Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Berkeadilan

Disampaikan dalam Kongres Koperasi III

Kamis, 13 Juli 2017

16.6

15.4

14.2

13.3

12.512.0

11.4 11.311.2

10.7

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0.360

0.350

0.370

0.380

0.410

0.410

0.413

0.406

0.408

0.394

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

9.11

8.39

7.87

7.14

7.48

6.13

6.17

5.94

6.18

5.61

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kemiskinan (%) Ketimpangan (Rasio Gini) Pengangguran (%)

Kinerja Pembangunan Ekonomi: Kualitas Pertumbuhan Membaik

Source: Statistics Indonesia (BPS) 2

5,2 5,01 4,88

5,02 5,2

5,6

2014 2015 2016 2017 2018

Pertumbuhan Ekonomi (%) - 2017: RAPBNP - 2018: RAPBN (5,2% - 5,6%)*

2,5

8,36

3,35 3,02 4 4,5

2014 2015 2016 2017 2018

Inflasi (%)

*Kesepakatan Pemerintah dan DPR-RI per 13 Juni 2017

Ketidakadilan dalam

pasar tenaga

kerja/kesempatan

usaha

Lemahnya rantai

nilai diantara

sektor usaha

Kebijakan

tidak tepat

sasaran

3

Ketimpangan

penguasaan

lahan dan tanah

4

2 1

4 Faktor Ketimpangan

*Asumsi 1 keluarga mendapatkan antara 1 – 2 Ha

**Termasuk land bank

1

3

57

2

4

6

8

10

9

Reforma Agraria

Perkebunan

10 PILARKEBIJAKAN EKONOMI BARU

Pertanian

(Landless Farmer)

Nelayan & Budidaya

Rumput LautManufaktur

& ICT

Urban Poor &

Perumahan

Terjangkau

Sistem Pajak

Berkeadilan

Retail & Pasar

Pembiayaan &

Anggaran

Pemerintah

Vokasi,

Entrepreneurship,

Pasar Tenaga

Kerja

BERKEADILAN KEBIJAKAN PEMERATAAN

EKONOMI

PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS TIDAK AKAN BERKELANJUTAN KARENA

ADANYA EMPAT FAKTOR KETIMPANGAN

3

KPE MEMBERIKAN KEADILAN (FAIRNESS) KEPADA SEMUA PENDUDUK UNTUK MENDAPATKAN APA YANG

DIBUTUHKAN BAGI PERBAIKAN KUALITAS HIDUPNYA

Yang Kecil/Lemah:

• Individu (petani, nelayan, pedagang, miskin perkotaan, dsb.)

• Kelompok usaha (mikro/kecil)

• Daerah/Kawasan (tertinggal, terluar, terpencil, kumuh, dsb)

Hal ini terjadi karena: Situasi kepemilikan aset terbatas atau nol,

keterbatasan kemampuan, keterbatasan akses (teknologi, pembiayaan,

pasar, sarana/prasarana), serta diskriminasi

Diatasi dengan Kebijakan Pemihakan antara lain melalui redistribusi,

hibah, subsidi dan fasilitasi serta mengurangi hambatan untuk berpartisipasi.

Equality: Kesamaan perlakuan.

Equity : Keadilan (fairness) untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan agar memperoleh kesempatan untuk memperbaiki

kualitas hidup.

4

Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang berazaskan

demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang adil.

Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya pada sila ke (3) Persatuan

Indonesia dan sila ke (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi salah satu landasan

hukum dari KPE.

Selanjutnya UUD 45 Bab 14 tentang Perekonomian dan Kesejahteraan Nasional pada pasal 33 dimana

Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN KPE

Kerangka Kebijakan Ekonomi untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Sesuai UUD 1945

• Reformasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja

menjadi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis

pekerjaan. Dimulai dari sektor industri, diikuti sektor

jasa dan pertanian, melalui kerjasama Pemerintah,

BUMN dan Swasta.

• Kewirausahaan untuk mendorong terciptanya

pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai daya

saing. Mendorong pelaku usaha mikro dan kecil

berkembang menjadi pelaku usaha menengah dan

besar.

