Upload
fadilla-fitriana
View
172
Download
8
Embed Size (px)
Citation preview
DEMOGRAFI TERAPAN
“KEBIJAKAN PENDUDUK DI KALIMANTAN TENGAH”
Disusun oleh :
KELOMPOK III
MEDINA JUNIAR 150610100086
FADILLA FITRIANA 150610100094
GALIH IKHSAN F 150610100096
FAISAL IGHFAR 150610100105
Universitas Padjadjaran
Fakultas Pertanian
2012
1
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanawataala karena berkat
rahmat serta hidayah-Nyalah kami dapat memperbaiki dan menyelesaikan makalah ini.
Shalawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada Nabi Muhammad
Sawlawlohualaihiwasalam beserta para sahabat-Nya.
Laporan ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Demografi. Pada makalah
ini penyusuhun membahas megenai kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai
kependudukan di Kalimantan Tengah.
Terimakasih kami ucapkan kepada bapa dosen mata kuliah demografi Bapak Dika
dan semua pendukung dalam pembuatan makalah ini.
Kami menyadari banyak sekali kekurangan dalam laporan ini, maka dari itu kami
senantiasa meminta kritik dan saran dengan senang hati yang sifatnya membangun guna
perbaikan makalah ini.
Penyusun,
Kelompok 3
Jatinangor, Mei 2012
2
BAB I
PENDAHULUAN
Sensus penduduk 2010 menunjukkan adanya tambahan jumlah penduduk yang cukup besar
dibandingkan dengan hasil proyeksi penduduk. Peningkatan jumlah penduduk tersebut
perlu disikapi dengan lebih serius menyangkut kualitas, persebaran dan permasalahan
yang mungkin timbul.
Pencapaian angka harapan hidup yang tinggi bukannya tidak menimbulkan permasalahan,
bahkan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup manusia baik fisik maupun
mental.
Tingkat pendidikan yang rendah, kemiskinan, proporsi penduduk berusia kerja yang tinggi,
peluang kerja yang terbatas menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Belum lagi persoalan remaja, persoalan lansia dan pembangunan Keluarga Indonesia
menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam pembangunan manusia.
Jumlah penduduk yang terus bertambah mempengaruhi berbagai permasalahan yang terkait
dengan penduduk antara lain ketersediaan pangan, ketersediaan lahan, ketersediaan energi
dan sebagainya. Walaupun income per capita sekarang sudah mencapai $3000, namun
Indonesia masih harus terus berjuang mengatasi bermacam-macam persoalan yang
bersumber dari penduduknya yang besar itu.
MASALAH KEPENDUDUKAN
1. Penyediaan Lapangan Kerja
2. Memberikan Kesempatan Pendidikan
3. Meningkatkan Kesehatan
4. Menambah Kesejahteraan Penduduk
Masalah yang timbul oleh kependudukan, maka dari itu diperlukan kebijakan untuk
menyelaraskannya.
3
BAB II
PEMBAHASAN
PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KALIMANTAN TENGAH
Untuk Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan provinsi luas wilayah 153.800 km
dengan jumlah penduduk 2.212.089 dan dengan kepadatan penduduk 14 jiwa/ km2
merupakan masalah tersendiri dalam pengelolaan kependudukannya.
KEBIJAKAN
Kebijakan di bidang kependudukan di Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah diarahkan
untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di daerah yang mempunyai kepadatan dan
laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta mengarahkan persebaran penduduk yang
lebih merata terutama ke daerah jarang penduduk, dengan memperhatikan kemampuan
daya dukung alam dan daya tampung lingkungan hidup.
Pertumbuhan penduduk dikendalikan antara lain dengan upaya peningkatan keluarga
berencana mandiri. Bersamaan dengan itu, upaya peningkatan kualitas penduduk
dilakukan dengan meningkatkan keluarga sejahtera, termasuk ibu dan anak, remaja,
serta penduduk lanjut usia. Peranan wanita yang dalam pembangunan Propinsi
Kalimantan Tengah telah meningkat diupayakan untuk dilanjutkan dan ditingkatkan
pembinaannya.
