58
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/KaBapp… ·  · 2017-03-072008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, ... 2 Kutai Barat 7,98 8,02

  • Upload
    builien

  • View
    225

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

KERANGKA PAPARAN

2

PENGANTAR

EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2016 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN

KERANGKA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

PENUTUP

1.

2.

3.

4.

5.

PENGANTAR 1

PENGANTAR

4

1. Pendekatan Penyusunan RKPD 2018 dilakukan dengan Pemilihan Fokus Prioritas dan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program dalam upaya pencapaian Target Akhir RPJMD 2013-2018.

2. Menekankan pada Penyelarasan, sinkronisasi dan Penajaman Program Prioritas Pembangunan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan Program Prioritas Pembangunan Nasional

3. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada:

• Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKPD 2018

• Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan

• Perkuatan integrasi sumber pendanaan

PERKUATAN IMPLEMENTASI MONEY FOLLOW PROGRAM

5

RKPD 2018

Memilih Fokus Prioritas Daerah

Memastikan pelaksanaan program

Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan

12 PD dan 75 Program Prioritas

Pengendalian dilakukan sampai ke

level kegiatan

Belanja APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota

dan Dana CSR

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;

DASAR HUKUM

UNTUK PENYELARASAN DAN PENAJAMAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

NASIONAL

RKPD TAHUN 2018

MERUPAKAN RKPD TAHUN KE-5 (TERAKHIR)PELAKSANAAN RPJMD 2013-2018

ACUAN PENYUSUNAN RKPD 2018 :

Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Perkiraan Capaian Tahun 2017;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2013-2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 sertaIsu-isu strategis dalam Dinamika Pembangunan Regional Dan Global;

EVALUASIKINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2016 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN2

NO.INDIKATOR

PEMBANGUNAN

PELAKSANAAN RKPD

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.PDRB ADHB(Rp. Triliun)

285,59 383,29 472,78 503,40 519,139 527,51 503,69 507,07

2.Pertumbuhan Ekonomi (%)

11,19 2,25 6,30 5,26 2,25 1,71 -1,21 -0,38

3.Tingkat Pengangguran (%)

11,22 10,41 9,88 8,80 7,94 7,54 7,50 7,95

4.Tingkat Kemiskinan (%)

10,83 7,66 6,77 6,68 6,06 6,42 6,23 6,11

5. I P M 75,11 71,31 72,02 72,62 73,21 73,82 74,17 -

6.Laju Inflasi (%) *YoY

4,31 7,28 6,35 5,6 9,65 7,66 4,89 3,39

7.Investasi (Rp.Triliun)

4,14 16,86 28,32 30,47 33,09 37,87 39,37 22,24

8.Indeks Kualitas Lingkungan

- - - -74,07 75,24 81,97 83,19

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN

“KALTIM MAJU 2018”

HASIL EVALUASI PER MISI

PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN 2016

No MISI RPJMDJUMLAH

PROGRAM

MEMENUHI TARGET (achieve)

MENUJU TARGET (on

track)

BELUM MENCAPAI

TARGET (of track)

1Mewujudkan Kualitas Sumber DayaManusia Kaltim Yang Mandiri Dan BerdayaSaing Tinggi

18 Program 13 Program 3 Program 2 Program

2Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya AlamDan Energi Terbarukan

59 Program 25 Program 14 Program 20 Program

3Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata

14 Program 6 Program - 9 Program

4Mewujudkan Tata Kelola PemerintahanYang Profesional, Transparan Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik

12 Program 9 Program 2 Program 1 Program

5Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Serta BerpresfektifPerubahan Iklim

16 Program 13 Program 2 Program 1 Program

JUMLAH 119 Progam 65 Program 21 Program 33 Program

19 SASARAN 14 MEMENUHI TARGET, 3 MENUJU PENCAPAIAN TARGET, 2 BELUM MENCAPAI TARGET

11

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

KALIMANTAN TIMUR

67.0967.7

68.3168.9

69.55

72.0272.62

73.2173.82 74.17

62

64

66

68

70

72

74

76

2011 2012 2013 2014 2015

IPM Nasional IPM Kaltim

No Kabupaten/Kota 2014 2015

1 Paser 7,99 8,12

2 Kutai Barat 7,98 8,02

3 Kutai Kartanegara 8,46 8,68

4 Kutai Timur 8,60 8,69

5 Berau 8,53 8,62

6 PPU 7,46 7,59

7 Mahakam Ulu 7,15 7,36

8 Balikpapan 10,41 10,44

9 Samarinda 10,26 10,31

10 Bontang 10,35 10,38

Kalimantan Timur 9,04 9,15

RATA-RATA LAMA SEKOLAH KABUPATEN/KOTA DI KALTIM

: 2014: 2015

BERAU

KUTIM

BONTANG

SAMARINDA

BALIKPAPANPPU

PASER

KUKAR

KUBAR

MAHULU

KETERANGAN

: Diatas Rata-rata Provinsi: Dibawah rata-rata Provinsi

HARAPAN LAMA SEKOLAH KABUPATEN/KOTA DI KALTIM

BERAU

KUTIM

BONTANG

SAMARINDA

BALIKPAPAN

PPU

PASER

KUKAR

KUBAR

MAHULU

11.87

12.06

12.46

12.85

13.17 13.18

11

11.5

12

12.5

13

13.5

2010 2011 2012 2013 2014 2014

Angka HARAPAN LAMA SEKOLAH cukup tinggi mencapai 13,18 pada

Tahun 2015. Ini menggambarkan semakin tingginya perhatian

Pemerintah Provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga Harapan

Lama Sekolah setiap penduduk dalam mengikuti pendidikan sampai

jenjang perguruan tinggi

SHARE INVESTASI SEKTOR SWASTA

DI KABUPATEN/KOTA (%)

