ARAH KEBIJAKAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TA. …KEME… · Dana Desa a. UU 33 / 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah b. UU 23 / 2014 tentang

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ARAH KEBIJAKANDAK BIDANG INFRASTRUKTUR TA. 2018

DISAMPAIKAN PADA:

SOSIALISASI DAN PELATIHAN APLIKASI E-PLANNING DAK

BAPPENAS, 10-21 APRIL 2017

1

KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN DAK TA. 2018

ARAH KEBIJAKAN, LOKASI PRIORITAS DAN MENU KEGIATAN DAK BIDANG INFRASTRUTKUR TA. 2018

TIM KOORDINASI DAK BIDANG INFRASTRUTKUR

OUTLINE

2

KEBIJAKAN UMUM

PENYELENGGARAAN DAK BIDANG

INFRASTRUKTUR TA. 2018

3

a. Peraturan Menteri PUPR…./PRT/M/2016 tentang PetunjukOpersional Penggunaan DAKBidang Infrastruktur

b. Permen PUPR 14 / 2015 tentangKriteria dan Penetapan StatusDaerah Irigasi yang Pengelolaannyamenjadi Wewenang dan TanggungJawab Pemerintah, PemerintahProvinsi, dan PemerintahKabupaten/Kota

c. Permen PU 01 / 2014 tentang SPMBidang Pekerjaan Umum danPenataan Ruang

d. PMK ….. / 2017 tentangPengelolaan Transfer ke Daerah danDana Desa

a. UU 33 / 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah

b. UU 23 / 2014 tentang PemerintahanDaerah

c. UU Nomor …. tahun 2017 tentang APBN 2018

a. Perpres … / 20… tentang RKP Tahun 20…

b. Perpres 2 / 2015 tentang RPJMN 2015-2019

c. Perpres …/2017 tentang Rincian APBN TA 2018

d. Perpres …./2017 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik

a. PP 55 / 2005 tentang Dana Perimbangan

UNDANG-UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN

PERATURAN MENTERI

LANDASAN HUKUM DAK INFRASTRUKTUR

4

10 PRIORITAS NASIONAL 30 PROGRAM PRIORITAS

1. Pendidikan (Prioritas Nasional) • Pendidikan Vokasi (Program Prioritas)• Peningkatan kualitas guru

2. Kesehatan• Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak• Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit• Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup

Sehat)3. Perumahan dan Pemukiman

• Penyediaan Perumahan Layak• Air Bersih dan Sanitasi

4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata• Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)• Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

(dari 10)• Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)• Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan

Lapangan Kerja• Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai

Tambah Tinggi5. Ketahanan Energi

• EBT dan Konservasi Energi• Pemenuhan Kebutuhan Energi

6. Ketahanan Pangan• Peningkatan Produksi pangan• Pembangunan sarana dan prasarana pertanian

(termasuk irigasi)7. Penanggulangan Kemiskinan

• Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran• Pemenuhan Kebutuhan Dasar• Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

8. Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman• Pengembangan Sarana dan Prasarana

Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)• Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

9. Pembangunan wilayah• Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah

Tertinggal• Pembangunan Perdesaan • Reforma Agraria• Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l

Kebakaran Hutan)• Percepatan Pembangunan Papua

10. Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan• Penguatan Pertahanan• Stabilitas Politik dan Keamanan• Kepastian Hukum • Reformasi Birokrasi

Tema Rancangan RKP 2018: “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan

Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”

Sumber: Bappenas, Rapat 23 Desember 20165

Danau Sentarum

K

Long Nawang

Long Midang

NangaBadau

Long Pahangai

MH

PRIORITAS NASIONAL

14KAWASAN

INDUSTRI/KEK PRIORITAS 88

KAWASAN STRATEGIS

PARIWISATA NASIONAL

95 DAERAH

KEPULAUAN

13

PROVINSI LUMBUNG PANGAN

180DAERAH

TERTINGGAL

333KAWASAN

KUMUH

PENGALOKASIAN

DAK TA.2018

43KAB. PERBATASAN

39KAB/KOTA

TRANSMIGRASI

6

JENIS DAK TA. 2018

1. Pendidikan2. Kesehatan dan KB3. Air Minum4. Sanitasi5. Perumahan dan Pemukiman6. Pasar7. IKM8. Pertanian9. Kelautan dan Perikanan10.Pariwisata11.Jalan

1. Pendidikan (SMK)2. Kesehatan (RS Rujukan dan

RS Pratama)3. Air Minum4. Sanitasi5. Jalan6. Irigasi7. Pasar8. Energi Skala Kecil9. Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

1. Kesehatan (Puskesmas)2. Perumahan dan Permukiman3. Transportasi4. Pendidikan5. Air Minum6. Sanitasi

DAK

DAK REGULER DAK PENUGASANDAK AFIRMASI

Mendukung SPM danketersediaan sarana dan

prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi

Berkeadilan

Opened Menu Closed Menu

Opened Menu

Mendukung PrioritasNasional dan Prioritas

Daerah

Mendukung Daerah Perbatasan, Tertinggal,

Terpencil, Kepulauan danTransmigrasi

Catatan:

Opened menu: menu kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK

Closed menu: menu kegiatan terbatas dan telah ditetapkan/ sesuai kriteria oleh Bappenas7

ARAH KEBIJAKAN, LOKASI

PRIORITAS DAN MENU KEGIATAN

DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TA.