Reformulasi dan penajaman kebijakan

pengembangan industri manufaktur,

pariwisata, perdagangan dan perikanan

Mentransformasi

skema subsidi

secara bertahap

menjadi bantuan

tepat sasaran, tepat

waktu, dan tepat

jumlah, serta

menyatukannya

dengan semua bentuk

Bantuan Sosial.

Akses terhadap

lahan

Kesempatan

Bekerja/

Berusaha

Bantuan

Sosial

Kualitas Sumber

Daya Manusia

Kebijakan Ekonomi 4

• Melaksanakan reforma agraria dan hutan sosial melalui

pendekatan klaster, berbasis komoditi unggulan di KBI maupun KTI

• Redistribusi lahan sebagai modal masyarakat menengah ke bawah

• Sertifikasi dalam rangka legalisasi aset

• Implementasi kebijakan LP2B

• Menyediakan hunian penduduk miskin perkotaan.

5

Petani dan Nelayan Miskin Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan UMKM Ritel

Perkotaan Pencari Kerja dan Pengusaha UMKM

MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DI ATAS 6%

• Pertumbuhan ekonomi di atas 6% diperlukan dalam rangka menyerap tenaga kerja yang lebih besar.

• Pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diikuti dengan perbaikan kualitas pertumbuhan dengan menerapkan kebijakan

pemerataan ekonomi untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan rasio gini.

Mendorong Aktivitas

Ekonomi dan Perluasan

Kesempatan Kerja

Memperluas Akses Pasar

bagi UMKM

Meningkatkan kapasitas

SDM dan Pelaku Usaha

Mengurangi Beban

Pengeluaran Penduduk

Kurang Mampu

Meningkatkan Efektivitas

Pelayanan Dasar

Meningkatkan Peran

Daerah dalam Mendorong

Aktivitas Ekonomi

Perdesaan

Mempercepat Implementasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi

Mempercepat Implementasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi

Lahan Kesempatan Berusaha Kapasitas SDM

TARGET :

• Pembangunan

infrastruktur

• Pembangunan

kawasan industri

• Pengembangan

Destinasi pariwisata

• Kawasan Ekonomi

Khusus

• Perbaikan iklim

investasi

• Penguatan usaha mikro-

kecil

• Peningkatan akses kredit

• Permodalan dan layanan

kredit investasi

• Kemudahan, kepastian,

dan perlindungan usaha

• Pendidikan dan

pelatihan

• Kemitraan dengan

perusahaan

• Penguatan lembaga

Pendidikan

• Penerapan standarisasi

mutu UMKM

• Penataan bantuan

kepada keluarga

miskin bersyarat

• Reformasi subsidi

energi

• Perluasan Jaminan

Sosial pekerja informal

• Pemenuhan dokumen

kependudukan

• Pembangunan/perbaika

n infrastruktur

perdesaan

• Perbaikan lingkungan,

sanitasi, sarana air

bersih

• Efektivitas kebijakan

fiskal

• Meningkatkan fungsi

pelayanan

• Pemanfaatan Dana

Desa, DAK, dan

Transfer ke daerah

6

Peranan

Rendah

Peranan

Seimbang

Peranan

Tinggi

KETIMPANGAN PADA SEKTOR PERKEBUNAN

23 Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementan, 2016

Komoditas

Kelapa

Sawit

Tebu

Teh

Karet

Kelapa

Kakao

Kopi

Cengkeh

Kebutuhan masuknya pihak swasta

0% 100% 53%

24% 0% 100%

0% 100% 24%

0% 100% 9%

0% 100% 1%

0% 100% 1,6%

0% 100% 2,1%

0% 100% 1,3%

Penyerapan Tenaga Kerja Peranan Swasta dalam

Perkebunan 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR

3.651.636 3.701,321 5.184.747 5.218.322 5.503.418 10,8% Cukup dominan

1.042.173 996.648 1.068.022 1.066.434 1.068.569 0,6% Membutuhkan dorongan

peranan pihak swasta

untuk penelitian dan

pengembangan 198.037 201.260 99.591 101.198 101.744 -15,3%

2.310.169 2.303.360 2.398.117 2.434.375 2.442.598 1,4%

Perlu insentif untuk

mendorong pihak swasta

dalam penelitian, offtaker &

pengolahan

6.956.998 7.091.801 6.984.347 6.645.040 6.576.045 -1,4%

1.701.958 1.638.535 1.739.289 1.766.281 1.762.277 0,9%

1.929.459 2.047.273 1.935.956 1.827.371 1.852.245 -1,0%

4.760 4.760 4.762 4.762 4.766 0,03%

Peranan swasta dalam kelapa sawit jauh lebih dominan dibandingkan dengan komoditas lain, penyerapan TK pun setiap tahun terus meningkat.