TOTAL PMDN 2010-2016

IDR 75.413.942.989.372

TOTAL PMA 2010-2016

US$ 10.943.832.356

2.86

50.07

8.1712.36 12.07

0.66 1.466.86 5.10

0.39

6.00 6.76

11.64

23.2919.39

1.95

6.067.62

17.28

0.00

68.02

27.92

4.06

Primer

Sekunder

Tersier

45.08

40.51

14.41

Primer

Sekunder

Tersier

SHARE PMA 2016 PER SEKTOR

SHARE PMDN 2016 PER SEKTOR

15

1. PEREKONOMIAN KALTIM 1970 - 2013 MASIH BERBASIS SUMBER DAYA ALAM &DIDOMINASI SEKTOR PRIMER;

2. KONTRIBUSI SEKTOR MIGAS TERUS MENURUN AKIBAT BELUM ADA PENEMUANSUMUR BARU DAN TINGGINYA PENURUNAN PRODUKSI;

3. DALAM SATU DEKADE TERAKHIR KONTRIBUSI SEKTOR NON-MIGAS SEMAKINMENINGKAT;

4. SEKTOR NON MIGAS MASIH DIDOMINASI BATUBARA, SEMENTARA SEKTORPERTANIAN/AGROINDUSTRI MASIH RENDAH.

1970 1990 2000 2010 2012 2013 2015 2016

Series1

LPE : 7,42%

LPE : 5,71%

LPE : 4,70%

LPE* :2,72%

LPE* :-0.38%

LPE* : 5,48%

PeriodeKayu

PeriodeMigas

PeriodeMigas

PeriodeBatubara

TransformasiEkonomi Kaltim

Ket : *dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 (updating BPS)LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)

LPE* :-1,21%

PERTUMBUHAN EKONOMI KALTIM TAHUN 1970 – 2016

-10

-5

0

5

10

15

20

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

World

China

India

Japan140.94

47.92

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.23.43.6

-66,0%

PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBALTREN HARGA KOMODITAS (IHEX)

Sumber : Bank Indonesia

(%,yoy) (indeks)EKSPOR TOTAL EKSPOR NONMIGAS

PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL & TREN HARGA KOMODITAS

Penurunan kinerja sektor pertambangan Kaltim juga berdampak pada pendapatan DBH Kaltim yang pada akhirnya berpengaruh kepada kemampuan fiskal yang menurun.

PERKEMBANGAN FISKAL KALTIM

APBD Provinsi Kaltim terus mengalami penurunan sejak tahun 2013, sampai dengan tahun 2017 anggaranpendapatan turun sebesar 3,4 Triliun dibandingkan tahun 2013. Sementara untuk anggaran belanja

mengalami penurunan sebesar 7,1 Triliun dari tahun 2013 ke tahun 2017

Penurunan DBH yang berkontribusi lebih dari 45% terhadap anggaran pendapatan mempengaruhikemampuan fiskal Kaltim. Lebih rendahnya realisasi penerimaan APBD tahun 2015 dibanding perkiraan

APBD 2016 mengalami defisit yang membesar . Hal ini berdampak pada penundaan beberapa posbelanja langsung pemerintah di tahun 2016 sebesar 35%.

6.3

8.3

10,511,9

11,110,4

7.7 8,06.7

9.4

13,1

15,1

12,211,4

7.9 8,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pendapatan belanja

18

TINGKAT KEMISKINAN KALIMANTAN TIMUR

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Persentase Penduduk Miskin Nasional 14.15 13.33 12.49 11.96 11.37 11.25 11.22 10.86

Persentase Penduduk Miskin Kaltim 10.83 7.66 6.77 6.68 6.06 6.42 6.23 6.11

14.1513.33

12.4911.96

11.37 11.25 11.2210.8610.83

7.66

6.77 6.686.06

6.42 6.23 6.11

0

2

4

6

8

10

12

14

16

19

LAJU INFLASI KALIMANTAN TIMUR

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKAKALIMANTAN TIMUR

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TPT Nasional 7.87 7.14 6.56 6.13 6.17 5.94 6.18 5.5

TPT Kaltim 11.22 10.41 9.84 8.9 7.94 7.54 7.50 7.95

11.2210.41

9.848.9

7.947.54 7.50

7.95

0

2

4

6

8

10

12

21

• Pada tahun 2016 Provinsi Kalimantan Timur memberikan kontribusi sebesar 4.09 %terhadap PDB Nasional.

• Tahun 2016 PDRB Kaltim mencapai Rp. 507,52 triliun.