2018

8

ARAH KEBIJAKAN

BIDANG IRIGASI

9

1. Mendukung target RPJMN 2015-2019 yang menetapkan 3 juta hektar

rehabilitasi jaringan irigasi dan 1 juta hektar pembangunan daerah irigasi

baru untuk pemenuhan Kedaulatan Pangan baik skala lokal maupun skala

nasional sebagaimana tercantum dalam Dimensi Sektor Unggulan yang

merupakan salah satu dari 3 Dimensi Pembangunan dan Agenda Prioritas

ke-7 “Kemandirian Ekonomi” dan Nawacita.

2. Mendukung Prioritas Nasional bidang Ketahanan Pangan, dengan cara

mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi, dan

membangun prasarana sistem irigasi yang menjadi kewenangan

Provinsi/Kabupaten/Kota khususnya daerah lumbung pangan nasional.

DAK PENUGASAN

LOKASI PRIORITAS

BIDANG IRIGASI

10

1. 18 (delapan belas) Provinsi daerah penghasil padi tertinggi nasionalberdasarkan ATAP 2015 BPS yaitu: Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah,Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, SumateraBarat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Banten, Kalimantan Selatan, KalimantanBarat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, Kalimantan Tengah,dan Bali.

2. 153 (seratus lima puluh tiga) Kabupaten/Kota sentra produksi beras denganproduksi padi diatas rata-rata produksi padi Kabupaten/Kota se Indonesia.

3. Mendukung daerah afirmasi terpilih, yaitu Daerah Tertingggal dan KawasanPerbatasan yang memiliki Daerah Irigasi (D.I.) kewenangan berdasarkanPermen PUPR No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan StatusDaerah Irigasi.

4. Tetap memperhatikan Daerah lainnya sepanjang mempunyai Daerah Irigasi(D.I.) kewenangan berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2015 tentangKriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi dalam rangka untuk mendukungketahanan pangan pada skala lokal.

DAK PENUGASAN

RUANG LINGKUP / MENU KEGIATAN

BIDANG IRIGASI

11

▪ Pembangunan Jaringan IrigasiMerupakan seluruh kegiatan dalam rangka menyediakan sistem irigasibaru di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasi. Dapat dilakukanjika semua jaringan irigasi yang ada sudah berfungsi dengan baik.Syarat utama pembangunan jaringan irigasi antara lain adalah tersedianyapotensi sumber air; kesuburan lahan yang cukup; ada petani penggarap;dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

▪ Peningkatan Jaringan IrigasiMerupakan kegiatan : (1) meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasiyang sudah ada, atau (2) kegiatan menambah luas areal pelayanan padajaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahankondisi lingkungan daerah irigasi.

▪ Rehabilitasi Jaringan IrigasiMerupakan kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikanfungsi dan layanan irigasi seperti semula. Dapat dilakukan jika kondisi baiksuatu jaringan ≤60%.

DAK PENUGASAN

ARAH KEBIJAKAN

BIDANG JALAN

12

Membantu daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanantransportasi melalui peningkatan kemantapan dan keselamatan jalan Provinsidan Kab/Kota yang menunjang aksesibilitas ke fasilitas-fasilitas pelayanandasar dan pusat-pusat perekonomian daerah.

Mendukung pencapaian Prioritas Nasional melalui peningkatan konektivitasdan aksesibilitas masyarakat terhadap kawasan strategis nasional danmendukung pengembangan wilayah di daerah tertinggal dan perbatasan(Lokpri) yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional(simpul-simpul transportasi dan jalur logistik nasional).

DAK PENUGASAN

DAK REGULER

LOKASI PRIORITAS

BIDANG JALAN

13

1. Mendukung konektivitas di 33 Provinsi dan 508 Kab/Kota dengan prioritas daerah-daerah yang mendukung : ▪ Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN Danau Toba; KSPN Tanjung Kelayang; KSPN

Wakatobi; KSPN Borobudur; KSPN Bromo Tengger Semeru; KSPN Labuan Bajo; KSPN Mandalika; KSPN Pulau Morotai; KSPN Tanjung Lesung)

▪ Kawasan Industri (KI Morowali; KI Sei Mangkei; KI Kuala Tanjung; KI Teluk Bintuni; KI Bitung; KI Palu; KI Mandor; KI Batulicin; KI Jorong; KI Buli; KI Konawe; KI Bantaeng; KI Ketapang; KI Tanggamus)

▪ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (KEK Sei Mangkei; KEK Tanjung Lesung; KEK Palu; KEK Bitung; KEK Mandalika; KEK Morotai; KEK Tanjung Api Api; KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan; KEK Tanjung Kelayang)

2. Debotlenecking di (Tanjung Buton, Dumai, Serang, Gresik, Berau, dan Tanah Kuning (Bulungan)3. Mendukung aksesibilitas 187 Lokpri di 41 Kab/Kota Perbatasan Negara 4. Mendukung aksesibilitas di 122 Daerah Tertinggal5. Mendukung konektivitas Simpul transportasi di 65 Kab/Kota.

Meningkatkan mantap jalan daerah dalam mendukung konektivitas nasional di:1. 33 Provinsi, diprioritaskan pada Provinsi yang belum mencapai target jalan mantap;2. 508 Kab/Kota, diprioritaskan pada Kab/Kota yang belum mencapai target jalan mantap.