4
Persebaran penduduk dalam rangka menangani perambah hutan, diupayakan
melalui transmigrasi lokal. Sebagai daerah penerima transmigran, upaya
memeratakan persebaran penduduk dan tenaga kerja ke berbagai kawasan
andalan dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Propinsi Kalimantan Tengah
ditingkatkan antara lain melalui transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa
berbantuan, dan transmigrasi swakarsa mandiri.
KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
Kebijaksanaan Kependuduk berhubungan dengan dinamika kependudukan,
yaitu perubahan pada tingkat Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi.
Dengan kebijakan – ebijakan tersebut, dapat menstabilkan pertumbuhan
penduduk di Kalimantan tengah :
1. Kebijakan Koalisi
Salah satu kebijakannya adalah dengan Koalisi Indonesia untuk Kependudukan
dan Pembangunan atau disingkat Koalisi Kependudukan, sebagai organisasi
independen lumbung pikir, bersama dengan berbagai mitra kerja berperan aktif
melakukan kajian atas berbagai persoalan kependudukan, untuk dapat digunakan
sebagai masukan bagi penentu kebijakan dan perencana pembangunan
kependudukan di Indonesia serta memberikan sumbangsih bagi pengembangan
Grand Design Pembangunan Kependudukan di Indonesia.
Di bentuknya Koalisi Kependudukan di latar belakangi oleh partisipasi aktif
dalam
pengembangan
organisasi di provinsi Kalimantan tengah.
Terdapat hubungan Koalisi Kependudukan dengan BKKBN yaitu, menurut salah
satu dari amanat UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Perkembangan Keluarga adalah pembentukan koalisi ini.
5
Koalisi Kependudukan adalah tempat berkumpulnya pemikir-pemikir
kependudukan dan dalam kegiatan berusaha mengadvokasi dan memberikan
masukan terkait dengan isu kependudukan dan perkembangan keluarga di
Kalimantan Tengah.
Program strategis yang akan di lakukan Koalisi Kependudukan Kalteng dalam
waktu dekat ini diantaranya terdapat tiga hal umum, yaitu:
Pertama mengoptimalkan sosialisasi dan advokasi ke stake holder dan
masyarakat luas mengenai UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Perkembangan Keluarga,
kedua mem follow-Up pelaksanaan amanat UU tersebut, yakni
pembentukan BKKBD (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Daerah)
ketiga konsern terhadap keprihatinan perkembangan penduduk,
ketersediaan pangan dan peduli terhadap kondisi sosial kemasyarakatan.
2. Kebijakan Keluarga Berencana
Pembangunan Keluarga Berencana di Kalimantan Tengah sejauh ini sudah
berhasil di Kalimantan Tengah. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin bisa
dijadikan masukan.
Keberhasilan KB sangat didukung oleh tingkat pendidikan dan kondisi
sosioekonomi masyarakat dan hal tersebut berhasil di Kalteng dalam tataran kelas
menengah ke atas. Kedepannnya perlu diperhatikan masyarakat pra sejahtera.
Masalah kependudukan dan KB saya kira terletak pada pengarapan kelas sosial
tersebut.
Daerah dengan wilayahnya yang luas, namun jumlah penduduk masih relatif
sedikit, Fakta tersebut memang benar. Namun dalam hal itu ada beberapa hal yang
perlu diwaspadai. Pertambahan penduduk harus di kontrol. Jangan terjadi ledakan
penduduk. Adalah konsensus internasional bahwa ledakan penduduk adalah salah
6
satu masalah sosial yang sangat pelik. Yang kita perlukan sekarang di Kalimantan
Tengah adalah peningkatan kualitas kependudukan itu sendiri
Hal yang sudah dan akan di lakukan oleh Koalisi Kependudukan Kelimantan
Tengah diantaranya :
Sudah melakukan sosialisasi UU no 53 Tahun 2009 di 13 kabupaten dan 1 Kota.
Dengan harapan amanat UU tersebut dapat dilaksanakan yaitu pembentukan
BKKBD. Disamping itu juga kami sekarang dalam proses pendaftaran organisasi
di Kesbang Linmas Provinsi. Dan rencananya akan menyelengarkan Rakerda.