Di sisi lain komoditas seperti tebu, teh, karet, kelapa, kakao, kopi dan cengkeh memerlukan peranan swasta dan koperasi yang lebih banyak demi

mendorong rantai nilai produksi yang lebih baik, terutama dalam peningkatan rantai nilai, peningkatan kualitas, dan sebagai offtaker / avalis.

7

Pemberdayaan sistem klaster dilakukan dengan membagi pemanfaatan tanah menjadi beberapa kegunaan. Fokus

diberikan pada penanaman tanaman pangan dan pengembangan nilai tambah (agroindustri). Berdasarkan

exercise ± 89% lahan akan digunakan untuk tanaman pangan

5.2% digunakan

untuk Fasum

5% digunakan

untuk ruang umum

0.35% digunakan untuk area

pemukiman sebanyak 1000 KK, per

KK menempati rumah dengan luas

lahan 70 m2

0.095% digunakan

gudang dan dryer

Sebesar 64.7% dari

luas lahan digunakan

untuk area usaha

pertanian berupa padi

4.9% digunakan

untuk area

agroindustri

Sebesar 24.6% digunakan untuk

produksi tanaman holtikultur

8

Pemberdayaan Dengan Sistem klaster

Pemberdayaan kluster akan dilakukan secara bersama dengan konsep mengkorporasikan koperasi oleh BUMN atau

badan usaha lainnya melalui bantuan modal dan manajemen profesional

Hal yang dapat dilakukan

Melakukan konsolidasi lahan yang tersebar

di perkebunan dan pertanian

Mengelola lahan milik masyarakat yang

tidak terkelola dengan baik/tidak produktif

BUMN akan membeli lahan pertanian yang

dimiliki oleh aktor non-pertanian

Memudahkan akses ke teknologi pertanian

dan aspek finansial.

1

2

3

4 Badan usaha milik

pemerintah atau lainnya

• Produktivitas lahan dapat semakin baik.

• Lahan yang dikelola tetap milik rakyat,

dimana rakyat mendapatkan semacam

dividen/return atas lahan yang dikelola

(passive income)

2 Skema Mengkorporasikan Koperasi Skema

Penguatan

Koperasi

Skema

Pengelolaan

Lahan Koperasi

Para petani maupun pemilik lahan yang tidak

mampu mengelola lahan

Petani Petani Petani Petani

Koperasi

• Memberikan bantuan ke

koperasi untuk memperkuat

agricultural practise

• BUMN bertindak sebagai off

taker dan membagi hasil

dengan koperasi

Para petani maupun pemilik lahan yang tidak

mampu mengelola lahan

Petani Petani Petani Petani

Koperasi

• Tetap membagi hasil keuntungan

dengan koperasi

• Petani ataupun aktor non-pertanian yang tidak mampu mengelola lahannya dapat langsung mendaftarkan diri kepada BUMN ini untuk nantinya akan digabungkan ke dalam

koperasi oleh BUMN tersebut

• Petani berpendapatan rendah yang membutuhkan dana meskipun sawah mereka masuk dalam LP2B bisa terbantukan dengan adanya BUMN ini

OUTPUT

Implementasi Klaster dengan Skema Mengkorporasikan Koperasi

9

Kepemilikan kolektif (strata title) melalui skema koperasi. Peran koperasi adalah untuk konsolidasi lahan

dengan pengorganisasian petani yang mengarah pada konsep korporat. Diharapkan program ini dapat

memberikan akses lahan bagi 4,5-9 juta penduduk miskin di 3 propinsi dengan penduduk miskin terbanyak

dalam waktu 3 tahun.

Mengkorporasikan koperasi sehingga terbentuk supply chain pertanian. Bertujuan untuk meningkatkan

pendapatan bagi 3,4 juta rumah tangga petani tanpa lahan (landless farmer) melalui clustering lahan.

