ANGKUTAN UMUM DALAM PERSPEKTIF

KELEMBAGAAN TRANSPORTASI

PAPER

Tugas Mata Kuliah

Kelembagaan Transportasi (TR6102)

Dosen : Dr. Ir. Miming Miharja, MSc. Eng

Oleh :

Nama NIM

RAJA SYAHDAN MAURITS P 24213301

IRPAN NUMANG 24214001

NICO MARIS 24214005

NAOMI M LOLOK 24213005

PROGRAM STUDI TRANSPORTASI

SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

KEBIJAKAN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa transportasi merupakan kebutuhan penting

dalam kehidupan manusia. Berangkat dari usaha untuk bertahan hidup hingga

meningkatkan kualitas hidup, transportasi memainkan peranan penting dalam

keberlangsungan hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan mendasar, sosial, bekerja,

pertahanan dan keamanan, serta aktivitas lainnya yang mengharuskan manusia

untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya menjadikan transportasi

sebagai suatu komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem

pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan.

Kebutuhan setiap manusia untuk bertransportasi atau berpindah

menciptakan peluang dalam kegiatan transportasi itu sendiri. Manusia dengan

sumber daya yang memadai berusaha mendapatkan keuntungan dengan

menawarkan jasa transportasi kepada manusia lainnya. Hal inilah yang mengawali

mulai timbulnya transportasi umum atau yang dikenal dengan angkutan umum.

Hampir semua negara di dunia ini, berusaha untuk hadir dan mengambil alih

peran individu dalam penyediaan transportasi umum, dimana negara berusaha

memastikan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama terhadap

akses transportasi, meskipun masih terdapat negara-negara yang belum

sepenuhnya hadir dalam penyediaan transportasi umum.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, permasalahan yang

terkait dengan transportasi lebih kompleks, mulai dari pertumbuhan jumlah

penduduk, tata guna lahan, kemacetan, kecelakaan, hingga buruknya sarana dan

prasarana transportasi. Tingginya pengunaan kendaraan pribadi dibandingkan

angkutan umum mengakibatkan efektivitas penggunaan ruang jalan yang sudah

terbatas menjadi sangat rendah. Hal ini menyebabkan permasalahan transportasi

kota menjadi bertambah kompleks. Begitu juga dengan permasalahan pada

angkutan umum di banyak kota Indonesia, diantaranya rendahnya peran angkutan

umum, tingginya tarif, kenyamanan, keselamatan dan keamanan, serta

ketersediaan angkutan umum.

1

DKI Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia dengan jumlah

penduduk lebih dari 9 juta jiwa, lebih didominasi oleh penggunaan kendaraan

pribadi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 menunjukkan

angka kepemilikan sepeda motor di Provinsi DKI Jakarta lebih dari 10 juta unit,

sedangkan jumlah angkutan umum hanya sekitar 16 ribu unit. Pada tahun 2012

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melaksanakan pembangunan Mass Rapid

Transit (MRT) sebagai usaha untuk menyediakan alternatif angkutan umum selain

busway dan Kereta Rel Listrik (KRL) yang telah ada.

Sistem transportasi berhubungan erat dengan aspek atau komponen lain

yang membentuk suatu sistem, permasalahan angkutan umum banyak dipengaruhi

oleh kondisi entitas pembentuk sistem transportasi kota seperti sistem

kelembagaan, sistem perencanaan, sistem pengelolaan dan sistem pengoperasian.

Peranan dan jumlah angkutan umum yang rendah dalam transportasi

disebabkan oleh banyak hal antara lain kebijakan pemerintah dalam

pengembangan sistem transportasi dan rendahnya tingkat pelayanan angkutan

umum itu sendiri.

Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum diantaranya disebabkan

karena belum optimalnya sistem kelembagaan yang ada, tidak optimalnya sistem

kelembagaan dipicu oleh kurangnya efektifitas serta kelemahan struktur, hal ini

terlihat dari terlalu banyaknya pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan

angkutan umum.

Beberapa kelemahan dalam sistem kelembagaan transportasi antara lain

lemahnya mekanisme hubungan kerja antara pihak yang terlibat serta tidak

jelasnya wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam aspek-aspek

penyelenggaran angkutan umum.

