ISSN 2355-7966

Warta MATOA Vol. III No. 3, Desember 2016 1

Salam ……. !!!

Warta Matoa volume ke-3 edisi paripurna di tahun 2016 ini kami

menyuguhkan beberapa artikel menarik dan ulasan mengenai

kegiatan rakornis BLI tahun 2016 di Serpong. Artikel yang disuguhkan

seperti Surga Kecil di Manokwari yang tak lain adalah TWA Gunung

Meja, Karakteristik DAS REMU Papua Barat secara umum serta upaya

Kalimantan Tengah dalam menata kembali hutannya pasca kebakaran

hutan tahun 2015.

Semoga artikel maupun ulasan dari redaksi Warta Matoa di

penghujung tahun 2015 memberi informasi yang bermanfaat bagi kita

semua

- - - Redaksi - - -

Pengantar Redaksi

Warta MATOA

Balai Penelitian Kehutanan Manokwari

merupakan media komunikasi dan informasi ilmiah populer di bidang

penelitian dan pengembangan hutan, konservasi alam, sosial dan ekonomi

kehutanan serta yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di Indonesia.

REDAKSI Penanggung Jawab:

Kepala Balai Penelitian Kehutanan Manokwari

Dewan Redaksi Dr. Ir. Pudja Mardi Utomo, MP. (Ketua)

Sarah Yuliana, S.Hut., M.App.Sc. (Sekretaris)

Redaksi Pelaksana

Kepala Seksi Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Penelitian

Yobo Endra Prananta, S.Si, M.Eng. Muthmainnah Syarifuddin, S.Hut

Abdullah Tuharea, S.Hut., M.Si. (Anggota) Melky B Panie, S.Hut

Dwi Korani

Taman Wisata Alam

Gunung Meja di

Manokwari, Papua Barat

adalah salah satu dari be-

berapa lokasi TWA dataran

yang ada Indonesia yang

hingga saat ini belum

mendapat perhatian yang

khusus dalam menangani

dan menyikapi kawasan pe-

lestarian tersebut. Bila

dilihat, potensi dan manfaa-

tan kawasan ini sangat

menjanjikan yang dapat di-

“Taman Wisata Alam Gunung Meja”

Surga Kecil Manokwari

Daftar Isi

Alamat Redaksi Balai Penelitian Kehutanan Manokwari

Jl. Inamberi Susweni PO Box 159 Manokwari 98313

Telp. 0986 213437, 213440 Fax 0986 213441

“TAMAN WISATA ALAM GUNUNG

MEJA” SURGA KECIL MANOKWARI

1

KARAKTERISTIK UMUM DAS REMU

DI PAPUA BARAT

4

RAKORNIS BLI 2016 “RE-ORIENTASI BLI MENUJU KEMANDIRIAN LITBANG DAN INOVASI UNTUK MENDUKUNG PRINAS”

7

KEMBALI MENGINGAT ORIENTASI

BADAN LITBANG DAN INOVASI

9

UPAYA KALIMANTAN TENGAH

PASCA KEBAKARAN TAHUN 2015

10

Vol. III. No. 3, Desember 2016

ISSN 2355-7966

Warta MATOA Vol. III No. 3, Desember 2016 2

dan Penataan Hutan Manokwari, di-

peroleh luasan definitif yaitu 460,25 ha.

Sebagai kawasan pelestarian TWA

Gunung Meja merupakan salah satu hu-

tan dataran rendah di Manokwari yang

mempunyai potensi flora dan fauna yang

beragam dengan bentuk wilayah yang

unik. Karena bentuk wilayah yang unik

tersebut terutama struktur geologi dan

dengan kepadatan vegetasi hutannya

serta letaknya yang dekat dengan kota

maka hutan ini disebut juga sebagai hu-

jadikan aset pemerintah dalam mening-

katkan PAD dan sebagai penyimpan

maupun pengawetan keanekaragaman

jenis baik flora, fauna dan ekosisemnya.

Hutan Taman Wisata Alam Gunung

Meja (TWA Gunung Meja) ditetapkan

melalui Surat Keputusan Menteri Per-

tanian Nomor: 19/Kpts/UM/I/1980, tang-

gal 12 Januari dengan luas areal 500 ha.

