NINA SARDJUNANIDeputi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

Disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Pembangunan KKB Tahun 2014Balai Sidang Jakarta Convention Center, Jakarta, 12-13 Februari 2014

BAPPENAS OUTLINE PENYAJIAN

1. PENDAHULUAN

2. REVIEW RPJMN 2010-2014 dan REVIEW MDGs Target 5B

3. KONDISI DAN PERMASALAHAN SERTA TANTANGAN

4. SASARAN TARGET INDIKATOR KKB RKP 2014

5. ARAH DAN KEBIJAKAN RKP 2014

6. USULAN DRAFT SDGs (Post 2015)

7. PENUTUP

PENDAHULUAN11

BAPPENAS

TEMA RKP 2014: KELANJUTAN TEMA RKP dan ISU KEKINIAN

4

RKP 2014:Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan

Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

RKP 2010PEMULIHAN

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT

RKP 2010PEMULIHAN

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT

RKP 2012PERCEPATAN DAN

PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG

BERKUALITAS, INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

RKP 2012PERCEPATAN DAN

PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG

BERKUALITAS, INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

RKP 2013MEMPERKUAT

PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI

PENINGKATAN DAN PERLUASAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

RKP 2013MEMPERKUAT

PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI

PENINGKATAN DAN PERLUASAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

RKP 2011PERCEPATAN

PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN

SINERGI PUSAT DAERAH

RKP 2011PERCEPATAN

PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN

SINERGI PUSAT DAERAH

(1) Pemantapan Perekonomian Nasional;• Peningkatan daya saing;• Peningkatan ketahanan ekonomi;• Mendorong pertumbuhan ekonomi

yang inklusif.

(2) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan;• Pembangunan SDM; • Penurunan kemiskinan dan pengangguran;• Mitigasi bencana;• Peningkatan kesejahteraan rakyat (lainnya).

(3) Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik.• Membaiknya kinerja birokrasi dan

pemberantasan korupsi;• Memantapkan penegakan hukum,

pertahanan,& pelaksanaan Pemilu2014.

UNSUR – UNSUR POKOK TEMA RKP 2014

BAPPENAS

TAHUN 2014 MERUPAKAN TAHUN STRATEGIS

5

Tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan Tahun penyusunan RPJMN 2015-2019

Tahun terakhir pelaksanaan MDGs dan Tahun penyusunan Agenda Pembangunan Post 2015

Tahun pertama pelaksanaan SJSN-JKN (BPJS)

BAPPENAS KKEPENDUDUKAN dan KBEPENDUDUKAN dan KB

6

Penduduk merupakan pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan, dinamika kependudukan, baik jumlah, struktur, dan mobilitas penduduk harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi modal dalam pembangunan. Namun demikian, bila SDM tidak berkualitas akan menjadi beban.

Penduduk tumbuh seimbang diwujudkan melalui upaya: (1)pengendalian kuantitas penduduk; (2)peningkatan kualitas penduduk; dan (3)pengarahan mobilitas penduduk.

BAPPENAS KKEPENDUDUKAN dan KBEPENDUDUKAN dan KB

7

Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui Keluarga Berencana (KB). • Program KB merupakan upaya mendasar untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia (SDM) melalui pendekatan keluarga.• Program Keluarga Berencana (KB) dimaksudkan agar setiap keluarga dapat

mengatur jumlah anak, memberikan pengasuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan dengan lebih optimal, serta meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan keluarganya.

Keluarga Berencana mendorong pencapaian MDGs goal penurunan Angka Kematian Ibu (indikator terkait program KB adalah: CPR, UNMET NEED, ASFR 15-19 TAHUN)• Keikutsertaan ber-KB dan pendewasaan usia kawin dapat mengendalikan

jumlah kelahiran dan menghindarkan resiko kematian Ibu melahirkan dengan memperhatikan kesehatan reproduksi dan menghindari melahirkan terlalu muda, tua, banyak, dan dekat (4T).

8

22 REVIEW RPJMN 2010-2014REVIEW MDGS TARGET 5B

BAPPENAS

MIDTERM REVIEW RPJMNMIDTERM REVIEW RPJMN

Tercapai/ on track/on trend

Tercapai/ on track/on trend

Perlu Kerja Keras

Perlu Kerja Keras

Sangat Sulit Tercapai

Sangat Sulit Tercapai

ISU STRATEGIS █ SIGNIFIKAN BERDAMPAK LUAS █ █ PENGUNGKIT/LEVERAGE

1. Menjamin pencapaian “hijau” ditahun 2014.2. Mengupayakan “kuning” menjadi “hijau”3. Mengurangi gap dengan sasaran RPJMN dari pencapaian “merah”.

1. Menjamin pencapaian “hijau” ditahun 2014.2. Mengupayakan “kuning” menjadi “hijau”3. Mengurangi gap dengan sasaran RPJMN dari pencapaian “merah”.