Ada 4 aspek mendasar yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan

angkutan umum antara lain aspek legal, aspek organisasi, aspek sumber daya

manusia dan aspek pendanaan.

Struktur sistem kelembagaaan yang ada saat ini tidak memberikan

kewenangan yang jelas dalam penyelenggaraan angkutan umum, apakah aspek

tersebut harus dipegang oleh pemerintah atau dapat diberikan pada swasta untuk

ikut berperan.

2

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan paper ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran

kelembagaan dalam penyelenggaraan angkutan umum. Sedangkan tujuan

penyusunan paper ini adalah memberikan rekomendasi mengenai evaluasi kinerja

kelembagaan angkutan umum.

1.3 Sumber Literatur dan Kasus

Dalam penulisan paper ini sumber literatur dari

3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kelembagaan

2.1.1 Pengertian Kelembagaan

Menurut North (1990) kelembagaan adalah aturan dan struktur aturan yang

mengarahkan tindakan individu dan publik. Definisi lainnya yang menjelaskan

tentang kelembagaan adala sebagai bentuk aturan-aturan sosial. Struktur tersebut

bisa berbentuk formal dan informal. contoh

Sedangkan menurut

Maksudnya yaitu lembaga diperuntukkan untuk memandu perilaku individu,

mengurangi ketidakpastian dan menstabilkan pilihan publik. Dalam hal ini,

lembaga menghasilkan aturan yang lebih terprediksi, dalam rangka mengurangi

biaya transaksi pengambilan keputusan.

2.2 Angkutan Umum

Penggunaan angkutan umum pada prinsipnya dapat mengurangi

penggunaan kendaraan pribadi sehingga penggunaan jalan menjadi lebih efisien,

mengurangi kemacetan, mengatasi keterbatasan tempat parkir mengurangi polusi

udara. (Hamerslag, 1985:4). Menurut R.J. Slater (1980:250), “the fact. The

demand for road space is greater than the supply results in traffic

congestion....the only solution at the present time is greater emphasis on public

trasports”.

Pengertian angkutan umum penumpang itu sendiri adalah angkutan

penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar (Warpani, 1990:170).

Sedangkan pengertian angkutan umum penumpang menurut Gray & Hoel,

“Urban public transportation, strictly defined, includes both transit and

paratransit categories, since both are available for public use”.

2.3 Gambaran Umum Angkutan Umum Di Jakarta

4

3.1 Peran Lembaga dalam Angkutan Umum di Jakarta

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan

Daerah yang telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25

Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai

Daerah Otonomi dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bahwa bidang perhubungan

merupakan salah satu kewenangan wajib yang telah dibagi antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka implementasi otonomi daerah. Oleh

karena itu instansi vertikal, dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Perhubungan

sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan

yang berada di daerah menjadi perangkat daerah dan kekayaannya dialihkan

menjadi milik daerah serta berubah nama menjadi Dinas Perhubungan

Provinsi/Kabupaten/Kota. Secara umum, pada prinsipnya ada empat jenis

kewenangan yang dimiliki baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,

yaitu kewenangan pengaturan, pengurusan, pembinaan, dan pengawasan. Di

dalam sub sektor perhubungan darat khususnya Angkutan Umum, Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

Angkutan Umum yang efektif dan efisien meliputi sarana, prasarana, SDM, dan

sebagainya, sehingga dapat mendukung kehidupan masyarakat dan meningkatkan

perekonomian masyarakat.

3.2 Deskripsi Kasus

1. Pengembangan jaringan transportasi yang menghubungkan antara ibukota

propinsi dengan semua ibukota kabupaten/kota, antar ibukota

kabupaten/kota serta antara ibukota propinsi/kabupaten dengan ibukota

propinsi/kabupaten di propinsi lainnya.

2. Pengembangan jaringan transportasi yang menghubungkan pusat-pusat

permukiman, kawasan produksi, pelabuhan laut dan udara.

3. Pengembangan jaringan jalan regional untuk meningkatkan interaksi dengan

wilayah propinsi lainnya.

5

4. Pengembangan jaringan jalur kereta api antar kota.

5. Pengembangan jaringan Angkutan Umum, danau dan penyeberangan,

terutama daerah yang belum ada jaringan jalan darat atau daerah terpencil.