Koperasi sebagai sarana untuk mempermudah kerjasama dengan pihak swasta di sektor penyediaan

bibit, offtaker dan hilirisasi. Koperasi yang dikelola secara profesional akan menjadi pilar yang dapat

meningkatkan rantai nilai pada perkebunan rakyat dengan mendorong sinergi dengna pihak swasta. Proses ini

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani perkebunan di luar kelapa sawit.

Sebagai sarana untuk mempermudah mendapatkan pinjaman KUR. Melalui skema ini petani perkebunan

rakyat akan memiliki ruang untuk menerima bantuan kredit dengan memberlakukan tanggung renteng di

antara anggota koperasi.

Peran Koperasi dalam Reforma Agraria di Kebijakan Pemerataan Ekonomi

10

Skema I : Pemberdayaan Masyarakat Dengan Sistem Koperasi-Kepemilikan Bersama

Koperasi

Pendamping

Tenaga ahli untuk:

• Organisasi & SDM

• Ekonomi & Keuangan

• Pertanian

• Infra Struktur

Petani

Offtaker Avalis/Mitra/

Pemerintah 1

2

3 4

5

Badan usaha

Aset Milik Bersama

Rumah Peralatan

Pertanian Lahan Gudang Fasum

Keterangan:

1

2

3

4

Pendampingan dan pembinaan

Memberikan modal untuk usaha

pertanian

Input pertanian (bibit, sarana dan

prasarana, pupuk, dll.)

hasil pertanian dijual melalui koperasi

Hasil pertanian dijual ke offtaker

melalui koperasi dan dapat

ditingkatkan harga jualnya melalui

badan usaha tertentu

5

Kepemilikan semua aset dikuasai

oleh koperasi. Masyarakat hanya

boleh menggunakan akses untuk

mengelola lahan dan

memanfaatkan fasilitas

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan koperasi sebagai pengelola dan koperasi sebagai pemilik aset sehingga

masyarakat hanya diberikan akses untuk memanfaatkannya.

11

Skema II : Pemberdayaan Masyarakat Dengan Sistem Koperasi-Kepemilikan Masing-Masing

Koperasi

Pendamping

Tenaga ahli untuk:

• Organisasi & SDM

• Ekonomi & Keuangan

• Pertanian

• Infra Struktur

Petani

Offtaker Avalis/Mitra/

Pemerintah 1

2

3 4

5

Badan usaha

Aset Milik Bersama

Rumah Peralatan

Pertanian Lahan

Gudang

Aset Milik Masing-

masing

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan koperasi sebagai pengelola, sedangkan kepemilikan rumah & lahan

diberikan kepada masing-masing KK penerima program RA. Sehingga terdapat insentif bagi masing-masing KK untuk

mengusahakan lahan dengan optimal. Keterangan:

1

2

3

4

Pendampingan dan pembinaan

Memberikan modal untuk usaha

pertanian

Input pertanian (bibit, sarana dan

prasarana, pupuk, dll.)

hasil pertanian dijual melalui koperasi

Hasil pertanian dijual ke offtaker

melalui koperasi dan dapat

ditingkatkan harga jualnya melalui

badan usaha tertentu

5

Kepemilikan aset fasilitas

pertanian dimiliki oleh

koperasi untuk digunakan

bersama-sama, namun ada

hak kepemilikan rumah dan

lahan yang dimiliki.

12

13

PIHAK YANG TERLIBAT & TANGGUNG JAWAB

MASING-MASING PIHAK

PERUSAHAAN Membantu proses pemetaan

KEMENTERIAN ATR Identifikasi sertifikasi eksisting &

kawasan non hutan

KEMENTERIAN LHK Identifikasi kawasan hutan & izin

izin terkait

KEMENTERIAN ATR • Review Proses pemberian HGU baru

yang melibatkan seluruh stakeholder

• Registrasi ulang HGU existing agar

tidak tumpang tindih

• Percepatan administrasi sertifikat

ISPO bagi petani kecil yang sudah

memiliki HGU dan penyediaan

auditor perkebunan rakyat

• Identifikasi Calon Petani & Calon

Lahan (CP & CL)