REVIEW RPJMN 2010 - 2014

CATATAN : Perlu diputuskan apakah target yang sangat sulit tercapai (“merah”) tetap harus dicapai atau disesuaikan 9

Sasaran RPJMNStatus Awal CAPAIAN Target RPJMN2014 KETERANGAN

a. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) (persen per tahun)

1,3(Supas 2005)

1,45(SP2000)

-

1,49(SP2010)

• Target RPJM: 1,1• Penyesuaian target

sesuai proyeksi penduduk: 1,38

Sangat Sulit TercapaiDisebabkan masih tingginya dan

Stagnannya capaian TFR.

b. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per perempuan usia reproduksi

2,6(SDKI 2007)

2,6(SDKI 2012)

• Target RPJM: 2,1• Penyesuaian

Target: 2,36 Sangat Sulit TercapaiDisebabkan angka CPR naik sedikit (0,5).

c. Meningkatnya pemakaian angka kontrasepsi (CPR) cara modern (persen)

57,4(SDKI 2007)

57,9(SDKI 2012)

• Target RPJM: 65%• Penyesuaian Target:

60,1%Sangat Sulit Tercapai

Disebabkan banyak yang mengalami ketidak berlangsungan (DO) dalam penggunaan

kontrasepsi. Disamping itu penggunaan MKJP masih rendah.

d. Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need) dari jumlah pasangan usia subur (persen)

9,1(SDKI 2007)

8,5(SDKI 2012)

• Target RPJM: 5%• Penyesuaian Target:

6,5%Sangat Sulit Tercapai

Disebabkan masih rendahnya jangkauan pelayan KB.

e. Menurunnya angka kelahiran ibu usia remaja (ASFR 15−19 tahun) per 1.000 perempuan

51(SDKI 2007)

48(SDKI 2012) 30 Belum Tercapai & Perlu Kerja Keras

Disebabkan masih belum idealnya rata-rata usia kawin pertama.

f. Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (tahun)

19,8(SDKI 2007)

20,1(SDKI 2012) 21 Belum Tercapai & Perlu Kerja Keras

Disebabkan masih rendahnya kualitas prilaku pengetahuan kesehatan reproduksi

bagi remaja.

REVIEW PENCAPAIAN OUTCOME PROGRAM KKB, RPJMN 2010-2014

1 2 3= Sudah tercapai atau On

Track/on Trend = Perlu Kerja Keras = Sangat Sulit tercapai 10

BAPPENAS

Review Capaian Output Pembangunan Bidang KKB

No IndikatorStatus Awal

(2009)

CapaianTarget 2014

Status2010 2011 2012 & 2013

1 Jumlah peserta KB Baru (PB) (juta)

7,1 2) 8.65 2) 9.582) 9,39 2)

6,3 3)

7,6

2 Jumlah Perserta KB Aktif (PA) (juta)

26,72) 33,1 2) 34,87 2) 35,85 2)

36 3)

29,8

3 Jumlah Peserta KB Baru yang berasal dari keluarga miskin (KPS dan KS-1) (juta)

3,75 2) 3.762) 4.292) 4,252)

2,7 3)

4.05

4 Jumlah Peserta KB Aktif yang berasal dari keluarga miskin (KPS dan KS-1) (juta)

11,9 2) 14.26 2) 14,612) 14,592)

14,6 3)

13.1

5 Angka Peserta KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (persen)

-10,9 1) All meth

-

23,52)

---

24,52)

---

24,92)

25,1 3)

10,6 1) All Method

18,31) Modern

27,5

Angka Ketidakberlangsungan penggunaan kontrasepsi/DO (persen)

201) 271)

6 Persentase PUS dan WUS dan Remaja yang mengetahui informasi KB 75% 2) 94.6% 2) 92,4% 2) 98,9% 1) 95%

2

2

Keterangan1)SDKI 2007 dan 2012. 2)Statistik Rutin 2009-2012, BKKBN.3)Statistik Rutin: September 2013, BKKBN

2

2

3

Target angka kelahiran total (TFR) 2,1 per wanita usia subur pada tahun 2014 sulit untuk dicapai karena penggunaan MKJP oleh akseptor KB masih rendah, dan tingkat ketidakberlangsungan (DO) masih tinggi.

Meskipun PB secara kuantitas tercapai, namun penggunaan kontrasepsi jangka pendek masih banyak, dan peserta KB baru yang berkembang menjadi peserta KB aktif masih rendah (yaitu sekitar10:1).

Meskipun PA secara kuantitas tercapai, namun tingkat ketidak-berlangsungan penggunaan kontrasepsi (DO) sangat besar, yaitu sekitar 20% -27%.

11

1 2 3= Sudah tercapai atau On Track/on Trend

= Perlu Kerja Keras

= Sangat Sulit tercapai

STATUS PENCAPAIAN MDGs (Target 5B terkait Program KB)

Indikator Acuan Dasar Saat Ini Target MDGs

2015 Status Sumber

TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBUTarget 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015

5.3 Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagiperempuan menikah usia 15-49, semua cara

49,7%(1991)

61,9%(2012)

• Targget MDGs: Meningkat ► BPS, SDKI

1991, 20125.4 Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi

perempuan menikah usia 15-49, cara modern

47,1%(1991)

57,9%(2012)

• Target MDGs: Meningkat

• Target RPJM: 65%

BPS, SDKI 1991, 2012

5.4 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 Tahun

67 (1991)

48 (2012)

• Target MDGs: Menurun

• Target RPJM: 30

BPS, SDKI 1991, 2012

5.6 Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi) 12,7%

(1991)8,5 % (2012)

• Target MDGs: Menurun

• Target RPJM: 5%BPS, SDKI 1991, 2012

Meskipun indikator kinerja program KB terkait Target 5B MDGs terus mengalami kecenderungan membaik, namun masih jauh dari target MDGs.