6. Pengembangan jaringan transportasi laut berupa pelabuhan laut primer,

sekunder dan tersier serta alur pelayaran laut.

7. Pengembangan jaringan transportasi udara berupa pengembangan bandara

primer, sekunder dan tersier.

3.3.1.1 Kondisi Kelembagaan Angkutan Umum di Kabupaten Kapuas

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas

6

7

BAB IV

ANALISIS DAN DISKUSI

Kerumitan dalam transportasi publik bukan hanya menjadi masalah

pemerintah, operator saja, melainkan juga masyarakat. Fenomena yang muncul

akhir -akhir ini mengedepankan wajah transportasi publik yang kurang

memberikan kenyamanan, keamanan dan keterjangkauan dan masih mengesankan

biaya sosial dan ekonomi tinggi. Hal ini berakibat pada peminggiran masyarakat

secara tidak langsung untuk melakukan mobilitasnya.

Manfaat terbesar bagi pengendara dan bukan pengendara dari peningkatan

perbaikan transportasi publik akan sangat membantu mengurangi kemacetan jalan,

polusi udara, serta konsumsi minyak dan energi. Kota merupakan sebuah ciptaan

yang bertujuan untuk memaksimalkan pertukaran (barang-barang, jasa, hubung-an

persahabatan, pengetahuan dan gagasan), serta meminimalisasi perjalanan. Peran

transportasi adalah untuk memaksimalkan kegiatan pertukaran.

Kajian tentang transportasi bisa dilakukan dari berbagai perspektif, ya itu

dari lingkup pelayanan spasialnya yang menjadi dasar bagi birokrasi dalam

membagi kewenangan pengaturan penyelenggaraan transportasi. Transpor -tasi

dipilah menjadi transportasi privat dan publik. Transportasi publik dapat diartikan

sebagai angkutan umu m, baik orang maupun barang, dan pergerakan dilakukan

dengan moda tertentu dengan cara membayar. Fenomena transportasi publik

terkait dengan logika modernisasi dan kapitalisme. Fenomena mencuatnya

persoalan trans -portasi publik di kota-kota besar di Indonesia saat ini tidak dapat

diselesaikan secara teknis saja. Pergeseran pola perilaku ma -syarakat dengan

adanya angkutan massal, berupa bus way, kereta api misalnya dapat dimaknai

sebagai suatu perubahan yang cukup berarti dalam pemilihan moda trans -portasi

oleh masyarakat. Bagi pengguna jasa transportasi dengan adanya angkutan massal

berarti ada perubahan itu menyang -kut pola mobilitas penduduk, pola perilaku

bertransportasi.

Bagi pemerintah penyelenggaraan transportasi publik berarti adanya

pemerin -tah membuat kebijakan untuk pengadaan transpor itu mulai dari yang

bersifat teknis, sosiologis hingga politis, seperti pengadaan lahan, penataan ruang,

8

modal, dan sebagai -nya. Ini berlanjut pada interaksi pemerintah dengan kekuatan

kapital. Untuk membangun sistem transportasi publik berkelanjutan perlu adanya

revitalisasi dalam semua aspek yang berkaitan dengan transportasi publik.

Pemerintah kota berperan penting dalam membuat perencanaan dan implementasi

kebijakan transportasi publik. Berbagai kebijakan yang mempenga-ruhi masalah

transportasi harus di -harmonisasikan, ehingga keduanya dapat berjalan seiring,

misalnya, program untuk mendorong penggunaan transit massa dan mengurangi

perjalanan dengan mobil berpenumpang satu (single-occupant car travel).

Hal penting lainnya adalah meningkat -kan integrasi transportasi dan

perencanaan pemanfaatan lahan. Peningkatan dalam elemen tunggal dan terpisah

dari sistem transit atau rencana transportasi, jarang memiliki pengaruh yang kuat.

