Anngaran Dasar AKSDAI

------------------------------------------------------------------------------------ ANGGARAN DASAR AKSDAI

- 1 -

ANGGARAN DASAR ASOSIASI KONTRAKTOR SUMBER DAYA AIR INDONESIA

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KERJA, DAN WAKTU

Pasal 1 NAMA

Organisasi ini bernama Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia selanjutnya disingkat AKSDAI.

Pasal 2 TEMPAT KEDUDUKAN

1. Tingkat Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. 2. Tingkat Propinsi Daerah berkedudukan di Ibukota Daerah Propinsi yang ber-

sangkutan. 3. Tingkat Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan di Pusat Daerah

Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau yang setingkat dengan itu.

Pasal 3 DAERAH KERJA

Daerah kerja AKSDAI Pusat meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota meliputi daerahnya masing-masing.

Pasal 4 WAKTU

AKSDAI didirikan pada tanggal 8 Agustus 2001 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 5 ASAS

AKSDAI berasaskan Pancasila, sebagai satu-satunya asas.

Pasal 6 LANDASAN

AKSDAI berlandaskan : 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri,


- 2 -

3. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, 4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat

Jasa Konstruksi, 5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi, 6. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan

Jasa konstruksi, 7. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Pasal 7 TUJUAN

AKSDAI bertujuan : 1. Menghimpun Perusahaan-Perusahaan Jasa Konstruksi dalam satu wadah

organisasi AKSDAI, 2. Membina dan mengembangkan kemampuan Usaha Jasa Konstruksi yang

kokoh dan tertib hukum serta menimbulkan usaha yang sehat dalam Pembangunan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera.

3. Mewujudkan kemampuan Usaha Jasa Konstruksi untuk menjadi pengusaha yang mempunyai kemampuan teknis dan manajemen yang handal, sehingga memiliki daya saing yang kuat, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.

4. Menjunjung tinggi etika bisnis dengan membuka iklim transparansi dan jalur informasi yang seluas-luasnya baik dalam negeri maupun luar negeri guna menunjang kemajuan Usaha Jasa Konstruksi.

5. Memberi penyuluhan, bantuan dan perlindungan hukum dan serta memperjuangkan hak dan kepentingan anggota.

6. Membina para anggotanya agar memiliki moralitas yang baik, profesional dan dapat dipercaya, dan dalam menjalankan profesi usahanya mentaati Kode Etik Organisasi.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 8 KODE ETIK

Menyadari akan hak dan tanggung jawab sebagai pelaku ekonomi maka masyarakat Jasa Konstruksi yang bergabung dalam AKSDAI, menetapkan Kode Etik yang merupakan pedoman perilaku bagi para anggotanya dengan nama “NAWA -

PRASETYA”, sebagai berikut : 1. Berjiwa Pancasila, yang berarti satunya kata dan perbuatan di dalam

menghayati dan mengamalkannya, 2. Memiliki wawasan nusantara kebangsaan yang tinggi dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia, 3. Profesional dan mandiri serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela atau

melawan hukum,


- 3 -

4. Kesetaraan dan kebersamaan serta saling menghormati dalam masyarakat pengguna jasa,

5. Melaksanakan pekerjaan tepat waktu dan tepat mutu serta berorientasi pada tujuan Pembangunan Bangsa dan Negara,

6. Mematuhi segala ketentuan kontrak kerja yang telah disepakati dengan segala konsekwennya,

7. Tidak menyalah gunakan kedudukan dan wewenang yang diberikan kepadanya,

8. Memegang teguh disiplin, solidaritas usaha, jujur dan dapat dipercaya, 9. Memiliki kepedulian social dan kesetia-kawanan serta peduli pada program

pelestarian lingkungan hidup.

BAB IV KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

KEANGGOTAAN

1. Anggota Biasa, yaitu Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Usaha Jasa Konstruksi dan telah mendapatkan Pengesahan Hukum di Negara Republik Indonesia,

2. Anggota Luar Biasa, yaitu Badan Usaha yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dalam bidang Usaha Jasa Konstruksi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Badan Usaha Asing yang beroperasi di Indonesia,

3. Anggota Kehormatan, yaitu tokoh-tokoh baik Pemerintah, Pengusaha Nasional dan masyarakat yang dipandang telah berjasa dalam membentuk, membina dan memajukan serta mengembangkan AKSDAI, baik di tingkat Pusat, Daerah Propinsi maupun Daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 10

HAK ANGGOTA

1. Anggota Biasa mempunyai : a. Hak Suara yaitu hak memilih dan hak dalam pemungutan suara untuk

pengambilan keputusan, b. Hak Untuk Dipilih yaitu hak dalam mengikuti pemilihan, c. Hak Bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan

pertanyaan, d. Hak mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas organisasi, e. Hak mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikasi, Klasifikasi

dan Kualifikasi sesuai ketentuan yang ditetapkan organisasi.