Status : ● Sudah Tercapai ►Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus

13

33 KONDISI DAN PERMASALAHAN SERTA TANTANGAN KE DEPAN

KONDISI CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

No IndikatorAcuan Dasar

Saat Ini Target 2015 Sumber

Kuantitas Penduduk

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 1,45%(1990-2000)

1,49%(2000-2010)

• RPJM: 1,1%• Penyesuaian sesuai

dengan PPI 2010-2035: 1,38%

BPS, SP 2000 & 2010

2. Total Fertility Rate/TFR (kelahiran) per perempuan usia reproduktif

3,3 (SP1990)3,0 (SDKI1991)

2,4 (SP2010)2,6 (SDKI2012)

• RPJM: 2,1• Penyesuaian: 2,36 BPS, SP 1990 & 2010

BPS, SDKI 1991 – 2012

3. Maternal Mortality Ratio (kematian ibu) (per 100,000 live births)

390 (SDKI 1991)

359 (SDKI 2012)

Target RPJM: 102BPS, SDKI 1991 – 2012

4. Infant mortality rate/IMR (kematian bayi) (per 1000 live births)

68 (1991) 32 (2012) • Target RPJM: 23• Penyesuaian sesuai

dengan PPI 2010-2035: 23,4

BPS, IDHS 1991 – 2012

5. Life Expectancy/Eo (usia harapan hidup)

67,1 tahun (2000)

69,8 tahun

(2010)

• Target sesuai PPI 2010-2035: 70,78 BPS, SP 2000 & 2010

Kualitas Penduduk

Human Development Index (HDI) 0,479 (1990) 0,629 (2012) Meningkat HDR-UNDP 2013

Persebaran Penduduk

6. Distribusi Penduduk per Pulau:1.Jawa2.Sumatera3.Kalimantan4.Sulawesi5.Others

SP 200060%20%5%7%7%

SP 201057,5%21,3%5,8%7,3%8,1%

Merata secara proporsional sesuai daya dukung dan daya tampung

BPS, SP 2000 & 2010

15

KONDISI STRUKTUR PENDUDUK (1971 & 2010)

Perubahan struktur penduduk terjadi dari tahun 1971 ke 2010, yang semula penduduk usia muda (dan kelahiran) lebih banyak dan penduduk usia tua sedikit, menjadi relatif seimbang antara penduduk produktif 15-64 tahun dan penduduk non-produktif (usia muda 0-14 tahun dan usia tua 65+).

Sumber: SP 1971 dan 2010, BPS

Perkembangan Persebaran PendudukPerkembangan Persebaran Penduduk

Konsentrasi penduduk masih didominasi di pulau Jawa-Madura, meskipun terus mengalami pengurangan sampai dengan tahun 2010.

16

Sumber: SP berbagai tahun, BPS

17

Perkembangan Jumlah Penduduk (dalam juta jiwa) dan Pertumbuhan Penduduk (%)

Sumber: Sensus Penduduk (SP) 1961-2010, BPS

(1961-1971)

(1971-1980)

(1980-1990)

(1990-2000) (2000-2010)

Perkembangan Capaian Program KB

Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagiperempuan menikah usia 15-49, semua cara dan Modern

Angka Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun

Angka kelahiran total (TFR) perempuan reproduksi usia 15-49 tahun dan Rata-rata Jumlah Anak Ideal

Kondisi dan Permasalahan

• Hasil Sensus Penduduk (SP) 2000 dan SP 2010, laju pertumbuhan penduduk (LPP) meningkat dari 1,45 persen menjadi 1,49 persen.

• Selama 10 tahun terakhir (SDKI 2002, 2007, & 2012) menunjukkan stagnansi angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) yaitu sebesar 2,6 per perempuan usia reproduktif.

• Stagnansi TFR ini disebabkan angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) yang masih rendah dan jangkauan layanan KB yang belum menjangkau secara merata.

Hasil SDKI, CPR meningkat hanya sebesar 0,5%, yaitu dari 57,4% (tahun 2007) menjadi 57,9% (2012). Hal ini disebabkan masih tingginya angka “DO” kesertaan ber-KB, dan masih rendahnya pemakaian metode jangka panjang (MKJP);

Di samping itu, pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB, namun tidak terlayani (unmet need), juga masih begitu tinggi, yaitu 8,5 persen (hanya mengalami penurunan sebesar 0,6 persen dari tahun 2007 ke 2012);

Faktor lain yang mempengaruhi angka kelahiran adalah usia kawin pertama (UKP) bagi wanita, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi kelahiran di usia remaja. Hasil SDKI 2012, UKP adalah 20,1 tahun. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun 2007 (19,8 tahun). Namun belum mencapai usia kawin ideal 21 tahun, sehingga masih berpengaruh terhadap angka kelahiran usia remaja. Tahun 2007 & 2012, ASFR 15-19 sebesar 51 dan 48 per 1000 kelahiran (turun tapi tdk signifikan).