Sedangkan pendekatan sistematis dapat emuncul-kan energi untuk memperkuat

sistem transportasi.dan memperbaikinya. Isu NMT (Non Motorize Transport-

ation) belum dimunculkan secara tegas, padahal NMT dapat menjadi solusi

banyak hal dari tingginya angka kecelakaan lalu lintas, konsumsi bahan bakar

yang berdampak pada penciptaan langit bersih, serta aksesibilitas bagi kaum

miskin untuk melakukan mobilitas secara lebih murah. Sistem transportasi yang

sekarang telah membuat golongan miskin mengeluarkan 20% - 40% pendapatan

untuk transportasi. Sektor swasta harus dilibatkan. Kendaraan dan bahan bakar

diproduksi dalam jumlah besar oleh pihak swasta. Sedangkan beberapa

perusahaan bahan bakar publik sangat dikenal dengan kelambanannya dalam

merespon perminta -an pembersihan lingkungan. Memberi kesempata n pada

sektor swasta untuk berkembang, memproduksi dan menjual teknologi yang

diperlukan untuk transpor-tasi bersih merupakan kunci dalam menuju transportasi

berkelanjutan. Mendorong pihak-pihak tersebut untuk maju dengan antusiasme,

bukan suatu hal yang m udah. Keberlanjutan politik harus dikembangkan terlepas

dari menariknya kebijakan teknologi sekarang ini, tahap yang harus diperhatikan

adalah perubahan dalam angin politik pada partai yang sedang memimpin kota,

atau pun multi partai yang harus berbagi tanggung jawab politik. Sektor swasta

tidak akan melangkah dengan kekuatan penuh jika mereka selalu memiliki

keyakinan bahwa hukum akan berubah bersama dengan bergantinya politisi.

Kegiatan transportasi merupakan salah satu upaya penting yang diperlukan untuk

9

mencukupi pemenuhan kebutuhan pergerakan penumpang dan barang di suatu

wilayah.

1.1 Analisis permasalahan angkutan umum di Jakarta

Permasalahan angkutan umum di Kabupaten Kapuas dan Kota Makassar

hampir bertolak belakang. Walaupun secara geografis Kapuas dan Makasar

hampir sama, Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan telah

berkembang pesat menjadi perkotaan. Bahkan saat ini akan dikembangkan

Konsep Metropolitan Mamminasata sehingga peran transportasi sangat

berpengaruh terhadap perkembangan kota. Seluruh potensi transportasi kota harus

dapat dikembangkan.

1.1.1Analisis peran nilai sosial masyarakat dan pemerintah terhadap

penerapan angkutan umum.

Analisis ini hendak membandingkan kondisi pemerintahan dan masyarakat

di wilayah yang telah dan belum diterapkan Angkutan Umum. Perbandingan yang

dilakukan berdasarkan karakteristik masyarakat dan pemerintahan dalam

menetapkan umum sebagai prasarana transportasi.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari segi pemerintahan

kedua wilayah baik yang telah menerapkan Angkutan Umum maupun yang belum

dikelola oleh lembaga pemerintahan yang sama. Perbedaan pemanfaatan umum

sebagai prasarana transportasi dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah dan

karakteristik sosial masyarakat. Di Kabupaten Kapuas masyarakatnya masih

bercorak pedesaan yang belum didukung oleh jaringan jalan yang mampu

menjangkau wilayah-wilayah terpencil. Selain itu angkutan umum masih

tergolong lebih murah sehingga Angkutan Umum hadir untuk mengakomodasi

kebutuhan pergerakan masyarakatnya. Di Kota Makassar sendiri adanya umum

yang berpotensi untuk dijadikan sebagai prasarana transportasi fhanya diterapkan

di lokasi-lokasi tertentu seperti pulau Selayar yang memang harus menggunakan

moda angkutan umum untuk mencapai pusat Kota Makassar. Pada lokasi ini

kebijakan untuk meningkatkan peran umum sebagai infrastruktur transportasi

tidak diterapkan karena pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah

10

memandang bahwa kebutuhan pergerakan dapat diakomodasi dengan keberadaan

jalan raya yang telah memadai.

Dengan demikian dapat kita nilai bahwa untuk pengambilan keputusan

untuk memberlakukan Angkutan Umum berdasarkan potensi geografis dan

persepsi yang terbentuk di masyarakat.

1.1.2 Peran perencana profesional (professional planner) terhadap

pengambilan keputusan.