PDRB KALIMANTAN TIMUR (Triliun Rp)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nasional 6,864.13 7,831.73 8,615.70 9,546.13 10,565.82 11,540.79 12,406.80

Kaltim 383.29 472.78 503.4 519.13 527.52 503.69 507.07

6,864.13

7,831.73

8,615.70

9,546.13

10,565.82

11,540.79

12,406.80

383.29 472.78 503.4 519.13 527.52 503.69 507.07

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

Nasional

Kaltim

22

PDRB Perkapita Kaltim jauh melebihi PDB Nasional yaitu sebesar Rp. 146,99 Jutasedangkan PDB Perkapita Nasional hanya Rp. 45,61 Juta dan PDRB Perkapita Kaltimtertinggi ke Dua Nasional setelah DKI Jakarta. Seemntara pada tahun 2016 PDRB perKapita Kaltim turun menjadi Rp. 144,83 juta.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kaltim 151.37 157.33 158.47 157.4 146.99 144.83

Nasional 32.34 35.34 38.63 42.43 45.61

151.37157.33 158.47 157.4

146.99 144.83

32.34 35.34 38.63 42.43 45.61

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Kaltim

Nasional

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN

70.75

74.07

74.07

78.29

81.97

83.19

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

2011 2012 2013 2014 2015 2016

24

Tujuan SasaranIndikator

(Impact)

Kondisi

Tahun LaluKinerja Impact Tahun 2016

Target

20182014 2015 Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi

Meningkatkan

Kualitas SDM Kaltim

1 Meningkatnya IPM IPM 73,82 73,82* 77,28 74,17 75,70

2Meningkatnya

Angka Melek Huruf

Angka melek

huruf98,75 98,75** 98,60 98,69

3Meningkatnya Rata-

rata Lama Sekolah

Angka rata-rata

lama sekolah

(Tahun)

9,04 9.60* 11,00 9,15 12,00

4

Meningkatnya

Angka Harapan

Hidup

Angka harapan

hidup (tahun)73,62 73,62* 72,00 73,65 74,00

5

Meningkatnya

Pendapatan Per

Kapita

Pendapatan per

kapita

(Rp. Juta)

61,17 61,17* 50,65 50,27

Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan

Meningkatkan

Kesejahteraan dan

Pemerataan

Pendapatan

Masyarakat

6Menurunnya

Tingkat Kemiskinan

Tingkat

kemiskinan (%)6,42 6,23 5,35 6,23 6,00

TARGET & REALISASI

KINERJA PEMBANGUNAN

Tujuan Sasaran Indikator (Impact)

Kondisi

Tahun LaluKinerja Impact Tahun 2016

Target

20182014 2015 Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan

MeningkatkanKesejahteraandan PemerataanPendapatanMasyarakat

7 Menurunnya

Tingkat

Pengangguran

Tingkat pengangguran(%)

7,54 7,50 6,50 7,50 7,00

8 Meningkatnya Daya

Beli Masyarakat

Tingkat inflasi (%) 7,66 3,80 6,70+1 4,89 4±1

Paritas daya beli(purchasing power parity)

653.70

0

11,019

juta

751.237 11,230juta

11,800

juta

9 Menurunnya Indeks

GiniIndeks Gini 0,33 0.3332 0.33 0,32 0,32

Meningkatkan

Pertumbuhan

Ekonomi Hijau

10 Meningkatnya

Pertumbuhan

Ekonomi Yang

Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi 1,4 -2,42 3,6-4,3 -1,28 0,5±1

Pertumbuhan ekonomi non migas

3,45 -1,63 7,0-8,3 -1,48 1±1

Pertumbuhan ekonominon migas dan non batubara

5,22 4,14 7,6-8,2 3,45 4±1

11 Meningkatnya

Kontribusi Sektor

Pertanian Dalam

Arti Luas

Kontribusi sektorpertanian dalam artiluas

6,93 6,93* 8,00 7,62 10,00

TARGET & REALISASI

KINERJA PEMBANGUNAN

26

Tujuan SasaranIndikator

(Impact)

Kondisi

Tahun LaluKinerja Impact Tahun 2016

Target

20182014 2015 Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan

Meningkatkan

Pertumbuhan

Ekonomi Hijau

12 Terciptanya Swasembada

Beras

Rasio Pemenuhan

Beras

71,22 70,17 82,01 50,00 85,00

13 Meningkatnya

Pengembangan Dan

Pemanfaatan Energi

Terbarukan

Bauran energi

baru terbarukan

0,50 1,01 1,62 1,27 3,00

Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata

Menyediakan

Infrastruktur

Dasar yang

Berkualitas

14 Meningkatnya Kepuasan

Masyarakat Terhadap

Pelayanan Infrastruktur

Dasar

Indeks kepuasan

layanan

infrastruktur

dasar

5.90 6,21 6,50 7,00 7,00

Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

Mewujudkan

Tata Kelola

Pemerintahan

Yang Baik

15 Terwujudnya Pemerintahan

Yang Bersih Dan Bebas KKN

Indeks persepsi

korupsi

4,9 5,58* 6,30 5,58 6,00

Opini BPK WDP WTP** WTP WTP WTP

16 Terwujudnya Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik

Indeks kepuasan

masyarakat

72,16 76,65*

*

(Baik)

80,00

(Baik)

75,00(Baik)

85,00(Sangat

Baik)

TARGET & REALISASI

KINERJA PEMBANGUNAN

27

Tujuan SasaranIndikator

(Impact)

Kondisi

Tahun LaluKinerja Impact Tahun 2016

Target

20182014 2015 Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

Mewujudkan

Tata Kelola

Pemerintahan

Yang Baik

17 Meningkatnya

Kapasitas Dan

Akuntabilitas

Kinerja

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintahan

Daerah

70,97 75,14 76,00 77,37 8,00

Kinerja

Pemerintahan

Daerah

Tinggi Tinggi** Sangat

Tinggi

Tinggi Sangat

Tinggi

Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim

Meningkatkan

Kualitas

Lingkungan

Hidup

18 Meningkatnya

Indeks Kualitas

Lingkungan

Indeks kualitas

lingkungan

78,29 78,29 80,19 83,19 83,19

19 Menurunnya

Tingkat Emisi Gas

Rumah Kaca

Intensitas emisi

(ton CO2/eq)