DAK REGULER

DAK PENUGASAN


BIDANG JALAN

14

▪ Pemeliharaan Berkala / Rehabilitasi▪ Peningkatan (struktur dan kapasitas)▪ Pembangunan jalan baru beserta pemasangan fasilitas

perlengkapan jalan

DAK REGULER

▪ Peningkatan (struktur dan kapasitas)▪ Pembangunan jalan baru beserta pemasangan fasilitas

perlengkapan jalan

DAK PENUGASAN

ARAH KEBIJAKAN

BIDANG AIR MINUM

15

Mewujudkan akses universal air minum di tahun 2019 dan pemenuhan

Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program prioritas

nasional, melalui:

a. Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air

Minum (SPAM) terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal,

b. Pembangunan SPAM melalui pembangunan baru bagi daerah yang belum

memiliki layanan air minum dan peningkatan SPAM BJP tidak terlindungi

menjadi SPAM BJP dan SPAM JP terlindungi, dan

c. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari

sarana dan prasarana SPAM terbangun.

LOKASI PRIORITAS

BIDANG AIR MINUM

16

Ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut:Daerah untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan tingkatcakupan pelayanan air minum. Diperuntukan bagi kabupaten/kota yang masih memilikigap untuk mencapai akses universal. Lokasi kegiatan (desa/kelurahan/kecamatan) diluar lokasi spesifik DAK Afirmasi dan DAK Penugasan.

DAK AFIRMASI

Ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut:1. Daerah Tertinggal (122 daerah tertinggal (kabupaten)).2. Kawasan Perbatasan (13 Provinsi dan 41 Kabupaten pada 187 Lokasi Prioritas

Perbatasan (kecamatan)).3. Transmigrasi (26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupaten dan 104 Satuan

Permukiman (SP) sesuai surat menteri yang menangani urusan desa, dan daerahtertinggal. Selain itu ditujukan untuk 144 kawasan transmigrasi sesuai dengantarget RPJMN 2015-2019).

DAK REGULER

LOKASI PRIORITAS

BIDANG AIR MINUM

17

Ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut:1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (11 KEK).2. Pariwisata (10 destinasi pariwisata nasional prioritas tahun 2015-2019)

Pembangunan sarana SPAM dilakukan pada kawasan permukiman.3. Kabupaten/kota yang memiliki SPAM Regional4. Kota Binaan Kementerian PUPR5. Kawasan Kumuh

Sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Kawasan Kumuh yangditerbitkan oleh Bupati/Walikota atau baseline pemetaan kawasankumuh Ditjen Cipta Karya. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukungpenanganan permukiman kumuh perkotaan terutama padalokasi/kawasan kegiatan KOTAKU/National Slum Upgrading Project (NSUP).

DAK PENUGASAN


BIDANG AIR MINUM

18

DAK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI

▪ Perluasan SPAM melalui Pemanfaatan idle capacity SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal (satuan sambungan rumah-SR dan jiwa terlayani)

▪ Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum, dengan pilihan jenis kegiatan:✓ Pembangunan SPAM JP termasuk penyediaan SPAM JP berbasis masyarakat

(satuan liter/detik, SR dan jiwa terlayani)✓ Pembangunan SPAM BJP terlindungi atau peningkatan SPAM BJP tidak

terlindungi menjadi SPAM BJP terlindungi, dengan pilihan modul:o Sumur dangkal (satuan KK dan jiwa terlayani);o Sumur pompa (satuan KK dan jiwa terlayani);o Bak penampungan air hujan (satuan KK dan jiwa terlayani);o Terminal air (satuan KK dan jiwa terlayani); dano Bangunan penangkap mata air (satuan KK dan jiwa terlayani).

▪ Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (satuan liter/detik dan jiwa terlayani)

ARAH KEBIJAKAN

BIDANG SANITASI

19

Mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 melalui peningkatancakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah, yaitu berupa:a. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat

berupa penambahan SR terhadap kabupaten/kota yang sudah memilikisistem terpusat skala kota dan/atau skala permukiman dan pembangunanbaru SPALD Terpusat Skala Permukiman;

b. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat,berupa pembangunan tangki septik individu di perkotaan, pembangunantangki septik komunal, pengadaan truk tinja, dan peningkatan kualitassarana sanitasi individual swadaya dari akses dasar menjadi akses layak didesa/kelurahan yang sudah terverifikasi Open Defecation Free (ODF) selamaminimal 2 tahun.

Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas danrencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi SanitasiKota/Kabupaten (SSK).

LOKASI PRIORITAS

BIDANG SANITASI

20

Ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut:1. Sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).

Kegiatan DAK yang diusulkan oleh kabupaten/kota harus sudah masuk dalamdokumen SSK.

2. Kegiatan DAK Reguler Sanitasi Tahun 2018 dilakukan di luar lokasi(kecamatan/kelurahan/desa) kegiatan DAK Afirmasi dan DAK Penugasan.

Ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut:1. Daerah Tertinggal (122 daerah tertinggal (kabupaten)).2. Daerah Perbatasan (10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187

kecamatan yang merupakan lokasi prioritas perbatasan di 43 kabupaten/kota.3. Transmigrasi (26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupaten dan 104 Satuan

Permukiman (SP) sesuai surat menteri yang menangani urusan desa, dan daerahtertinggal. Selain itu ditujukan untuk 144 kawasan transmigrasi sesuai dengantarget RPJMN 2015-2019).

4. Daerah yang memiliki dokumen SSK/MMS (Sudah atau sedang menyusundokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).