Untuk kasus Angkutan Umum di Makassar telah banyak penelitian-

penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang mengungkap potensi Umum Tallo

dan Umum Je’neberang untuk dijadikan prasarana transportasi. Potensi tersebut

antara lain untuk menjawab tantangan transportasi Kota Makassar ke depannya.

Kebutuhan pergerakan yang semakin meningkat, menuntut adanya inovasi solusi

dalam bertransportasi.

Angkutan Umum hadir sebagai alternatif solusi yang patut

dipertimbangkan, namun usulan dari para perencana profesional ini sulit untuk

ditindaklanjuti. Hal ini disebabkan oleh situasi kelembagaan yang telah terbentuk

dimana paradigma aktor tertanam dan diteruskan ke generasi selanjutnya sehingga

ada semacam karakteristik kelembagaan yang terwariskan. Kondisi ini

menyebabkan sulitnya perencana profesional untuk masuk ke dalam lingkaran

kelembagaan guna memberikan kontribusi ide mereka. Situasi lain yang

menghambat masuknya peran perencana profesional adalah karena adanya sistem

kelembagaan yang terbentuk antar aktor yang menyebabkan terjadinya market-

like situation atau adanya pemangku kepentingan-kepentingan tersembunyi yang

menghambat pelaksanaan dari ide para perencana profesional yang bisa jadi

merupakan solusi untuk suatu permasalahan.

Gambar 2. Peran Aktor dalam Kelembagaan Angkutan Umum

Dalam konteks ini peran perencana sangat vital. Di satu sisi perencana

dapat berperan sebagai theorist/expert yang memiliki konsep dalam

pengembangan Angkutan Umum, tetapi juga dapat berperan sebagai penengah

11

pertentangan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat. Diharapkan

peran perencana yang optimal dapat menciptakan kelembagaan Angkutan Umum

yang berkelanjutan.

1.1.3 Pengembangan Moda Angkutan Umum

Pengembangan Angkutan Umum harus didukung dengan pembangunan

kelembagaannya. Selain mempertimbangkan persepsi masyarakat dan peran

perencana professional, terdapat beberapa variabel kelembagaan lain yang harus

diperhatikan agar pelayanan angkutan umum yang telah berjalan di Umum

Kapuasi meningkat serta pelayanan angkutan umum yang terbatas di Kota

Makassar dapat meluas ke daerah lain yang dilalui Umum Tallo dan Umum

J’eneberang. adalah :

1. Peran Pemerintah untuk menetapkan kebijakan dengan wawasan

pembangunan secara komprehensif, tidak hanya terpaku kepada kebutuhan

dan kondisi saat ini. Visi, misi, sasaran serta dan motto transportasi wilayah

baik perkotaan maupun perdesaan harus melibatkan pengembangan moda

angkutan umum dimulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan oleh operator

pemerintah maupun swasta serta evaluasi dan pemantauan efektivitas

operasional.

2. Keseragaman kebijakan yang diambil dari atas mulai pemerintah pusat,

provinsi dan kota/kabupaten sampai jajaran pelaksana dibawah seirama dalam

implementasi prioritas pengembangan Angkutan Umum.

3. Perlunya pemerintah melibatkan swasta dalam pembangunan dan operasional.

Hal ini perlu dilakukan untuk membangun infrastruktur dan mempersiapkan

moda angkutan serta mempercepat proses pelaksanaan Angkutan Umum.

4. Sosialisasi kepada masyarakat sebagai pengguna Angkutan Umum sehingga

masyarakat mendapatkan pilihan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan

serta mendukung kebijakan pemerintah tersebut.

Setelah persepsi dan kebijakan pengoperasian Angkutan Umum terbangun, maka

perlu membentuk kelembagaan yang akan mejaga standar pelayanan moda

Angkutan Umum tersebut. Bentuk nyata dari kelembagaan Angkutan Umum

adalah dengan dibentuknya pemangku kepentingan untuk menjaga standar

12

keselamatan dan keamanan pelayaran umum. Salah satu contohnya dapat dilihat

dari bagan berikut.