2. Anggota Luar Biasa mempunyai : a. Hak Bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan

pertanyaan,


- 4 -

b. Hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas organisasi, c. Hak mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikasi, Klasifikasi

dan Kualifikasi sesuai ketentuan yang ditetapkan organisasi.

3. Anggota Kehormatan mempunyai : a. Hak Bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan

pertanyaan, b. Hak untuk mengikuti kegiatan organisasi atas undangan Dewan

Pimpinan.

Pasal 11 KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap anggota berkewajiban untuk : 1. Mentaati semua ketentuan organisasi, 2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.

Pasal 12 BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

1. Bagi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa, karena :

a. Mengundurkan diri, b. Tidak lagi bergerak dibidang Usaha Jasa Konstruksi, baik atas kehendak

sendiri ataupun dicabut perizinannya oleh yang berwenang, c. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga/PTUN, d. Diberhentikan oleh Organisasi.

2. Bagi Anggota Kehormatan :

a. Mengundurkan diri, b. Meninggal Dunia, c. Diberhentikan oleh organisasi.

Pasal 13 BIDANG LINGKUP PEKERJAAN ANGGOTA

Ruang lingkup Bidang/Sub Bidang pekerjaan anggota adalah : 1. Drainase dan Jaringan Pengairan, 2. Bendung dan Bendungan, 3. Bangunan Bawah Air, 4. Reklamasi dan Pengerukan, 5. Dermaga, Penahan Gelombang dan Tanah (Break Water Retaining Wall), 6. Pencetakan Sawah dan Pembukaan Lahan.


- 5 -

BAB V ORGANISASI

Pasal 13

BENTUK ORGANISASI Organisasi berbentuk kesatuan dari Pusat, Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 15 SIFAT ORGANISASI

Organisasi AKSDAI bersifat : 1. Mandiri, Independen dan Profesional, 2. Mandiri diartikan sebagai organisasi mampu memenuhi dan

menyelenggarakan kegiatan sendiri, 3. Independen berarti bukan merupakan organisasi politik atau tidak merupakan

bagiannya, 4. Profesional diartikan bahwa organisasi mengutamakan tingkat kualitas dan

kemampuan.

Pasal 16 STATUS ORGANISASI

Status organisasi sebagai wadah perusahaan yang bergerak dalam Bidang /Sub Bidang pekerjaan tertentu sesuai dengan Pasal 13 Anggaran Dasar ini yang memiliki kesamaan visi, misi dan tujuan sedang dalam melakukan kegiatannya tidak selalu hanya mencari keuntungan (nirlaba).

Pasal 17 PERANGKAT ORGANISASI

Perangkat organisasi AKSDAI : 1. Tingkat Nasional :

a. Musyawarah Nasional, b. Musyawarah Kerja Nasional, c. Dewan Pertimbangan Pusat d. Dewan Pembina Pusat, e. Dewan Pimpinan Pusat.

2. Tingkat Daerah Propinsi :

a. Musyawarah Daerah Propinsi, b. Musyawarah Kerja Daerah Propinsi, c. Dewan Pertimbangan Daerah, d. Dewan Pembina Daerah, e. Dewan Pimpinan Daerah.


- 6 -

3. Tingkat Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota : a. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, b. Musyawarah Kerja Daerah Kabupaten/Kota, c. Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota, d. Dewan Pembina Daerah Kabupaten/Kota, e. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 18

KEPENGURUSAN 1. Kepengurusan AKSDAI terdiri dari Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan

dan Dewan Pembina, 2. Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina diangkat dan

diberhentikan oleh Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah Propinsi serta Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, yang tata caranya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

WEWENANG ORGANISASI Kewenangan organisasi diatur sebagai berikut : 1. Tingkat Nasional :

a. Musyawarah Nasional Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia disingkat MUNAS AKSDAI, merupakan lembaga dan kekuasaan tertinggi asosiasi Tingkat Nasional,

b. Musyawarah Kerja Nasional Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia disingkat MUKERNAS AKSDAI, merupakan lembaga untuk mengevaluasi pelaksanaan Keputusan-keputusan MUNAS serta membantu Dewan Pimpinan Pusat dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri serta menetapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pimpinan Pusat dan memeriksanya,

c. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia disingkat DPP AKSDAI merupakan pimpinan tertinggi AKSDAI, mewakili organisasi baik ke dalam maupun keluar dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada MUNAS AKSDAI,

d. Dewan Pembina Pusat adalah lembaga yang bertugas membina, mengembangkan dan memajukan Asosiasi serta dunia Usaha Jasa Konstruksi,

e. Dewan Pertimbangan Pusat adalah lembaga yang bertugas mengawasi secara langsung operasional jalannya kegiatan Dewan Pimpinan Pusat.