DAK REGULER

DAK AFIRMASI

LOKASI PRIORITAS

BIDANG SANITASI

21

Ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut:1. Diprioritaskan bagi Kabupaten/kota yang memiliki akses sanitasi di bawah rata-rata akses

nasional (<67,2%).2. Kabupaten/kota yang sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi

Kabupaten/Kota (SSK). Kegiatan DAK yang diusulkan oleh kabupaten/kota harus sudah masukdalam dokumen SSK.

3. Penyediaan tangki septik individu perkotaan dan pengadaan truk tinja dilakukan padakabupaten/kota yang sudah mempunyai IPLT dan sedang membentuk atau sudah mempunyaisistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/on-call basis).

4. Penambahan pipa pengumpul dan SR dilakukan pada kabupaten/kota yang telah memiliki IPALDterpusat ( skala kota dan permukiman).

5. Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan dari akses dasar menjadi akses layakdilakukan pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan Open Defecation Free (ODF)selama minimal 2 tahun, berdasarkan data STBM.

6. Pembangunan MCK ++ dan jaringan perpipaan dilakukan pada pesantren/lembaga pendidikanagama minimal 300 siswa menetap.

7. Kegiatan penyediaan tangki septik komunal dan pembangunan baru IPALD skala permukimandiprioritaskan pada kawasan kumuh (desa/kelurahan) sesuai dengan SK Penetapan KawasanKumuh yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau baseline pemetaan kawasan kumuh DitjenCipta Karya.

8. Kabupaten/kota yang sudah atau sedang menyusun dokumen SSK.

DAK PENUGASAN


BIDANG SANITASI

22

DAK REGULER

▪ Pembangunan baru SPALD Terpusat Skala Permukiman yang terdiri dari InstalasiPengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) skala permukiman, jaringan pengumpul danSR dengan jumlah layanan minimal 50 KK.

▪ Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALDpermukiman skala komunal, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layananminimal 50 KK serta parasarana Mandi Cuci Kakus (MCK).

▪ Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK).

DAK AFIRMASI

▪ Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALD skalapermukiman, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 25 KK sertaparasarana Mandi Cuci Kakus (MCK).

▪ Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK).▪ Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan dari akses dasar menjadi akses

layak pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan Open Defecation Free (ODF)selama minimal 2 tahun, berdasarkan data STBM, satu titik lokasi atau satu KSMminimal 50 unit.


BIDANG SANITASI

23

DAK PENUGASAN

▪ Pembangunan Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja melalui:✓ Pembangunan tangki septik skala individu di perkotaan dengan kepadatan

penduduk ≤ 150 jiwa/Ha, satu titik lokasi/satu KSM minimal 50 unit, khusus untukkabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT dan sedang menyusun/ sudah mempunyaisistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/on-call basis).

✓ Pengadaan truk tinja maksimal 1 unit truk untuk kabupaten/kota yang sudahmemiliki IPLT dan sedang menyusun/ sudah mempunyai sistem pengelolaan lumpurtinja (reguler/on-call basis).

▪ Pembangunan MCK ++ dan jaringan perpipaan bagi lembaga pendidikan agamaminimal 300 siswa menetap.

▪ Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki IPALDterpusat (skala kota dan permukiman) dengan jumlah penambahan minimal 20 SR.

▪ Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan dari akses dasar menjadi akseslayak pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan Open Defecation Free (ODF)selama minimal 2 tahun, berdasarkan data STBM, satu titik lokasi atau satu KSMminimal 50 unit.

ARAH KEBIJAKAN

BIDANG PERUMAHAN

24

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)serta masyarakat yang terkena dampak pembangunan infrastruktur publik dikawasan permukiman kumuh dan pencegahan permukiman kumuhperkotaan melalui fasilitasi stimulan pembangunan baru maupun peningkatankualitas rumah secara swadaya.

DAK REGULER

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)terhadap hunian layak pada wilayah yang termasuk daerah tertinggal,perbatasan, pulau-pulau kecil dan terluar melalui:a. Fasilitasi stimulan pembangunan baru maupun peningkatan kualitas rumah

secara swadayab. Pembangunan rumah khusus di wilayah Papua dan Papua Barat

DAK AFIRMASI

LOKASI PRIORITAS

BIDANG PERUMAHAN

25

Diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang memiliki Surat KeputusanPenetapan Kawasan Kumuh yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau yangtermasuk dalam baseline pemetaan kawasan kumuh Ditjen Cipta Karya.

DAK REGULER

Diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang memenuhi kriteria eligibilitas yaitudaerah yang beririsan dengan daftar 122 daerah tertinggal, 187 lokasiprioritas (lokpri) di 41 Kabupaten Perbatasan Negara, 95 daerah kepulauan,144 kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan dan pulau-pulau kecil/terluar, serta khusus untuk pembangunan rumah khusus dilakukanpada kabupaten/kota di wilayah Papua dan Papua Barat.

DAK AFIRMASI


BIDANG PERUMAHAN

26

1. Pembangunan baru, apabila rumah yang mengalami rusak total atau seluruhkomponen bangunan baik struktural dan non struktural.

2. Peningkatan kualitas, apabila rumah mengalami rusak ringan, rusak sedang, danrusak berat.

3. Pembangunan baru dan/atau peningkatan kualitas untuk rumah yang terkenadampak pembangunan infrastruktur publik dalam rangka penangananpermukiman kumuh dan/atau pencegahan permukiman kumuh.

DAK REGULER

1. Pembangunan baru rumah untuk kebutuhan khusus untuk wilayah Papua danPapua Barat.

2. Pembangunan baru secara swadaya, apabila rumah yang mengalami rusak totalatau seluruh komponen bangunan baik struktural dan non struktural, sertamasyarakat yang belum memiliki rumah namun memiliki kavling tanah matang.