Gambar 3 Struktur Organisasi Unit Pengoperasian Alur Pelayaran Umum dan Danau

Dalam rangka pengoperasian dan pengawasan alur pelayaran untuk

menciptakan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan

perairan pada setiap alur pelayaran umum dan danau maka perlu dibentuk Unit

Pengoperasian Alur Pelayaran Umum dan Danau. Unit pengoperasian alur

pelayaran umum dan danau dibentuk oleh Menteri untuk alur pelayaran umum

dan danau kelas I, Gubernur untuk alur pelayaran umum dan danau kelas II, dan

Bupati/Walikota untuk alur pelayaran umum dan danau kelas III. Unit

Pengoperasian Alur Pelayaran Umum dan Danau berkedudukan di Pelabuhan

Umum dan Danau yang merupakan unsur pelaksana operasional Kementerian

Perhubungan/Dinas Perhubungan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab

yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

yang berlaku. Unit pengoperasian alur pelayaran umum dan danau dikepalai oleh

seorang kepala unit pengoperasian alur pelayaran umum dan danau yang

bertanggungjawab langsung kepada Menteri atau Kepala Dinas Perhubungan

daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Cakupan wilayah kerja Unit Pengoperasian Alur Pelayaran Umum dan

Danau meliputi bagian alur pelayaran umum dan danau sesuai kelas alur

pelayaran serta batas-batas wilayah administrasi pemerintahan yang bersangkutan.

Unit pengoperasian alur pelayaran umum dan danau menjalankan fungsi antara

lain :

1. Keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pengawasan dan

penegakan hukum di seluruh wilayah perairan umum dan danau;

2. Membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (Search and

Rescue/SAR) di alur pelayaran umum dan danau sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

13

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada bagian sebelumnya,

Unit Pengoperasian Alur Pelayaran Umum dan Danau memiliki tugas sebagai

berikut:

1. Mengawasi kelaikan kapal umum dan danau;

2. Mengawasi penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran umum dan danau;

3. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran

umum dan danau;

4. Mengawasi kegiatan angkutan umum dan danau;

5. Mengawasi kegiatan pengerukan, salvage dan pekerjaan bawah air umum

dan danau;

6. Mengawasi kegiatan pembangunan, pengadaan, dan pengoperasian

pelabuhan, alur pelayaran, telekomunikasi pelayaran, dan fasilitas alur

pelayaran;

7. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;

8. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan perairan umum dan

danau.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dijelaskan pada bagian

sebelumnya, Unit Pengoperasian Alur Pelayaran Umum dan Danau memiliki

kewenangan untuk:

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan pengoperasian alur

pelayaran umum dan danau;

2. Melakukan pemeriksaan kelaikan kapal umum dan danau;

3. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Umum dan Danau;

4. Melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas kapal di umum dan

danau;

5. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;

Unit Pengoperasian Alur Pelayaran Umum dan Danau terdiri dari:

1. Pejabat Pemangku Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Umum

dan Danau yang memiliki tugas bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh

fungsi dan tugas dari unit pengoperasian alur pelayaran umum dan danau;

2. Petugas Telekomunikasi Pelayaran Umum dan Danau yang memiliki tugas

bertanggungjawab dalam mengoperasikan stasiun radio telepon umum dan

14

danau serta menyediakan pelayanan telekomunikasi pelayaran dan

pelayaran meteorologi di wilayah pelayanan alur pelayaran umum dan

danau;

3. Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Umum dan Danau yang memiliki tugas

melakukan pemeriksaan dan inspeksi kelaikan kapal umum dan danau;

4. Inspektur Umum dan Danau yang memiliki tugas melakukan pengawasan

dan pengendalian di lapangan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan

alur pelayaran umum dan danau;

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Umum dan Danau yang memiliki tugas

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan alur pelayaran.

15

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari hasil kajian didapat kesimpulan bahwa untuk mengembangkan

Angkutan Umum perlu didukung kelembagaan Angkutan Umum, dimana dalam

hal ini peran aktor-aktor yang terkait kelembagaan Angkutan Umum harus

diperkuat. Sesuai dengan teori bahwa dalam kelembagaan Angkutan Umum

terdapat beberapa aktor yang berperan yaitu masyarakat, pemerintah dan

perencana.

