan

musyawarah desa, •  Fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan desa, •  Fasilitasi pembentukan dan pengembangan BUM Desa serta pengembangan

kegiatan usaha ekonomi desa, •  Fasilitasi pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG)

yang berbasis potensi lokal, •  Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan kegiatan infrastruktur desa, •  Fasilitasi kegiatan pelayanan sosial dasar masyarakat desa meliputi

pendidikan, kesehatan, perempuan, anak, diffabel dan kesejahteraan keluarga.

Tugas Pokok Pendamping

Page 6: ARAHKEBIJAKANPENDAMPINGANDESADAN … PPMD_Kemendes... · o Materi pokok pelatihan ttg UU Desa, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa o TAPM telah dilatih pratugas sebanyak

No Posisi Kuota Terisi Kekosongan/ Kebutuhan

Rekrutmen Baru 2017

1 TAPM 2,532 2,178 354

2 PDP 10,048 8.441 1.607

3 PDTI 6,445 1.686 4.759

4 PLD 21,117 16,287 4.830

Total 40,142 29,495 11.550

Sumber  :  HRD  Seknas/Sekpro  PMD,  Maret  2017  

Hasil Rekrutmen dan Mobilisasi Pendamping Update Maret 2017

Page 7: ARAHKEBIJAKANPENDAMPINGANDESADAN … PPMD_Kemendes... · o Materi pokok pelatihan ttg UU Desa, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa o TAPM telah dilatih pratugas sebanyak

Pelatihan Pratugas

o  Ditujukan bagi tenaga pendamping yang baru direkrut:

o  Materi pokok pelatihan ttg UU Desa, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

o  TAPM telah dilatih pratugas sebanyak 2.275 orang pada Sept. 2016, selama 7 hari efektif. Pelatih merupakan master trainer sebanyak 255 orang,

o  PD/PDTI telah dilatih pratugas sebanyak 9.192 orang pada Okt – Nov 2016, selama 11 hari efektif. Pelatih dari TAPM sebanyak 924 orang.

Pelatihan Peningkatan Kapasitas (Penyegaran)

o  Ditujukan kepada tenaga pendamping yang telah bertugas minimal 3 bulan di lokasi tugas;

o  Materi pokok pelatihan ttg peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan peningkatan kualitas fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat desa;

1

2

Peningkatan Kapasitas Pendamping Tahun 2016

Page 8: ARAHKEBIJAKANPENDAMPINGANDESADAN … PPMD_Kemendes... · o Materi pokok pelatihan ttg UU Desa, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa o TAPM telah dilatih pratugas sebanyak

1.  Rekrutmen pendamping (TAPM, PD/PDTI dan PLD) sesuai kekosongan, pada bulan Juni/Juli 2017, dengan pertimbangan ketersediaan anggaran RM;

2.  Rekrutmen dilakukan secara terbuka dan independen dengan melibatkan Perguruan Tinggi dan Satker Provinsi;

3.  Sumber pembiayaan pendamping P3MD = RM

4.  Sebelum penugasan, pendamping hasil rekrutmen wajib mengikuti pelatihan pratugas;

Rencana Kegiatan Pendampingan Tahun 2017

Page 9: ARAHKEBIJAKANPENDAMPINGANDESADAN … PPMD_Kemendes... · o Materi pokok pelatihan ttg UU Desa, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa o TAPM telah dilatih pratugas sebanyak

Permasalahan Pokok 2017

1.  Belum tersedianya dukungan tenaga fungsional hingga bulan Maret 2017;

2.  Alokasi anggaran yang belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelatihan dan honorarium pendamping;

3.  Modul pelatihan sesuai program prioritas kementerian belum tersedia;

4.  Sistem pengelolaan informasi pendampingan yang belum berjalan optimal.

Page 10: ARAHKEBIJAKANPENDAMPINGANDESADAN … PPMD_Kemendes... · o Materi pokok pelatihan ttg UU Desa, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa o TAPM telah dilatih pratugas sebanyak

Orientasi Perekonomian Desa

  Amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk melaksanakan pengelolaan ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan.

  Dalam konteks Desa dapat dimaknai:   Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaaan cabang-

cabang produksi dan kekayaan alam strategis desa serta menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

  Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan produksi, alokasi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa di desa;

  Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam mengendalikan pelaksanaan produksi, alokasi, distribusi dan konsumsi barang jasa di desa;

  Meningkatkan kegotongroyongan dalam penyelenggaraan perekonomian desa; dan

  Meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan perekonomian desa.