Permasalahan pembangunan KKB adalah:

1.Masih belum terkendalinya laju pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk melalui program KB: •masih tingginya tingkat ketidakberlangsungan (DO) kesertaan ber-KB, yaitu sebesar 27 persen; •masih banyak akseptor yang menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek, yaitu sebesar 47,3 persen (all method) atau 43,6 persen (modern method), yang dapat menyebabkan risiko terhadap tingginya tingkat DO ber-KB; •pelayanan KB dan pelaksanaan advokasi-KIE (advokasi dan komunikasi, infomasi dan edukasi) program KB belum optimal terjangkau secara merata, baik antar-provinsi, wilayah perdesaan dan perkotaan, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan, maupun pada kelompok umur tertentu serta wilayah kumuh, daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, serta wilayah kepulauan dan sungai; •jangkauan sasaran target calon akseptor kurang terfokus pada pasangan usia muda dan paritas rendah atau pasangan yang memiliki jumlah 2 anak ke bawah; dan •lemahnya pembinaan pada pelestarian akseptor KB;

Kondisi dan Permasalahan

2. Belum sinergisnya kebijakan pengendalian penduduk antara kuantitas, kualitas, dan mobilitas baik antara pusat dan daerah, antardaerah, maupun antarsektor pembangunan; dan

3. Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, terutama yang berkenaan dengan administrasi kependudukan sebagai salah satu sumber data dan informasi kependudukan.

Data registrasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena: - masih terbatasnya cakupan daerah dalam penerapan SIAK on-line untuk

pelayanan publik, - terbatasnya SDM dalam pengelolaan SIAK, dan - masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan

atas peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk dan keluarganya.

Kondisi dan Permasalahan

Tantangan ke depan adalah:

(1)meningkatkan pemerataan pelayanan KB yang berkualitas dan pelaksanaan Advokasi-KIE program KB, dengan menurunkan kesenjangan jangkauan pelayanan KB baik antar provinsi, wilayah, dan tingkat sosial dan ekonomi, serta meningkatkan pemakaian MKJP, dan menurunkan pemakaian kontrasepsi jangka pendek, sehingga tingkat ketidakberlangsungan (DO) kesertaan ber-KB berkurang;

(2)mensinergikan kebijakan dan pendanaan pembangunan bidang kependudukan dan KB baik antara pusat dan daerah;

(3)menguatkan dukungan data dan informasi yang tepat waktu dan berkualitas.

TANTANGAN

23

44 SASARAN RKP 2014

SASARAN TARGET INDIKATOR BIDANG KKB 2014

No Indikator

Target - Capaian

Target 2014Capaian 2010

Target 2011

Capaian

2011Target 2012

Capaian 2012

Target 2013

Capaian 2013 (status

september)

I Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)

2,6 (2007) 1)

- - - 2,6 1) - RPJMN: 2,1 Penyesuaian: 2,36

II Angka Penggunaan Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)

57,4 (2007) 1)

- - - 57,9 1) - RPJMN: 65% Penyesuaian: 60,1

III Angka Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

9,1 (2007) 1)

- - - 8,5 1) - RPJMN: 5 Penyesuaian: 6,5

1 Jumlah peserta KB Baru / PB (juta) 8.65 2) 7,2 9.582) 7,3 9,39 2) 7,5 5,3 7,6

2 Jumlah peserta KB Aktif / PA (juta)33,1 2) 27,5 34,87 2) 28,2 35,85 2) 29,0 36,0 29,8

3 Jumlah Peserta KB Baru yang berasal dari keluarga miskin (KPS dan KS-1)

3.762) 3,8 4.292) 3,89 4,252) 3,97 2,7 4.05

4 Jumlah Peserta KB Aktif yang berasal dari keluarga miskin (KPS dan KS-1)

14.26 2) 12,5 14,612) 12,5 14,592) 12,8 14,6 13.1

5 Persentase Peserta KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)

23,5 2)

10,9 1) All meth

-

25,1 23,852)

--

25,9 24,92)

10,6 1) All

Method

18,31) Modern

26,7 25,1 27,5

Tingkat ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi (Drop-Out)

20% 1) - - - 27% 1) - -

Ket : 1) SDKI 2007 dan 2012, 2) Statistik Rutin BKKBN

24Meskipun kesertaan ber-KB telah mencapai target, namun masih terdapat tingkat “DO” yang cukup tinggi akibat penggunaan MKJP masih rendah

ARAH KEBIJAKAN RKP 2014

25

55

BAPPENAS

1. Peningkatan akses pelayanan KB yang berkualitas dan merata, yang ditekankan pada upaya antara lain:

(a) pembinaan Akseptor dan Peningkatan Advokasi-KIE difokuskan pada sasaran kelompok khusus (pasangan usia muda dan memiliki dua anak); PUS dari keluarga miskin, serta pelayanan KB di wilayah sulit dan kumuh melalui kampanye “2 ANAK CUKUP” dan “4 TERLALU” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu dekat dalam melahirkan);