1.611 1.300 1.350 1.384 1.650

TARGET & REALISASI

KINERJA PEMBANGUNAN

28

ISU & TANTANGAN PEMBANGUNAN

EKONOMI

SOSIAL

PEMERINTAHAN

• Transformasi struktur ekonomi berjalan lambat >>Dominasi migas dan batubara

• Kelesuan Ekonomi akibat tekanan ekonomi global >> penurunan harga komoditas

• Proses hilirisasi komoditi unggulan belum berjalan• Daya saing investasi terkendala faktor infrastruktur

(transportasi dan energi)

• Ketimpangan Pendapatan• Dominasi Kemiskinan di Pedesaan• Terjadinya peningkatan PHK • Kesiapan SDM menghadapi persaingan global (MEA)

• Degradasi SDA • Pencemaran dan kerusakan Lingkungan• Tingkat emisi Gas Rumah Kaca Tinggi

LINGKUNGAN

• Pelimpahan kewenangan dari kab/Kota ke Provinsi• Penyelarasan RPJMD Kab/Kota-Prov pasca Pilkada• Semakin Rendahnya Kapasitas Fiskal Untuk

Pembangunan

KERANGKA KEUANGAN DAERAH TAHUN 20183

URAIANPENETAPAN

TAHUN 2017

RENCANA

TAHUN 2018

PENDAPATAN 8.098.900.000.000 6.756.670.773.481

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.987.452.610.000 4.202.003.066.481

I. Pajak Daerah 3.034.590.000.000 3.110.000.000.000

a. Pajak Kendaraan Bermotor 774.000.000.000 788.000.000.000

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 575.000.000.000 575.000.000.000

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1.500.000.000.000 1.550.000.000.000

d. Pajak Air Permukaan 7.000.000.000 7.000.000.000

e. Pajak Rokok 178.590.000.000 190.000.000.000

II. Retribusi Daerah 23.133.125.000 25.838.100.000

a. Retribusi Jasa Umum 10.522.475.000 11.580.000.000

b. Retribusi Jasa Usaha 11.579.650.000 13.267.100.000

c. Retribusi Perizinan Tertentu 1.031.000.000 991.000.000

III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg

dipisahkan161.561.830.000 172.348.061.481

IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah768.167.655.000 799.399.655.000

PENDAPATAN TAHUN 2017 - 2018

URAIANPENETAPAN

TAHUN 2017

RENCANA

TAHUN 2018

PENDAPATAN 8.098.900.000.000 6.756.670.773.481

B. DANA PERIMBANGAN 4.092.045.390.000 2.637.101.957.000

I. Bagi Hasil Pajak 762.711.562.000 683.000.000.000

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 328.762.184.000 305.000.000.000

b. Bagi Hasil PPh Psl 21. 25. 29 433.949.378.000 378.000.000.000

II. Bagi Hasil Bukan Pajak 1.545.912.562.000 1.312.000.000.000

a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 12.385.877.000 12.000.000.000

b. Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH) 4.027.469.000 -

c. Landrent 40.696.164.000 25.000.000.000

d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi (Royalti) 1.117.495.339.000 900.000.000.000

e. Minyak Bumi 114.541.677.000 125.000.000.000

f. Gas Bumi 99.678.657.000 100.000.000.000

g. Dana Reboisasi 157.087.399.000 150.000.000.000

III. Dana Perimbangan Lainnya 1.783.421.246.000 1.339.620.357.000

a. Dana Alokasi Umum 649.653.899.000 642.101.957.000

b. Dana Alokasi Khusus 1.133.767.347.000 -

c. Dana Alokasi Khusus Non Fisik - 697.518.400.000

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH19.402.000.000 11.983.000.000