Namun setelah dilakukan rekontruksi pe-

nataan batas kawasan pada tahun 1990

oleh Sub Balai Inventarisasi

ISSN 2355-7966

Warta MATOA Vol. III No. 3, Desember 2016 3

Selain kurangnya kesadaran

masyarakat yang tidak bertanggungja-

wab akan kebersihan, demikian juga ter-

lihat pada pengambilan kayu maupun

keragaman jenis lainnya yang ada di ka-

wasan tersebut. Hadi Warsito peneliti

BP2LHK Manokwari menuturkan

“Pengambilan kayu bakar maupun kayu

yang diperuntukan sebagai pagar kebun

dan pembuatan pondok sering terjadi”.

Kegiatan pengambilan kayu bakar

umumnya pada pohon (diameter lebih

45 cm) dilakukan dengan mematikan

(mengupas kulitnya), sehingga pohon

tersebut mati dan akan roboh. Hal ini dil-

akukan selain mengambil ranting-ranting

yang telah jatuh ke tanah. Sementara

untuk pengambilan kayu lainnya

(diameter dibawah 20 cm), banyak ter-

jadi pada saat kegiatan pesta keaga-

maan maupun hari besar lainnya untuk

pembuatan pondok. Selain perambahan

pohon maupun tiang, terjadi juga dalam

pengambilan beberapa jenis tanaman

lainnya. Anggrek, Palem, dan beberapa

tanaman hias lainnya dari jenis Cyrthos

sperma sp., Alaoecacia sp., Tiponium

dan lain-lain. Pada jenis-jenis tersebut

banyak terdapat di kawasan ini, sehing-

ga menjadi incaran bagi para pemburu

tanaman hias karena harganya yang

cukup menjanjikan di pasaran. Sungguh

ironis dan penuh dilema kondisi TWA

Gunung Meja saat ini, disatu sisi ingin di-

jadikan objek pendapatan asli daerah

disisi lain kerusakan yang ditimbulkan aki-

bat ulah “nakal” para pengunjung dan

pengoleksi tanaman hias dan langka

yang membahayakan kelestarian kon-

servasi.. (red)

tan. Lindung Hidro-orologis (pengatur ta-

ta air). Secara geografis hutan TWA

gunung Meja terletak antara koordinat

1340 04’ 30” -1340 05’ 32” Bujur Timur dan 00

50’25” – 00 51’ 55” Lintang Selatan. Formasi

geologis di daerah ini mediteran dengan

batuan sedimen neogen. Lapisan tanah

dangkal dan berbatu di antara batuan

kapur keras. Dengan ketinggian tempat

mencapai 175 m dpl, kawasan ini mem-

iliki topografi yang bervariasi. Mulai dari

datar hingga bergelombang ringan sam-

pai berat, pada beberapa daerah ter-

tentu dijumpai jurang yang terjal dan ler-

eng yang tajam. Klasifikasi Schmidt and

Furguson, kawasan ini termasuk da-

lam tipe iklim A dengan curah hujan ta-

hunan sebesar 2.684,5 mm per tahun

atau sekitar 220,71 mm per bulan. Rata-

rata suhu maksimum berkisar pada 30,3

0C dan suhu minimum berisar pada 23,5

0C, dengan kelembaban maksimum

88,6% dan minimum sekitar 84%.

Kawasan pelestarian yang saat ini

menjadi tumpuan masyarakat di kota

Manokwari sebagai penyimpan/

penyedia air, meski lambat namun pasti

akan menjadi daerah yang terabaikan.

Hal ini dapat dilihat bila memasuki kawa-

san melewati jalan sebelah Barat

(melintasi jalan Sarinah sebelum menuju

Desa Ayambori), dimana tumpukan sam-

pah yang telah membusuk dan bebera-

pa tumpukan lainnya yang masih baru

banyak berserakan, begitu pula

tumpukan sampah yang terlihat disepan-

jang jalan pada bagian Utara yang

melintasi UNIPA. Demikian juga nampak

pada bangunan Tugu Jepang yang te-

lah rusak (hancur) akibat ulah orang

yang tidak bertangung jawab.