3. Peningkatan kualitas secara swadaya, apabila rumah mengalami rusak ringan,rusak sedang, dan rusak berat.

DAK AFIRMASI

27

TIM KOORDINASI

DAK BIDANG INFRASTRUKTUR

▪ Petunjuk teknis;▪ Menu kegiatan;▪ Kriteria teknis dan indeks

teknis;▪ Sosialisasi kebijakan DAK,

konsultasi program, danpembinaan daerah.

Tahap Perencanaan

▪ Pemantauan;▪ Percepatan

pelaksanaan/ raker DAK.

Tahap Pelaksanaan

▪ Evaluasi;▪ Rekomendasi ke depan;▪ Laporan akhir tahun

Tahap Pengendalian

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI PUSAT

▪ Review dan verifikasi usulanproposal;

▪ Verifikasi data teknis; ▪ Harga satuan provinsi;▪ Sosialisasi, diseminasi, dan

pembinaan daerah;▪ Verifikasi kesesuaian atas

Usulan RK.

▪ Pemantauan;▪ Inventarisasi

permasalahan DAK.

▪ Evaluasi;▪ Rekomendasi ke depan;▪ Laporan triwulanan dan

tahunan.

Tahap Perencanaan Tahap Pelaksanaan Tahap Pengendalian

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI DAERAH

PENGUATAN PERAN TIM KOORDINASI

28

CONTOH: SK TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DAK

CONTOH: STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI DAERAH

Bappeda Provinsi

BappedaKabupaten/Kota

Dinas Teknis(Bidang

Perumahan)

Dinas Teknis(Bidang Air Minum, dan Bidang Sanitasi)

Dinas Teknis(Bidang Jalan)

Dinas Teknis

(Bidang Irigasi)

Bidang Fisik Prasarana Bappeda

Provinsi

Balai Besar/

Balai/Satker

KETUA

SEKRETARIS PEMBINA

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

29

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

30

31

DATA TEKNIS

DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TA. 2018

DATA TEKNIS

BIDANG JALAN

32

NO DATA TEKNIS / JENIS DATA VOLUME SATUAN KETERANGAN

1 Panjang jalan provinsi (km) km Merupakan total panjang jalan Status Provinsi berdasarkan SK Gubernur

2 Panjang jalan kabupaten/kota (km) km Merupakan total panjang jalan Status Kabupaten /kota berdasarkan SK Bupati/Walikota

3 Panjang jalan provinsi dalam kondisi rusak ringan danrusak berat (km)

km Merupakan total panjang jalan Status Provinsi dengan kriteria rusak ringan dan rusak berat sesuai dengan Juknis DAK

4 Panjang jalan kabupaten/kota dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat (km)

km Merupakan total panjang jalan Status Kabupaten/Kota dengan kriteria rusak ringan dan rusak berat sesuai dengan Juknis DAK

5 Kinerja jalan % Merupakan persentase peningkatan kondisi mantap dari tahun anggaran sebelumnya.

6 Prosentase dana APBD untuk menangani Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota di luar DAK

% Merupakan kontribusi pendanaan APBD di luar DAK untuksektor jalan pada provinsi/kabupaten/kota

7 Karakteristik Kewilayahan: yaitu wilayah prioritas seperti daerah tertinggal, perbatasan, KSN, PKN, PKW, PKSN, KSPN, Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus,

Ya/tidak Merupakan daerah dengan kategori daerah tertinggal, perbatasan, KSN, PKN, PKW, PKSN, KSPN, Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus,

8 Tingkat Konektivitas dan kebutuhan terhadap konektivitas /keterpaduan sistem jaringan transportasi

% Merupakan rasio panjang jalan eksisting (poin 1 atau 2) yang masuk kriteria rusak ringan dan rusak beratterhadap panjang jalan eksisting yang menghubungkansimpul-simpul transportasi (bandara, pelabuhan, stasiun, terminal)

9 Tingkat konektivitas dan kebutuhan masyarakat terhadap aksesibilitas ke Pelayanan Dasar

% Merupakan rasio panjang jalan eksisting yang sudah terbangun (poin 1 atau 2) terhadap rencana panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan

10 Pelaporan Laporan/e-Mon

Merupakan nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Jalan TA. 2017 pada provinsi/kabupaten yang bersangkutan (Data dari Biro PAKLN)

11 Rasio Jumlah Dana APBD Provinsi yang dialokasi untukPenanganan Jalan

% Rasio antara Jumlah Dana APBD provinsi/kabupaten/kotauntuk Penanganan Jalan dengan Total APBD provinsi

DATA TEKNIS

BIDANG JALAN

33

NO DATA TEKNIS / JENIS DATA VOLUME SATUAN KETERANGAN

12 Tingkat mobilitas (Panjang Jalan / 1000 Penduduk) % Merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan terhadap 1000 penduduk

13 Tingkat Aksesibilitas (Panjang Jalan / Luas Wilayah) % Merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan terhadap luas wilayah

14 Jumlah Penduduk (^1000 Penduduk) 1000 Penduduk

Merupakan jumlah penduduk dalam suatu provinsi/kabupaten/kota

15 Luasan wilayah yang ditangani jalan (A) km2 Merupakan luas wilayah suatu provinsi/kabupaten/kota

16 Jumlah ruas jalan provinsi yang mengakses langsung ke kawasan prioritas nasional (KEK/KI/KSPN/Simpul-simpul Transportasi)

ruas Merupakan Jumlah ruas jalan provinsi yang mengakses langsung ke kawasan prioritas nasional (KEK/KI/KSPN/Simpul-simpul Transportasi)