I. Pendapatan Hibah 11.902.00.000 11.983.000.000

II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian Otonomi

Khusus7.500.000.000 -

PENDAPATAN TAHUN 2017 - 2018

STRUKTUR BELANJA TAHUN 2017 - 2018

URAIANPENETAPAN

TAHUN 2017

RENCANA

TAHUN 2018

1. Pendapatan 8.098.900.000.000 6.756.670.773.481

2. Belanja 8.098.900.000.000 6.756.670.773.481

2.1. Belanja Tidak Langsung 5.278.546.305.000 5.290.162.945.000

2.1.1 Belanja Pegawai 1.949.609.201.770 1.961.725.841.770

2.1.2 Belanja Subsidi - -

2.1.3 Belanja Hibah 867.158.700.000 865.658.700.000

2.1.4 Belanja Sosial 5.010.000.000 5.010.000.000

2.1.5 Bagi Hasil Kepada Provinsi /

Kabupaten/Kota1.825.627.075.000 1.825.627.075.000

2.1.6Bantuan Keuangan Kepada Provinsi

/Kabupaten/Kota621.141.328.230 617.141.328.230

2.1.7 Belanja Tak Terduga 10.000.000.000 15.000.000.000

2.2. Belanja Langsung 2.820.353.695.000 1.466.507.828.481

2.2.1 Belanja Pegawai 223.723.284.928 -

2.2.2 Belanja barang dan Jasa 1.670.776.456.472 -

2.2.3 Belanja Modal 925.853.953.600 -

Surplus / Defisit -

BELANJA WAJIB & MENGIKAT TAHUN 2017 - 2018

NO URAIAN TAHUN 2017RENCANA

TAHUN 2018

1. Belanja Tidak Langsung 3.822.765.916.770 3.822.765.916.770

1. Belanja Pegawai 1.961.725.841.770 1.961.725.841.770

2. Hibah dan Bansos Wajib 33.860.000.000 33.860.000.000

3. Bantuan Keuangan Spesefik 1.553.000.000 1.553.000.000

4. Belanja Bagi Hasil kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa1.825.627.075.000 1.825.627.075.000

2. Belanja Langsung 1.366.925.100.000 2.286.088.341.030

I. Belanja MYC 669.225.100.000 1.571.208.341.030

1. Tol 295.731.800.000 727.946.410.516

2. Bandara Samarinda Baru 232.250.000.000 109.029.690.850

3. Jembatan Mahakam 4 43.040.200.000 125.391.838.460

4. Jalan Pendekat Mahakam 4 33.781.100.000 393.466.415.730

5. SPAM Maloy 30.837.000.000 120.163.363.000

6. Pembangunan Sistem Air Baku Sekerat 33.858.000.000 95.210.622.474

II.BLUD 697.700.000.000 714.880.000.000

1. RSUD. AWS. Samarinda 470.200.000.000 484.380.000.000

2. RSUD. Kanujoso Djatiwobowo 204.000.000.000 204.000.000.000

3. UPTD. Lab Kes Dinas Kesehatan 3.500.000.000 3.500.000.000

4. RSJD. Atmahusada Mahakam 20.000.000.000 23.000..000.000

Total 5.189.964.016.770 6.108.854.257.800

KAPASITAS RIIL KEUANGAN TAHUN 2018

NO.BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT YANG TIDAK

DAPAT DIRASIONALISASI RENCANA 2018

1 BLUD 714.880.000.000

2 MYC 1.570.015.241.030

3 PILKADA 450.500.000.000

4 BTL (BELANJA PEGAWAI) 1.830.002.502.443

5 BANKEU PARPOL 1.553.000.000

6 BANTUAN SOSIAL WAJIB 5.500.000.000

7 BELANJA HIBAH 31.750.000.000

8 BELANJA TAK TERDUGA 5.000.000.000

10BAGI HASIL KEPADA PROVINSI /KABUPATEN/KOTA

1.583.213.000.000

JUMLAH 6.192.413.743.473

PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN 2018 6.756.670.773.481

KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN 564.257.030.008

4 PRIORITAS & SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

Meningkatkan

Nilai Tambah

Ekonomi Produk

Unggulan Daerah

dan Pemantapan

Konektivitas Intra

dan Antar

Wilayah

20142015

20162017

2018

Penyiapan

Industrialisasi

Produk Unggulan

Daerah dan

Pengembangan

Energi Baru dan

Terbarukan

Pemantapan

Industri Hilir

untuk

Mewujudkan

Struktur

Ekonomi yang

Berkualitas

Penguatan

Ekonomi

Masyarakat

Menuju

Kesejahteraan

yang Adil dan

Merata

Penguatan Daya

Saing Daerah

Berbasis SDA

Terbarukan

Didukung

Penguatan

Managemen SD

Aparatur

36

SINERGI

PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,

KABUPATEN/KOTA, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MAUPUN DARI DUNIA USAHA.

TEMA PEMBANGUNAN TAHUNANRPJMD PROV. KALTIM TAHUN 2014-2018

37

PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MENUJU KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA

1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan

4. Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja

5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

6. Percepatan Transformasi Ekonomi

7. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan

8. Pengembangan Agribisnis

9. Peningkatan Produksi Pangan

10. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

11. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan

12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

TEMA RKPD 2018

12 PRIORITAS PEMBANGUNAN

BERAU

KUTIM

BONTANG

SAMARINDA

BALIKPAPANPPU

PASER

KUKAR

KUBAR

MAHULU

PRIORITAS INFRASTRUKTUR

1.Pengembangan BSB & AksesRingroad;

2. Jembatan Mahkota 43.Pengendali Banjir Kota Samarinda4.Pembangunan Terminal Tipe A

1. Pembangunan Jalan Tol Samarinda-Balikpapan;

2. Pembangunan Jembatan Pulau Balang & Jalan Akses;

3. Pengembangan Pelabuhan Internasional (Peti Kemas Kariangau);

4. Pembangunan Jalan Petung-Kenangan-Semoi - Sepaku-Sp. Semboja;

5. Air Baku dan Air Bersih;6. Marine Techno Park.

1. Pembangunan Waduk Labamkan;

1.Pembangunan Jalan Lingkar Kota Bontang;

2.Peningkatan Jalan Samarinda-Bontang

1.Pembangunan Jalan Tj. Redeb-MuaraBatu;

2.Operasional Bandara Maratua;3.Pembangunan Bendung Tepian Buah;4.Pembangunan Bandara Kalimarau

1. Pembangunan Jalan Tol Samarinda –Tenggarong;

2. Pembangunan Jembatan Tulur Aji Jejangkat;

3. Peningkatan Jalan Samarinda –Tenggarong;

4. Pembangunan Benungan Marangkayu

1. Pembangunan akses jalan dan jembatan ke perbatasan yaitu Long Bagun-Long Pahangai-Long Apari;

2. Bandara Long Apari

1.Pembangunan Jalan Long Bagun-Long Pahangai-Long Apari

1.Pembangunan Tower Sarana & Prasarana Telekomunikasi

1.Pembangunan Jalan Akses & Jalandalam kawasan Maloy;

2.Pembangunan Jalan Sangkulirang-Talisayan-Guntur-Tj. Redeb;

3.Pembangunan InfrastrukturPelabuhan.