ISSN 2355-7966

Warta MATOA Vol. III No. 3, Desember 2016 4

KARAKTERISTIK UMUM DAS REMU DI PAPUA BARAT

Oleh:

Danang J. W. Wijaya1 & Freddy Jontara Hutapea2

Daerah aliran sungai (DAS) merupa-

kan tempat berlangsungnya proses bio-

fisik hidrologis maupun kegiatan sosial-

ekonomi dan budaya masyarakat

(BPDAS Remu Ransiki, 2010; Paimin,

Pramono, Purwanto, & Indrawati, 2012;

Tanika, Rahayu, Khasanah, & Dewi, 2016).

Pada umumnya, kegiatan sosial-ekonomi

dan budaya masyarakat ini merupakan

hal yang paling disorot karena berkaitan

dengan intervensi masyarakat terhadap

sistem alami DAS. Studi sebelumnya

menunjukkan bahwa intervensi ini dapat

membawa dampak negatif terhadap

terhadap tanah, vegetasi, dan kualitas

air (Harjadi, 2010; Simanjuntak, 20 05;

Walukow, 2012). Untuk menjaga

keberadaan DAS ini diperlukan berbagai

upaya seperti pemantauan dan evaluasi

kondisi DAS secara teratur (Tanika et al.,

2016).

DAS Remu merupakan salah satu

DAS yang dikelola oleh BPDASHL Remu

Ransiki. Berdasarkan SK Menhut No. 511

(2011), DAS ini dikategorikan sebagai DAS

prioritas I atau DAS yang dipulihkan.

Dengan demikian, DAS ini merupakan pri-

oritas utama untuk domonitor (BPDASHL

Remu Ransiki, 2014).

Secara geografis, DAS Remu terletak

pada 131⁰15’ LS - 131⁰23’ LS dan 0⁰48’ BT -

ISSN 2355-7966

Warta MATOA Vol. III No. 3, Desember 2016 5

0⁰57’ BT. Secara administratif, DAS Remu

terletak di Kota Sorong (Papua Barat).

Wilayah DAS ini dibatasi oleh DAS

Klafama (selatan), DAS Warsamson

(timur), serta DAS Rufei (barat). Berdasar-

kan klasifikasi iklim Schmidt & Fergusson,

tipe iklim di DAS Remu termasuk tipe A

(sangat basah). Suhu udara minimum di

wilayah DAS ini adalah 26,30C, se-

dangkan suhu udara maksimum adalah

33,20C (BPS, 2017a). Curah hujan teren-

dah terdapat pada bulan Januari (± 181

mm), sedangkan curah hujan tertinggi

terdapat pada bulan Juli (± 418 mm)

(BPS, 2017b). Kelembaban udara rata-

rata di sekitar DAS ini adalah sekitar 85%

(BPS, 2017c).

Luas wilayah DAS Remu diperkirakan

mencapai 14.799,69 ha, dengan panjang

sungai utama sekitar 1,65 km. Lebar DAS

Remu 12,48 km dan panjang DAS Remu

14,12 km. Kondisi topografi DAS Remu

terdiri dari dataran (kelerengan 0-8%)

dengan luas 5.275,83 ha, landai

(kelerengan 8-15%) dengan luas 6.806,31

ISSN 2355-7966

Warta MATOA Vol. III No. 3, Desember 2016 6

ha, dan agak curam (kelerengan 15-25%)

dengan luas 2.629,42 ha (Gambar 1).

Jenis tanah di DAS Remu adalah alluvial

(401,64 ha), gray brown podsolik

(14.279,29 ha), dan red yellow podsolik

(118,75 ha). Vegetasi di DAS Remu

didominasi oleh semak belukar rawa dan

hutan mangrove primer (bagian hilir),

pertanian lahan kering dan semak be-

lukar (bagian tengah), serta hutan lahan

kering sekunder (bagian hulu). Kawasan

hutan di DAS Remu di bagi menjadi be-

berapa kawasan (Tabel 1), dimana fungsi

kawasan hutan yang mendominasi ada-

lah hutan produksi konversi.