17 Panjang ruas jalan provinsi yang mengakses langsung ke kawasan prioritas nasional (KEK/KI/KSPN/Simpul-simpul Transportasi)

km Merupakan total panjang ruas jalan provinsi yang mengakses langsung ke kawasan prioritas nasional (KEK/KI/KSPN/Simpul-simpul Transportasi)

18 Tingkat kemantapan ruas jalan yang berstatus jalanProvinsi/Kab/Kota yang mengakses ke kawasan prioritasnasional (KEK/KI/KSPN)

% Merupakan Tingkat kemantapan ruas jalan yang berstatus jalan Provinsi/Kab/Kota yang mengakses ke kawasan prioritas nasional (KEK/KI/KSPN)

19 Tingkat kemantapan ruas jalan yang berstatus jalan Provinsi/Kab/Kota yang memiliki Lokasi Prioritas Daerah Perbatasan (Kecamatan)

% Merupakan Tingkat kemantapan ruas jalan yang berstatus jalan Provinsi/Kab/Kota yang memiliki Lokasi Prioritas Daerah Perbatasan (Kecamatan)

20 Tingkat kemantapan ruas jalan yang berstatus jalan Provinsi/Kab/Kota yang masuk ke dalam status Daerah Tertinggal

% Merupakan Tingkat kemantapan ruas jalan yang berstatus jalan Provinsi/Kab/Kota yang masuk ke dalam status Daerah Tertinggal

21 Tingkat kemantapan ruas jalan yang berstatus jalan Daerah menuju simpul transportasi

% Merupakan Tingkat kemantapan ruas jalan yang berstatus jalan Daerah menuju simpul transportasi

22 Kebutuhan akses jalan yang berstatus jalan Provinsi/Kab/Kota menuju kawasan-kawasan strategis dan simpul transportasi

km Merupakan Kebutuhan akses jalan yang berstatusjalan Provinsi/Kab/Kota menuju kawasan-kawasanstrategis dan simpul transportasi

DATA TEKNIS

BIDANG IRIGASI

34

NO. DATA TEKNIS / JENIS DATA VOLUME SATUAN KETERANGAN

1 Luas Daerah Irigasi Merupakan luasan daerah irigasi yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan Permen PUPR No 14 Th 2015, meliputi D.I. Permukaan, D.I. Rawa, D.I.AirTanah,D.I.Pompa, dan D.I. Tambak.

a Luas Daerah Irigasi Permukaan hektarb Luas Daerah Irigasi Rawa hektarc Luas Daerah Irigasi Air Tanah hektard Luas Daerah Irigasi Pompa hektare Luas Daerah Irigasi Tambak hektar

2 Kondisi Daerah Irigasi Merupakan kondisi fisik jaringan irigasi yang diketahui berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi di lapangan oleh Daerah yang memiliki kewenangan terhadap suatu Daerah Irigasi.

a Luas Daerah Irigasi Permukaan (Rusak Berat) hektarb Luas Daerah Irigasi Permukaan (Rusak Sedang) hektarc Luas Daerah Irigasi Permukaan (Rusak Ringan) hektard Luas Daerah Irigasi Rawa (Rusak Berat) hektare Luas Daerah Irigasi Rawa (Rusak Sedang) hektarf Luas Daerah Irigasi Rawa (Rusak Ringan) hektarg Luas Daerah Irigasi Air Tanah (Rusak Berat) hektarh Luas Daerah Irigasi Air Tanah (Rusak Sedang) hektari Luas Daerah Irigasi Air Tanah (Rusak Ringan) hektarj Luas Daerah Irigasi Pompa (Rusak Berat) hektark Luas Daerah Irigasi Pompa (Rusak Sedang) hektarl Luas Daerah Irigasi Pompa (Rusak Ringan) hektar

m Luas Daerah Irigasi Tambak (Rusak Berat) hektarn Luas Daerah Irigasi Tambak (Rusak Sedang) hektaro Luas Daerah Irigasi Tambak (Rusak Ringan) hektar

3 Pertanaman (IP) Merupakan hitungan rata-rata kali tanam dalam satu tahun. Indeks Pertanaman dihitung dengan membagi Luas Tanam dengan Luas Tanam Baku. Luas Tanam merupakan hasil perkalian antara luas lahan dengan frekuensi penanaman dalam 1 tahun. Luas Tanam Baku adalah luas lahan yang ditanami.

a Indeks Pertanaman Padi

DATA TEKNIS

BIDANG IRIGASI

35


4 Kepedulian Merupakan ukuran keseriusan Daerah dalam mengelola DAK Irigasi.

a Alokasi APBD untuk Operasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi, tahun 2016

(Rp.)

b Alokasi APBD untuk Operasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi, tahun 2017

(Rp.)

c Perda Irigasi Ada/Tidakd Tim Koordinasi Ada/Tidake Komisi Irigasi Ada/Tidakf RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah) /

RP2I (Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi)Ada/Tidak

g Operator e-monitoring DAK Ada/Tidak5 Pelaporan Merupakan proses penyampaian proposal

usulan DAK 2018, dan laporan Triwulan DAK 2017 oleh Kepala Daerah yang menerima DAK Irigasi, yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK.