PRIORITAS PENGENTASAN KEMISKINAN

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2013 2014 2016

BERAU

KUTIM

BONTANG

SAMARINDA

BALIKPAPANPPU

PASER

KUKAR

KUBAR

MAHULU

4,50

7,12

8,60

7,44

2,32

7,14

4,31

4,82

7,02

PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN

untuk mendorongkecukupan energi dan

protein

BANTUAN TUNAI BERSYARAT

untuk mendorongperubahan perilaku

positif

BANTUAN PENDIDIKAN untuk

memutus kemiskinanantar generasi

BANTUAN KESEHATAN untuk menjaga

kualitas kesehatankeluarga miskin

MENUJU PENGHIDUPAN

BERKELANJUTAN:Untuk memberikan

akses pekerjaan dan

kesempatan berusaha

agar lebih mandiri

• PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN USAHA• PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR

DATA TAHUN 2016SEMENTARA (DIOLAH)

36 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

UNTUK RKPD 2018

PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN TAHUN 2018

1. PENINGKATAN KUALITAS

PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN

12 PRIORITAS PEMBANGUNAN

1. Peningkatan Kompetensi Guru 2. Perluasan Subsidi Pendidikan Bagi Seluruh

Peserta Didik dalam Usia Wajib Belajar3. Peningkatan Kesempatan Belajar Masyarakat

2. PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN KESEHATAN4. Peningkatan Mutu di Bidang Kesehatan

3. PERCEPATAN

PENGENTASAN

KEMISKINAN

5. Pemberdayaan Usaha Ekonomi MasyarakatMiskin

6. Penyediaan Infrastruktur Dasar Bagi MasyarakatMiskin

4. PENINGKATAN DAN

PERLUASAN KESEMPATAN

KERJA

7. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

8. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Dan Pengembangan Kesempatan Kerja

9. Menjaga Stabilitas Harga dan Efisiensi DistribusiBarang

10. Penguatan Kerjasama Perdagangan denganDaerah Pemasok Komoditas Pangan Strategis

11. Penguatan Peran Pemda dalam FungsiStabilisasi Harga

12. Peningkatan Efisiensi Distribusi Barang dan JasaAntar Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

13. Peningkatan Investasi Daerah14. Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanin

dalam Arti Luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)15. Peningkatan Ekpor Produk Olahan16. Pembangunan Prasarana Jalan dan Prasarana

Transportasi untuk Mendukung KawasanStrategis Provinsi (Ksp) Maloy dan KSP Lain

6. PERCEPATAN

TRANSFORMASI EKONOMI

5. PENGENDALIAN INFLASI

DAN PEMBERDAYAAN

EKONOMI MASYARAKAT

PENGEMBANGAN UMKM DAN DISTRIBUSI JALUR LOGISTIK

PENINGKATAN NILAI TAMBAH KOMODITI UNGGULAN DAERAH

36 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

UNTUK RKPD 201812 PRIORITAS PEMBANGUNAN

PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN TAHUN 2018

7. PENGEMBANGAN

AGROBISNIS

(PENINGKATAN SKALA

PRODUKSI PERTANIAN)

17. Meningkatkan Ekspor Produk Olahan UnggulanDaerah

18. Penguatan Mata Rantai Kawasan-kawasanAgribisnis

8. PENINGKATAN PRODUKSI

PANGAN

19. Peningkatan Produksi Padi, Palawija, Dan Holtikultura

20. Penerapan Mekanisasi dan Teknologi Pertanian21. Peningkatan Infrastruktur Pertanian22. Peningkatan Produktifitas Pertanian

PERCEPATAN AGROBISNIS

PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN

36 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

UNTUK RKPD 201812 PRIORITAS PEMBANGUNAN

PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN TAHUN 2018

9. PEMENUHAN KEBUTUHAN

ENERGI RAMAH

LINGKUNGAN

23. Penyiapan Regulasi Untuk MendorongPengembangan EBT

24. Peningkatan Rasio Elektrifikasi

25. Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas PrasaranaJalan dan Jembatan