2. Tingkat Propinsi :

a. Musyawarah Daerah Propinsi Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia disingkat MUSDA AKSDAI, merupakan lembaga dan kekuasaan tertinggi AKSDAI di Daerah Propinsi,


- 7 -

b. Musyawarah Kerja Daerah Propinsi Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia disingkat MUKERDA AKSDAI, merupakan lembaga untuk mengevaluasi pelaksanaan Keputusan-Keputusan MUSDA serta membantu Dewan Pimpinan Daerah Propinsi AKSDAI dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri serta menetapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi,

c. Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia disingkat DPD AKSDAI merupakan Pimpinan AKSDAI di Daerah Propinsi, mewakili organisasi baik ke dalam maupun keluar dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada MUSDA AKSDAI dan Dewan Pimpinan Pusat,

d. Dewan Pembina Daerah Propinsi bertugas membina, mengembangkan dan memajukan Asosiasi serta dunia Usaha Jasa Konstruksi,

e. Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi adalah lembaga yang bertugas mengawasi operasional jalannya kegiatan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi.

3. Tingkat Kabupaten/Kota :

a. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia disingkat MUSDA Kabupaten/Kota AKSDAI, merupakan lembaga dan kekuasaan tertinggi AKSDAI di Daerah Kabupaten/Kota,

b. Musyawarah Kerja Daerah Kabupaten/Kota Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia disingkat MUKERDA Kabupaten/Kota AKSDAI, merupakan lembaga untuk mengevaluasi pelaksanaan Keputusan-keputusan MUSDA Kabupaten/Kota serta membantu Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota AKSDAI dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri serta menetapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota,

c. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia disingkat DPD AKSDAI merupakan Pimpinan AKSDAI di Daerah Kabupaten/Kota, mewakili organisasi baik ke dalam maupun keluar dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada MUSDA Kabupaten/Kota AKSDAI dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota,

d. Dewan Pembina Daerah Kabupaten/Kota bertugas membina, mengembangkan dan memajukan Asosiasi serta dunia Usaha Jasa Konstruksi,

e. Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota adalah lembaga yang bertugas mengawasi operasional jalannya kegiatan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 20

LAMBANG, BENDERA DAN KODE ETIK AKSDAI Lambang, Bendera dan Kode Etik AKSDAI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.


- 8 -

BAB VI DEWAN PIMPINAN

Pasal 21

FUNGSI DEWAN PIMPINAN Dewan Pimpinan berfungsi : 1. Menampung dan menyalurkan aspirasi anggota sehingga tujuan kearah

perbaikan dapat tercapai. 2. Menumbuh kembangkan usaha anggota sehingga mempunyai daya saing

tinggi dan berkualitas, 3. Berperan aktif mengembangkan sumber daya manusia melalui latihan,

pendidikan formal dan non formal, penelitian dan kesempatan lapangan kerja, 4. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh penilaian dan pengawasan yang

dilakukan masyarakat atas hasil kerja anggota, 5. Membuka jalur usaha maupun informasi dengan bahan-bahan yang melakukan

kegiatan terkait baik nasional maupun internasional yang menguntungkan usaha anggota.

Pasal 22

STRUKTUR DEWAN PIMPINAN 1. Pimpinan organisasi AKSDAI disebut Dewan Pimpinan terdiri dari :

a. Ditingkat Nasional Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP b. Ditingkat Daerah Propinsi Dewan Pimpinan Daerah Propinsi disingkat DPD c. Ditingkat Daerah Kabupaten/Kota Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota disingkat DPD

2. Disetiap Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota hanya ada satu AKSDAI

Daerah Propinsi atau AKSDAI Daerah Kabupaten/Kota, 3. Khusus AKSDAI Daerah Kabupaten/Kota harus memiliki sekurang-kurangnya

25 (dua puluh lima) anggota, 4. Khusus AKSDAI Propinsi Ibukota Negara RI, DKI Jakarta, untuk DPD

Kotamadya akan dibentuk perwakilan-perwakilan. 5. AKSDAI Pusat, AKSDAI Daerah Propinsi dan AKSDAI Daerah

Kabupaten/Kota terikat oleh satu garis hubungan jenjang dalam struktur organisasi,

6. Setiap kebijaksanaan AKSDAI yang tingkat organisasinya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan AKSDAI yang tingkat organisasinya lebih tinggi.

Pasal 23 PERSONALIA DEWAN PIMPINAN

Dewan Pimpinan disetiap tingkatan terdiri dari :


- 9 -

1. Dewan Pimpinan Harian disingkat DPH terdiri dari Ketua Umum/Ketua, Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum/Sekretaris dan Wakil, Bendahara Umum/Bendahara dan Wakil,

2. Dewan Pimpinan Lengkap disingkat DPL terdiri dari Dewan Pimpinan Harian, ditambah dengan para Ketua Kompartemen/Ketua Departemen/Ketua Bidang,

3. Susunan Dewan Pimpinan disetiap tingkatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 24

FUNGSI DEWAN PERTIMBANGAN Dewan Pertimbangan berfungsi : 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga dan Keputusan-keputusan MUNAS/MUSDA, 2. Melakukan pemantauan terhadap dinamika Anggota Luar Biasa agar tetap

sejalan dengan kebijaksanaan umum AKSDAI, memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Dewan Pimpinan mengenai pembinaannya,

3. Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Pimpinan mengenai hal-hal yang menyangkut dunia usaha baik diminta maupun tidak diminta,

4. Menyampaikan pertimbangan dan saran sebagai bahan untuk penyusunan Kebijaksanaan Umum dan Rencana Kerja Asosiasi kepada MUNAS/MUSDA, setelah menampung aspirasi dari Anggota Luar Biasa dan Pengusaha Daerah Propinsi,

5. Menyusun daftar nama bakal calon untuk Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan untuk kepengurusan periode berikutnya berdasarkan calon-calon yang diusulkan oleh Koperasi Tingkat Nasional/Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara Tingkat Nasional/Daerah dan menyampaikannya pada MUNAS/MUSDA,

6. Membuat rekomendasi kepada Dewan Pimpinan untuk memberikan sanksi personalia Dewan Pimpinan.

Pasal 25 STRUKTUR DEWAN PERTIMBANGAN

Dewan Pertimbangan terdiri dari : 1. Ditingkat Pusat : Dewan Pertimbangan Pusat 2. Ditingkat Daerah Propinsi : Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi 3. Ditingkat Daerah Kabupaten/Kota : Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota


- 10 -

Pasal 26 PERSONALIA DEWAN PERTIMBANGAN

1. Dewan Pertimbangan terdiri dari :

a. Tingkat Pusat : Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, dan Perwakilan

setiap Daerah yaitu Ketua Dewan Pertimbangan ex-officio. b. Tingkat Daerah Propinsi : Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, dan Perwakilan

setiap Daerah yaitu Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota ex-officio.

c. Tingkat Daerah Kabupaten/Kota : Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, dan Perwakilan

anggota, yaitu sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.

2. Cara Pemilihan Dewan Pertimbangan : a. Tingkat Pusat : Calon-calon yang diajukan oleh Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi

dengan pemilihan melalui mekanisme MUNAS. b. Tingkat Daerah Propinsi : Calon-calon yang diajukan oleh Dewan Pertimbangan Daerah

Kabupaten/Kota dengan pemilihan melalui mekanisme MUSDA. c. Tingkat Daerah Kabupaten/Kota : Calon diajukan Anggota Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan dan

dipilih melalui mekanisme MUSDA Kabupaten/Kota.

3. Yang duduk dalam Dewan Pertimbangan tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan AKSDAI disemua tingkatan.

BAB VIII

DEWAN PEMBINA

Pasal 27 FUNGSI DEWAN PEMBINA

Dewan Pembina berfungsi : 1. Melakukan Pembinaan dan dorongan kepada Dewan Pimpinan dalam

melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan MUNAS/ MUSDA yang menyangkut bidang ekonomi dan dunia Usaha Jasa Konstruksi.

2. Melakukan pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan etika bisnis dalam dunia usaha, dan kerja sama antar pengusaha dan menyampaikan hasil penilaian dan saran-sarannya kepada Dewan Pimpinan.

3. Melakukan pemantauan terhadap dinamika usaha jasa konstruksi dan perkembangannya baik nasional, regional maupun internasional serta menyampaikan hasil pemantauan, pertimbangan dan saran-sarannya kepada Dewan Pimpinan,


- 11 -

4. Menyampaikan pendapat dan saran sebagai bahan untuk penyusunan rancangan Kebijaksanaan Umum dan Rencana Kerja Asosiasi, khususnya yang menyangkut bidang usaha jasa konstruksi kepada MUNAS/MUSDA,

5. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud diatas, Dewan Pembina dapat memberikan saran-saran baik diminta ataupun tidak kepada Dewan Pimpinan.

Pasal 28

STRUKTUR DEWAN PEMBINA Dewan Pertimbangan terdiri dari : 1. Ditingkat Pusat : Dewan Pembina Pusat 2. Ditingkat Daerah Propinsi : Dewan Pembina Daerah Propinsi 3. Ditingkat Daerah Kabupaten/Kota : Dewan Pembina Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 29 PERSONALIA DEWAN PEMBINA

1. Dewan Pertimbangan terdiri dari :

a. Tingkat Pusat : Terdiri dari beberapa orang Pejabat Pemerintahan Pusat yang ada kaitannya dengan AKSDAI,

b. Tingkat Daerah Propinsi : Terdiri dari beberapa orang Pejabat Pemerintahan Daerah Propinsi yang

ada kaitannya dengan AKSDAI, c. Tingkat Daerah Kabupaten/Kota : Terdiri dari beberapa orang Pejabat Pemerintahan Kabupaten/Kota yang

ada kaitannya dengan AKSDAI, 2. Cara Pemilihan Dewan Pertimbangan :

a. Tingkat Pusat : Calon-calon yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui

mekanisme MUNAS. b. Tingkat Daerah Propinsi : Calon-calon yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Propinsi melalui

mekanisme MUSDA. c. Tingkat Daerah Kabupaten/Kota : Calon diajukan Anggota Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan dan

dipilih melalui mekanisme MUSDA Kabupaten/Kota.