Koalisi Kependudukan tempat berkumpulnya berbagai elemen masyarakat dengan
tujuan melakukan kajian kependudukan dan memberikan masukan kepada instansi
yang memerlukan.
Namun dalam praktiknya tentu akan menghadapi kesulitan , seperti maslah teknis.
Sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan dan menghindari tumpang
tindih peraturan kependudukan.
tidak akan ada masalah dalam organisasi apabila semua anggota nantinya aktif
dalam memberikan masukan yang konstruktif dan turut berperan serta dalam
tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi.
3. Kebijakan Program Transmigrasi
Pemprov Kalteng mengambil tindakan tegas menyikapi banyaknya masalah dalam
program transimigrasi, dan dalam perkembangannya beberapa lokasi transmigrasi
di Kalteng telah berhasil dan berkembang baik.
Namun demikian, ada pula yang belum berkembang dan mengalami kegagalan
akibat berbagai masalah yang timbul. Ada masalah pertanahan, seperti tumpang
tindih peruntukan lahan, okupasi penduduk setempat terhadap lahan transmigrasi,
sertifikasi lahan dan adanya kecemburuan sosial bagi penduduk desa sekitar
7
Pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan dan pembenahan
terhadap lokasi atau eks lokasi yang bermasalah tadi secara intensif, termasuk
lokasi baru agar tidak timbul masalah.
Karena itu, diputuskan untuk menunda sementara (moratorium) program
pembangunan Pemukiman Transmigrasi Baru (PTB) dan penempatannya di
beberapa kabupaten di wilayah Kalteng, sejak tahun 2013 sampai dengan
terselesaikannya beberapa permasalahan tersebut.
Sepanjang calon lokasi benar-benar clear and clean, layak huni, layak usaha, layak
berkembang dan layak lingkungan. Selain itu, usulan tersebut merupakan program
prioritas kabupaten dan telah dibahas serta dinyatakan layak program oleh
Kemenakertrans RI.
Catatan Tabengan, berdasar data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Kalteng, penerimaan transmigran di wilayah itu pada 2011 lalu
berjumlah 810 kepala keluarga (KK).
Sedangkan pada 2012 meningkat cukup tajam menjadi 1.370 KK dan merupakan
terbesar dalam sejarah program transmigrasi di Kalteng. Ke-1370 KK itu akan
ditempatkan di 6 kabupaten, Sukamara, Lamandau, Gumas, Kapuas, Katingan,
dan Seruyan.
Hingga saat ini transmigran yang masih di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Bina berjumlah 2.225 KK. Mereka berada di Kabupaten Seruyan dan
Kotawaringin Barat, ditambah 810 KK pada 2011. Sedangkan transmigran
lainnya sudah menjadi desa definitif di kabupaten/kota.
4. Kebijakan Mortalitas
Perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian
kematian dan kesakitan dalam masyarakat dari waktu kewaktu. Disamping itu
kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian
keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan
lainnya. Angka kematian pada umumnya dapat dihitung dengan melakukan
8
berbagai survei dan penelitian.
Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat maka semakin panjang angka
harapan hidup di suatu daerah. Maka dari itu diadakan kebijakan mengenai
peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
I. PERMASALAHAN
A. Penyediaan infrastruktur
B. Pengembangan Ekonomi lokal
C. Kualitas dan keterjangkauan
Pendidikan
D. Kesejahteraan Sosial
E. Pengembangan Kapasitas
Birokrasi
F. Masalah pengelolaan sumberdaya
alam
II. ISU STRATEGIS
A. Kebijakan internasional
B. Kebijakan Nasional
C. Kebijakan regional
D. Komitmen Internasional
terhadap Adaptasi dan
Mitigasi Perubahan Iklim
Global
A. Masalah penyediaan Infrastruktur
1. Belum terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan
informatika yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan.
2. Masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan
pangan
3. Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat.
4. Masih rendahnya kualitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan
jembatan, serta prasarana lalu lintas air antarkabupaten/kota.