DAFTAR PUSTAKA

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Remu Ransiki. (2014). Laporan moni-

toring dan evaluasi penggunaan la-

han DAS Remu. Manokwari: BPDAS

Remu Ransiki.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2017a). Rata-

rata suhu udara di Kota Sorong ta-

hun 2000-2015. Diakses dari https://

s o r o n g k o t a . b p s . g o . i d /

linkTableDinamis/view/id/21.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2017b). Ban-

yaknya curah hujan di Kota Sorong

tahun 1996-2015. Diakses dari https://

s o r o n g k o t a . b p s . g o . i d /

linkTableDinamis/view/id/19.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2017c). Rata-

rata kelembaban udara di Kota So-

rong 2000-2015. Diakses dari https://

s o r o n g k o t a . b p s . g o . i d /

linkTableDinamis/view/id/22.

Harjadi, B. (2010). Monitoring penutupan

lahan di DAS Grindulu dengan

metode penginderaan jauh dan sis-

tem informasi geografis. Forum Geo-

grafi, 24(1), 85-91.

Paimin, Pramono, I. B., Purwanto, & In-

drawati, D. R. (2012). Sistem

perencanaan pengelolaan daerah

aliran sungai. Bogor: Pusat Penelitian

dan Pengembangan Konservasi dan

Rehabilitasi.

Simanjuntak, B. H. (2005). Studi alih fungsi

lahan hutan menjadi lahan per-

tanian terhadap karakteristik tanah

(Studi kasus DAS Kali Tundo, Malang).

Agric, 18(1), 85-101.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan

(2011). Penetapan peta daerah ali-

ran sungai (SK Menhut No. SK.511/

Menhut-V/2011).

Walukow, A. F. (2012). Analisis kebijakan

penurunan luas hutan di daerah ali-

ran sungai Sentani berwawasan ling-

kungan. Jurnal Manusia dan Ling-

kungan, 19(1), 74-84.

Petunjuk Bagi Penulis

Redaksi mengundang para peneliti, teknisi, praktisi dan pemerhati kehutanan untuk menulis artikel dan tulisan ilmiah populer secara bebas, kreatif dan bertanggung jawab menyangkut bidang kehutanan di seluruh Indonesia.

Naskah tulisan berisi maksimal 5 halaman dengan font Calibri 12 spasi 1,5 dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Naskah dikumpulkan ke Dewan Redaksi dalam bentuk print out dan file elektronik, dapat disertai gambar dan foto yang

beresolusi baik dan berhubungan dengan isi tulisan. Naskah akan disunting terlebih dahulu oleh Dewan Redaksi tanpa mengubah maksud dan isi tulisan.

ISSN 2355-7966

Warta MATOA Vol. III No. 3, Desember 2016 7

na, litbang sangat menentukan prioritas

Kementan atau yang menjadi prioritas di

Kementan adalah irisan atau prioritas

dari litbang yang penting. Jadi semua

hal akan dikaji dulu di litbang sebelum

dijadikan prioritas nasional.

Kabadan yakin hal ini bisa dilakukan

juga oleh BLI di KLHK. Hal ini berpe-

doman dengan tingginya demand

eselon 1 lainnya di KLHK terhadap

dukungan hasil litbang. Selain itu, minat

Bu Menteri LHK yang sangat besar kepa-

da BLI. Banyak permasalahan yang

dihadapi oleh KLHK, Bu Menteri minta

pertimbangan langsung kepada BLI.

“Positioning kita dimana dan harus

kita perjuangkan. Kita akan mengubah

positioning kita untuk lebih meyakinkan

lagi. Kita bisa menentukan prioritas kita,

Di tahun berikutnya, bisa menjadi input

Dr. Henry Bastaman, M.Es, Kapala

Badan Litbang dan Inovasi (Kabadan)

bertekad untuk memperkuat posisi atau

positioning Badan Litbang dan Inovasi

(BLI) dalam Prioritas Nasional (Prinas). Hal

ini disampaikan Kabadan pada Rapat

Koordinasi Teknis (Rakornis) BLI Tahun 2016

di Auditorium Pusat Litbang Kualitas dan

Laboratorium Lingkungan (P3KLL),

Serpong, Kab. Tangerang Selatan, Rabu

(20/7).