3. Yang duduk dalam Dewan Pertimbangan tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan AKSDAI disemua tingkatan.


- 12 -

BAB IX MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT ORGANISASI

Pasal 30

MUSYAWARAH DAN RAPAT 1. Ditingkat Nasional :

a. Musyawarah Nasional disingkat MUNAS, b. Musyawarah Kerja Nasional disingkat MUKERNAS, c. Rapat Pimpinan Organisasi Tingkat Nasional disingkat RAPIMNAS, d. Rapat Dewan Pimpinan Pusat, e. Rapat Dewan Pertimbangan Pusat.

2. Ditingkat Daerah Propinsi : a. Musyawarah Daerah Propinsi disingkat MUSDA, b. Musyawarah Kerja Daerah Propinsi disingkat MUKERDA, c. Rapat Pimpinan Organisasi Daerah Propinsi disingkat RAPIMDA, d. Rapat Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, e. Rapat Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi.

3. Ditingkat Daerah Kabupaten/Kota : a. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota disingkat MUSDA

Kabupaten/Kota, b. Musyawarah Kerja Daerah Kabupaten/Kota disingkat MUKERDA

Kabupaten/ Kota, c. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota disingkat RAPIMDA

Kabupaten/Kota, d. Rapat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, e. Rapat Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota .

Pasal 31

MUSYAWARAH LUAR BIASA 1. Musyawarah Luar Biasa atau MUNASLUB, baik pada Tingkat Nasional, Daerah

Propinsi ataupun Daerah Kabupaten/Kota dapat diadakan dengan ketentuan sebagai berikut : Tingkat Nasional atas permintaan :

a. Lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Dewan Pimpinan Daerah Propinsi yang berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Pimpinan Lengkap dari Dewan Pimpinan Daerah Propinsi masing-masing, atau

b. Dewan Pertimbangan Tingkat Pusat atas rekomendasi Dewan Kode Etik.

Tingkat Daerah Propinsi atas permintaan :

a. Lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang ada pada daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Pimpinan Lengkap dari


- 13 -

Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat, atau

b. Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi atas rekomendasi Dewan Pertimbangan Pusat atau Dewan Kode Etik.

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota atas permintaan :

a. Lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota AKSDAI Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan Keputusan Dewan Pimpinan Lengkap dari Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan persetujuan dari Dewan Pimpinan Daerah Propinsi yang membawahinya dan Dewan Pimpinan Pusat jika diperlukan, atau

b. Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan atas Dewan Pimpinan Daerah Propinsi yang membawahinya atau Dewan Kode Etik

2. Musyawarah Luar Biasa diadakan untuk menampung masalah dan

menyelesaikan hal-hal yang mendesak serta Pertanggung Jawaban Keuangan ditingkatnya masing-masing.

Pasal 32

MUSYAWARAH KHUSUS 1. Musyawarah Khusus hanya dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat. 2. Menampung keinginan untuk mengadakan Perubahan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga AKSDAI serta Pembubaran Organisasi, 3. Diadakan atas permintaan ½ (satu perdua) Dewan Pimpinan Daerah Propinsi

dan Dewan Kode Etik.

Pasal 33 TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT

Tugas dan wewenang musyawarah dan rapat-rapat pada setiap tingkatan organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 34 WAKTU PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT

Waktu penyelenggaraan musyawarah dan rapat-rapat adalah : 1. Musyawarah Nasional atau MUNAS, Musyawarah Daerah Propinsi atau

MUSDA Daerah Propinsi dan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota atau MUSDA Kabupaten/ Kota masing-masing diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

2. Musyawarah Kerja Nasional atau MUKERNAS, Musyawarah Kerja Daerah Propinsi atau MUKERDA Propinsi dan Musyawarah Kerja Daerah Kabupaten/Kota atau MUKERDA Kabupaten/Kota masing-masing diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali diantara MUNAS/MUSDA.


- 14 -

3. Rapat Pimpinan Asosiasi Tingkat Nasional atau RAPIMNAS, Rapat Pimpinan Daerah Propinsi atau RAPIMDA Propinsi dan Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota atau RAPIMDA Kabupaten/Kota diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

4. Rapat Dewan Pimpinan Pusat, Rapat Dewan Pimpinan Propinsi, Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Rapat Dewan Pimpinan Harian atau Rapat DPH diadakan sekurang-

kurangnya satu bulan satu kali, b. Rapat Dewan Pimpinan Lengkap atau Rapat DPL diadakan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk Dewan Pimpinan Daerah Propinsi dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, 4 (empat) bulan sekali untuk Dewan Pimpinan Pusat.

c. Rapat Dewan Pertimbangan di semua tingkatan diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 35

KUORUM 1. Musyawarah dan Rapat-Rapat dinyatakan mencapai Kuorum dan sah apabila

dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara,

2. Bilamana Kuorum tidak tercapai maka Musyawarah dan Rapat-Rapat dapat ditunda selama-lamanya 24 (dua puluh empat) jam.

3. Jika sesudah penundaan tersebut jumlah kuorum belum juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) jumlah peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara maka Musyawarah dan Rapat-Rapat tersebut dapat terus di selenggarakan dan semua keputusan yang diambil dinyatakan sah dan mengikat.