Page 11: ARAHKEBIJAKANPENDAMPINGANDESADAN … PPMD_Kemendes... · o Materi pokok pelatihan ttg UU Desa, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa o TAPM telah dilatih pratugas sebanyak

Orientasi Pengelolaan BUMDesa

BUMDesa harus dipahami sebagai: 1. Kepemilikan bersama (Pemerintah Desa dan Masyarakat) untuk

mendorong kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat keikutsertaannya dalam melakukan kegiatan ekonomi dan menikmati hasil dari kegiatan ekonomi tersebut.

2. BUMDesa bukan Badan Usaha yang hanya memberikan manfaat finansial (pajak, PADes) tetapi juga manfaat ekonomi secara luas (lapangan kerja, pelayanan warga, ekonomi berkelanjutan, dll).

3. BUMDesa memberi jasa dan penyelenggaraan kemanfaatan umum bagai masyarakat Desa serta memupuk pendapatan.

Page 12: ARAHKEBIJAKANPENDAMPINGANDESADAN … PPMD_Kemendes... · o Materi pokok pelatihan ttg UU Desa, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa o TAPM telah dilatih pratugas sebanyak

Konteks Tri Matra Pembangunan   Pemberdayaan  

Perubahan  struktur  perekonomian  desa  untuk  mendorong  penguasaan  aset  dan  

sumber  daya  ekonomi  oleh  desa  

Transformasi  kelembagaan  ekonomi  desa  yang  bersumbu  dari  kedaulatan  desa  

Desa  

•  Penyediaan  pelayanan  publik  yang  Inklusif  

•  Promosi  produk  unggulan  •  Distribusi  aset  dan  pemberian  akses  bagi  Desa  dan  masyarakat  untuk  mengelola  sumber  daya  ekonomi  desa  secara  berkelanjutan.    

•  Almanak  desa  •  Pemetaan  budaya  desa  •  Penguatan  pengetahuan  tradisional  masyarakat  

•  Demokra>sasi  pembuatan  keputusan  melalui  musyawarah  desa  

•  Community  building/afirma>f  ac>on  bagi  perempuan  dan  kelompok  marginal    

•  Peningkatan  produk>vitas  sektor  pertanian,  usaha  mikro,  dll    

•  Peningkatan  kapasitas  dan  kapabilitas  masyarakat  desa  

•  Pemetaan  budaya  desa  penunjang  par>sipasi  pembangunan  yang  berwawasan  lingkungan  

Jamu  Desa  Ekspansi  kapabilitas,  

pengetahuan,  kel  marginal  

Jamu  Desa  Ekspansi  kapabilitas,  

pengetahuan,  kel  marginal  

Bumi  desa  Kepemilikan  aset  dan  op>malisasi  potensi  

Bumi  Desa  Kepemilikan  aset  dan  op>malisasi  potensi  

Karya  Desa  Par>sipasi  masy  dan  

konservasi  budaya  desa  

Karya  Desa  Par>sipasi  masy  dan  

konservasi  budaya  desa  

Page 13: ARAHKEBIJAKANPENDAMPINGANDESADAN … PPMD_Kemendes... · o Materi pokok pelatihan ttg UU Desa, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa o TAPM telah dilatih pratugas sebanyak

Sektor Usaha Prioritas BUMDesa

Panjangnya rantai distribusi perdagangan di desa menyebabkan ekonomi biaya tinggi, kehadiran BUMDesa untuk menciptakan pasar yang berkeadilan bagi masyarakat desa

Page 14: ARAHKEBIJAKANPENDAMPINGANDESADAN … PPMD_Kemendes... · o Materi pokok pelatihan ttg UU Desa, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa o TAPM telah dilatih pratugas sebanyak

14  

DISTRIBUSI  BUM  DESA  HINGGA  AWAL    TAHUN  2017   NO   NAMA  PROVINSI   JUMLAH  BUMDESA  

1   Nangroe  Aceh  Darusalam   6.728  2   Sumatera  Utara   430  3   Bali   336  4   Bangka  Belitung   19  5   Banten   146  6   Bengkulu   360  7   D.I  Yogyakarta   148  8   Gorontalo   68  9   Jambi   11  10   Jawa  Barat   2.964  11   Jawa  Tengah   1.413  12   Jawa  Timur   1.424  13   Kalimantan  Timur   369  14   Kalimantan  Tengah   256  15   Kalimantan  Selatan   160  16   Kepulauan  Riau   20  17   Lampung   255  18   Maluku   76  19   Nusa  Tenggara  Barat   178  20   Riau   319  21   Sulawesi  Selatan   313  22   Sulawesi  Tenggara   259  23   Sulawesi  Tengah   496  24   Sulawesi  Utara   629  25   Sumatera  Barat   339  26   Sumatera  Selatan   154  27   Nusa  Tenggara  Timur   60  28   Kalimantan  Barat   152  29   Kalimantan  Utara   55  30   Maluku  Utara   134  31   Papua   10  32   Papua  Barat   15  33   Sulawesi  Barat   150  

TOTAL  BUMDESA   18.446  

SEBARAN  BUM  DESA  PER  PROVINSI  

1.  Dalam 2 tahun terakhir, jumlah BUM Desa meningkat tajam. Pada akhir tahun 2014, jumlah BUM Desa hanya sebanyak 1.022 Unit, namun hingga awal tahun 2017 meningkat drastis hingga 18.446 Unit.