“Kita harus berpikir keras posisi lit-

bang di mana?. Bisakah kita mem-

perkuat positioning kita untuk Prinas yang

ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (KHLK)?,”kata Ka-

badan.

Kabadan berharap bahwa BLI KLHK

bisa berperan strategis seperti Litbang Ke-

menterian Pertanian (Kementan). Di sa-

RAKORNIS BLI 2016 “RE-ORIENTASI BLI MENUJU KEMANDIRIAN LITBANG DAN INOVASI UNTUK MENDUKUNG PRINAS”

ISSN 2355-7966

Warta MATOA Vol. III No. 3, Desember 2016 8

bagi Prinas,”tegas Kabadan.

Untuk menentukan hal tersebut, Ka-

badan manyarankan satu langkah strate-

gis yang bisa ditempuh yaitu

dengan masuk atau penetrasi langsung

ke Prinas tanpa ada pembatasan atau

permintaan dari Eselon 1 KLHK Lainnya.

Hal ini bisa dilakukan kalau ada bahan-

bahan yang lengkap untuk menuju ke

sana.

“Kalau BLI bisa penetrasi ke Prinas,

maka akan mempunyai list kegiatan

yang lebih banyak daripada harus men-

dukunga Eselon 1 KLHK dulu,”katanya.

Untuk itu, Kabadan berharap BLI un-

tuk lebih solid serta memanfaatkan sara-

na dan prasarana yang ada serta mem-

buka file-file yang ada di BLI untuk

berbagai keperluan terutama untuk pen-

guatan posisi BLI di Prinas.

Di sisi lain, Dr. Ir. Bambang Su-

priyanto, M.Sc., kepala Pusat Litbang So-

sial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan

Iklim (P3SEKPI) menyatakan bahwa BLI

harus bisa memanfaatkan sumber daya

yang ada secara efektif dan efisien, teru-

tama terkait cost benefit.

“Kira rekomendasikan ke Eselon 1

lainnya. Ini lho yang mempunyai keefek-

tifan dn efisiensi yang tinggi. Saya tidak

rela litbang sebagai pendukung tapi ha-

rus menjadi leading the way,”tegas Bam-

bang.

Selain itu, Bambang juga menya-

takan bahwa pendayagunaan hasil

penelitian dan pengembangan untuk re-

focusing kebijakan dan pengembangan

serta inovasi untuk mendukung Prinas.

Terkait hal tersebut, Bambang men-

erapkan beberapa beberapa strategi,

antara lain: 1). Evaluasi kebijakan

kegiatan prioritas Direktorat Jenderal

Teknis terkait dengan RPPI BLI; 2). Proto-

type pengembangan Prinas yang ber-

basis Research atau Leading The Way of

Development; 3). Penyiapan kondisi

pemungkin pelaksanaan Prinas Tahun

2018 melalui Penciptaan Kondisi Sosial

yang Kondusif (Resolusi Konflik), Prosperity

Approach untuk keberlanjutan SDA.

Dalam kesempatan tersebut, setiap

Kepala Pusat Litbang BLI juga memapar-

kan arah kebijakan program dan

kegiatan. Dan terlihat bahwa sebagian

besar kegiatan BLI mendukung atau

berorientasi pada Prinas.

ISSN 2355-7966

Warta MATOA Vol. III No. 3, Desember 2016 9

Dalam arahannya sesaat sebelum

membuka Rapat Koordinasi Teknis Badan

Litbang dan Inovasi (BLI) di Auditorium

Puslitbang Kualitas dan Laboratorium

Lingkungan, Serpong, Rabu (20/7),

Kepala BLI (Kabadan), Dr. Henry Basta-

man menyampaikan beberapa poin

penting terkait re-orientasi BLI, salah satu

target kegiatan tersebut 3 hari ke depan.

Kabadan mengajak seluruh jajarannya

untuk re-orientasi kepada kebijakan-

kebijakan baru yang harus ditempuh

guna memperbaiki kinerja ke arah

manfaat yang sebesar-besarnya untuk

masyarakat.

“Ini yang mendasari re-orientasi kita, ini

menginspirasi kita semua, mau tidak mau

kata kuncinya adalah berubah, kita tidak

lagi menggunakan pola-pola business as

ussual yang selama ini kita lakukan,” kata

Kabadan di hadapan sekitar 250 jaja-

rannya dan para undangan yang hadir.