9
5. Luasnya wilayah Kalimantan Tengah yang dihuni oleh penduduk relatif
sedikit dan terpencar-pencar menyebabkan pelayanannya menjadi sulit.
B. Pengembangan Ekonomi lokal
a. Pengelolaan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta
kehutanan belum dikelola secara profesional dan sebagian besar
masih dikelola secara tradisional.
b. Masih rendahnya produktifitas pertanian, perkebunan, perikanan,
peternakan, serta kehutanan.
c. Belum terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang
terpadu.
d. Masih rendahnya kualitas pengembangan pemasaran pariwisata
dan pengelolaan destinasi wisata.
e. Masih rendahnya kualitas kelembagaan dalam pelayanan
penanaman modal.
f. Masih rendahnya kualitas iklim usaha, promosi dan kerjasama
investasi.
g. Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumberdaya
produktif (bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran
serta informasi pasar).
h. Masih rendahnya produktifitas dan daya saing produk koperasi dan
UMKM.
i. Belum optimalnya penyelenggaraan kemitraan usaha antara
ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar.
j. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak memenuhi kaidah-
kaidah teknis menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang
sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor lain
10
C. Masalah kualitas & keterjangkauan pendidikan
1. Kondisi geografis Kalimantan Tengah yang begitu luas dan sulit
dijangkau diperlukan strategi khusus dalam mewujudkan
pelayanan pendidikan yang prima.
2. Tingkat pelayanan pendidikan kepada publik masih perlu
ditingkatkan terutama pelayanan pendidikan pada masyarakat di
daerah pedalaman/ terpencil/terpinggir.
3. Kompetensi dan relevansi serta daya saing lulusan satuan
pendidikan perlu ditingkatkan.
4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan.
D. Kesejahteraan sosial
1. Tingginya angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan serta tingginya
proporsi balita kurang gizi.
2. Tingginya kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan
kesehatan antar wilayah, gender dan kelompok pendapatan.
3. Terjadinya beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita
masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular.
4. Masih perlunya ditingkatkan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan,
keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah
Kalimantan Tengah.
E. Masalah pengembangan kapasitas birokrasi
1. Pelaksanaan otonomi daerah yang masih setengah-setengah, antara
lain dengan masih banyaknya instansi Pemerintah di daerah
(“kanwil-kanwil”) menyebabkan proses koordinasi masih lemah.
11
2. Kurangnya peran Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah.
3. Masih adanya “kebijakan” pembangunan oleh Pemerintah yang
kurang berpihak ke Wilayah Indonesia Bagian Timur.
4. Masih diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup
antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan serta masih
rendahnya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan.
5. Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dalam
menciptakan ketertiban dan ketentraman umum.
6. Ketentraman dan ketertiban masih perlu diciptakan secara lebih
efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.
7. Kurang efektifnya mekanisme pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan, serta masih lemahnya peran serta
masyarakat dalam pengambilan keputusan khususnya di bidang
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
8. Pembangunan di sektor lingkungan hidup belum menjadi isu
sentral pembangunan.
9. Masih belum optimalnya produktivitas pemanfaatan dan
pengendalian ruang sesuai aturan hukum yang berlaku
F. Masalah pengelolaan sumberdaya alam
1. Potensi sumberdaya alam Kalimantan Tengah yang berlimpah berupa
wilayah yang luas, sumber daya hutan, pertanian, perikanan, kelautan,
perkebunan, pertambangan, kawasan gambut dan lain sebagainya belum
sepenuhnya dapat dikelola secara optimal.
2. Masih banyak ijin-ijin pengelolaan sumberdaya alam yang telah
dikeluarkan pemerintah namun belum sepenuhnya didayagunakan
12
3. Pendayagunaan sumberdaya alam umumnya masih pada tahap
menghasilkan bahan mentah atau komoditas primer yang mempunyai nilai
tambah yang rendah
4. Pola pendayagunaan sumberdaya alam yang cenderung tidak terkendali
berakibat pada berbagai kawasan, seperti kawasan lahan gambut dan
kawasan HoB serta kawasan strategis yang mempunyai fungsi daya
dukung lingkungan lainnya yang merupakan sumberdaya alam yang tak
ternilai akan terancam, serta terdegradasi semakin meluas dan pada
akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap perubahan iklim
global.