4. Dalam Musyawarah Khusus yang membahas perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Pembubaran Asosiasi secara Nasional, Musyawarah Nasional dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara.

Pasal 36

PENGAMBILAN KEPUTUSAN 1. Semua Keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-Rapat ditetapkan atas dasar

Musyawarah atau berdasarkan dari suara terbanyak dari peserta yang hadir dan memiliki hak suara,

2. Keputusan untuk maksud perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diambil berdasarkan persetujuan suara 2/3 kuorum pada Musyawarah Khusus,

3. Keputusan untuk maksud pembubaran organisasi diambil berdasarkan persetujuan suara mutlak kuorum pada Musyawarah Khusus.


- 15 -

BAB X DEWAN KODE ETIK

Pasal 37

DEWAN KODE ETIK 1. Dewan Kode Etik adalah suatu Dewan Pengawas dan Penasehat yang

bekerja secara terus menerus melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap jalannya organisasi dalam berkiprah menuju Visi, Misi dan Tujuannya, agar tetap konsisten, dan tunduk terhadap AD/ART, Amanat Munas, Amanat Musda dan Peraturan organisasi lainnya.

2. Dewan Kode Etik terdiri dari Pencetus dan Pendiri Assosiasi dan ditambah dengan Mantan-mantan Ketua Dewan Pertimbangan dan Mantan-mantan Ketua Umum.

3. Anggota tetap dan Komposisi Personalia Dewan Kode Etik adalah sebagai berikut : a. Ketua dan Sekretaris adalah Pencetus dan Pendiri sesuai dengan

Akte Pendirian pada waktu pertama kali AKSDAI didirikan. b. Anggota adalah para Mantan Ketua-ketua Dewan Pertimbangan

dan Mantan Ketua-ketua Umum. 4. Dewan Kode Etik hanya ada ditingkat Pusat dan mempunyai

kewenangan diseluruh tingkatan organisasi. 5. Dewan Kode Etik mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

a. Dewan Kode Etik bertindak dan bertugas serta berkewajiban sebagai Lembaga Pengawas Kode Etik dan Pelaksanaan AD/ART organisasi, sehingga mempunyai hak untuk memberi Rekomendasi Sanksi yang mengikat kepada seluruh tingkatan organisasi yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan AD/ART.

b. Memberi masukan-masukan dan penasehat kepada Dewan Pertimbangan/Dewan Pengurus untuk kesuksesan dari pada pelaksanaan seluruh program Kerja dan kegiatan Asosiasi agar tetap sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan dari pada AKSDAI pada saat di Deklarasikan.

c. Memberi Rekomendasi untuk Calon-calon Ketua Dewan Pertimbangan dan Calon Ketua Umum/Pengurus AKSDAI pada saat MUNAS dan MUSDA.

d. Memberi sanksi kepada Dewan Pengurus yang tidak menjalankan tugas dan fungsi serta melanggar Kode Etik, AD/ART, dan Peraturan Organisasi (PO) setelah Dewan Pertimbangan telah menasehati dan memberi peringatan kepada Dewan Pengurus, dan tetap tidak merealisasi dan menjalankannya.

e. Dewan Kode Etik dalam memberi sanksi dapat merekomendasikan untuk percepatan MUNAS/MUSDA Pleno lengkap Dewan Kode Etik, Dewan Pertimbangan.


- 16 -

f. Mengawasi dan memberi masukan terhadap jalannya SEKBER dan juga Lembaga-lembaga organisasi tetap berdaya guna kepada Assosiasi, anggota dan Dunia Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 38

SEKRETARIAT BERSAMA ( S E K B E R )

Sekretariat Bersama (SEKBER) 5 (lima) Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi dibentuk langsung oleh Dewan Pendiri 5 (lima) asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi sebagai tempat atau wadah daripada Pimpinan-Pimpinan atau Ketua-Ketua masing-masing asosiasi dalam membuat, menyatukan atau menyelesaikan seluruh permasalahan dan Program Kerja dari ke-5 (lima) Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi yang program dan tujuannya sama. Sekretariat Bersama (SEKBER) ini didirikan untuk memback-up kepentingan daripada ke-5 (lima) Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi dan menjadi Pusat Informasi dan Komunikasi. Merupakan keharusan kepada ke-5 Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, AKSDAI, AKJI, AKGEPI, AKTALI, AKMI untuk bergabung dan tunduk terhadap Pasal ini, mengingat Sekretariat Bersama (SEKBER) adalah sebagai suatu wadah kebersamaan, dan kekuatan dari pada 5 (lima) Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, untuk dapat bersaing dengan Asosiasi lain dalam mencapai tujuan. Sekretariat Bersama (SEKBER) 5 (lima) Asosiasi berada disetiap tingkat, sebagai berikut : 1. Ditingkat Pusat dengan nama Sekretariat Bersama Pusat (SEKBER Pusat) 2. Ditingkat Propinsi dengan nama Sekretariat Bersama Propinsi (SEKBER