Dari segi pemerintah secara umum kelembagaan transportasi di daerah

adalah sama yaitu dikelola Dinas Perhubungan Kota/Kabupaten yang masing-

masing di bawah Seksi Angkutan Laut, Penyeberangan, Umum dan

Kepelabuhanan dengan fungsi tugas pokok merumuskan, membina dan

mengendalikan kebijakan di bidang perhubungan meliputi lalu lintas, angkutan,

pengendalian operasional, teknik dan prasarana lalu lintas. Akan tetapi tidak

semua daerah yang memiliki umum memiliki angkutan umum.

Umum sangat berpotensi untuk dijadikan prasarana transportasi untuk

mengurangi beban jalan raya. Hal ini perlu didorong dengan peningkatan peran

aktor-aktor dalam kelembagaan transportasi di daerah masing-masing. Pemerintah

sebagai lembaga eksekutif perlu menambah inovasi dan menambah wawasan

tentang angkutan umum baik secara teknis maupun kelembagaan. Pemerintah juga

harus dapat mengarahkan masyarakat untuk dapat mengaktifkan moda Angkutan

Umum dengan memberikan insentif kepada operator maupun kemudahan dalam

menggunakan moda Angkutan Umum itu sendiri.

Gambar 4. Peran Perencana Profesional dalam Kelembagaan Angkutan Umum

Dalam merancang kelembagaan memerlukan peran aktif dari perencana

professional yaitu sebagai :

1. Sebagai Motivator pengembangan kebijakan angkutan umum baik untuk

pemerintah maupun untuk masyarakat pada umumnya.

16

2. Sebagai Controller pelaksanaan pengambilan kebijakan Angkutan Umum

oleh pemerintah dan peran masyarakat serta swasta dalam upaya responsif

terhadap kebijakan tersebut.

3. Sebagai Fasilitator kekuasaan pemerintah dan kebutuhan masyarakat serta

kepentingan swasta dalam pengambilan keputusan atau penentuan

kebijakan seperti distribusi peran dalam pembangunan serta penentuan

tarif dan aturan main yang berlaku.

4. Sebagai Sterilizer (penetralisir) kondisi-kondisi kelembagaan yang kurang

ideal sehubungan dengan fungsinya sebagai pereduksi alternatif-alternatif

pilihan yang diajukan kepada masyarakat.

5.2 Rekomendasi

Untuk mendukung pengembangan Angkutan Umum di Kota Makassar dan

Kabupaten Kapuas, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah :

1. Perencanaan kelembagaan hendaknya memperhatikan bagaimana aturan

main yang berlaku dalam lembaga tersebut, hal ini sangat penting karena

revolusi lembaga sangat sulit dilakukan dan jika terjadi akan berlangsung

dalam waktu yang lama, namun suatu konstruksi aturan main akan dapat

bertahan terhadap perubahan konstruksi yang disengaja.

2. Pengembangan angkutan umum akan menjadi dasar pengembangan

Angkutan Umum karena tujuan penggunaan Angkutan Umum lebih banyak

untuk angkutan barang dan angkutan umum masal. Pembentukan otoritas

angkutan umum umum juga perlu dipertimbangkan dalam rangka

meningkatkan jumlah operator serta menjaga standar pelayanan pada moda

angkutan umum.

3. Dalam pengembangan angkutan umum secara umum dan Angkutan Umum

secara khusus, pemerintah perlu melibatkan perencana professional sebagai

motivator, controller, fasilitator dan sterilizer kebijakan yang diambil

pemerintah dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat agar perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara optimal dan

mengurangi kemungkinan pertentangan di kemudian hari.

17

4. Pemerintah Kota Makassar harus mulai memikirkan untuk mengembangkan

angkutan umum karena pada suatu saat kapasitas jalan raya akan mencapai

titik maksimal sehingga harus mengurangi beban jalan raya ke angkutan

umum. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi pemanfaatan angkutan

umum secara kontinyu.

5. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan perlu membantu

pemerintah daerah dalam hal pembiayaan penyediaan prasarana dan sarana

angkutan umum.

18

REFERENSI

1. Seymour J. Mandelbaum, Designing Institutions and Other Crafts, Current

Research in Urban and Regional Studies, Elsevier Ltd, 2007.

2. , (2008), “Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran”, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM.

3. , (1999), ”Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana

telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM.

4. http://bahasa.makasarkota.go.id

5. http://www.kapuaskab.go.id

19