a Isian Form RTI (dalam aplikasi e-Mon) Ada/Tidakb Proposal Usulan DAK 2018 Ada/Tidakc Laporan e-Mon terakhir (tanggal) Tanggald Progres Keuangan DAK 2016 dalam e-Mon (status 31

Desember 2016)%

e Progres Fisik DAK 2016 dalam e-Mon (status 31 Desember 2016)

%

f Laporan Triwulanan tertulis (versi cetak) pelaksanaan DAK 2017

Ada/Tidak

6 Kriteria Afirmatif Merupakan kriteria untuk menentukan lokasi prioritas.a Produksi padi 2015 Ton

b Produksi padi 2016 Tonc Apakah termasuk dalam Kabupaten/Kota daerah

tertinggal ?Iya/Tidak

d Apakah termasuk dalam Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan ?

Iya/Tidak

DATA TEKNIS

BIDANG AIR MINUM

36


1 Jumlah penduduk terbaru kabupaten/kota Jiwa danKK

Contoh pengisian :100.000 jiwa / 20.000 KK

2 Jumlah rumah tangga MBR Jiwa dan KK

Contoh pengisian :100.000 jiwa / 20.000 KK

3 Persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan % Diisi dalam persen4 Alokasi APBD untuk sektor air minum

a Alokasi APBD untuk sektor air minum tahun 2016 Rupiah Contoh pengisian :Rp 500.000.000 (20 % dari Total APBD)

b Alokasi APBD untuk sektor air minum tahun 2017 Rupiah Contoh pengisian :Rp 500.000.000 (20 % dari Total APBD)

5 Capaian akses air minum terbaru kabupaten/kotaa Total % Persentase total akses air minum kabupaten/kotab Perkotaan % Persentase akses air minum di wilayah perkotaanc Perdesaan % Persentase akses air minum di wilayah perdesaand Perpipaan % Persentase akses air minum dengan jaringan perpipaane Non-Perpipaan % Persentase akses air minum dengan jaringan non-perpipaan

6 Idle Capacity PDAM liter/detik Kapasitas sisa yang masih bisa dimanfaatkaan (liter/detik)7 Ketersediaan RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air

Minum)a Tersedia RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air

Minum)Ya/Tidak Apakah sudah memiliki RISPAM ?

b Tahun disusunnya RISPAM (Rencana Induk SistemPenyediaan Air Minum)

Diisi tahun penyusunan RISPAM

c Status produk hukum RISPAM Jika sudah legal, dituliskan sebagai berikut:Sudah legal (cantumkan nomor perbup/perwali/perda).Jika belum legal, dituliskan sebagai berikut:Belum legal.

8 Ketersediaan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Air Minuma Tersedia Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Air

Minum Ya/Tidak Apakah sudah memiliki Jakstrada Air Minum ?

b Tahun disusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Air Minum

Diisi tahun penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Air Minum

DATA TEKNIS

BIDANG AIR MINUM

37


c Status produk hukum Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Air Minum

Jika sudah legal, dituliskan sebagai berikut:Sudah legal (cantumkan nomor perbup/perwali/perda).Jika belum legal, dituliskan sebagai berikut:Belum legal.

9 Ketersediaan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan PenyehatanLingkungan (RAD AMPL)

a Ketersediaan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)

Ya/Tidak Apakah sudah memiliki RAD AMPL ?

b Tahun disusun RAD AMPL Diisi tahun penyusunan RAD AMPLc Status produk hukum RAD AMPL Jika sudah legal, dituliskan sebagai berikut:

Sudah legal (cantumkan nomor perbup/perwali/perda).Jika belum legal, dituliskan sebagai berikut:Belum legal.

10 Kinerja pelaporan DAK Air Minum dan realisasi pembangunansambungan rumah (SR) dari DAK Air MinumTahun 2016

a Progres Fisik % (dalam Persen)b Jumlah SR terbangun SR Jumlah SR yang terbangun melalui DAK Air Minum Tahun 2016c Jiwa Terlayani Jumlah jiwa yang terlayani sarana air minum yang dibangun

melalui DAK Air Minum Tahun 2016d Progres Keuangan % (dalam Persen)e Progres Keuangan Rp (dalam Rupiah)

11 Kinerja pelaporan DAK Air Minum dan realisasi pembangunansambungan rumah (SR) dari DAK Air MinumTahun 2017

a Progres Fisik % (dalam Persen)b Jumlah SR terbangun SR Jumlah SR yang terbangun melalui DAK Air Minum Tahun 2017c Jiwa Terlayani Jumlah jiwa yang terlayani sarana air minum yang dibangun

melalui DAK Air Minum Tahun 2017d Progres Keuangan % (dalam Persen)e Progres Keuangan Rp (dalam Rupiah)

12 Bentuk lembaga pengelola sektor air minum PDAM/UPTD/BLUD/Pokmas

PDAM/UPTD/BLUD/Pokmas

DATA TEKNIS

BIDANG SANITASI

38


1 Jumlah penduduk terbaru kabupaten/kota Jiwa dan KK Contoh pengisian :100.000 jiwa / 20.000 KK

2 Jumlah rumah tangga MBR Jiwa dan KK Contoh pengisian :100.000 jiwa / 20.000 KK

3 Persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan % Diisi dalam persen

4 Alokasi APBD untuk sektor sanitasi

a Alokasi APBD untuk sektor sanitasi tahun 2016 Rupiah Contoh pengisian :Rp 500.000.000 (20 % dari Total APBD)

b Alokasi APBD untuk sektor sanitasi tahun 2017 Rupiah Contoh pengisian :Rp 500.000.000 (20 % dari Total APBD)