Untuk itu, kata Kabadan, re-orientasi

BLI dimulai dari membangun konektivitas

yang kuat kepada berbagai kebijakan

lingkup LHK untuk mencapai prioritas na-

sional. Hal ini sesuai mandat yang diberi-

kan kepada BLI yaitu memastikan semua

kebijakan LHK mempunyai mutu yang

bisa dipertanggungjawabkan secara sci-

entific.

“Reorientasi kita sekarang, kita lihat sa-

tu persatu kegiatan kita apakah garis lu-

rus dari bawah sampai ke atas, jadi

semua yang sudah ditetapkan menjadi

garis lurus atau semua sama sampai pa-

da jajaran yang paling rendah,” jelas Ka-

badan yang menyadari itu bukanlah hal

yang mudah mengingat BLI mempunyai

kekhususan yang spesifik dibandingkan

unit-unit operasional lainnya di KLHK.

“Dalam waktu 3 hari ini, kita akan

mendengarkan klarifikasi usulan kegiatan

dari eselon I lainnya, kita akan bahas apa

-apa yang dibutuhkan dan apa-apa

yang bisa kita dukung untuk menarik gar-

is lurus antara prioritas LHK dengan apa

yang ada di BLI sebagai suatu kesatuan

yang tidak terpisahkan... kita persiapkan

kegiatan tahun 2017, kita tahu positioning

kita dimana. Dalam konteks kebijakan

yang ditempuh saat ini, ini sangat men-

dasar bagi BLI dan kepada berbagai

pihak sebagai pengguna,” tambah Ka-

badan. (red)

Kembali Mengingat Orientasi Badan Litbang dan Inovasi

ISSN 2355-7966

Warta MATOA Vol. III No. 3, Desember 2016 10

Sejarah Singkat Kebakaran di Kalimantan

Tengah

Kejadian kebakaran hutan dan

lahan sudah

menjadi

fenomena

yang tidak

asing lagi di

Indonesia.

Hampir setiap

tahun kejadian

kebakaran

hutan dan

lahan terjadi di

beberapa

daerah di

Indonesia khu-

sus pada

daerah yang memiliki lahan gambut.

Kebakaran hebat di Indonesia

pertama kali terjadi pada tahun

1982/1983 yang menghancurkan lahan

seluas 9,75 juta ha. Wilayah yang paling

luas mengalami kebakaran adalah pulau

Kalimantan (Tacconi, 2003). Kebakaran

hebat ini terjadi sebagai dampak dari

maraknya kegiatan pengelolaan hutan

yang dilakukan oleh pemegang izin HPH

dan fenomena El-Nino. Kalimantan Timur

saat itu merupakan daerah dengan

ledakan produksi kayu Indonesia, dan

hampir seluruh

kawasan dibagi

menjadi

kawasan HPH

selama tahun

1970-an

(Indonesia &

Watch, 2001).

Provinsi

kalimantan

Tengah sejak

tahun 1997 telah

terjadi

kebakaran

hutan dan lahan yang menyebabkan

kerugian yang sangat besar. Hampir

setiap tahun pada musim kemarau

terjadi kebakaran yang berulang dengan

tingkat keparahan yang berbeda-beda.

Berdasarkan data yang dihimpun

oleh BPBD Provinsk Kalimantan Tengah,

sejak tahun 1997- 1998, rata-rata 80%

kebakaran hutan dan lahan terjadi di

UPAYA KALIMANTAN TENGAH PASCA KEBAKARAN TAHUN 2015

Oleh :

Ramawati & Kushartati Budiningsih

ISSN 2355-7966

Warta MATOA Vol. III No. 3, Desember 2016 11

lahan gambut. Berikut data luasan

kebakaran hutan dan lahan dari tahun

2006 – 2014.

Mengapa terjadi kebakaran di Kaliman-

tan Tengah ?