2.  Dari total jumlah BUM Desa, Sebanyak 6.728 unit (36,4%) berada di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, diikuti Jawa Barat sebanyak 2.964 unit (16%) dan Jawa Timur sebanyak 1.424 unit (7,7%).

TOTAL  BUM  Desa:  18.446  

JAWA 6.095

KALIMANTAN

992 BUM Desa SUMATERA

8.635 BUM Desa

Page 15: ARAHKEBIJAKANPENDAMPINGANDESADAN … PPMD_Kemendes... · o Materi pokok pelatihan ttg UU Desa, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa o TAPM telah dilatih pratugas sebanyak

NO   KAB/KOTA   DESA   NAMA  BUMDESA     JENIS  USAHA   OMSET  PERTAHUN  

1   Bantul   Tirtinirmolo   Tirtonirmolo   Simpan  Pin  jam   8.700.000.000    2   Buleleng   Tajun   Mandala  Giri  Amerta       5.179.000.000    3   Klaten   Ponggok   Tirta  Mandiri   Kolam  Pemandian  dan  Jasa  Wisata   10.300.000.000    4   Cilacap   Karang  Kandri   Karang  Knadri  Sejahtera   Suplier  PLTU   3.000.000.000    5   Kampar   Rokan  Hulu   Bangun  Jaya   Perkebunan  dan  Simpan  Pinjam   3.000.000.000    6   Gunung  Kidul   Bleberan   Sejahtera   Jasa  Wisata   2.000.000.000    7   Bangli   Landih   Bulan  Palapa   Peternakan       1.600.000.000    8   Buleleng   Pakisan   Karyasari       1.400.000.000    9   Bojonegoro   Kedungprimpen   Srisadani   Pompanisasi,  Sewa  Terop   1.300.000.000    10   Buleleng   Tunjung   Tunjung  Mekar       1.300.000.000    11   Karangasem   Bebandem   Bandem  Jagadhita   Peternakan  dan  Pertanian   1.200.000.000    12   Buleleng   Pacung   Kencana  Bumi  Sejahtera       1.160.000.000    13   Buleleng   Bulian   Gunung  Sarimas       1.121.000.000    14   Buleleng   Patas   Amartha       1.100.000.000    15   Bangli   Pengotan   Pengotan   Simpan  Pinjam   1.050.000.000    16   Bangli   Kutuh   Kutuh  Lestari       1.040.000.000    17   Kebumen   Karang  Duwur   Karang  Duwur   Jasa  Wisata     1.000.000.000    

18   Bogor   Sukamanah   Sukamanah   Pengelolaan  Air  Bersih  dan  Simpan  Pinjam  

1.000.000.000    

19   Flores  Timur   Kenere   Kenere   Koperasi  Simpan  Pinjam   900.000.000    20   Sukabumi   Nyalindung   Panva  Karya  Sejahtera   Pertanian   800.000.000    21   Dharmas  Raya   Ranah   Koto  Ranah  Sakti   Simpan  Pinjam,  Perdagangan   700.000.000    22   Bojonegoro   Kedungarum   Jaya  Tirta   Pompanisasi   600.000.000    23   Malang   Banjarejo   UPK  Makmur   Jasa  Pengelolaan  Air  Bersih   550.000.000    24   Bojonegoro   Sugiwaras   Sugiwaras   HIPAM,Pertanian,Simpan  Pinjam   550.000.000    25   Tuban   Ngadipuro   Sejahtera   Pompanisasi,  Peternakan   520.000.000    26   Kuningan   Lengkong   Langgengkamulyan   Kredit  Usaha  Mikro,  &Peternakan   500.000.000    27   Malang   Randugading   Hipam  Sumber  Guwo   Jasa  Pengelolaan  Air  Bersih   500.000.000    