Propinsi) 3. Ditingkat Kabupaten/Kota dengan nama Sekretariat Bersama

Kabupaten/Kota (SEKBER Kabupaten/Kota) SEKRETARIAT BERSAMA PUSAT (SEKBER PUSAT) 1. Pimpinan Sekretariat Bersama Pusat (SEKBER Pusat) disebut dengan

Sekretaris Jenderal (SEKJEN) yang dibantu oleh Direktur Eksekutif dan Sekretaris Eksekutif.

2. Anggota-Anggota SEKBER Pusat adalah para Ketua Umum 5 (lima) Asosiasi Perusahaan Jasa konstruksi (DPP AKSDAI., DPP AKTALI, DPP AKJI, DPP AKGEPI, DPP AKMI).

3. Pimpinan Sekretariat Bersama Pusat (SEKBER Pusat) dipilih dari salah satu Ketua Umum 5 (lima) Asosiasi dengan Periode Jabatan 1 (satu) tahun sehingga ke-5 (lima) masing-masing Ketua Umum akan mendapatkan kesempatan secara bergantian memimpin Sekretariat Bersama (SEKBER)


- 17 -

KELENGKAPAT SEKRETARIAT BERSAMA PUSAT Untuk menunjang kepentingan daripada Anggota Badan Usaha

dan Asosiasi, Sekretariat Bersama Pusat di Back Up beberapa Lembaga, antara lain :

1. LEMBAGA DIKLAT, SDM, LITBANG JASA KONTRUKSI

INDONESIA 2. LEMBAGA ADVOKASI JASA KONSTRUKSI INDONESIA 3. LEMBAGA HUKUM JASA KONSTRUKSI INDONESIA 4. LEMBAGA INVESTASI KEUANGAN, PERBANKAN,

BANTUAN KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

5. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI INDONESIA (LSM JAKON INDONESIA)

6. LEMBAGA KONSULTAN PAJAK JASA KONSTRUKSI INDONESIA

7. LEMBAGA AKUNTAN PUBLIK JASA KONSTRUKSI INDONESIA

8. LEMBAGA KOPERASI JASA KONSTRUKSI INDONESIA 9. LEMBAGA SOSIAL DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

INDONESIA

Pimpinan-Pimpinan dari Lembaga ini dipilih dan diangkat serta diberi Surat Keputusan (SK) oleh Sekretariat Bersama Pusat dengan persetujuan Dewan Pertimbangan dan Dewan Kode Etik.

Tugas-tugas dan kewajiban dari Sekretariat Bersama Pusat akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Organisasi (PO), yang disetujui oleh Dewan Pertimbangan dan Dewan Kode Etik sebagai pengawas dan penasehat.

Keseluruhan dari pada Program kerja SEKBER Pusat dan Lembaga, dilaporkan oleh Sekjend. Secara berkala kepada Dewan Kode Etik sebaga Pembina Pengawas.

SEKRETARIAT BERSAMA Propinsi (SEKBER Propinsi) 1. Pimpinan Sekretariat Bersama Propinsi (SEKBER Propinsi) disebut

dengan KETUA yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Eksekutif. 2. Anggota-Anggota SEKBER Propinsi adalah Ketua-Ketua Umum Dewan

Pimpinan Daerah Propinsi 5 (lima) Asosiasi Perusahaan Jasa konstruksi, AKSDAI, AKJI, AKGEPI, AKTALI, AKMI.

3. Pimpinan Sekretariat Bersama Propinsi (SEKBER Propinsi) dipilih salah satu dari Ketua Umum dengan Periode Jabatan 1 (satu) tahun sehingga


- 18 -

ke-5 (lima) Ketua Umum akan mendapatkan kesempatan secara bergantian memimpin Sekretariat Bersama (SEKBER)

KELENGKAPAN SEKRETARIAT BERSAMA PROPINSI Untuk menunjang kepentingan daripada Anggota Badan Usaha

dan Asosiasi, Sekretariat Bersama Propinsi di back up beberapa Lembaga, antara lain :








INDONESIA

Pimpinan-Pimpinan dari Lembaga ini dipilih dan diangkat serta diberi Surat Keputusan (SK) oleh Sekretariat Bersama Propinsi dan dilaporkan ke Sekretariat Bersama Pusat dan Ke-5 (lima) Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi.

Tugas-tugas dan kewajiban dari Sekretariat Bersama Pusat akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Organisasi (PO), dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi, dan SEKBER Pusat.

Program-program kerja SEKBER Propinsi disesuaikan dengan kebutuhan Asosiasi dan Duia Usaha Jasa Konstruksi di Propinsi yang bersangkutan.