Kebakaran hutan dan lahan yang

terjadi di berbagai daerah dapat dipasti-

kan karena ulah manusia. Menurut

pemerintah, kebakaran hutan dan lahan

yang terjadi pada bulan juni-oktober

2015 mencapai 2,6 juta ha. Sekitar 33 %

dari lahan yang terbakar adalah lahan

gambut yang menyebabkan kabut asap

dan menyelimuti wilayah indonesia dan

wilayah sekitarnya, yang menghambat

sistem operasional dari berbagai sektor

dan juga memperburuk kesehatan war-

ga setempat (Glauber, Ann J., Magda,

Andriani., & Gunawan, 2016)

Seperti halnya yang terjadi di Kali-

mantan tengah, menurut beberapa in-

forman, kebakaran yang terjadi disebab-

kan oleh beberapa faktor, yakni kegiatan

penyiapan lahan pertanian dan perke-

bunan dengan cara membakar,

kegiatan berburuh, mencari ikan, dan

ada juga pembakaran lahan yang dil-

akukan oleh beberapa oknum untuk

pengakuan hak kepemilikan atas lahan,

yang di dukung oleh kekeringan dan di-

perburuk dengah pengaruh El

Nino.Berdasarkan data dari media center

posko karhutla yang diterima dari pan-

tauan tim darat sejak tanggal 8 septem-

ber hingga tanggal 19 november 2016

total luas yang tebakar di Kalimantan

Tengah adalah 12.227,86 Ha. Sedangkan

data dari BLH seluas 402.779 Ha berdasar-

kan data citra satelit yang diidentifikasi

dengan ground chek pada titik-titik ter-

tentu (BPBD Kalimantan Tengah, 2016).

Meskipun pembukaan lahan yang

dilakukan di Kalimantan Tengah dil-

akukan secara terkendali, namun masih

ada beberapa masyarakat yang

melakukan pembakaran secara tidak

terkendali. Studi yang pernah di lakukan

di lima desa sekitar Hutan Mawas menun-

jukan bahwa sebagian besar masyarakat

menyiapkan lahan pertanian dengan

cara membakar terkendali, dan sebagi-

an kecil yang melakukan pembakaran

lahan secara tidak terkendali dan pem-

bakaran dengan tujuan yang tidak jelas

(Akbar, 2011). Meskipun hanya dalam

skala kecil pembakaran secara tidak

terkendali, namun hal ini memberi pelu-

ang terjadinya kebakaran.

Berkenaan dengan kejadian keba-

karan yang hebat tahun 2015, Pem-

daProvinsi Kalimantan Tengah sedang

menyusun rancangan peraturan daerah

yang baru terkait peraturan membakar

lahan dalam pemanfaatan lahan.

Masyarakat dan pemerintah setempat

menyadari bahwa pembukaan lahan

dengan cara membakar tidak bisa di-

hilangkan dari masyarakat karena sudah

menjadi tradisi/kearifan lokal. Namun sa-

tu hal yang menjadi perhatian

pemerintah dalam rancangan peraturan

baru tersebut bahwa kearifan local

masyarakat Kalimantan Tengah dalam

penyiapan lahan dengan cara memba-

kar hanya diperbolehkan di lahan tanah

mineral. Akan tetapi khusus di lahan

gambut tidak ada kearifan local mem-

bakar lahan.

Dampak dari Tragedi Karhutla 2015

Kebakaran hutan dan lahan yang

terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah pa-

da tahun 2015 dinyatakan sebagai ke-

jadian luar biasa (KLB) berdasarkan SK

Gubernur No. 188.44/584/2105. Dampak

dari kebakaran hutan dan lahan tidak

hanya menyebabkan kerusakan ekologi,

namun juga menyebabkan kerugian dari

aspek ekonomi maupun sosial. Bahkan

kejadian karhutla ditahun 2015 mey-

ebabkan korban jiwa. Menteri Sosial

Khofifah Indar Parawansa dalam pern-

yataannya di salah satu media menyam-

paikan bahwa ada 5 orang korban jiwa

di Kalimantan Tengah akibat karhutla

(Kompas.Com).