28   Serang   Beberan   Maslahat   Simpan  Pinjam,  Toko  Sembako,  Jasa  anggkutan  Ekspedisi   500.000.000    

29   Tanggerang   Cangkudu   Cangkudu  Cipta  MandirI   Simpan  Pinjam   500.000.000    30   Lampung  Selatan   Bumiasih   Bumiasih   Bank  Sampah  dan  Simpan  Pinjam   500.000.000    31   Indragiri  Hilir   PekanTua   Harapan  Barokah   Pengelolaan  Pasar  Desa,  Simpan  Pinjam   500.000.000    32   Tulungangung   Tangunggunung   Graha  Lestari   Pertanian  dan  Perternakan   400.000.000    33   Tulungangung   Gondang     Al-­‐  Hidayah   Pembuatan  Karak  Pisau   350.000.000    34   Lamongan   Beransi   Bumi  Lestari   Unit  Saprodi,  Unit  Pemasaran   350.000.000    35   Blitar   Tegalrejo   Barokah   Simpan  Pinjam   350.000.000    36   Pangandaran   Kertayasa   Guha  Bau   Jasa  Wisata   300.000.000    37   Sumedang     Ganeas   Ganeas  Sejahtera   Kelompok  Tani,dan  Ternak   300.000.000    38   Bandung   Sukamenak   Sukamenak   Pengelolaan  Air  Bersih   300.000.000    39   Cirebon   Cikeusal   Karya  Mandiri   Simpan  Pinjam   300.000.000    40   Majalengka   Weragati   Bina  Mandiri   Pertanian     300.000.000        

 -­‐    

 1,000,000,000    

 2,000,000,000    

 3,000,000,000    

 4,000,000,000    

 5,000,000,000    

 6,000,000,000    

 7,000,000,000    

 8,000,000,000    

 9,000,000,000    

Tirtonirmolo  

Mandala  Giri  Amerta  

Tirta  Mandiri  

Karang  Knadri  Sejahtera  

Bangun  Jaya  

Sejahtera  

Bulan  Palapa  

Karyasari  

Srisadani  

Tunjung  Mekar  

Bandem  Jagadhita  

Kencana  Bumi  Sejahtera  

Gunung  Sarimas  

Amartha  

Pengotan  

Kutuh  Lestari  

Karang  Duwur  

Sukamanah  

BEBERAPA  BUM  DESA  YANG  SUDAH  MEMILIKI  PENDAPATAN  DI  ATAS  300  JUTA  

1.  Berdasarkan data Kementerian Desa, PDTT Tahun 2016, beberapa BUM Desa yang berkembang telah memiliki omset antara 300 juta-8,7 Milyar.

2.  BUM Desa yang memiliki omset tertinggi tahun 2016 adalah BUM Desa Ponggok Klaten sebesar Rp 10,3 Miliar dengan usaha di sektor wisata

3.  Disusul BUM Desa Tirtonirmolo Bantul (simpan pinjam) dengan omset sebesar 8,7 Milyar.

Sumber:  Bagian  Perencanaan  Ditjen  PPMD   15    

Page 16: ARAHKEBIJAKANPENDAMPINGANDESADAN … PPMD_Kemendes... · o Materi pokok pelatihan ttg UU Desa, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa o TAPM telah dilatih pratugas sebanyak

16  

Page 17: ARAHKEBIJAKANPENDAMPINGANDESADAN … PPMD_Kemendes... · o Materi pokok pelatihan ttg UU Desa, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa o TAPM telah dilatih pratugas sebanyak

Program/Kegiatan

1.  Pemberian bantuan pusat untuk permodalan BUMDesa (270 BUMDesa pada 2016 dan 1.200 BUMDesa pada 2017);

2.  Pembentukan “MITRA BUMDesa” bekerjasama dengan BULOG dan HIMBARA; 3.  Penguatan kelembagaan BUMDesa melalui Peningkatan kapasitas pengelola

BUMDesa (kerjasama dengan perbankan nasional (pada 2016 kerjasama Kemendes, PDTT dengan BNI dan BRI);

4.  Fasilitas pendampingan desa dalam pengaturan penyertaan modal BUMDesa dari APBDesa secara transparan dan akuntabel;

5.  Fasilitasi pengembangan usaha BUMDesa yang sesuai dengan azas kelayakan usaha, tidak menyaingi/mematikan kegiatan usaha masyarakat; dan fokus pada pengembangan 5 sektor prioritas;

6.  Membangun pola sinergi BUMDesa dengan pelaku ekonomi mikro dan kecil serta koperasi;

7.  Revisi Peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

Page 18: ARAHKEBIJAKANPENDAMPINGANDESADAN … PPMD_Kemendes... · o Materi pokok pelatihan ttg UU Desa, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa o TAPM telah dilatih pratugas sebanyak

TERIMA  KASIH  

KEMENTERIAN  DESA,  PEMBANGUNAN  DAERAH  TERTINGGAL,  DAN  TRANSMIGRASI