SEKRETARIAT BERSAMA KABUPATEN/KOTA (SEKBER Kab./Kota) 1. Pimpinan Sekretariat Bersama Kabupaten/Kota (SEKBER

Kabupaten/Kota) disebut dengan KETUA yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Eksekutif.


- 19 -

2. Anggota-Anggota SEKBER Kabupaten/Kota adalah Ketua-Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 5 (lima) Asosiasi Perusahaan Jasa konstruksi.

3. Pimpinan Sekretariat Bersama Kabupaten/Kota (SEKBER Kabupaten/Kota) dipilih salah satu dari Ketua DPD Kabupaten/Kota dengan Periode Jabatan 1 (satu) tahun sehingga ke-5 (lima) Ketua DPD Kabupaten/Kota akan mendapatkan kesempatan secara bergantian memimpin Sekretariat Bersama (SEKBER)

KELENGKAPAN SEKRETARIAT BERSAMA KABUPATEN/KOTA Untuk menunjang kepentingan daripada Anggota Badan Usaha

dan Asosiasi, Sekretariat Bersama Kabupaten/Kota di back up beberapa Lembaga, antara lain :








INDONESIA

Pimpinan-Pimpinan dari Lembaga ini dipilih dan diangkat serta diberi Surat Keputusan (SK) oleh Sekretariat Bersama Kabupaten/Kota dan dilaporkan ke Sekretariat Bersama Propinsi dan Ke-5 (lima) Dewan Pimpinan Daerah Propinsi yang selanjutnya dilaporkan ke SEKBER Pusat dan ke-5 (lima) Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi.

Tugas-tugas dan kewajiban dari Sekretariat Bersama Kabupaten/Kota akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Organisasi (PO), dan dilaporkan ke Sekretariat Bersama Propinsi dan Ke-5 (lima) Dewan Pimpinan Daerah Propinsi yang selanjutnya dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi dan SEKBER Pusat dan Tembusan kepada Dewan Kode Etik.


- 20 -

Program Kerja dari SEKBER Kota/Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan Asosiasi dan Dunia Usaha Jasa Konstruksi di Kota/Kabupaten yang bersangkutan.

BAB XI

SUMBER DANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

Pasal 39 SUMBER DANA

Guna membiayai kehidupan, kegiatan, pembangunan dan pengembangan, AKSDAI memperoleh dana dari : 1. Uang Pangkal, 2. Uang Iuran Anggota, 3. Uang Biaya Sertifikasi, 4. Usaha-usaha lain yang sah, 5. Sumbangan dan/atau bantuan yang tidak mengikat.

Pasal 40 PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

1. Arus Keluar Masuk uang harus tercatat dan dibukukan secara baik, 2. Keuangan organisasi bersifat terbuka dan dapat diperiksa anggota melalui

Dewan Pertimbangan, 3. Pembayaran harus berorientasi pada program kepentingan anggota, 4. Dana Khusus yang tidak dapat dipertanggung jawabkan merupakan tanggung

jawab kolektif Dewan Pimpinan, 5. Laporan Keuangan disetiap tingkatan dibuat per-Januari setahun sekali setiap

akhir tahun atau akhir masa Jabatan Dewan Pimpinan yang diaudit oleh Akuntan Publik.

Pasal 41

PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN Dewan Pimpinan disetiap tingkatan organisasi bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh harta kekayaan asosiasi pada tingkatannya masing-masing.

BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 42 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Musyawarah Khusus Tingkat Nasional.


- 21 -

Pasal 43 PEMBUBARAN ORGANISASI

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan mutlak

kuorum pada Musyawarah Khusus Tingkat Nasional yang diadakan untuk itu. 2. Apabila organisasi ini bubar maka Musyawarah Khusus Tingkat Nasional

tersebut sekaligus menetapkan penghibahan/penyumbangan seluruh kekayaan asosiasi kepada badan-badan sosial atau yayasan-yayasan tertentu.

BAB XIII P E N U T U P

Pasal 44

ANGGARAN RUMAH TANGGA Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak Boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 45 PERATURAN KHUSUS

1. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga, ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh Dewan Pimpinan Pusat yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

2. Apabila dipandang perlu Dewan Pimpinan Pusat dapat mengeluarkan

keputusan organisasi tentang perangkat organisasi Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan keadaan dan kebutuhan daerah atas permintaan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Dalam hal terjadi pengaturan yang dapat menimbulkan penafsiran yang

berbeda, maka menurut urutannya berturut-turut yang berlaku untuk menjadi pegangan adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.


- 22 -

Pasal 46 BERLAKUNYA ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar ini merupakan yang pertama kali dibuat dan disahkan oleh MUNAS-I yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 9 – 10 Desember 2001, dan berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 10 Desember 2001

MUSYAWARAH NASIONAL – I AKSDAI Pimpinan Sidang Tetap,

BACHTIAR RAVENALA UJUNG, BA,SE SABAM M. SIMANGUNSONG, SE Ketua Umum Sekretaris

Documents

Anngaran Dasar AKSDAI