26. Peningkatan Konektivitas Kawasan Pedalamandan Perbatasan

27. Peningkatan Kapasitas Air Baku dan Air Minum28. Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air

PERCEPATAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN STRATEGIS

DAN CEPAT TUMBUH

10. PENINGKATAN KUALITAS

INFRASTRUKTUR DASAR

11. REFORMASI BIROKRASI

DAN TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

29. Retruktiurisasi Organisasi dan PeningkatanKinerja Aparatur

30. Perbaikan Pengelolaan Pendapatan dan BelanjaDaerah

36 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

UNTUK RKPD 201812 PRIORITAS PEMBANGUNAN

PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN TAHUN 2018

12.PENINGKATAN

KUALITAS LINGKUNGAN

HIDUP

31. Peningkatan Kualitas PemanfaatanPengendalian Lahan

32. Pengendalian Pembangunan Wilayah SesuaiPerencanaan Tata Ruang Wilayah

33. Meningkatkan Kualitas dan PemanfaatanPengendalian Lahan

34. Peningkatan Kualitas Udara, Perairan, Dan Lingkungan Hidup Perkotaan

35. Pencegahan Degradasi Kualitas LingkunganHidup

36. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

PERCEPATAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN EKONOMI HIJAU

36 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

UNTUK RKPD 201812 PRIORITAS PEMBANGUNAN

PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN TAHUN 2018

SASARAN PEMBANGUNAN

KUALITAS SDM

MEWUJUDKAN

KUALITAS SDM

YG MANDIRI &

BERDAYA

SAING TINGGI

Meningkatnya

IPM

75,70

Meningkatnya

Rata-rata Lama

Sekolah

12 th

Mengkatnya

Harapan Lama

Sekolah

14 th

Meningkatnya

Angka Harapan

Hidup

74 th

Dinas

Pendidikan &

KebudayaanDinas Kesehatan,

RSUD. AWS,

RSUD. Kanujoso

Dinas

Pendidikan &

Kebudayaan

Disperindagkop & UKM,

Dispora, Disnakertrans,

Dinsos

BPBD, Dis. PU PR & PR

SASARAN PEMBANGUNAN

DAYA SAING EKONOMI

MEWUJUDKAN DAYA

SAING EKONOMI YG

BERKERAKYATAN

BERBASIS SDA &

ENERGI

TERBARUKAN

Menurunnya

Tingkat Kemiskinan

6 %

Terciptanya

Swasembada Beras

85 %

Meningkatnya Standar

Hidup Layak Rp. 11.800

Perkapita/perhari

Meningkatnya

Pemanfaatan Energi

Terbarukan

3 %

Menurunnya

Indeks Gini

0,32 %

Meningkatnya

Kontribusi Sektor Pertanian

dlm arti Luas

• Share 10 %

• Laju Pertumbuhan

Ekonomi 2,12 %

Menurunnya

Tingkat

Pengangguran

7 %

Meningkatnya Daya

Beli Masyarakat

• Tingkat Inflasi 4±1

• Indeks Tendensi

Konsumen 106,8

Meningkatnya

Pertumbuhan Ekonomi yg

Berkualitas

• Dgn Migas 0,5±1

• Tanpa Migas 1±1

• Non Migas & Non Batubara 4±1

Bappeda,

Disperindagkop & UKM,

Biro Ekonomi

Dis. PU PR & PR

DPM & PTSP,

Disperindagkop & UKM,

Disnak & Keswan, PU PR

& PR, Dishub

Disbun,

Disnak & Keswan,

Dis. Kelautan Perikanan

DPTP & Holtikultura,

PU PR & PR,

Disnak & Keswan,

Dis. Kelautan Perikanan

Dis. Energi & Sumber

Daya Mineral

MEWUJUDKAN

INFRASTRUKTUR DASAR

YG BERKUALITAS BAGI

MASYARAKAT SECARA

MERATA

Meningkatnya

Kepuasan Masyarakat

Terhadap Pelayanan

Infrastruktur Dasar

7,00

Dis. PU PR & PR, Dishub,

Diskominfo,

SASARAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR

SASARAN PEMBANGUNAN

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

MEWUJUDKAN TATA

KELOLA PEMERINTAHAN

YG PROFESIONAL,

TRANSPARAN, &

BERORIENTASI PD

PELAYANAN

Terwujudnya

Pemerintahan yg

Bersih & Bebas KKN• Indeks Persepsi

Korupsi 6,00

• Opini BPK WTP

Meningkatnya Kapasitas

& Akuntabilitas Kinerja

• Predikat AK 80 (A)

• Predikat Kinerja

Peny.Pemda sangat

tinggi (3-4)

Terwujudnya

Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Publik

83 (sangat baik)

Inspektorat,

Biro Organisasi, BPKAD

Biro Organisasi,

Biro Pemerintahan,

Inspektorat,

Kesbangpol, BPKAD

Biro Organisasi, BKD,

Diskominfo, Bappeda

SASARAN PEMBANGUNAN

KUALITAS LINGKUNGAN

MEWUJUDKAN

KUALITAS

LINGKUNGAN YG BAIK

& SEHAT SERTA

BERPERSFEKTIF

PERUBAHAN IKLIM

Meningkatnya

Indeks Kualitas

Lingkungan

82,00 %

Menurunnya

Tingkat Emisi Gas

Rumah Kaca

1.650 ton CO2

Dishut, Dis Energi &

Sumber Daya Mineral,

Disbun, DLH,

Dis PU PR & PR

Disbun,

Bappeda,

DLH

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANTAHUN 2018

STRATEGITAHUN

PELAKSANAANPROGRAM PRIORITAS

Strategi 1

PENINGKATAN AKSES

DAN MUTU PELAYANAN

PENDIDIKAN

2017-2018 1 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2018 2 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

2017-2018 3 Program pendidikan menengah

4 Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya

Masyarakat

Strategi 2

PENINGKATAN AKSES

DAN MUTU PELAYANAN

KESEHATAN

2017-2018 5 Program standarisasi pelayanan kesehatan

2018 6 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Strategi 3

PERCEPATAN

PENGENTASAN

KEMISKINAN

2017-2018 7 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana

8 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Perumahan dan

Pemukiman

Strategi 4

PENINGKATAN DAN

PERLUASAN KESEMPATAN

KERJA

2017-2018 9 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

2018 10 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

2017-2018 11 Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif

2017-2018 12 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

2018 13 Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah

STRATEGITAHUN

PELAKSANAANPROGRAM PRIORITAS

Strategi 5

PENGENDALIAN INFLASI

DAN PEMBERDAYAAN

EKONOMI MASYARAKAT

2017-2018 14 Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Daerah

15 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

16 Program Peningkatan Sinergi Kebijakan Ekonomi Daerah

17 Program pembangunan jalan tol

Strategi 6

PERCEPATAN

TRANSFORMASI

EKONOMI

2017-2018 18 Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi

19 Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

20 Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan

21 Program Penataan Struktur Industri

22 Program Peningkatan dan Pengembangan Industri

23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

24 Program peningkatan kerjasama perdagangan

25 Program peningkatan dan pengembangan ekspor

26 Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan

27 Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut,

udara dan ASDP

Strategi 7:

PENGEMBANGAN

AGRIBISNIS

(PENINGKATAN SKALA

PRODUKSI PERTANIAN)

2017-2018 28 Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit

2018 29 Program Perluasan Kebun Sawit

2018 30 Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan

2017-2018 31 Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan

32 Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing

Produk Perikanan

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANTAHUN 2018

STRATEGITAHUN

PELAKSANAANPROGRAM PRIORITAS

Strategi 8 : PENINGKATAN

PRODUKSI PANGAN

2017-2018 33 Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan

34 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan

35 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

36 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

37 Program peningkatan produksi peternakan

38 Program pengembangan perikanan tangkap

Strategi 9 : PEMENUHAN

KEBUTUHAN ENERGI

RAMAH LINGKUNGAN

2017-2018 39 Program Diversifikasi Energi

2018 40 Program pengusahaan Ketenagalistrikan

2017-2018 41 Program Pengembangan ketenagalistrikan

Strategi 10 :

PENINGKATAN KUALITAS

INFRASTRUKTUR DASAR

2017-2018 42 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

43 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

44 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan

45 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat,

sungai, danau dan penyebrangan

46 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara

47 Program sarana dan prasarana telekomunikasi

48 Program Penyediaan dan pengelolaan air baku

49 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum

50 Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air

51 Program pengendalian banjir

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANTAHUN 2018

STRATEGITAHUN

PELAKSANAANPROGRAM PRIORITAS

Strategi 11 : REFORMASI

BIROKRASI DAN TATA

KELOLA PEMERINTAHAN

2017-2018 52 Program penguatan kelembagaan

53 Program pengembangan zona integritas

54 Program pencegahan dan pemberantasan KKN

55 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

daerah

56 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah

57 Program Peningkatan Pelayanan Publik

58 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2018 59 Program integrasi aplikasi

2017-2018 60 Pengembangan data statistik dan spasial

2017-2018 61 Program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja

2018 62 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah

2017-2018 63 Program Pendidikan politik masyarakat

2018 64 Program pengembangan dan pengelolaan penggunaan aset daerah

dalam pembangunan daerah

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANTAHUN 2018

STRATEGITAHUN

PELAKSANAANPROGRAM PRIORITAS

Strategi 12 :

PENINGKATAN KUALITAS

LINGKUNGAN HIDUP

2017-2018 65 Program Pengelolaan DAS dan RHL

66 Program Rehabilitasi Reklamasi lahan Pasca Tambang

67 Program mitigasi emisi gas rumah kaca

68 Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan

69 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

70 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2018 71 Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman

2017-2018 72 Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH

73 Program konservasi lahan dan air

74 Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam

Perencanaan Pembangunan Daerah

75 Program perlindungan atmosfir dan perubahan iklim

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANTAHUN 2018

1. Perencanaan pembangunan harus responsive terhadap

perkembangan kebutuhan ;

2. Ke depan bagaimana BAPPEDA menempatkan diri dalam kaitan

sinkronisasi antara peran perencanaan dan penganggaran ;

• Perencanaan pembangunan dengan mengedepankan dan

mempertimbangkan perubahan zaman yang sangat Dinamis

3. Tugas BAPPEDA :

• Mengidentifikasi apa saja hal yang harus diubah atau disesuaikam

agar tujuan sinkronisasi dapat dicapai.

Artinya, Prioritas Perencanaan Pembangunan oleh Bapak

Gubernur, Bupati/Walikota diwujudkan melalui dukungan

anggaran yang tepat sasaran.

DIREKTIF KEPALA BAPPEDA

4. Perencanaan pembangunan kedepan, BAPPEDA harus membuka diri

terhadap hal-hal baru sejalan dengan arus Globalisasi.

Perencanaan harus dapat menghitung unsur-unsur tersebut

secara cermat sehingga apa yang dihasilkan dalam perencanaan

bisa selalu kompatibel dengan kebutuhan zaman;

Perencanaan harus melihat trend perkembangan kedepan dan

mampu mengadaptasi dan mengakomodasi setiap perkembangan

yang terjadi, sehingga

Perencanaan pembangunan tidak ketinggalan oleh kebutuhan

yang riil yang dinamis (State-driven Planning vs Market driven

Planning) perlu disposisikan secara tepat dan menetapkan

perubahan yang terjadi.

DIREKTIF KEPALA BAPPEDA

5. Pendekatan baru dalam RKPD 2018 mengedepankan (Money Follow

Program) tidak menggunakan lagi Money Follow Fungtion;

6. Money Follow Program: Penyusunan perencanaan dan penganggarannya

tidak lagi bersifat incremental, sekedar penambahan proposional atau

Bussines As Usual;

Sebaliknya : Benar-benar mengikuti prioritas pembangunan yang lebih

tajam.

7. RKPD 2017 disusun melalui 4 aspek, yaitu :

Holistik : Perencanaan yang menyeluruh;

Tematik : Jelas dan Focus apa yang mau di bangun;

Terintegrasi : Menerobos adanya ego sektoral;

Spasial : Ke daerah atau Ke wilayahan

DIREKTIF KEPALA BAPPEDA

Bersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju

2018