ISU STRATEGIS
Isu strategis à Kebijakan Internasional
1. Meningkatnya kerjasama ekonomi yang ditandai dengan lahirnya
Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC, EEC,
ASEAN, AFTA, G-8 dan lain sebagainya.
2. Penghormatan terhadap hak-hak individu terlalu ditonjolkan sehingga
dapat mengorbankan hak-hak masyarakat secara keseluruhan
3. Adanya kesadaran masyarakat dunia untuk menjaga dan memelihara
planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan
yang mengglobal
4. Komitmen MDG’s yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh
PBB
Isu strategis à Kebijakan Nasional
1. Isu demokratisasi yang cenderung melebihi porsinya, dimana
masyarakat menuntut peran yang lebih besar dalam berbagai aspek
pembangunan
2. Keterbatasan Sumber Daya Energi Listrik Dalam Mendukung
Pengembangan Ekonomi Lokal
13
3. Isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditandai dengan dibentuknya
beberapa lembaga yang menangani HAM
4. Isu Lingkungan hidup, dengan meningkatnya pencemaran dan
kerusakan Lingkungan Hidup
5. Isu Otonomi Daerah, dengan ditetapkanya Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Isu strategis à Kebijakan Regional
A. Tantangan untuk meningkatkan derajat ekonomi kawasan dengan tetap
menjaga isu tentang kelestarian lingkungan alam :
1. Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan
berbasis sumber daya alam lokal
2. Adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah
3. Degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dan mitigasi
bencana
4. Masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan
UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental
perekonomian di daerah.
5. Masih tingginya kebutuhan investasi di sektor strategis di wilayah
pusat-pusat pertumbuhan
6. Masih belum optimalnya perkembangan produktivitas dan
pendapatan masyarakat di sektor pertanian dalam arti luas
B. Kendala infrastruktur dan keterjangkauan berbagai kawasan:
1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas prasarana perhubungan
2. Lemahnya integrasi jaringan infrastruktur multimoda
3. Lemahnya aksesibilitas wilayah-wilayah pedalaman
4. Masih banyaknya infrastruktur strategis yang harus dibangun dan
dikembangkan untuk membuka keterisolasian dan percepatan
pembangunan wilayah.
C. Rendahnya mutu layanan umum:
14
1) Masih belum meratanya jangkauan pelayanan dasar pendidikan
dan rendahnya mutu pelayanan pendidikan di daerah perdesaan
dan pedalaman di Kalimantan Tengah
2) Masih belum optimalnya cakupan layanan kesehatan dasar dan
kualitas pelayanan kesehatan di pusat-pusat yankesmas di daerah
3) Masih belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial
dan kinerja pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya
4) Masih belum optimalnya cakupan layanan pendidikan dan
kualitas pembelajaran di pusat-pusat pendidikan di daerah
5) Masih belum meratanya jangkauan pelayanan kesehatan dasar
dan rendahnya mutu pelayanan kesehatan di daerah perdesaan
dan pedalaman di Kalimantan Tengah.
D. Masih banyaknya desa tertinggal serta lemahnya daya dukung dan kualitas
SDM pedesaan:
1) Rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja
2) Masih tingginya Jumlah desa tertinggal (895 desa) atau 61,81%
dengan kondisi terbatas bidang infrastruktur, akses pendidikan,
akses kesehatan, perekonomian rakyat yang belum berkembang
serta kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat yang masih
rendah.