(b) pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB melalui terobosan intensifikasi penggarapan pembangunan KB di 16 provinsi, yang terdiri dari 10 provinsi penyangga utama (Sumut, Sumsel, Lampung, Jabar, Banten, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Sulsel dan NTT) dan perhatian terhadap 7 provinsi, yaitu 2 provinsi (Papua dan Papua Barat) dan 4 provinsi (Aceh, NTB, NTT, Maluku, Malut);

(c) penguatan demand side dan supply side secara seimbang antara lain mewajibkan setiap tenaga kesehatan melayani KB, menjamin ketersediaan alokon di setiap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes/ puskesmas/klinik kb), penggerakan lini lapangan, dan pemberdayaan institusi masyarakat perdesaan/ perkotaan;

(d) harmonisasi Program dan Penganggaran dalam bidang KB dan Kesehatan antara lain penegasan pelayanan KB dalam bidang kesehatan, pembiayaan antara APBN dan APBD;

(e) penguatan kapasitas kelembagaan Kependudukan dan KB di Kab/Kota;

(f) pembinaan/pelestarian terhadap akseptor KB untuk meningkatkan jumlah akseptor, dan menurunkan angka DO, serta meningkatkan penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang (MKJP);

(g) peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/Puskesmas secara optimal agar kebutuhan ber-KB terpenuhi secara baik; dan

(h) pembinaan remaja melalui Generasi Berencana (genre). 26

ARAH KEBIJAKAN RKP 2014

BAPPENAS

2. Penyerasian kebijakan kependudukan dan KB baik antara pusat dan daerah, antara aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas, maupun antar-sektor pembangunan.

- Perumusan kebijakan, Penyediaan sasaran parameter kependudukan, Analisis damak kependudukan, Peningkatan pendidikan kependudukan.

3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data-informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu.

- Sumber data: sensus penduduk, survei kependudukan, dan data sektoral bidang KKB, serta peningkatan cakupan registrasi vital penduduk dengan pemberian NIK kepada setiap penduduk.

27

ARAH KEBIJAKAN RKP 2014

USULAN DRAFT SDGS (POST 2015)

28

66

BAPPENAS Isu Penting

1. Memberantas kemiskinan dalam segala bentuknya

2. Mengatasi pengecualian dan ketidaksetaraan

3. Memberdayakan perempuan dan anak perempuan

4. Memberikan pendidikan yang berkualitas dan belajar sepanjang hayat

5. Meningkatkan kesehatan6. Mengataasi perubahan iklim7. Mengatasi tantangan lingkungan8. Mendorong pertumbuhan

inklusif dan berkelanjutan dan pekerjaan yang layak

1. Memberantas kemiskinan dalam segala bentuknya

2. Mengatasi pengecualian dan ketidaksetaraan

3. Memberdayakan perempuan dan anak perempuan

4. Memberikan pendidikan yang berkualitas dan belajar sepanjang hayat

5. Meningkatkan kesehatan6. Mengataasi perubahan iklim7. Mengatasi tantangan lingkungan8. Mendorong pertumbuhan

inklusif dan berkelanjutan dan pekerjaan yang layak

29

9. Mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi

10. Mengatasi tantangan demografis11. Meningkatkan kontribusi positif

migran12. Mengatasi tantangan urbanisasi13. Membangun perdamaian dan

pemerintahan yang efektif didasarkan pada aturan hukum dan suara lembaga

14. Mendorong kemitraan global15. Memperkuat kerangka kerjasama

pembangunan internasional

9. Mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi

10. Mengatasi tantangan demografis11. Meningkatkan kontribusi positif

migran12. Mengatasi tantangan urbanisasi13. Membangun perdamaian dan

pemerintahan yang efektif didasarkan pada aturan hukum dan suara lembaga

14. Mendorong kemitraan global15. Memperkuat kerangka kerjasama

pembangunan internasional

MDGs 2000 – 2015

1 Eradicate Poverty & Hunger

2 Achieve Universal Primary Education

3 Promote Gender Equality and Empower Women

4 Reduce Child Mortality Rate

5 Improve Maternal Health

6 Combat HIV/AIDS, Malaria and Other Diseases (TB)

7 Ensure Environmental Sustainability

8 Develop a Global Partnership For Development

POST 2015

1 End Poverty

2 Empower Girls and Women and Achieve Gender Equality

3 Provide Quality Education and Lifelong Learning

4 Ensure Healthy Lives

5 Ensure Food Security and Good Nutrition

6 Achieve Universal Access to Water and Sanitation

7 Secure Sustainable Energy

8 Create Jobs, Sustainable Livelihoods, and Equitable Growth

9 Manage Natural Resource Assets Sustainably

10 Ensure Good Governance and Effective Institutions

11 Ensure Stable and Peaceful Societies

12 Create a Global Enabling Environment and Catalyse Long-Term Finance

PEMETAAN KONVERGENSI SDGS, UN GA,

DAN HLPEP

PEMETAAN KONVERGENSI SDGS, UN GA,

DAN HLPEP

31

NO.