Berdasarakan laporandari BPBD

Provinsi kalimantan Tengah, total jumlah

penderita ISPA di Kalimantan Tengah aki-

ISSN 2355-7966

Warta MATOA Vol. III No. 3, Desember 2016 12

bat karhutla 2015 adalah 45.561 orang

dan penderita diare sejumlah 14.930

orang. Kerugian akibat kebakaran dan

kabut asap juni – oktober 2015 yang di

alami oleh Provinsi kalimantan Tengah di-

perkirakan mencapai 2.464 juta dolar AS

(Glauber, Ann J., Magda, Andriani., &

Gunawan, 2016). Kerugian dari berbagai

aspek tersebut tidak hanya dirasakan di

negara Indonesia sebagai negara yang

mengalami karhutla namun juga

berdampak terhadap negara tetangga.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi

di Indonesia mengirim kabut asap di

negara tetangga dan mendapat protes

keras dari negara luar.

Upaya Kalimantan Tengah Pasca Tragedi

Kebakarantahun 2015

Belajar dari tragedi karhutla tahun

2015 yang menimbulkan kerugian besar

terhadap segala aspek kehidupan,

pemerintah lebih serius dan komitmen un-

tuk mencegah terjadinya karhutla. Patroli

secara intensif terus dilakukan oleh

pemerintah baik pusat (KLHK dengan

manggala agni-nya) maupun

pemerintah daerah dengan pelibatan

masyarakat, aparat Kepolisian dan TNI.

Pelibatan masyarakat sekitar hutan

dengan memberikan pembinaan dan

pelatihan tentang bagaimana upaya

pencegahan maupun pemadaman api.

Masyarakat di lengkapi alat pemadam

kebakaran. Perintah tegas dari presiden

RI Joko Widodo kepada semua SKPD

maupun TNI dan Polri agar kedepannya

tidak boleh terjadi karhutla dengan an-

caman pencopotan jabatan jika terjadi

karhutla di wilayah kerja para pim-

pinaninstansitersebut.Hal ini terlihat pada

tahun 2016 tidak ada kejadian karhutla di

daerah-daerah yang sebelumnya hampir

setiap tahun menjadi langganan

karhutla. Meskiada yang mengatakan

bahwa jumlah hotspot yang rendah ta-

hun 2016 ini karena adanyafaktor iklim

kemarau basah.

Selain kegiatan patroli darat, upaya

pencegahan juga dilakukan dengan

operasi udara, penegakan hukum

dengan dikeluarkannya Peraturan Gu-

bernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang

pencabutan Peraturan Gubernur Nomor

52 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur

Nomor. 15 Tahun 2010 yang memung-

kinkan bagi masyarakat untuk membuka

lahan dengan cara membakar terken-

dali dan terbatas seluas 2 Ha/KK, dan ju-

ga program-program berupa bantuan

kepada masyarakat tani dalam penyia-

pan lahan dengan tidak membakar.

Pihak perusahaan diwajibkan untuk ber-

tanggungjawab terhadap pembinaan

desa disekitar areal konsesi. Bantuan

pembuatan sumur bor di lahan gambut

baik oleh pemda setempat, KLHK, mau-

pun oleh BRG.

Sumber Bacaan

Akbar, A. (2011). Studi Kearifan Lokal

Penggunaan Api Persiapan Lahan:

Studi Kasus di Hutan Mawas,

Kalimantan Tengah. Penelitian Sosial

Dan Ekonomi Kehutanan, 8(3).

BPBD Kalimantan Tengah. (2016).

Pelaksanaan Tanggap Darurat

Kebakaran Lahan dan Hutan dan

Dampaknya di Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2015 Serta Persiapan

Penanganan Karlahut Tahun 2016.

Glauber, Ann J., Magda, Andriani., &

Gunawan, I. (2016). Kerugian dari

Kebakaran Hutan Analisa Dampak

Ekonomi dari Krisis Kebakaran Tahun

2015. Jakarta.

Indonesia, F. W., & Watch, G. F. (2001).

Keadaan Hutan Indonesia. Bogor,

Indonesia : Forest Watch Indonesia

dan washington D.C.:Global Forest

Watch.

Tacconi, L. (2003). Kebakaran Hutan di

Indonesia : Cifor, 38(i), 38.

http://nasional.kompas.com/

read/2015/10/28/11514061/

Men-

sos.19.Orang.Meninggal.karena.Kab

ut.Asap