Isu strategis à Komitmen Internasional Terhadap Adaptasi dan Mitigasi
Perubahan Iklim Global
1. Pemerintah Indonesia telah menentukan target penurunan emisi
karbonnya sebesar 26 persen pada tahun 2020 dan meningkat menjadi
41 persen apabila ada dukungan nyata negara-negara maju
2. Sebagai bagian dari upaya penurunan emisi karbon tersebut, Pemerintah
Indonesia telah menandatangani Letter of Intens Kerjasama Indonesia-
Norwegia di bidang Kehutanan dan Perubahan iklim. Kerjasama ini
akan membantu Indonesia dalam mengelola sumberdaya hutan secara
lestari sekaligus mengurangi gas rumah kaca yang keluar dari kegiatan
15
deforestasi dan kerusakan lahan gambut.
3. Presiden RI telah menunjuk Provinsi Kalimantan Tengah sebagai
provinsi percontohan untuk melaksanakan tahapan awal pengurangan
emisi karbon dari kegiatan deforestasi dan degredasi atau lebih dikenal
dengan istilah REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and
Forest Degradation), pada Sidang Kabinet tanggal 23 Desember 2010.
4. Terpilihnya Kalimantan Tengah didasarkan pada kombinasi hasil
evaluasi kualitatif dan kuantitatif dimana terlihat bahwa Kalimantan
Tengah merupakan provinsi ketiga terluas dalam hal penutupan hutan
serta kawasan gambutnya dan sedang menghadapi tantangan nyata
deforestasi dan kerusakan gambut
5. Penunjukkan Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan
pelaksanaan REDD+ akan membawa implikasi yang luas. Kalimantan
Tengah harus mampu mengelola kompleksitas dari implementasi
tersebut yang antara lain mencakup reformasi birokrasi untuk menjamin
terwujudnya transparansi dan anti korupsi, penegakan hukum dalam
memberantas pembalakan liar, penataan batas kawasan hutan, integrasi
data bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan dan pertanian pada
tingkat Kabupaten/Kota.
6. Melalui kerjasama Indonesia-Norwegia, Pemerintah Norwegia akan
mendukung dalam hal transformasi kelembagaan dan penguatan
kapasitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan
tugas-tugas tersebut.
SASARAN
VISI SASARAN1. Sinergi dan harmonisasi
Pembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah melalui pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memerhatikan kesejahteraan
1. Teridentifikasinya cluster-cluster ekonomi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
2. Tumbuhnyacluster-cluster ekonomi unggulan daerah yang
16
rakyat dan lingkungan hidup. belum berkembang.3. Terwujudnya rencana
tata ruang yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah dan mengarusutamakan lingkungan
4. Diperolehnya persetujuan dari pemerintah pusat yang mendukung kota Palangka Raya sebagai pusat pemerintahan NKRI.
5. Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup
2. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta
merata
1. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Penataan sistem pendidikan yang efektif dan efisien.
3. Tersedianya sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
4. Tersedianya akses infrastruktur menuju pusat-pusat pendidikan.
3. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau
1. Tersedianya standar pelayanan kesehatan
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan
3. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan
4. Tersedianya akses infrastruktur kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat
17
4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat
1. Terwujudnya jaringan transportasi serta komunikasi dan Informatika
2. Terwujudnya peningkatan kelas bandara Tjilik Riwut dan Bandara Penunjang di Kalimantan Tengah
3. Terpeliharanya dan terbangunnya infrastruktur pengairan makro dan mikro, serta pencetakan sawah.
4. Tersedianya sumber daya energi yang terjangkau.
5. Pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan
1. Tersedianya regulasi dan fasilitasi yang mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan.
2. Meningkatkan kemampuan managerial pelaku ekonomi kerakyatan
3. Terlaksananya program pembangunan daerah berbasis kemitraan usaha
6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan Pemerintah
1. Peningkatan ketrampilan masyarakat yang menunjang kegiatan ekonomi
2. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis.
7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah
1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai dan sejahtera di bumi Tambun Bungai
2. Meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap adat istiadat lokal.
18
DAFTAR PUSTAKA
http://kalteng.bkkbn.go.id/berita/328/
http://kalteng.bkkbn.go.id/berita/307/
http://pulpiskab.bps.go.id/index.php/component/content/frontpage
http://www.kaltengpos.web.id/?menu=detail_atas&idm=7809
[DOC] BAB 47 www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6026/
http://www.atn-center.org/index.asp
Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015
19