AREA FOKUSOWG on

SDGsUN GA

HLPEP

1. Kemiskinan ● ● ●

2. Inequality ●

3. Pemberdayaan Perempuan ● ●

4. Kualitas Pendidikan ● ● ●

5. Peningkatan Kesehatan ● ● ●

6. Perubahan Iklim ●

7. Lingkungan ● ● ●

8. Pertumbuhan yang Berkelanjuta ● ●

9. Kelaparan dan Keamanan Makanan

● ● ●

10. Tantangan Demografi ● ●

11. Pekerja Migran ●

12. Urbanisasi ● ●

13. Kedamaian dan Pemerintah ● ● ●

14. Kemitraan Global ● ● ●

15. Pembangunan Internasional ●

16. Air dan Sanitasi ● ●

17. Energi ● ●

18. Aset sumber daya alam ●

19. Infrastruktur ●

20. Pembangunan sosial ●

Integrasi MDGs Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan

RPJPN

RPJMN

RENSTRA K/L

RPJMD

RENSTRA DAERAH

RKP

RKPD

APBN

APBD

TUJU

AN

PEM

BA

NG

UN

AN

M

ILEN

IUM

/MD

Gs

PELAKSANAANPROGRAM

VISI & MISI PRESIDEN

VISI & MISI KEPALA DAERAH

MDGs telah diarusutamakan dalam berbagai dokumen perencanaan NASIONAL (RPJPN, RPJMN, RKP), perencanaan K/L (RENSTRA, RENJA KL) dan implementasi

pembiayaan dalam dokumen anggaran (DIPA) 32

MAINSTREAMING MDGs, SDGs, DAN POST 2015 DEVELOPMENT AGENDAS

PENUTUP

33

77

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

34

Fokus TA 2014:oMeningkatkan Kinerja Program KKB dalam kerangka pencapaian target RPJMN 2014, MDGs 2015, dan melanjutkan SDGs 2015;oTerobosan pelaksanaan program di wilayah yang memiliki daya ungkit tinggi untuk pencapaian target kinerja KKB;oFokus sasaran target penjaringan calon akseptor, seperti pasangan usia muda, pasangan paritas rendah/memiliki anak 2;oPeningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pembinaan generasi berencana (genre);openurunan angka “DO” dan peningkatan penggunaan alokon jangka panjang (MKJP); oPeningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/Puskesmas (jaminan ketersediaan alokon di fasyankes);oHarmonisasi Kebijakan dan Pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar-sektor.

Pelaksanaan JKN-SJSN (BPJS):oKerjasama antara BKKBN, Kemenkes, dan Pemda, serta Pemangku kepentingan lainnya;oPenyempurnaan regulasi, utamanya pelaksanaan di tingkat lapangan (jaminan ketersediaan alokon, mekanisme pembiayaan pelayanan KB di Bidan Praktek yang bekerjasama dgn fasyankes provider BPJS);oTerus melakukan sosialisasi secara Intensif tentang proses pelayanan jaminan kesehatan, utamanya jaminan persalinan dan pelayanan KB.

TERIMA KASIH

35

LAMPIRAN

36

SJSN-JKN (BPJS)

BAPPENAS

Rencana aksi pengembangan

faskes, nakes, sistem rujukan dan infrastruktur

Kajian berkala BPJS Kesehatan terhadap fasyankes (pemberi pelayanan kesehatan) terhadap standar yang ditetapkan

Peningkatan upaya kesehatan promotif preventif baik masyarakat maupun perorangan

• Distribusi belum merata

• Kualitas bervariasi• Sistem rujukan belum

optimal• Cara Pembayaran

belum optimal

-Perluasan dan Pengembangan

faskes dan nakes secara

komprehensif -Evaluasi dan

penetapan pembayaran

•Jumlah mencukupi• Distribusi merata• Sistem rujukan

berfungsi optimal• Pembayaran dengan

cara prospektif dan harga keekonomian

untuk semua penduduk

KEGIATAN-KEGIATAN:

Implementasi roadmap: pengembangan dan pemantauan faskes, nakes, sistem rujukan, infrastruktur lainnya.

Penyusunan Standar,

prosedur dan pembayaran

faskes Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian

PETA JALAN ASPEK PELAYANAN KESEHATAN DALAM SJSN-JKN (BPJS)

38Sumber data: Kemenkes, 2013

BAPPENAS

39

No. MASALAH YANG DIHADAPI JALAN KELUAR

1. Dukungan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasionala) Kepesertaan JKN belum memenuhi sasaran: Cakupan : 64,6%

penduduk tetapi Susenas: 41%b) Fasilitas kesehatan masih banyak yang belum memenuhi

standar: sarana, tenaga dan kualitasc) Banyak fasilitas kesehatan swasta yang belum bekerjasama

dengan Pemerinntahd) Belum adanya skema besar pengembangan kapasitas fiskal

untuk pembayaran PBI, penyediaan fasilitas dan ketenagaane) Belum dimanfaatkannya JKN sebagai instrumen mendorong

prioritas nasional kesehatanf) Kerangka regulasi belum lengkap, sosialisasi dan advokasi

masih lemah dan sistem pemantauan dan evaluasi belum terbentuk

1. Mengembangkan mekanisme peningkatan kepesertaan untuk Non-penerima upah Jamsostek, Jamkesda dan TNI/POLRI

2. Menyiapkan ketersediaan, standar dan menjamin compliance standar sarana, tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan

3. Menguatkan mekanisme kontrol terhadap eksalasi biaya JKN (klaim)

4. Menguatkan JKN sebagai bagian dari SKN untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional

5. Penguatan kembali kebijakan kesehatan publik terutama upaya promotif dan preventif

6. Meningkatkan kerjasama dengan provider swasta

2. Pengembangan JKN menuju universal health coverage tahun 2019: a) Peningkatan Kepesertaanb) Pembiayaan, pembayaran dan paket manfaatc) Kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan d) Pengaturan peran kesehatan publik

PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) BIDANG KESEHATAN (JKN)

BAPPENAS

Peraturan perundangan program KB dalam JKNPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN

KESEHATAN

Pasal 21(1) Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan:a. penyuluhan kesehatan perorangan;b. imunisasi dasar;c. keluarga berencana; dand. skrining kesehatan.

(4) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana

Pasal 25

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:•pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;

•pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali UGD;

•…………. ………… (k)

•alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;

FOKUS UTAMA BKKBN SAAT INI:MENJAMIN KETERSEDIAAN ALOKON ERA JKN

MENJAMIN DISTRIBUSI ALOKON ERA JKN

BAPPENAS

41

Jenis FaskesJumlah Faskes

Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Per 1 Jan

2014

Jumlah Faskes yang Potensial Bekerjasama

dengan BPJS 2014 - 2019

Jumlah Klinik KB yang teregister di BKKBN

Faskes Primer

Puskesmas 9.598 9.598 0 Puskesmas 10.656; Pustu 4.924, lainnya 9.052Klinik/dr/ drg/swasta 30.130 6.263 23.768

TOTAL 39.728 15.861 23.768 24.632

Faskes Lanjutan

RS Pemerintah 589 533 56 RS dan RS Bersalin1.832RS Swasta 961 919 42

RS Khusus + Jiwa 505 109 396

RS TNI 114 104 10

RS POLRI 45 45 0

TOTAL 2.214 1.710 504 1.832

Faskes Primer+lanjutan 41.942 17.571 24.272 26.464

PETA FASYANKES BPJS(Provider BPJS dan Klinik KB/BKKBN)

Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN-BPJS)

• Target faskes primer yang berkerja sama dengan BPJS pada tahun 2014 berjumlah 12.731, di mana 9.598 diantaranya adalah Puskesmas yang merupakan bagian dari faskes yang telah teregister oleh BKKBN (terdapat 26.464 klinik KB yang telah diregister)

• Fasyankes yang bekerjasama dengan BPJS (2015-2019) berjumlah 24.272 fasyankes, sementara jumlah klinik KB yang teregister berjumlah 26.424 terdapat selisih antara klinik KB yang terdata di Kemkes dengan BKKBN

• Belum dapat dipastikan mekanisme pembiayaan layanan KB di bidan praktek (termasuk pelayanan persalinan) yang menjadi bagian dari puskesmas/pustu yang merupakan provider BPJS

BAPPENAS

UPAYA DUKUNGAN PELAKSANAAN JKN(Terkait Program KB)

1. ADVOKASI & KIE Promosi dan KIE Penguatan penggerakan lini lapangan

2. PENYEDIAAN ALOKON Menjamin kecukupan kebutuhan alat dan Obat Kontrasepsi baik jumlah maupun

kualitasnya Menjamin ketersediaan alat/obat kontrasepsi secara “cafetaria sistem” di faskes yang

mempunyai PKS dengan BPJS (PT.Askes) Menjamin ketersediaan alat/obat kontrasepsi di faskes yang telah terregister oleh

BKKBN Peningkatan pengelolaan logistik yang efektif dan efisien melalui Aplikasi IT Penyediaan Gudang ALKON di Kab/Kota (dari DAK) Penguatan SDM Pengelola alokon

3. PENGUATAN KAPASITAS PROVIDER PELAYANAN KB Pelatihan CTU bagi dokter dan bidan Pelatihan MOW dan MOP bagi dokter

4. MONITORING DAN EVALUASI R/R pelayanan KB SJSN Penguatan pendataan Keluarga (pembinaan peserta KB aktif)

BAPPENAS

YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM DUKUNGAN PELAKSANAAN JKN

(Terkait Program KB)

• Sistem perhitungan Alokon disesuaikan dengan Target/Sasaran kepersertaan JKN?

• Kesepakatan Alur Distribusi Alokon Era JKN (untuk menjamin ketersediaan Alokon di Faskes)?

• Dasar hukum kewenangan distribusi Alokon hingga Faskes oleh BKKBN?

• Kebijakan Pemerintah dalam menjamin Pembiayaan (ketersediaan alokasi anggaran) Pengadaan dan Distribusi Alokon Era JKN?