KEMENTERIAN PERTANIAN

Bertindak sebagai avalis dan off-

taker

PERBANKAN

Memberi pembiayaan bagi

petani kecil

Sebagai langkah awal untuk mendukung pilot project peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat,

maka pemerintah akan melakukan proses Sertifikasi 30,000 Hektar lahan kelapa sawit milik petani kecil

dengan dibantu oleh pihak-pihak terkait lainnya

Proses Pemetaan 30 Ha x 1.000 Persil Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat

PERUSAHAAN

Sertifikat ISPO Legalitas lahan

Proses sertifikasi lahan untuk 30

Ha x 1000 Lahan

BANK Koperasi Petani

Kelapa Sawit

Pemberian pembiayaan kredit komoditas

untuk Koperasi

Sebanyak 30 Ha x 1000 lahan milik

petani kecil akan dipetakan

30 Ha

FRAMEWORK PILOT PROJECT

Durasi : 4 Bulan

Pionir Avalis :

Triputra Agro

Persada First

Resources Sinarmas

Perusahaan

dalam

PisAgro

13

PIHAK YANG TERLIBAT PIHAK YANG TERLIBAT

14

PIHAK YANG TERLIBAT PIHAK YANG TERLIBAT

KEMENTERIAN PERTANIAN Identifikasi lahan potensial untuk

peremajaan

DINAS PERKEBUNAN DAERAH Verifikasi wilayah yang menjadi

lokasi peremajaan

Penerbitan izin usaha dan sertifikasi

kebun bibit bagi kebun penangkaran

yang belum memliki sertifikat

KEMENTERIAN PERTANIAN Bertindak sebagai

avalis dan off-taker

PERBANKAN

Memberi pembiayaan bagi

petani kecil

Dalam perumusan paket kebijakan peremajaan karet, dibutuhkan tidak hanya skema pembiayaan bantuan

peremajaan, tapi juga perlu mencakup bagaimana mekanisme sertifikasi bibit dan penyaluran bantun dari

bibit yang sudah tersertifikasi melalui voucher.

PERUSAHAAN

Sertifikasi Bibit Pembentukan

Koperasi Petani

Karet

BANK KOPERASI

Pemberian pembiayaan kredit

komoditas untuk petani karet

Lokasi prioritas pilot project:

• Jambi

• Sum-Sel

• Kal-Bar

30 Ha

FRAMEWORK PILOT PROJECT

Kemitraan

dengan Swasta

Paket Kebijakan Peremajaan Perkebunan Karet

A. Pemilihan Wilayah B. Sertifikasi

Legalisasi

Lahan

Penerbitan izin usaha dan sertifikasi

kebun bibit bagi kebun penangkaran

yang belum memliki sertifikat

KEMENTERIAN ATR/BPN

C. Kemitraan D. Penyaluran Dana

Pembinaan dalam pembentukan

koperasi petani karet

PEMERINTAH DAERAH

Menjadi mitra koperasi untuk

berperan sebagai avalis dan

offtaker

PERUSAHAAN

14

Pengembangan Warung Rombong untuk Masyarakat Menengah ke Bawah

Standardisasi

Perlu diberlakukan standardisasi untuk menjamin implementasi kemitraan warung rombong berhasil

Terdapat potensi kerjasama dengan

perusahaan rokok swasta seperti Grup Djarum

dan Sampoerna

Bank CIMB Niaga juga sudah bersedia untuk

menyediakan layanan rekening ponsel untuk

membantu bisnis warung rombong

Dalam bidang ritel, perkembangannya sudah disiapkan konsep warung rombong yang menjual barang-barang cepat

saji. Konsep yang dikembangkan akan melibatkan swasta dalam melakukan pendampingan

Kemitraan dengan dukungan Swasta

Standardisasi periode

pendampingan dan capacity

building kepada pemilik warung

rombong

Standardisasi ukuran warung

sesuai prinsip uniformity

sehingga tercipta persaingan

yang sehat antar warung

rombong (level playing field)

Standardisasi barang-barang yang

dapat dijual di warung rombong untuk

membuat warung kompetitif, seperti

15

i. Rokok (dapat dijual per batang)

ii. Minuman Kemasan

iii. Gas 3 kilo (subsidi)

iv. Pulsa telefon, listrik, dan PAM

v. Pengiriman uang dari luar negeri

(TKI)

Pendampingan Kesamaan Bentuk Spesifikasi Barang yang Dijual

TERIMA KASIH Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2017