5 Capaian akses sanitasi terbaru kabupaten/kota

a Total % Persentase total akses sanitasi kabupaten/kota

b Perkotaan % Persentase akses sanitasi di wilayah perkotaan

c Perdesaan % Persentase akses sanitasi di wilayah perdesaan

6 Kepemilikan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Jika memiliki, tuliskan sebagai berikut:Dokumen SSK Kabupaten/Kota X Tahun YJika tida memiliki, tuliskan sebagai berikut:Tidak memiliki dokumen SSK

7 Usulan kegiatan DAK sudah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)

Ya/Tidak Usulan kegiatan DAK yang diusulkankabupaten/kota harus tercantum padaStrategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)

DATA TEKNIS

BIDANG SANITASI

39


8 Kinerja pelaporan DAK Sanitasi dan realisasi pembangunan sambungan rumah (SR) dari DAK Sanitasi Tahun 2016

a Progres Fisik % (dalam Persen)

b Jumlah SR terbangun SR Jumlah SR yang terbangun melalui DAK Sanitasi Tahun 2016

c Jiwa Terlayani Jumlah jiwa yang terlayani sarana sanitasi yang dibangun melalui DAK Sanitasi Tahun 2016

d Progres Keuangan % (dalam Persen)

e Progres Keuangan Rp (dalam Rupiah)

9 Kinerja pelaporan DAK Sanitasi dan realisasi pembangunan sambungan rumah (SR) dari DAK Sanitasi Tahun 2017


b Jumlah SR terbangun SR Jumlah SR yang terbangun melalui DAK Sanitasi Tahun 2017

c Jiwa Terlayani Jumlah jiwa yang terlayani sarana sanitasi yang dibangun melalui DAK Sanitasi Tahun 2017



10 Bentuk lembaga pengelola sektor air limbah Dinas/bidang/UPTD/KSM/Lainnya

Dinas/bidang/UPTD/KSM

DATA TEKNIS

BIDANG PERUMAHAN

40


1 Memiliki OPD terkait perumahan dan permukiman

Ya / Tidak Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang Membidangi Perumahan

2 DPA untuk perumahan tahun 2015

a Jumlah anggaran Rupiah Total anggaran untuk program/Kegiatan replikasi Peningkatan Kualitas (PK) dan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya bersumber dari APBD.

b Jumlah unit rumah terbangun dari kegiatan pembangunan baru (PB)

Unit Jumlah unit rumah terbangun dari program Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya bersumber dari APBD.

c Jumlah unit rumah untuk kegiatan peningkatan kualitas (Pk)

Unit Jumlah unit rumah dari program Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bersumber dari APBD.













5 Jumlah Rumah Unit Total jumlah rumah yang ada di kabupaten/kota

6 Jumlah Backlog Unit Total jumlah backlog perumahan (angka kekurangan rumah) di kabupaten/kota

7 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Unit Total jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang ada di kabupaten/kota

DATA TEKNIS

BIDANG PERUMAHAN

41


8 Rekap RTLH by name by address (BDT dan usulan pemerintahdaerah)

a Terdapat rekap RTLH by name by address ( sesuaikan dengan BDT dan usulan pemerintah daerah)

Ya / Tidak Rekap RTLH by name by address sesuai dengan Basis Data Terpadu (BDT) dari TNP2K dan usulan pemerintah daerah

b Jumlah unit RTLH Unit Jumlah unit RTLH yang telah disesuaikan dengan Basis Data Terpadu (BDT) dari TNP2K dan usulan pemerintah daerah

c Mempunyai rencana penanganan RTLH untuk tuntaskecamatan

Ya / Tidak Rencana penanganan RTLH untuk tuntas kecamatan

d Mempunyai rencana penanganan RTLH untuk tuntas desa Ya / Tidak Rencana penanganan RTLH untuk tuntas kecamatan

9 Kinerja pelaporan DAK Perumahan dan Permukiman Tahun 2016


b Jumlah unit rumah untuk kegiatan peningkatan kualitas(PK)

Unit Jumlah unit rumah dari program Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bersumber dari DAK tahun 2016

c Jumlah unit rumah untuk kegiatan pembangunan baru Unit Jumlah unit rumah dari program Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya bersumber dari DAK tahun 2016



10 Kinerja pelaporan DAK Perumahan dan Permukiman Tahun2017


b Jumlah unit rumah untuk kegiatan peningkatan kualitas(PK)

Unit Jumlah unit rumah dari program Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bersumber dari DAK tahun 2017

c Jumlah unit rumah untuk kegiatan pembangunan baru Unit Jumlah unit rumah dari program Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya bersumber dari DAK tahun 2017



11 Terdapat SK Kumuh Walikota/Bupati (Khusus DAK Reguler) Ya / Tidak

12 Apakah pembangunan dilakukan pada kawasan perbatasan, tertinggal, atau transmigrasi ? (Khusus DAK Afirmasi)

Ya / Tidak Pembangunan harus dilakukan padakecamatan/desa/kelurahan yang termasuk dalam kawasanperbatasan, tertinggal atau transmigrasi

Documents

ARAH KEBIJAKAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TA. …KEME… · Dana Desa a. UU 33 / 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah b. UU 23 / 2014 tentang