• Strategi operasional yang akan digunakan dalam pencapaian sasaran peserta KB

USULAN ISU DRAFT AWAL RPJMN 2015-2019(HASIL IDENTIFIKASI ISU BERDASARKAN KAJIAN PENDAHULUAN)

BAPPENAS

USULAN ISU STRATEGIS DRAFT RPJMN 2015-2019

DIDUKUNG OLEH:

DIDUKUNG OLEH:

PEMBA-NGUNAN

EKONOMI

PEMBA-NGUNAN

EKONOMI

PEMBA-NGUNAN

HUKUMDAN HAM

PEMBA-NGUNAN

HUKUMDAN HAM

PEMBA-NGUNAN SDA - LH

PEMBA-NGUNAN SDA - LH

PEMBA-NGUNAN

INFRASTRUKTUR

PEMBA-NGUNAN

INFRASTRUKTUR

PENGEM-BANGAN

IPTEK

PENGEM-BANGAN

IPTEK

DLLDLL

Peningkatan Kualitas SDM

(HDI, GDI, NRR)

Peningkatan Kualitas SDM

(HDI, GDI, NRR)

Peningkatan layanan KB

yang berkualitas dan merata

Peningkatan layanan KB

yang berkualitas dan merata

Penurunan TFR dan

LPP

Penurunan TFR dan

LPP

PRIORITAS SUB BIDANG

(OUTPUT)

SASARAN SUB BIDANG

(OUTCOME)

SASARANBIDANG

(IMPACT)

45

Proxy Indikator:-CPR-Unmet Need-Jumlah Peserta KB-Angka “DO” -MKJP

BAPPENAS

Hasil Identifikasi Isu StrategisDRAFT RPJMN 2015-2019

Isu Strategis 1: Penguatan efektifitas advokasi dan KIE tentang keluarga berencana dan Kespro

1. Pelaksanaan advokasi dan KIE keluarga berencana dan kesehatan reproduksi belum efektif (pengetahuan tidak diikuti perilaku).

2. Terdapat kesenjangan informasi KB dan kesehatan reproduksi3. Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai keluarga berencana yang belum responsif gender4. Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE program KB belum dipahami secara optimal5. Peran bidan dan petugas KB dalam konseling KB belum optimal

Isu Strategis 2: Pengutaan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata1. Angka pemakaian kontrasepsi tidak meningkat signifikan2. Unmet need masih tinggi. 3. Kesenjangan CPR dan unmet need antarprovinsi, antarwilayah, antartingkat pendidikan, dan

antartingkat kesejahteraan:4. Penggunaan alokon jangka pendek terus meningkat, sementara prevalensi MKJP (MOW, MOP,

IUD dan Implant) cenderung menurun.5. Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi meningkat. 6. Kualitas pelayanan medis KB belum sesuai standar serta ketersediaan alat kontrasepsi yg blm

memadai di fasyankes7. Kompetensi tenaga lapangan KB dan tenaga medis (bidan dan dokter) belum memadai di

seluruh wilayah

46

BAPPENAS

Hasil Identifikasi Isu StrategisDRAFT RPJMN 2015-2019

Isu Strategis 3: Peningkatan pemahaman remaja mengenai penyiapan kehidupan berkeluarga dan kesehatan reproduksi

1. Angka kelahiran pada usia remaja usia remaja 15-19 tahun masih tinggi, dan terdapat kesenjangan antar-wilayah

– Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah

– Prilaku seks bebas di kalangan remaja meningkat dan berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan

– Merokok dan minum menuman beralkohol di kalangan remaja dan generasi muda semakin meningkat

– Cakupan dan peran pusat informasi dan konseling remaja (PIK Remaja) belum optimal

Isu Strategis 4: Penguatan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan2. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran orangtua tentang peran dan fungsi keluarga

(tribina keluarga/bina keluarga balita, remaja, dan lansia), utamanya pentingnya pengasuhan anak dan remaja;

3. Belum pahamnya masyarakat dan belum meratanya komitmen pengambil kebijakan terhadap peran dan fungsi keluarga (8 fungsi keluarga, yaitu Agama, Sosial, Cinta Kasih, Perlindungan, Reproduksi, Pendidikan, Ekonomi, dan Lingkungan);

4. Terbatasnya jumlah dan kemampuan tenaga lapangan dan atau kader dalam hal memberikan KIE mengenai pengasuhan dan tumbuh kembang anak, serta perawatan bagi lansia.

47

BAPPENAS

Hasil Identifikasi Isu StrategisDRAFT RPJMN 2015-2019

Isu Strategis 5: Penguatan kelembagaan Keluarga Berencana (KB)

1. Dukungan peraturan perundangan yang belum memadai terhadap pelaksanaan program KB

2. Dukungan dan komitmen pemerintah daerah terhadap program KB rendah

3. Kuantitas dan kualitas tenaga lapangan yang kurang memadai serta penggerakan lini lapangan yang melemah.

4. Koordinasi program KB dengan program pembangunan lainnya masih lemah.

5. Kemitraan yang masih bersifat MoU dan belum dilengkapi panduan teknis/operasional

48

Proses SDGs

49

BAPPENAS

Proses Penyusunan Post-2015 Development Agenda

50

Workstream by Secretariat

General

Post 2015 Sustainable

Develop-ment

Agenda